Category: Nasional

Categories
Nasional Polhukam

Kapolri Terpilih, Komjen Listyo Sigit Harus Mampu Menjadi Penjaga Gawang Ideologi Pancasila

Koran Jurnal, Jakarta – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo hadir sebagai pembicara dalam diskusi Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN)

“Kapolri Baru: Peluang dan Tantangan Mewujudkan Transformasi Menuju Polri yang Presisi”, Sabtu (23/01/2021).

Dalam kesempatan ini dirinya menjelaskan harapannya kepada Kapolri Terpilih Listyo Sigit agar memiliki Visi yang visioner. Pendiri Setara Institute ini menjelaskan bahwa Kapolri terpilih ini dapat menjadi penjaga gawang Ideologi Pancasila dan menegakan konstitusi.

“Harus mampu menjadi penjaga gawang Ideologi Pancasila. Menegakan konstutusi kedepannya tantangannya bahaya radikalisme dan kejahatan teknologi yang bahkan menjadi kejahatan internasional,” tegasnya.

Benny Susestyo menuturkan, yang dibutuhkan  Polri saat ini adalah konsolidasi internal dan membangun komunikasi publik.

“Kemampuan membangun tanggungjawab bersama. Butuh luwes dan ketegasan,” jelas Benny.

Lanjut Benny mengatakan, meningkatkan transparansi dan meningkatkan sistem IT sangat dibutuhkan.

“Harus meningkatkan transparasi serta menggunakan dan mengembangkan sistem IT untuk dalam menjalankan sistem sehingga transparansi dalam hal apapun bisa ditingkatkan,” tambahnya.

Praktisi hukum Petrus Selestinus menilai Kapolri terplih, Komjen Listyo Sigit Prabowo menghadapi tantangan berat ke depan. Salah satunya adalah memberantas kelompok radikalisme.

Petrus Selestinus mengatakan, Listyo perlu memperkuat jajaran dibawahnya demi konsistensi memberantas kelompok radikal.

“Karena aparat ini ada yang terpapar. Karena pembersihan di internal Kapolri harus menjadi garda terdepan menertibkan aparat yang terpapar agar kembali ke Pancasila,” kata Petrus.

Listyo, lanjut Petrus, perlu menolak adanya rencana memperkuat Pam Swakarsa. Menurut Petrus, jika organisasi itu dibangkitkan, makan bisa saja menimbulkan trauma masa lalu.

“Mereka bisa lebih merasa besar daripada Polri,” jelas Petrus.(rls/red)

Categories
Bencana Nasional

Kementerian Sosial Dukung Pemulihan Psikososial Para Pengungsi Bencana Gempa Sulbar

Koran Jurnal, Jakarta – Gempabumi berkekuatan M6,2 di Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menyebabkan kerugian materil dan jatuhnya korban jiwa, namun juga menimbulkan kekhawatiran serta trauma bagi masyarakat terdampak. Guna memulihkan kondisi psikologis dan sosial pascagempa, Kementerian Sosial turut mendukung pemulihan psikososial bagi para pengungsi.

Hal ini disampaikan oleh Pekerja Sosial Ahli Muda Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia Dika Yudhistira Rizqy bahwa Kemensos memastikan kebutuhan para pengungsi atau penyintas dapat terpenuhi, salah satunya kebutuhan pemulihan psikososial.

“Kemensos memastikan kebutuhan penyintas dapat terpenuhi, terlebih kebutuhan pemulihan psikososial,” ujar Dika dalam Konferensi Pers Penanganan Bencana Pasca Gempa M6,2 Sulawesi Barat, Rabu (20/01/2021).

Dika menjelaskan bahwa Kemensos telah mengerahkan tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi para penyintas untuk membantu pemulihan trauma yang dirasakan oleh masyarakat terdampak gempabumi.

“Tim LDP Kemensos yang berasal dari Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan SDM Program Keluarga Harapan. Adapun relawan yang ikut turun sebanyak 30 orang yang tersebar di Kabupaten Majene dan Mamuju untuk kegiatan pelayanan sosial,” jelas Dika.

