Tag: Ditjen PKH

Categories
Ekonomi

Tiga UPT Ditjen PKH Kementan Raih Penghargaan Zona Integritas WBK

Koran Jurnal, Jakarta – Tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian di bawah Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dan Balai Besar Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTHPT Baturraden) mendapatkan penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur dari implementasi reformasi birokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

“Kita semua di Ditjen PKH akan terus memperkuat komitmen, profesionalitas, integritas, dan bebas dari korupsi” kata Nasrullah saat menghadiri Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas di Hotel Bidakara, Senin (10/12/2019).

Lanjut Nasrullah menyampaikan percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) untuk dijadikan role model bagi UPT lain sehingga harapannya ke depan akan semakin banyak unit kerja berpredikat WBK/WBBM yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Kegiatan ini terselenggara oleh Kemenpan RB bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi. Acara dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Bapak Ma’ruf Amin dan penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Kemenpan RB memberikan penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi Pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas, diantaranya 5 unit kerja Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam sambutannya, Wapres RI berharap pembangunan Zona Integritas akan dapat mewujudkan usaha instansi pemerintah yang bersih, akuntabel dan serta melayani. Menurutnya, penghargaan ini merupakan salah satu bukti perbaikan layanan yang diberikan kepada masyarakat. “Mari kita tingkatkan layanan kepada masyarakat, bebas korupsi,” ajaknya.

Sementara itu, Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa Zona Integritas WBK/WBBM menjadi barometer capaian reformasi birokrasi yang kongkrit, sistematis, berkelanjutan, dan terukur dan lanjutnya predikat ini menjadi cerminan dari integritas dan pelayanan instansi penerima penghargaan. Zona Integritas lanjutnya merupakan miniatur pembangunan reformasi birokrasi.

Zona Integritas sebagai Simbol Komitmen Pelaksanaan RB

Nasrullah menjelaskan Zona Integritas dibangun sebagai simbol komitmen pelaksanaan reformasi biroraksi dengan 6 tahapan dalam pembangunan Zona Integritas yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tatalaksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahapan ini kemudian dilakukan penilaian oleh Tim Internal yakni Inspektorat Jenderal Kementan lalu dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional hingga akhirnya penetapan predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM.
“Pencapaian predikat WBK/WBBM harus ditingkatkan dimulai dari diri kita sendiri, kalau bukan dari kita, siapa lagi, kalau bukan dari sekarang, kapan lagi dan penghargaan ini harus mampu berkelanjutan sebagaimana program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Kesehatan

Kementan Latih Petugas Lapang di NTT Guna Mencegah Ancaman ASF dari Timor Leste

Koran Jurnal, Kupang – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya melakukan penguatan sistem pelayanan kesehatan hewan nasional di Indonesia. Salah satu fokus penguatan saat ini adalah terkait upaya pencegahan, deteksi, dan pengendalian penyakit African Swine Fever (ASF) yang merupakan ancaman potensial bagi populasi babi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini penting karena ASF sudah mewabah di Timor Leste.

Antisipasi terhadap kejadian tersebut, Ditjen PKH melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) kepada 50 orang petugas lapang yang berasal dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi NTT dan kabupaten/kota yang ada di Pulau Timor. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 4 Desember 2019 di Hotel On the Rock Kupang.

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, penyebaran penyakit ASF ini sangat cepat dan telah mendekati perbatasan wilayah Negara Republik Indonesia di NTT, sehingga potensi ancaman masuknya penyakit ini semakin besar. “Kondisi ini memerlukan kewaspadaan dini dan harus segera diwujudkan dalam bentuk tindakan teknis,” ungkap Ketut.

Oleh karenanya, sesuai amanat Undang-Undang No.18 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014, tindakan teknis yang harus dilakukan adalah deteksi cepat, pelaporan cepat dan pengamanan cepat. “Sangat penting untuk diidentifikasi potensi lokasi timbulnya penyakit dan sebaran populasi babi,” ungkap Ketut.

Untuk berhasilnya deteksi, pelaporan dan penanganan cepat, lanjut Ketut, diperlukan adanya pemahaman peternak terkait gejala klinis penyakit ASF. Setiap ada perubahan pada babi yang dipelihara, seperti penurunan nafsu makan dan peningkatan kasus kematian, peternak diharapkan segera melaporkan kejadiannya kepada petugas lapang dinas. “Pemahaman petugas terkait ASFmenjadi kunci utama penanganan yang cepat dan efektif, sehingga kasus dapat ditangani dan meminimalisir kerugian,” tambahnya.

Ketut juga menjelaskan bahwa ASF ini merupakan penyakit yang belum ditemukan vaksin dan obatnya yang efektif, untuk itu tindakan teknis dalam pencegahan, pengendalian dan pemberantasan difokuskan pada surveilans, biosekuriti dan dilanjutkan dengan tindakan depopulasi, disposal dan dekontaminasi.

Melalui bimtek ini, harapnya, menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petugas tentang penyakit ASF, serta memberikan kesempatan petugas untuk dapat melakukan praktek langsung di lapangan. “Kompetensi-kompetensi yang dimiliki petugas tersebut sangat penting untuk mengantisipasi ancaman masuk, terjadinya, dan potensi menyebarnya penyakit,” tutup Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Tiga Sistem Aplikasi Ditjen PKH Menang Lomba Inovasi TIK 2019

Koran Jurnal, Jakarta – SISCOBETI dan SIMREK Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian masing-masing mendapatkan peringkat II dan III kategori aplikasi layanan publik, sedangkan SIBETI mendapatkan peringkat III aplikasi layanan internal, Lomba Inovasi Teknologi informasi Komunikasi (TIK) 2019. Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada saat Upacara Peringatan HUT KORPRI ke-48 di Kantor Pusat Kementan, Jakarta (29/11/2019).

