Categories
Nasional Ragam

Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan adalah Kunci Kemajuan Suatu Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Keberhasilan sebuah negara dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerima dan mengelola kemajemukan. Semakin masyarakat dapat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi yang mengarah pada kemajuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peresmian pembukaan Forum Titik Temu “Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan” di Hotel Double Tree Hilton, Jakarta, Rabu (18/09/2019).

“Kemajemukan itu adalah sebuah kebutuhan karena kemajemukan akan membuat kita menjadi kaya imajinasi untuk berinovasi. Kemajemukan membuat kita akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan kemajemukan itu akan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari sebuah kemajuan ekonomi,” kata Presiden.

Pada dasarnya, kemajemukan dan kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan keterbukaan menjadi kunci bagi lompatan kemajuan. Presiden mengatakan, banyak contoh negara yang bertransformasi menjadi negara maju dengan kemajemukan tersebut, salah satunya Persatuan Emirat Arab (PEA).

Menurut Presiden, Indonesia bisa mengambil contoh dari Persatuan Emirat Arab (PEA) yang berhasil melompat menjadi sebuah negara maju karena sikap terbuka dan kemampuannya mengelola perbedaan.

“Empat puluh tahun yang lalu Uni Emirat Arab (PEA) merupakan negara yang tertinggal. Tingkat melek hurufnya rendah, budaya pendidikannya tertutup dan tradisional. Namun, Uni Emirat Arab sekarang menjadi negara yang sangat makmur dan maju,” paparnya.

PEA diketahui juga tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia namun dapat tumbuh menjadi negara maju dan modern. Saat bertemu dengan Syekh Mohamed (Putra Mahkota Abu Dhabi), Presiden Jokowi mencoba mencari tahu rahasia kemajuan negara tersebut.

“Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah keterbukaan dan toleransi. Dan itu saya dapatkan langsung dari beliau, Syekh Mohamed. Bahkan tahun ini di sana menyebut sebagai Tahun Toleransi,” tuturnya.

Kepala Negara menjelaskan, keterbukaan dan toleransi tersebut misalnya bisa terlihat dari keberanian mereka mengundang talenta-talenta besar dunia untuk menjadi pucuk pimpinan perusahaan dan tenaga ahli di negaranya, yang kemudian pada saatnya secara bertahap digantikan oleh warga asli PEA. Tak hanya itu, mereka juga berani mengundang puluhan rektor, dosen, dan guru-guru hebat dari perguruan tinggi dunia.

“Dengan kata lain, isu kemajemukan bukan semata-mata isu sosial atau politik. Penerimaan terhadap kemajemukan juga menjadi isu pembangunan ekonomi. Tanpa adanya penerimaan terhadap kemajemukan, tanpa adanya penerimaan terhadap anggota warga dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang tertutup dan tidak berkembang,” ucap Presiden.

Kepala Negara sendiri mensyukuri bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara terlahir dengan kemajemukan sejak awal berdirinya. Meski berbeda-beda, sambungnya, bangsa Indonesia memiliki semangat untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.

“Marilah kita kembalikan lagi kepada semangat berdirinya negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mampu mengelola kemajemukan di internal bangsa kita, yang bisa menjadi teladan, menjadi panutan dunia dalam merawat toleransi dan persatuan, dan juga berani terbuka untuk kemajuan bangsa,” tandasnya.

Untuk diketahui, Forum Titik Temu merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang berorientasi pada gerakan kultural, yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, dan Maarif Institute. Acara ini digelar sebagai penegasan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dan berjalan beriringan dengan berpedoman pada Pancasila.(DBPers/erl/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi: Pemilihan Pimpinan KPK yang Baru adalah Kewenangan DPR RI

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemilihan 5 (lima) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, merupakan kewenangan DPR RI. Mereka itu juga sebelumnya telah lolos dari Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk pemerintah.

“Itu sudah lolos Pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan dalam konferensi pers terkait Revisi Undang-Undang KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (13/09/2019) pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi keputusan Komisi III DPR RI yang sudah memilih lima pimpinan baru KPK, Kamis (12/09) malam.

