Tag: Liburan Nataru

Categories
Ekonomi

Libur Nataru, Pasar Mitra Tani Kementan Gelar Pasar Murah Telur dan Cabai

Koran Jurnal, Jakarta – Pasar Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center (PMT/TTIC) Kementerian Pertanian melaksanakan gelar pangan murah (GPM) telur dan cabai di wilayah Jabodetabek. Hal ini dilakukan menyikapi kondisi dan perkembangan harga telur dan cabai di pasaran menjelang perayaan natal dan pergantian tahun 2020,

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi mengatakan upaya ini ditujukan untuk menstabilkan harga telur dan cabai yang cenderung mengalami kenaikan menjelang natal dan tahun baru (Nataru).

“Upaya stabilisasi harga dan pasokan telur dan cabai kita lakukan dengan melakukan GPM baik online maupun offline, tentu harapannya agar masyarakat mendapat telur dan cabai dengan harga terjangkau,” ujar Agung ketika dihubungi, Jumat (25/12/2020).

Lebih lanjut Agung mengatakan, seperti ditegaskan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, bahwa pihaknya terus melakukan monitoring terhadap harga dan pasokan pangan agar tetap stabil dan terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan pangan jelang nataru.

GPM telur dan cabai ini bekerja sama dengan PD Pasar Jaya, dan mengerahkan PMT/TTIC di Jabodetabek. Melalui GPM ini, harga telur tetap sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) Permendag 7/2020 yaitu Rp. 24.000/kg, jauh dibawah harga pasar sekitar Rp 28.000-30.000/kg, sementara Cabai Merah Keriting (CMK) dan Cabai Rawit Merah (CRM) masing-masing dijual 50.000/kg dan Rp. 45.000/kg, sedanga harga di pasar mencapai Rp 65.000/kg untuk CMK dan Rp 60.000/kg untuk CRM.

Dikatakan Agung, PMT/TTIC menjual telur dan cabai dengan harga tersebut karena disuplai langsung dari gapoktan binaan BKP melalui program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, maupun mengambil dari produsen lainnya.

“Kita mengambil langsung dari produsen dan dengan adanya fasilitasi distribusi, harga jual telur dan cabai tetap berada di bawah harga pasar,” kata Agung.

Agung juga menambahkan bahwa PMT di seluruh Indonesia terus bergerak melakukan langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan, termasuk telur dan cabai jelang nataru.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Risfaheri menambahkan, GPM telur dilaksanakan di 18 lokasi di DKI Jakarta dan Bogor sejak tanggal 23 sampai 30 Desember 2020.

Dia mengatakan, meskipun GPM ini digelar secara langsung di berbagai pasar di Jakarta dan Bogor, pelaksanaannya tetap mengikuti protokol kesehatan. Tidak hanya itu, lanjut Risfaheri, PMT juga menyelenggarakan bazaar online serentak di 34 provinsi di Indonesia yang dimulai bersamaan dengan launching aplikasi daring PasTani pada Kamis (17/12/2020).

“Selain bazar online, pelaksanaan GPM ini tetap memperhatikan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkap Risfaheri.

Untuk mencegah terjadinya kerumunan dan agar seluruh masyarakat mendapat bahan pangan secara merata, diatur ketentuan bahwa pembelian dibatasi maksimal 2 kg per orang untuk telur dan 1 kg untuk cabai.(hum/red)

Categories
Kesehatan Polhukam

Kapolri Terbitkan Maklumat Kepatuhan Prokes saat Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat bernomor Mak/ 4 /XII/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, tanggal 23 Desember 2020.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan bahwa penerbitan Maklumat Kapolri tersebut bertujuan untuk memutus dan mencegah rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 saat libur panjang akhir tahun.

“Ya benar (Maklumat Kapolri). Tujuannya agar mencegah terjadinya penyebaran virus corona,” tutur Argo, Rabu (23/12).

Dalam Maklumat Kapolri tersebut, kepatuhan protokol kesehatan itu lantaran dengan mempertimbangkan penanganan penyebaran Covid-19 secara nasional yang belum sepenuhnya terkendali dan masih berpotensi berkembang luas dalam masyarakat.

Maklumat itu juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat selama pelaksanaan libur Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru Tahun 2021.

