Category: Nasional

Categories
Nasional Pendidikan

Kementerian PANRB, LAN, dan Pemprov Jabar Sepakat Bentuk Corporate University

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat melakukan kerja sama dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur secara terpadu untuk mencetak SDM unggul di suatu organisasi. Kerja sama ini diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Corporate University.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Kepala LAN Adi Suryanto, dan Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil secara elektronik, Selasa (03/11/2020).

Corporate University (CorpU) merupakan salah satu strategi pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan strategis organisasi.

Dalam sambutannya, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan untuk menciptakan lompatan yang besar dan mencapai tujuan strategis dalam pembangunan SDM, maka diperlukan ekosistem yang kondusif. Melalui Corporate University diperlukan kerja-kerja sinergis dan kolaboratif. “Intinya ke depan kita harus siap membangun ASN yang profesional dan berpola pikir komprehensif integral,” tutur Tjahjo.

Dikatakan, Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN yang antara lain mengatur bahwa salah satu metode tahapan pengembangan talenta ASN adalah dengan Corporate University. Berpijak pada hal tersebut, Kementerian PANRB menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai upaya mencari bentuk dan pola terbaik dalam menerapkan Corporate University khususnya pada lingkup pemerintah provinsi.

Tjahjo mengungkapkan Provinsi Jawa Barat dijadikan satu percontohan (pilot project) penerapan Corporate University ini, setelah pihaknya menangkap ada keinginan kuat dari Provinsi Jawa Barat untuk membangun SDM dalam mendukung tujuan-tujuan strategis pembangunan nasional dan daerah. Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan inisiatif dan proaktif dalam membangun kesepahaman untuk penerapan CorpU ini.

Disamping itu, Tjahjo mengharapkan dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan Corporate University sebagai upaya sungguh-sungguh mencetak SDM Unggul dan para talenta di lingkungan ASN.

“Tanpa dukungan, kerja sama kolaboratif dan sinergis, akan sulit mewujudkan Indonesia Maju yang menjadi visi negara kita pada tahun 2045 nanti,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil menyampaikan bahwa Corporate University merupakan sebuah pilihan luar biasa untuk mewujudkan SDM Aparatur yang dinamis dan berdaya saing unggul. Menurutnya, saat ini diperlukan ASN yang dinamis karena di masa depan pekerjaan yang sifatnya rutin akan digantikan oleh artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Untuk itu, SDM Aparatur yang dimiliki harus sudah siap, memiliki integritas, profesional, dan melayani dengan sepenuh hati.

Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PANRB yang mendukung gagasan _Corporate University_ tersebut dan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi percontohan. Pihaknya juga sangat terbuka kepada seluruh ASN di Indonesia untuk belajar di Corporate University Jawa Barat.

Di akhir sambutannya, Gubernur Ridwan Kamil berharap melalui penandatanganan MoU ini akan muncul Corporate University di instansi-instansi lain sehingga akan lahir peradaban baru yang menjemput kejayaan Indonesia melalui SDM yang unggul. “Kurangi kata kompetisi, perbanyak kata kolaborasi, karena kita semua adalah NKRI,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Menlu AS Mike Pompeo di Istana Bogor

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2020).

Menlu AS Mike Pompeo tiba di Istana Bogor sekitar pukul 11.00 WIB yang langsung disambut oleh Menlu RI Retno LP Marsudi. Selanjutnya Menlu AS diajak Presiden berbincang sejenak di veranda Istana Bogor yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral.

“Kunjungan anda di tengah pandemi ini menunjukkan arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Presiden Jokowi mengawali pertemuan.

Selama pandemi COVID-19 ini, imbuhnya, kunjungan pejabat kedua negara tetap intensif.

“Saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif, bahkan dapat saya sampaikan paling intensif,” ujarnya.

Sebelum bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Menlu AS Mike Pompeo telah terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan Menlu RI Retno LP Marsudi.(Ist/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi Didampingi Mentan SYL Tinjau Food Estate di Kabupaten Humbahas

Koran Jurnal, Dolok Sanggul – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meninjau kawasan pengembangan food estate atau lumbung pangan baru di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Disana, Presiden melakukan pengecekan terhadap benih dan menyaksikan pengolahan lahan tanam berbasis teknologi modern dengan penerapan mekanisasi pertanian serta penanaman bibit komoditas hortikultura yang telah disiapkan.

