Category: Megapolitan

Categories
Megapolitan

Polri Pastikan Situasi Keamanan Sentra Ekonomi Nasional Tetap Kondusif

Koran Jurnal, Jakarta – Polri memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian tersebut disampaikan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan di sejumlah kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan objek vital nasional di Jakarta maupun daerah lainnya.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Polri terus mengedepankan langkah-langkah preventif guna memastikan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian nasional berjalan dengan baik.

“Polri terus melaksanakan patroli rutin, penguatan kegiatan intelijen, deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Langkah antisipatif tersebut dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh satuan kewilayahan, mulai dari tingkat Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek. Pengamanan difokuskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, Polri juga terus melakukan pemantauan secara real time melalui berbagai sistem yang dimiliki, termasuk Daily Operational Reporting System (DORS) yang menjadi sarana pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data DORS, situasi keamanan secara umum berada dalam kondisi terkendali dan tidak ditemukan adanya kejadian menonjol yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional maupun aktivitas perekonomian masyarakat.

“Data yang kami peroleh melalui DORS menunjukkan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat hingga saat ini masih terkendali. Tidak terdapat kejadian menonjol yang berdampak terhadap stabilitas keamanan secara nasional. Seluruh personel di lapangan juga terus melaksanakan langkah-langkah pencegahan secara maksimal,” kata Johnny.

Menurutnya, peningkatan pengamanan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan maupun pengelola kawasan usaha merupakan langkah antisipatif yang lazim dilakukan untuk memastikan keselamatan pekerja, perlindungan aset, dan kelancaran operasional perusahaan.

Polri juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Pengalaman dari berbagai peristiwa pada masa lalu menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa setiap potensi gangguan akan ditangani secara cepat, tepat, dan profesional sehingga situasi yang kondusif dapat terus terjaga,” ujarnya.

Polri menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat. Dengan kesiapan personel, dukungan teknologi, serta koordinasi yang terus diperkuat dengan berbagai pihak, masyarakat diharapkan dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat tidak perlu merasa khawatir. Polri akan terus bekerja untuk menjaga keamanan dan memastikan seluruh aktivitas masyarakat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” tutup Johnny.(***)

Categories
Megapolitan

Gerakan Tanam Mangrove HUT ke 14 Ikatan Wartawan Online Peduli Lingkungan

Koran Jurnal, Jakarta – Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) pada Jum’at 31 Juli 2026 melakukan gerakan aksi penanaman mangrove, bertempat di kawasan Hutan Mangrove Tanjung Pasir, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Kabupaten Tangerang, Banten.

Aksi peduli lingkungan tersebut mengusung tema “Gerakan Penanaman Mangrove Bersama IWO 2026”, dengan menargetkan sebanyak 1.400 pohon mangrove. Hadir dalam aksi tersebut, Pengurus Pusat IWO, PD IWO Kota Bogor, PD IWO Kota Bekasi, dan PD IWO Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Serta juga hadir dan turut terlibat sejumlah komunitas pemerhati lingkungan, pemerintah, serta masyarakat setempat.

Adapun sub tema kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi atau HUT IWO ke 14 yakni, “Wartawan Peduli Lingkungan: Menanam Mangrove untuk Pesisir yang Tangguh”. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya ekosistem mangrove dalam menjaga kawasan pesisir.

Ketua Umum (Ketum) IWO Dwi Christianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata  organisasi wartawan terhadap persoalan lingkungan.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Sebagai wartawan, kita harus turun langsung memberikan kontribusi nyata sekaligus memberitakan isu lingkungan dengan akurat dan bertanggung jawab. Mangrove adalah benteng alam kita,” kata Dwi, Jum’at (31/7/2026).

Menurutnya, isu lingkungan tidak hanya membutuhkan perhatian pemerintah, tetapi juga keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk media. Wartawan, kata dia, memiliki posisi strategis untuk menyampaikan informasi lingkungan kepada publik sekaligus mendorong munculnya kesadaran dan aksi bersama.