“Sampai hari ini, sebanyak 201 Tagana yang terlibat dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah telah bergabung untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sosial sekaligus pemulihan psikologis bagi para pengungsi,” lanjutnya.

Kemensos turut melakukan pendistribusian logistik untuk kebutuhan dasar para pengungsi seperti makanan siap saji, makanan anak, tenda gulung, matras, selimut, peralatan dapur keluarga, tenda serba guna maupun tenda COVID-19, _kids wear_, _food wear_, velbed, kasur, sandang, perlengkapan siaga bencana untuk evakuasi, dan masker medis untuk pencegahan penularan COVID-19.

Selain itu, Kemensos juga memberikan pelayanan dapur umum lapangan dengan menggunakan 10 mobil dapur umum yang tersebar pada beberapa titik, antara lain :
– Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat oleh Tagana Sulawesi Selatan dan Sulawesi Timur sebanyak 4.600 per hari
– Stadion Marakara oleh Tagana Sulawesi Tengah sebanyak 6.000 per hari
– Desa Takandean Kecamatan Kapalang oleh Tagana Sidrab Sulawesi Selatan sebanyak 2.000 per hari
– Lapangan Tembak Mamuju oleh Tagana Pare-Pare sebanyak 2500 per hari
– Desa Bukit tinggi Kabupaten Majene oleh Tagana Tinram Kota Palu sebanyak 1.000 per hari
– Desa Partidi Mamuju Tagana Takar sebanyak 1.500 per hari
– Desa Salupangi oleh Tagana Mamuju Tengah dan Utara sebanyak 2.000 per hari

Kemensos turut melakukan pemeriksaan kelayakan tempat pengungsian agar para pengungsi yang terdampak dapat tinggal dengan layak. Berkerja sama dengan Dinas Sosial setempat dan Tagana, Kemensos kembali mendirikan dua tempat pengungsian di lingkar 2 Kabupaten Mamuju dan STN Desa Mekata Kabupaten Majene bagi para pengungsi yang menempati tenda kurang layak sehingga mendapatkan tempat yang lebih nyaman dan aman.(pus/red)

Categories
Bencana Nasional

Presiden Jokowi Tinjau Sarana Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Banjar Kalsel

Koran Jurnal, Kalsel – Di tengah guyuran hujan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana banjir di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (18/01/2021).

Di lokasi tersebut, Kepala Negara menyaksikan kondisi lokasi yang hingga kini masih terjebak banjir. Kepala Negara tampak memberikan instruksi kepada jajaran terkait yang di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dari atas Jembatan Pekauman.

Dalam kesempatan tersebut, tampak pula Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Bupati Banjar Khalilurrahman yang turut serta dalam peninjauan.

Di sela peninjauan, Presiden turut menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga di lokasi terdampak.

Sebelum keberangkatan menuju Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa kunjungan Presiden ke lokasi terdampak bencana kali ini bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

Selain itu, Presiden juga akan memeriksa apakah keperluan warga terdampak yang kini berada di lokasi pengungsian telah terpenuhi.

“Sarana yang terdampak (bencana) akan ditinjau Presiden agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat segera menindaklanjuti. Kebutuhan lainnya yang diperlukan warga juga akan diperhatikan oleh Bapak Presiden,” tuturnya.(DBPers/red)

Categories
Nasional Ragam

BNPB Akan Berikan Dana Stimulan Bagi Rumah Rusak Akibat Gempa Mamuju Sulbar

Koran Jurnal, Mamuju – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan dana stimulan bagi warga yang memiliki rumah dan mengalami kerusakan akibat Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) Magnitudo 6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1) dini hari.

Adapun besaran dana stimulan tersebut masing-masing adalah 50 juta rupiah untuk Rumah Rusak Berat (RB), 25 juta rupiah untuk Rumah Rusak Sedang (RS) dan 10 juta rupiah untuk Rumah Rusak Ringan (RR).

Menurut Kepala BNPB, Doni Monardo, jumlah besaran dana stimulan tersebut merupakan usulan yang diberikan dari Pemerintah Sulbar kepada Pemerintah Pudat melalui BNPB.