Dalam kunjungan Presiden Jokowi ini juga hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi.

“Siang hari ini kita berada di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, di sini sesuai dengan rencana akan dikerjakan Food Estate. Kita memiliki 2 lokasi yang akan kita pakai untuk memulai program pengembangan atau food Estate yang pertama di Provinsi Sumatera Utara yang kedua di Provinsi Kalimantan Tengah,”ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan persnya di Desa Ria-Ria, Kec.Pollung, Kab.Humbang Hasundutan, Selasa (27/10/2020).

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kawasan lumbung pangan kabupaten Humbahas merupakan pengembangan lahan pertanian berbasis hortikultura sebagai komoditi utama. Terdapat 3 komoditi yang akan dikembangkan di kawasan food estate Humbahas diantaranya kentang, bawang merah dan bawang putih.

“Dan yang akan ditanam di sini seperti kita lihat ini adalah tempat dimulainya food estate di Provinsi Sumatera Utara yaitu untuk tanaman pertama kentang, yang kedua bawang merah dan yang ketiga bawang putih. InsyaAllah ini udah dimulai tanamnya dan hasilnya akan kita lihat kira-kira nanti 2 sampai 2 setengah bulan,”ucap Jokowi.

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi lahan yang dapat dikembangkan seluas 61.042 hektar (ha) tersebar di 4 kabupaten yakni : Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Namun untuk kawasan food estate atau lumbung pangan Sumut akan dibangun di lahan seluas 30.000 ha.

“Di Kalimantan Tengah akan dibangun food estate khusus untuk padi dan singkong. Di sini ada luas lahan sekitar 60.000 hektar. Dan yang akan digunakan untuk food Estate adalah 30.000 hektar tersebar di Kabupaten Humbang Hasundutan, di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan di Kabupaten Pakpak barat, di beberapa titik tersebar tetapi tetap di Provinsi Sumatera Utara,”tutur Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan dalam proyek pengembangan lumbung pangan baru, baik di Kalimantan Tengah maupun di Sumatera Utara, ingin melihat proses bisnis terintegrasi yang nantinya akan dijalankan. Dari situ kemudian akan disempurnakan dan dapat menjadi contoh bagi pengembangan lumbung pangan serupa di provinsi-provinsi lainnya.

“Saya rasa kita ingin melihat model bisnisnya seperti apa, proses bisnis yang akan dilakukan di sini seperti apa, hitung-hitungannya sudah ada. Ini akan menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain yang ingin membuat food estate,” kata Presiden.

Dikesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan kunjungan Presiden Jokowi bertujuan untuk melihat kesiapan food estate yang dicanangkan di Sumatera Utara yang akan dibangun di lahan seluas 30.000 ha. Pada tahun 2020, target pembangunan kawasan food estate Humbahas seluas 1.000 hektar (ha) terdiri dari seluas 215 ha dari APBN Kementerian Pertanian (Kementan) sedangkan seluas 785 ha dikelola oleh pihak swasta.

“Lahan-lahan itu akan menjadi bagian dari contoh dari koperasi pertanian dari hulu Ke Hilir dari budidaya pascapanen dan kemudian di industri kan dan 3 komoditi dasar yang bapak presiden perintahkan kepada kami untuk diujicobakan di Sumatera Utara ini,” ucap Syahrul.

Mentan Syahrul menambahkan bahwa pengembangan kawasan food estate tersebut merupakan kolaborasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah setempat yang tentunya memegang tanggung jawab berbeda.

“Tentu saja bersama Bapak Gubernur Sumatera Utara dan kementerian lainnya Ada Kementerian LHK, Kemenko, BPN, Kementerian Pertanian dan lainnya,”ucapnya.

Konsep food estate hortikultura bertujuan untuk membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern, membangun sinergitas dengan stakeholders serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi.