Kawasan pesisir utara Pulau Jawa menghadapi sejumlah tantangan lingkungan, antara lain abrasi, intrusi air laut, penurunan muka tanah, pencemaran, serta dampak perubahan iklim.

Dalam konteks tersebut, keberadaan mangrove memiliki fungsi penting bagi ekosistem pesisir. Vegetasi mangrove dapat membantu melindungi garis pantai, menjadi habitat berbagai jenis biota, sekaligus mendukung penyerapan dan penyimpanan karbon.

Dwi menilai berkurangnya kawasan mangrove akibat perubahan fungsi lahan dan tekanan aktivitas manusia perlu mendapat perhatian bersama.

“Mangrove sebagai benteng alami pesisir semakin berkurang akibat konversi lahan, pencemaran, dan pembangunan tidak berkelanjutan. Hal ini memperburuk risiko banjir rob, hilangnya biodiversitas, serta ancaman bagi mata pencaharian masyarakat pesisir,” imbuhnya.

Karena itu, IWO mendorong media tidak berhenti pada pemberitaan mengenai persoalan lingkungan, tetapi turut membangun literasi publik melalui informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Aksi penanaman mangrove tersebut juga menjadi sarana memperkuat kerja sama antara organisasi wartawan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas lingkungan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan, dilanjutkan edukasi teknis mengenai penanaman mangrove dari pengelola kawasan. Peserta kemudian mengikuti penanaman secara bersama-sama, foto bersama dan ramah tamah.

Keterlibatan organisasi IWO di daerah tersebut diharapkan memperluas semangat kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mendorong kegiatan serupa di wilayah lain.

Aksi penanaman mangrove mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar. Supriyanto, Ketua RW 05 Kelurahan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman baru bagi masyarakat setempat.

Ia menyebut baru kali ini ada organisasi wartawan tingkat nasional yang datang dan melakukan aksi penanaman mangrove di kawasan tersebut

Dengan menjadikan aksi lingkungan sebagai bagian dari rangkaian HUT organisasi, IWO ingin menempatkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kontribusi sosial wartawan.

Pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove juga mendapat dukungan sejumlah perusahaan, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Pelni (Persero), PT Garudafood Tbk, dan PT Pantai Indah Kapuk Tbk.

IWO menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Kolaborasi antara dunia usaha dan komunitas media dinilai dapat memperluas dampak kegiatan lingkungan sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Dwi berharap kerja sama serupa dapat terus dikembangkan pada masa mendatang.

“Melalui kolaborasi yang kuat, kedua belah pihak dapat secara konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi Indonesia,” tuntasnya.

Melalui penanaman 1.400 mangrove di Tanjung Pasir, IWO tidak hanya menggelar kegiatan penghijauan, tetapi juga membawa pesan bahwa pers dapat mengambil bagian dalam mendorong kepedulian publik terhadap keberlanjutan lingkungan.

Sebagai informasi, puncak peringatan HUT ke-14 IWO akan dihelat di Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dijadwalkan melibatkan sejumlah pengurus IWO tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Sumatera.(***)

Categories
Megapolitan

Polri dan Kemnaker Selesaikan Perselisihan PHK 134 Pekerja PT Amos Indah Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Desk Ketenagakerjaan Polri bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berhasil memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PT Amos Indah Indonesia dengan 134 mantan pekerjanya. Penyelesaian tersebut menghasilkan kesepakatan pembayaran kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan total nilai mencapai Rp12,7 miliar.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si. mengatakan, penyelesaian perkara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kemnaker dan Desk Ketenagakerjaan Polri bersama pihak perusahaan dan serikat pekerja.