“Ini merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Sulbar kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” jelas Doni, Minggu (17/01/2021).

Sebelumnya, Doni telah memastikan bahwa kerusakan rumah warga akibat gempabumi merupakan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

“Pemerintah pasti akan memberikan perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban, termasuk rumah yang rusak nanti menjadi tanggung jawab BNPB bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten,” pungkas Doni.(pus/red)

Categories
Nasional Ragam

Kemensos Kirim Bantuan Rp 1,7 Miliar untuk Korban Gempa Bumi Sulawesi Barat

Koran Jurnal, Mamuju – Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sebesar 1.7 milyar rupiah bagi korban gempa di Sulawesi Barat. Bantuan dikirim dengan pesawat herkules milik TNI AU melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Jum’at (15/01/2021).

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam M Safii Nasution mengawal langsung bantuan dengan ikut naik pesawat herkules, setelah sebelumnya Mensos Tri Rismaharini bersama Kepala BNPB juga bertolak ke Sulawesi Barat.

Safii menjelaskan bahwa bantuan tersebut terdiri dari bantuan logistik tanggap darurat pusat senilai Rp 979.819.710, bantuan logistik gudang regional timur senilai Rp621.911.700 dan santunan ahli waris bagi delapan korban yang telah teridentifikasi sebesar 120 juta rupiah untuk masing – masing ahli waris senilai 15 juta rupiah, selanjutnya seluruh ahli waris korban bencana meninggal dunia akan diberikan santunan dengan nilai yang sama.

“Bantuan ini diwujudkan makanan siap saji, makanan anak, tenda gulung, matras, peralatan keluarga, tenda serbaguna dan keperluan lainnya,” jelas Safii Nasution di Sulbar, sore ini.

Rincian bantuan yang diserahkan Kemensos antara lain makanan siap saji 2500 paket, makanan anak 1200 paket, tenda gulung 500 lembar, matras 1000 lembar, selimut 700 lembar, peralatan dapur 200 paket, tenda serbaguna 10 unit, Kids ware 500 paket, Ford ware 500 paket, velbed 40 unit, kasur 370 buah, sandang 30 paket, perlengkapan Tagana 20 paket.

Kemensos juga mengerahkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari Sulawesi Selatan sebanyak 50 personil dan Sulawesi Tengah sebanyak 19 personil untuk membantu Tagana setempat untuk membuka dapur umum dan memberikan Layanan Dukungan Psikososial (LDP).

“Sejak bencana terjadi, kami melalui Tagana telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial di wilayah terdampak gempa tentang aktivitas penanganan dan mengamati situasi terkini,” ucap Syafii.

BPBD Kabupaten Majene mengabarkan 8 (delapan) warganya meninggal dunia dan lebih dari enam ratus menderita luka-luka. BPBD setempat terus melakukan upaya penanganan darurat dan memutakhirkan data dampak pascagempa M6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1), pukul 01.28 WIB atau 02.28 waktu setempat.

Data Pusat Pengendali Operasi BNPB per 15 Januari 2021, pukul 11.10 WIB, mencatat sekitar 637 warga mengalami luka-luka dan 15.000 lainnya mengungsi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. BPBD setempat terus melakukan pendataan dan kaji cepat di lapangan. Sedangkan kerusakan bangunan di Kabupaten ini mencakup 62 unit rumah rusak, 1 unit puskesmas rusak berat, 1 kantor danramil Maluda rusak berat, jaringan listrik padam, komunikasi selular tidak stabil dan longsor 3 titik sepanjang jalan poros Majene – Mamuju.

Sedangkan pada Kabupaten Mamuju, BPBD setempat menginformasikan kerusakan berat (RB) antara lain Hotel Maleo, kantor Gubernur Sulawesi Barat dan sebuah mini market. Jaringan listrik dan komunikasi selular juga terganggu di wilayah Mamuju. Kerusakan rumah warga serta korban jiwa masih dalam pendataan.(hum/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Mulai Besok 11 Hingga 25 Januari 2021 Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali Dibatasi

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas atau kegiatan masyarakat pada 11-25 Januari terutama di wilayah Jawa-Bali untuk menekan laju pertambahan kasus Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi pada Rabu (06/01/2021) lalu di Istana Negara, Jakarta.