“Pembangunan korporasi sampai di industri ini menjadi bagian-bagian yang akan dikembangkan. Jangan kita cuman jago di budidayanya on farm tetapi off farmnya juga. Dalam hal ini olah petiknya dengan baik di pabrikasi dan di industri nilainya bisa lebih besar didapat oleh petani,”ujarnya.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, Mentan Syahrul mengatakan pengembangan proyek foid estate akan digarap oleh para perusahaan dan industri besar. Selain itu, peran besar dari masyarakat kabupaten Humbahas baik di hulu hingga hilir juga harus dilibatkan secara aktif.

“Selalu saja Bapak Presiden meminta supaya pelibatan masyarakat setempat secara maksimal dilakukan dan itu akan kita coba lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Humbahas,” tegas Syahrul.(hum/red)

Categories
Nasional

Presiden RI Joko Widodo Terima Kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga

Koran Jurnal, Bogor – Kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga beserta Ibu Mariko Suga ke Indonesia pada Selasa, 20 Oktober 2020, merupakan bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga setelah dilantik sebagai perdana menteri pada 16 September 2020 lalu. Presiden Joko Widodo menyebut, kunjungan ini menunjukkan arti penting Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

“Ini juga merefleksikan komitmen bersama untuk terus memperkokoh kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, kunjungan ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pernyataan pers bersama PM Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10/2020).

Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin membahas sejumlah hal, antara lain pertama, kerja sama pengelolaan pandemi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Jepang merupakan mitra penting Indonesia dalam mitigasi pandemi, termasuk evakuasi 69 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) dari kapal Diamond Princess di Yokohama.

“Saya juga menyambut baik telah ditandatanganinya Memorandum Kerja Sama Kesehatan antara Indonesia dan Jepang pada tanggal 19 Oktober yang lalu,” ungkapnya.

Indonesia dan Jepang, kata Presiden Jokowi, juga memiliki kesamaan visi dalam memajukan multilateralisme, termasuk akses vaksin setara dengan harga terjangkau. Kepala Negara mengungkapkan bahwa Indonesia menghargai komitmen kontribusi Jepang bagi pembentukan ASEAN Covid-19 Response Fund.

“Saya juga mengajak Jepang memperkuat tata kelola kesehatan di kawasan untuk menghadapi pandemi di masa depan termasuk pembentukan ASEAN Centre for Public Health Emergency and Emerging Diseases,” imbuhnya.

Kedua, Presiden Jokowi dan PM Suga juga menyepakati pentingnya pembentukan Travel Corridor Arrangement (TCA) bagi bisnis esensial. “Kita juga sepakat menugaskan Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia untuk menegosiasikan detail dan menyelesaikannya dalam waktu satu bulan,” lanjutnya.

Ketiga, kedua pemimpin membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi. Menurut Presiden Jokowi, Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi.

Dalam kerja sama ekonomi tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia, seperti perusahaan Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota.

“Saya tadi juga meminta perhatian terhadap Jepang, adanya kendala izin impor untuk produk pertanian, produk kehutanan, dan produk perikanan dari Indonesia. Saya tadi juga mendorong Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund Indonesia,” jelasnya.

Keempat, Presiden Jokowi dan PM Suga membahas kemitraan Indonesia-Jepang dalam memperkuat kerja sama multilateral. Terkait hal ini, Presiden Jokowi menekankan pentingnya semangat kerja sama untuk terus diperkuat, terutama di tengah rivalitas yang semakin menajam antara kekuatan besar dunia.

“Spirit kerja sama yang inklusif perlu juga dimajukan dalam kerja sama Indo-Pasifik, sebagaimana tercermin dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” ujarnya.

“Saya menggarisbawahi harapan agar Laut Cina Selatan dapat terus menjadi Laut yang damai dan stabil. Hal tersebut dapat terjadi jika semua negara menghormati Hukum Internasional, terutama UNCLOS 1982,” tandasnya.

Sementara itu, PM Suga mengaku merasa sangat senang dapat mengunjungi Indonesia yang merupakan negara besar di ASEAN dalam lawatan pertama ke luar negeri sejak ia menjabat sebagai perdana menteri. Ia pun berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia.

