Category: Megapolitan

Categories
Megapolitan

Operasi Ketupat 2026, Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Berbasis Teknologi

Koran Jurnal, Jakarta – Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2026 mulai berjalan untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1447 H. Operasi ini tidak hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah berlangsung aman.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen. Pol Agus Suryonugroho mengatakan bahwa Operasi Ketupat telah dimulai setelah Kapolri memimpin Apel Gelar Pasukan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

“Operasi Ketupat besok sudah dimulai dan malam ini sudah insert. Operasi ini bukan hanya operasi di bidang lalu lintas, tetapi bagaimana Polri hadir memastikan momen sosial dan spiritual masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri semuanya aman,” ujar KaKorlantas.

Ia menjelaskan bahwa dalam Operasi Ketupat 2026 terdapat lima klaster utama pengamanan, yakni jalan tol, jalan arteri, kawasan penyeberangan pelabuhan, simpul transportasi seperti terminal, bandara dan stasiun, serta tempat ibadah dan destinasi wisata.

“Semua skenario cara bertindak sudah dirumuskan bersama stakeholder. Harapannya Operasi Ketupat tahun ini dapat berjalan lebih baik dengan tagline Mudik Aman, Keluarga Bahagia,” jelasnya.

Selain pengamanan arus mudik, Polri juga menyiapkan berbagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menyerahkan bantuan kendaraan operasional kepada tiga Polda yang sebelumnya terdampak bencana.

“Setiap Polda mendapatkan 50 kendaraan untuk mendukung pelayanan Operasi Ketupat, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Operasi Ketupat tidak hanya menghadirkan petugas di jalan untuk mengatur lalu lintas, tetapi juga memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman hingga kembali ke tempat asalnya.

“Kehadiran anggota Polri harus menjamin masyarakat berangkat mudik dengan aman, sampai tujuan dengan aman dan bahagia, serta kembali juga dengan selamat,” ujarnya.

Dalam pengamanan arus mudik, Korlantas Polri juga memanfaatkan infrastruktur teknologi untuk memantau kondisi lalu lintas secara real time. Pemantauan dilakukan menggunakan drone, kamera pemantau, hingga body camera yang digunakan oleh anggota di lapangan.

“Operasi Ketupat saat ini menggunakan dukungan teknologi. Kami memantau kondisi lalu lintas menggunakan drone dan perangkat lainnya untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” jelas KaKorlantas.

Terkait rekayasa lalu lintas, Agus menjelaskan bahwa penerapan contra flow dan one way akan dilakukan secara situasional berdasarkan parameter jumlah kendaraan yang terpantau melalui sistem traffic counting.

Sebagai contoh, apabila volume kendaraan di tol mencapai 5.500 kendaraan per jam, maka akan diterapkan contra flow lajur pertama. Jika jumlah kendaraan meningkat hingga 6.500 kendaraan per jam, maka contra flow akan diperluas hingga dua lajur.

“Jika kondisi masih padat, maka akan diberlakukan one way tahap pertama dari kilometer 70 hingga kilometer 236 menuju Jawa Tengah untuk mengurai kepadatan arus kendaraan,” katanya.

Selain di jalan tol, rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan di sejumlah jalur wisata dan arteri. Di kawasan Gadog misalnya, akan diterapkan sistem one way menuju Puncak pada pagi hari saat akhir pekan dan dievaluasi kembali pada sore hari berdasarkan volume kendaraan.

Pengaturan serupa juga disiapkan di jalur Bogor–Sukabumi (Bocimi) hingga sejumlah titik rawan kepadatan lainnya, termasuk kawasan wisata di Malang Raya dan simpul pertemuan arus kendaraan di Mengkreng, Jawa Timur.

“Seluruh skenario rekayasa lalu lintas sudah kami siapkan melalui survei lapangan dan tactical floor game agar pelaksanaan Operasi Ketupat berjalan optimal,” pungkasnya.