Kelima pimpinan baru KPK yang dipilih oleh Komisi III DPR RI yakni: 1. Firli Bahuri (Ketua); 2. Alexander Marwata (wakil ketua); 3. Nurul Ghufron (wakil ketua); 4. Nawawi Pamolangi (wakil ketua); dan 5. Lili Pintauli Siregar (wakil ketua).

Hak Pribadi

Sementara terkait pengunduran diri salah seorang pimpinan KPK saat ini, Saut Situmorang, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa itu adalah hak pribadi seseorang.

“Ya itu hak setiap orang, untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi menampik terkait dengan keinginan beberapa pimpinan KPK yang mengaku kesulitan menemuinya.

“Wong yang bertemu saya itu banyak dan gampang. Tokoh-tokoh kemarin yang berkaitan dengan RUU KPK itu sudah bertemu, banyak juga, mudah, gampang. Lewat saja Mensesneg, kalau sudah tentu saja akan diatur waktunya,” pungkas Presiden Jokowi.(hum/red)

Categories
Nasional Polhukam

DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Periode 2019-2023

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si., sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jum’at (13/9/2019) dini hari.

“Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuj menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri,” ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dalam rapat pleno tersebut.

Sebelumnya, pemilihan lima calon pimpinan dilakukan melalui mekanisme voting setelah tahap uji kepatutan dan kelayakan di ruang Komisi III.

Sebanyak 56 anggota Komisi III yang mewakili seluruh fraksi ikut memberikan hak suaranya.

Masing-masing anggota dewan memilih dengan cara melingkari 5 nama dari 10 capim. Kemudian dilanjutkan dengan mekanisme voting untuk memilih ketua KPK.

Berikut jumlah suara voting kelima capim KPK terpilih adalah

1. Nawawi Pomolango, jumlah suara 50
2. Lili Pintouli Siregar, jumlah suara 44
3. Nurul Ghufron, jumlah suara 51
4. Alexander Marwata, jumlah suara 53
5. Firli Bahuri, jumlah suara 56

Uji Kelayakan dan Kepatuhan Capim KPK

Saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Firli Bahuri menyoroti soal pencegahan korupsi. Selain itu, juga ingin mengawal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Sejumlah hal dipaparkan Firli dalam fit and proper test. Selagi dia menjelaskan visi-misinya, layar yang berada di belakang Firli menampilkan poin-poin yang sedang dijelaskan.

“Kita ingin dalam rangka melakukan pencegahan kita ingin membangun generasi berkarakter. Kita juga akan bekerja sama dengan anggota Dewan, partai politik,” kata Firli dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Firli juga menjelaskan strateginya dalam memberantas korupsi.

“Kami akan fokus kepada pelaksanaan good government, clean governance,” cetus Firli.

Selain itu, Irjen Firli Bahuri mengatakan pengembalian kerugian negara (asset recovery) juga bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan barang sitaan dari perkara korupsi sebagai asset recovery.

“Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara, berupa penyitaan aset dari hasil korupsi dan tentu kita gunakan untuk aset recovery,” kata Firli.

Firli menilai penindakan tindak pidana korupsi tidak sekadar menghukum dan memenjarakan orang, tapi juga harus memperhatikan pengembalian kerugian negara.

“Karena sesungguhnya penegakan hukum tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang, memasukkan orang dalam penjara. Tapi hal yang paling penting bagaimana kita bisa mengurangi kerugian negara, kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara. Itu hal yang paling penting,” ucapnya.

Untuk itu, dia memiliki program untuk memperkuat implementasi dan regulasi. Sebab, ia mengaku prihatin banyak orang ditahan karena OTT tapi belum maksimal dalam mengembalikan kerugian negara.

“Ketiga, memperkuat implementasi, regulasi. Kita banyak orang ketahan OTT, mohon maaf karena OTT banyak sekali, saya sedih sekali. Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara,” ucapnya seperti dilansir detikcom.(red)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi Bakal Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09/2019).

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh Papua menyampaikan usulan dan aspirasi mereka langsung kepada Presiden.

Kepala Negara yang telah mengunjungi daerah-daerah di Papua sebanyak 12 kali ini, menanggapi beberapa aspirasi yang sebagian besar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Tadi yang disampaikan oleh Pak Abisai Rollo mengenai pembangunan SDM itu betul. Sangat diperlukan yang namanya pembangunan SDM karena SDM ini menjadi kunci,” ujar Presiden.

