Category: Nasional

Categories
International Nasional

Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Hard dan Soft Connectivity ASEAN-Korea

Koran Jurnal, Korea Selatan – ASEAN dan Korea memiliki dasar yang kuat untuk dapat digunakan dalam memajukan kerja sama konektivitas, antara lain melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific dan kebijakan baru Korea Selatan “New Southern Policy”. Untuk itu sinergi antara ASEAN Outlook dan kebijakan New Southern Policy Korea harus diperkuat.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara pada ASEAN-Republic of Korea (RoK) Summit yang dilaksanakan di Busan Exhibition and Convention Center (BEXCO), Korea Selatan, Selasa (26/11/2019).

Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa konektivitas seperti infrastruktur disebut sebagai hard-connectivity.

Di bidang hard-connectivity ini Indonesia mengundang Korea Selatan untuk berpatisipasi dalam “Indo-Pacific Connectivity and Infrastructure Forum” di Jakarta tahun 2020.

“Saya yakin hasil dari Indo-Pacific Connectivity and Infrastructure Forum ini akan memperkuat kemitraan kita di bidang hard-connectivity,” kata Presiden Jokowi.

Selain hard-connectivity, Presiden Jokowi mengingatkan ada satu hal penting lainnya yang tidak boleh dilupakan, yaitu soft-connectivity, terutama yang terkait dengan konektivitas antar manusia.

Berbicara mengenai kerja sama soft-connectivity, Presiden menyebutkan ada tiga hal yang harus diperkuat, yakni hubungan antar masyarakat itu sendiri, hubungan antar pelajar atau mahasiswa, dan kolaborasi para pengusaha.

“Mari kita terus bekerja sama baik di bidang hard connectivity maupun soft connectivity,” ucap Presiden Jokowi.(DBPers/red)

Categories
Nasional

7 Pemuda Milenial Ini Resmi Menjabat Staf Khusus Presiden

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengenalkan tujuh orang sebagai Staf Khusus Presiden untuk membantunya dalam pemerintahan. Acara perkenalan berlangsung santai di veranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 21 November 2019.

Ketujuh staf khusus baru yang diperkenalkan Presiden Jokowi merupakan anak-anak muda berusia antara 23-36 tahun atau generasi milenial. Adapun ketujuh staf khusus baru yang diumumkan oleh Presiden Jokowi yaitu:

1. Adamas Belva Syah Devara
Pria berusia 29 tahun ini meraih gelar master dari Harvard University dan Stanford University. Ia merupakan pendiri sekaligus CEO Ruang Guru.

2. Putri Indahsari Tanjung
Putri merupakan lulusan Academy of Art di San Fransisco, Amerika Serikat. Putri juga merupakan CEO Creativepreneur Event Creator dan CBO Kreavi.

3. Andi Taufan Garuda Putra
Andi yang berusia 32 tahun merupakan lulusan Harvard Kennedy School. Ia dikenal bergerak di dunia entrepreneur dan banyak meraih pengharggan atas inovasinya, termasuk atas kepeduliannya, terhadap sektor-sektor UMKM. Ia juga merupakan CEO salah satu lembaga keuangan mikro PT Amartha.

4. Ayu Kartika Dewi
Wanita berusia 36 tahun ini merupakan salah satu anak muda yang memiliki misi mulia untuk merekatkan persatuan di tengah kebinekaan. Ia merupakan pendiri sekaligus mentor lembaga SabangMerauke. Ia meraih gelar MBA dari Duke University di Amerika Serikat.

5. Gracia Billy Mambrasar
Putra tanah Papua berusia 31 tahun ini merupakan lulusan S2 Australian National University (ANU) dan kini tengah menempuh pendidikan master lainnya di Oxford University. Presiden Jokowi menilai Billy merupakan talenta hebat tanah Papua yang diharapkan akan memberikan kontribusi berupa gagasan inovatif dalam membangun tanah Papua. Billy merupakan CEO Kitong Bisa.

