Categories
Kesehatan

Masih Pandemi, Pemerintah Kaji Libur Panjang Akhir Tahun

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap tren kenaikan kasus positif Covid-19 paska libur panjang di masa pandemi Covid-19. Hasil evaluasi menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam menghadapi periode libur panjang akhir tahun 2020. Karena, jangan sampai libur panjang akhir tahun menambah kelipatan kasus Covid-19.

Terdapat 3 periode libur panjang yang menjadi bahan evaluasi pemerintah. Yaitu, libur panjang Idul Fitri tanggal 22 – 25 Mei 2020, libur panjang HUT RI pada 17, 20 – 23 Agustus 2020 dan dan libur panjang 28 Oktober – 1 November 2020.

“Libur panjang Idul Fitri yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 69 persen sampai dengan 93 persen pada tanggal 28 Juni 2020,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Selasa (24/11/2020).

Perkembangan kasus pada periode HUT RI, berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 58 persen sampai dengan 118 persen pada pekan 1 sampai dengan 3 September 2020. Dan pada libur panjang akhir Oktober dan awal November, berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 17 persen sampai 22 persen pada tanggal 8 sampai 22 November 2020.

Dari data tersebut, terdapat juga penurunan kasus positif pada periode libur panjang 28 Oktober – 1 November 2020 jika dibandingkan libur panjang pada bulan Agustus 2020. Penurunan kasus positif ini menjadi evaluasi dan pembelajaran dalam menghadapi periode libur panjang akhir tahun 2020.

“Namun perlu diingat, masa libur panjang akhir tahun 2020 memiliki durasi yang lebih panjang, dan dikhawatirkan berpotensi menjadi manifestasi perkembangan kasus menjadi dua bahkan tiga kali lipat lebih besar dari masa libur panjang sebelumnya,” ungkap Wiku.

Dari hasil evaluasi pada periode libur panjang sebelumnya, ucap Wiku, kenaikan kasus positif disebabkan oleh penularan akibat kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol kesehatan terutama pada menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Untuk itu pemerintah saat ini sedang mengkaji periode masa libur panjang akhir tahun. Karena berdasarkan analisa pada libur panjang masa pandemi, telah memakan korban.

“Pada prinsipnya, apapun keputusan yang nanti diambil pemerintah, maka keputusan ini akan selalu mengutamakan keselamatan masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Kemenkes Minta Peserta Kegiatan Keagamaan Tebet-Petamburan Lakukan Tes dan Isolasi Mandiri

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang telah mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan keagamaan seperti di Tebet, Petamburan dan Mega Mendung beberapa hari yang lalu agar melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

Hal itu dianjurkan mengingat hasil pelacakan kasus Covid-19 melalui serangkaian tes usap atau Tes Swab PCR per Kamis (19/11) kepada para peserta kegiatan tersebut ditemukan sejumlah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Kemenkes mengimbau semua orang yang mengikuti acara tersebut dan siapapun yang merasa telah kontak erat dengan orang yang hadir agar melakukan isolasi mandiri selama 14 hari,” ujar Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M. Kes dalam konferensi pers: Update Pemeriksaan, Pelacakan dan Perawatan Covid-19 olej Kemenkes di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Adapun rincian dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan positif Covid-19 tersebut meliputi 50 orang yang terlibat dalam kegiatan di Tebet, 30 orang di Petamburan dan 15 orang di Mega Mendung masih menunggu hasil pemeriksaan uji sampel.

“Ditemukan di Tebet total 50 kasus positif dan di Petamburan sebanyak 30 kasus dan di Mega Mendung terdapat 15 sedang menunggu hasil pemeriksaan,” jelas Budi.

Budi juga menganjurkan bagi siapa saja yang merasa memilki gejala seperti batuk, pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan serta kehilangan indera perasa agar segera menghubungi Puskesmas terdekat.

Dalam hal ini, Pemerintah juga telah menyiapkan pusat karantina khusus bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.

“Apabila bergejala segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah juga telah menyiapkan pusat karantina di Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet,” kata Budi.

“Gejala seperti gejala batuk, pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan serta hilang indera perasa, segera kunjungi Puskesmas terdekat untuk dilakukan tes usap atau Tes PCR,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menekankan kepada seluruh tokoh umat maupun siapapun yang memiliki peran penting dalam suatu komunitas tertentu agar lebih bijak serta memberikan keteladanan kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan.