Polri berharap melalui berbagai kesiapan tersebut, pelaksanaan mudik dan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung aman, lancar serta menghadirkan mudik aman, keluarga bahagia bagi seluruh masyarakat.(**)

Categories
Megapolitan

Operasi Ketupat Jaya 2026, Polda Metro Siagakan 6.802 Personel Gabungan

Koran Jurnal, Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka pengamanan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Jaya 2026 di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Senin (9/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Pejabat Utama Polda Metro Jaya, serta para Kapolres jajaran. Serta turut dihadiri jajaran Kodam Jaya, dan lembaga terkait.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan rapat koordinasi lintas sektoral tersebut merupakan bagian dari kesiapan pengamanan mudik agar berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Pada hari ini Polda Metro Jaya melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2026 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 25 Maret,” ujar Kombes Budi Hermanto.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 6.802 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Pemerintah Daerah serta berbagai unsur potensi masyarakat akan diterjunkan. Personel akan disiagakan di 68 Pos Pengamanan, 22 Pos Pelayanan, dan 5 Pos Terpadu yang tersebar di sejumlah titik strategis wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Komarudin mengatakan pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi guna memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman. “Tidak kurang dari 6.802 personel gabungan Polri, TNI dan instansi terkait akan tergelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan mudik Lebaran hingga arus balik nanti,” kata Kombes Komarudin.

Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 16 hingga 18 Maret 2026. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah asal pemudik terbesar yang akan menuju berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar memastikan kondisi kesehatan dalam keadaan fit, kendaraan dalam kondisi baik, serta merencanakan perjalanan dengan baik agar tidak bersamaan dengan puncak arus mudik,” tambahnya.

Selain pengamanan arus mudik dan balik, kepolisian juga mengantisipasi berbagai aktivitas masyarakat selama periode libur Lebaran, termasuk pengamanan malam takbir, pelaksanaan salat Idul Fitri, hingga kegiatan masyarakat di sejumlah tempat wisata.

Operasi Ketupat Jaya 2026 akan berlangsung mulai 13 hingga 25 Maret 2026 untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran.

Polda Metro Jaya juga mengoptimalkan layanan Call Center 110 serta menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi potensi kepadatan maupun kondisi darurat selama periode mudik Lebaran.(**)

Categories
Megapolitan

Selama Operasi Ketupat 2026, 2.746 Posko Pengamanan hingga Pelayanan Bakal Disiagakan

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sebanyak 2.746 posko pengamanan hingga pelayanan akan disiagakan untuk masyarakat saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah tahun 2026. Hal itu disampaikan Jenderal Listyo Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

“Sebanyak 1.624 posko akan difokuskan untuk pengamanan serta sebagai pusat informasi dan pengaturan arus lalu lintas. Ribuan posko ini bakal disiapkan di seluruh Indonesia,” rinci Listyo Sigit.

Sementara, 779 lainnya akan digunakan sebagai posko pelayanan untuk tempat istirahat bagi pengemudi yang kelelahan. Sedangkan 343 posko terpadu akan digunakan sebagai pusat kendali operasi ketupat 2026.

“Yang tentunya di dalamnya juga ada tempat rest area dan berbagai macam layanan yang kita siapkan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik,” kata Listyo Sigit.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan total ada 185.608 objek pengamanan yang menjadi fokus petugas. Mulai dari tempat ibadah, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandara.

“Tentunya perlu ada pelibatan stakeholder terkait untuk bersama-sama memberikan pelayanan di tempat wisata, tempat ibadah, transportasi umum, jalur mudik baik tol maupun arteri, jalur penyeberangan lintas pulau, dan pusat perbelanjaan serta rest area,” tutup Sigit.

Untuk diketahui, Polri akan melaksanakan Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah selama dua pekan sejak tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026.(**)

Categories
Megapolitan

Pushidrosal Hibahkan 2 Ribu Lembar Peta NKRI ke Kemendiktisaintek RI

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menghibahkan peta NKRI (versi peta laut) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar dan satu buah pigura beserta peta NKRI versi peta laut kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI). Penyerahan hibah tersebut berlangsung pada saat rangkaian acara Tasyakuran Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Graha Jalapuspita, Jakarta, Rabu (4/2/2026) lalu.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., kepada Prof. I Ketut Adnyana selaku Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemendiktisaintek. Dan secara fisik 2 ribu peta NKRI diterima oleh Kasubag Rumga Dikti Saintek.

Hibah ribuan peta NKRI tersebut bertujuan dan dalam upaya menambah wawasan kebangsaan serta memperluas pemahaman bagi generasi muda terhadap jati diri bangsa sebagai negara kepulauan.

Menurut Danpushidrosal, Wilayah NKRI yang membentang dari Sabang hingga Merauke merupakan entitas geografis yang sangat luas dan strategis. Sekitar 2/3 nya adalah lautan, yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Laut Indonesia tidak hanya menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga menjadi jalur perhubungan internasional yang vital, ruang pertahanan negara, serta wahana interaksi sosial, ekonomi, dan budaya antarpulau maupun untuk kepentingan strategis pertahanan dan pembangunan nasional pada setiap wilayah perairan.