6. Angkie Yudistia
Perempuan berusia 32 tahun ini adalah anak muda penyandang disabilitas yang aktif bergerak di sosiopreneur melalui Thisable Enterprise yang didirikannya. Aktif sebagai anggota Asia-Pacific Federation of the Hard of Hearing and Deafened dan anggota International Federation of Hard of Hearing Young People. Secara khusus, Presiden Jokowi meminta Angkie untuk menjadi juru bicara Presiden di bidang sosial.

7. Aminuddin Ma’ruf
Aminuddin merupakan santri muda berusia 33 tahun. Ia pernah menjadi Ketua Umum PB Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2014-2016. Presiden Jokowi secara khusus akan menugaskan Aminuddin untuk berkeliling ke pesantren untuk menebar gagasan dan inovasi baru. Presiden Jokowi yakin pesantren akan melahirkan talenta-talenta hebat untuk memajukan bangsa.

“Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya, harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan-gagasan segar yang inovatif, sehingga kita bisa mencari cara-cara baru, cara-cara yang _out of the box_, yang melompat untuk mengejar kemajuan negara,” kata Presiden Jokowi.

Selain itu, menurut Presiden Jokowi, para staf khusus milenial tersebut akan menjadi jembatan antara Presiden dengan anak-anak muda, santri muda, hingga diaspora yang tersebar di berbagai tempat.

“Saya yakin dengan gagasan-gagasan segar dan kreatif untuk membangun negara ini, kita akan lihat nanti gagasan-gagasan itu apakah bisa diterapkan dalam pemerintahan,” imbuhnya.

Presiden pun berharap akan muncul inovasi, gagasan, ide, hingga terobosan baru dari para staf khusus yang baru tersebut sehingga akan semakin memudahkan Presiden dalam mengelola negara Indonesia. Presiden memberikan contoh, bagaimana mengelola puskesmas yang tersebar di seluruh Tanah Air melalui pendekatan aplikasi sistem.

“Ada 300 ribu sekolah, bagaimana kita bisa berbicara dengan mereka dengan aplikasi sistem yang akan kita bangun. Ada 514 kabupaten dan kota, bagaimana kita bisa meng-_handle_ komplain, kemudian memberikan perintah-perintah, sehingga ada kecepatan di situ. Saya kira arahnya ke sana,” jelasnya.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Tekankan Pelayanan Efektif dan Efesien bagi Masyarakat

Koran Jurnal, Sentul – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, agar jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, atau dicari-cari. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

“Saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada Mens Rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan di cari-cari. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali,” tegas Presiden.

Presiden memberi contoh misalnya di DKI Jakarta, dimana mata anggarannya itu 57 ribu. Sehingga kalau ada yang keliru satu dua tiga sebaiknya segera cepat diingatkan, karena tidak mungkin mengontrol sekian banyak kegiatan, enggak mungkin seorang Gubernur, seorang Bupati, seorang Wali kota, (karena itu, red) diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu.

“Inilah yang kita harapkan mindset kita, pola pikir kita, kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat,” tutur Presiden.

Presiden juga menyindir masalah lelang pengadaan barang dan jasa, yang bertahun-tahun sejak dirinya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang, lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari, kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang. Ada apa ini, sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir, bulan November masih ada lelang, bulan November itu masih ada lelang,” kata Presiden Jokowi.

Ia mempersoalkan yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing tetapi yang e-tendering, e-tendering yang konstruksi Rp31 triliun itu masih di mulai di bulan November.

“Konstruksi di bulan November ini mau apa, jadi barang apa nanti, ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa, kaya gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu. Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya enggak kaget saya,” ujar Presiden.

Untuk itu, menurut Presiden, di Pemerintah Pusat besok akan diserahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan hari itu juga Presiden akan langsung memerintahkan pekerjanya gede-gede, Kementerian PUPR pasti langsung lelang paginya, Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang karena pekerjaannya besar sekali. Sebab, kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan.

“Kultur seperti ini harus kita mulai meskipun sudah beberapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai, bekerja dimulai Januari itu penting sekali sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program karena itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.

Dengan Januari dimulai, menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tetapi Presiden mengelus dada karena model seperti ini kok di terus-teruskan menerus.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-74

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-74 tahun 2019, di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu pagi (10/11/2019).

