Category: Polhukam

Categories
Hukum Megapolitan Polhukam

Kasus Politik Uang di Pilkada, Susno Duadji: Satu “Amplop” Saja, Itu Sudah Tindak Pidana

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji meyakini politik uang yang terjadi pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 merupakan murni pelanggaran hukum pidana dan bisa langsung diproses secara hukum.

“Polisi kan penegak hukum, jaksa penegak hukum, KPK penegak hukum, ada lagi Saber Pungli. Tak perlu menunggu dari panwas, satu lembar amplop pun itu sudah pidana,” ujar Susno Duadji dalam diskusi ‘Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018’ di kantor DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (10/07/2018).

Terkait adanya dugaan kecurangan politik uang yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Lahat, Susno Duadji pun mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran hukum.
Apalagi pasangan calon tersebut diduga kuat melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurutnya, Panwaslu Kabupaten Lahat pasif dalam menindaklanjuti laporan dugaan politik uang. Padahal bila menerima aduan, seharusnya panwaslu bergerak secara aktif untuk menemukan dugaan kecurangan pilkada.

Susno menambahkan, apabila kasus pelanggaran hukum itu terus diusut, maka politik uang bisa menjurus pada tindakan korupsi.

“Jadi tak perlu berlama-lama karena itu sudah bukan pelanggaran UU tentang Pemilu, tapi itu sudah pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana, tentang suap. Kasus suap itu murni pidana, tak perlu menunggu lagi, penegakkan hukum ini cukup,” tuturnya.

Susno juga meyakini bahwa aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, mampu bekerja cepat dalam mengusut dugaan politik uang yang terjadi pada Pilkada serentak.

“Saya percaya bahwa polisi di bawah Pak Tito (Kapolri) akan bekerja dan cepat kerjanya,” tukasnya.(ton/mt)

Categories
Megapolitan Polhukam

Rizal Ramli: Ambang Batas (PT) Hilang Jokowi Tetap Masuk Dua Besar

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Rizal Ramli mendukung ambang batas pencalonan presiden 20 persen (presidential threshold), dihilangkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kekhawatiran penerapan PT (Presidential Threshold) tersebut dianggap menciderai aspirasi rakyat dan seolah melanggengkan politik dagang sapi atau jual beli jabatan.

“Yang terjadi adanya threshold 20 persen buntutnya untuk melanggengkan dagang sapi dengan partai-partai pendukung, kalo dukung ‘Jokowi’ dapat apa?. Ini merusak amanah demokrasi dan tidak sesuai dengan UUD 45,” kata Rizal Ramli dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin sore (09/07/2018).

Selain tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Rizal juga menilai PT tidak memenuhi rasa keadilan bagi warga negara yang memiliki peluang untuk dipilih oleh rakyat.

“Siapapun warga negara bisa jadi presiden, tidak ada batasan 20 atau 30 persen,” tandasnya.

Mantan menteri kemaritiman di masa kabinet kerja tersebut, mengatakan, Jokowi tidak perlu takut jika ambang batas dinolkan (dihilangkan) bakal memunculkan banyak calon.

“Ada kekhawatiran kalau (PT) nol calonnya banyak. Tidak ada masalah karena nanti (calonnya) pada gelontoran. Tidak usah pusing sehingga tidak perlu dagang sapi. Pak Jokowi juga tidak usah takut, pak Jokowi pasti masuk top two (dua besar),” ujarnya.

Namun, tambah Rizal, kalau memang nanti ujungnya Jokowi bakal kalah, menurutnya memang sudah keinginan rakyat.

“Kalau nanti tahap berikutnya kalah, berarti rakyat ingin perubahan,” imbuhnya.

Rizal menyebutkan penetapan ambang batas berdasarkan perolehan kursi di Pemilu 2014 sama saja membohongi rakyat. Karena ketika itu rakyat tidak tahu suaranya bakal dipakai untuk pemilihan lima tahun berikutnya.

“Apalagi penetapan 20 persen berdasarkan pemilu 5 tahun lalu kita tidak dikasih tahu bahwa suara kita akan menentukan pilpres 2019,” cetusnya.

Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Kordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, dan sejumlah tokoh lainnya.(ton/mrd)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Lawan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

Foto: Ist/ant

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menghadiri acara penutupan Rembuk Nasional Aktivis 98, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu sore (07/07/2018). Acara ini dihadiri puluhan ribu aktivis dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Presiden mengajak para aktivis dan masyarakat untuk memerangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, sesuai dengan tema yang diangkat para aktivis 98 dalam acara ini.

