Tag: BPH Migas

Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Kerjasama dengan Kejagung, Perkuat PPNS untuk Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan Audiensi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPH Migas untuk memperkuat pengawasan di lapangan agar BBM subsidi tepat sasaran. Rombongan dipimpin oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dan diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Fadli Zumhana, S.H.MH.

“Kami melakukan kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi,” ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, dalam siaran pers, Selasa (5/7/2022).

Lebih lanjut Erika menjelaskan beberapa rencana kegiatan kerja sama dengan kejaksaan, antara lain : Peningkatan kapasitas dan kapabilitas PPNS BPH Migas dalam bentuk pelatihan, diklat, seminar serta melakukan
konsultasi/pendampingan dalam asistensi perkara dan serta memperkuat koordinasi lapangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Fadli Zumhana, S.H.MH menyambut baik audiensi ini, hal ini sebagai langkah kolaborasi kedua instusi untuk mengawasi penyaluran distribusi bbm subsidi tepat sasaran.

“Kami menyambut baik maksud kedatangan Kepala BPH Migas beserta rombongan dan siap bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan upaya penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi baik yang sifatnya preventif maupun represif, diantaranya melalui upaya peningkatan kompetensi PPNS Migas, pendampingan hukum, rapat-rapat koordinasi, kegiatan bersama di lapangan dan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat di berbagai daerah” jelas Fadli.

Pihak Kejaksaan Agung juga mengusulkan dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPH Migas dalam melakukan pengawasan BBM khususnya untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi bagi masyarakat, perlu untuk segera dibentuk Tim Gabungan yang terdiri dari berbagai unsur aparat penegak hukum baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, TNI serta Lintas Kementerian/Lembaga terkait lainnya

Tindak lanjut dari audiensi ini, BPH Migas dan Kejaksaan Agung segera melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk melakukan evaluasi dan pembahasan teknis terkait upaya penegakan hukum pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.(hum)

Categories
Ekonomi Nasional

Arus Balik Libur IdulFitri 2022, BPH Migas Pastikan Stok BBM Pemudik Aman

Koran Jurnal, Jakarta – Puncak arus balik libur Idul Fitri 1443 H diperkirakan akan berlangsung pada hari Jumat – Minggu, 6 – 8 Maret 2022. Mengantisipasi hal tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) melakukan video conference call dengan para stakeholder yaitu Pertamina (MOR I – VIII), PT ASDP (Persero), AKR, PGN, PT Aneka Pertoindo Raya).

“Secara umum hasil koordinasi dengan stakeholder bahwa untuk BBM stok aman di seluruh wilayah. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik arus balik juga disiapkan layanan layanan pendukung seperti tambahan Mobil Tangki, SPBU kantong, layanan motoris dan SPBU Modular Pertashop pada jalur2 mudik, jalur wisata dan rest area.”Ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati saat video conference call di Kantor BPH Migas, Jum’at (6/5/2022).

Video Conference call dihadiri oleh
Kepala BPH Migas (Erika Retnowati), Komite BPH Migas (Eman Salman, Abdul Halim,Saleh Abdurrahman), Dirjen Migas KESDM (Tutuka Ariadji), Kepala Badan Geologi KESDM (Eko Budi Lelono), Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Ditjen Migas KESDM (Soerjaningsih), Direktur BBM BPH Migas (Patuan Alfon).

Lebih lanjut Erika menjelaskan selain wilayah yang dilalui arus balik yang menjadi perhatian adalah tempat wisata. Salah satunya di wilayah Pertamina MOR IV Jawa Tengah yang mengalami lonjakan kenaikan permintaan 200 – 300% terutama di SPBU yang berada di tol.

Dalam laporan posko nasional sektor ESDM tanggal 5 Mei 2022, ketersediaan bensin RON 90 sebanyak 1,3 juta KL (16 hari), RON 92 sebanyak 726 ribu KL (36 hari), solar CN 48 1,9 juta KL (21 hari). Kondisi Stok LPG sebesar 392.111 MT dan DOT 23.722 MT dengan Coverage Days sekitar 16,53 hari, status LPG aman.

Untuk sektor ketenagalistrikan , keseluruhan sistem dalam kondisi Aman. Secara keseluruhan Daya Mampu Pasok Nasional sebesar 45.808 MW dan Beban Puncak sebesar 30.145 MW, sehingga Kapasitas Cadangan Daya Nasional sebesar 15.663 MW, atau sebesar 51,96%.

Sedangkan untuk laporan kebencanaan geologi, 5 gunungapi (Anak Krakatau, Sinabung, Merapi, Ile Lewotolok, Semeru) dalam status level III (SIAGA). Koordinasi secara rutin dilakukan dengan Pemerintah Daerah, BNPB dan instansi terkait lainnya melalui media telp, email, fax dan media daring (dalam jaringan) lainnya. Rekomendasi seluruh gunung api untuk publik dapat diakses melalui website https://magma.esdm.go.id atau aplikasi Android MAGMA Indonesia.

Pada beberapa wilayah terdapat tanah longsor yang perlu diwaspadai seperti di Desa Tinggar, Kabupaten Kuningan,Kampung Curug Kota Tangerang Selatan dan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali.

Untuk membantu pengawasan dan pengendalian Penggunaan BBM bersubsidi, masyarakat dapat menghubungi Nomor Help Desk BPH Migas 0812-3000-0136.(hum)

Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas 5 Tahun Konsisten Kawal BBM 1 Harga: Total Ada 280 Lembaga Penyalur 

Koran Jurnal, Pontianak – Kembali, untuk kesekian kalinya BPH Migas resmikan Penyalur (SPBU) BBM 1 Harga. Kali ini peresmian dilangsungkan secara serentak untuk 27 penyalur di wilayah 3T yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bertempat di TBBM Siantan, Pontianak (09/06/2021).