“Pemerintah mendorong bahwa pembatasan ini dilakukan pada tanggal 11 Januari – 25 Januari dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi,” ujarnya.

Pembatasan akan diterapkan pada provinsi, kabupaten, kota yang memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan, yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 persen, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional atau sekitar 14 persen, serta tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70 persen.

“Daerah-daerah yang mempunyai kriteria tersebut di atas nanti Pak Gubernurnya akan membuatkan pergub ataupun kabupaten/kota dengan perkada di mana nanti Pak Menteri Dalam Negeri yang akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah,” ujarnya.

Hal tersebut, sambung Airlangga, telah disampaikan dalam rapat yang juga dihadiri secara virtual oleh para seluruh gubernur se-Indonesia.

Dipaparkannya, kebijakan penerapan pembatasan tersebut meliputi:
1. Pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat.
2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.

4. Pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan. Jam buka maksimal adalah sampai pukul 19.00 serta makan dan minum di tempat maksimal 25 persen. Sementara pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.

5. Kegiatan konstruksi diizinkan untuk beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
6. Tempat ibadah diizinkan untuk beroperasi, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
8. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur.

“Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa-Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan,” tegas Airlangga.

Ia memaparkan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di DKI Jakarta di atas 70 persen. Begitu juga dengan Banten, di atas 70 persen, dengan kasus aktif di atas nasional dan tingkat kesembuhan di bawah nasional.

Jawa Barat-Depok, tingkat keterisian tempat tidur di atas 70 persen. Sementara Jawa Tengah, di atas 70 persen dengan tingkat kasus aktif di atas nasional dan tingkat kesembuhan di bawah nasional.

Sementara Yogyakarta, BOR di atas 70 persen, tingkat kasus aktif di atas nasional, tingkat kesembuhan di bawah nasional. Kemudian Jawa Timur, BOR di atas 70 persen dengan tingkat kematian di atas rata-rata nasional.

“Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut,” paparnya.

Untuk kabupaten/kota, imbuh Airlangga, yang sudah dilihat datanya adalah pada provinsi yang berisiko tinggi. Di DKI Jakarta berlaku untuk seluruh provinsi. Di Jawa Barat adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi.

Sementara untuk Banten adalah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Tangerang Raya. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Jawa Tengah adalah Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya.

Sedangkan di Yogyakarta adalah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kulon Progo. Jawa Timur adalah Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Sedangkan di Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Ketua KPCPEN menegaskan Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker) dan meningkatkan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, aparat kepolisian, dan unsur TNI.

“Ini adalah sesuai dengan amanat dari PP Nomor 21 Tahun 2020, di mana mekanismenya sudah jelas, yaitu sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menteri Kesehatan serta edaran dari Menteri Dalam Negeri. Sehingga diharapkan tanggal 11-25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa, di kota-kota tersebut, dan juga di Bali akan dimonitor secara ketat,” tegas Airlangga.(Ist/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Pemerintah Luncurkan Tiga Program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (04/01/2021).

Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain secara simbolis diberikan kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai oleh para gubernur di 34 di Indonesia yang terhubung secara virtual.

“Tahun 2021 ini, penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Bantuan ini kita mulai hari ini, disalurkan kepada 34 provinsi,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Ditambahkannya, dalam APBN 2021 Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” ujar Kepala Negara.

Disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam laporannya, PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun.

Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Sementara, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp200 ribu setiap bulannya. dengan target anggaran sebesar Rp42,5 triliun. Penyaluran juga dilakukan oleh bank Himbara.

Adapun BST menyasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun.

Mensos mengungkapkan, bagi penerima bantuan yang sakit, lanjut usia, atau penyandang disabilitas, maka bantuan tersebut akan diantar langsung ke tempat tinggal masing-masing oleh petugas dari bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.

Adapun total anggaran yang disalurkan bulan Januari, ujar Risma, adalah sebesar Rp13,93 triliun, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, dan BST sebesar Rp3 triliun.

