Tag: Kemenhub

Categories
Megapolitan

Pelni Gelar Latihan, Perkuat Kesiapsiagaan Awak Kapal Hadapi Situasi Darurat 

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) memberikan pembekalan keselamatan dalam kegiatan Workshop Safety Training yang diselenggarakan PT PELNI di atas KM Bukit Raya pada pelayaran rute Jakarta–Kijang tanggal 16-18 September 2026.

Mengusung tema “Kesiapan Awak Kapal dalam Menghadapi Situasi Darurat”, kegiatan vini menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi awak kapal dan membangun budaya keselamatan dalam pelayanan angkutan laut.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Komisaris Independen PT PELNI Sosialisman Hidayat Hasibuan, Direktur SDM dan Umum PT PELNI Heri Purnomo, serta Kepala DPA QHSSE Capt. Aldrin Dalimunte. Kehadiran jajaran komisaris dan manajemen perusahaan menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan perusahaan dalam pembinaan awak dan peningkatan kesiapan menghadapi keadaan darurat.

Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman awak kapal terhadap tugas dan tanggung jawab dalam keadaan darurat, sekaligus memperkuat koordinasi antara nakhoda, perwira, dan seluruh awak kapal. Kesiapan tersebut menjadi faktor penting agar tindakan penyelamatan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan tetap mengutamakan keselamatan penumpang.

Direktur Perkapalan dan Kepalautan, Samsuddin, menegaskan bahwa keselamatan pelayaran merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan. Kapal yang laik membutuhkan awak yang kompeten, peralatan yang andal, prosedur yang jelas dan dukungan manajemen.

“Karena itu, setiap pihak harus memahami tanggung jawabnya dan menjaga kordinasi. Melalui Safety Training ini kita menguji kemampuan seluruh unsur untuk bekerja bersama,” ujar Samsuddin.

Ia menjelaskan, keberadaan peralatan dan prosedur keselamatan harus diikuti kemampuan awak kapal untuk menggunakannya secara benar. Setiap awak perlu memahami lokasi penugasan, jalur komunikasi, serta tindakan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai daftar tugas keadaan darurat atau muster list.

Kesiapan Awak dan Perlindungan Penumpang

Dalam konteks kapal penumpang, kesiapan menghadapi keadaan darurat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menangani sumber bahaya, tetapi juga kemampuan memberikan instruksi yang jelas dan mengarahkan penumpang menuju lokasi aman.

Perhatian perlu diberikan kepada penumpang yang memerlukan bantuan, termasuk anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan penumpang dengan keterbatasan mobilitas.

“Dalam keadaan darurat, setiap awak harus mengetahui apa yang harus dilakukan, kepada siapa melapor, dan bagaimana membantu penumpang. Karena itu, latihan harus menjadi sarana untuk menguji kesiapan nyata, menemukan kekurangan, dan memastikan perbaikannya ditindaklanjuti,” tambah Samsuddin.

Bangun Budaya Keselamatan Berkelanjutan

Penguatan kesiapan awak kapal memerlukan keterlibatan berkelanjutan dari manajemen perusahaan dan jajaran kapal. Pelatihan perlu diikuti evaluasi terhadap pemahaman prosedur, koordinasi personel, kesiapan peralatan, serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan latihan.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Perhubungan mendorong penguatan kerja sama antara regulator dan operator dalam membangun budaya keselamatan pelayaran.

“Awak kapal Pelni diharapkan semakin siap menghadapi situasi darurat serta memberikan perlindungan dan pelayanan yang aman bagi seluruh penumpang,” pungkasnya.(***)

Categories
Megapolitan

Sinergi Kemenhub, PELNI dan Pelindo Buka Posko Bantuan Peduli Bencana Gempa NTT

Koran Jurnal, Jakarta – Dibawah dukungan Kementerian Perhubungan RI, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo membuka Posko Bersama Bantuan Kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Posko tersebut menjadi bagian dari kolaborasi untuk memudahkan instansi dan lembaga dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui kapal PELNI.

Kehadiran Posko Bersama ini merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atas penugasan kepada PELNI untuk distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana. Posko tersebut menjadi titik penerimaan dan penghimpunan bantuan pengiriman serta barang bantuan yang diangkut dengan menggunakan kapal penumpang PELNI mendapatkan potongan harga 100 persen untuk tarif muatan.

