Category: Polhukam

Categories
Ekonomi Megapolitan Polhukam

Sam Aliano Kecam Penjualan Aset Negara oleh Menteri BUMN

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Calon Alternatif Presiden RI yang akan maju pada Pilpres 2019, Sam Aliano semakin gencar mengkritisi kondisi dan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Setelah melancarkan aksi protes ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait politik uang, kini target Sam Aliano menyasar ke salah satu perusahaan BUMN yakni Pertamina.

Sam Aliano bersama para relawannya mendatangi kantor Pusat Pertamina, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (27/07/2018). Hal itu dilakukan untuk memberi dukungan agar Pertamina tetap menjaga aset negara.

Dengan bersama relawannya membentangkan spanduk penolakan penjualan aset negara, Sam Aliano mengecam tindakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menandatangani surat penjualan sebagian aset Pertamina.

Terbitnya surat keputusan pada Jum’at (29/06/2018) yang berjudul Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Keuangan PT Pertamina, membuat Sam Aliano mengungkapkan keprihatinannya terhadap aset negara.

Pertagas merupakan anak perusahaan Pertamina, 100% milik negara dan akan dijual ke Perusahaan Gas Negara yang 44% dikuasai oleh swasta asing.

“Kan seharusnya Kementerian BUMN nasionalisasi aset negara untuk kembali kepada rakyat dan negara, bukan malah jual kepada asing, ini keterlaluan dan sangat berbahaya karena energi adalah harta negara yang tidak boleh dijual. Jika aset negara ini terus dijual maka negara ini akan jadi termiskin di dunia bahkan akan jadi negara fatal karena ditambah adanya banyak hutang,” ujar Sam Aliano yang dikutip media wartakota.

Menurut Sam Aliano, hasil pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) selaiknya bukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, pasokan dana tersebut harus digunakan untuk mengelola kekayaan negara terutama sektor energi dan pertambangan seperti ladang minyak dan tambang emas Freeport.

Ditegaskannya, investasi di bidang energi dan pertambangan akan mampu menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada berinvestasi di bidang infrastruktur.

“Apa lagi negara ada banyak hutang, jadi energi adalah satu satunya aset yang sangat mudah bisa menutupi utang negara. Infrastuktur boleh di saat ekonomi negara normal dan negara memiliki stok uang sendiri bukan pinjaman, dan saya harap tidak ada lagi pinjaman IMF,” kata Sam Aliano.

Bahkan Sam Aliano juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno agar bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengannya.

“Ibu Rini Soemarno agar sadar lah dan faham bahwa energi adalah kekuatan negara karena ekonomi rakyat dan hidup semua akan bergantung dari energi,” tukasnya.(ton/hd/wk)

 

Categories
Hukum Megapolitan

Korban Dugaan Malpraktek Bersama Kuasa Hukum Hotman Paris Hutapea Temui Kadis Kesehatan DKI Jakarta

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Korban dugaan malpraktek, Selfy didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea dan tim mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/07/2018).

Kedatangan mereka adalah untuk mengadukan dokter Rumah Sakit Grha Kedoya kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terkait pelayanan seorang dokter yang diduga melakukan kesalahan prosedur atau praktik medis terhadap pasien.

Ditemani kuasa hukumnya, korban langsung melakukan pengaduan di lantai 4 dan bertemu langsung dengan Kepala Dinkes DKI Jakarta, Khafifah Any.

Usai melakukan pengaduan dan sekaligus pembicaraan secara tertutup sekitar 30 menit, Kepala Dinkes DKI Khafifah Any, Selfy dan Hotman bersama jajaran dokter dan Kepala Dinkes DKI turun ke lantai dasar untuk memberikan keterangan pers atas permasalahan tersebut kepada para wartawan.

“Ini dia Selfy yang dua indung telurnya diambil di RS Grha Kedoya tanpa sepengetahuan dia. Hari ini kami sudah menghadap Ibu (Khafifah) Any selaku kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk membuat pengaduan,” kata Hotman.