Prosesi upacara itu dalam rangka mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tampak prosesi dalam suasana hening, dan terdengar sirene selama 60 detik yang diakhiri dengan mengheningkan cipta. Sebelumnya, Kolonel Inf. Fredy Sianturi yang bertindak selaku Komandan Upacara terlebih dahulu memimpin penghormatan bagi arwah para pahlawan.

Setelah itu, Presiden meletakkan karangan bunga dan diikuti dengan pembacaan doa bagi arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Selepas upacara, Presiden meninggalkan tempat upacara dengan didampingi oleh di antaranya Wakil Presiden K.H. Ma`ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Meteri Agama Fachrul Razi, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Idham Azis untuk melaksanakan tabur bunga di pusara beberapa pahlawan yang di antaranya ialah B.J. Habibie, Ainun Habibie, Ani Yudhoyono, Umar Wirahadikusuma, Soedarmono, hingga sejumlah pahlawan tak dikenal.

Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi menegaskan bahwa sebagai bangsa besar yang menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sudah menjadi tugas kita sebagai penerus untuk turut mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan tersebut.

“Menjadi kewajiban kita bersama sebagai penerus untuk terus mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, terutama perjuangan dalam memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesenjangan, dan yang lain-lainnya,” ujarnya.

Adapun jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut hadir dalam upacara peringatan diantaranya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.(red)

Categories
Ekonomi Nasional Polhukam

Soal Kenaikan Tarif BPJS dan Revisi UU Naker, Presiden Jokowi Minta Menko Polhukam Komunikasi dengan Semua Pihak

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) agar mewaspadai terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan mudah sekali bergejolak.

Ia mencontohkan apa yang terjadi di Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4%, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.

“Saya kira pengalaman seperti ini harus kita bisa, kita baca dan kita jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Jangan sampai, lanjut Presiden, misalnya urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat.

Padahal, lanjut Presiden, tahun 2019 pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ke-96 juta rakyat itu digratiskan melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun, rakyat harus ngerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp48,8 triliun,” terang Presiden seraya mengingatkan, itu angka yang besar sekali.

Tapi kalau cara pemerintah menerangkan tidak pas, Presiden mengingatkan agar hati-hati karena ini bisa dipikir pemerintah memberikan beban yang berat pada masyarakat miskin. “Padahal sekali lagi yang digratiskan itu sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta kehati-hatian mengenai adanya rencana untuk revisi undang-undang ketenagakerjaan. Ia meminta agar serikat diajak bicara, para pekerja diajak bicara. Termasuk penolakan dari publik mengenai rancangan undang-undang yang kontroversial, dijelaskan sebetulnya seperti apa.

“Karena kadang-kadang sering karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan, ini hanya cara menjelaskan saja, kadang-kadang yang ikut demo kan juga nggak ngerti substansi, masalahnya dimana,” terang Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Menko Polhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak, baik kelompok buruh, media, ormas-ormas agama, LSM, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST. Burhanudin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Plt. Kapolri Komjen Ari Dono.(hum/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Visi Misi Menteri, Hanya Ada Visi Misi Presiden dan Wapres

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Sidang ini merupakan sidang paripurna pertama Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Jokowi, kemarin.

Dalam pengantarnya, Kepala Negara memberikan arahan berkenaan dengan hal-hal besar yang ingin dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima tahun ke depan. Pertama, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa tidak ada visi misi menteri, hanya ada visi misi Presiden dan Wapres.

“Ini tolong dicatat, karena dalam lima tahun yang lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini,” kata Presiden.

Terkait hal tersebut, Presiden secara khusus menyebut bahwa hal-hal yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna, rapat terbatas, maupun rapat internal harus dijalankan bersama dengan segala konsekuensinya. Presiden juga akan mendengarkan masukan dan pendapat dari jajarannya.

“Kalau sudah diputuskan di dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silakan ramainya di dalam rapat. Mau debat di dalam rapat, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Kalau ada perubahan-perubahan atau kondisi-kondisi tertentu di lapangan, ya marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau rapat terbatas,” tegasnya.

