Category: Nasional

Categories
Kesehatan Nasional

Vaksin Sinovac Bukti Komitmen Pemerintah Atasi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Vaksin Covid-19 dari Sinovac yang tiba di tanah air pada Minggu (6/12/2020) lalu, saat ini sudah disimpan dengan aman di fasilitas penyimpanan milik PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, vaksin yang tiba itu sebanyak 1,2 juta dosis atau setara untuk memvaksin 600 ribu orang.

“Kehadiran vaksin ini tentunya merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan berbagai pihak lainnya,” ungkap Wiku saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Selasa (8/12/2020) yang disiarkan langsung Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Saat ini, Wiku menekankan vaksin yang sudah tiba di tanah air itu menunggu izin _Emergency Use of Authorization_ (EUA) yang akan dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Lalu, selain vaksin Sinovac yang baru masuk, masih ada berbagai kandidat vaksin lainnya sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 9860 Tahun 2020. Diantaranya AstraZeneca, BioFarma, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm.

Menurut Wiku, vaksin Covid-19 ini tujuannya salah satu upaya penanganan pandemi dengan menghadirkan kekebalan komunitas atau herd immunity. Ia juga menginformasikan, agar tercapai tujuan yang dimaksud, dibutuhkan sekitar 70% populasi yang harus divaksin agar terbentuk kekebalan komunitas dan sangat tergantung efektifitas vaksin tersebut.

“Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak vaksinasi terhadap pengendalian transmisi penularan Covid-19 akan berlangsung secara bertahap,” lanjutnya. Oleh karena itu, sebelum kekebalan komunitas terbentuk melalui vaksin, masyarakat harus tetap disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. “Ingat, kedisplinan terhadap protokol kesehatan tetap merupakan kunci utama penangangan Covid-19 yang efektif,” imbuhnya.

Disamping itu, saat menjawab pertanyaan media tentang vaksin, Wiku menjelaskan Badan POM segera melakukan pengujian vaksin Covid-19 Sinovac yang baru tiba di tanah air. Pengujian itu adalah hal penting untuk mengeluarkan EUA setelah hasil uji selesai. “Badan POM tentunya berusaha memastikan agar uji yang dilakukan terhadap vaksin dapat sesuai standar dan waktu yang direncanakan,” katanya.

Lalu untuk pemberian vaksin, diprioritaskan bagi kelompok yang berisiko tinggi yang rentan tertular Covid-19. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Kesehatan, diantaranya tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan temaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Nasional

1,2 Juta Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba di Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 telah tiba di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020) malam. Pesawat charter milik maskapai Garuda Indonesia yang membawa vaksin tersebut mendarat sekitar pukul 21.30 WIB malam.

“Hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung, sejak Agustus 2020 yang lalu,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (06/12/2020)

Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan penanganan pandemi di Indonesia. Disampaikan Kepala Negara, pemerintah masih mengupayakan kedatangan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021.

Selain vaksin dalam bentuk jadi, lanjutnya, Indonesia juga akan mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah, yang selanjutnya akan diproses oleh Bio Farma.

“Dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah, yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma,” ujar Presiden.

Dengan ketersediaan vaksin ini, upaya untuk mencegah meluasnya wabah Covid-19 dapat segera dilakukan melalui vaksinasi. “Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah Cobid-19,” ujar Presiden.

Tetapi, lanjut Presiden, untuk memulai vaksinasi tersebut masih diperlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lebih lanjut, Presiden menegaskan empat hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan vaksinasi.

Pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik, dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin.

“Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai,” kata Presiden.

Kedua, persiapan sistem distribusi vaksin ke daerah. Pendistribusian vaksin ini sangat penting, begitu juga peralatan pendukung, sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola vaksinasi.

“Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi, dan saya yakin setelah diputuskan vaksinasi dimulai, semua sudah dalam keadaan siap,” ujar Presiden.

Ketiga, memantau dan mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk terkait pelaksanaan vaksinasi.

“Karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk, saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi,” kata Presiden.

Terakhir, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. “Meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), selalu harus terus kita lakukan,” pungkas Presiden.(BPMI/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Bertemu Pegiat Reforma Agraria Bahas Solusi Sengketa Tanah

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah selalu berupaya agar program reforma agraria yang selama ini berjalan dapat dirasakan betul manfaat dan dampaknya oleh masyarakat. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait bertemu para pegiat agraria untuk mengetahui keinginan dan pandangan dari para petani atau masyarakat yang hendak mengelola lahan reforma agraria.