Abisai Rollo, seorang tokoh masyarakat Papua yang mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah aspirasi, berharap kepada pemerintah untuk mendorong generasi muda Papua agar dapat menempuh pendidikan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri yang lebih baik sehingga nantinya mampu memberikan bakti lebih bagi pembangunan negara.

“Bapak Jokowi sebagai sobat kami di Papua, kami sangat berharap dengan keserasian investasi di bidang SDM ini maka stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami. Generasi muda kami memiliki masa depan dan mereka tidak pernah melupakan sejarah bangsa yang besar ini,” ucap Abisai.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan respons dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar tenaga-tenaga muda Papua dapat diserap oleh BUMN-BUMN serta perusahaan lainnya.

“Siang hari ini saya mau buka (lapangan kerja), ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa. Kalau lewat prosedur nanti kelamaan. Jadi kewenangan saya, saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari Tanah Papua,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan bahwa dirinya, dalam tahap pertama, akan mengalokasikan kesempatan kerja bagi 1.000 sarjana muda Papua. Menurutnya, dalam sejumlah kunjungan ke luar negeri, Presiden beberapa kali bertemu dengan para mahasiswa asal Papua yang memiliki kualitas kemampuannya tak diragukan.

“Saya bangga, waktu saya ke California di Amerika, saya bertemu mungkin dengan 12 mahasiswa kita yang dari Papua. Bukan pintar-pintar, (tapi) sangat pintar-pintar. Waktu saya ke New Zealand juga ketemu dengan lebih dari 10 mahasiswa dari Tanah Papua. Saya lihat juga pintar-pintar semuanya,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para ASN Papua untuk dapat berkontribusi lebih bagi pembangunan dengan menempatkan putra-putri Papua di tingkatan eselon sejumlah kementerian dan lembaga negara.

“Mengenai masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain termasuk mulai kita atur di eselon 1, eselon 2, dan eselon 3,” ujarnya.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Wapres JK: Terima Kasih Atas Dukungan Internasional dalam Penanggulangan Bencana

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih atas dukungan internasional dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Asia Pasifik begitu luas dan kita dapat saling berbagi pengalaman, banyak pengalaman bencana di Indonesia bagaimana membentuk mitigasi, persiapan dalam bencana dan sebagainya. Ada gunung berapi, gempa bumi, angin topan, dan sebagainya yang sama dengan bencana di negara lain. “Bencana sebabnya ada dua, karena alam dan karena ulah manusia” kata Wapres saat membuka acara Asia Pacific Regional Conference on Localisation of Aid di ruangan Dr. Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB (27/08/2019).

Bencana memberikan dampak dan banyak pelajaran, “Contohnya kearifan lokal seperti di Simeleu, kearifan lokal yang berhasil ketika ada gempa, masyarakat langsung lari ke dataran tinggi” ucap Jusuf Kalla. Wapres juga berpesan BNPB mempunyai kantor-kantor di provinsi dan kabupaten kota seperti halnya di BPBD, agar masalah bencana dapat teroganisir lebih baik dari sebelumnya.

Saat bencana gempabumi dan tsunami Aceh, tahun 2004 silam. Ada 55 negara yang membuka bantuan pada musibah bencana saat gempa dan tsunami Aceh. Namun ini jadi pelajaran untuk Indonesia kedepannya, tidak semua bencana terbuka untuk semua dunia internasional. Setelah sekian lama baru dibuka kembali untuk bantuan internasonal seperti halnya bencana gempabumi tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, tahun 2018.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan kita mengetahui wilayah ASEAN adalah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana di dunia. Lebih dari satu dekade sejak tsunami tahun 2004, tren bencana menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas. Itu menjadi lebih menantang dengan ditemukannya garis patahan baru, yang pada 2010 hanya ada 81 garis patahan yang teridentifikasi dan pada 2016 jumlahnya meningkat menjadi 295 garis patahan. BNPB sedang melakukan formulasi baru, agar setiap warga negara berkesempatan berlatih dan menerima pengetahun bencana. “Sehingga masyarakat Indonesia semuanya dapat selamat dalam ancaman bencana. Sehingga mendapatkan gambaran dan solusi dari ancaman bencana yang akan terjadi dan menjadi masyarakat tangguh” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Pemerintah Swiss untuk Indonesia, Michael Cottier menyampaikan stakeholders lokal merupakan kunci penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, namun lokalisasi di lapangan membutuhkan pendekatan gabungan. “Oleh karena itu, acara ini diharapkan menjadi wadah bagi kita untuk berbagi praktik baik dan mendiskusikan isu-isu lokalisasi yang berfokus pada level praktis” katanya.