“Tadi sudah disampaikan rekomendasi dan usulan-usulan, terutama marilah kita bersama-sama merapatkan barisan, menggalang kekuatan untuk melawan intoleransi, melawan radikalisme, dan melawan terorisme. Pekerjaan besar kita untuk membangun kembali aset besar kita yaitu persatuan dan persaudaraan di antara kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden.

Kaji Usulan Aktivis 98

Sebelumnya, di hadapan Kepala Negara, para aktivis 98 mengusulkan beberapa hal, antara lain usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk korban peristiwa 98 seperti peristiwa Semanggi, Trisakti, Jogja, dan lain-lain. Presiden pun mengatakan akan mengkajinya.

“Mengenai usulan gelar pahlawan nasional untuk korban 98 saya akan tindak lanjuti dengan kajian-kajian sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Secepat-cepatnya akan kami sampaikan dan akan kita putuskan,” ujarnya.

Demikian juga dengan usulan lainnya yaitu penepatan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika, Presiden mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu.

“Dan juga yang kedua mengenai usulan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika juga akan kita kaji juga nantinya akan segera akan kita sampaikan kalau sudah selesai kita putuskan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional atau bintang jasa bisa menjadi penanda bahwa tahun 1998 adalah tahun terbukanya kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers, dan masyarakat yang lebih demokratis.

“Saya kira kita harus memiliki sebuah penanda bahwa era itu adalah dimulainya era keterbukaan, era kebebasan di negara kita ini. Kita harapkan dalam jangka yang panjang memberikan sebuah ruang semuanya untuk memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara dan kepada rakyat,” kata Presiden kepada jurnalis selepas turun dari panggung acara.

Tampak hadir mendampingi Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.(red/DBPers)

Categories
Megapolitan Polhukam

Jaga Nama Baik Ulama, Front PKS Minta Polda Metro Jaya Tidak Beri Izin ‘Aksi 67 Tegakkan Keadilan’

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Front Penegakan Keadilan Sosiai (F-PKS) meminta pihak Kepolisian Polda Metro Jaya agar tidak memberikan izin keramaian kepada sekelompok orang yang ingin melakukan gerakan ‘Aksi 67 Tegakkan Keadilan’ pada acara pertemuan para Da’i dan Ulama Internasional yang sedang berlangsung sejak kemarin 3 hingga 6 Juli 2018.

F-PKS mensinyalir dan mencium indikasi aksi yang dilakukan sekelompok masyarakat yang menamakan gerakan ‘Aksi 67’ yang diinisiasi kelompok PA 212 itu, diduga ditunggangi oleh kepentingan politik serta akan mengganggu proses pertemuan tersebut.

“Kami mendesak agar mencabut izin aksi atau tidak memberikan izin soal aksi tersebut. Hormati pertemuan ulama tingkat Internasional di Indonesia, jangan coreng nama baik ulama Indonesia dengan demo-demo,” lugas Ustadz Dullah, koordinator aksi F-PKS dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (04/07/2018).

Pertemuan Da’i dan Ulama Internasional dengan tema “Sinergi Untuk Harmoni” berlangsung di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat dihadiri para ulama dari berbagai negara. Dan pertemuan itu telah dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (03/07).

Oleh sebab itu, F-PKS menginginkan dan mengajak seluruh rakyat maupun ormas menjaga marwah, citra, dan menghormati para ulama Indonesia di mata dunia.

Lebih jauh, F-PKS juga mensinyalir didalam aksi tersebut memiliki aroma tak sedap yang bernuansa politis lantaran jagoannya kalah didalam Pilkada Serentak 2018. Seperti mengangkat isu e-KTP karena jagonya kalah di Pilkada Jateng, di Jabar untuk kembali diungkit.

“Apabila aksi demonstrasi 67 tetap dilakukan maka mereka tidak menghormati para Da’i dan ulama yang sedang menggelar pertemuan di Jakarta,” tukasnya.