Dengan penambahan 27 penyalur BBM 1 Harga ini, maka total ada 280 SPBU BBM 1 Harga, dimana sebelumnya hingga akhir tahun 2020 telah diresmikan sebanyak 253 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil).

Hadir dalam acara peresmian tersebut, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama Tim, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, EGM PT Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan Freddy Anwar, SAM Pertamina Kalbar Weddy Surya Windrawan dan beberapa perwakilan Pemerintah Kabupaten lokasi BBM 1 Harga yang diresmikan.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam sambutannya menyampaikan bahwa penjangkauan wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Terpencil ) dengan BBM 1 Harga adalah upaya mewujudkan keadilan energi. Dengan kehadiran BBM 1 Harga diharapkan ekonomi bisa digerakkan di level daerah. Hal ini merupakan salah satu bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar pembangunan dimulai dari pinggiran.

Penambahan penyalur BBM Satu Harga untuk jenis BBM tertentu dan khusus penugasan nasional dipastikan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan energi terutama di wilayah 3T. BBM Satu Harga juga merupakan wujud energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Ini sekaligus merupakan pembangkitan ekonomi, mengubah mindset pembangunan dimulai dari pinggiran, wilayah 3T perlu dibangkitkan menjadi pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi, bukan hanya dari perkotaan yang segala fasilitas lebih siap. BBM 1 harga bukan hanya bentuk perwujudan keadilan tetapi sekaligus menggerakkan ekonomi di wilayah 3T dan mengantisipasi kesenjangan wilayah 3T dengan perkotaan.Sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang termarjinalkan,” ujar Ifan sapaan akrab Kepala BPH Migas.

Sejak instruksi Presiden RI Joko Widodo pada akhir Desember 2015 untuk melaksanakan Program BBM 1 Harga dan terbitnya Permen ESDM No 36 tahun 2016 sebagai turunan amanah UU Migas, BPH Migas selalu konsisten mengawal Program BBM 1 Harga yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. BPH Migas telah berhasil mengawal pelaksanaan program BBM 1 Harga mulai Tahun 2017 hingga sekarang. Tercatat sejak tahun 2017 hingga 2019 telah diresmikan 170 Penyalur BBM 1 Harga (160 PT. Pertamina dan 10 PT. AKR Corporindo), tahun 2020 diresmikan sebanyak 83 penyalur, dan hari ini yang diresmikan sebanyak 27 Penyalur sehingga Total ada 280 Penyalur (SPBU) BBM 1 Harga yang tersebar di berbagai tempat wilayah 3T di seluruh NKRI.

Kehadiran BBM 1 Harga sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya di wilayah 3T. Bahkan, antusiasnya Pemerintah Kabupaten terhadap Program BBM 1 Harga, saat ini ada usulan baru dari daerah yang mencapai 769 lokasi di luar target Pemerintah sebanyak 500 lokasi hingga tahun 2024. Usulan tersebut saat ini sedang dievaluasi oleh BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Ifan menambahkan, untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM diluar lokasi 3T berpeluang untuk dikembangkan Pertashop sebagai alternatif pilihan. Dengan investasi kisaran 300 sampai dengan 500 juta, sudah bisa menyalurkan BBM non subsidi jenis pertamax yang bersih dan lebih ramah lingkungan.

“Bisa juga ada alternatif lain yaitu Sub Penyalur yang menyalurkan BBM subsidi dan penugasan. Yang membedakan hanya ongkos angkut yang ditetapkan Pemda Kabupaten setempat serta konsumen tertutup,” ungkap Ifan.

Mengakhiri sambutan, Kepala BPH Migas berpesan kepada Wagub Kalbar Ria Norsan agar memanfaatkan secara optimal keberadaan Pelabuhan Kijing. Lokasi pelabuhan yang sangat strategis diharapkan bukan hanya melayani lokal Kalbar tetapi juga nasional. Dengan draf kedalaman dermaga 22 meter, maka kapal besar termasuk tanker besar bisa berlabuh bongkar muat disitu.

Selanjutnya Wagub Kalbar H. Ria Norsan dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan BBM 1 Harga diharapkan jangan hanya saat membangun, akan tetapi yang lebih penting saat pengawasan, agar tepat sasaran, tepat volume dan tidak disalahgunakan.

“Ini tujuan yang sangat mulia sesuai Sila ke 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Lanjutnya, menurut penjelasan BPH Migas dan Pertamina dengan program BBM 1 harga ini maka, harga BBM di wilayah 3T akan sama dengan di wilayah perkotaan, biasanya berbeda karena ongkos angkut, jadi luar biasa ini harga disamakan. Era pandemi membuat pertumbuhan ekonomi melambat, semoga keberadaan BBM 1 Harga ini bisa membantu proses pengembalian pertumbuhan ekonomi.

Giliran EGM PT. Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan Freddy Anwar menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan menjadi tuan rumah peresmian 27 lokasi Penyalur BBM 1 Harga. Dengan peresmian 27 SPBU 1 Harga ini, berarti Pertamina hingga hari ini telah memiliki 270 Penyalur BBM 1 Harga. Untuk area Kalimantan s.d 2024 ditargetkan 96 Penyalur dan 41 nya ada di Kalbar. Sampai dengan hari ini untuk Kalbar saja sudah 17 Penyalur BBM 1 Harga.

“BBM 1 Harga merupakan amanat dari negara untuk, keadilan bagi rakyat, negara hadir untuk rakyat. Ini legacy BPH Migas di era pak Ifan sebagai Kepala BPH Migas, terima kasih atas supportnya ” ujar Freddy.

Dirinya berharap semoga bisa dinikmati masyarakat dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran sehingga anggaran kebutuhannya bisa untuk hal lain dengan adanya BBM yang murah ini.