Pada Kamis, 3 Desember 2020 ini, Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait kembali bertemu para pegiat reforma agraria untuk mengetahui berbagai persoalan yang ada di lapangan dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama dari pertemuan tersebut. Pertemuan ini merupakan bagian dari rapat maraton tentang reformasi agraria.

“Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum,” ujar Presiden saat memberikan pengantar.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang memberikan keterangan selepas pertemuan mengatakan bahwa baik pemerintah maupun para pegiat yang hadir dalam pertemuan berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.

“Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM. Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu,” ujarnya selepas pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil, menerangkan bahwa pihaknya akan segera melakukan identifikasi terkait dengan semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dengan para pegiat dalam pertemuan itu. Nantinya, pihaknya akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.

“Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang turut memberikan keterangannya juga mengungkap bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian dan semangat kuat untuk membuat program reforma agraria tersebut dapat terus berjalan untuk memperjuangkan keinginan masyarakat.

“Presiden sangat _concern_ dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan berbagai upaya itu telah dilakukan secara nyata,” ujarnya mengakhiri.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Sementara para pegiat yang hadir yaitu Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.

Sebelumnya, pada 23 November 2020 lalu, Presiden juga menggelar pertemuan dengan para pegiat reforma agraria tersebut. Selain keempatnya, saat itu hadir pula Direktur Eksekutif Akatiga Nurul Widyaningrum, Manajer Regional Papua dan Papua Barat World Resources Institute (WRI) Indonesia Julia Kalmirah, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) M. Nuruddin, dan Ketua Harian DPP Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan.(BPMi/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi: Tidak Ada Tempat di Tanah Air bagi Terorisme

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutuk keras segala bentuk tindak teror dan di luar batas kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Presiden juga menegaskan bahwa tak ada satupun tempat di Tanah Air bagi tindak terorisme tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11/2020).

“Tindakan yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa,” ujarnya.

Kepala Negara dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukacita mendalam bagi keluarga korban. Pemerintah akan memberikan santunan bagi keluarga mereka yang ditinggalkan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo telah meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengusut tuntas jaringan pelaku teror itu hingga ke akarnya. Kepada Kapolri dan Panglima TNI, Kepala Negara juga menginstruksikan peningkatan kewaspadaan.

“Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di Tanah Air kita ini bagi terorisme,” kata Presiden.

Menyikapi aksi tersebut, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk tenang dan tetap menjaga persatuan sambil meningkatkan kewaspadaan. Dalam kondisi saat ini, semua elemen masyarakat harus bersatu melawan terorisme.(BPMI/red)

Categories
Nasional Pendidikan

Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi Presiden Jokowi di Hari Guru Nasional ke-75

Koran Jurnal, Jakarta – Memperingati Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para guru di seluruh pelosok Tanah Air.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 PGRI. Terima kasih kepada para guru yang pantang menyerah dan terus berjuang di tengah keterbatasan. Terima kasih telah mendidik generasi bangsa menjadi SDM unggul yang selalu mencintai Indonesia,” ujarnya, Sabtu (28/11/2020).

Di tengah kondisi pandemi saat ini, peranan dan inovasi para guru dalam melangsungkan kegiatan belajar-mengajar amatlah vital. Para guru dituntut untuk tetap berkarya dan terus berinovasi melangsungkan kegiatan belajar-mengajar, baik secara daring maupun menemui langsung para siswa di rumah-rumah mereka.

“Guru-guru dipaksa beradaptasi dengan cepat, beralih menggunakan teknologi, mengubah metode belajar, bekerja sekuat tenaga agar anak-anak bisa tetap belajar dengan baik. Tetapi, tantangan akibat pandemi COVID-19 ini tidak boleh menurunkan kualitas pembelajaran,” ucapnya.

Menurut Presiden, keterbatasan yang dihadapi tersebut harus dapat diatasi dengan kreativitas sehingga membuat siswa dapat belajar dengan antusias dan memotivasi siswa menjadi pembelajar mandiri. Namun, untuk melakukan hal tersebut, para guru tidak dapat bekerja sendirian. Tantangan pendidikan di era pandemi ini juga harus diatasi dengan sinergi.