“Alhamdulillah, dalam dua sampai tiga minggu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Desk Ketenagakerjaan bersama dengan manajemen perusahaan PT AMOS dan serikat pekerjanya duduk sama-sama dan menyepakati apa yang menjadi tuntutan serikat pekerja,” ujar Afriansyah dalam Doorstop di Lobby Lantai 1 Gedung Awaloedin Djamin, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Afriansyah menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari PHK terhadap 134 pekerja pada Maret 2026. Para pekerja kemudian mempersoalkan PHK tersebut dan menuntut pembayaran hak-hak mereka sesuai dengan masa kerja dan ketentuan yang berlaku.

Perselisihan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses mediasi yang melibatkan Kemnaker dan Desk Ketenagakerjaan Polri. Setelah melalui sejumlah proses perundingan, kedua belah pihak akhirnya menyepakati penyelesaian berupa pembayaran pesangon kepada 134 pekerja yang terkena PHK.

“Jadi, 134 selesai, PHK tetap terjadi, dan mereka diberikan Rp12,7 miliar nilainya untuk 134 orang, dengan variasi sesuai dengan masa kerjanya masing-masing,” kata Afriansyah.

Ia menambahkan, seluruh kompensasi sebesar Rp12,7 miliar tersebut telah dibayarkan oleh pihak perusahaan dan didistribusikan kepada 134 pekerja sesuai kesepakatan.

Afriansyah mengapresiasi peran Desk Ketenagakerjaan Polri yang turut mengawal proses penyelesaian perselisihan tersebut secara arif dan bijaksana.

“Kami betul-betul terbantu oleh Desk Ketenagakerjaan ini karena teman-teman dari Polri betul-betul mengawal secara arif dan bijaksana, dan manajemen pun bersepakat untuk memberikan pesangon yang dituntut oleh pekerja tadi,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi antara Kemnaker dan Desk Ketenagakerjaan Polri sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah Indonesia serta banyaknya industri yang tersebar di berbagai daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan sekaligus menjaga iklim investasi dan hubungan industrial tetap kondusif.

Sementara itu, Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, S.I.K., M.H., M.Han. mengatakan, penyelesaian perselisihan PT Amos Indah Indonesia merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

“Akhirnya, sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Kapolri, kami harus menyelesaikan tugas ini dalam satu bulan. Atas kerja sama dan kolaborasi yang ada antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta kami dari Desk Ketenagakerjaan Polri, pihak PT AMOS Indah Indonesia sendiri, dan rekan-rekan pekerja ex-PT AMOS, tercapailah kesepakatan,” ujar Irhamni.

Irhamni menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan solusi yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun perusahaan. Para pekerja mendapatkan hak berupa kompensasi PHK, sementara perusahaan memperoleh kepastian dalam penyelesaian persoalan hubungan industrial.

“Kesepakatan ini menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak, baik pengusaha ataupun rekan-rekan pekerja,” katanya.

Menurut Irhamni, Desk Ketenagakerjaan Polri hadir untuk memastikan hak-hak pekerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi dunia usaha.

“Intinya yang penting bagi kami di Desk Ketenagakerjaan Polri adalah menjamin ataupun mengawal hak-hak rekan-rekan buruh ini bisa dijamin. Kalau memang mendapatkan pesangon, ya harus diberikan oleh para pengusaha,” tegasnya.

Irhamni menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan Polri telah hadir mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres. Keberadaan desk tersebut diharapkan dapat menjadi ruang penyelesaian awal bagi persoalan hubungan industrial melalui dialog dan mediasi, sehingga permasalahan tidak selalu berujung pada aksi demonstrasi.

“Dengan keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri dari Mabes Polri sampai Polres, harapannya bisa mereduksi. Setidaknya kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada terkait hubungan industrial, bisa dilaporkan kepada kami, baik di Mabes Polri, di Polda, ataupun di Polres,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyelesaian melalui mediasi juga diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan baru yang berpotensi mengganggu iklim investasi dan perekonomian nasional.

“Sehingga tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan orasi di muka umum ataupun demonstrasi, tetapi cukup kami mediasi. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa diakomodasi, kedua belah pihak kami hadirkan,” ujar Irhamni.