“Pertamina termasuk di Kalbar siap terus mensupport apa yang ditugaskan oleh BPH Migas,” ujarnya.

Adapun 27 titik BBM Satu Harga yang diresmikan antara lain berada di Provinsi Kepulauan Riau satu (1) titik, Nusa Tenggara Barat tiga (3) titik, Nusa Tenggara Timur (NTT) tujuh (7) titik, Kalimantan Barat lima (5) titik, Kalimantan Utara satu (1) titik, Gorontalo satu (1) titik, Sulawesi Tengah dua (2) titik, Sulawesi Selatan satu (1) titik, Maluku satu (1) titik, Maluku Utara satu (1) titik, Papua empat (4) titik. Untuk di Kalimantan Barat yaitu di Menukung Kabupaten Melawi, Kayan Hulu Kabupaten Sintang, Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang, Menjalin Kabupaten Landak, dan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.(hum/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA Industri

Bahas Penetapan Tarif Angkut Gas Bumi, BPH Migas Adakan Public Hearing dengan Pemangku Kepentingan

Koran Jurnal, Bekasi – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar public hearing atau rapat dengar pendapat untuk meninjau penetapan tarif pengangkutan gas bumi. Tarif yang diatur ialah pengangkutan gas bumi melalui ruas Wunut-Ngoro milik PT Dharma Pratama Sejati, Ruas KP 4,3 – PLN Kanaan, Muara Karang-Muara Tawar dan Belawan-KIM-KEK milik Pertamina Gas.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, public hearing ini digelar untuk mendapatkan masukan penetapan tarif gas yang adil dari berbagai stakeholders.

“Jangan sampai public hearing ini hanya seremonial semata, tapi juga harus benar-benar mendiskusikan penetapan tarif gas bumi yang sesuai,” ujar Ifan, disela-sela publik hearing itu, yang diadakan, di kawasan Bekasi Kota, Kamis (22/04/2021).

Hadir dalam acara tersebut, berbagai pemangku kepentingan mulai dari Direktur Gas BPH Migas Sentot Harijady, Komite BPH Migas, perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hingga perwakilan dari PT Pertamina Gas.

Adapun, metode perhitungan tarif (toll fee) yang dipakai BPH Migas ialah berdasarkan cost of service dibagi dengan volume gas yang mengalir. Cost of service terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan oleh transporter dalam menjalankan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan keuntungan yang wajar dari investasi fasilitas yang telah dikeluarkan.

Setelah public hearing, Komite BPH Migas akan melaksanakan Sidang Komite secara Independen dan profesional dalam pengambilan keputusan atas kajian tarif pengangkutan gas bumi.

“Makanya dalam public hearing ini silakan debat, debat saja, kalau bisa jangan 1 jam lah public hearing ini, 1 hari,” saran Ifan.

“Jangan sampai nanti hanya setuju saja, nanti saat di sidang baru protes,” cetus Ifan.(md/red)

Categories
Bisnis Ekonomi

Kepala BPH Migas Bersama Menteri BUMN dan Dirut Pertamina Resmikan Pertashop Milik Pesantren di Cilacap

Koran Jurnal, Cilacap – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bersama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Anggota Wantimpres Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya meresmikan Pertashop milik Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qur’an di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Minggu (11/04/2021).

Pada Kesempatan tersebut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan, distribusi, dan kelancaran bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertashop, tambahnya, menjadi salah satu upaya BPH Migas untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM untuk wilayah yang belum terjangkau atau jauh dari SPBU. Oleh karena itu BPH Migas meminta Pertamina dan badan usaha lainnya untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini.

Lebih Lanjut Ifan, sapaan M Fanshurullah asa mengungkapkan, Kehadiran Pertashop di Ponpes selain untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM juga dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi dan peluang usaha sehingga akan membuka lapangan kerja dan pada akhirnya akan memperkuat ketahanan ekonomi umat.

“Sebagai info, kami sampaikan total pesantren yang ada di Indonesia ada 27.722 pesantren. Ini potensi umat, potensi rakyat untuk kebangsaan kita, membuat ekonomi kerakyatan, apalagi Bapak Menteri BUMN sekaligus sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan bersinergi dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan pesantren untuk mewujudkan SPBU mini seperti Pertashop di kompleks Ponpes Nurul Quran tersebut.

Kehadiran BPH Migas bersama Wantimpres, Menteri BUMN yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah berserta Sekjend-nya dan juga Direktur Utama PT Pertamina merupakan wujud nyata komitmen bersama keumatan, kerakyatan dan kebangsaan yang dipimpin Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Menurutnya dengan jumlah pesantren di Indonesia berdasarkan data BPS sebanyak 27.772 dan jumlah santri 4,1 juta merupakan potensi untuk membangkitkan ekonomi umat.

Lebih lanjut Ifan mengungkapkan jumlah Desa yang ada di Indonesia sebanyak 83.900 desa ini, merupakan potensi untuk dilakukan pembangunan Pertashop yang terintegrasi, bukan hanya BBM, tetapi sembako, LPG non subsidi. Tugas BPH Migas mewakili Pemerintah menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI. Berdasarkan data BPH Migas jumlah BBM subsidi dan penugasan (premium) hampir 26 juta KL/tahun.

“Apabila Pertashop bisa dibangun di pesantren-pesantren maupun desa-desa, maka bisa membantu negara mengurangi subsidi, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat, pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ungkap Ifan.

Setelah ini, lanjut Ifan, BPH Migas akan menindak lanjuti koordinasi dengan Ketum MES untuk percepatan perwujudan itu.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir minta semua BUMN untuk tidak menjadi menara gading serta harus berpartisipasi dalam pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Dalam kondisi pandemi seperti ini ataupun setelah pandemi, dua isu yang harus ditekankan, (yaitu) pemerataan ekonomi di mana tidak mungkin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin,” kata Menteri BUMN Erick Thohir saat peresmian Pertashop di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (11/04/2021).