Kepala Negara mengatakan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Peran orang tua sebagai pendidik utama keluarga sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan proses belajar anak. Oleh karena itu, komunikasi dan kerja sama antara guru dengan orang tua harus terus ditingkatkan.

“Saya menyadari banyak orang tua yang tidak sabar menunggu sekolah dibuka kembali. Tapi kita harus hati-hati karena kesehatan dan keselamatan adalah hal yang terpenting. Kesehatan dan keselamatan para guru maupun siswa peserta didik akan selalu menjadi prioritas tertinggi pemerintah,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga menyadari berbagai kesulitan yang dialami para guru di era pandemi ini. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung guru agar tetap dapat menjalankan pendidikan secara baik sekaligus membantu kesejahteraan para guru.

Misalnya, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembayaran guru honorer yang kini tak lagi dibatasi sebesar 50 persen. Pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Umum (BSU) sebesar Rp1,8 juta yang dibayarkan Rp600 ribu tiap bulannya selama tiga bulan kepada kurang lebih 1,8 juta guru dan tenaga kependidikan honorer, bantuan paket pulsa internet untuk guru, dan berbagai program peningkatan kualitas guru yang disediakan pemerintah.

“Pada bulan September 2020 kemarin, saya juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Saya ingin guru-guru kita yang berstatus PPPK memiliki gaji dan tunjangan setara dengan PNS yang lain,” kata Presiden.

Lebih jauh, pemerintah memahami akan adanya masalah ketercukupan jumlah guru yang harus segera diatasi. Saat ini keberadaan guru honorer memang sangat besar peranannya dalam membantu keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Namun, tidak semua guru honorer dapat memenuhi syarat usia yang ditentukan undang-undang untuk menjadi PNS. Oleh karena itu, percepatan penambahan guru yang paling utama adalah melalui rekrutmen guru PPPK berstatus ASN, sama seperti PNS, dengan kesejahteraan dan jenjang karier yang juga serupa seperti PNS.

“Pada tahun 2021 ini kita akan melakukan rekrutmen guru ASN dengan status PPPK dalam jumlah yang besar. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK bahwa guru-guru yang berstatus PPPK akan menerima gaji dan tunjangan setara dengan PNS lainnya. Saya berharap hal ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan guru di seluruh tanah air dan meningkatkan kualitas pendidikan kita,” tuturnya. (BPMI/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Presiden Jokowi: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Jokowi memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (16/11).

“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus korona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.

Kepala Negara meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tuturnya.

Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah amat diperlukan agar langkah-langkah pengendalian pandemi yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif.

“Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.

Dalam hal ini, tugas pemerintah ialah mengambil tindakan hukum di mana ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan.

Ketegasan tersebut diperlukan mengingat berdasarkan data terakhir per 15 November lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen yang jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.

Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga sangat bagus, yakni mencapai 83,92 persen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen.

“Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan akan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan para dokter, perawat, tenaga medis, dan paramedis yang dengan kesukarelaan mereka selama berminggu bahkan berbulan-bulan mencurahkan tenaga untuk merawat pasien Covid-19 dan tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka.

“Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada,” ucapnya.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi: PBB Harus Berperan Memenuhi Akses terhadap Obat-obatan dan Vaksin bagi Semua

Koran Jurnal, Bogor – Tahun ini merupakan tahun yang sangat krusial bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang genap berusia 75 tahun. Untuk dapat menjawab berbagai tantangan global, PBB tidak punya pilihan lain kecuali melanjutkan agenda reformasi secara nyata.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 ASEAN-PBB yang digelar secara virtual. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan beberapa pandangan, antara lain agar PBB mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme.

“Pertama, PBB harus mengembalikan kepercayaan terhadap multilateralisme. Kepercayaan akan tumbuh jika multilateralisme dapat memenuhi harapan masyarakat dunia khususnya dalam melawan pandemi,” kata Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2020).

Dalam jangka pendek, lanjut Presiden, PBB harus berperan memenuhi akses terhadap obat-obatan dan vaksin bagi semua. Dalam jangka panjang, PBB dan ASEAN dapat berkolaborasi memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan pandemi baru di masa mendatang.