Kedua, Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya untuk bekerja sama sebagai sebuah tim dan tidak bekerja secara sektoral semata. Kerja para menteri tersebut akan dikoordinasikan oleh para Menteri Koordinator (Menko). Untuk itu, Presiden tidak ingin bila ada menteri yang tidak hadir saat diundang rapat oleh Menko.

“Bagaimana kita bisa mengonsolidasi, mengoordinasi, (jika) diundang rapat oleh Menko tidak pernah hadir. Hal-hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi kerja kita adalah kerja tim,” tegasnya.

Ketiga, Kepala Negara berpandangan bahwa terlalu banyak regulasi dan peraturan yang tersebar di berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Oleh karena itu, Presiden meminta para menterinya untuk melihat dan mengumpulkan berbagai peraturan yang masih tumpang tindih dengan peraturan di atasnya.

“Tolong ini dilihat di setiap kementerian. Yang membuat kita tidak cepat bekerja, yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera saya rapatkan dalam dua minggu. Dua minggu lagi setelah itu, hal-hal yang menghambat itu yang ingin kita hapuskan sehingga kita bisa bekerja dengan cepat,” paparnya.

Keempat, Presiden ingin agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jajarannya mencapai suatu tujuan besar, yaitu menciptakan lapangan kerja. Presiden Jokowi berpandangan, hal tersebut yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

“Goal besar dari setiap pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Jadi jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten/kota, yang tidak mengerti masalah ini,” imbuhnya.(hum/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Umumkan Susunan Jabatan Menteri dan Seskab Kabinet Indonesia Maju

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantu di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Periode kedua ini, Presiden Jokowi memberikan nama kabinetnya yaitu, Kabinet Indonesia Maju.

Pengumuman berlangsung santai dan sederhana. Presiden RI, Wakil Presiden RI dan para menteri duduk bersama lesehan di tiap anak tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019) pagi.

Pada momen itu, Presiden Jokowi kemudian memanggil nama menteri dan memperkenalkannya satu per satu. Dia pun menjelaskan secara singkat tugas dan tanggung jawab yang akan diemban oleh para menteri.

Berikut nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
6. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
18. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
19. Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Kesehatan: dr Terawan
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
24. Menteri Sosial: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: I Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia. (red)

Categories
Nasional Polhukam

Ir. H. Joko Widodo-KH.Ma’ruf Amin Resmi Jabat Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024

Koran Jurnal, Jakarta – Pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin resmi memimpin Republik Indonesia pada masa jabatan periode 2019-2024, setelah keduanya mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani Berita Acara pelantikan dalam Sidang Paripurna MPR-RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10) sore.

Prosesi pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo itu berlangsung sederhana dan khidmat sebagaimana yang diharapkan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo.

Proses acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Selanjutnya, Ketua MPR RI yang didampingi oleh 9 (sembilan) Wakil Ketua MPR RI menyampaikan sambutan pembukaan, dan membacakan petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI masa jabatan periode 2019-2024.

Usai dipersilakan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Joko Widodo menyampaikan sumpah jabatan sebagai Presiden RI masa jabatan periode 2019-2024.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Jokowi.

Usai Jokowi menyampaikan sumpah jabatan sebagai Presiden RI, selanjutnya K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan sumpah jabatan sebagai Wakil Presiden RI masa jabatan periode 2019-2024.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Wapres RI dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan-peraturan dengan seluruh-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap K.H. Ma’ruf Amin.

Usai penyampaian sumpah jabatan, Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin menandatangani Berita Acara Pelantikan yang diikuti oleh seluruh pimpinan MPR RI. Usai penandatanganan Berita Acara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan Berita Acara Pelantikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.

Setelah itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pelantikan. Selanjutnya, acara Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, K.H. Nasaruddin Umar membacakan doa, dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menutup acara pelatikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.

Tampak hadir dalam acara tersebut Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, mantan Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Ibu Wury Estu Handayani (istri Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.