Budi meminta agar selama masa pandemi tidak menggelar kegiatan yang menimbulkan banyak kerumunan orang. Sebab, berkerumun dapat memicu terjadinya penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 yang dapat berakibat fatal.

“Agar memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat luas dalam penerapan protokol kesehatan. Kita harus bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 agar pandemi segera dapat diatasi,” tegas Budi.

Kemenkes terus berupaya melakukan upaya untuk melacak dan menelusuri kontak erat dari pasien yang terkonfirmasi Covid-19. Hal itu juga dilakukan untuk mempercepat penanganan Covid-19 sekaligus memutus rantai penularannya.

Saat ini, Kemenkes dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah menerjunkan lebih dari 5.000 petugas untuk melakukan pelacakan kontak erat dan tersebar di 10 provinsi prioritas.

Kemenkes berharap agar masyarakat dapat mendukung para petugas tersebut sehingga penularan Covid-19 dapat dicegah dan tidak semakin meluas.

“Saat ini Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 telah menurunkan lebih dari 5.000 pelacak kontak di 10 Provinsi Prioritas untuk menulusuri penularan dan kontak erat,” jelas Budi.

“Kami berharap masyarakat terbuka dan mendukung relawan pelacak kontak sebagai kontribusi memotong rantai penularan Covid-19,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Lurah Petamburan, Titik Awal Tracing Karena Positif Covid dan Hadir di Acara Maulid serta Pernikahan

Koran Jurnal, Jakarta – Kerja, tetap lebih baik daripada berpangku tangan. Sebuah pesan penutup dari pengarahan Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, dalam rapat virtual (zoom) Sabtu sore (21/11/2020).

Dalam rapat virtual itu hadir antara lain Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Juga unsur satgas di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dan Banten, serta Kepala Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Jakarta.

Pembahasan rapat koordinasi tersebut yakni fokus pada upaya tracing, tracking dan treatment atas sejumlah titik kerumunan. Diantaranya kerumunan Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, paska liburan panjang, penjemputan di Bandara, kerumunan di Tebet, Mega Mendung dan Petamburan baru-baru ini.

Doni Monardo berbicara di sesi akhir rapat, yang selesai menjelang kumandang adzan maghrib. Sebelumnya, host rapat telah mengatur Kepala Dinas Kesehatan dan petugas yang berinteraksi langsung untuk memberikan laporan fakta fakta di lapangan.

Dalam kesempatan itu, para peserta menyampaikan data-data terkini terkait perkembangan terakhir Covid-19 di wilayah tugas masing-masing daerah, maupun secara khusus yang terjadi di klaster-klaster khusus, seperti disebut di atas.

Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan maupun di Megamendung, petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking. Diharap, Satgas Covid-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan.

Kerelaan Melakukan Swab

Dalam arahannya, Doni Monardo menyadari benar kesulitan yang dihadapi di lapangan. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para petugas di lapangan. Doni mengemukakan, dibutuhkan kerelaan hati dari masyarakat untuk melakukan swab, utamanya bagi yang pernah mengikuti kerumunan termasuk selama liburan panjang, demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja. “Tes swab di Puskesmas, tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Tak lupa, Doni Monardo berharap dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW.

“Sampaikan bahwa kami akan melakukan test massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis,” papar Doni.

Kepada aparat Satgas Covid-19 daerah, Doni Monardo meminta untuk melanjutkan kerja kerasnya menemukan kasus positif dan segera dilakukan karantina di tempat yang telah ditentukan bagi OTG maupun yang sudah bergejala, supaya semua bisa selamat.

“Bagi yang positif, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi mandiri. Jangan ragu untuk ikut test, dan jangan takut kalau positif,” tambahnya.

Petugas diminta melakukan pendekatan secara persuasif. Ajak masyarakat mau bekerjasama atas nama nilai-nilai kemanusiaan. “Mulailah dengan tracing dari Lurah Petamburan. Selanjutnya tes massal dari keluarga inti semua yang positif,” ujar Doni Monardo.

Hindari Kerumunan

Mengutip imbauan Doni Monardo saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta sehari sebelumnya. Bahwa ia mengimbau para kepala daerah, termasuk semua Gubernur agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan yang mungkin bakal digelar di daerahnya. “Cegah dan tangkal sejak dini, jangan sampai kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan terjadi,” kata Doni.

Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, Doni juga menyerukan agar bisa menjadi teladan penerapan protokol kesehatan.

“Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini,” tandas Doni.

