Tag: Covid 19

Categories
Kesehatan Nasional

Satgas Covid-19: Pelaksanaan Ibadah Umrah Menyesuaikan Kondisi Pandemi

Koran Jurnal, Jakarta – Penyelenggaraan ibadah umrah yang berangkat ke tanah suci harus merujuk Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020. Regulasi itu adalah pedoman penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi Covid-19. Hal ini menyusul pengumuman dari pemerintah Arab Saudi yang membuka kembali ibadah Umrah Tahun 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan bagi calon jemaah, harus mematuhi syarat jemaah yang bisa berangkat dan mematuhi protokol kesehatan sebelum, saat dan sampai kembali ke tanah air. Bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, harus memperhatikan mekanisme karantina dan calon jemaah, memperhatikan kuota pemberangkatan dan memperhatikan pelaporan keberangkatan, kedatangan dan kepulangan calon jemaah.

“Regulasi ini disusun untuk memberikan perlindungan kepada jemaah umroh sesuai dengan amanat Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan telah mengacu pedoman ibadah haji yang ditetapkan Arab Saudi,” ujarnya dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (05/11/2020).

Agar tidak terjadi penularan selama jemaah menjalani ibadah umrah. Penularan dapat dicegah apabila jemaah mematuhi protokol kesehatan 3M dan arahan petugas umrah di lapangan. “Kami menghimbau semua jemaah yang kembali ke Indonesia agar menjalani testing dan karantina, selayaknya pelaku perjalanan dari luar negeri untuk meminimalkan penularan,” ujar Wiku.

Kebijakan ibadah ini akan tetap diawasi dan dievaluasi sesuai perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia dan Arab Saudi. “Kita harus ingat, bahwa penerapan protokol kesehatan dapat secara efektif menurunkan risiko penularan Covid-19. Hal ini mengingatkan kita bahwa nilai gotong royong dalam kolaborasi pentahelix menentukan kesuksesan penanganan Covid-19,” lanjut Wiku.

Mengingat juga waktu yang singkat antara keputusan dari pemerintah Arab Saudi dan persiapan keberangkatan, maka sosialisasi yang masif terkait protokol kesehatan untuk ibadah umrah selama pandemi, harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan kantor wilayah Kementerian Agama di setiap daerah.

Serta memanfaatkan metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik calon jemaah umrah dan daerah asalnya. Bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah umrah, maka penting untuk mengetahui dan mematuhi syarat-syarat yang tertuang dalam keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2020.

Dan dengan dibukanya ibadah umrah selama pandemi Covid-19, Wiku mengingatkan ini menjadi bukti bahwa Indonesia bisa beradaptasi dengan dinamika kehidupan termasuk pandemi Covid-19.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Satgas: Sumpah Pemuda Momentum Bersatu Melawan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Ikrar Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap 28 Oktober harus dijadikan momentum membawa perubahan yang baik. Peringatan tahun ini menjadi peringatan yang ke-92. Ikrar yang diucapkan para pemuda di tahun 1928 harusnya menjadi pengingat untuk kembali menguatkan semangat persatuan dan kesatuan.

Tahun ini peringatannya sedikit berbeda. Karena Indonesia masih berada dalam masa genting, dan masa pandemi Covid-19. Momentum inilah yang harusnya bisa dijadikan sebagai pengingat kembali, bahwa masyarakat harus bersatu dan bangkit melawan Covid-19. Atau pun bisa turut menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana.

“Lawannya jelas, mereka yang positif harus kita dukung agar dapat segera sembuh,” jelas Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/10/2020).

Untuk itu Satgas Penanganan Covid-19 mengajak para pemuda dan pemudi untuk hidupkan kembali ikrar Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air, berbangsa dan berbahasa yang satu, Indonesia. Dengan mengerahkan tenaga dan mengabdikan diri dalam lingkungan.

Baik dalam upaya mitigasi bencana alam maupun menyuarakan aspirasi yang benar. Dan juga dapat ikut berpartisipasi dalam upaya pengendalian Covid-19 dengan menjalankan protokol Kesehatan yang konsisten.

Selain itu Satgas Penanganan Covid-19 juga mengajak masyarakat untuk mengingat kembali pesan dari Presiden Joko Widodo tahun ini tentang Sumpah Pemuda.