Sebab itu, Kapolri mengeluarkan
Maklumat untuk tidak menyelenggarakan pertemuan/kegiatan yang mengundang
kerumunan orang banyak di tempat umum berupa:

a. perayaan Natal dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah;

b. pesta/perayaan malam pergantian tahun;

c. arak-arakan, pawai dan karnaval;

d. pesta penyalaan kembang api.

Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Pemerintah Daerah Harus ‘Screening’ Para Pelaku Perjalanan

Koran Jurnal, Jakarta – Jelang masa liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2021, Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah segera menyesuaikan diri demi melindungi daerahnya masing-masing. Salah satu upaya perlindungan, dengan mewajibkan pelaku perjalanan bepergian dalam keadaan sehat.

“Dengan upaya ‘screening’ melalui ‘swab antigen’ yang diakui sebagai alat _screening_ Covid-19 oleh WHO (World Health Organization),” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, Kamis (17/12/2020) saat mengawali keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pemerintah saat ini tengah melakukan langkah antisipasi dengan menyusun kebijakan terkait perjalanan selama periode libur panjang. Kebijakan yang tengah disusun ini meliputi syarat testing bagi pelaku perjalanan. Meski terkesan sulit, masyarakat harus menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditujukan melindungi masyarakat dan mencegah lonjakan penularan kasus Covid-19. “Satgas menghimbau masyarakat dapat patuh, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan dengan efektif,” tegasnya.

Berkaca dari pengalaman terdahulu, terjadi lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan kasus ini membawa dampak lanjutan lainnya, seperti berkurangnya kapasitas tempat tidur yang tersedia di ruang isolasi dan ruang ICU, dimana pada beberapa daerah kapasitasnya sudah terisi diatas 70%.

Juga, semakin bertambah pasien, maka tugas para tenaga medis di rumah sakit pun menjadi bertambah berat, dan bertambahnya potensi kasus positif Covid-19. “Dan yang paling kita khawatirkan adalah bertambahnya korban jiwa akibat Covid-19,” kata Wiku.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Libur Nataru, Doni Monardo Ajak Masyarakat di Rumah Saja

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mengisi libur akhir tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 dengan melakukan kegiatan di rumah saja.

Tidak perlu mengadakan kegiatan di luar rumah, apalagi hingga menimbulkan adanya kerumunan banyak orang. Sebab, kegiatan yang dapat memicu terjadinya kerumunan dapat meningkatkan risiko penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

“Akan ada juga libur Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru 2021, yang tentunya ini akan berpotensi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, termasuk juga acara-acara keluarga,” kata Doni dalam keterangan resmi melalui media daring di Jakarta, Senin (0712/2020).

Oleh sebab itu, dia berharap agar liburan akhir tahun tersebut dapat menjadi momentum yang lebih berharga dan tentunya aman serta nyaman untuk tetap berada di rumah saja.

“Kami mengajak liburan kali ini adalah liburan yang aman, liburan yang juga harus nyaman, tanpa jalan-jalan tanpa bepergian,” kata Doni.

Adapun selain dapat meningkatkan potensi penularan Covid-19, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem dalam tiga pekan ke depan, sebagaimana menurut prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sehingga dalam hal ini masyarakat diminta untuk mengantisipasi dari adanya potensi dampak bencana alam yang dapat dipicu oleh faktor cuaca tersebut.

“Karena kita lihat perkembangan cuaca pada dua tiga minggu yang akan datang, cuaca ekstrem hampir melanda di seluruh wilayah nasional kita sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG,” tutup Doni.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Masih Pandemi, Pemerintah Kaji Libur Panjang Akhir Tahun

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap tren kenaikan kasus positif Covid-19 paska libur panjang di masa pandemi Covid-19. Hasil evaluasi menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam menghadapi periode libur panjang akhir tahun 2020. Karena, jangan sampai libur panjang akhir tahun menambah kelipatan kasus Covid-19.

Terdapat 3 periode libur panjang yang menjadi bahan evaluasi pemerintah. Yaitu, libur panjang Idul Fitri tanggal 22 – 25 Mei 2020, libur panjang HUT RI pada 17, 20 – 23 Agustus 2020 dan dan libur panjang 28 Oktober – 1 November 2020.

“Libur panjang Idul Fitri yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 69 persen sampai dengan 93 persen pada tanggal 28 Juni 2020,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Selasa (24/11/2020).