Dalam penegakan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan, sekali lagi Doni menekankan “prinsip nondiskriminasi”. Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

“Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami,” tegas Doni Monardo.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Doni Monardo Minta Kluster Kerumunan Secara Sukarela Melakukan Tes Covid

Koran Jurnal, Boyolali – Ketua Satgas Covid 19 Letnan Jenderal Doni Monardo meminta semua pihak mendapat pemahaman yang baik tentang ancaman virus covid 19. Pengetahuan akan bahaya Covid harus terus ditingkatkan dan menjadi kesadaran setiap individu.

Hal tersebut disampaikan Doni Monardo dihadapan wartawan saat melakukan kunjungan kerja kesiapsiagaan erupsi Gunung Merapi di Boyolali Jawa Tengah Jum’at (20/11/2020).

Doni menceritakan, pengalaman sebelumnya saat kegiatan pertemuan Jamaah Tablik di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2020. Apa dampaknya?

“Akibat kegiatan itu ribuan orang terpapar Covid 19. Baik yang berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan peserta dari Pulau Jawa,” ujar mantan Sesjen Wantanas itu.

Pada bulan Juni 2020 saat berkunjung ke Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, menyampaikan bahwa ada 2000 peserta asal Kalimantan Selatan yang ikut kegiatan Jamaah Tablik di Gowa, Sulawesi Selatan.

Dari 2 ribu itu baru 900 orang yang melaporkan diri. “Penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kalsel kepada saya bahwa tanggal 7 Juni 2020 ada korban 68 orang meninggal berasal dari mereka yang ikut kegiatan tersebut. Itulah yang membuat Kalsel menjadi zona merah, salah satu dari delapan provinsi dengan kasus tertinggi ketika itu,” ungkap Doni.

Oleh karenanya harus dipahami, Covid 19 ini adalah ancaman nyata. Bukan konspirasi dan bukan rekayasa. Mereka yang menjadi korban adalah lansia, komorbid, (hipertensi, diabetes, jantung, ginjal dan sejumlah penyakit penyerta lainnya).

“Cara penularannya melalui droplet dan juga aerosol yaitu udara yang keluar pada saat kita berbicara. Makanya kita selalu diminta untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga sering mencuci tangan supaya tangan kita tidak menyentuh bagian dari wajah. Ini yang harus kita perhatikan,” ungkap Doni.

Kluster Petamburan

Data yang diterima Satgas, per Kamis sore 19 November, untuk wilayah Petamburan Jakarta Pusat telah dilakukan swab terhadap 15 orang. Ada 7 orang positif Covid 19, termasuk Lurah Petamburan. Data Jumat sore 20 November, hasil swab antigen untuk Kluster Mega Mendung adalah yang diperiksa 559 orang, yang positif ada 20 orang. Laporan lain, terdapat 50 orang positif Covid 19 yang mayoritas berdomisili sekitar Tebet.

Untuk itu, Ketua Satgas Doni Monardo berharap kerjasama semua komponen masyarakat di berbagai daerah terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten khususnya para Ketua RT dan Ketua RW untuk menyampaikan pesan kepada keluarga keluarga bagi yang kemarin ikut beraktivitas, mulai dari penjembutan di Bandara Soekarno Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Mega Mendung, serta acara terakhir di Petamburan, kiranya dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri kepada Ketua RT dan Ketua RW.

“Pemeriksaan di Puskesmas tanpa dipungut biaya. Pemeriksaan ini sangat penting agar diketahui lebih dini. Jika ada yang positif bisa segera isolasi dan tempat isolasi disiapkan pemerintah. Silahkan dengan kesadaran dan keikhlasan memeriksa diri ke Puskesmas, demi memutus mata rantai penularan untuk keselamatan bersama,” himbau Doni.

“Hari ini kami telah menyalurkan 2.500 swab antigen ke seluruh puskesmas yang berada di daerah-daerah yang berpotensi terjadi peningkatan kasus di DKI, Banten dan Jabar,” tambahnya.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Satgas Covid-19: Pemerintah Kawal Akselerasi Vaksin Merah Putih

Koran Jurnal, Jakarta – Vaksin Covid-19 karya anak bangsa, Vaksin Merah Putih saat ini sedang dikembangkan 6 perguruan tinggi dan lembaga penelitian terkemuka di Indonesia. Diharapkan bibit Vaksin Merah Putih dapat diserahkan kepada PT Bio Farma pada tahun 2021. Selanjutnya Bio Farma akan melakukan uji klinis tahap 1 sampai 3.