Menurut dia, isu kedua yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan lapangan kerja karena dengan adanya pandemi juga banyak warga yang kehilangan lapangan kerja.

“Karena itu, kami pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN, lalu juga ada BPH Migas, dan juga pemerintah daerah, kita coba sinergikan dua program ini, pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Erick mengakui pihaknya meminta semua BUMN tidak bisa menjadi menara gading karena mereka harus berpartisipasi dalam pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Salah satu yang saya rasa luar biasa, terima kasih kepada Bu Nicke (Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, red.) yang memang secara bersama-sama kita ingin mentransformasi BUMN ini supaya dekat dengan rakyatnya. Salah satu programnya yang juga didukung oleh BPH Migas, yaitu Pertashop,” katanya.

Erick mengaku telah melihat Pertashop, yakni hari ini (11/4) di Desa Surusunda, dan sebelumnya di tempat lain. Menurut dia, kehadiran Pertashop tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak yang bekerja sama.

“Apakah pihak dari pesantren ataupun pengusaha daerah. Kenapa menguntungkan? Karena Pertamina sudah mempunyai kekuatan suplai dan hulunya. Ini yang bisa membuat pesantren dan pengusaha daerah bisa mendapatkan untung, dan bisa berkompetisi secara terbuka,” kata Erick yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah.

Erick mengatakan dari program 10.000 Pertashop yang direncanakan Pertamina pada tahun 2021, pihaknya mencoba mengalokasikan 1.000 Pertashop untuk pesantren. Menurut dia, hal itu dilakukan supaya pesantren bisa mandiri, ekonomi umat bisa kuat, dan fondasi kebangsaan warga negara Indonesia bisa berkelanjutan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan program Pertashop direncanakan minimal ada satu “outlet” di satu desa.

“Jadi program ini ya harus merata diseluruh desa di Indonesia, sehingga untuk tahun ini saja, kita rencanakan 10.000 (Pertashop),” katanya.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan tanggung jawab BUMN sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat khususnya di daerah.

“Dan ini alhamdulillah, kita bekerja sama dengan pesantren untuk pemulihan ekonomi pesantren,” katanya.

Dia mengatakan kehadiran Pertashop tersebut akan membantu masyarakat untuk mendapatkan BBM jenis Pertamax yang ramah lingkungan dengan harga yang sama seperti di SPBU.Ia mengharapkan para pengusaha di daerah dapat ikut berpartisipasi dan pihaknya mendukung program Kementerian BUMN.

Wantimpres Habib Luthfi bin Ali bin Yahya dalam sambutannya menyampaikan, hari ini penuh rahmat, pentingnya bagi ekonomi, juga pertanian untuk ketahanan pangan. Sejarah membuktikan para pendahulu kita maju dalam teknologi, karena itu kita harus selalu optimis. Fakta membuktikan bahwa kebhinnekaan sudah dibentuk oleh para leluhur bangsa ini.

“Saatnya setiap Pesantren memiliki kekuatan ekonomi, salah satunya melalui Pertashop,” ujar Habib Luthfi.

“Sejauh mana bisa memberikan kontribusi untuk bangsa ini dimulai dari hal kecil sekalipun,” tambahnya.

Sementara saat berdialog dengan Menteri BUMN Erick Thohir, penanggung jawab Pertashop Ponpes Nurul Quran, Sumaryanto mengatakan harga jual Pertamax di Pertashop tersebut sesuai dengan harga yang ditentukan, yakni Rp9.000 per liter.

“Insya Allah, kami bisa menjual 400-1.000 liter per hari,” katanya.(hum/red)

Categories
Energi SDA TNI

Tingkatkan Integritas dan Profesionalitas, Pegawai BPH Migas Digembleng di Pusdiklat Kopassus

Koran Jurnal, Bandung – Sebanyak 66 pegawai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengikuti diklat pembentukan karakter (character building) di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Diklat Pembentukan Karakter bagi pegawai BPH Migas yang akan berlangsung selama 2 minggu di awali dengan Upacara Pembukaan Latihan dan pengucapan janji peserta oleh perwakilan pegawai BPH Migas di Lapangan Hitam Pusdiklatpassus, Batujajar, Senin (22/03/2021).

Komandan Pusdiklatpassus Kopassus (Danpusdiklatpassus ) Brigjen TNI Thevi A. Zebua yang menjadi Inspektur Upacara dalam amanatnya menyampaikan bahwa Tugas BPH Migas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian di seluruh wilayah NKRI tidaklah mudah. Oleh karenanya, Pusdiklatpassus menganggap penting keinginan dari Pimpinan BPH Migas menyelenggarakan latihan dasar pembentukan karakter (character building) bagi para pegawai BPH Migas di Pusdiklatpassus Kopassus.

Brigjen TNI Thevi A. Zebua menjelaskan tujuan latihan dasar pembentukan karakter (character building) tersebut adalah untuk membentuk sikap, karakter, perilaku, kedisiplinan dan mental kejuangan yang tangguh bagi pegawai BPH Migas, serta meningkatkan jiwa Patriotisme dan Nasionalisme, rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan membangun integritas serta profesionalisme tinggi yang didukung dengan jasmani yang prima.

Lebih lanjut Danpusdiklatpassus Brigjen TNI Thevi A. Zebua meminta kepada para pembina dan pelatih agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, perhatikan faktor keamanan dalam setiap kegiatan dan tetap pedomani protocol kesehatan agar memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang masih menjadi pandemi sampai saat ini di negara kita.