Di sisi lain, Wamenaker Afriansyah menegaskan bahwa PHK dalam kondisi ekonomi global yang penuh tantangan tidak sepenuhnya dapat dihindari. Namun, setiap perusahaan yang melakukan PHK harus tetap mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku serta memenuhi hak-hak pekerja.

“PHK ini tidak bisa dihindarkan, tetapi kita tidak akan melakukan PHK kalau memang tidak terpaksa betul. PHK ini juga harus sesuai prosedur, harus sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita,” tuturnya.

Ia memastikan pemerintah terus berupaya memberikan dukungan kepada pekerja yang terdampak PHK, salah satunya melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan. Kemnaker, kata dia, telah menyiapkan kapasitas pelatihan bagi sekitar 50 ribu orang pada 2026.

Afriansyah juga mengimbau serikat pekerja mengedepankan mekanisme dialog dan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

“Demonstrasi itu dilakukan kalau memang ada kebuntuan. Kalau memang belum ada kebuntuan, mediasi harus dilakukan secara bipartit, tripartit, dan tentunya juga bisa melapor kepada kami, juga bisa melapor juga kepada teman-teman Polri,” katanya.

Dengan penyelesaian perkara PT Amos Indah Indonesia tersebut, Desk Ketenagakerjaan Polri bersama Kemnaker menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, sekaligus menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi perusahaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.(***)

Categories
Megapolitan

Kepala BNPB Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: 2 Brigjen dari TNI Jabat Direktur dan 1 Kombes Polri di Inspektorat 

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BNPB pada Senin (29/6/2026). Pelantikan yang berlangsung di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB dihadiri oleh jajaran pejabat struktural BNPB.

Tiga orang pejabat yang dilantik hari ini adalah Brigjen TNI Djohan Darmawan, S.I.P sebagai Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat; Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat, S.Sos., M.M. sebagai Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; serta Kombes Pol Deden Nurhidayatullah, S.H., S.I.K., M.H. sebagai Inspektur III pada Inspektorat Utama.

Pelantikan tiga pejabat struktural Eselon II tersebut berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 177 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BNPB.

Kepala BNBP mengatakan, pelantikan kali ini memberikan warna baru dalam struktur organisasi BNPB karena tiga pejabat yang baru saja dilantik yakni dua anggota TNI dan satu anggota Polri aktif.

“Setelah 18 tahun BNPB berdiri, ini hari pertama seorang Eselon II struktural diisi oleh TNI aktif. Bahkan pertama kali oleh seorang personil Polri aktif menjadi bagian keluarga besar BNPB secara struktural,” ujar Suharyanto.

“Saya kira hal ini tidak perlu menjadi perdebatan, karena pada hakekatnya suatu organisasi suatu saat pasti akan berubah. Untuk BNPB yang lebih baik dan maju, kita harus beradaptasi dengan perubahan,” lanjutnya.

Menurut Suharyanto, perubahan ini menandakan bahwa organisasi sedang berkembang dengan tugas yang lebih beragam untuk kebaikan dan kemajuan organisasi. Hadirnya unsur TNI dan Polri menunjukkan bahwa BNPB mewadahi berbagai unsur penanggulangan bencana. Sebelumnya, selain unsur aparat sipil negara, BNPB telah menggandeng sembilan masyarakat sipil sebagai unsur pengarah.

Suharyanto berharap, dengan tantangan penanggulangan bencana yang semakin berat, bersatunya segala unsur di lembaga ini dapat mengoptimalkan penanggulangan bencana di Indonesia.

“Kepada Pak Deden, Pak Arif, dan Pak Johan, selamat atas pelantikannya! Tunjukkan kepada lembaga ini kehadiran Anda dapat membuat organisasi ini menjadi lebih baik,” tutup Suharyanto.(hum)

Categories
Megapolitan

Menhan Tinjau Latsarmil Komcad ASN di Brigif 1 Marinir, Tekankan Penguatan Bela Negara

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) *Sjafrie Sjamsoeddin* melaksanakan kunjungan kerja ke Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta, Rabu (29/4/2026), dalam rangka meninjau pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga.