“Kami tidak ingin ulama dunia memberikan label atau cap ulama tukang demo. Apalagi Ketua MUI KH Maruf Amin sendiri selalu menekankan tidak sepakat dengan demo-demo dijalankan karena justru memicu kegaduhan. Dan disarankan untuk menyalurkan pada mekanisme yang ada tanpa perlu pengerahan massa,” pungkasnya.(ton)

Categories
Megapolitan Polhukam

Dirgahayu 1 Dekade, GMDM Gelar Syukuran dan Halal Bihalal Bersama Lapisan Masyarakat

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah Dan Mengobati atau disebut GMDM, menggelar syukuran dan sekaligus halal bihalal bersama lapisan masyarakat, bertempat di Sekretariat GMDM, Jalan Malaka Merah Ill Blok D, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Senin malam (02/07/2018).

Acara syukuran dalam rangka memperingati Dirgahayu 1 Dekade atau ke-10 berdirinya Bakornas GMDM dan sekaligus halal bihalal ini merupakan ucapan syukur atas dilantiknya Ketua Umum Bakornas GMDM “Jefri Tambayong” menjadi Ketua Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (FOKAN) oleh BNN.

Dari pantauan rekan jurnalis dilokasi, tampak turut hadir dalam syukuran tersebut diantaranya, Deputi Pemberdayaan BNN, AKBP Maria Sorlury, pejabat pemerintahan kota (pemkot) Jakarta Timur, jajaran Babinkamtibmas setempat, personel TNI-Polri, para pimpinan lembaga organisasi pegiat anti narkoba, dan segenap elemen/lapisan masyarakat.

Ketua Umum GMDM Jefri Tambayong mengatakan, dalam momentum dirgahayu ini, Bakornas GMDM berkomitmen terus berkarya bagi Bangsa dan Negara, dan terus bergerak sesuai visi dan misi untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan positif seperti pendidikan pencegahan/penyuluhan dan rehabilitasi para pecandu narkoba dan bekerja bersama dengan pemerintah dan berbagai pihak demi terwujudnya Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

“Dalam satu dasawarsa selama sepuluh tahun ini GMDM bisa bergerak bersama untuk NKRI dan saat ini juga kita bersinergi dengan wadah Fokan (Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba Nasional). Kita mau bergerak untuk bersatu untuk perang terhadap narkoba dan merehabilitasi pecandu-pecandu Narkoba dan kita mau mereka dipulihkan sampai Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba,” kata Jefri dalam keterangannya kepada wartawan di lokasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirgahayu GMDM yang ke-10 ini juga dilaksanakan diseluruh Indonesia dimana cabang-cabang Bakornas GMDM berada. Sebagai informasi saat ini Bakornas GMDM telah memiliki 75 kantor cabang diseluruh Indonesia dan telah menerima 11 piagam MURI atas pemecahan rekor Dunia Indonesia melalui pelaksanaan kegiatan anti narkoba.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah semangat Bakornas GMDM untuk terus berjuang menyelamatkan generasi muda penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba, seks bebas, aborsi, HIV-AIDS. premanisme dan ketertinggalan pendidikan.

“Dan kami juga menggalang dan bersatu wujudkan Indonesia semangat persatuan. Jadi dihari ini dari berbagai kalangan masyarakat bersatu, mulai dari tokoh masyarakat, TNI-Polri dan elemen masyarakat bersama-sama perang terhadap narkoba,” ujarnya.

Dengan menjalin kerjasama kemitraan strategis yang luas, GMDM terus bertekad mewujudkan Indonesia Bersinar, Indonesia Bersih Narkoba.

“Kita adalah mitra melekat dari BNN. Jadi kami akan bersinergi membangun peran serta masyarakat untuk perang terhadap narkoba dengan contoh memberikan informasi dimana bandar-bandar narkoba dan bersama-sama untuk tangkap bandar dan bawa ke Polisi atau ke BNN,” cetusnya.

“Harapan kami, mau bergerak bersama perang terhadap narkoba dan merehabilitasi pecandu narkoba. Kita akan keliling Jakarta menyatukan ornamen-ornamen untuk perang narkoba dan ke daerah-daerah juga. Jadi kira ingin masyarakat peduli bersama pemerintah untuk perang terhadap narkoba,” pungkas Jefri.(tonmp)

Categories
Megapolitan Polhukam

Koalisi Umat Madani Minta Amien Rais ‘Turun Gunung’, Selamatkan Indonesia

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Koalisi Umat Madani (KUM) meminta Amien Rais segera ‘Turun Gunung’ untuk selamatkan Indonesia. Permintaan itu sekaligus berkaitan dengan tujuan Koalisi Umat Madani yang akan mengusung Amien Rais menjadi calon Presiden RI pada Pilpres 2019 mendatang.

