Tag: Mensos

Categories
Megapolitan TNI

Mengenang Jasa Pahlawan, TNI AL Bersama Menteri Sosial Laksanakan Upacara Tabur Bunga di Atas KRI

Koran Jurnal, Jakarta – Hari Pahlawan 2023 merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kontribusi kita dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan mengorbankan jiwa dan raganya.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma mendampingi Menteri Sosial RI Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M. T. pada Upacara Tabur Bunga di Laut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2023 dari atas KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 (KRI RJW-992) di tengah Perairan Laut Jakarta, Jum’at (10/11/2023).

Hari Pahlawan tahun ini mengambil tema “Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan”, yang bermakna supaya kita sebagai bangsa Indonesia dapat merenungkan peran para pahlawan kusuma bangsa dalam memandu kita menuju masa depan yang lebih baik. Para pahlawan tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan fisik tetapi juga untuk kemerdekaan ekonomi dan intelektual.

Seperti dikatakan Mensos RI dihadapan awak media mengatakan, “pengambilan tema tersebut untuk pahlawan saat ini yang sedang memerangi kemiskinan dan kebodohan karena itu adalah musuh utama ke depan supaya bangsa Indonesia bisa lebih semangat memerangi kemiskinan dan kebodohan”, ungkap Tri Rismaharini.

Lebih lanjut Mensos RI menyampaikan bahwa semua bisa jadi pahlawan. Seperti contoh saat media memberikan informasi untuk seseorang yang mempunyai masalah dan kemudian mereka terselamatkan karena informasi itu, maka media tersebut dapat dikatakan sebagai seorang pahlawan.

Pintu gerbang kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan dibuka lebar oleh para pahlawan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para generasi muda penerus bangsa untuk bergerak dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Dengan semangat para pahlawan yang dapat memperjuangkan bangsa Indonesia, harus bisa menjadi inspirasi bagi semua generasi penerus bangsa dalam memerangi kemiskinan dengan menciptakan kesetaraan dan lapangan pekerjaan, serta menginspirasi generasi muda penerus bangsa memerangi kebodohan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dengan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ilmu pengetahuan dan literasi.

Peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November oleh seluruh bangsa Indonesia ini erat kaitannya dengan peristiwa pertempuran yang terjadi di Surabaya. Pertempuran ini berkobar setelah rakyat Surabaya mendapat ultimatum sekutu yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus menyerahkan senjata, menghentikan perlawanan dan datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945, pukul 06.00 pagi pada tempat yang telah ditentukan.

Namun ultimatum itu tidak digubris oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945, selama lebih kurang tiga minggu lamanya. Peristiwa ini merupakan konflik militer antara pasukan Indonesia dan pasukan Sekutu yang mencoba menguasai kembali Indonesia.

Pertempuran itu merupakan salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme.

Pertempuran tersebut juga membangkitkan semangat nasionalisme dan tekad bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Sehingga pada akhirnya tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Palawan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati dan mengenang jasa serta pengorbanan para pahlawan.(disp)

Categories
Hukum Kesehatan

KPK Tetapkan Mensos Juliari Tersangka Kasus Suap Bansos Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi suap bantuan sosial (bansos) Covid-19. Selain Mensos Juliari, 4 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, masing-masing yaitu, Matheus Joko Santoso (MJS), Adi Wahyono (AW), Ardian IM (AIM), dan Harry Sidabuke (HS).

“KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (6/12/2020) dini hari.

MJS dan AW diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Sementara AIM dan HS merupakan pihak swasta.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, KPK mengamankan enam orang, yaitu MJS, direktur PT TPAU berinisial WG, AIM, HS, seorang sekretaris di Kemensos berinisial SN dan seorang pihak swasta berinisial SJY

Firli Bahuri menjelaskan, kasus tersebut bermula dari informasi terkait adanya dugaan penerimaan uang oleh sejumlah penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM selaku swasta dan HS kepada MJS selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos, AW dan Mensos Juliari Batubara. Sedangkan khusus untuk Juliari, pemberian uang melalui MJS dan Shelvy N (SN) selaku sekretaris di Kemensos.

“Penyerahan uang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar jam 02.00 WIB di salah satu tempat di Jakarta,” terang Firli.

Dijelaskan, uang sebelumnya telah disiapkan Ardian dan Harry di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung. Uang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar Rp 14,5 miliar. Yang terdiri dari, sekitar Rp 11,9 miliar, sekitar USD 171,085 dan sekitar SGD 23.000.