Hotman menjelaskan, kronologi bagaimana Selfy awalnya mengeluh sakit di bagian perut sampingnya, dan memeriksakan diri ke RS Grha Kedoya pada 20 April 2015 silam. Usai di USG, dia pun dinyatakan memiliki kista dan disarankan untuk langsung menjalani operasi pengangkatan pada tanggal 21 April 2015.

“Kemudian dia dibius total, tidak dikasih tahu apa yang sudah dioperasi. Sesudah empat hari dan setiap hari dia ketemu dokternya, tidak dikasih tahu bahwa indung telurnya sudah diambil,” ujar Hotman.

Pada kesempatan yang sama, Khafifah mengatakan, pihaknya sudah mendengar langsung kesaksian korban dan juga sudah menerima berkas-berkasnya. Pemanggilan pihak Rumah Sakit Grha Kedoya dan dokter-dokter yang terlibat akan segera dilakukan.

“Ya, saya tadi sudah terima berkas-berkasnya. Saya akan pelajari dulu, dan nanti kita akan panggil yang terkait, nanti akan kita sampaikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Hotman Paris Hutapea yang juga didampingi organisasi masyarakat (ormas) PUAN (Perempuan Amanat Nasional) berharap permasalahan ini segera dituntaskan.

“Kita ingin dokter bisa memberikan keterangan bersama sama dihadapan ibu kepala dinas kesehatan. Jadi kita bisa dengar langsung,” ujar Hotman.(ton)

Categories
Hukum Megapolitan

Laporan Sudah 100 Hari, Korban Pengeroyokan Pademangan Tuntut Keadilan dan Kepastian Hukum

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Wiga Pril Wanifa, korban pengeroyokan dan penganiayaan di Pademangan, Jakarta Utara pada 16 April yang lalu menuntut keadilan dan kepastian hukum.

Istri korban sudah melaporkan kasus pengeroyokan itu keesokan hari pasca-kejadian ke Polsek Pademangan 17 April 2018 lalu. Laporan tersebut diterima dengan Polisi dengan Nomor : LP/235/IV/2018/Sek.Pdm.

Menurut pengakuan Wiga, la dikeroyok.
Penganiayaan terhadap dirinya itu dilakukan pada pukul 21.00 WIB.

“Akibat pengeroyokan tersebut saya mendapatkan Iuka yang sangat serius, keadaan kritis dan mengalami pendarahan yang cukup hebat karena dianiaya, dipukul, ditendang dan diinjak-injak oleh para pelaku,” kata Wiga dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu (25/07/2018).

“Sehingga menimbulkan Iuka didagu sebelah kiri, akibat pukulan piring, Iuka dibagian pipi sebelah kanan dan Iuka pada bahu sebelah kanan serta pinggang bagian belakang yang apabila tidak dilakukan pertolongan medis secepatnya oleh Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pademangan mungkin nyawa saya tidak bisa terselamatkan,” lanjutnya.

Sejauh ini, kata Wiga, penyidik sudah memanggil saksi dan terlapor. Mereka antara lain; OMR (oknum ketua RW 12 pademangan). RK, SP, R, dan BRL. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke dua, Nomor.B/316/V/2018/Sek.Pdm.

Namun hampir 100 hari setelah laporan tersebut, dirinya belum mendapat pemberitahuan apakah dua oknum anggota TNI aktif yang diduga ikut terlibat dalam pengeroyokan tersebut, yaitu: M dan T sudah direkomendasikan oleh pihak penyidik ke POMAD (Polisi Militer Angkatan Darat) atau belum.

la mempertanyakan apa yang menjadi dasar penyidik tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku pengeroyokan dan penyerangan.

“Sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan kepastian hukum kapan dilakukan penangkapan dan penahanan
terhadap para tersangka pengeroyokan,” ungkap Wiga. Malah justru para pelaku
masih melakukan aktifitas sehari-hari,”

Kuasa hukum korban, Handy, S.H berharap agar pihak Kepolisian dapat segera melakukan penangkapan dan penahanan
kepada para pelaku dan tersangka
pengeroyokan. Mengingat sudah hampir 100 hari para pelaku dan tersangka belum dilakukan penangkapan, karena UUD 1945 pasal 28D ayat (1) yaitu: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

“Semestinya tidak ada perlakuan khusus, setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan Hukum. Tidak ada pengecualian sesuai dengan azas, equality before the
law,” pungkasnya.(red)

Categories
Nasional Polhukam

Jokowi Sudah Kantongi Nama ‘Cawapres 2019’

Koranjurnal.co.id, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengantongi satu nama yang akan maju sebagai calon pendampingnya di Pilpres 2019 nanti. Usai santap malam bersama enam ketua umum partai politik koalisi Jokowi, satu dari empat nama bakal cawapres yang dikantongi pun telah diputuskan.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengaku, dalam pertemuan malam ini turut dibahas terkait koalisi partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Ia menyebutkan, partai koalisi pendukung Jokowi pun telah solid dan sepakat mengerucutkan satu nama cawapres pendamping Jokowi.

“Ini sudah diserahkan 100 persen ke Presiden ya soal nama cawapres, sudah mengerucut sudah ditangan Presiden. Tapi kita sudah solid ya koalisinya bulat, mengerucutnya tinggal satu nama ya,” kata Oso di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/07/2018) malam.

Menurut Oso, Jokowi pun akan menyampaikan nama calon pendampingnya pada pekan ini. Kendati demikian, ia enggan menyebut siapa calon yang telah dipilih tersebut.

“Mungkin akan disampaikan dalam satu minggu, saya nggak tau ya, jangan saya yang umumkan, ada tapi itu semua ditangan Presiden supaya nggaksimpang siur,” tambahnya.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy menambahkan, pertemuan yang diikuti enam ketum partai koalisi ini berlangsung sejak pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.30 WIB. Ia pun menyebut partai koalisi ini semakin solid untuk mengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Romi mengatakan keputusan penunjukan satu nama pendamping Jokowi inipun merupakan kesepakatan bulat dari partai koalisi. Terkait waktu pengumuman cawapres, partai koalisi pun menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Kendati demikian, ia mengatakan pengumuman kemungkinan tak akan dilakukan di hari pertama pendaftaran.

“Jadi mulai dari hari ini kita sudah akan bisa mendapatkan siapa yang akan bisa kita usung untuk jadi capres dan cawapres nanti,” ujar Romi.

“Ya sudah mengerucut ke satu nama dan seperti yang kita sampaikan kita tidak akan menyebutkan nama tersebut karena kita menyerahkan kepada Pak Jokowi,” tambahnya, seperti dilansir republika.co.id. (red)

Categories
Hukum Megapolitan

Diskorsing RS.Grha Kedoya, Tim Kuasa Hukum: Pemberhentian Kemitraan dr.Hardi Susanto Tidak Ada Hubungannya dengan Pasien

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Tim kuasa hukum dokter (dr) Hardi Susanto membantah kliennya melakukan malpraktik terhadap pasien berinisial S dan mengklarifikasi kaitannya dengan pemberhentian sementara kemitraan dengan Rumah Sakit Grha Kedoya (RS.GK), seperti dalam pemberitaan yang beredar di berbagai media massa nasional.

Bantahan dan klarifikasi tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum dr.Hardi Susanto kepada wartawan di salah satu restoran kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu sore  (21/07/2018).

“Pemutusan kerjasama kemitraan sementara yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus pasien S, sesuai isi pemutusan kerjasama kemitraan sementara yang dilatar belakangi adanya masalah internal di dalam RS.GK,” kata kuasa hukum dr.Hardi Susanto, Niru Anita Sagita S.H.