Perkembangan kasus pada periode HUT RI, berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 58 persen sampai dengan 118 persen pada pekan 1 sampai dengan 3 September 2020. Dan pada libur panjang akhir Oktober dan awal November, berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 17 persen sampai 22 persen pada tanggal 8 sampai 22 November 2020.

Dari data tersebut, terdapat juga penurunan kasus positif pada periode libur panjang 28 Oktober – 1 November 2020 jika dibandingkan libur panjang pada bulan Agustus 2020. Penurunan kasus positif ini menjadi evaluasi dan pembelajaran dalam menghadapi periode libur panjang akhir tahun 2020.

“Namun perlu diingat, masa libur panjang akhir tahun 2020 memiliki durasi yang lebih panjang, dan dikhawatirkan berpotensi menjadi manifestasi perkembangan kasus menjadi dua bahkan tiga kali lipat lebih besar dari masa libur panjang sebelumnya,” ungkap Wiku.

Dari hasil evaluasi pada periode libur panjang sebelumnya, ucap Wiku, kenaikan kasus positif disebabkan oleh penularan akibat kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol kesehatan terutama pada menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Untuk itu pemerintah saat ini sedang mengkaji periode masa libur panjang akhir tahun. Karena berdasarkan analisa pada libur panjang masa pandemi, telah memakan korban.

“Pada prinsipnya, apapun keputusan yang nanti diambil pemerintah, maka keputusan ini akan selalu mengutamakan keselamatan masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.(KPC/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA

Menteri ESDM Tinjau Posko Nasional BPH Migas, Memastikan Pasokan BBM Jelang Liburan Nataru Aman

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyambangi posko nasional sektor ESDM Badan Pengelola Hilir Migas (BPH Migas) untuk memastikan pasokan BBM menjelang liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 tersedia dalam kondisi aman.

“Jadi kita sudah melihat ketersediaan stok yang ada di daerah-daerah tersebut. Memang ada satu dua yang stoknya harus mendapatkan perhatian. Tapi Alhamdulillah sudah bisa terkirim dan nampaknya sudah dekat menuju daerah-daerah itu,” kata Arifin dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Arifin menyampaikan, daerah-daerah yang mayoritas penduduknya merayakan Natal juga mendapat prioritas untuk pengalokasian BBM semua jenis.

“Jadi memang untuk daerah yang merayakan Natal itu diberikan prioritas dialokasikan untuk bisa dipenuhi,” pungkasnya.

Selain itu, Ia meminta agar petugas dari BUMN ikut bekerja sama dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat di lapangan.

“Kita minta PLN, PGN, Pertamina untuk kerja sama saling mengisi dan berkoordinasi untuk bersinergi petugasnya di lapangan, meskipun dari instansi yang berbeda,” ujarnya.

Menurut Arifin, sejauh ini belum ada kendala yang berarti, mengingat berbagai tantangan dapat diantisipasi dengan baik.

“Sejauh ini sudah bisa terlihat bahwa antisipasi dilakukan dengan benar,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan posko nasional sektor ESDM ini juga sudah disusun di setiap pulau yang ada di Indonesia.

“BPH Migas yang ditugaskan oleh Kementerian ESDM itu bukan hanya ada posko di sini, kami sudah menyusun tiap pulau, kirim tiap hari ada yang keliling ke daerah, mengecek langsung bagaimana BBM, jadi sinergis, ada PLN juga, ada Pertamina, bahkan ada Komisi VII,” tandasnya.(ant/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Jamin Ketersediaan Stok Pangan Asal Hewan Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memastikan stok pangan asal hewan yakni daging, telur ayam ras dan daging sapi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dalam kondisi aman. Dengan demikian, kebutuhan pangan hewani tersebut tercukupi sehingga tidak terjadi gejolak harga harga (stabil).

Demikian disampaikan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Syamsul Ma’arif yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita pada acara Konferensi Pers terkait Ketersediaan Pasokan dan Harga Pangan Asal Hewan Menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, di Kantor Pusat Kementan, Senin, (23/12/2019).

Berdasarkan data Ditjen PKH sesuai laporan realisasi produksi secara online dari para pelaku usaha perunggasan, potensi produksi tahun 2019, serta data konsumsi daging ayam ras sesuai hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok (Bapok) BPS 2017 sebesar 12,13 kg/kapita/tahun, diperkirakan kebutuhan daging ayam tahun 2019 adalah sebesar 3.251.745 ton. Sedangkan ketersediaan daging ayam adalah 3.488.709 ton.