Atas perbuatannya, tersangka MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Mensos Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Untuk tersangka AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui sebelumnya, KPK menangkap pejabat Kementerian Sosial dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jum’at (4/12/2020) hingga Sabtu (5/12/2020).

Penangkapan pejabat Kemensos itu diduga terkait dengan korupsi program bantuan sosial atau bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19.(kmp/bh/amp)

Categories
Nasional

Mensos Serahkan Bantuan Logistik dan Santunan Ahli Waris Senilai Total 4,3 Milliar di Sentani Jayapura

Koran Jurnal, Jayapura – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita hari ini tiba di Kabupaten Jayapura untuk memantau secara langsung proses penanganan bencana banjir bandang berjalan baik, dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana terpenuhi, sekaligus menyerahkan bantuan dan santunan senilai total Rp 4,3 miliar.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam setiap kejadian bencana, Negara harus hadir ditengah-tengah rakyat. Kedatangan kami hari iniuntuk memastikan penanganan bencana khususnya yang menjadi tugas Kemensos berjalan dengan baik,” tutur Menteri, di Jayapura, Rabu (27/03/2019).

Ia mengatakan bencana di Papua adalah duka bagi Indonesia. Tak menunggu lama setelah kejadian banjir bandang di Jayapura terjadi, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar bantuan logistik segera disalurkan.

“Duka Papua adalah duka Indonesia. Oleh karena itu Negara bergerak cepat memberikan perlindungan sosial kepada warga,” ujar Menteri.

Menteri Agus mengatakan Tim Kementerian Sosial bersama dinas sosial setempat dan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melakukan beberapa langkah. Yakni membantu proses evakuasi, melakukan pendataan korban, membantu pembersihan, mengelola dapur umum, pendampingan pengungsi, dan menyalurkan bantuan logistik secara bertahap. Total terdapat 80 personel Tagana yang diturunkan.

Dalam kunjungan ini Mensos menyerahkan bantuan sebesar Rp4.362.531.300 terdiri dari bantuan logistik tahap pertama Rp764.255.700, tahap kedua Rp664.518.500, tahap ketiga Rp760.710.700, tahap keempat Rp493.046.400, dan santunan ahli waris. Santunan ahli waris dibagi menjadi dua tahap dimana setiap ahli waris mendapat Rp15 juta.

Santunan ahli waris Tahap I untuk 71 jiwa sebesar Rp1.065.000.000 dan tahap II untuk 41 jiwa sebesar Rp615.000.000. Santunan tahap pertama siap dicairkan hari ini dan diserahkan secara simbolis oleh Mensos kepada 5 ahli waris.

Bantuan logistik terdiri dari bantuan makanan siap saji dan lauk pauk, makanan anak,tenda serbaguna keluarga, tenda gulung, velbed, kasur, peralatan keluarga dan peralatan dapur keluarga, selimut, paket sandang, serta perlengkapan Tagana.

Bantuan tahap pertama telah tiba di Papua terdiri dari:  (1) bantuan makanan yakni makanan siap saji paket A, B, C, D sebanyak 1.200 paket. Lauk pauk 700 paket, makanan anak 300 paket, mie instan 12.000 bungkus; (2) Peralatan Evakuasi terdiri dari Tenda Serbaguna Keluarga 3 unit, Tenda Gulung 200 lembar, Velbed 100 unit, kasur 100 lembar; (3) Bantuan Peralatan Keluarga terdiri dari Family Kit 100 paket, Kids Ware 100 paket, Food Ware 100 paket, dan Peralatan Dapur Keluarga 100 paket; (4) Bantuan Sandang meliputi Selimut 200 lembar dan Paket Sandang 100 paket; (5) Bantuan perlengkapan Tagana terdiri dari Warepack dan peralatan sebanyak 73 paket dan perlengkapan Tagana Individu sebanyak 50 paket.

Bantuan tahap kedua yang sedang dalam proses pengiriman terdiri dari: (1) Bantuan Makanan yakni makanan siap saji paket A, B, C, D sebanyak 1.200 paket, lauk pauk 700 paket, Makanan Anak 400 paket, mie instan 10.000 bungkus; (3) Peralatan Keluarga berupa Family Kit sebanyak 100 paket, Kids Ware 100 paket, Food Ware 100 paket, Peralatan Dapur Keluarga 100 Paket; (4) Bantuan Sandang terdiri dari Selimut 200 lembar dan Paket Sandang 100 paket.

Bantuan tahap ketiga berupa Peralatan Dapur Umum Lapangan  sebanyak 5 unit, Tenda Serbaguna Keluarga 5 unit, Selimut Bayi 500 lembar, Mainan Kuda 175 unit, Kotak Tempat Makan 545 unit. Bantuan ini telah diserahkan kepada penyintas.