Selain itu juga tampak sejumlah tamu negara di antaranya Sultan Hassanah Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Kamboja Husen, PM Australia Scott Morrison, dan Raja Eswatini Maswati III.(hum/red)

Categories
Nasional Polhukam TNI

Amanat Presiden Jokowi Saat Memimpin Upacara Peringatan HUT ke-74 TNI Tahun 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan HUT ke-74 Tentara Nasional (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (05/10/2019). Peringatan HUT kali ini mengangkat tema “TNI Profesional Kebanggaan Rakyat”.

Presiden dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada TNI. Kepala Negara juga mengapresiasi sekaligus berpesan agar TNI terus menjadi tentara profesional dan kebanggan rakyat.

”Atas nama pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI. Selamat atas kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia untuk saudara-saudara semua, dan selamat berbakti untuk ibu pertiwi,” kata Jokowi, Sabtu (05/10/2019).

Peringatan HUT ke-74 TNI selain dihadiri Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, turut hadir pula Wapres Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara dan para tamu undangan.

Berikut Amanat Presiden Jokowi:

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!…dst

Para purnawirawan dan prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Atas nama pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI. Selamat atas kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia untuk saudara-saudara semua, dan selamat berbakti untuk ibu pertiwi.

Bangsa Indonesia menyampaikan penghargaan khusus kepada para prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas, demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia selalu bangga kepada saudara-saudara semua, kepada TNI, yang selalu berada di baris terdepan dalam menjaga NKRI, yang tidak kenal menyerah dalam menjaga kepentingan nasional, serta yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran TNI, yang selalu sigap membantu rakyat di wilayah yang terdampak bencana termasuk kebakaran hutan. TNI yang selalu aktif menjaga kelancaran dan keamanan Pemilu serentak tahun 2019.

TNI yang selalu membanggakan dalam penugasan PBB di berbagai penjuru dunia. TNI yang selalu memastikan negara hadir di daerah terpencil, di daerah perbatasan dan di pulau-pulau terdepan Indonesia. TNI yang selalu manunggal dengan rakyat

Saya menyampaikan selamat dan sangat berbangga atas keberhasilan saudara-saudara, yang telah berhasil menjadi juara pada lomba menembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-28 tahun 2018 di Malaysia. Serta kesuksesan pada lomba menembak Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM), yang dengan senjata buatan Pindad telah berhasil menjadi juara 12 kali berturut-turut.

Oleh karena itu, atas nama bangsa Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada institusi TNI dan seluruh prajurit serta purnawirawan TNI.

Para purnawirawan dan prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Dalam setahun terakhir ini, TNI juga telah menorehkan sejarah baru. Pada bulan Desember 2018, telah diresmikan pangkalan militer terpadu di Natuna yang akan disusul dengan empat pangkalan serupa di Biak, Morotai, Merauke, dan Saumlaki. Pada tanggal 30 Juli 2019, telah dibentuk Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang akan mendukung penanganan terorisme.

Latihan gabungan Dharma Yudha juga telah sukses dilaksanakan di awal bulan September 2019, yang melibatkan 12.500 prajurit dari tiga matra dan menjadi ajang unjuk teknologi baru. Kemudian pada tanggal 27 September 2019, telah dibentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) di Tanjung Pinang, Balikpapan, dan Biak. Kehadiran Kogabwilhan akan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis dan meningkatkan daya gentar kita.

Semua ini menandai pergeseran budaya militer di TNI kita, yang tadinya terpilah-pilah di masing-masing matra, kemudian menjadi terpadu dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia dan semakin didukung oleh profesionalisme prajurit.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme TNI. Pemerintah telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit. Pemerintah juga terus menambah jumlah alat utama sistem pertahanan (Alutsista) untuk memenuhi target Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essensial Forces) tahap II.

Peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional juga terus diusahakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2012. Serta meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan prajurit TNI untuk mendukung profesionalisme prajurit.

Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi prajurit TNI. Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp131 triliun di tahun 2020. Pemerintah mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen di tahun 2020.

Hadirin yang saya muliakan, para prajurit TNI yang saya cintai,
Cita-cita kita untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia harus didukung angkatan perang yang kuat. Oleh karena itu, belanja pertahanan kita arahkan menjadi investasi pertahanan. Pemanfaatan teknologi tinggi ke depan tidak bisa ditawar lagi.