“Siapkan seluruh materi latihan yang akan diberikan kepada peserta latihan, sehingga tujuan latihan yang diinginkan dapat tercapai. Timbulkan naluri kewaspadaan dalam kepelatihan dan ciptakan “Zero Accident”, dengan tetap berpegang teguh pada motto lembaga pendidikan ini, yaitu ”Pusdiklatpassus bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar,” tegas Brigjen TNI Thevi A. Zebua.

Menutup sambutannya, Brigjen TNI Thevi A. Zebua, atas nama seluruh warga Pusdiklatpassus Kopassus mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPH MIGAS, atas kepercayaan yang diberikan kepada Pusdiklatpassus Kopassus untuk ikut membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi para pegawai BPH MIGAS.

“Para peserta latihan patut berbangga karena pimpinan BPH Migas telah memberikan kehormatan kepada para peserta latihan sekalian dengan mengikutsertakan pada latihan ini, karena tidak sembarang orang dapat menginjakkan kakinya untuk berlatih di Pusdiklatpassus Kopassus,” Brigjen TNI Thevi A. Zebua.

Sementara itu Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam pengarahannya menyampaikan bahwa Pegawai BPH Migas yang mengikuti latihan dasar pembentukan karakter (character building) ini adalah kader terpilih yang akan mengawal BPH Migas kedepan agar menjadi instansi yang mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih baik.

“Kami serahkan kepada pembimbing untuk dilakukan pembinaan terutama dari sisi mental, spiritual, loyalitas dan integritasnya sehinga menjadi pegawai-pegawai unggulan, mempunyai jiwa, semangat disiplin tinggi dan tangguh serta outcome-nya dapat mendukung kinerja organisasi BPH Migas” tegas Ifan, sapaannya.

Ifan menginstruksikan kepada Sekretaris BPH Migas, Bambang Utoro, agar kedepannya mewajibkan pelatihan ini kepada setiap pegawai BPH Migas supaya setiap pegawai BPH Migas memiliki integritas dan jiwa yang kuat. “Kopassus adalah lembaga yang the Best, tidak semua lembaga bisa mengikuti pelatihan ini, dan hari ini 66 peserta bisa mengikuti pelatihan ini,” pungkasnya.

Peserta Diklat Pembentukan Karakter Pegawai BPH Migas sebanyak 66 pegawai terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), PNS yang memiliki fungsi pengawasan di bidang BBM maupun Gas Bumi serta Para Pegawai Profesional (PNPNS). Para peserta latihan akan diberikan beberapa materi latihan baik teori maupun praktek diantaranya pembinaan motivasi dan karakter, wawasan kebangsaan, pengetahuan dasar intelijen, pengetahuan dasar pengamanan dan lain-lain yang bersifat teori. Kemudian para peserta latihan juga akan diberikan materi praktek diantaranya Permidas, Beladiri, Mountaineering, Jelajah siang ataupun malam dan masih banyak materi lainnya yang akan dilaksanakan di kawasan latihan Batujajar komplek. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, peserta latihan akan didampingi oleh para pembina dan pelatih yang sudah disiapkan. Beberapa latihan yang akan para peserta latihan laksanakan, mengandung resiko yang tinggi, untuk itu diperlukan adanya kesungguhan, konsentrasi dan kewaspadaan dalam setiap kegiatan. Para peserta diminta jangan pernah sedikitpun ada keraguan untuk melaksanakan perintah – perintah yang diberikan, karena materi-materi yang para peserta latihan akan jalani sudah terencana, teruji dan terukur sesuai dengan tujuan latihan.

Turut hadir pada Upacara Pembukaan Latihan Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dan Saryono Hadiwidjoyo, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, Wakil Komandan Pusdiklatpassus Kolonel Inf. Sri Widodo beserta Kepala Departemen Taktik dan Teknik Para Kepala Bagian, Para Kabalak, Para Kepala seksi, Kepala Timjas dan para pelatih.(hum/red)

Categories
Energi SDA

BPH Migas Kaji Ulang Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, mengkaji ulang proyek pembangunan pipa transmisi gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem). Hal itu disampaikan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa setelah pihaknya menerima dan menjawab surat PT Rekayasa Industri (Rekind) tertanggal 2 Oktober 2020.

“Mengacu rapat komite, pada keputusan tersebut, kami sepakat BPH Migas menugaskan direktur gas bumi untuk melaksanakan kajian, dalam waktu maksimal 1 bulan sejak 12 Oktober untuk kajian tersebut dikoordinasikan terutama kepada kementerian ESDM,” ujar Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa saat konferensi pers Proyek Pipa Transmisi Ruas Cirebon-Semarang di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Selanjutnya dia mengatakan, setelah satu bulan, ada keputusan bersama yang bisa diterima. Yang pasti ada banyak pilihan bagaimana keberlanjutan proyek tersebut.

“Kalau mengacu peraturan BPH Migas, ini mestinya ditawarkan kepada pemenang kedua dan ketiga, pada tahun 2006, kita sudah melihat peluang dengan capex yang sama dan toll fee itu juga impossible,” terangnya.

Pilihan kedua adalah BPH Migas melakukan lelang kembali dengan batasan tertentu, dimana panitia lelang akan melibatkan banyak pihak. Mulai dari tim BPH Migas, Kementerian ESDM, hingga bisa juga melibatkan Kementerian Keuangan.

“Sehingga betul-betul panitia bersama, bukan hanya BPH Migas. Ini bisa membentuk body contest, kepada seluruh badan usaha,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Gas Bumi Sentot Harijady mengatakan akan dilakukan kajian supply and demand, berdasarkan tekno ekonomi. Nantinya kajian akan melibatkan stakeholder terkait kementerian ESDM, Dirjen Migas, Bappenas dan semua yang berkaitan dengan proyek ini.