Plh. Kepala KSOP Kelas Utama Tanjung Priok Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah Pusat bersama PELNI dan Pelindo siap memastikan pelaksanaan pengiriman bantuan kemanusiaan ke NTT berjalan lancar.

“Pemerintah memberikan dukungan penuh agar program bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di NTT dapat berjalan dengan baik. Pemberian potongan harga 100 persen untuk tarif muatan barang di kapal penumpang PELNI merupakan bentuk dukungan dalam situasi khusus seperti bencana,” ujar Kurniawan.

Excecutive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputra mengatakan, Posko Bersama dibentuk agar berbagai pihak yang ingin membantu dapat menyalurkan bantuan melalui jalur yang terkoordinasi.

“Pelindo bersama KSOP dan PELNI menyiapkan Posko Bersama Bantuan Kemanusiaan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai bentuk kolaborasi untuk mendukung percepatan penanganan bencana di NTT. Kami mengajak instansi, lembaga, maupun komunitas yang ingin menyalurkan bantuan untuk memanfaatkan posko ini. Pelindo akan mendukung kelancaran proses penerimaan hingga pengiriman bantuan melalui fasilitas dan layanan kepelabuhanan, sehingga bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Yandri.

Kepala Cabang PELNI Jakarta Muhammad Ardiansyah turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, atas dukungan terhadap program pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut.

“Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah dan Kementerian Perhubungan RI yang telah memberikan penugasan melalui pembebasan tarif muatan barang ini untuk meringankan penderitan para korban bencana di NTT. Kami juga mengapresiasi instansi dan lembaga yang telah mempercayakan pengiriman bantuannya melalui kapal PELNI,” ujar Ardiansyah.

Ardiansyah mengajak instansi dan lembaga lainnya yang ingin memanfaatkan fasilitas pengiriman bantuan gratis untuk dapat menyalurkan barang bantuannya melalui Posko Bersama yang bisa ditemukan di Terminal Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Adapun kapal berikutnya yang menuju Maumere dari Pelabuhan Tanjung Priok adalah KM Tidar pada 29 Agustus 2026, dengan perkiraan tiba di Maumere pada 2 September 2026. Instansi dan lembaga yang ingin mengirimkan bantuan dapat menyerahkan barang bantuan ke pelabuhan sesuai dengan jadwal tersebut.

Melalui kolaborasi bersama Kementerian Perhubungan, KSOP, Pelindo, serta berbagai instansi dan lembaga, PELNI berkomitmen mendukung kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT melalui konektivitas laut yang dimiliki PELNI.

Sebagai informasi,
PELNI adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran, saat ini mengoperasikan 84 kapal yang terdiri dari 26 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, 9 kapal tol laut serta 1 kapal ternak yang melayani masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam mendukung operasionalnya, PELNI memiliki 43 kantor cabang yang melayani 357 pelabuhan singgah melalui 1.111 ruas pelayaran, serta didukung oleh 306 terminal point yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.(***)

Categories
Megapolitan

Arus Balik Lebaran 2026, Kemenhub Imbau Operator dan Awak Transportasi Utamakan Keselamatan 

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Perhubungan mengimbau seluruh operator transportasi di semua moda untuk mengutamakan keselamatan dalam menghadapi arus balik Lebaran 2026, melalui memastikan kelaikan operasi sarana dan prasarana, kesiapan awak kendaraan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca buruk.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama, terutama pada periode arus balik yang berpotensi mengalami lonjakan pergerakan masyarakat.

“Kami meminta seluruh operator memastikan armada dalam kondisi laik operasi, mematuhi standar keselamatan, serta memperhatikan kondisi cuaca di sepanjang lintasan. Selain itu, kondisi fisik dan kesehatan awak kendaraan harus benar-benar dijaga agar tetap prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Menhub, Senin (23/3/2026) di Jakarta.

Menhub juga secara khusus mengingatkan pentingnya pemenuhan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi sebagai upaya mencegah kelelahan yang berisiko terhadap keselamatan perjalanan. Pengemudi diimbau untuk beristirahat secara cukup sesuai regulasi, tidak memaksakan diri saat lelah, serta memanfaatkan rest area yang tersedia.