“Jepang akan bekerja sama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini, berlandaskan kemitraan strategis kedua negara kita, yang diperkokoh dengan kunjungan saya ke Indonesia kali ini,” kata PM Suga.(Ist/red)

 

Categories
Nasional Ragam

Keterlibatan Masyarakat Sangat Diperlukan dalam Pengurangan Risiko Bencana

Koran Jurnal, Bogor – Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2020 yang digelar pada Senin (12/10/2020) ini merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap aktifitas PRB sebagai bagian dari investasi ketangguhan bangsa. secara umum, peringatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB serta dapat dijadikan ajang pembelajaran bersama bagi pelaku PRB seluruh Indonesia.

Setiap tahun nya peringatan bulan PRB memiliki tema yang berbeda. Pada tahun 2020 tahun ini, tema yang diusung yaitu “Daerah Punya Aksi Pengurangan Risiko Bencana” dan memiliki 5 indikator tema, diantara nya 1. Ketangguhan Daerah, 2. Peran masyarakat, Perguruan Tinggi & Lembaga usaha, 3. Mitigasi Vegetatif, 4. Peringatan Dini dan, 5. Disasters During Disasters: Multi-Hazard Approach to Geological and Hidro-Meteorological Hazard Amidst Covid-19 Pandemic.

Khusus pada tema 2″ Peran serta masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga usaha” mempunyai tujuan memahami konsep kemitraan, sinergi dan koaborasi dari masyarakat, lembaga usaha dan perguruan tinggi serta media massa, mengadopsi praktik-praktik baik serta mendapatkan rekomendasi membangun kerja sama, mengadopsi dan mereplikasi keberlanjutan pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena masyarakat dapat menjadi orang-orang pertama yang terkena dampak.

Masyarakat juga menjadi orang yang pertama kali memberikan respons terhadap bencana yang mereka hadapi. Untuk itu, dalam upaya membangun kapabilitas masyarakat, MDMC melakukan sejumlah program, antara lain program satuan pendidikan aman bencana dan program masyarakat tangguh bencana. Terkhusus dalam program pendidikan, MDMC bersama BNPB dan gerakan masyarakat lainnya berupaya membekali pengetahuan kepada masyarakat, terutama kepada siswa di sekolah, tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi bencana.

Sehingga dengan pengetahuan tersebut, MDMC berharap mereka dapat memahami dan mencegah terjadinya bencana dengan mengurangi potensi risikonya.Untuk itu, kesadaran tersebut perlu terus menerus dibangun di dalam organisasi kemasyarakatan mereka masing-masing.

Selain itu, Palang Merah Indonesia (PMI) juga melakukan hal yang sama, yaitu berupaya membantu mengurangi risiko bencana, salah satunya dengan membangun masyarakat yang tangguh saat menghadapi bencana.Dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana, PMI melakukan aksi kemanusiaannya di daerah-daerah rawan bencana dengan mengutamakan beberapa strategi.

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Letjen TNI (Purn) Sumarsono, SH mengatakan bahwa sejauh ini PMI terus berupaya membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, baik dengan memberikan bantuan kepada korban, memberikan pelayanan darah, mengerahkan relawan dan juga dengan membangunkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

Dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana, PMI melakukan aksi kemanusiaannya di daerah-daerah rawan bencana dengan mengutamakan beberapa strategi.

Strategi-strategi tersebut antara lain adalah dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana, melakukan adaptasi perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan dalam kebijakan pengurangan risiko bencana.

Kemudian, PMI juga mempromosikan perilaku tangguh bencana mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, maupun kepada desa-desa yang rawan terkena bencana.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, PMI, kata Sumarsono, mengakui tidak bekerja sendiri, sebaliknya berupaya meningkatkan kerja sama strategis yang berkesinambungan, baik dengan pemerintah, swasta, gerakan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana, perlu mengutamakan pengelolaan risiko secara terpadu dengan secara penuh melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat serta memperkuat masyarakat dan sistem institusi untuk kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan penghidupan masyarakat.(hum/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi: UU Cipta Kerja Tak Kurangi Kewenangan Daerah

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Menurutnya, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jum’at (09/10/2020).

“Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah),” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.