“Kami meminta Bapak Amien Rais untuk segera ‘turun gunung’ guna memenuhi panggilan umat untuk dapat memainkan peran,” kata Eggy Sudjana saat membacakan deklarasi dukungan kepada Amien Rais, di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (30/06/2018).

Pembacaan deklarasi didampingi oleh Ketua KUM Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid dan sejumlah tokoh politik, agama, ulama serta aktivis dari berbagai kalangan masyarakat.

Eggy yang juga sebagai Anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 mengemukakan bahwa pengusungan Amien Rais oleh Koalisi Umat Madani ini mempunyai alasan dan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Selain itu juga terinspirasi kemenangan PM Malaysia Mahathir Mohamad.

“Fenomena Mahathir yang berusia 93 tahun mampu menumbangkan Najib selaku petahana walaupun didukung dana besar dan kekuasaan yang berkolaborasi dengan kekuatan asing,” tandasnya.

Ketua Koalisi Umat Madani (KUM) Letjen TNI AD (Purn) Syarwan Hamid mengungkapkan bahwa alasan memilih Amien Rais untuk menjadi Presiden RI, salah satunya menyikapi persoalan bangsa, yakni invansi Cina ke Indonesia yang disinyalir dapat membuat orang pribumi tersingkir dan menderita, seperti masuknya buruh dan tenaga kerja asing (Cina). Hal itu, lanjut Syarwan, menunjukkan citra pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo dinilai buruk.

“Buruh Cina yang tidak terbatas. Mereka menempati basis-basis di hutan di Sulawesi Utara, di Sumatera dan sebagainya. Sekarang tinggal bagaimana membaca fenomena itu,” cetusnya.

Menurut Syarwan, tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia telah menguasai banyak tanah hingga beberapa aset besar. Apalagi, mereka memiliki dasar dan terlatih sebagai militer yang sewaktu-waktu dapat mengusir masyarakat Indonesia.

“Saya lihat fenomena yang luar biasa. Saya melihat masuknya investasi Cina yang berlebihan. Masuknya aset-aset besar yang nilai guna ekonomis, tapi kecil sekali,” pungkasnya.(ton)

Categories
Megapolitan Polhukam

Relawan Selendang Putih Nusantara Silaturahmi ke DPP Partai Berkarya

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Relawan Selendang Putih Nusantara (RSPN) melakukan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya.

“Sebenarnya kedatangan RSPN kesini tadi pertama itu silaturahmi dan yang kedua bahwa kami memperkenalkan bahwa RSPN ini relawannya pak Gatot Nurmantyo untuk maju (Pilpres) 2019,” kata Sumiarsi Sekretaris Jenderal (Sekjen) RSPN, saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai bertemu dengan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, di gedung Granadi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jum’at (29/06/2018).

Dengan didampingi para pengurus DPP RSPN, Sumiarsi menuturkan, sebagai relawan, RSPN berusaha melakukan pendekatan ke Partai Berkarya untuk menjalin komunikasi politik dan sinergi, dalam rangka mencari dukungan suara dan dukungan politik untuk sama-sama mengusung calon presiden (Capres) Gatot Nurmantyo pada kontestasi Pilpres 2019.

“Bersinergi, kami kan minta dukungan secara moril dari Partai Berkarya, ini kalau sepaham dengan kami. Kalau sepaham dengan kami untuk mengusung pak Gatot, ya mohon dukungan, kami harapkan partai berkaryapun berkenan juga mendukung pak Gatot untuk RI 1,” cetusnya.

Sementara itu, saat dijumpai wartawan secara terpisah, Priyo menyebut RSPN senang dengan Partai Berkarya yang mempunyai sikap tegas atas situasi politik bangsa saat ini.

“Mereka senang melihat Partai Berkarya mempunyai sikap-sikap yang jelas tentang situasi-situasi politik dan kebangsaan terakhir-terakhir ini. RSPN menyebut Partai Berkarya, punya visi yang selaras,” kata Priyo.(ton)

Categories
Nasional Polhukam

Direspon Pemerintah, Panitia Rembug Nasional: Presiden Jokowi Bersedia Hadir Bersama 57 Ribu Aktivis 98

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Setelah melalui rangkaian perjuangan yang cukup lama, akhirnya para pejuang demokrasi Aktivis 98 mendapatkan respon dan kabar baik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terkait agenda ‘Rembuk Nasional Aktivis 98’ yang akan diselenggarakan oleh aktivis 98 di Monas, Jakarta pada 07 Juli 2018.