Untuk perjalanan jarak jauh, operator juga wajib memastikan adanya pengemudi cadangan bagi perjalanan dengan waktu tempuh lebih dari 8 Jam atau supir wajib istirahat minimal 1 jam sebelum melanjutkan perjalanan untuk memastikan adanya pergantian pengemudi secara berkala sehingga kondisi tetap optimal selama perjalanan.

Sebagai langkah konkret pengawasan terhadap keselamatan, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan ramp check dan inspeksi secara masif di seluruh moda transportasi. Hingga 23 Maret 2026, sebanyak 60.946 unit kendaran umum moda transportasi darat, 836 kapal telah menjalani uji kelaikan sementara pada angkutan penyeberangan sebanyak 232 kapal telah diperiksa, dengan 91,34% memenuhi standar. Untuk transportasi udara, tercatat 372 armada pesawat dalam kondisi service able dari total 564 unit (65,9%), dan pada sektor perkeretaapian sebanyak 3.679 sarana telah dilakukan ramp check dengan tingkat kelaikan mencapai 99,78%. Data ini menunjukkan kesiapan sarana transportasi dalam melayani arus balik dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Kementerian Perhubungan juga mengimbau masyarakat untuk secara aktif memantau informasi terkini terkait kondisi arus balik melalui kanal resmi pemerintah, termasuk perkembangan lalu lintas dan operasional transportasi di berbagai simpul perjalanan.

Selain itu, masyarakat diminta untuk memperhatikan informasi prakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar perencanaan perjalanan, untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan dan kelancaran perjalanan.

Kementerian Perhubungan terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran arus balik.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, operator, dan masyarakat, diharapkan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung dengan selamat, aman, dan nyaman,” kata Menhub.(***)

Categories
Megapolitan

Presiden Prabowo Subianto Apresiasi Pengamanan Mudik, Arus Balik dan Libur Lebaran 2025

Koran Jurnal, Majalengka – Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Polri, TNI dan Kementerian Perhubungan atas pengamanan mudik Idul Fitri 1446 Hijriah/Lebaran 2025 yang sangat baik.

“Kita ucapkan terima kasih kepada semua unsur untuk keamanan mudik, keamanan selama bulan puasa, selama mudik, dan kembali dari mudik. Saya ucapkan terimakasih kepada Kapolri, Menhub, TNI di semua jajaran,” ujar Presiden Prabowo, disela-sela acara Panen Raya Padi Serentak 14 Provinsi, di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

Menurut Presiden, apa yang dilakukan TNI, Polri, dan Kementerian Perhubungan sangat membanggakan.

“Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Saudara sebagai pimpinan, saudara sangat bertanggung jawab dan saudara pantas diberi penghormatan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Kapolri menyatakan angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Dirinci Jenderal Sigit, berdasarkan data yang melintas di tol, terjadi penurunan 12 persen.

“Atas kerja keras seluruh rekan-rekan dengan berbagai macam alternatif dan rekayasa. Dari sisi jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan ini juga mengalami penurunan, di jalan tol turun 12 persen dan yang fatalitas turun 88 persen,” ujar Kapolri, Minggu (6/4/2025).

Ditambahkan Jenderal Sigit, untuk di seluruh jalur termasuk arteri, khususnya Jawa Barat, mengalami penurunan hingga 64 persen. Hal itu menandakan bahwa masyarakat semakin mengutamakan keselamatan dalam melakukan perjalanan mudik maupun balik.

“Jadi Alhamdulillah artinya masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik tahun ini bisa lebih aman dan bisa lebih lancar,” jelas Kapolri.(**)

 

Categories
Megapolitan

Wamenhub dan KaKorlantas Polri Cek Kesiapan Angkutan Lebaran 2025 di Terminal Pulogebang

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana bersama Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Agus Suryonugroho melakukan pengecekan (Rampcheck) kesiapan angkutan lebaran di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Senin (17/2/2025).

Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan transportasi dan kesehatan pengemudi dalam rangka mendukung kelancaran operasi angkutan lebaran.

Wamenhub Suntana menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari operasi angkutan lebaran, yang tidak hanya mengecek ketersediaan angkutan umum tetapi juga memastikan kondisi kesehatan pengemudi. Menurutnya, pengemudi yang sehat sangat penting untuk keselamatan penumpang.