Lebih lanjut, sebagai wujud nyata kepedulian terhadap pembangunan karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, Peta tersebut diharapkan dapat terdistribusikan ke berbagai Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia sebagai media edukasi strategis yang memperkuat pemahaman tentang luas dan kompleksitas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui hibah ini, Pushidrosal berharap peta NKRI versi laut tidak hanya menjadi sarana pembelajaran geografis, tetapi juga menjadi simbol penguatan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, sekaligus mendorong tumbuhnya semangat riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat berbasis kemaritiman di kalangan sivitas akademika.(disp)

Categories
Megapolitan

Menhub Dudy Tegaskan Komitmen Penyelesaian Rekomendasi BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Kementerian Perhubungan guna memperkuat akuntabilitas dan tata kelola sektor transportasi. Hal tersebut disampaikan Menhub Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2).

“Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya kami dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Di tengah dinamika efisiensi fiskal dan tuntutan peningkatan layanan publik, kami terus menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran, penguatan keselamatan, peningkatan konektivitas, serta keberlanjutan layanan transportasi,” ujar Menhub Dudy.

Pada Semester II Tahun 2024, BPK melaksanakan lima pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan tersebut menghasilkan sejumlah temuan dan rekomendasi yang menjadi dasar perbaikan sistem, prosedur, serta penguatan pengendalian internal di masing-masing unit kerja.

Kemudian Menhub menyampaikan bahwa hingga Semester I Tahun 2025, progres tindak lanjut rekomendasi BPK telah mencapai 87,29 persen dari total 1.919 rekomendasi. Sebanyak 1.675 rekomendasi telah diselesaikan, sementara sisanya dalam proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kemenhub juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan pada Semester II Tahun 2025 atas sejumlah objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Seluruh rekomendasi dari laporan tersebut saat ini berada dalam proses tindak lanjut melalui langkah-langkah administratif dan teknis yang terukur.

“Dalam rangka percepatan penyelesaian rekomendasi BPK RI, kami telah melakukan sejumlah langkah strategis secara terintegrasi agar pemeriksaan dan penyelesaian rekomendasi dapat berjalan lancar dan cepat,” tutur Menhub Dudy.

Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mempercepat tindak lanjut Rekomendasi BPK RI di antaranya adalah dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Rekomendasi hasil
pemeriksaan kepada seluruh Unit Kerja terkait. Selain itu, Kemenhun juga melakukan pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi dan pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I Kantor Pusat. Kemenhub juga melakukan koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait dari hasil rekomendasi dan pemeriksaan BPK RI.

Menhub menambahkan bahwa setiap rekomendasi BPK dipandang sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan dan program transportasi secara berkelanjutan. Keseriusan ini pula yang membuat Kemenhub berhasil mempertahankan hasil pemeriksaan BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali.

“Kami berkomitmen menjadikan setiap rekomendasi sebagai dasar perbaikan yang terukur agar pembangunan transportasi semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut sejak 2013 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang andal dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam rapat kerja tersebut juga dipaparkan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi mencapai 88,88% dari pagu efektif. Sementara itu, alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp28,48 triliun diarahkan untuk mendukung keselamatan, konektivitas, serta pelayanan transportasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Mentri Perhubungan Suntana serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Perhubungan.(hum)

Categories
Megapolitan Uncategorized

Menko Polkam Apresiasi TNI-Polri atas Langkah Sigap Evakuasi Korban dan Pemulihan Keamanan Pasca-Penembakan Pesawat di Boven Digoel

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran TNI dan Polri atas langkah sigap terkait peristiwa penembakan pesawat di Boven Digoel, Papua Selatan. Langkah tersebut mencakup upaya evakuasi korban dan pemulihan kondisi keamanan setelah insiden penembakan.

Apresiasi disampaikan Menko Polkam dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Kompleks TMII, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Respons cepat aparat keamanan tersebut dinilai sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan warga serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah rawan.

“Saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih terhadap apa yang sudah dicapai sampai saat ini oleh kepolisian yang membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan secara khusus saya menyampaikan terima kasih pada Kapolda Papua yang telah menyelasaikan masalah penembakan 2 pilot oleh Kelompok Bersenjata di Papua,” kata Menko Polkam di hadapan para perwira Polri.