“Kami Aktivis 98 tiada henti untuk melakukan konsolidasi. Hari ini kami menghitung hari,” kata Hengky Irawan, salah satu Panitia yang juga mantan Aktivis 98 dalam konferensi pers kesiapan acara ‘Rembuk Nasional Aktivis 98’, bertempat di gedung Pena 98, kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (28/06/2018).

Hengky mengungkapkan, saat menerima audiensi dengan para Aktivis 98 pada 26 Juni 2018, Presiden Jokowi menyatakan dirinya bersedia menghadiri pertemuan akbar ‘Rembuk Nasional Aktivis 98’ tersebut.

“Kami sudah audiensi. Presiden menyambut baik (Rembuk Nasional Aktivis 98) dan Presiden bersedia hadir,” lanjut Hengky.

Agenda pertemuan dengan Presiden Jokowi itu merupakan upaya dan gerak bersama seluruh Aktivis 98 dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

“Kepada Bapak Presiden RI, kami sampaikan beberapa subtansi yang akan dibahas dalam Rembuk Nasional.
Subtansi-subtansi tersebut: 1.Tema tentang lawan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme; 2. Usulan tentang Pentingnya Peresmian Hari Bhinneka Tunggal Ika; 3. Penguatan terhadap Pemberantasan Korupsi; 4. Menguatkan Perekonomian Rakyat untuk Berdikari secara Ekonomi; 5. Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi untuk Korban Tragedi Trisakti dan Semanggi,” jelas para aktivis 98 memastikan agenda pembahasan Rembuk Nasional.

Selain itu, Panitia Rembuk Nasional Aktivis 98 juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Presiden R.I untuk menghadiri acara Rembuk Nasional.

“Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ungkapan rasa syukur tersebut merupakan wujud dari rasa bahagia atas kelancaran tahap demi tahap menuju Rembuk Nasional yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kerja keras seluruh jajaran panitia baik di tingkat pusat, provinsi-provinsi dan kabupaten,” seraya ucapan syukur para aktivis 98.

Dari informasi yang diterima, data peserta Rembuk Nasional yang masuk dari pendaftaran ‘darat’ sudah mencapai 50 ribu lebih.

“Jumlah tersebut belum termasuk yang mendaftar melalui aplikasi panitia. Jumlah pendaftar melalui jalur online per pukul 12:46 WIB, Kamis siang, mencapai 7.664. Total peserta sudah mencapai 57.664 orang,” kata Hengky.

Sementara itu, Benny Ramadhani menegaskan bahwa ribuan peserta dari para aktivis 98 yang akan hadir pada Rembuk Nasional merupakan sebagai tanda dan komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa Indonesia.

“Tanggal 7 Juli 2018 secara kuantitas aktivis yang akan hadir kurang lebih 57 ribu, sebagai tanda, sebagai sinyal kepada hadirnya kekuatan bahwa ada persoalan bangsa yang ingin kita harapkan,” ujar Benny Ramdhani, aktivis dari Sulawesi Utara menambahkan.

Benny juga menyampaikan bahwa, dirinya yang saat ini sebagai seorang senator dari Sulawesi Utara mengingatkan akan pentingnya kehadiran seluruh aktivis 98 untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi.

“Situasi ini memaksa kami untuk turun kembali ke Jakarta, bergabung dengan sebuah kekuatan. Untuk apa?, ada masalah besar bangsa ini, kita menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme dan terorisme,” ungkap Benny yang menggugah dirinya dan menyikapi secara serius persoalan bangsa.

Ia juga berharap, negara dapat menetapkan para korban penembakan tragedi 98 sebagai pahlawan reformasi.

“Kita juga akan memastikan agenda Rembuk Nasional ini, meminta kepada Presiden, negara menetapkan para korban gerakan reformasi yang telah menjadi hasil gerakan reformasi untuk menjadi pahlawan reformasi,” lugasnya.(ton)

Categories
Megapolitan Polhukam

Airlangga Hartarto: 56 Persen dari 17 Provinsi Golkar Menang Pilkada Serentak 2018

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto memantau secara langsung perhitungan cepat (Quick Count) Pilkada Serentak 2018 di Gedung Golkar Cikini, Jalan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Rabu (27/06/2018).