Sebanyak 280 peserta Komcad dari 16 kementerian dan lembaga tengah mengikuti pendidikan tersebut, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Kehutanan.

Mengawali rangkaian kegiatan, Menhan RI menyaksikan demonstrasi yang ditampilkan oleh para siswa Komcad, meliputi peragaan baris-berbaris (PBB) serta simulasi penanganan huru hara.

Dalam arahannya, Menhan RI menegaskan bahwa ASN yang mendapatkan pembekalan sebagai Komcad diharapkan mampu menjadi kekuatan penguat bagi Komponen Utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menhan juga menekankan bahwa kementerian dan lembaga merupakan pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, ASN perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme.

Lebih lanjut, Menhan RI menyampaikan bahwa pendidikan Komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian. Nilai-nilai tersebut, menurut Menhan, memerlukan proses, komitmen, dan kesungguhan dari setiap peserta.

Menhan RI juga mengapresiasi perkembangan para peserta selama mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari perubahan positif, khususnya dalam aspek kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan. Peningkatan tersebut dinilai penting mengingat ASN merupakan elemen kunci dalam mendukung kinerja kementerian dan lembaga.

Selain itu, Menhan RI menekankan bahwa keberagaman latar belakang peserta dari berbagai kementerian dan lembaga merupakan kekuatan yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam pesannya, Menhan RI juga menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab ASN sebagai abdi negara. Menhan mengingatkan bahwa seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani, bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Menhan RI berharap, pada akhir pelatihan, para peserta dapat menunjukkan kualitas diri sebagai ASN Komcad yang disiplin, berintegritas, serta mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing.

Atas nama pemerintah, Menhan RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pangkormar beserta seluruh staf dan pelatih. Dedikasi dan kerja keras mereka dinilai menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Latsarmil Komcad, sehingga program ini semakin menunjukkan profesionalisme dan menjadi kebanggaan bagi ASN yang mengikutinya.

Turut hadir dalam acara tersebut Pangkormar, Kabaloghan Kemhan, Kabacadnas Kemhan, Danpasmar 1, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Kas Kormar, Karo TU & Protokol Setjen Kemhan, Karo Infohan Setjen Kemhan.(hum)

Categories
Megapolitan

Pushidros TNI AL dan PT Pertamina Patra Niaga Jalin Silaturahmi dan Teken Kontrak Kerja Sama

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menerima audiensi dari PT Pertamina Patra Niaga bertempat di Ruang Rapat Pushidrosal, Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dan keselarasan teknis antara kedua institusi.

Pada kegiatan tersebut, Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., didampingi oleh pejabat utama dan para Kadis terkait Pushidrosal. Sementara, PT Pertamina Patra Niaga dipimpin oleh Wakil Direktur Utama Taufik Adityawarman beserta jajaran manajemen.

Dalam sambutannya, Danpushidrosal  menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah dibangun selama ini, serta menegaskan peran strategis Pushidrosal, baik sebagai lembaga hidrografi militer sekaligus lembaga hidrografi nasional yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi hidro-oseanografi yang akurat dan mutakhir.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Adityawarman, menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus berkolaborasi dengan Pushidrosal dalam mendukung kegiatan operasional, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur energi di wilayah perairan Indonesia.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilaksanakan pula paparan teknis oleh Kepala Dinas Pemetaan (Kadispeta) Pushidrosal Kolonel Laut (KH) Moh. Qisti Amarona, S.T., M.Tr. Hanla., mengenai pentingnya pembaruan peta laut, khususnya di kawasan Teluk Balikpapan, dilanjutkan dengan penyampaian materi dari pihak PT Pertamina Patra Niaga terkait Project Manager Fuel Facilities.