“Jika seluruh tahapan uji klinis berjalan dengan baik, maka izin edar diproyeksikan diperoleh pada akhir tahun 2021, dan akan didistribusikan pada awal tahun 2022,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers, Kamis (19/11/2020) di Kantor Presiden yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Di samping itu, terkait uji klinis tahap 3 terhadap kandidat vaksin Covid-19 dari Sinovac yang sedang berjalan, tidak ditemukan adanya Gejala Ikutan Paska Imunisasi (KIPI). Dari uji klinis terhadap 1620 relawan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, hanya ditemukan gejala ringan seperti nyeri dan pegal-pegal otot pada bekas suntikan.

“Tidak ditemukan efek samping serius karena vaksin maupun vaksinasi. Kami akan terus memantau perkembangan uji klinis dan perkembangan status kehalalannya,” jelas Wiku masih menjawab pertanyaan media terkait vaksin Covid-19.

Pemerintah juga berupaya agar program vaksinasi dapat segera berjalan. Hal ini diwujudkan melalui simulasi vaksinasi yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu (18/11/2020) di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Simulasi ini merupakan upaya memastikan kesiapan masyarakat dalam melakukan vaksinasi.

Bahwa program vaksinasi sangat bergantung pada proses pengembangan vaksin yang akan digunakan. Saat ini berbagai kandidat vaksin yang digunakan pada tahap uji klinis, untuk memastikan keamanan, efektivitas dan dosis aman yang dapat digunakan.

“Sesuai yang sudah disampaikan Presiden, kami berharap vaksinasi massal dapat dilakukan secepatnya jika vaksin sudah siap,” katanya menjawab pertanyaan media.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Satgas di Daerah Jadi Kunci Penanganan Covid-19 Berjalan Baik

Koran Jurnal, Jakarta – Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat daerah dapat mengacu pada struktur Satgas Penanganan Covid-19 pusat. Pembentukannya merujuk pada Surat Edaran Mendagri No. 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

Namun, pembentukan Satgas daerah tergantung kebutuhan dan karakteristik pada masing-masing daerah.

“Kepala daerah berwenang menyusun dan menetapkan anggotanya. Struktur Satgas pusat dapat dijadikan acuan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan bupati/walikota,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, saat memberikan keterangan pers, Kamis (19/11/2020), yang disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Satgas di daerah bertugas memastikan jangan sampai rumah sakit terisi penuh oleh pasien dan segera koordinasikan ke pemerintah pusat.

“Jika dimungkinkan, Satgas di daerah dapat menggunakan rumah sakit darurat untuk menampung pasien Covid-19,” imbuh Wiku.

Satgas juga bertugas melakukan monitoring terhadap kedisiplinan protokol kesehatan dan sosialisi perubahan perilaku 3M harus digencarkan serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. “Ini menjadi modal kita semua dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi,” tegasnya.

Pemerintah pusat juga akan terus mendukung penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga diminta agar jangan segan untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat akan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memastikan penanganan Covid-19 di daerah berjalan dengan baik.(KCP/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Presiden Jokowi: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Jokowi memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (16/11).

“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus korona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.

Kepala Negara meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tuturnya.

Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah amat diperlukan agar langkah-langkah pengendalian pandemi yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif.

“Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.

Dalam hal ini, tugas pemerintah ialah mengambil tindakan hukum di mana ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan.

Ketegasan tersebut diperlukan mengingat berdasarkan data terakhir per 15 November lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen yang jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.

Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga sangat bagus, yakni mencapai 83,92 persen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen.

“Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan akan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan para dokter, perawat, tenaga medis, dan paramedis yang dengan kesukarelaan mereka selama berminggu bahkan berbulan-bulan mencurahkan tenaga untuk merawat pasien Covid-19 dan tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka.

“Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada,” ucapnya.(DBPers/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Doni Monardo: Kerumunan Manusia Menimbulkan Penularan Covid-19 dan Dapat Berakibat Fatal

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa setiap kegiatan yang menciptakan kerumunan sudah hampir pasti dapat menimbulkan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

“Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan hampir pasti bisa menimbulkan penularan (Covid-19). Menulari dan tertular satu sama lainnya, ujar Doni dalam Konferensi Pers secara virtual dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/11/2020).