“Hari ini, ikrar para pemuda di tahun 1928 itu masih bergema. Semangat, tekad, dan cita-cita pemuda Indonesia tetap menyala-nyala, bersatu melewati masa-masa sulit pandemi ini, bangkit dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju,” pesan Presiden Joko Widodo memperingati Sumpah Pemuda Tahun 2020.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Ragam

Menteri Tjahjo Minta ASN Jadi Pionir Perangi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk mengambil peran penting dalam memutus penyebaran Covid-19. ASN sebagai pionir masyarakat diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

“Sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, ASN memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh, mengorganisir, dan menggerakkan masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Tjahjo saat menjadi pembicara dalam acara Silaturahmi Nasional Badan Publik dan Rapat Koordinasi Nasional ke-11 Komisi Informasi se-Indonesia secara virtual di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Lebih lanjut Menteri Tjahjo menyampaikan perlu dilakukan pengawasan yang ketat atas penerapan protokol kesehatan di lingkungan pemerintah. Kementerian/lembaga dan pemda diharapkan dapat memastikan ASN tetap sehat dan tidak terinfeksi Covid-19 saat memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun menyelenggarakan pemerintahan.

Berbagai strategi telah dilakukan Kementerian PANRB untuk memutus rantai penularan Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan Menteri PANRB, mulai dari pengaturan lokasi bekerja dari rumah atau di kantor; pelarangan mudik dan cuti; pengaturan perjalanan dinas; penyesuaian sistem kerja ASN pada tatanan normal baru; hingga pembentukan crisis center Covid-19.

Melalui Surat Edaran yang diterbitkan Menteri PANRB, ia meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah untuk mengatur dan memastikan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibillitas lokasi bekerja dari rumah atau di kantor. Walaupun bekerja dengan lokasi yang fleksibel, kedisiplinan tetap diperhatikan. Apabila ada ASN yang melanggar ketentuan peraturan, maka diberikan hukuman disiplin sesuai PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pembatasan perjalanan dinas juga diterapkan untuk ASN. Dalam melakukan perjalanan dinas, PPK harus memastikan agar penerbitan dan pemberian tugas kepada ASN terkait dilaksanakan dengan selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian.

Meskipun ada pembatasan aktivitas di tengah pandemi, ASN dituntut untuk produktif dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kinerja birokrasi harus terjaga untuk memastikan program-program pemerintah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Walaupun harus tetap produktif, tatanan normal baru dilakukan dengan memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan.

Setiap instansi pemerintah di Pusat dan Daerah juga diimbau memperkuat Tim Penanganan Covid-19 sebagai pusat penanganan krisis (crisis center) Covid-19 untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran. Hal ini tercantum dalam SE Menteri PANRB No. 69/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis _(Crisis Center)_ di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.

_Crisis Center_ memiliki tugas memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran instansi pemerintah agar sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya memastikan lingkungan kerja yang aman dari Covid-19 dan produktif melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan. Saat ini masyarakat didorong untuk tidak hanya terbatas pada adopsi teknologi semata namun juga dituntut untuk menyukseskan implementasi e-government menuju digital government.

Menteri Kominfo menyatakan pemerintahan digital yang terbuka diterapkan juga dalam upaya penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, serta dukungan implementasi praktis bagi lembaga negara yang diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dengan berbagai _stakeholder_ terkait. “Hal tersebut dilakukan dengan fasilitasi penyampaian informasi publik terkait penanganan pandemi bersama berbagai media dan beragam _platform_ media sosial, serta dukungan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana mengatakan keterbukaan informasi publik pada bidang kesehatan dan ekonomi nasional di masa pandemi perlu dibangun. Selain itu pihaknya juga mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru, sehingga masyarakat harus didorong untuk terbiasa dan penuh kesadaran mematuhi imbauan pemerintah dengan menerapkan pola hidup sehat.

“Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan agar indonesia bisa menang melawan Covid-19. Melalui kebiasaan baru ini kita semua dituntut untuk tetap memberikan layanan informasi publik secara optimal kepada masyarakat,” ujarnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Kepala BNPB: Prosentase Kasus Aktif Covid-19 September Hingga Oktober 2020 Alami Penurunan 6,79 persen

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, prosentase kasus aktif Covid-19 di Tanah Air terus mengalami penurunan. Hal itu berdasarkan catatan Satgas Penanganan Covid-19 yang menyebut bahwa dalam satu bulan terakhir telah terjadi penurunan kasus aktif sebesar 6,79 persen.