“Di kawasan Asia Tenggara, belajar dari pandemi ini, kita berusaha bangun sistem dan mekanisme kawasan seperti ASEAN Response Fund for COVID-19, ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, ASEAN Framework on Public Health Emergencies, dan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework,” jelasnya.

“Kami yakin, perbaikan pada sistem kesehatan nasional dan regional dapat menjadi fondasi yang kuat bagi perbaikan tatanan kesehatan global,” tambahnya.

Kedua, Presiden Jokowi mendorong PBB untuk menjaga kemajemukan dan toleransi. Di tengah pandemi saat ini, Presiden mengaku prihatin menyaksikan kembali intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama.

“Kalau ini dibiarkan, maka akan mencabik harmoni dan menyuburkan radikalisme dan ekstremisme. Ini tidak boleh terjadi,” ungkapnya.

Menurut Presiden, saat ini dunia membutuhkan persatuan, persaudaraan dan kerja sama untuk mengatasi COVID-19 dan tantangan global lainnya. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berpandangan bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Nilai, lambang, dan sensitivitas agama harus selalu dihormati.

“Di saat yang sama, Indonesia mengutuk segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun. Terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Terorisme adalah terorisme,” tegasnya.

Di penghujung pidatonya, Presiden Jokowi mengajak Sekretaris Jenderal PBB untuk menggerakkan dunia agar terus bekerja sama memperkuat toleransi, mencegah ujaran kebencian, dan menolak kekerasan atas alasan apapun.

“Keberagaman, toleransi, dan solidaritas merupakan fondasi yang kokoh bagi dunia yang damai, aman, dan stabil,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat menghadiri KTT ke-11 ASEAN-PBB yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Wakil Tetap RI untuk ASEAN Ade Padmo Sarwono.(DBPers/red)

Categories
Nasional

71 Tokoh Indonesia Terima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah pejabat negara/mantan pejabat negara serta tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (11/11/2020), dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pemberian tanda kehormatan dan tanda jasa ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 118 dan 119/TK/Tahun 2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa.

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana (32 orang), diberikan kepada 14 orang mewakili 18 penerima lainnya:
1. Dr. (H.C) Puan Maharani Nakshatra Kusyala, S.I.Kom., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI 2014-2019;
2. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2018-2021;
3. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2015-2018;
4. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2018- 2021;
5. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU, Menteri Perindustrian RI 2016-2019;
6. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI 2016-2019;
7. Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. Menteri Sekretaris Negara RI 2014-2019;
8. Retno Lestari Priansari Marsudi, S.I.P., LL.M., Menteri Luar Negeri RI 2014-2019;
9. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2016- 2019;
10. Dr. Darmin Nasution, S.E., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI 2015- 2019;
11. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D., Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 2014-2019;
12. Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2016-2019;
13. Tjahjo Kumolo, S.H., Menteri Dalam Negeri RI 2014-2019; dan
14. Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Sutarman, S.I.K., Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 2013-2015.

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama (14 orang), diberikan kepada 4 orang mewakili 10 penerima lainnya:
1. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Menteri Sosial RI 2014-2018;
2. Jenderal TNI (Purn) Mulyono, Kepala Staf Angkatan Darat 2015-2018;
3. Laksamana TNI (Purn) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P., Kepala Staf Angkatan Laut 2014-2018; dan
4. Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Kepala Staf Angkatan Udara 2015-2017.

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama (2 orang), yaitu:
1. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si., Menteri Sosial RI 2018-2019; dan
2. Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Drs. H. Syafruddin, M.Si., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 2018-2019.

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama (14 orang), yang diberikan kepada Almarhumah dr. Ketty Herawati Sultana, Dokter RS Medistra Jakarta, mewakili 13 penerima lainnya.

Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya (9 orang), yang diberikan kepada Almarhumah Nani Suhartini, A.Md.Kep., Perawat RS Sukmul Sisma Medika Jakarta, mewakili 8 penerima lainnya;

Rangkaian upacara penganugerahan dimulai dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, pembacaan Keputusan Presiden RI, doa bersama yang dipimpin Menteri Agama Fachrul Razi, dan diakhiri pemberian ucapan selamat kepada penerima tanda jasa dan tanda kehormatan.