Di samping itu, Doni juga mengingatkan bahwa para penyelenggara kegiatan yang menciptakan adanya kerumunan manusia pada masa pandemi akan mendapatkan sanksi tegas, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab, mengumpulkan orang-orang dalam jumlah besar sehingga menimbulkan penularan penyakit hingga menyebabkan kematian adalah perbuatan yang dilarang baik oleh pemerintah maupun agama.

“Mereka yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, nantinya bukan hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah, tetapi juga kelak di kemudian hari akan mendapatkan permintaan pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena tidak sedikit kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu menimbulkan penularan (Covid-19),” tegas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga mengingatkan bahwa Covid-19 dapat menjadi mesin pembunuh bagi mereka yang masuk dalam kategori usia lanjut, maupun mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas.

Sebagaimana data Satgas Penanganan Covid-19, bahwa terdapat tren kasus kluster keluarga yang meningkat dari orang tanpa gejala yang menulari keluarganya di rumah sehingga akhirnya berujung fatal. Sehingga hal ini perlu diantisipasi agar ke depannya tidak terjadi hal serupa.

“Mungkin, bagi anak muda yang usianya relatif masih di bawah 36 tahun, sehat, tidak ada komorbid, rata-rata adalah tanpa gejala kalau terpapar Covid-19. Namun, ketika mereka kembali ke rumah, ketemu dengan orang-orang yang dicintai, ketemu dengan saudara-saudaranya yang lain, yang punya komorbid, usianya sudah lanjut, maka risikonya sangat fatal,” jelas Doni.

Adapun berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 hingga delapan bulan terakhir, angka kasus _fatality rate_ dari penderita komorbid dan lansia telah mencapai 85 persen.

“Data yang kami peroleh selama delapan bulan terakhir, angka kematian penderita komorbid dan lansia mencapai 80 sampai dengan 85 persen. Sebuah angka yang sangat tinggi,” jelas Doni.

Dengan melihat adanya prosentase angka tersebut, Doni meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menghindari segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan manusia dalam jumlah banyak. Dia juga mengajak antar anggota keluarga agar dapat saling mengingatkan satu sama lain, bahwa kegiatan kerumunan pada masa pandemi sangat berisiko.

“Sekali lagi, semua aktivitas yang berhubungan dengan timbulnya kerumunan, tolong untuk dihindari, dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia, untuk mengingatkan keluarga kita satu sama lainnya, agar jangan menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan,” pinta Doni.

“Seluruh pihak di manapun berada, untuk tidak menyelenggarakan acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, karena potensi tertular Covid, pasti akan semakin tinggi, dan ini nantinya akan menyulitkan kita semua,” pungkas Doni.(hum/red)

Categories
Daerah Kesehatan

Dinilai Mampu Kendalikan Covid-19, Doni Monardo Apresiasi Komponen Pemprov Kaltara

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo memberikan apresiasi kepada seluruh komponen dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) atas upaya penanganan Covid-19 di wilayahnya.

Adapun apresiasi tersebut disampaikan Doni, mengingat kasus Covid-19 di wilayah Kaltara dinilai dapat dikendalikan dengan baik.

“Kita memberikan apresiasi atas upaya dari seluruh komponen masyarakat di Kalimantan Utara. Telah membuktikan bahwa kasus dapat dikendalikan,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (09/11/2020).

Menurut analisa dari hasil akumulasi data perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air, Provinsi Kaltara menjadi salah satu wilayah yang memiliki angka kasus aktif Covid-19 rendah bahkan di atas rata-rata kasus skala nasional.

“Jadi ini menjadi salah satu yang terkecil dalam skala Nasional,” jelas Doni.

Berdasarkan data akumulasi per Senin (9/11/2020), kasus Covid-19 di Kaltara memiliki penambahan sebanyak 4 kasus dan totalnya menjadi 897. Sedangkan untuk pasien sembuh mengalami peningkatan menjadi 786 setelah ada penambahan sebanyak 3 orang. Kemudian untuk kasus meninggal hingga sejauh ini ada sebanyak 10 orang dan tidak ada laporan penambahan untuk hari ini.

Tentunya Doni mengingatkan agar capaian tersebut harus dijaga dan ditingkatkan lagi, sehingga kasus COVID-19 dapat lebih dikendalikan dengan baik.

Di sisi lain, Doni juga mengingatkan agar prestasi dari pengendalian dan penanganan COVID-19 lantas tidak membuat jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara menjadi cepat puas dan menurunkan performa serta kewaspadaan, namun justru sebaliknya. Sebab, mempertahankan angka kasus jauh lebih sulit dan hal itu menjadi tantangan yang harus diantisipasi dengan baik.