“Sementara ini sedang kami persiapkan langkah hukum terhadap hak-haknya, mengingat klien kami merupakan salah satu di antara pemegang saham rumah sakit,” tukasnya.

Sementara itu terkait dugaan malpraktek terhadap pasien S, Anita menegaskan bahwa tuduhan tidak mendasar pada kliennya (dr.Hardi Susanto) itu tidak benar. Karena, lanjut Anita, seluruh tindakan medis yang dilakukan terhadap setiap pasien dr.Hardi Susanto telah melalui dan sesuai prosedur yang benar (SOP).

“Pernyataan bahwa klien kami (dr.Hardi Susanto) tidak mendapatkan persetujuan atau inform consent (IC) dari pasien S dalam melakukan tindakan kedokteran adalah tidak benar,” jelasnya.

Dalam klasifikasi itu, Anita menerangkan, bahwa IC ditandatangani usai dr.Hardi menjelaskan jika hasil pemeriksaan USG disimpulkan terdapat tumor kistik besar, sehingga diperlukan penanganan medis berupa operasi. Dan saat itu, lanjut Anita, Hardi juga sudah menjelaskan risiko terburuk tindakan operasi yang akan dilakukan.

“Setelah itu pasien S dan kakaknya menandatangani inform consent atau persetujuan tindakan kedokteran, dengan saksi perawat,” kata Anita.

Lalu pada 21 April 2015 atau keesokan harinya, sambung Anita, operasi dilaksanakan dengan hasil ditemukan dua buah kista dengan ukuran sebelah kiri 16×12 cm, dan kanan 10 x 8 cm. Besoknya paska operasi, Hardi mengunjungi serta menjelaskan kondisi pasien yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium positif terjangkit kanker.

“Dokter Hardi Susanto melakukan visit atau kunjungan ke pasien S, dan menjelaskan tentang kondisi pasien, yang disaksikan satu perawat dan kakak pasien,” tuturnya.

Setelah hasil resmi pemeriksaan patologi anatomi (PA) keluar di hari kedua, Hardi menganjurkan S melakukan kemoterapi yang akan dirujuk kepada seorang dokter ahli onkologi di Jakarta. Lalu usai seminggu, S datang kepada Hardi untuk membuka balutan, dan menyampaikan dirinya akan melanjutkan pengobatan ke Singapura. Karenanya S meminta Hardi membuatkan rujukan ke salah satu rumah sakit di Singapura.

“Berdasarkan informasi yang disampaikan kakak pasien S selama di Singapura, bahwa dokter di Singapura telah melakukan konfirmasi pemeriksaan PA, disimpulkan S menderita kanker stadium III C, dan pasien telah menjalani kemoterapi di Singapura. Informasi ini diceritakan sendiri oleh kakak pasien S melalui email kepada dokter Hardi,” beber Anita.

Sementara melalui kuasa hukum, dr. Hardi Susanto menyampaikan simpati dan empatinya terhadap kesehatan saudari S.

“Kami juga harus memberikan klarifikasi yang sebenarnya agar seluruh masyarakat dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya/fakta yang sesungguhnya, menjunjung tinggi penegakan hukum terutama ‘Asas Praduga Tidak Bersalah’,” pungkasnya.(ton)

Categories
Megapolitan Polhukam

The Power of Emak-Emak Deklarasikan Dukung Rizal Ramli Capres 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Sekelompok ibu rumah tangga yang tergabung dalam gerakan #thepowerofemakemak menyatakan dukungannya kepada Rizal Ramli untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Deklarasi dukungan para ibu itu datang dari berbagai profesi yang berbeda. Mereka menilai mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mampu membawa perubahan, khususnya ekonomi Indonesia yang sejahtera dan pro emak-emak. Menurut mereka, Rizal Ramli memiliki rekam jejak yang bagus sebagai pejabat yang membela hak rakyat.