“Ini yang penting di sini. Jadi, ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati,” imbuhnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden). Menurut Presiden, PP dan Perpres tersebut akan segera diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.

“Kita, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah,” ungkapnya.

Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau _judicial review_ melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK,” tandasnya.(Ist/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Jubir Satgas: Penanganan Covid-19 Meningkat Signifkan Dibandingkan Awal Pandemi

Koran Jurnal, Jakarta – Penanganan Covid-19 di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan secara mingguan. Kondisi membaik terjadi pada kesembuhan, kematian dan kasus aktifnya. Dibandingkan awal pandemi pada awal Maret lalu, peningkatan cukup signifikan terlihat hingga hari ini, Kamis (08/10/2020)

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjabarkan jumlah kasus aktif per 8 Oktober 2020 ada 64.924 atau 20,3%. Penambahan kasus positif 4.850, pasien sembuh 244.060 atau 76,1% dan kasus meninggal 11.580 atau 3,6%. Dibandingkan rata-rata dunia kasus aktifnya 21,7%, kasus sembuh 75,3% dan meninggal 2,91%.

Wiku merincikan kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan, cenderung mengalami penurunan cukup signifikan. “Jika melihat kasus kumulatif, angkanya memang terus meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah kasus aktif, karena kasus aktif di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap minggunya,” ujarnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19, Kamis (8/10/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia membandingkan sejak awal pandemi, pada Maret 2020 lalu kasus aktif 91,26% kini menjadi 21,05% pada awal Oktober 2020. Dari 514 kabupaten/kota, ada 325 kabupaten/kota atau 63% yang memiliki kasus aktif paling banyak 50 kasus. “Ini adalah kabar baik, karena ini adalah prestasi kita semuanya,” Wiku mengapresiasi.

Namun, ada 13 kabupaten/kota yang merupakan kota besar dan berpenduduk padat sehingga perlu menjadi perhatian. Karena memiliki kasus aktif lebih dari 1000. Ketigabelasnya yakni, Bekasi, Bogor, Kota Medan, Jakarta Utara, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kasus pada 13 kabupaten/kota tersebut menyumbang 30% dari total kasus aktif secara nasional. Karenanya Wiku menekankan agar daerah-daerah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di seluruh sektor sosial ekonomi yang sudah berjalan. Masyarakat diminta tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, dan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan agar dapat menekan penyebaran kasus.

Selain itu pada sisi penanganan kematian pasien Covid-19, pekan ini secara nasional jumlah kematian mengalami penurunan sebesar 7,7% dibandingkan pekan sebelumnya. Dibandingkan sejak awal pandemi pada Maret lalu, pemerintah berhasil menekan kematian hingga September lalu, menjadi 3,57%.

Secara persentase kematian tertinggi berada di Jawa Timur (7,31%), Jawa Tengah (6,08%), Nusa Tenggara Barat (5,94%), Sumatera Selatan (5,63%) dan Bengkulu (5,08%). Lalu penyumbang angka kematian tertinggi per 4 Oktober 2020 dari Kalimantan Timur (35), Jawa Barat (25), Sumatera Barat (20), Aceh (17) dan Papua (15).

Kabar baiknya, kata Wiku, dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 374 (72,76%) kabupaten/kota berhasil menekan angka kematian dibawah 10 orang. “Kami mengapresiasi provinsi yang berhasil menekan angka kematian ini serta berkontribusi menurunkan angka kematian secara nasional. Namun seperti yang selalu saya ingatkan, satu kematian pun adalah nyawa. Kita tidak bisa mentolerir adanya kematian. Untuk itu menekan angka kematian harus dilakukan dengan segera dan semaksimal mungkin,” pesan Wiku.

Meski demikian Wiku mengatakan ada 22 kabupaten/kota yang mendapat perhatian serius karena memiliki angka kematian diatas 100 orang. Kematian paling banyak terjadi pada penduduk usia 60 tahun keatas (14,67%), usia 45 – 59 tahun (6,11%).