“Disini memonitor hasil quick count dan kami memahami bahwa quick count baru indikasi dan pemenang itu nanti pada saat real count dan pada kesempatan ini kami mengapresiasi Pilkada berjalan secara baik dan terimakasih kepada KPU, KPUD, Bawaslu dan koalisi partai politik yang mengusung calon bersama partai Golkar dan juga partisipasi masyarakat sehingga Pilkada berjalan secara aman damai dan menyenangkan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, terkait dengan hasil yang dicapai sampai saat ini berdasarkan berbagai quick count, diindikasikan Partai Golkar memenangkan Pilkada Serentak 2018.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan Senin di DPP Partai Golkar, apa yang ditargetkan Partai Golkar 56% dan saat ini 9 dari 17 Provinsi yang diusung Golkar, Insya Allah semua sesuai dengan apa yang diperkirakan,” ujarnya.

Airlangga menyampaikan bahwa kemenangan Golkar tersebut merupakan dorongan semangat bagi kader untuk lebih mempersiapkan diri di kontestasi pemilu selanjutnya.

“Dari struktur Partai Golkar baik itu di daerah-daerah di kabupaten dan Kecamatan bahwa kemenangan ini menambah semangat untuk memenangkan dalam kontestasi pemilu legislatif dan pemilu presiden dan ini merupakan modal awal. Pemilu masih ada waktu bagi kami untuk bekerja tetapi ini bisa dikatakan bagi Partai Golkar merupakan test even menuju kejuaraan di bulan April tahun depan,” paparnya.

Hadir dalam acara nobar tersebut Fungsionaris Golkar lainnya, diantaranya Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar yang juga merupakan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Ketua DPP Partai Golkar, Kahar Muzakir, Ketua Pemenangan Pemilu I Golkar, Nurson Wahid, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Theo L Sambuaga dan Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.(ton)

Categories
Nasional Polhukam

13 Dubes Negara Uni Eropa Lakukan Pertemuan dengan DPP PKS

Koranjurnal.co.id, Jakarta – 13 Duta Besar dan Diplomat Negara Uni Eropa menggelar pertemuan kehormatan (Ambassador Meeting) dengan Petinggi serta Pengurus DPP PKS di kantor DPP PKS, kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (26/06/2018).

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman berharap pertemuan PKS-Uni Eropa bisa mempererat hubungan antara rakyat Indonesia dengan Uni Eropa. Sohibul menjelaskan, PKS sebagai bagian dari bangsa Indonesia, siap bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

Tentunya, papar Sohibul, kerjasama ini didasari dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bersikap konstruktif.

“Kami yakin, masa depan dunia akan lebih baik dan sejahtera jika kita memiliki komitmen untuk saling bekerjasama satu dengan yang lain,” papar pria yang pernah duduk sebagai wakil ketua DPR RI ini.

Kepada para delegasi, Sohibul Iman menjelaskan jika PKS memiliki pandangan yang out ward looking, terbuka dan akomodatif dengan investasi asing dalam kebijakan ekonomi.

Bagi PKS, kerjasama internasional dalam bidang ekonomi adalah sebuah keniscayaan. Yang terpenting, sambung Sohibul, dalam kerja sama tersebut harus saling menguntungkan, taat asas dan berkeadilan.

Sementara dalam kebijakan luar negeri, PKS mengikuti apa yang sudah menjadi doktrin para pendiri bangsa Indonesia yakni politik bebas dan aktif, yang melindungi hak-hak asasi kemanusiaan dan terciptanya rasa keadilan.

“Dalam hal ini, kami akan terus menyuarakan agar para pemimpin dunia konsisten dalam melindungi hak-hak kemanusiaan bangsa-bangsa yang terzalimi hingga saat ini, seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina,” ujar mantan rektor Universitas Paramadina ini.

Hadir dalam pertemuan kehormatan ini Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend, Dubes Denmark Rasmus Abildgaard Kristensen, Dubes Jerman Michael von Ungern-Sternberg, Dubes Spanyol Jose Maria Matres Manso, Dubes Austria Helene Steinhausl, Dubes Polandia Beata Stoczynska, Dubes Romania Valeria Epure, Dubes Slovakia Michal Slivovic, Duta Besar Swedia Johanna Brismar Skoog, Charge d’Affaires Kedubes Perancis Charles-Henri Brosseau, Firts Secretary Kedubes Inggris Theresa O’Mahony dan Frist Secretary Kedubes Finlandia Tapani Kivela.(ton/hum)