Bantuan Tahap Keempat telah sampai gudang Papua terdiri dari pel bertangkai 500 pcs, serok air 500 pcs, ember 500 pcs, sikat bertangkai 500 pcs, sapu ijuk 500 pcs, keset kaki 500 pcs, gerobak dorong 58 unit, sekop gagang besi 500 pcs, selang air 100 roll, Tangki air (1.100 liter) 20 unit, sepatu boot 100 pasang, paku 300 kg, palu 100 pcs, gergaji gorok gagang kayu 500 pcs, sapu lidi bertangkai 500 pcs, dan galon air minum (9 liter) 500 pcs.

“Bantuan berupa dapur umum pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari juga sudah berjalan. Ada tiga dapur umum yang dikelola Taruna Siaga Bencana (Tagana). Setiap hari mereka memasak untuk pengungsi dan relawan yang tengah bertugas di lokasi bencana,” katanya.

Dapur umum berada di Posko Induk Gunung Merah (Kantor Bupati Jayapura), Posko STAKIN, Posko Stadion Barnabas Youwe, dan Posko GOR Toware, serta beberapa dapur umum mandiri yang dikelola warga. Pasokan beras untuk dapur umum dapat dipenuhi dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton.

“Kemensos juga menerjunkan Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk mendampingi anak-anak selama di pengungsian dengan melakukan berbagai aktifitas untuk anak. Seperti bermain sulap, menari, menyanyi, menggambar, dan bercerita,” katanya.

LDP melibatkan potensi lokal yakni SDP Program Keluarga Harapan (PKH), Wahana Visi Indonesia, dan relawan dari Universutas Cendrawasih. Kegiatan ini dilakukan di empat titik yakni Posko Gunung Merah, Toware, Stadion BerbanasYouwe, Posko Puspemkab, dan Posko Jembatan Kuning.

Banjir di Kabupaten Jayapura berawal dari hujan dengan intensitas deras pada Sabtu (16/3) pukul 18.00–20.00 WIT. Hujan mengakibatkan banjir bandang di distrik Distrik Depapre, Distrik Revenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, dan Distrik Waibu.

Banjir bandang menyebabkan sedikitnya 112 jiwa meninggal dunia (105 jiwa di Kabupaten Jayapura dan 7 jiwa di Kota Jayapura), 94 jiwa hilang, 107 jiwa berat, 808 jiwa luka ringan, dan 138.819 jiwa mengungsi.

Sementara itu banjir juga menyebabkan kerusakan di antaranya 211 rumah terendam dan 351 rumah rusak berat. Kerusakan juga terpantau pada 4 jembatan, 8 drainase, 4 ruas jalan, 2 unit gereja, satu masjid, 8 sekolah, 104 ruko, dan satu pasar.

Ditengah-tengah pengungsi, Mensos yang hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Staf Khusus Menteri Febri Hendri dan Karo Humas Kemensos Sonny W. Manalu menyampaikan ucapan duka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang mereka alami. Menteri Agus juga meyakinkan warga bahwa mereka akan terus mendapat pendampingan hingga kondisi berangsur normal.

Dalam kunjungan kerja ke Jayapura ini, Mensos menyerahkan secara simbolis santunan ahli waris korban meninggal dan bantuan logistik di Posko Induk Gunung Merah dilanjutkan dengan menyapa anak-anak yang sedang mengikuti LDP di Stadion Barbanas Youwe, serta berdialog dengan para pengungsi.

“Pemerintah terus mendapingi segenap warga terdampak banjir bandang di Jayapura. Seluruh upaya akan kami tempuh untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar mereka tercukupi,” ujarnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat didampingi Kepala Biro Humas Sonny W Manalu menjelaskan tentang perkembangan distribusi bantuan Kementerian Sosial.

Ia mengatakan bantuan logistik telah menjangkau penyintas Suku Mek, Distrik Waibu yang mengungsi di pegunungan Doyo Lama.

“Alhamdulillah logistik permakanan, terpal, matras, kasur untuk bayi, dan paket dapur keluarga telah diterima warga,” tuturnya.

Tagana bergerak ke lokasi dan melakukan penjangkauan bersama tim kesehatan yang memeriksa kondisi penyintas dan melakukan pengobatan bagi penyintas Suku Mek.