Rencana strategis Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essensial Forces) tahap III periode 2019-2024 harus segera dituntaskan. Demikian pula rencana jangka panjang hingga 100 tahun Indonesia merdeka harus kita wujudkan.

Di dalam era yang penuh dengan kemajuan teknologi, alutsista yang digunakan TNI harus semakin maju. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) TNI juga harus semakin tangguh, semakin adaptif dan memegang teguh jiwa Sapta Marga.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya perintahkan agar pertama, prajurit TNI di masa depan harus memiliki kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri.

Kedua, prajurit TNI tidak boleh lagi terjebak dalam ego matra. TNI harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga seperti Polri, BNPT, BNPB, dan Bakamla. Ketiga, prajurit TNI wajib menjaga kemanunggalan TNI bersama rakyat melalui Operasi Bhakti dan program Tentara Manunggal Membangun Desa.

Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pejabat-pejabat dan perwira tinggi utama yang telah membantu periode kepemimpinan Presiden tahun 2014-2019.

Terima kasih kepada Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla; kepada Menkopolhukam Bapak Tedjo Edhy Purdijatno, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, dan Bapak Wiranto; kepada Menteri Pertahanan Bapak Ryamizard Ryacudu; kepada Panglima TNI Bapak Moeldoko, Bapak Gatot Nurmantyo, dan Bapak Hadi Tjahjanto; kepada KASAD Bapak Mulyono dan Bapak Andika Perkasa; kepada KASAL Bapak Ade Supandi dan Bapak Siwi Sukma Aji; serta kepada KASAU Bapak Ida Bagus Putu Dunia, Bapak Agus Supriatna, dan Bapak Yuyu Sutisna.

Kontribusi Bapak-bapak beserta semua jajaran prajurit TNI, sungguh sangat berarti bagi perjalanan negeri ini. Telah menjadi bhayangkari bangsa dan negara dalam menegakkan NKRI serta mengawal kemajuan Indonesia tercinta.

Dirgahayu TNI!
Teruslah menjadi tentara profesional!
Dan teruslah menjadi kebanggaan rakyat!

Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.(ins/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Undang Tokoh Lintas Agama Bahas Situasi Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah  tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/09/2019). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan tujuh tokoh lintas agama berdiskusi mengenai berbagai hal yang menyangkut situasi bangsa Indonesia.

Ketujuh tokoh lintas agama tersebut adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua PWM D.I. Yogyakarta Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Henriette Tabita Lebang.

Selain itu hadir juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi Santoso Tanuwibowo, serta Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya.

Sekjen PBNU Helmy Faishal menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait kondisi bangsa saat ini. Pertama, tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.

“Presiden tadi menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Sekaligus kami selaku civil society juga telah melakukan upaya-upaya seperti penyiapan safe house, pemberian masker kepada masyarakat, dan juga bersama-sama kita juga ikut memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah,” ujar Helmy.

Kedua, mengenai perkembangan Papua yang terakhir. Menurut Helmy, para tokoh lintas agama berkomitmen untuk terus membangun dialog bersama warga dan masyarakat.

“Bahwa masih ada memang kesenjangan yang harus terus menerus oleh pemerintah dilakukan upaya-upaya peningkatan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Tentu itu menjadi komitmen kita bersama,” katanya.

Terakhir, mengenai perkembangan demonstrasi gerakan mahasiswa di sejumlah daerah. Terkait hal tersebut, para tokoh lintas agama mengapresiasi kemurnian aksi yang dilakukan para mahasiswa yang dinilai sebagai agen perubahan.

“Kami juga berharap agar gerakan mahasiswa ini betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut,” jelasnya.

“Intinya adalah kami para tokoh lintas agama ini bersama-sama mendoakan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, tetap beradab, dengan nilai luhur bangsa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang disebut sebagai budaya sopan santun, saling menghormati, budaya saling menghargai yang tentu kalau kita lihat di sejumlah kalangan ini mengalami krisis,” tandasnya.(DBPers/red)