“Dalam tahun 2019 ini terdapat surplus produksi daging ayam sebesar 236.964 ton, atau rata-rata surplus sebesar 19.747 ton per bulan,” sebut Syamsul.

Menurutnya, surplus ini selain sebagai buffer stock juga berpotensi menjadi sumber devisa melalui ekspor atau pun diolah menjadi produk olahan untuk menambah nilai jualnya. Karena itu, Syamsul menekankan pentingnya peningkatan mutu dan keamanan produk pangan dan non pangan asal hewan dalam rangka pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

“Ekspor diharapkan dilakukan oleh semua stakeholder perunggasan mulai dari para pelaku usaha besar, para integrator ayam ras, juga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM, red) untuk perluasan pasar serta peningkatan nilai tambah dan daya saing,” bebernya.

Terkait kondisi stok telur ayam ras, Syamsul menyebutkan berdasarkan hasil kajian Tim Analisa dan Asistensi Supply-Demand Ditjen PKH tahun 2019 serta data konsumsi telur sesuai dengan hasil Kajian Konsumsi Bapok BPS 2017 sebesar 17,69 kg/kapita/tahun, diperkirakan ketersediaan telur ayam ras di Indonesia sebesar 4.753.382 ton, dan angka kebutuhan sebessar 4.742.240 ton. Hal ini berarti masih ada neraca surplus sebesar 11.143 ton atau 929 ton per bulan.

“Surplus telur ini dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri olahan telur dalam negeri, juga dapat kita jadikan komoditas untuk ekspor,” tegasnya.

“Perintisan pabrik olahan telur ini diharapkan dilakukan oleh para pelaku usaha perunggasan yang besar dan perusahaan integrator sebagai kontribusi nyata dalam mendukung upaya peningkatan ekspor,” sambungnya.

Lanjut Syamsul menuturkan berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan untuk daging sapi, pada tahun 2019 ini kebutuhan nasional untuk daging sapi diperkirakan sekitar 686.271 ton dengan asumsi konsumsi sebesar 2,56 kg/kapita/tahun. Adapun ketersediaan daging sapi berdasarkan produksi dalam negeri sebesar 404.590 ton yang dihasilkan dari 2.02 juta ekor sapi yang dipotong.

Berdasarkan data tersebut, sambung Syamsul, masih diperlukan tambahan sebanyak 281.681 ton yang dipenuhi melalui impor, yakni impor sapi bakalan setara 99.980 ton, impor daging sapi 92.000 ton, dan daging kerbau 100.000 ton. Dari impor tersebut ada buffer stock sebanyak 10.299 Ton.

“Adapun khusus untuk Desember 2019 ini, kita masih ada stok 75.735,76 ton yang terdiri dari stok daging sapi lokal, stok sapi bakalan di feedlotter, stok daging dan jeroan di gudang importir, stok daging kerbau di Bulog, dan stok daging sapi tambahan di Berdikari. Dengan kebutuhan daging sebesar 56.538 Ton, maka pada Desember 2019 ini masih ada surplus sebesar 19.197,76 ton,” sebutnya.

Dengan data-data tersebut, Syamsul menegaskan pihaknya meyakini bahwa sampai akhir tahun 2019 dan memasuki tahun 2020, stok pangan asal hewan dalam kondisi yang mencukupi dan harga dapat dijaga stabil. Sebab Indonesia sudah mandiri dalam penyediaan protein hewani dalam negeri.

“Contohnya kebutuhan daging ayam dan telur ayam ras sepenuhnya merupakan produksi dalam negeri, bahkan masih ada surplus. Namun memang untuk daging sapi ketersediaannya masih memerlukan dukungan dari luar,” tegasnya.

Namun demikian, terkait daging, Syamsul meyakini bahwa dengan program pengembangan sapi yang dilaksanakan pemerintah saat ini, swasembada daging sapi dapat tercapai pada tahun 2026. Untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi peningkatan populasi dan produktivitas sapi dengan Program Sikomandan (Sapi-Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yang akan segera diluncurkan.

“Pemerintah juga terus melakukan pembenahan tata niaga ternak dan daging sapi melalui penguatan kelembagaan peternak sapi lokal dalam pemasaran melalui koperasi peternak, pemanfaatan kapal ternak, serta pembangunan holding ground untuk kelancaran distribusi sapi dan daging sapi,” jelasnya.