Direktur Eksekutif AHA Centre, Adelina Kamal menjelaskan AHA Centre sebagai lembaga resmi yang mengkoordinasikan bantuan saat bencana di ASEAN. Setiap tahun melakukan project baru. ” Dalam konferensi ini, kita tidak hanya menerima masukan dari negara lain tetapi juga dapat sharing dengan negara lain mengenai bencana yang ada di negara masing-masing” ucapnya.

Acara ini akan berlangsung selama dua hari, 27-28 Agustus 2019 di ruang serbaguna Dr. Sutopo Purwo Nugroho. Materi diskusi yang disampaikan poinnya adalah pengembangan kapasitas dan penguatan, kemitraan, pendanaan, koordinasi dan masalah gender pada sisi kemanusiaan. Selain itu, hari kedua besok (28/8) akan membahasa tentang penanganan bencana di Palu, Sulawesi Tengah.(hum/red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Tetapkan Dua Kabupaten di Kaltim Ini Jadi Lokasi Ibukota Negara yang Baru

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019).

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden Jokowi, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Presiden.

Presiden Jokowi memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden Jokowi.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bamban Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi di HUT RI ke-74

Koran Jurnal, Jakarta – Mengenakan pakaian adat Klungkung Bali, Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur memimpin Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/08/2019).

Yang berbeda pada upacara kali ini, tepat pukul 10.00 WIB Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Mufidah Jusuf Kalla memasuki lapangan upacara dengan menaiki mobil Kepresidenan Indonesia-1.

Upacara dimulai dengan dentuman meriam sebanyak tujuh belas kali. Kolonel Laut (P) Hariyo Poernomo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Strategi Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) bertindak sebagai komandan upacara.

Sementara itu, Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas untuk mengibarkan bendera Merah Putih adalah Tim Merah. Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi yang merupakan perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih.

Yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Rafi Ahmad Falah sebagai Komandan Kelompok 8 yang mewakili Provinsi Banten, Rayhan Alfaro Ferdinand Siregar sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi DKI Jakarta, dan Rangga Wirabrata Mahardika sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Jawa Barat.

Paskibraka 2019 yang anggotanya berasal dari perwakilan masing-masing provinsi di Indonesia sebelumnya telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 15 Agustus 2019, di Istana Negara. Sebanyak 68 pemuda telah mengucapkan Ikrar Putra Indonesia dan siap untuk menjalankan tugasnya pagi ini.

Upacara peringatan HUT Ke-74 Republik Indonesia ini dihadiri pula oleh Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja lainnya. (DBPers/red)

Categories
Nasional Pendidikan

RAPBN 2020, Pemerintah Sediakan 818 Ribu KIP Kuliah dan Inisiasi Kartu Pra Kerja

Koran Jurnal, Jakarta – Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara, atau sebesar Rp505,8 triliun, meningkat 29,6% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 sekitar Rp390,3 triliun.

“Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jum’at (16/08/2019).

Presiden menjelaskan, di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah, lanjut Presiden, juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.

Selain itu, kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, menurut Presiden Jokowi, Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.

Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, lanjut Presiden Jokowi, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.

“Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan  pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi,” ucap Presiden Jokowi.

Beasiswa KIP-Kuliah ini, lanjut Presiden, juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.

Sementara Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak- anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Presiden Jokowi menyampaikan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja.

“Mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat,” ujar Presiden Jokowi.

Kesehatan

Menyinggung mengenai anggaran kesehatan, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009, sejak tahun 2016 Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara.

“Pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, pada tahun 2020, pemerintah terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Penguatan program promotif dan preventif, lanjut Presiden, juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular. Sementara konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota.

“Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total,” tegas Presiden Jokowi.

Ditambahkan Presiden, pada tahun 2020, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

Dengan kartu sembako, lanjut Presiden, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp1,32 juta per keluarga per tahun.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Jelang Upacara Peringatan HUT RI ke 74, Presiden Jokowi Kukuhkan 68 Anggota Paskibraka

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari 34 provinsi yang akan bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/08/2019).

Prosesi pengukuhan anggota paskibraka yang akan mengemban tugas mengibarkan sang saka Merah Putih diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengantar pengukuhan calon anggota Paskibraka oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Ni’am Sholeh.

Pengukuhan ditandai dengan pengucapan ikrar. Di hadapan sang Merah Putih dan Presiden Republik Indonesia, seluruh calon anggota paskibraka menyatakan kesediaannya dikukuhkan.

Ikrar yang diucapkan, adalah sebagai berikut:

Kami pemuda Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Kami pemuda Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia,

Kami pemuda Indonesia berbangsa satu , bangsa Indonesia,

Kami pemuda Indonesia bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kami pemuda Indonesia menjaga ideologi negara, ideologi Pancasila,

Kami pemuda Indonesia selalu taat kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,

Kami pemuda Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia,

Kami pemuda Indonesia bersatu dalam perbedaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Eka,

Kami pemuda Indonesia berkomitmen mewujudkan masyarakat adil dan makmur dibawah rida dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

“Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan Saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2019. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” ucap Presiden Jokowi dalam pernyataan pengukuhan.

Upacara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan diikuti oleh tamu undangan lain.

Hadir dalam upacara pengukuhan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian.

Berikut daftar nama-nama Paskibraka secara lengkap, yang dikukuhkan menjadi anggota Paskibraka 2019:

1. M. Faris Abqari (Aceh)
2. Indrian Puspita Rahmadhani (Aceh)
3. Arya Juna Fathan (Sumatra Utara)
4. Sylvia Kartika Putri (Sumatra Utara)
5. Roni Kurniawan (Sumatra Barat)
6. Ratih Biguna Lenadtri (Sumatra Barat)
7. Muhamat Asraf (Riau)
8. Tri Setya Negara Putri (Riau)
9. Muhammad Pazi (Kepulauan Riau)
10. Wiwik Yulianti (Kepulauan Riau)
11. Gusnadi (Jambi)
12. Suci Ayuni (Jambi)
13. Dimas Triyono Putra (Sumatra Selatan)
14. Dini Damayanti (Sumatra Selatan)
15. Catarino Jorge Fernandes (Bangka Belitung)
16. Annisa Hurul Aini (Bangka Belitung)
17. Sudrajat Prawijaya (Bengkulu)
18. Aisyah Rahmawati (Bengkulu)
19. Bagas Satria Wijaya (Lampung)
20. Marluna Fitri Dwiana (Lampung)
21. Rayhan Alfaro Ferdinand Siregar (DKI Jakarta)
22. Rachel Emmanuel Miranda Putong (DKI Jakarta)
23. Rangga Wirabrata Mahardika (Jawa Barat)
24. Fara El Diba (Jawa Barat)
25. Rafi Ahmad Falah (Banten)
26. Adilah Hana Khotimah (Banten)
27. Muhammad Fany Nur Wibowo (Jawa Tengah)
28. Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi (Jawa Tengah)
29. Muhammad Ma’ruf (DI Yogyakarta)
30. Galuh Kumala Hapsari (DI Yogyakarta)
31. Mochammad Devano Faris Estiawan (Jawa Timur)
32. Dhea Lukita Andriana (Jawa Timur)
33. I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata (Bali)
34. I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastara (Bali)
35. Muhammad Adzan (Nusa Tenggara Barat)
36. Shelly Melsyan Silva (Nusa Tenggara Barat)
37. Noval Ramadhan Mandaka (Nusa Tenggara Timur)
38. Cecilia Cortereal Martins (Nusa Tenggara Timur)
39. Fahmi Nur Deskaruniawan (Kalimantan Utara)
40. Cut Putri Widya Utami (Kalimantan Utara)
41. Wirendi Angga Rahmawan (Kalimantan Barat)
42. Thalia Putri Andriani (Kalimantan Barat)
43. Zaini Fahmi (Kalimantan Tengah)
44. Ivana Maria Suilyn Tangkere (Kalimantan Tengah)
45. Muhammad Asri Maulana (Kalimantan Selatan)
46. Gusti Putri Dayana Sifa Dalpa (Kalimantan Selatan)
47. Yudho Krisnahadi (Kalimantan Timur)
48. Arina Qanita (Kalimantan Timur)
49. Alim Arsad (Sulawesi Utara)
50. Eugenia Agatha Rondonuwu (Sulawesi Utara)
51. Wisko Pralistra (Sulawesi Barat)
52. Iin Wandani S (Sulawesi Barat)
53. Rafli Mohammad M. Tahir (Sulawesi Tengah)
54. Afifa Anggraini Canon (Sulawesi Tengah)
55. Muhammad Arief Wijaya (Sulawesi Tenggara)
56. Lestari Puspita Sari (Sulawesi Tenggara)
57. Kasatria Jaya Saputra (Sulawesi Selatan)
58. Ulfiatussaah (Sulawesi Selatan)
59. Mohammad Rizki Alfuandi Hunta (Gorontalo)
60. Noviati Wulandari Saleh (Gorontalo)
61. Murex Jackson Sahetapy (Maluku)
62. Nanda Afifa Rahmad (Maluku)
63. Syuhal Juliyantho Tilaar (Maluku Utara)
64. Welna Lahengko (Maluku Utara)
65. Menno Asyopan Waray Karubaba (Papua Barat)
66. Uriani Vanesta Kubiari (Papua Barat)
67. Carolus Keagop Kateyau (Papua)
68. Denollati Nonce Kawa Pararem (Papua).
(DBPers/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 12 Duta Besar Negara Sahabat