Daerah-daerah tersebut diantaranya Kota Surabaya, Kota Semarang, Sidoarjo, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Makassar, Kota Medan, Gresik, Kota Balikpapan, Kota Palembang, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Demak, Pasuruan, Kota Mataram, Kota Manado, Kota Samarinda, Kudus dan Kota Pekanbaru.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Doni Monardo: Masyarakat Menjadi Ujung Tombak Pencegahan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa dalam penanganan Covid-19 tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan aspek kesehatan, yang dalam hal ini berfokus pada penyembuhan dan pemulihan dengan bantuan tim medis maupun tenaga kesehatan.

Lebih lanjut, apa yang sedang dikerjakan Satgas Penanganan Covid-19 bukan hanya operasi kesehatan, akan tetapi lebih cenderung kepada operasi kemanusiaan dengan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan, yang mengacu pada upaya pencegahan penularan.

“Yang kita kerjakan saat ini bukanlah semata-mata operasi medis, atau operasi kesehatan. Tetapi lebih cenderung kepada operasi kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak dalam pencegahan,” jelas Doni dalam acara Rilis Hasil Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Media Center, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (28/09/2020).

Menurut Doni yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB, apabila upaya pencegahan tidak dimaksimalkan, maka rumah sakit akan lebih banyak terisi pasien Covid-19. Dengan kata lain, penanganan Covid-19 harus menjadikan dokter, tenaga kesehatan dan tim medis lainnya sebagai benteng terakhir.

Oleh sebab itu, Doni meminta agar masyarakat dapat lebih mematuhi anjuran pemerintah, WHO, pakar epidemiologi dan pakar kesehatan terkait penerapan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

“Kalau tidak ada upaya maksimal dalam proses pencegahan, maka rumah sakit akan banyak terisi oleh pasien Covid. Dan kita harus menjadikan dokter, tenaga kesehatan, sebagai benteng terakhir bangsa kita,” jelas Doni.

“Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang diminta oleh Pemerintah, oleh WHO, dan juga pakar pakar-pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat, kita harus patuh kepada protokol kesehatan,” imbuhnya.

Adapun menurut Doni bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan pun tidak sebanding dengan pengorbanan para dokter, perawat dan pejuang kemanusiaan lainnya, yang telah menghabiskan waktunya bersama untuk menangani pasien Covid-19.

Oleh sebab itu, masyarakat dalam hal ini harus dapat memahami betapa pentingnya menjaga diri dan tetap patuh dengan protokol kesehatan.

“Nah, yang diminta itu tidak sebanding, dengan pengorbanan para dokter, para pejuang kemanusiaan, termasuk juga para perawat yang menghabiskan waktunya bersama pasien Covid. Yang sudah pasti mereka memiliki risiko yang sangat besar,” kata Doni.

Pencegahan Covid-19 Harus Dilakukan Bersama

Pada kesempatan yang sama, Doni juga menjelaskan bahwa menurut data hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 17 persen dari seluruh penduduk di Indonesia merasa tidak akan terpapar dan tidak percaya adanya penyakit yang disebabkan oleh virus jenis SARS-CoV-2 itu.

Padahal sebagaimana yang telah diketahui bahwa penularan Covid-19 itu terjadi melalui perantara manusia. Hal itu berbeda dengan flu burung atau flu babi, yang mana perantaranya adalah hewan.

Sehingga menurut Doni, tiap jengkal tanah di suatu wilayah yang terdapat kasus Covid-19 maka wilayah itu tidak aman dan memiliki potensi penularan.

“Covid-19 ini ditulari atau media yang mengantarkan, itu bukan hewan, tetapi manusia,” jelas Doni.

“Nah, kalau seandainya yang 17 persen tadi, merasa tidak akan terpapar Covid, lantas ada di antara orang-orang terdekatnya itu sudah positif Covid ya, cepat atau lambat pasti akan tertular,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Doni juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan upaya pencegahan penularan Covid-19 perlu adanya kontribusi seluruh instrumen, baik yang ada di pusat maupun di daerah berbasis pentaheliks.

Adapun dalam implementasinya, semua instrumen tersebut harus terlibat, sebab penularan Covid-19 juga terjadi dari orang-orang terdekat sekalipun.

“Inilah yang harus kita lakukan, bagaimana kita secara bersama-sama menggerakkan seluruh instrumen, baik yang ada di pusat, maupun di daerah, dengan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” terang Doni.