Syamsul menambahkan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan memperhatikan beberapa aspek penting yakni kecukupan stok, distribusi, dan kenaikan permintaan. Kementan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk melakukan penghitungan supply-demand bahan pangan pokok asal hewan(daging sapi/kerbau, daging ayam dan telur) secara periodik melalui Rapat Koordinasi Teknis yang dikoordinir Kemenko Perekonomian bersama Kemendag, Kemenperin, dan BPS.

“Kami berharap ketersediaan stok pangan asal hewan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang cukup dan harga stabil, maka masyarakat dapat merayakan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dengan sukacita,” pungkas Syamsul.(hum/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Posko Nasional ESDM Liburan Nataru Akan Berlangsung 18 Desember 2019 Hingga 8 Januari 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membentuk posko nasional dalam rangka mengamankan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas, Listrik, dan serta antisipasi kebencanaan Geologi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

“Tim Posko Nasional Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 228 K/07/MEM/2019 tanggal 15 November 2019 dengan Kepala BPH Migas ditunjuk sebagai Penanggung jawab/Ketua Posko Nasional Sektor ESDM,” kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa yang ditunjuk pemerintah sebagai penanggung jawab posko nasional, di Kantor BPH Migas, Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Dengan adanya posko nasional ESDM, lanjut Fanshurullah, diharapkan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, gas (LPG), listrik dapat terjamin ke seluruh wilayah Indonesia pada saat Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM akan berlangsung selama 22 hari yaitu H-7 dan H+14 Natal, sejak
18 Desember 2019 hingga 8 Januari 2020 yang terbagi dalam 2 shift yaitu shift I pukul 10.00 s.d 17.00 WIB dan shift II pukul 15.00 s.d 20.00 WIB.

Posko nasional ini pun turut aktif melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik melalui blast SMS, media sosial dan radio terkait pengamanan gas pelanggan.

Agar pasokan listrik berjalan lancar, kesiagaan dan koordinasi operasi antara unit pembangkit, penyaluran dan distribusi ditingkatkan. Dengan ini, apabila terdapat gangguan, kendalanya dapat dituntaskan dengan cepat.

Berbagai upaya pun juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana geologi termasuk dibentuknya tim tanggap darurat yang siaga dalam waktu 24 jam. Peta sebaran titik rawan gerakan tanah pun diberikan kepada Pemda dan Polda setempat sebagai langkah antisipasi bencana.

Tak hanya itu, titik konsentrasi arus aktifitas dan tempat wisata yang diperkirakan akan padat sepanjang libur Nataru juga turut diperhatikan. Di antaranya adalah Jalan Tol Trans Sumatera maupun Trans Jawa, Pelabuhan Merak/Bakaheuni dan Jalur Pantai Selatan.(red)

Categories
Polhukam

Pemerintah Akan Tindak Tegas Aksi ‘Sweeping’ dan Konflik SARA pada Liburan Nataru 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Menanggapi perintah Presiden Joko Widodo agar aparat bisa menghadirkan rasa nyaman dan aman pada liburan panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah melaporkan kesiapan Polri mengamankan, memberikan rasa aman termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang ada.

“Termasuk kalau ada sweeping atau pun juga aksi tolak peribadatan dan lain-lain, konflik SARA dan tawuran, tadi dilaporkan oleh Bapak Kapolri dalam hal ini Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang seperti itu,” kata Seskab Pramono Anung dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas tentang Persiapan Natal dan Tahun Baru 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Jum’at (13/12/2019).

Seskab menegaskan, Presiden telah meminta kepada Polri agar dalam  menyambut Natal dan Tahun Baru ini aksi-aksi yang seperti itu (sweeping atau pun juga aksi tolak peribadatan dan lain-lain, konflik SARA dan tawuran, red) tidak ada lagi.

Menurut Seskab, Kapolri juga melaporkan bahwa Operasi Lilin telah mulai dijalankan pada tanggal tepatnya tanggal 19 Desember dan akan berakhir sampai dengan 2 Januari. Yang melibatkan sejumlah personil hampir 191.000 baik itu dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan secara total. Sehingga dalam hal ini menyambut Natal dan Tahun Baru, baik Polri dan jajaran lain telah siap.(DBPers/red)