“Kami ingin memastikan pengemudi dalam kondisi sehat dan bebas dari pengaruh obat-obatan. Pemeriksaan ini akan terus dilakukan selama masa angkutan lebaran, bukan hanya sebelum, tetapi juga sesudahnya,” ujar Wamenhub Suntana.

Suntana juga mengimbau kepada pengusaha bus, pengemudi, dan masyarakat untuk mematuhi seluruh aturan keselamatan guna mendukung kelancaran arus mudik. Selain itu, pengemudi yang terpilih akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urine untuk memastikan mereka tidak terpengaruh obat terlarang.

Di kesempatan yang sama, KaKorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menambahkan bahwa pengecekan ini adalah bagian dari Operasi Keselamatan Lalu Lintas yang sedang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Operasi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan, terutama pengemudi kendaraan umum, dalam rangka mempersiapkan Operasi Ketupat, yang akan dimulai menjelang mudik lebaran.

“Melalui operasi ini, kami berharap dapat mengurangi angka kecelakaan dan mewujudkan arus mudik yang aman dan lancar. Kami siap untuk menghadapi arus mudik dan balik lebaran dengan mempersiapkan semuanya dari sekarang,” jelas Irjen Agus.

Pengecekan seperti ini juga akan dilakukan di berbagai terminal dan stasiun di seluruh Indonesia, dengan harapan bisa menciptakan transportasi yang aman, tertib, dan terkendali selama musim lebaran. Pemerintah dan Polri berharap dapat mencapai zero accident selama operasi angkutan lebaran tahun ini.(**)

Categories
Pendidikan TNI

Danpushidrosal Tutup Pendidikan Surveyor Hidrografi CAT-B Personel Disnav Kemenhub

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Pushidrosal (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat secara resmi menutup Pendidikan Surveyor Hidrografi Cat-B Personel Distrik Navigasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, di Mako Pushidrosal, Ancol Timur Jakarta Utara, Kamis (15/12/2022).

Pendidikan Surveyor Hidrografi Cat-B di Pushidrosal tersebut dilaksanakan selama 6 bulan dan diikuti oleh 25 Personel Distrik Navigasi Ditjen Hubla Kemenhub dari berbagai wilayah Indonesia.

Danpushidrosal dalam amanatnya antara lain menyampaikan bahwa peningkatan kemampuan Direktorat Kenavigasian dalam mendukung tugas pokoknya telah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan TNI AL dalam hal ini Pushidrosal melalui peningkatan kompetensi surveyor hidrografi Categori B Standar IHO TA 2022.

Ditambahkannya, Pendidikan Surveyor Hidrografi Kategori “B” Standar IHO Bagi Personel Kenavigasian yang telah terlaksana selama 6 bulan, merupakan upaya penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang hidrografi.

“Perwujudan indonesia sebagai poros maritim memerlukan sumber daya manusia yang unggul di bidang hidrografi” kata Danpushidrosal.

Orang nomor satu di Pushidrosal tersebut mengharapkan agar ke depan Pushidrosal dan Ditjen Hubla Kemenhub dapat terus meningkatkan kolaborasi di bidang survei hidro-oseanografi dalam rangka peningkatan percepatan data batimetri di seluruh alur pelabuhan indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TNI AL dan Ditjen Hubla Kemenhub, yang dilakukan oleh Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat sebagai Wakil TNI AL dengan Dirjen Hubla Kemenhub Arif Toha Tjahjagama. Kerja sama tersebut meliputi, Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi (Surta Hidros), Pertukaran data dan informasi; Distribusi Peta Laut Indonesia dan ENC; Pemanfaatan sarana dan prasarana Surta Hidros; Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM); serta Penyusunan dan penyelarasan regulasi terkait peraturan nasional maupun internasional.(disp)

Categories
Pendidikan TNI

Pushidros TNI AL Buka Pendidikan Surveyor Hidrografi Katagori B Kenavigasian Bagi Personel Kementerian Perhubungan

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) membuka Pendidikan Surveyor Hidrografi kenavigasian Kategori B bagi personel Direktorat Kenavigasian Kemenhub RI

Wakil Komandan Pushidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto mewakili Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat membuka Pendidikan tersebut di Ruang Serba guna Mako Pushidrosal, Jalan Pantai Kuta V/I, Ancol Timur Jakarta Utara. Jum’at (17/06/2022).