Tentunya, hal tersebut menjadi prestasi lebih baik apabila dibandingkan negara-negara lain yang kasus aktifnya masih mengalami peningkatan.

“Tanggal 20 September, kasus aktif pada persentase 23,6%, kemudian tanggal 21 Oktober menjadi 16,81%. Terjadi penurunan sebesar 6,79%. Ini suatu prestasi yang luar biasa, ya. Dimana sekarang ini, banyak negara kasus aktifnya mengalami peningkatan,” ungkap Doni, Kamis (22/10/2020).

Selanjutnya, Doni juga menunjukkan bahwa angka kesembuhan pasien COVID-19 di Tanah Air juga mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen. Angka tersebut sekaligus telah melampaui standar WHO.

“Dari tanggal 20 bulan 9 (September), pada posisi 72,5 dan kita berada di bawah standar WHO, waktu itu, kalau tidak salah WHO sekitar 74-75, nah tanggal 21 itu berada pada posisi 79,73. Berarti, ada penambahan kasus sembuh itu mencapai lebih dari 7,20, per-7,20%,” jelas Doni.

Adanya peningkatan kesembuhan pasien COVID-19 tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa tenaga kesehatan, dokter, perawat dan tim medis lainnya semakin memiliki kapasitas dan kemampuan untuk merawat para pasien. Hal itu juga sekaligus menjadi prestasi yang patut diapresiasi.

“Kami semuanya menyampaikan terima kasih kepada Tenaga Dokter dan juga Tenaga Perawat, yang telah bekerja keras sehingga angka sembuh di seluruh daerah mengalami peningkatan,” ucap Doni.

Selain itu, Doni juga menyampaikan bahwa adanya peningkatan capaian tersebut juga tak lepas dari adanya kerja sama dan kerja keras dari seluruh komponen yang ada di daerah. Sehingga seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan COVID-19 patut mendapatkan apresiasi.

“Ketua Satgas Daerah adalah pimpinan daerah, para gubernur, bupati, dan walikota. Kemudian, didukung oleh seluruh komponen yang ada, khususnya TNI dan Polri yang juga telah bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir ini bersama-sama dengan pemerintah pusat termasuk juga pemerintah daerah, dan kami memberikan apresiasi kepada semua pihak, dan ini luar biasa,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Satgas Covid-19 Imbau Agar Penyampaian Aspirasi Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan

Koran Jurnal, Jakarta – Aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi secara terbuka belakangan ternyata membawa dampak yang kurang baik terhadap penanganan Covid-19. Aksi unjuk rasa yang mengundang kerumunan massa dalam jumlah besar itu malahan menghasilkan banyak peserta aksi yang dinyatakan reaktif dari hasil testing.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan dari pencermatan terhadap peserta aksi, terdapat 2 kelompok utama yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. “Yaitu kelompok mahasiswa dan kelompok buruh. Dari data sementara, massa yang diamankan di berbagai provinsi, Satgas Covid-19 sangat memprihatinkan,” jelasnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2020).

Ia menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap peserta aksi unjuk rasa banyak yang reaktif. Sebarannya di Sumatera Utara ada 21 dari 253 demonstran, DKI Jakarta ada 34 dari 1.192 demonstran, Jawa Timur ada 24 dari 650 demonstran, Sulawesi Selatan ada 30 dari 261 demonstran, Jawa Barat ada 3 dari 39 demonstran, DI Yogyakarta ada 1 dari 95 demonstran. Sementara hasil testing di Jawa Tengah masih dalam tahap konfirmasi.

“Ini adalah cerminan puncak gunung es dari hasil pemeriksaan yang merupakan contoh kecil saja bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat dan luas. Angka ini diprediksi akan meningkat dalam dua sampai tiga minggu kedepan,” jelasnya. Karena peluang adanya penularan Covid-19 dari demonstran yang positif Covid-19 kepada demonstran lainnya yang berada di lokasi yang sama.

Dalam mencegah penularan lebih lanjut dari peserta demonstran itu, Satgas Covid-19 menganjurkan para demonstran dari dua kelompok utama aksi unjuk rasa dilakukan pemeriksaan. Bagi demonstran mahasiswa menjadi tanggung jawab universitasnya.

“Kami himbau bagi pihak universitas yang mahasiswanya mengikuti kegiatan tersebut, untuk melakukan identifikasi serta testing. Bagi mahasiswa yang reaktif untuk segera ditelusuri kontaknya, dan sediakan lokasi isolasi yang terindikasi reaktif atau positif,” ujarnya.