Momentum penting dalam audiensi ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja sama antara Pushidrosal dan PT Pertamina Patra Niaga sebagai wujud sinergi kedua pihak dalam pengamanan infrastruktur pertamina melalui penggambaran di Peta Laut Indonesia (PLI). Dengan digambarkannya di PLI yang senantiasa diupdate bertujuan agar infrastruktur atau instalasi di bawah air akan terjamin keamanan dan keselamatannya, serta untuk perlindungan lingkungan laut.(disp)

Categories
Megapolitan

Ditpolairud Polda Metro Salurkan Bantuan Kursi Roda di Pesisir Muara Angke

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dengan menyalurkan bantuan kursi roda kepada warga pesisir di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di kediaman Ibu Wahsiah, RT 001/022 Kelurahan Pluit ini dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mustofa, didampingi para pejabat utama Ditpolairud serta Bhabinkamtibmas pesisir jajaran Ditpolairud Polda Metro Jaya.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan kursi roda dan tali asih diberikan kepada Ibu Wahsiah (59), yang diketahui menderita stroke menahun. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mobilitas serta meringankan beban yang bersangkutan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Direktur Polairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mustofa menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya warga pesisir yang membutuhkan perhatian dan bantuan sosial.

“Bakti kesehatan ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, dapat merasakan pelayanan dan kepedulian, terutama bagi yang membutuhkan bantuan alat kesehatan,” ujar Kombes Pol. Mustofa.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat wilayah setempat yang memberikan apresiasi atas kepedulian jajaran Ditpolairud Polda Metro Jaya dalam membantu warga pesisir.(***)

Categories
Megapolitan

Kapolres Metro Bekasi Kota Jenguk 17 Korban Kebakaran Cimuning dan Beri Tali Asih serta Dukungan Moril

Koran Jurnal, Bekasi – Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro bersama Pejabat Utama Polres Metro Bekasi Kota menjenguk korban kebakaran di (stasiun pengisian gas) atau SPBE PT Indogas Andalan, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, yang saat ini dirawat di RS Citra Arafiq, Bantar Gebang, Kamis (2/4/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan empati Polri kepada para korban musibah. Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menyalurkan tali asih serta memberikan dukungan moril kepada korban dan keluarga yang tengah mendampingi proses perawatan.

“Kehadiran kami di sini sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moril kepada para korban. Kami berharap para korban segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sediakala,” ujar Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.

Berdasarkan data sementara, total korban kebakaran tercatat sebanyak 17 orang, terdiri dari 14 laki-laki, 2 perempuan, dan 1 anak. Dari jumlah tersebut, lima korban dirawat di RS Citra Arafiq.

Korban yang menjalani perawatan masing-masing F (30) dengan luka bakar 18 persen, S (17) dengan luka bakar 63 persen, D (25) dengan luka bakar 27 persen, serta W dan A yang tidak mengalami luka bakar namun tetap menjalani observasi medis.

Kapolres menegaskan, Polri tidak hanya hadir dalam penanganan dan pengamanan, tetapi juga memberikan perhatian kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak musibah. Ia berharap seluruh korban segera pulih, serta keluarga yang terdampak diberikan ketabahan dan kekuatan.

“Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti ini,” tutupnya.(***)

Categories
Megapolitan

Surat Edaran Menaker, Perusahaan Diimbau Terapkan WFH 1 Hari dalam Sepekan

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menerbitkan surat edaran (SE) terkait penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu untuk perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Surat edaran tersebut yakni Nomor M/6/HK.04/III/2026.

Kebijakan yang juga sebagai imbauan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan Work From Home (WFH) bagi pekerja/buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan, dengan pengaturan jam kerja ditetapkan oleh masing-masing perusahaan,” kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (1/4/2026), yang turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, serta perwakilan LKS Tripnas dari unsur pengusaha dan pekerja.

Melalui SE tersebut, pelaksanaan WFH tetap menjamin hak pekerja. Upah/gaji dan hak lainnya dibayarkan sesuai ketentuan serta tidak mengurangi cuti tahunan. Pekerja yang menjalankan WFH tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, sementara perusahaan memastikan produktivitas dan kualitas layanan tetap terjaga.