“Apabila hasil putusan kajian, apakah dilakukan lelang, atau nanti dilakukan dikembalikan kepada pemerintah itu nanti kita lihat hasilnya yang akan datang. Kami mengharapkan bantuan dari stakeholder terkait untuk support apa yang jadi upaya BPH Migas terutama percepatan pembangunan ruas Cirebon-Semarang,” pungkasnya.

Terkait diterimanya surat dari PT Rekayasa industri, BPH Migas menyampaikan, menunjuk surat Rekind (PT Rekayasa Industri) nomor 357/10000-LT/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal penyerahan kembali penetapan PT Rekayasa Industri sebagai pemenang Hak Khusus Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang dengan mempertimbangkan;

Pertama, “Hasil kajian kelayakan bisnis yeng telah disusun oleh Rekind yang menunjukan bahwa pembangunan pipa gas bumi ruas transmisi Cisem dengan tarif/toll fee sebesar 0,36/MMBTU sesuai dengan dokumen penawaran Rekind tahun 2006 saat ini sudah tidak memenuhi nilai ekonomi; dan,

Kedua adalah, ketentuan di kelompok usaha Rekind terkait investasi yang antara lain menyatakan bahwa baik investasi pengembangan maupun investasi penyertaan haruslah memenuhi analisis bisnis yang memadai (minimal bankable), ketersediaan pasokan gas, pasar, kelayakan teknis, legalitas, komersial dan manajemen resiko serta memenuhi syarat minimum internal rate of return (IRR).(red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Anggota Komisi VII DPRI dan Kepala BPH Migas Tinjau SPBU di Mojokerto, Surabaya dan Malang

Koran Jurnal, Malang – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir.H.M. Ridwan Hisjam dan Kepala BPH Migas M. Fanshurulah Asa beserta Tim melihat langsung proses digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur. Kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan itu digelar mulai Jum’at (17/07/2020) hingga Sabtu (18/07/2020) di SPBU 5461338 di Jl. Wringin Rejo No. 53 Mojokerto, SPBU 54. 601.92 Jl. Tegalsari No. 41 Surabaya, SPBU 54.612.45 Rest Area KM 754. Jl. Tol Surabaya – Gempol No. 26 Kab. Sidoarjo dan SPBU54.651.12 Jl. Raya Randuagung, Malang, Jawa Timur.

Ridwan Hisjam pada kesempatan tersebut menyampaikan sesuai laporan yang di sampaikan oleh Kepala BPH Migas, sampai dengan 16 Juli 2020 ini perkembangan digitalisasi SPBU yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) telah mencapai 49 % atau sejumlah 2.704 SPBU dari target 5.518 SPBU.

Sistem digitalisasi SPBU yang dikembangkan saat ini baru terbatas hanya untuk pencatatan volume transaksi, nilai penjualan transaksi. Dan pencatatan nomor polisi kendaraan yang dilakukan secara manual menggunakan EDC (electronic data capture).

“Saya harapkan program ini dapat terlaksana sampai mencapai target 100 persen. Dan ke depan perlu ditingkatkan dalam kualitas digitalisasinya, seperti adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV),” tegas Ridwan Hisjam

Ridwan menemukan di lapangan bahwa apabila dilakukan pencatatan secara manual, itu menambah pekerjaan bagi operator SPBU. Selain itu tingkat kelelahan yang bertambah akan berdampak juga terhadap kualitas kinerjanya. Ridwan Hisjam berpendapat digitalisasi SPBU amat penting.

“Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus,” tegas Ridwan Hisjam, anggota DPR RI Dapil Jatim V – Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu ini.

Kegiatan digitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka memudahkan pengawasan penyaluran BBM penugasan dan subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak terhadap penghematan subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi.

Lebih jauh, Ridwan Hisjam mengusulkan agar dilakukan digitalisasi secara menyeluruh. Maksudnya tidak perlu lagi memasukkan nomor polisi secara manual, namun tercatat oleh sistem pencatatan secara otomatis.

“Dengan digitalisasi secara menyeluruh maka sedikitnya ada empat) manfaat,” ujarnya. Ridwan Hisjam lebih lanjut menjelaskan manfaat digitalisasi SPBU yaitu

1. Pengendalian Subsidi BBM

Dia menjelaskan bahwa kuota BBM Subsidi tahun 2020 ditetapkan sebanyak 15,87 kilo liter (KL). Terdiri dari Solar 15,31 juta KL dan minyak tanah sebesar 0,56 kilo liter. Subsidi merupakan hak bagi rakyat yang memerlukan. Dengan digitalisasi SPBU akan dapat disalurkan secara tepat volume dan tepat sasaran.

Secara otomatis penyelewengan BBM akan hilang, karena dengan mudah akan terpantau pelaku tindak kejahatan penyelewengan tersebut. Pengeluaran BBM subsidi dapat terpantau melalui nozzle SPBU, yang tercatat nomor polisi, pemilik kendaraan, jenis BBM, dan volume BBM.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kejahatan

Dengan digitalisasi ini akan bisa dipantau kendaraan yang digunakan melakukan tindak kejahatan, kendaraan yang bermasalah, kendaraan hasil curanmor, dan lain-lain.

3. Mendukung Masyarakat untuk Taat Bayar Pajak

Digitalisasi SPBU dapat digunakan membangun kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak. Kendaraan yang tercatat melakukan penunggakan membayar pajak, dalam struk pembayaran akan tercetak “PAJAK KENDARAAN ANDA BELUM DILAKUKAN PELUNASAN, SEGERA UNTUK MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU”.

Sehingga setelah tahap imbauan dilakukan secara masif, dan terbangun kesadaran masyarakat membayar pajak, maka akan berdampak terhadap pemasukan negara dari sektor pajak kendaraan.