Bagi demonstran kelompok buruh, perusahaan yang buruhnya mengikuti aksi agar membentuk Satgas Covid-19 tingkat perusahaan. Satgas perusahaan ini agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan screening kepada buruh yang mengikuti aksi penyampaian aspirasi. “Bagi yang hasil testingnya reaktif dapat segera ditelusuri kontaknya,” saran Wiku.

Tidak hanya itu, bagi anggota kepolisian yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa pun dianjurkan untuk melakukan testing. Jika ada yang reaktif agar dilakukan tracing kontak terdekatnya. Lalu bagi masyarakat yang anggota keluarganya mengikuti aksi unjuk rasa untuk segera memeriksakan diri.

“Bagi yang memilih untuk demonstrasi, ingat, bahwa demonstrasi tidak akan kehilangan esensinya jika kita tetap berlaku damai dan patuh selama kegiatan berlangsung. Jaga jarak antar demonstran, selalu pakai masker, cuci tangan atau membawa hand sanitizer adalah salah satu andil anda memerdekakan bangsa ini dari pandemi Covid-19,” pesan Wiku.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Jubir Satgas: Penanganan Covid-19 Meningkat Signifkan Dibandingkan Awal Pandemi

Koran Jurnal, Jakarta – Penanganan Covid-19 di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan secara mingguan. Kondisi membaik terjadi pada kesembuhan, kematian dan kasus aktifnya. Dibandingkan awal pandemi pada awal Maret lalu, peningkatan cukup signifikan terlihat hingga hari ini, Kamis (08/10/2020)

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjabarkan jumlah kasus aktif per 8 Oktober 2020 ada 64.924 atau 20,3%. Penambahan kasus positif 4.850, pasien sembuh 244.060 atau 76,1% dan kasus meninggal 11.580 atau 3,6%. Dibandingkan rata-rata dunia kasus aktifnya 21,7%, kasus sembuh 75,3% dan meninggal 2,91%.

Wiku merincikan kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan, cenderung mengalami penurunan cukup signifikan. “Jika melihat kasus kumulatif, angkanya memang terus meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah kasus aktif, karena kasus aktif di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap minggunya,” ujarnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19, Kamis (8/10/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia membandingkan sejak awal pandemi, pada Maret 2020 lalu kasus aktif 91,26% kini menjadi 21,05% pada awal Oktober 2020. Dari 514 kabupaten/kota, ada 325 kabupaten/kota atau 63% yang memiliki kasus aktif paling banyak 50 kasus. “Ini adalah kabar baik, karena ini adalah prestasi kita semuanya,” Wiku mengapresiasi.

Namun, ada 13 kabupaten/kota yang merupakan kota besar dan berpenduduk padat sehingga perlu menjadi perhatian. Karena memiliki kasus aktif lebih dari 1000. Ketigabelasnya yakni, Bekasi, Bogor, Kota Medan, Jakarta Utara, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kasus pada 13 kabupaten/kota tersebut menyumbang 30% dari total kasus aktif secara nasional. Karenanya Wiku menekankan agar daerah-daerah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di seluruh sektor sosial ekonomi yang sudah berjalan. Masyarakat diminta tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, dan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan agar dapat menekan penyebaran kasus.

Selain itu pada sisi penanganan kematian pasien Covid-19, pekan ini secara nasional jumlah kematian mengalami penurunan sebesar 7,7% dibandingkan pekan sebelumnya. Dibandingkan sejak awal pandemi pada Maret lalu, pemerintah berhasil menekan kematian hingga September lalu, menjadi 3,57%.

Secara persentase kematian tertinggi berada di Jawa Timur (7,31%), Jawa Tengah (6,08%), Nusa Tenggara Barat (5,94%), Sumatera Selatan (5,63%) dan Bengkulu (5,08%). Lalu penyumbang angka kematian tertinggi per 4 Oktober 2020 dari Kalimantan Timur (35), Jawa Barat (25), Sumatera Barat (20), Aceh (17) dan Papua (15).