“Guna pemanfaatan yang bijak dan tepat, untuk bantuan tersebut kami memberikan arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi leaflet, sosialisasi, maupun edukasi, yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT Pos,” ujar Mensos.

Dicontohkan Risma, PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.

Sementara Kartu Sembako, dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral.

Sementara, BST yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut, kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus menyosialisasikan di lapangan, terutama keluarga penerima bansos,” pungkas Risma.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.(Ist/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Pemerintah Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19 Pertengahan Januari 2021

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberhasilan mengatasi pandemi adalah syarat terpenting yang harus dikerjakan untuk mencapai pemulihan di tahun mendatang. Pemerintah terus bekerja keras dan berupaya mengendalikan kasus Covid-19.

“Kita harus berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunal) sehingga penyebaran Covid-19 bisa kita hentikan,” ujar Jokowi dalam sambutannya jelang menyambut tahun baru 2021, Kamis malam (31/12/2020) yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Presiden Jokowi meminta kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Taatilah protokol kesehatan; pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh,” pesannya.

Dia berharap dengan kesehatan masyarakat yang pulih serta kepercayaan dunia meningkat maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021.

“Bersama-sama, Insyaallah kita mampu mengatasi ujian berat ini. Tahun 2021 akan menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita semua,” katanya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa tahun 2020 tercatat sebagai tahun ujian yang sangat berat. Namun Presiden meyakini, tahun 2021 Indonesia akan mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi.

“Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Memasuki tahun 2021, saya yakin negara kita Indonesia mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi,” ujarnya

Seperti diketahui, selama tahun 2020, pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian  yang melanda 215 negara. Total kasus positif Covid-19 dunia sudah mencapai 82 juta orang dengan kematian 1,8 juta orang.

“Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini. Tapi, kita harus bersyukur, alhamdulillah kita mampu menghadapinya dengan ketegaran,” ujarnya.

Bangsa Indonesia, lanjutnya, tetap bisa tegak menjalankan roda kehidupan serta mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa diatasi dan permasalahan perekonomian bisa diselesaikan satu demi satu.

Pemulihan perekonomian, lanjut Jokowi, juga setahap demi setahap telah membaik dan mulai terasa dikuartal ketiga dan keempat tahun 2020.

“Investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik,” ujarnya.(Ist/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Didampingi Wapres Ma’ruf Amin Umumkan 6 Calon Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan 6 calon menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, Selasa (22/12/2020).

“Pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju,” ujar Presiden.

Kemudian Presiden memanggil dan memperkenalkan para calon menteri tersebut satu per satu.

Pertama, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial.

“Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Ibu Tri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial,” ujar Presiden.

Kedua, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujar Presiden

Ketiga, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.

“Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian Direktur Utama PT. Asahan Alumunium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan,” kata Presiden.

Keempat, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama.

“Beliau adalah tokoh muslim, Ketua PP GP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama,” ujar Presiden.

Kelima, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujar Presiden

Keenam, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

“Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, Kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan,” ujar Presiden.

Menutup pengumuman, Presiden menyampaikan bahwa keenam menteri tersebut akan dilantik besok hari.

“Saya rasa itu perkenalan yang saya sampaikan pada sore hari ini dan pelantikan akan dilaksanakan insyaallah besok pagi,” pungkasnya.(Ist/red)

Categories
Nasional

Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Presiden Jokowi: Saya Akan Menjadi Penerima Pertama

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa vaksin Covid-19 bagi masyarakat akan tersedia secara gratis atau tanpa dikenakan biaya sama sekali. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat sekaligus melakukan perhitungan anggaran keuangan negara.

Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pernyataannya yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

“Jadi, setelah banyak menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang, mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” ujarnya.

“Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegas Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi massal pada tahun anggaran 2021.

Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sekaligus menegaskan bahwa Kepala Negara akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama kali. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat akan keamanan vaksin yang disediakan.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” tuturnya.

Selain itu, Presiden tetap mengingatkan seluruh masyarakat untuk terus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan secara berkala untuk kebaikan bersama.

“Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat untuk terus berdisiplin menjalankan 3M: menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya,” tandasnya.(BPMI/red)