Namun demikian, kebijakan WFH dapat dikecualikan bagi sektor-sektor yang memerlukan kehadiran fisik, seperti sektor kesehatan, energi, infrastruktur dan pelayanan masyarakat, ritel/perdagangan, industri dan produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan.

Selain penerapan WFH, perusahaan juga diimbau melakukan upaya pemanfaatan energi secara lebih hemat di tempat kerja melalui penggunaan teknologi dan peralatan kerja yang lebih efisien, penguatan budaya penggunaan energi secara bijak, serta pengendalian dan pemantauan konsumsi energi melalui kebijakan operasional yang terukur.

Yassierli juga menekankan pentingnya pelibatan pekerja dan serikat pekerja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dalam merancang dan menjalankan program, membangun kesadaran bersama, maupun mendorong inovasi untuk menciptakan pola kerja yang lebih produktif dan adaptif dalam penggunaan energi.(hum)

Categories
Megapolitan

Arus Balik Lebaran 2026, Kemenhub Imbau Operator dan Awak Transportasi Utamakan Keselamatan 

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Perhubungan mengimbau seluruh operator transportasi di semua moda untuk mengutamakan keselamatan dalam menghadapi arus balik Lebaran 2026, melalui memastikan kelaikan operasi sarana dan prasarana, kesiapan awak kendaraan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca buruk.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama, terutama pada periode arus balik yang berpotensi mengalami lonjakan pergerakan masyarakat.

“Kami meminta seluruh operator memastikan armada dalam kondisi laik operasi, mematuhi standar keselamatan, serta memperhatikan kondisi cuaca di sepanjang lintasan. Selain itu, kondisi fisik dan kesehatan awak kendaraan harus benar-benar dijaga agar tetap prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Menhub, Senin (23/3/2026) di Jakarta.

Menhub juga secara khusus mengingatkan pentingnya pemenuhan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi sebagai upaya mencegah kelelahan yang berisiko terhadap keselamatan perjalanan. Pengemudi diimbau untuk beristirahat secara cukup sesuai regulasi, tidak memaksakan diri saat lelah, serta memanfaatkan rest area yang tersedia.

Untuk perjalanan jarak jauh, operator juga wajib memastikan adanya pengemudi cadangan bagi perjalanan dengan waktu tempuh lebih dari 8 Jam atau supir wajib istirahat minimal 1 jam sebelum melanjutkan perjalanan untuk memastikan adanya pergantian pengemudi secara berkala sehingga kondisi tetap optimal selama perjalanan.

Sebagai langkah konkret pengawasan terhadap keselamatan, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan ramp check dan inspeksi secara masif di seluruh moda transportasi. Hingga 23 Maret 2026, sebanyak 60.946 unit kendaran umum moda transportasi darat, 836 kapal telah menjalani uji kelaikan sementara pada angkutan penyeberangan sebanyak 232 kapal telah diperiksa, dengan 91,34% memenuhi standar. Untuk transportasi udara, tercatat 372 armada pesawat dalam kondisi service able dari total 564 unit (65,9%), dan pada sektor perkeretaapian sebanyak 3.679 sarana telah dilakukan ramp check dengan tingkat kelaikan mencapai 99,78%. Data ini menunjukkan kesiapan sarana transportasi dalam melayani arus balik dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Kementerian Perhubungan juga mengimbau masyarakat untuk secara aktif memantau informasi terkini terkait kondisi arus balik melalui kanal resmi pemerintah, termasuk perkembangan lalu lintas dan operasional transportasi di berbagai simpul perjalanan.

Selain itu, masyarakat diminta untuk memperhatikan informasi prakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar perencanaan perjalanan, untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan dan kelancaran perjalanan.

Kementerian Perhubungan terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran arus balik.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, operator, dan masyarakat, diharapkan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan selamat, aman, dan nyaman,” kata Menhub.(***)