Sejak pertama kali menerima laporan terjadinya insiden tersebut, Menko Polkam memberikan perhatian serius terhadap perkembangan situasi di lapangan. Langkah-langkah koordinatif diambil guna memastikan proses evakuasi berjalan aman, tertib, dan lancar.

Selain itu, koordinasi dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan lanjutan yang dapat membahayakan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam serta bela sungkawa dan simpati kepada keluarga korban.

Menko Djamari berharap, TNI dan Polri dapat segera memulihkan situasi keamanan di wilayah tersebut agar aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait dalam memperkuat pengamanan. Termasuk keamanan sarana dan prasarana, seperti bandara-bandara perintis yang memiliki peran strategis dalam konektivitas dan distribusi logistik di daerah terpencil.

“Terima kasih atas kesigapannya, dan rakyat pun menyampaikan itu pada kita semua,” kata Djamari Chaniago.

Menko Polkam menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dan akan selalu hadir untuk melindungi keselamatan serta keamanan seluruh Warga Negara Indonesia di mana pun berada. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor demi memastikan setiap insiden dapat ditangani secara cepat, terukur, dan efektif.

Pada Rapim Polri tersebut, Menko Djamari juga menyampaikan arahan yang menitikberatkan pada terwujudnya sinergitas semua unsur dalam menjamin kondusivitas keamanan dan stabilitas politik di Indonesia. Menurutnya, TNI maupun Polri tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan lancar jika tidak bersinergi.

“Tidak akan ada perjalanan kepolisian yang rapih sampai sasaran kalau tidak bersama dengan komponen lain, tentara juga sama. Oleh karenanya rasa persatuan di antara kita harus tetap dijaga,” kata Menko Polkam.

Sinergitas, ujar Djamari Chaniago, juga tidak hanya terfokus antara TNI dan Polri. Kerja sama pun harus dijalin erat dengan unsur lain, mulai dari sesama lembaga di pemerintahan sampai berbagai kalangan di masyarakat.

“Juga tidak hanya berdua antara TNI dan Polri, ada juga komponen lain, bahkan ada masyarakat kita tempat kita mengabdi. Oleh karena itu jaga betul kepercayaan yang ada di lingkungan rakyat terhadap kita,” kata Menko Djamari.

Hadir dalam Rapim tersebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, para perwira tinggi Polri, termasuk para Kapolda. Sementara Menko Polkam hadir didampingi Plt Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polkam Irjen Pol Desman Tarigan dan Staf Khusus Menko Polkam H Janmat Sembiring.(***)

Categories
Megapolitan

Dilantik Presiden Jadi Anggota DEN, Mentan Amran Siap Dorong Energi Hijau Berbasis Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman resmi dilantik sebagai anggota Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (28/1/2026), dan menegaskan kesiapan sektor pertanian menjadi pilar utama pengembangan energi hijau nasional.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134P Tahun 2026 tentang Pengangkatan anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Keppres Nomor 6P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan DEN dari Pemerintah.

Usai pelantikan, Mentan Amran menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional melalui pengembangan energi hijau (green energy) berbasis sumber daya lokal.

“Insya Allah, ke depan kita akan mengoptimalkan energi hijau dari sektor pertanian. Potensinya sangat besar, seperti dari ubi kayu atau singkong, kelapa sawit (CPO), tebu, dan berbagai komoditas lainnya,” kata Mentan Amran usai Upacara Pelantikan di Istana Negara, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekuatan besar untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan energi terbarukan berbasis biofuel. Komoditas pertanian dinilai mampu menopang kebutuhan energi nasional sekaligus mendorong kemandirian energi.

Mentan Amran menyebutkan, kelapa sawit dan tebu saat ini menjadi dua sumber biofuel nasional, dan ke depan singkong akan didorong sebagai sumber energi alternatif baru dengan potensi yang sangat besar.

“Sawit dan tebu sudah berjalan. Selanjutnya, kita dorong singkong. Ini potensi besar kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan mandatori biodiesel, termasuk implementasi B50, yang ditargetkan mampu menekan impor solar secara signifikan.

“Insya Allah, sesuai hasil koordinasi, tahun ini kita tidak impor lagi solar karena kita masuk ke B50,” ujarnya.

Untuk diketahui, Dewan Energi Nasional merupakan lembaga nasional yang dibentuk negara untuk merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan energi Indonesia secara menyeluruh dan berjangka panjang.