Kabar baiknya, kata Wiku, dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 374 (72,76%) kabupaten/kota berhasil menekan angka kematian dibawah 10 orang. “Kami mengapresiasi provinsi yang berhasil menekan angka kematian ini serta berkontribusi menurunkan angka kematian secara nasional. Namun seperti yang selalu saya ingatkan, satu kematian pun adalah nyawa. Kita tidak bisa mentolerir adanya kematian. Untuk itu menekan angka kematian harus dilakukan dengan segera dan semaksimal mungkin,” pesan Wiku.

Meski demikian Wiku mengatakan ada 22 kabupaten/kota yang mendapat perhatian serius karena memiliki angka kematian diatas 100 orang. Kematian paling banyak terjadi pada penduduk usia 60 tahun keatas (14,67%), usia 45 – 59 tahun (6,11%).

Daerah-daerah tersebut diantaranya Kota Surabaya, Kota Semarang, Sidoarjo, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Makassar, Kota Medan, Gresik, Kota Balikpapan, Kota Palembang, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Demak, Pasuruan, Kota Mataram, Kota Manado, Kota Samarinda, Kudus dan Kota Pekanbaru.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Jubir Satgas Covid-19: Jangan Sampai Aksi Unjuk Rasa Jadi Klaster Baru

Koran Jurnal, Jakarta – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan sampai saat ini pemerintah belum berencana menggunakan UU Kekarantinaan dalam merespons aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi ini mendorong adanya kerumunan dan berpotensi menimbulkan klaster baru.

“Oleh karena itu kami mendorong para pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk mematuhi arahan dari pihak kepolisian selama kegiatan berlangsung,” sampai Wiku menjawab pertanyaan media saat jumpa pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Selasa (06/10/2020).

Bagi yang ingin melaksanakan hak-haknya dalam berdemokrasi tidak melupakan protokol kesehatan. Ia mengingatkan para peserta unjuk rasa tetap memakai masker serta menjaga jarak.

“Klaster industri sudah banyak bermunculan dan ini berpotensi mengganggu kinerja pabrik dan industri lainnya, potensi serupa akan muncul dalam kegiatan berkerumun,” lanjutnya.

Ia menghimbau agar masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa untuk disiplin melaksanakan semua protokol kesehatan demi keamanan masyarakat.

Selain itu ia juga menanggapi pertanyaan media tentang penetapan harga Swab dan tes RT PCR. Penetapan harga Rp900 ribu yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah mempertimbangkan berbagai macam komponen.

Diantaranya jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai atau reagen, komponen biaya administrasi dan beberapa komponen pendukung lainnya. Untuk masalah ketidak ketersediaan reagen itu bisa ditanggulangi dengan perputaran pemasukan dan pengeluaran yang telah dipertimbangkan selama proses pembahasan standard harga tersebut.

“Diharapkan dengan pertimbangan standar harga RT PCR tersebut dapat menanggulangi disparitas perbedaan harga di laboratorium secara nasional dan dapat mendorong masyarakat memeriksakan mandiri,” jelasnya.

Tentang penanganan narapidana yang positif Covid-19, Satgas Penanganan Covid-19 menyarankan pihak UPT Pemasyarakatan untuk mengikuti pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Isolasi dilakukan dalam UPT Pemasyarakatan pelaksana isolasi mandiri. Atas pertimbangan ketersediaan fasilitas dan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kemenkumham setempat.

“Jika terdapat UPT Pemasyarakatan yang tidak mampu melakukan isolasi bagi narapidananya dan tidak ada rumah sakit rujukan terdekat, maka perlu dirujuk ke UPT Pemasyarakatan pelaksana isolasi mandiri terdekat,” ujar Wiku.

Untuk ruang isolasi mandiri berada di blok terpisah dari kompleks utama dan masih berada di dalam wilayah lapas tersebut. Ia menghimbau UPT Pemasyarakatan untuk dapat mengoptimalkan klinik yang sudah ada dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan cek kesehatan dan screening baik kepada petugas dan tahanan. Selain itu higienitas harus selalu dijaga.

“Pihak UPT Pemasyarakatan diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi dan mengatasi penularan dalam lapas. Kami berharap lapas tidak muncul menjadi sebuah klaster di kemudian hari,” jelasnya.(KPCPEN/red)

Categories
Kesehatan TNI

Modifikasi Kendaraan Semprot Disinfektan Hasil Karya Danramil 1803/Andir Bantu Pemerintah Tekan Penyebaran Covid-19

Koran Jurnal, Bandung – Komandan Rayon Militer (Danramil) 1803/Andir Mayor Inf H. Sirait salah satu Danramil dari jajaran satuan Kodim 0618/Berdiri Sendiri Kodam III/Siliwangi, ikut berkontribusi yang terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Upaya penekanan penyebaran Covid-19 yang di lakukan oleh Mayor Inf H. Sirait telah memodifikasi kendaraan Triseda. Kendaraan tersebut yang sudah di ubah bak belakang menjadi sebuah tanki untuk mengangkut cairan Disinfektan dan di semprotkan di gang sempit atau gang kecil yang tidak bisa menggunakan roda empat.