Pelatihan surveyor kategori B ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik, melatih, dan membekali personel Direktorat Kenavigasian dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dibidang hidrograf, oseanografi, serta meteorologi.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wadanpushidrosal, Danpushidrosal mengatakan dalam pemenuhan SDM yang unggul untuk beradaptasi dengan perkembangan pengetahuan dan tehnologi yang begitu cepat merupakan suatu yg tidak dapat dihindari. Kapabilitas individu yang didukung dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat agar mampu bersaing dalam dunia kerja yang kompetitif.

Oleh sebab itu Pushidrosal mengadakan pendidikan ini untuk membekali kemampuan personel Direktorat Kenavigasian di bidang hidrografi melalui pelatihan surveyor hidrografi kategori B untuk meningkatkan profesionalisme, sehingga dapat mendukung dalam implementasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian.

Pendidikan Surveyor Hidrografi kenavigasian Kategori B diikuti oleh 25 personel dari perwakilan Disnav seluruh Indonesia. Pendidikan dilaksanakan selama 6 bulan, yang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama, proses pembelajaran pelajaran teori dan pelajaran praktek selama 3 bulan. Tahap kedua, Latihan Praktek selama 1,5 bulan serta tahap ketiga, penyusunan Hasil Latihan Praktek dan Uji Kompetensi selama 1,5 bulan.(disp)

Categories
IPTEK TNI

Danpushidrosal Tinjau Pelatihan Peningkatan Kompetensi Surveyor Hidrografi Personel Ditnav Kemenhub

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P., meninjau Kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi surveyor hidrografi kenavigasian personel direktorat kenavigasian Ditjen Hubla di ruang rapat Kantor Pelindo Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Jum’at (10/12/2021).

Peninjauan Danpushidrosal yang didampingi Asisten Operasi Survei dan Pemetaan (Asopssurta) Danpushidrosal Laksma TNI Dyan Primana Sobaruddin, M.Sc ini dimaksudkan untuk mengetahui dari dekat dan perkembangan kegiatan Pelatihan peningkatan kompetensi surveyor hidrografi kenavigasian personel Ditnav yang saat ini sedang berlangsung. Hadir dalam kunjungan tersebut KSOP Pelabuhan Sunda Kelapa Chaerul dan Perwakilan dari Pelindo.

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan kompetensi personel direktorat kenavigasian tentang hidrografi praktis, dengan materi yang diajarkan di antaranya penoperasian Multibeam echo sounder, Pengetahuan dasar pasang surut, Pengukuran arus dan pasang surut, Kontrol horizontal dan Kontrol vertical, Penentuan posisi dengan GPS, Hidrografi utk peta laut, Operasi survei, Latihan praktek surta hidro serta Wash up dan uji kompetensi.

Kegiatan berlangsung selama 1.5 bulan atau 280 jam pelajaran dengan 40% teori dan 60% praktek. Pelatihan akan berlangsung dari tanggal 11 November sampai dengan 20 Desember 2021. Pelatihan dilaksanakan di dua lokasi yaitu tanggal 11 November 1 Desember 2021 dilaksanakan di Hotel D’naya Bogor dilaksanakan berupa proses pembelajaran kelas dan praktek. Sementara tanggal 2 Desember sampai dengan 13 Desember 2021 dilaksanakan latihan praktek di pelabuhan Sunda Kelapa.

Adapun peserta pelatihan berjumlah 25 orang yang berasal dari Ditnav daerah seluruh Indonesia, dengan Instruktur dari Pushidrosal.(disp/red)

Categories
Angkutan Darat Bisnis Ekonomi Megapolitan Transportasi

Kontrak PSO 2018 Alami Kenaikan, Ditjen Perkeretaapian: Penumpang ‘Commuter Line’ Akan Meningkat Perharinya 

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi massal untuk masyarakat, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian kembali melaksanakan penandatanganan kontrak Public Service Obligation (PSO) untuk tahun 2018.

Penandatanganan kontrak PSO menjelang penghujung akhir tahun 2017 ini dilaksanakan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis 28 Desember 2017 oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri bersama dengan Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro.

Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-999.07.1.957337/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp 2.390.714.492.000,-. Dibandingkan dengan besaran PSO Tahun 2017 sebesar Rp 2.094.100.000.000, alokasi anggaran PSO tahun 2018 ini, mengalami kenaikan sebesar 14 persen. Adapun rincian PSO Bidang Angkutan Kereta Api Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Untuk KA Antarkota, terdiri atas:

  • KA Jarak Jauh dengan frekuensi perjalanan KA sebanyak 5.840 serta proyeksi penumpang kurang lebih  4.560.310, alokasi PSO yang diberikan sebesar Rp 173.768.847.967
  • KA Jarak Sedang dengan frekuensi perjalanan KA sebanyak 8.760 serta proyeksi penumpang kurang lebih 5.604.940, alokasi PSO yang diberikan sebesar Rp 235.679.996.921
  • KA Lebaran dengan frekuensi perjalanan KA sebanyak 72 serta proyeksi penumpang kurang lebih 56.232, alokasi PSO yang diberikan sebesar Rp 2.396.957.778

2. Untuk KA Perkotaan, terdiri atas :

  • KA Jarak Dekat dengan frekuensi perjalanan KA sebanyak 40.150 serta proyeksi penumpang kurang lebih 29.112.111, alokasi PSO yang diberikan sebesar Rp 575.959.187.461
  • KRD dengan frekuensi perjalanan KA sebanyak 22.995 serta proyeksi penumpang kurang lebih 9.321.735, alokasi PSO yang diberikan sebesar Rp 235.679.996.921
  • KRL dengan proyeksi penumpang kurang lebih 320.026.523, alokasi PSO yang diberikan sebesar 1.297.529.357.011

Sedangkan menurut komposisi besaran subsidi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu: untuk KA-KA yang dioperasikan oleh PT .KAI (Persero) memperoleh alokasi PSO sebesar Rp 1.093.185.134.989 atau total 46 persen dari total keseluruhan PSO yang diberikan. Sedangkan untuk KRL yang dioperasikan oleh PT. KCI memperoleh alokasi PSO sebesar Rp 1.297.529.357.011 atau total 56 persen dari total keseluruhan PSO yang diberikan.

Pada kontrak PSO tersebut, lintas layanan kereta api kelas ekonomi yang memperoleh PSO, sama dengan tahun 2017. Begitu pun dengan besaran tarif kereta api tahun 2018, berlaku sama dengan tarif pada tahun 2017.

Dari besaran subsidi tahun 2018 tersebut alokasi subsidi terbesar masih diberikan untuk penumpang yang menggunakan KRL Commuter Line. Hal ini seiring dengan program pemerintah untuk memindahkan mobilitas masyarakat dari penggunaan moda transportasi berbasis jalan raya ke moda transportasi berbasis rel.

Pemerintah memperkirakan di tahun 2018 nanti rata-rata penumpang perhari yang akan menaiki KRL sebanyak kurang lebih 877 ribu penumpang/hari. Apabila dibandingkan dengan rata-rata penumpang perhari yang menggunakan KRL di tahun 2017 sebanyak kurang lebih 800 ribu, terdapat kenaikan penumpang KRL sebesar 9,6 persen.

Pada kesempatan tersebut, Zulfikri mengatakan bahwa “Penandatanganan kontrak PSO ini merupakan bentuk kewajiban pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan kepada masyarakat pengguna kereta api sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian”.

“Dengan pemberian PSO ini diharapkan masyarakat dapat menikmati layanan KA kelas ekonomi baik antar kota maupun perkotaan dengan tarif terjangkau. Walaupun KA-KA tersebut merupakan kereta yang memperoleh subsidi (PSO) bukan berarti pelayanan yang diberikan maupun keselamatan perjalanan KA menjadi nomor sekian, pelayanan dan keselamatan harus tetap diutamakan”, ujar Zulfikri.

Hal tersebut adalah sebagai perwujudan konsistensi Kementerian Perhubungan terhadap aspek keselamatan dan pelayanan sebagaimana yang selalu ditegaskan dalam berbagai kesempatan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang menegaskan bahwa ”Keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan lagi”.

Pemerintah berharap baik itu PT.KAl (Persero) sebagai operator KA maupun masyarakat sebagai pengguna jasa layanan KA tetap mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api.

Pewarta : Anton