Dengan keanggotaan Mentan Amran dalam Dewan Energi Nasional, diharapkan sinergi antara sektor pertanian dan sektor energi semakin kuat dalam mendorong terwujudnya transisi energi yang berkelanjutan.

Ke depan, Kementerian Pertanian akan terus memperkuat program hilirisasi, pengembangan komoditas energi, serta perluasan budi daya tanaman penghasil biofuel yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Langkah ini diyakini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani, memperkuat daya saing nasional, sekaligus mendukung target Indonesia menuju kedaulatan energi dan pembangunan hijau yang berkelanjutan.(hum)

Categories
Megapolitan

Danpushidrosal Pimpin Ziarah Peringatan Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut 2026 di TMPNU Kalibata

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut Tahun 2026 yang jatuh pada tanggal 4 Februari 2026 mendatang, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., memimpin Ziarah bertempat di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2026).

Kegiatan ziarah yang diikuti oleh Wadanpushidrosal Laksamana Muda TNI Bambang Irawan, S.E., M.Tr. Opsla., para pejabat utama, para Kadis/Kasatker, Personel baik Perwira, Bintara, Tamtama Pushidrosal, diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan, peletakan karangan bunga di Tugu Utama TMPNU Kalibata, serta dilanjutkan dengan tabur bunga dan pengisian buku tamu.

Ziarah ini menjadi momentum reflektif bagi seluruh personel Pushidrosal untuk mengenang nilai-nilai perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan para pahlawan yang telah meletakkan dasar bagi kejayaan bangsa dan kejayaan TNI Angkatan Laut. Semangat juang tersebut menjadi inspirasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit pengawak pertahanan negara, khususnya dalam bidang hidro-oseanografi.

Melalui peringatan Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut Tahun 2026, Pushidrosal meneguhkan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut melalui penyediaan data hidro-oseanografi yang akurat, andal, dan berkelanjutan guna menjaga kedaulatan serta keselamatan pelayaran di Laut perairan Indonesia.(disp)

Categories
Megapolitan

HUT ke-20 Bakamla RI, Tegaskan Peran Garda Terdepan Keamanan Laut

Koran Jurnal, Jakarta – Bakamla RI memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 dengan menggelar upacara resmi. Momentum dua dekade pengabdian ini menjadi penegasan Bakamla RI sebagai garda terdepan keamanan laut Republik Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di lapangan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

Dalam amanatnya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.,Opsla menyampaikan bahwa 20 tahun perjalanan Bakamla RI bukan sekadar penanda usia, melainkan tonggak kedewasaan institusi dalam menjaga kedaulatan, keselamatan, dan kehormatan bangsa di laut. Sejak berdiri, Bakamla RI telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pelanggaran hukum di laut, aktivitas ilegal lintas batas negara, hingga kompleksitas koordinasi antar instansi maritim.

Lebih lanjut ditegaskan, di tengah dinamika tersebut, soliditas, loyalitas, dan profesionalisme seluruh personel Bakamla RI menjadi kekuatan utama yang menjaga eksistensi dan kepercayaan publik. Bakamla RI tidak hanya hadir sebagai unsur patroli, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dalam membangun rasa aman di laut Indonesia.

Dikatakan, sepanjang tahun 2025 Bakamla RI banyak capaian yang sudah diraih diantaranya, Bakamla RI, BAIS, dan BPTN Kolaborasi Tangkap Ball press (pakaian bekas) ilegal, KN Pulau Dana-323 Bakamla RI Tangkap Kapal Kayu Bermuatan Rokok Ilegal 200 Ball di Perairan Tembilahan, KN. Pulau Nipah-321 Bakamla RI Evakuasi Kapal MV Leann yang Terbakar di Perairan Anambas, Bakamla RI bantu evakuasi korban kebakaran KM. Barcelona V di Serei, KN Pulau Marore-322 Tangkap Diduga Pelaku Perompakan Batu Bara i perairan Kalimantan Timur, Bakamla RI Jemput Empat Nelayan Indonesia di Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia, KN. Pulau Nipah-321 kirim 70 ton bantuan kemanusiaan untuk bencana di Sumatra, tahap kedua KN. Pulau Dana-323 kirim 92,2 ton bantuan kemanusiaan ke Sumatra.