“Jangan anggap ini sudah selesai. Jangan sampai kendor. Kita harus konsisten,” jelas Doni.

Dalam hal ini, Doni menyimpulkan bahwa kunci dari suksesnya pengendalian COVID-19 di Provinsi Kaltara adalah kekompakan antara pemerintahannya dengan seluruh komponen dan masyarakat.

*Waspada Kepulangan WNI ke Tanah Air*

Selanjutnya, Doni juga mengimbau agar jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI), baik bagi yang repatriasi maupun para jamaah ibadah umroh.

Doni mengingatkan bahwa WNI yang terdampak COVID-19 di luar negeri dan hendak pulang ke Tanah Air tidak sedikit.

Menurut data yang dikantongi Doni, ada lebih dari 350 ribu orang yang tersebar di beberapa negara di dunia.

Oleh sebab itu perlu adanya antisipasi yang lebih baik lagi untuk menyambut kepulangannya dalam keadaan sehat dan tidak terpapar COVID-19.

“Selalu waspada. Kira-kira demikian,” pungkas Doni.

Dalam kesempatan tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 juga memberikan dukungan bantuan bagi Pemprov Kaltara untuk penanganan COVID-19 yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua Satgas Nasional Doni Monardo kepada Pjs. Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi.

Adapun bantuan tersebut meliputi masker KN95 sebanyak 20.000, masker medis sebanyak 20.000, masker kain 100.000, APD premium 10.000, face shield sebanyak 5.000, shoe cover sebanyak 2.000, gloves sebanyak 500, googles sebanyak 250, disinfektan sprayer 5, hand sanitizer sebanyak 20 jerigen, hand spray sebanyak 1000 dan ventilator 2 unit.(hum/red)

Categories
Kesehatan TNI

TNI Angkatan Udara Bantu Pemerintah Tekan Laju Penyebaran Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pandemi COVID-19 masih menjadi salah satu ancaman terbesar hingga saat ini. Grafik pertumbuhan kasus positif masih terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir, namun TNI AU akan terus melaksanakan berbagai upaya untuk menekan pandemi ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., saat membuka Apel Komandan Satuan Tahun 2020 melalui Virtual, di ruang Puskodal Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Senin (09/11/2020).

Kasau menjelaskan, sebagai upaya pencegahan dini telah disediakan diantaranya fasilitas Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk berbagai satuan TNI di seluruh Indonesia seperti di RUSPAU dan beberapa RS Angkatan Udara lainnya, dan juga dalam waktu dekat akan disiapkan beberapa fasilitas PCR untuk seluruh satuan yang memiliki Skadron Udara, dan satuan-satuan kecil lainnya.

Dalam kesempatan ini KSAU menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Komandan satuan atas dedikasi dan kerja keras, meskipun dalam kondisi pandemi covid-19 namun program kerja dapat terlaksana dengan baik, ucapan yang sama disampaikan kepada para tenaga kesehatan TNI AU yang terlibat langsung dalam penanganan covid-19, tetap semangat dan jaga kesehatan.

Kasau juga menghimbau kepada para Komandan Satuan agar selalu disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan di satuannya serta tetap melaksanakan upaya pencegahan dini secara berkala, sehingga tugas-tugas TNI AU dapat terlaksana dengan aman dan selamat serta tetaplah berinovasi demi kemajuan TNI AU.

“Seperti saat ini informasi tumbuh semakin dinamis dan banyaknya teknologi disruptif yang muncul dibidang pertahanan, diperlukan kesiapan yang matang, perencanaan yang terukur dan sistematis, serta sinergisitas dan soliditas yang tangguh disetiap unsur TNI AU untuk menjawab segala bentuk ancaman dan tantangan saat ini,” jelas KSAU.

Dibagian lain, Kasau juga menekankan kepada para Komandan satuan dan Ka Satker agar lebih memperhatikan kondisi anggota beserta keluarganya, apabila ditemukan permasalahan baik internal maupun eksternal dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi pelanggaran disiplin. Selain itu tekankan kepada bawahan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Hadir mendampingi Kasau pada acara tersebut Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsda TNI Fahru Zaini Isnanto, S.H., M.D.S., Irjenau, Koorsahli Kasau, para Asisten Kasau, Kapuslaiklambangjaau, serta para KaBalakpus dan Komandan Satuan melalui media daring.(disp/red)