Pembuatan atau modifikasi kendaraan tersebut di benarkan oleh Kapendam III/Slw Kolonel Inf F.X. Sri Wellyanto Kasih saat di hubungi, Minggu (04/10/2020) sore.

“Modifikasi kendaraan Triseda itu, hasil karya Danramil 1803/Andir Mayor Inf Sirait. Hal itu perlu di beri apresiasi atas karya dan salah satu upaya membantu masyarakat dan Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkap Kapendam III/Slw.

Kapendam menyampaikan, penyemprotan Disinfektan di tempat umum yaitu kebanyakan menggunakan roda empat atau kendaraan khusus. Seperti yang dilakukan TNI dengan menggunakan mobil untuk menyemprotkan Disinfektan ke jalanan atau di halaman perkantoran atau instansi.

Namun, kata Kapendam, untuk jalan yang sempit/gang, tentunya kendaraan tersebut tidak bisa masuk. Salah satu cara agar bisa masuk ke jalan yang sempit/gang, sekarang ini bisa teratasi dengan hasil karya Danramil itu.

“Selain dapat digunakan untuk penyemprotan disinfektan kendaraan tersebut dapat juga berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran di daerah sempit/gang,” tutur Kapendam III/Slw mengakhiri.(pen/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Doni Monardo: Masyarakat Menjadi Ujung Tombak Pencegahan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa dalam penanganan Covid-19 tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan aspek kesehatan, yang dalam hal ini berfokus pada penyembuhan dan pemulihan dengan bantuan tim medis maupun tenaga kesehatan.

Lebih lanjut, apa yang sedang dikerjakan Satgas Penanganan Covid-19 bukan hanya operasi kesehatan, akan tetapi lebih cenderung kepada operasi kemanusiaan dengan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan, yang mengacu pada upaya pencegahan penularan.

“Yang kita kerjakan saat ini bukanlah semata-mata operasi medis, atau operasi kesehatan. Tetapi lebih cenderung kepada operasi kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak dalam pencegahan,” jelas Doni dalam acara Rilis Hasil Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Media Center, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (28/09/2020).

Menurut Doni yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB, apabila upaya pencegahan tidak dimaksimalkan, maka rumah sakit akan lebih banyak terisi pasien Covid-19. Dengan kata lain, penanganan Covid-19 harus menjadikan dokter, tenaga kesehatan dan tim medis lainnya sebagai benteng terakhir.

Oleh sebab itu, Doni meminta agar masyarakat dapat lebih mematuhi anjuran pemerintah, WHO, pakar epidemiologi dan pakar kesehatan terkait penerapan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

“Kalau tidak ada upaya maksimal dalam proses pencegahan, maka rumah sakit akan banyak terisi oleh pasien Covid. Dan kita harus menjadikan dokter, tenaga kesehatan, sebagai benteng terakhir bangsa kita,” jelas Doni.

“Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang diminta oleh Pemerintah, oleh WHO, dan juga pakar pakar-pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat, kita harus patuh kepada protokol kesehatan,” imbuhnya.

Adapun menurut Doni bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan pun tidak sebanding dengan pengorbanan para dokter, perawat dan pejuang kemanusiaan lainnya, yang telah menghabiskan waktunya bersama untuk menangani pasien Covid-19.

Oleh sebab itu, masyarakat dalam hal ini harus dapat memahami betapa pentingnya menjaga diri dan tetap patuh dengan protokol kesehatan.

“Nah, yang diminta itu tidak sebanding, dengan pengorbanan para dokter, para pejuang kemanusiaan, termasuk juga para perawat yang menghabiskan waktunya bersama pasien Covid. Yang sudah pasti mereka memiliki risiko yang sangat besar,” kata Doni.