Selain itu juga, di tahun 2025, Bakamla RI banyak meraih penghargaan diantaranya Bakamla RI memperoleh kategori sangat memuaskan dalam hasil pengawasan kearsipan tahun 2024, Bakamla RI mendapat penghargaan tiga terbaik dalam Indeks Reformasi Hukum tahun 2025, Bakamla RI mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024, Bakamla RI raih penghargaan pengawasan keimigrasian yang diberikan oleh kantor Imigrasi kelas I TPI Tanjung Priok, Gistara Jayashree tim kolintang DWP Bakamla RI berhasil meraih juara 1 pada lomba Piala Presiden III, dan Bakamla RI menerima penghargaan TOP Digital implementation 2024 dan TOP Leader on Digital Implementation 2024 dalam acara Top Digital Awards.

Memasuki usia ke-20, Bakamla RI kini berada pada babak baru sejarah pengabdian. Dengan dukungan regulasi dan mandat yang semakin kuat, Bakamla RI melangkah menuju transformasi sebagai Indonesia Coast Guard yang tangguh, profesional, dan berkelas dunia. Transformasi ini menuntut kesiapan sumber daya manusia yang adaptif terhadap teknologi, cermat dalam pengambilan keputusan, serta teguh menjaga integritas dan etika profesi.

Kepala Bakamla RI juga mengingatkan bahwa laut bukan sekadar ruang tugas, melainkan ruang pengabdian yang mencerminkan wajah Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat, bersatu, dan berdaulat. Oleh karena itu, seluruh personel Bakamla RI diharapkan terus membangun sinergi, baik antar instansi maupun dengan masyarakat maritim, sebagai fondasi utama menjaga keamanan laut nasional.

Menutup amanatnya, Kepala Bakamla RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Bakamla RI, dari pusat hingga unsur kapal patroli di garis terdepan, yang tanpa lelah menjaga laut Indonesia siang dan malam. Dengan semangat “Bakamla RI Garda Terdepan Keamanan Laut Republik Indonesia,” Bakamla RI berkomitmen untuk terus melangkah lebih tangguh, lebih solid, dan semakin dipercaya bangsa dalam mewujudkan laut aman untuk Indonesia maju.(hum)

Categories
Megapolitan

Proses Penerbitan SIM di Satpas Bekasi Kota Disorot, Kapolres Kombes Kusumo Diminta Tindak Tegas

Koran Jurnal, Bekasi – Presidium Indonesian Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, mendesak Kapolres Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo, untuk segera menindaklanjuti dugaan praktik ilegal proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas 1220) SIM Kota Bekasi.

Menurut Edison, sebagai pimpinan kepolisian di wilayah hukum Metro Bekasi Kota, Kusumo memiliki tanggung jawab menjaga integritas institusi Polri, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Tim Reformasi Polri beberapa pekan lalu.

“Kasus dugaan kongkalikong di Satpas SIM sudah seharusnya menjadi perhatian dan evaluasi berjenjang bagi Kapolres,” ungkap Edison seperti dikutip poros jakarta.

Edison berujar, sulit bagi SIM Baru bisa diterbitkan begitu cepat tanpa adanya campur tangan petugas di loket tes teori maupun praktek.

Dia menegaskan, proses penerbitan SIM tanpa melalui tahapan resmi alias ‘jalur cepat’ menunjukkan adanya keterlibatan petugas ujian teori dan penguji kendaraan di lokasi.

“Jika ditelaah dari prosedur dan mekanisme pembuatan SIM C dan SIM A, praktik ini mudah diungkap dan semua bertumpu pada pimpinan Polres,” tambahnya.

Dalam SOP Polri, setiap pemohon SIM wajib menjalani tes teori dan praktik mengemudi secara mandiri.

Berdasarkan catatan ITW, tingkat kelulusan pemohon mandiri hanya sekitar 0,2 persen. Rendahnya tingkat kelulusan ini mendorong pemohon mencari jalur pintu belakang untuk memperoleh SIM.

Edison berharap praktik ilegal ini menjadi perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Tim Reformasi Polri.

“Tanpa proses tes resmi, penerbitan SIM menambah pekerjaan rumah Tim Reformasi Polri. Ada indikasi petugas tidak bekerja sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tingginya permintaan SIM Baru menjadikan praktik pintu belakang sebagai peluang besar untuk keuntungan tidak resmi.

Dugaan ini kini bukan rahasia umum dan kemungkinan diketahui pimpinan Satpas SIM Kota Bekasi.

ITW menegaskan akan menunggu respon Kapolres Kusumo dan berencana melayangkan surat resmi ke Tim Reformasi Polri pekan depan.(**)