“Nah, ini yang perlu kita pahami. Bahwa setiap orang berpotensi menulari satu sama lainnya,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan Nasional

Satgas Penanganan Covid-19: Tower 8 Wisma Atlet Akan Tampung Pasien OTG dan Gejala Ringan

Koran Jurnal, Bintan – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan membuka Tower 8 Wisma Atlet Kemayoran, sebagai flat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan tidak memiliki tempat isolasi yang layak sesuai protokol kesehatan.

Adapun rencananya, pembukaan Tower 8 tersebut akan ditujukan bagi penderita Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan bergejala ringan, seperti tower 4 dan 5 yang sebelumnya telah dibuka sepekan lalu.

“Sedang kita siapkan lagi untuk menerima pasien OTG,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga (K/L), di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau, Jum’at (25/09/2020).

Menurut Doni, langkah tersebut sekaligus mendukung upaya Tracing, Testing, Treatment untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Di sisi lain, hal itu juga sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo setelah ditemukan sebanyak tujuh persen kasus baru masyarakat yang terinfeksi virus adalah mereka yang tidak pernah keluar rumah.

Artinya, klaster keluarga juga harus diantisipasi dan menjadi perhatian bersama, terutama bagi perawatan anggota keluarga yang tidak memiliki tempat isolasi sesuai standar protokol kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama Doni Monardo juga melaporkan bahwa hampir 100 persen pasien COVID-19 bergejala ringan maupun Orang Tanpa Gejala (OTG) yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sembuh total.

Hasil pencapaian tersebut tentunya tak lepas dari adanya peran serta antara Kementerian/Lembaga terkait yang didukung oleh TNI/Polri dan instansi serta organisasi terkait lainnya.

“Hampir 100 persen pasien-pasien yang bergejala ringan itu sembuh total. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim gabungan dari kementerian kesehatan dan didukung oleh TNI dan lembaga lainnya termasuk organisasi profesi ini satu hal yang bagus sekali,” jelas Doni.

Selain itu, berdasarkan laporan data yang diterima Doni Monardo, jumlah pasien yang masuk di ruang ICU di seluruh Rumah Sakit (RS) di Jakarta termasuk di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengalami penurunan hingga 70 persen.

“Mengalami penurunan. Hari ini berada pada posisi 70 persen,” terang Doni.

Sebagai informasi, menurut data per Jumat (25/9), jumlah tempat tidur yang telah terisi di Tower 4 Wisma Atlet adalah sebanyak 1.004 atau 64,94 persen dari total kapasitas 1.546.

Kemudian untuk Tower 5 telah terisi sebanyak 1.118 pasien atau 71,2 persen dari jumlah total kapasitas sebanyak 1.570 tempat tidur.

Sedangkan untuk pembukaan Tower 8 akan memiliki kapasitas sebanyak 1.548 tempat tidur untuk isolasi mandiri.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Peringatan Hari Tani 2020, Mentan SYL Ajak Semua Pihak Bekerja Sama Majukan Pertanian Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar peringatan Hari Tani Nasional tahun 2020, di Gedung Pusat Informasi Agribisnis (PIA), Kompleks Kementan, Jalan HM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (24/09/2020).

Dalam sambutannya, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan peringatan Hari Tani Nasional merupakan momentum untuk mengkonsolidasi secara emosional bagi bangsa Indonesia.

“Khususnya seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dan para kepala daerah bahwa pertanian menjadi penting dimana sektor ini sangat strategis bagi negara ini,” ujar SYL.

Menurut SYL, kemajuan sebuah daerah, kabupaten, provinsi bahkan kemajuan nasional sangat ditentukan oleh akselerasi pertanian yang mampu dioptimalkan untuk lebih kuat karena hal ini turut menandai kekuatan suatu bangsa.

“Indonesia adalah negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah mulai dari pantai, dataran rendah maupun dataran tinggi yang bisa menjadi resource yang bisa dimanfaatkan anak bangsa,” tukas SYL

SYL juga menambahkan bahwa pertanian Indonesia bisa menyumbang hasil kinerja yang lebih dari capaian yang sudah ada selama ini. Pertanian menjadi pilar utama Negara dimana Negara bisa kuat jika lahir kekuatan ekonomi yang baik dan ekonomi yang baik ditandai dengan pertanian yang maju.