Pencegahan Covid-19 Harus Dilakukan Bersama

Pada kesempatan yang sama, Doni juga menjelaskan bahwa menurut data hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 17 persen dari seluruh penduduk di Indonesia merasa tidak akan terpapar dan tidak percaya adanya penyakit yang disebabkan oleh virus jenis SARS-CoV-2 itu.

Padahal sebagaimana yang telah diketahui bahwa penularan Covid-19 itu terjadi melalui perantara manusia. Hal itu berbeda dengan flu burung atau flu babi, yang mana perantaranya adalah hewan.

Sehingga menurut Doni, tiap jengkal tanah di suatu wilayah yang terdapat kasus Covid-19 maka wilayah itu tidak aman dan memiliki potensi penularan.

“Covid-19 ini ditulari atau media yang mengantarkan, itu bukan hewan, tetapi manusia,” jelas Doni.

“Nah, kalau seandainya yang 17 persen tadi, merasa tidak akan terpapar Covid, lantas ada di antara orang-orang terdekatnya itu sudah positif Covid ya, cepat atau lambat pasti akan tertular,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Doni juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan upaya pencegahan penularan Covid-19 perlu adanya kontribusi seluruh instrumen, baik yang ada di pusat maupun di daerah berbasis pentaheliks.

Adapun dalam implementasinya, semua instrumen tersebut harus terlibat, sebab penularan Covid-19 juga terjadi dari orang-orang terdekat sekalipun.

“Inilah yang harus kita lakukan, bagaimana kita secara bersama-sama menggerakkan seluruh instrumen, baik yang ada di pusat, maupun di daerah, dengan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” terang Doni.

“Nah, ini yang perlu kita pahami. Bahwa setiap orang berpotensi menulari satu sama lainnya,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan Nasional

Satgas Penanganan Covid-19: Tower 8 Wisma Atlet Akan Tampung Pasien OTG dan Gejala Ringan

Koran Jurnal, Bintan – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan membuka Tower 8 Wisma Atlet Kemayoran, sebagai flat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan tidak memiliki tempat isolasi yang layak sesuai protokol kesehatan.

Adapun rencananya, pembukaan Tower 8 tersebut akan ditujukan bagi penderita Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan bergejala ringan, seperti tower 4 dan 5 yang sebelumnya telah dibuka sepekan lalu.

“Sedang kita siapkan lagi untuk menerima pasien OTG,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga (K/L), di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau, Jum’at (25/09/2020).

Menurut Doni, langkah tersebut sekaligus mendukung upaya Tracing, Testing, Treatment untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Di sisi lain, hal itu juga sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo setelah ditemukan sebanyak tujuh persen kasus baru masyarakat yang terinfeksi virus adalah mereka yang tidak pernah keluar rumah.

Artinya, klaster keluarga juga harus diantisipasi dan menjadi perhatian bersama, terutama bagi perawatan anggota keluarga yang tidak memiliki tempat isolasi sesuai standar protokol kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama Doni Monardo juga melaporkan bahwa hampir 100 persen pasien COVID-19 bergejala ringan maupun Orang Tanpa Gejala (OTG) yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sembuh total.

Hasil pencapaian tersebut tentunya tak lepas dari adanya peran serta antara Kementerian/Lembaga terkait yang didukung oleh TNI/Polri dan instansi serta organisasi terkait lainnya.

“Hampir 100 persen pasien-pasien yang bergejala ringan itu sembuh total. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim gabungan dari kementerian kesehatan dan didukung oleh TNI dan lembaga lainnya termasuk organisasi profesi ini satu hal yang bagus sekali,” jelas Doni.

Selain itu, berdasarkan laporan data yang diterima Doni Monardo, jumlah pasien yang masuk di ruang ICU di seluruh Rumah Sakit (RS) di Jakarta termasuk di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengalami penurunan hingga 70 persen.

“Mengalami penurunan. Hari ini berada pada posisi 70 persen,” terang Doni.

Sebagai informasi, menurut data per Jumat (25/9), jumlah tempat tidur yang telah terisi di Tower 4 Wisma Atlet adalah sebanyak 1.004 atau 64,94 persen dari total kapasitas 1.546.

Kemudian untuk Tower 5 telah terisi sebanyak 1.118 pasien atau 71,2 persen dari jumlah total kapasitas sebanyak 1.570 tempat tidur.

Sedangkan untuk pembukaan Tower 8 akan memiliki kapasitas sebanyak 1.548 tempat tidur untuk isolasi mandiri.(hum/red)