“Terdapat beberapa kelompok rentan di suku Mek seperti anak-anak, bayi, ibu menyusui dan lansia. Mereka tidak mengungsi ke bawah atau menjadi satu di pos pengungsian karena ada kekhawatiran air Danau Sentani naik,” tutur Dirjen.(Hum/red)

Categories
Hukum Megapolitan

Diduga Gelapkan Dana Bansos, Mensos Pecat Petugas Pendamping PKH Jakarta Utara

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham memecat langsung seorang berinisial EK, petugas pendamping PKH Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemecatan itu disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Wilayah Jakarta Utara, bertempat di GOR Sunter, Jakarta Utara, Rabu (11/07/2018).

Inisial EK diduga telah menyalahgunakan posisinya dan diduga telah menggelapkan dana bansos PKH sebesar Rp 95 juta.

“Kemensos telah memberhentikan oknum pendamping. Karena apa yang dilakukan saudara pendamping tersebut ada indikasi penggelapan, sehingga mengandung unsur pidana. Saya minta kepada Biro Hukum Kemensos dan bagian hukum Himbara untuk melaporkan dan diproses secara hukum. Kami memastikan bahwa seluruh penerima PKH dilakukan verifikasi data. Kami pastikan hak-haknya terpenuhi. Diharapkan minggu ini selesai,” ungkap Mensos.

Dana bansos (bantuan sosial) merupakan salah satu program pemerintah yang diberikan bagi warga masyarakat kurang mampu.

Sedikitnya ada 37 keluarga yang tinggal di wilayah Jakarta Utara, penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) menjadi korban penyalahgunaan bantuan sosial (bansos).

Mensos mengatakan bahwa penggelapan itu terungkap berawal dari pengaduan masyarakat ke contact center PKH bahwa ada KPM PKH tahun 2016 yang tidak lagi menjadi KPM PKH pada 2018.

Berdasarkan pengaduan masyarakat itu, kasus penggelapan dilaporkan oleh pendamping baru KPH Kelurahan Sunter bernama Jaya Yuliana ketika melakukan pendataan ulang pada Maret 2018.

Atas laporan tersebut, dibentuklah Tim Penangangan yang terdiri dari Dit. JSK, Himbara (BNI) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI untuk melakukan penelusuran di Kelurahan Sunter Jaya. Tim melakukan investigasi kepada KPM PKH yang menjadi korban penyalagunaan bantuan PKH oleh oknum pendamping PKH. KPM yang hadir berjumlah sekitar 10 orang untuk diminta kembali klarifikasi dan pernyataan terkait penyalagunaan bantuan PKH tersebut.

Dari hasil investigasi tersebut, KPM PKH menyatakan tidak memiliki KKS atau kartu ATM sehingga tidak pernah mengambil bantuan PKH.

“Dari hasil investigasi tersebut, ada tiga kesalahan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pertama, penyalahgunaan kewenangan sebagai pendamping. Kedua, ada pemalsuan data. Ketiga, kejahatan yang dilakukan secara sistem perbankan,” tukasnya.

“Tidak ada toleransi bagi yang menyelewengkan uang milik rakyat,” cetusnya.(ton)

Categories
Ekonomi Megapolitan Ragam

Silaturahmi di Kediaman Mensos, Sandiaga Uno Pastikan Angka Kemiskinan DKI Jakarta Turun 1 Persen dalam 5 tahun Kedepan

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan, akan berupaya memastikan penurunan angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga 1 persen dalam lima tahun kedepan. Tentunya, harap Sandiaga, Pemprov DKI senantiasa didukung oleh Kementerian Sosial untuk mewujudkan hal tersebut.

Upaya itu disampaikan Sandiaga Uno kepada sejumlah wartawan seusai menghadiri acara Open House hari kedua Idul Fitri 1439 Hijriah di kediaman rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, Komplek Widya Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (16/06/2018) kemarin.

“Kita lakukan silaturahim ini tujuan kita agar Pak Mensos terus mendukung dengan program-programnya di DKI sehingga angka kemiskinan ini bisa kita pangkas,” kata Sandiaga Uno.

Ia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta tengah berjuang menurunkan angka kemiskinan di DKI Jakarta sebesar 1 persen, dari 3,78 persen jadi 2,78 persen dalam lima tahun masa pemerintahan.

Untuk mewujudkan penurunan itu, kata Sandiaga, Pemprov DKI akan terus bekerja sama dengan Kemensos, salah satunya melalui program Basis Data Terpadu (BDT) dengan metode MPM atau Mekanisme Pemukhtahiran Mandiri yang sudah berjalan.

“Kalau kita bersinergi seperti ini saya yakin satu persen penurunan lima tahun ke depan bisa kita wujudkan,” jelasnya.(ton)