“Saat ini negara negara maju di dunia sudah mulai kembali bertani. Apalagi kita memang negara agraris, negara pertanian sehingga sektor ini menjadi bagian penting,” ucapnya.

SYL menambahkan, pihaknya terus mendorong juga petani muda atau kaum millenial bahwa pertanian itu menjanjikan kehidupan. Pertanian kini sudah bertransformasi dengan berbagai teknologi, mekanisasi yang akan terus ditingkatkan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dimana sektor pertanian harus berinovasi dengan berbagai akselerasi dibidang pertanian.

“Saat ini sektor Pertanian mampu tumbuh positif dari lima sektor penyumbang ekonomi nasional lainnya. Disaat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen, pertanian menjadi satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan 2,19 persen (year on year),” tuturnya.

Berdasarkan data BPS, Pada Agustus 2020, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 100,65 atau 0,56 persen (month to month). Kenaikan juga terjadi pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Agustus 2020 sebesar 100,84 atau naik 0,31 persen (month to month). Baik NTP maupun NTUP pada Januari-Agustus secara keseluruhan terus membaik, yaitu berada di angka 101,21.

“Kinerja tersebut membuktikan, pada masa pandemi Covid-19 petani menjadi pahlawan yang menjaga perekonomian nasional,” terang SYL.

Lebih lanjut SYL turut mengharapkan dimasa pandemi Covid-19 Indonesia bisa bahu membahu dalam memberikan energi untuk sektor pertanian, memberikan dukungan kepada para petani dan terus meningkatkan produktivitas hasil pertanian baik dari dukungan dari kepala daerah, sektor pembiayaan perbankan hingga industri hulu-hilir.

“Makan rakyat Indonesia tidak bisa ditunda sehingga Kementerian Pertanian tidak bisa kerja sendiri harus bekerja bersama dengan semua kalangan untuk bisa bersama mengakselerasi pertanian. Kita berharap besok kehidupan pertanian yang makin produktif sekaligus mendorong kesejahteraan petani,” cetusnya.

Dalam acara tersebut, Kementan juga melakukan MoU dengan Bukalapak dalam rangka pemanfaatan aplikasi Toko Tani online dan pengembangan pasar konstratani hingga program pemberdayaan 500 ribu petani dan perempuan Petani Indonesia tentang Covid-19 melalui kerja sama dengan PT Bayer Indonesia dan Mercy Corps Indonesia.

“Kita mendorong para start up berada di frontline kita atau bisa kita tempatkan di konstratani untuk mempertemukan antara produsen pertanian dan pembeli hasil pertanian sehingga bisa mempersingkat distribusi hasil pertanian,” tandas SYL.

Kepala Biro Humas Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan tema peringatan hari tani nasional 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian adalah pertanian andalan ekonomi nasional pada masa Covid-19.

Ia mengatakan bahwa seluruh jajaran Eselon 1 serta UPT lingkup Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan di daerah berpartisipasi di dalam rangkaian hari tani melalui gerakan mendukung sektor pertanian dan kepedulian terhadap petani dalam berbagai gerakan seperti panen raya tanam serentak, gerakan percepatan ekspor, pelatihan petani, pelatihan petugas petani serta memberikan penghargaan terhadapa petani millenial.

“Perayaan hari tani dilaksanakan hari ini sebagai upaya dari kita menghargai profesi petani sekaligus sebagai upaya menyatukan gerak dan arah meningkatkan kinerja sektor pertanian ke depan,” terang Kuntoro.

Hari Tani Nasional 2020 diperingati setiap tanggal 24 September 2020. Kegiatan ini dilatar belakangi penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, para pimpinan Direktorat Jenderal Kementan, petani, stakeholder, dan tamu undangan dengan mengedepankan protokol kesehatan covid-19 yang ketat. Serta turut diikuti oleh sejumlah kepala daerah dan kelompok tani dari beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia secara virtual online atau daring.(rls/red)