“Kami #thepowerofemakemak dengan ini mendeklarasikan dan memilih calon Presiden rakyat yang amanah yang akan menjalankan kebijakan ekonomi yang mensejahterakan rakyat, terutama berpihak pada kaum perempuan. Calon Presiden rakyat pilihan #thepowerofemakemak adalah Dr Rizal Ramli,” ujar Inge Mangundap, Ketua #thepowerofemakemak, di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (20/07/2018).

Gerakan #thepowerofemakemak melihat sosok Rizal Ramli dapat merubah sistem ekonomi menjadi berpihak kepada kaum perempuan (emak-emak).

“Kami ingin kebijakan ekonomi ya itu berpihak kepada perempuan,” tutur Inge.

Selain itu, sambung Inge, pihaknya tidak ingin memilih sosok yang selama ini hanya mencari pencitraan ke masyarakat.

“Dan saya kenapa pilih Pak Rizal Ramli, karena saya kenal baik benar beliau dan seperti yang pak Rizal bilang dia itu ngak suka KKN,” ujar Inge.

Pada kesempatan yang sama, Rizal Ramli mengatakan, keberadaan ibu-ibu sangatlah penting, sebab setengah dari penduduk Indonesia adalah perempuan.

Selain itu, sosok perempuan di mata Rizal Ramli memiliki loyalitas yang tinggi.

“Ngak plintat-plintut kalau laki dibujuk ini, dibujuk itu bisa geser pilihannya, kalau ibu-ibu itu loyal sekali dia jelas, pemimpin itu memang amanah ikhlas berprestasi dia akan pilih,” cetus Rizal.(ton/pk)

Categories
Megapolitan Polhukam

65 Elemen Relawan Jokowi Siap Menangkan Pilpres 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Sebanyak 65 elemen relawan Jokowi berencana akan menyelenggarakan Rapat Umum Relawan Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Sabtu 4 Agustus 2018 mendatang.

Tujuan rapat umum tersebut dilatarbelakangi oleh semangat Relawan untuk memenangkan Jokowi 2019-2024.

“Semangat ini hanya bisa direalisasikan apabila relawan bersatu, berjuang secara militan sehingga kemenangan pasti diraih. Maka tema kegiatan ini adalah ‘Bersatu Militan Menang’,” kata Victor Sirait, Ketua Panitia Rapat Umum Relawan Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (20/07/2018).

Semangat Relawan yang tetap menyala-nyala memenangkan Jokowi sejak 2014 dan supaya terus memimpin Indonesia hingga 2024, merupakan pengakuan/testimoni bahwa kinerja Jokowi pada periode pertama sungguh baik.

“Relawan adalah rakyat yang jujur, yang senantiasa bersatu dengan rakyat banyak di semua kalangan. Sehingga pengakuan/testimoni Relawan harus dimaknai sebagai harapan rakyat agar Jokowi kembali memimpin Indonesia hingga 2024,” ujarnya.

Menurut Viktor, tidak perlu kata atau kalimat canggih untuk menjelaskan keberhasilan Jokowi.

“Apa yang sudah mulai dirasakan rakyat, mulai dari embung, bendungan, perbaikan jaringan irigasi, kemudahan memperoleh pupuk, jalan tol dan infrastruktur lainnya, adalah realitas yang telah berbicara sendiri,” jelasnya.

Rapat umum yang akan dihadiri sedikitnya 50 ribu Relawan dari seluruh Indonesia ini bertujuan menyatukan visi yakni memenangkan kembali Joko Widodo menjadi Presiden RI periode 2019-2024.

Rapat Umum Relawan Jokowi diikuti sedikitnya 65 elemen Relawan Jokowi, seperti PIO Jokowi (Projo), Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Buruh Sahabat Jokowi, Aliansi Masyarakat Indonesia Hebat (Almisbat), Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), Solidaritas Merah Putih (Solmet), Masyarakat Peduli Pangan (Mapan), Galang Kemajuan (GK) Center, Sekber Jokowi Nusantara, Duta Jokowi, Jokowi Mania (Joman), Pos Raya dan banyak lagi.

Rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir untuk menerima hasil rapat tersebut, kemudian berpidato untuk memompa semangat Relawan.(ton)

Categories
Nasional Polhukam

Digelar Sederhana, Ketum PBB: Semoga Milad ke-20 Menjadi Babak Baru Menuju Kemenangan

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar hari jadi atau milad yang ke-20, bertempat di kantor DPP PBB, Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (17/07/2018).

Milad yang ke-20 ini digelar secara sederhana dengan pemotongan nasi kuning dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferry Afriansyah Noor dan segenap pimpinan, pengurus serta anggota Partai Bulan Bintang dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengucapkan selamat Milad yang ke-20. Ia berharap semoga eksistensi partai ini terus memberikan manfaat dan membawa pengaruh dalam kehidupan bernegara.

“Milad kali ini kita selenggarakan secara sederhana, tidak kita gelar meriah. Namun
yang paling penting adalah sejarah Partai Bulan Bintang ini yang lahir pada 17 Juli 1998,” ucapnya.

Tanggal 17 Juli, genap PBB berumur 20 tahun. Yusril mengatakan, umur mungkin belum begitu lama, namun ia meyakini perjalanan partai ini tetap konsisten sebagai salah satu partai Islam yang mewakili rakyat Indonesia.

“20 tahun usia sebuah partai, mungkin masih usia pendek. Dibandingkan dulu (partai) dengan gambar yang hampir sama seperti Masyumi. Sampai saat ini PBB tetap eksis dan konsisten,” ujarnya.

“Mudah-mudahan partai ini panjang umurnya, dan tetap konsisten menjalankan (marwah) partai dan mudah-mudahan terus membawa pengaruh dalam kehidupan bernegara ini,” harap Yusril.

“Memilih partai ini bukan seperti membeli kue, yang nga suka langsung ganti. Memilih partai adalah pilihan yang membutuhkan waktu cukup panjang. Jadi bagaimana kita mampu mempertahankan eksistensi partai ini,” jelasnya.

Dalam momen Milad yang ke-20 ini, Ketum Yusril mengajak seluruh kader dan pengurus partai tetap mempertahankan eksistensi partai dan terus konsisten untuk berjuang memenangkan kontestasi pemilihan umum 2019 mendatang.

“Semoga momen ini menjadi babak baru kemenangan partai bulan bintang,” pungkasnya.(ton)

Categories
Megapolitan Polhukam Ragam

Dukung Jokowi 2 Periode, Relawan JO-KO: Moeldoko Paling Ideal Cawapres

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Relawan JO-KO atau disingkat ‘Jokowi-Moeldoko’  menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk maju mencalonkan diri kembali sebagai Presiden RI.

“Kita dukung 100 persen Jokowi maju kembali di Pilpres 2019. Kinerja Jokowi sudah terbukti dan rakyat sudah menikmati, bukan saja dipusat, tapi pembangunan dirasakan juga dibeberapa daerah,” kata Ketua Relawan JO-KO, Alex Marantika saat memberikan alasannya mendukung Jokowi, di Jakarta, Selasa (17/07/2018).

Alex menuturkan bahwa, kerja Presiden Jokowi hingga saat ini memang masih dalam mewujudkan program Nawa Cita. Namun harus disadari, lanjut Alex, beliau (Presiden Jokowi) terus fokus bekerja sehingga kesejahteraan dan ekonomi rakyat Indonesia betul-betul merata dan ekonomi masyarakat tumbuh sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu, demi melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia, Alex merasa, kepemimpinan Presiden Jokowi masih dibutuhkan kelanjutannya.

Terkait calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi, menurut Alex, menentukan calon atau figur untuk mendampinginya sangat penting. Pasalnya saat ini, marak dari berbagai pihak mulai menentukan dukungan terhadap figur Capres dan Cawapres yang diusung, baik oleh komunitas, lembaga dan partai politik.