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat baik yang berkedudukan di dalam maupun luar Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (07/08/2019) sekira pukul 09.00 WIB.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 orang di antaranya berkedudukan di Jakarta, sementara 2 orang lainnya berkedudukan di luar Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para duta besar tersebut di Indonesia. Adapun keduabelas duta besar negara sahabat yang diterima Presiden Joko Widodo ialah:
1. Mahmut Erol Kiliç, Duta Besar LBBP Republik Turki untuk Republik Indonesia;

2. Jonathan Edward Austin, Duta Besar LBBP Selandia Baru untuk Republik Indonesia;

3. Nebojša Koharović, Duta Besar LBBP Republik Kroasia untuk Republik Indonesia;

4. Zainal Abidin bin Bakar, Duta Besar LBBP Malaysia untuk Republik Indonesia;

5. Owen John Jenkins, Duta Besar LBBP Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara untuk Republik Indonesia;

6. Yasoja Gunasakera, Duta Besar LBBP Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;

7. Petar Dimitrov Andonov, Duta Besar LBBP Republik Bulgaria untuk Republik Indonesia;

8. Daniyar Sarekenov, Duta Besar LBBP Republik Kazakhstan untuk Republik Indonesia;

9. Faizullah Zaki, Duta Besar LBBP Republik Islam Afghanistan untuk Republik Indonesia;

10. Belmiro José Malate, Duta Besar LBBP Republik Mozambique untuk Republik Indonesia;

11. Mlondi Solomon Dlamini, Duta Besar LBBP Kerajaan Eswatini, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia;

12. Kasse, Duta Besar LBBP Republik Mali, berkedudukan di New Delhi, India.

Penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat tersebut dimulai dengan seremonial upacara penyambutan di halaman depan Istana Merdeka. Satu per satu lagu kebangsaan negara sahabat diperdengarkan secara bergantian.

Selanjutnya, secara bertahap para duta besar menuju ruang tunggu Istana Merdeka untuk mengisi buku tamu sebelum menuju ruang kredensial dan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo. Acara dilanjutkan dengan veranda talk antara Presiden Jokowi dan para duta besar tersebut. Veranda talk yang dilakukan bersama dengan duta besar negara sahabat tersebut menandakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalin persahabatan antara kedua negara.

Dalam acara penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar negara sahabat kali ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(DBPers/red)