Presiden didampingi antara lain oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menteri Agama Fachrul Razi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.(Ist/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Ziarah Hari Pahlawan Nasional Tahun 2020 di TMP Kalibata

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Ziarah Nasional dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan tahun 2020. Upacara yang kali ini digelar dengan konsep minimalis dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat tersebut berlangsung di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2020).

Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang dipimpin oleh Komandan Upacara Kolonel Laut (P) Yudi Kuncoro. Kemudian, dalam suasana hening, dibunyikan sirene selama 60 detik untuk mengenang Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara.

Kepala Negara kemudian meletakkan karangan bunga dan diikuti dengan pembacaan doa bagi arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Selepas rangkaian upacara peringatan, Presiden bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan didampingi oleh sejumlah jajaran terkait meninggalkan tempat upacara untuk melaksanakan tabur bunga di pusara beberapa pahlawan, di antaranya ialah B.J. Habibie, Ainun Habibie, Ani Yudhoyono, Umar Wirahadikusuma, Soedarmono, Adam Malik, Taufiq Kiemas, para pahlawan revolusi, hingga sejumlah pahlawan tak dikenal.

Presiden Joko Widodo sendiri, dalam unggahannya di akun Instagram pribadi, mengatakan bahwa bangsa ini masih tegak berdiri dan maju berlayar mengarungi zaman oleh karena perjuangan para pahlawan yang selalu hadir di setiap masa dan menyambut tiap tantangan.

Para penerus bangsa yang hari ini mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur harus memancang tekad untuk meneruskan perjuangan mereka dalam perjuangan yang lainnya.

“Perjuangan kita kini adalah memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19 yang sudah delapan bulan mendera negeri ini,” tulisnya.

Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.(Ist/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Satgas Covid-19: Pelaksanaan Ibadah Umrah Menyesuaikan Kondisi Pandemi

Koran Jurnal, Jakarta – Penyelenggaraan ibadah umrah yang berangkat ke tanah suci harus merujuk Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020. Regulasi itu adalah pedoman penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi Covid-19. Hal ini menyusul pengumuman dari pemerintah Arab Saudi yang membuka kembali ibadah Umrah Tahun 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan bagi calon jemaah, harus mematuhi syarat jemaah yang bisa berangkat dan mematuhi protokol kesehatan sebelum, saat dan sampai kembali ke tanah air. Bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, harus memperhatikan mekanisme karantina dan calon jemaah, memperhatikan kuota pemberangkatan dan memperhatikan pelaporan keberangkatan, kedatangan dan kepulangan calon jemaah.

“Regulasi ini disusun untuk memberikan perlindungan kepada jemaah umroh sesuai dengan amanat Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan telah mengacu pedoman ibadah haji yang ditetapkan Arab Saudi,” ujarnya dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (05/11/2020).

Agar tidak terjadi penularan selama jemaah menjalani ibadah umrah. Penularan dapat dicegah apabila jemaah mematuhi protokol kesehatan 3M dan arahan petugas umrah di lapangan. “Kami menghimbau semua jemaah yang kembali ke Indonesia agar menjalani testing dan karantina, selayaknya pelaku perjalanan dari luar negeri untuk meminimalkan penularan,” ujar Wiku.

Kebijakan ibadah ini akan tetap diawasi dan dievaluasi sesuai perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia dan Arab Saudi. “Kita harus ingat, bahwa penerapan protokol kesehatan dapat secara efektif menurunkan risiko penularan Covid-19. Hal ini mengingatkan kita bahwa nilai gotong royong dalam kolaborasi pentahelix menentukan kesuksesan penanganan Covid-19,” lanjut Wiku.

Mengingat juga waktu yang singkat antara keputusan dari pemerintah Arab Saudi dan persiapan keberangkatan, maka sosialisasi yang masif terkait protokol kesehatan untuk ibadah umrah selama pandemi, harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama di setiap daerah.

Serta memanfaatkan metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik calon jemaah umrah dan daerah asalnya. Bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah umrah, maka penting untuk mengetahui dan mematuhi syarat-syarat yang tertuang dalam keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020.

Dan dengan dibukanya ibadah umrah selama pandemi Covid-19, Wiku mengingatkan ini menjadi bukti bahwa Indonesia bisa beradaptasi dengan dinamika kehidupan termasuk pandemi Covid-19.(KPC/red)