4. Menghapus Mafia Migas

Menurut Ridwan, digitalisasi yang terbangun secara menyeluruh akan menutup ruang terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Potensi kerugian negara dapat dihindari dengan melakukan pengendalian di ujung penyaluran yakni di nozzle SPBU. Contohnya, kuota BBM subsidi di suatu daerah adalah 10 ribu KL. Maka akan dapat dipantau BBM tersebut digunakan oleh jenis kendaraan, volume BBM, nama pemilik dan data lainnya yang diperlukan.

“Dengan digitalisasi ini, akan menghemat subsidi BBM yang diberikan oleh Pemerintah, menambah pemasukan negara yang tercecer kemana-mana namun tidak menambah beban masyarakat,” urainya.

Untuk itu, sebagai anggota Komisi VII DPR RI, pihaknya mendorong BPH Migas untuk berinisiasi melakukan kerjasama dengan Kepolisian RI, Ditjen Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam masa saat ini (New Normal) kita perlu upaya extra-ordinary dalam upaya melakukan perbaikan tata kelola hilir migas.

“Terutama dalam pengendalian subsidi BBM, pendistribusian BBM agar tepat volume dan tepat sasaran, pencegahan kejahatan, dan mendukung rakyat taat membayar pajak,” pungkas Ridwan.

Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menyampaikan apresiasi atas dukungan Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam agar program digitalisasi Nozzle dapat segera diselesaikan dan dilengkapi
adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV) untuk mencatat nomor polisi secara otomotis sehingga digitalisasi nozzle dapat secara efektif digunakan untuk pengawasan BBM subsidi agar tepat volume dan Sasaran.

Lebih lanjut Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa pencatatan penyaluran komoditas yang diberikan subsidi (BBM JBT) secara elektronik di titik serah harus dapat mengidentifikasi penggunaan dan volume penyalurannya, karena dapat menjadi suatu variabel perhitungan besaran penggantian subsidi oleh Pemerintah. Sesuai dengan PMK 157 Tahun 2016 disebutkan bahwa volume JBT hasil verifikasi BPH Migas lah yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan.

“Kita mengharapkan sekali lagi bahwa JBT dan JBKP ini agar betul-betul di verifikasi dengan baik dan IT Nozzle bisa menjadi alat verifikasi bagi BPH Migas”, jelas Ifan, sapaannya.

Program digitalisasi SPBU ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Penugasan jenis BBM Tertentu wajib menyiapkan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran BBM untuk setiap konsumen secara on line.

PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia membangun program digitalisasi SPBU untuk sejumlah 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018, namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan target karena terdapat kendalan di lapangan. Terakhir, PT. Pertamina PT. Pertamina (Persero) dan PT. Telkom Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle hingga akhir Agustus 2020.

“Kami akan menugaskan seluruh pegawai BPH Migas untuk mengecek kelapangan apakah program digitalisasi SPBU ini dapat berjalan dengan baik dan BPH Migas akan memonitor dan mengawal komitmen terakhir yang disampaikan oleh PT. Pertamina dan PT. Telkom bahwa digitalisasi SPBU di 5.518 akan selesai dan berfungsi dengan baik dibulan Agustus 2020 bersamaan dengan hari Kemerdekaan RI yang ke-75” tutup Ifan

Selain monitoring digitalisasi nozzle SPBU, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa juga mengunjungi TBBM Malang dalam rangka pemantauan cadangan dan pengelolaan informasi BBM.(hum/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA

BPH Migas: Digitalisasi SPBU Jauh dari Target

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M.Fanshurullah Asa mengatakan, progres digitalisasi SPBU oleh PT Pertamina (persero) masih sangat jauh dari target. Sampai dengan 30 Juni 2020, status digitalisasi SPBU dengan capaian status Berita Acara Serah Terima (BAST) sebesar 44,80 persen atau sebanyak 2.247 SPBU dari target 5.518 SPBU.

“Dari capain tersebut, sebanyak 4.819 SPBU atau 87,33 persen telah terpasang ATG (Automatic Tank Gauge). 3.060 SPBU atau 55,45 persen telah terpasang EDC LinkAja, 1.268 SPBU atau 22,98 persen telah tercatat nomor polisi melalui EDC,” kata Fanshurullah dalam konferensi Pers, Rabu (08/07/2020).

Selain itu, sebanyak 1.577 atau 28,58 persen telah terdigitalisasi dan memproduksi data yang dapat diakses melalui dashboard yang dikembangkan oleh PT Pertamina. Di antaranya berupa data volume penjualan per transaksi, sata nilai transaksi penjualan, data transaksi per SPBU.

Namun demikian, data-data tersebut belum memenuhi kriteria yang diharapkan BPH Migas, sehingga belum dapat dijadikan sebagai perangkat pengawasan yang komprehensif dalam penyaluran JBT dan JBKP.

Sebelumnya, PT Pertamina bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia membangun program digitalisasi untuk 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target penyelesaian di akhir Desember 2018.

Namun dalam perjalanannya, Fanshurullah membeberkan bahwa proyek ini mengalami perubahan target sebanyak empat kali. Target pertama pada 31 Desember 2018, kemudian berubah menjadi 28 Juni 2019, mundur lagi ke 31 Desember 2019, dan terakhir per 30 Juni 2020 yang juga masih belum tercapai.