Berangkat dan menyikapi hal tersebut, Relawan JO-KO memilih untuk mendukung Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi selama 5 tahun kedepan.

“Pak Moeldoko paling Ideal. Dia (Moeldoko) adalah sosok yang cocok untuk mendampingi Jokowi di periode 2019-2024,” cetus Alex.

Sementara itu, Edo selaku salah satu pengurus Relawan JO-KO menuturkan, penentuan (Cawapres) mantan Panglima TNI di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, adalah merupakan keputusan bersama Relawan JO-KO.

“Ini adalah keputusan bulat kami untuk memilih bapak Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Pak Moeldoko sudah banyak orang tau track record nya, beliau selain seorang purnawirawan TNI, juga sosok yang kredibilitas, integritas dan nasionalisme tidak diragukan lagi. Kita yakin pak Moeldoko mewakili aspirasi rakyat Indonesia,” ujarnya.

Kepada wartawan, Edo mengungkapkan, Relawan JO-KO berencana akan melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat untuk menyatukan tekad dukungan terhadap pasangan ideal ini, Jokowi-Moeldoko.(red)

Categories
Hukum Megapolitan

Diduga Gelapkan Dana Bansos, Mensos Pecat Petugas Pendamping PKH Jakarta Utara

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham memecat langsung seorang berinisial EK, petugas pendamping PKH Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemecatan itu disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Wilayah Jakarta Utara, bertempat di GOR Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/07/2018).

Inisial EK diduga telah menyalahgunakan posisinya dan diduga telah menggelapkan dana bansos PKH sebesar Rp 95 juta.

“Kemensos telah memberhentikan oknum pendamping. Karena apa yang dilakukan saudara pendamping tersebut ada indikasi penggelapan, sehingga mengandung unsur pidana. Saya minta kepada Biro Hukum Kemensos dan bagian hukum Himbara untuk melaporkan dan diproses secara hukum. Kami memastikan bahwa seluruh penerima PKH dilakukan verifikasi data. Kami pastikan hak-haknya terpenuhi. Diharapkan minggu ini selesai,” ungkap Mensos.

Dana bansos (bantuan sosial) merupakan salah satu program pemerintah yang diberikan bagi warga masyarakat kurang mampu.

Sedikitnya ada 37 keluarga yang tinggal di wilayah Jakarta Utara, penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) menjadi korban penyalahgunaan bantuan sosial (bansos).

Mensos mengatakan bahwa penggelapan itu terungkap berawal dari pengaduan masyarakat ke contact center PKH bahwa ada KPM PKH tahun 2016 yang tidak lagi menjadi KPM PKH pada 2018.

Berdasarkan pengaduan masyarakat itu, kasus penggelapan dilaporkan oleh pendamping baru KPH Kelurahan Sunter bernama Jaya Yuliana ketika melakukan pendataan ulang pada Maret 2018.

Atas laporan tersebut, dibentuklah Tim Penangangan yang terdiri dari Dit. JSK, Himbara (BNI) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI untuk melakukan penelusuran di Kelurahan Sunter Jaya. Tim melakukan investigasi kepada KPM PKH yang menjadi korban penyalagunaan bantuan PKH oleh oknum pendamping PKH. KPM yang hadir berjumlah sekitar 10 orang untuk diminta kembali klarifikasi dan pernyataan terkait penyalagunaan bantuan PKH tersebut.

Dari hasil investigasi tersebut, KPM PKH menyatakan tidak memiliki KKS atau kartu ATM sehingga tidak pernah mengambil bantuan PKH.

“Dari hasil investigasi tersebut, ada tiga kesalahan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pertama, penyalahgunaan kewenangan sebagai pendamping. Kedua, ada pemalsuan data. Ketiga, kejahatan yang dilakukan secara sistem perbankan,” tukasnya.

“Tidak ada toleransi bagi yang menyelewengkan uang milik rakyat,” cetusnya.(ton)