“Terlepas dari kendala yang ada, BPH Migas tetap meminta PT. Pertamina (Persero) untuk segera menyelesaikan dan meningkatkan akselerasi penyelesaian program digitalisasi SPBU dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, agar pendistribusian JBT dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat volume,” pungkasnya.(rls/mdk/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Resmikan BBM Satu Harga Perdana Tahun 2020 di Pulau Maya Kalimantan Barat

Koran Jurnal, Kalimantan Barat – Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa didampingi Bupati Kayong Utara Citra Duani dan Sales Area Manager (SAM) Ritel Kalbar PT.Pertamina (Persero) Weddy Surya Windrawan meresmikan Program BBM 1 Harga SPBU Kompak 66.788.004 Desa Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat (17/06/2020). Peresmian ini merupakan peresmian BBM 1 Harga perdana ditahun 2020 dan menjadi peresmian ke 171 sejak tahun 2017. Peresmian SPBU Kompak yang menjual BBM satu harga itu, menggunakan tempat penyimpanan BBM sebuah kapal ponton/floating pump dengan kapasitas 400 KL dan menjadi SPBU BBM 1 Harga yang pertama dengan sistem ponton yang dapat melayani kapal-kapal nelayan sekaligus juga untuk transportasi darat diwilayah 3T. Untuk mengirim BBM ke SPBU Kompak ini tidaklah mudah karena BBM dipasok dari Supply Point Terminal BBM Pontianak yang berjarak ± 375 km atau 12 jam perjalanan darat atau 5 jam dengan menggunakan transportasi laut dalam sekali pengiriman.

Dengan diresmikan BBM 1 Harga ini, sebanyak 2.000 nelayan di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalbar kini merasakan dampak positif bagi perekonomian mereka.”Peresmian BBM satu harga ini, karena pemerintah ingin mewujudkan keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga di bidang energi dan ini tidak hanya jargon, tapi telah dibuktikan dengan diresmikannya program BBM satu harga di Pulau Maya mulai hari ini,” kata Kepala BPH-Migas, M Fanshurullah Asa saat meresmikan BBM satu harga di Kecamatan Pulau Maya.

Ifan panggilan untuk M. Fanshurullah Asa menjelaskan, dengan diresmikannya BBM satu harga tersebut, maka nelayan dan kapal motor milik nelayan yang sebelumnya membeli BBM ke tingkat pengecer dengan harga tinggi, kini mereka sudah bisa membeli BBM dengan harga sama dengan yang dijual di kota-kota, yakni premium Rp6.450/liter, dan solar Rp5.150/liter.

“Untuk di Kabupaten Kayong Utara sendiri akan dibangun kembali dalam waktu dekat BBM satu harga di Kepulauan Karimata, sehingga kami berharap agar pemerintah dan Pertamina mempermudah pengurusan izinnya dan kami juga meminta kepada Bupati diwilayah 3 T yang dibangun program BBM 1 Harga agar mendukungnya dengan mempermudah perijinan, apabila ada Bupati yang tidak memberikan kemudahan perijinan agar dilakukan perubahan lokasi, mengingat masih banyak diwilayah 3 T yang belum memiliki SPBU” tambah Ifan.

Dirinya juga berharap agar penyaluran BBM satu harga ini diawasi ketat oleh semua pihak terkait, baik TNI/Polri dan pemerintah setempat, agar penyalurannya tepat sasaran.”BBM subsidi jangan sampai dijual ke pihak industri, karena ini hak masyarakat kecil seperti nelayan. Kami berharap dengan membeli BBM satu harga ini, maka keuntungan para nelayan lebih besar lagi, sehingga mereka balik ke rumah dengan hati yang lebih bahagia lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kayong Utara Citra Duani mengapresiasi dengan diresmikannya BBM satu harga di Pulau Maya, sehingga bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan BBM dengan harga murah atau sama harganya dengan BBM yang dijual di kota-kota seluruh Indonesia.

“Kami berharap dengan diresmikannya BBM satu harga ini, maka masyarakat bisa merasakan BBM dengan harga terjangkau, tidak ada lagi penyalur ilegal, kalau masih ada, silakan laporkan kepada pihak terkait,” ujarnya

Sales Area Manager (SAM) Ritel Kalbar PT.Pertamina (Persero) Weddy Surya Windrawan mengungkapkan bahwa PT. Pertamina akan berkomitmen untuk mensuplai BBM 1 Harga di wilayah 3T termasuk di Pulau Maya ini. Dirinya berharap agar Pmerintah Daerah dan masyarakat ikut serta mengawasi penyaluran BBM 1 Harga agar tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan. “Pertamina akan senantiasa menghadirkan BBM yang berkualitas dan tentunya dengan safety yang terjamin untuk masyarakat” jelasnya.

Pada kurun Tahun 2017-2019, BPH Migas telah berhasil mengawal dan melakukan supervisi terhadap pembangunan penyalur BBM 1 Harga dengan capaian sebanyak 170 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebanyak 160 penyalur dan 10 penyalur PT AKR Corporindo Tbk.

Untuk Tahun 2020-2024, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Program BBM 1 Harga akan dilanjutkan dengan target sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah terbangunnya 330 lembaga penyalur BBM 1 Harga. Untuk Tahun 2020 akan dilakukan pembangunan 83 lembaga penyalur BBM 1 Harga yang tersebar di 20 Provinsi, 70 Kabupaten, 83 Kecamatan dengan sebaran 13 Penyalur di Sumatera, 13 di Kalimantan, 21 di NTB dan NTT, 7 di Sulawesi, dan 29 Penyalur di Maluku dan Papua dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembangunan penyalur BBM 1 Harga tersebut.

M. Fanshurullah Asa juga optimis target 83 lokasi penyalur BBM 1 Harga dapat terwujud hingga akhir tahun 2020 walaupun saat ini sedang terjadi pandemi covid-19. “BPH Migas setiap minggu mengadakan rapat monitoring dan koordinasi secara daring/online dengan PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk memonitor progres pembangunan penyalur BBM 1 harga di 83 lokasi 3T dan Alhamdulillah walaupun dalam masa pandemi covid-19, kita telah berhasil meresmikan SPBU Program BBM 1 Harga yang pertama ditahun 2020 di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pencegahan covid-19,” pungkasnya.(hum/red)