Menurut Nasrullah, Sekretaris Ditjen PKH, SIMREK PKH adalah layanan rekomendasi dan perizinan bidang peternakan dan kesehatan hewan sedangkan aplikasi SISCOBETI dan SIBETI merupakan layanan yang dibangun oleh Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, sebuah unit pelaksana teknis dibawah Ditjen PKH. Pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut, lanjut Nasrullah, bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akurat serta mampu menjembatani pelayanan masyarakat.

“Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian terkait Pertanian Indonesia yang Maju, Mandiri dan Modern, Kami di Ditjen PKH berkomitmen untuk menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dengan tolok ukur transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi,” ungkapnya.

Nasrullah kemudian menjelaskan bahwa SIMREK berbasis online untuk pelaku usaha peternakan yang membutuhkan berbagai surat rekomendasi, dalam bentuk dokumen perizinan seperti surat rekomendasi, surat persetujuan, dan surat keterangan terkait ekspor dan impor.

“Kami melayani 25 jenis izin rekomendasi yang bisa diajukan secara online, sehingga pemohon hanya perlu satu kali datang ke Kementan untuk validasi dokumen. Sistem ini terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW) di bawah naungan Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BET Cipelang, Oloan Parlindungan yang mendapatkan penghargaan E-Leadership Terbaik atas prestasinya dalam pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan BET pada Lomba Inovasi TIK 2019 ini menjelaskan bahwa aplikasi SISCOBETI dibangun untuk memudahkan seluruh stakeholder mendapatkan layanan yang ada di BET Cipelang secara online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sedangkan SIBETI merupakan aplikasi layanan internal adalah aplikasi internal BET Cipelang untuk memudahkan penanggung jawab kegiatan melakukan rekapitulasi dan analisis data teknis, sehingga pimpinan untuk mudah untuk me-monitor dan evaluasi kinerja balai.(hum/red)

Categories
Ekonomi Pendidikan

Ditjen PKH Kementan Ajak Masyarakat Kampanyekan #BijakCerdasAntibiotik

Koran Jurnal, Bandar Lampung – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) ECTAD dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, Universitas Lampung dan Pinsar Petelur Nasional (PPN) Lampung menggelar kampanye bijak dan cerdas menggunakan antibiotik di Lapangan KORPRI, Bandar Lampung, Jum’at (22/11/2019). Kampanye ini merupakan puncak perayaan Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia 2019 di Indonesia.

Dalam sambutan tertulisnya I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) yang dibacakan oleh Syamsul Ma’arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, menekankan untuk memerangi laju resistensi antimikroba diperlukan tindakan dari semua pihak.

“Tantangan dalam memerangi laju resistensi antimikroba dan mengendalikan penyakit infeksi baru harus dipandang sebagai kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, untuk itu semuanya harus senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi profesional dan selalu menjaga agar antimikroba tetap efektif,” ujarnya.

Menyambung ucapan Syamsul, Direktur Kantor Keuangan USAID, Ravindral Suaris, mengakui peran Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pertanian, atas langkah-langkah penting dalam mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba.

Sertifikasi NKV

Di sektor peternakan, AMR tidak hanya mengancam keberlangsungan kemampuan dalam mengendalikan penyakit infeksi pada ternak, akan tetapi juga mengancam keberlangsungan ketahanan pangan terutama keberlangsungan produktivitas sektor peternakan dalam menyediakan sumber pangan hewani bagi masyarakat.
Menurut Gubernur Lampung Arinal Djuanidi, Provinsi Lampung sangat berkomitmen menangani masalah ini, salah satu upaya adalah pembinaan, pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan pada ternak melalui Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit Usaha Peternakan. NKV adalah sertifikat sah terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan.

“Sertifikat NKV ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan pangan untuk masyarakat, sampai saat ini di Indonesia ada 45 unit usaha Budidaya peternakan yang sudah bersertifikat NKV dan 14 (30 %) diantaranya adalah Budidaya Unggas Petelur di Provinsi Lampung, atau yang terbanyak di Indonesia” jelasnya saat menerima sertifikat perhargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada Gubernur Lampung bersama Ditjen PKH, serta Pinsar Petelur Nasional atas rekor sertifikasi NKV peternakan unggas petelur terbanyak di tahun 2019.

Atas keberhasilan ini, Arinal menyampaikan bahwa Provinsi Lampung sepenuh hati berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor peternakan mulai dari penyediaan fasilitas kredit bagi peternak, sampai dengan mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk telur. Hal ini sangat sejalan dengan cita-cita pemerintah daerah provinsi Lampung untuk menjadikan Lampung sebagai lumbung ternak Indonesia.

Team Leader FAO ECTAD James McGrane menambahkan bahwa pelaku usaha peternakan dan industri peternakan sangat berperan dalam solusi pengendalian laju resistensi antimikroba. Menurutnya, peternak perlu menerapkan praktik-praktik peternakan yang baik (good farming practices) dan pencegahan dan pengendalian infeksi (infection prevention and control), dimana didalamnya terdapat implementasi biosekuriti 3 zona, vaksinasi secara tepat, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Hal ini menjadi solusi pengurangan penggunaan antimikroba di peternakan. Harapannya, dengan peternakan yang bersih dan terjaga, tercipta ternak yang sehat dan tidak mudah terkena penyakit,” ujar James.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Ditjen PKH Kementan Raih Dua Penghargaan SNI Award 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian, melalui Dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), mendapatkan penghargaan SNI Award dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam ajang Standar Nasional Indonesia (SNI) Award 2019, 20 November 2019 di Balai Kartini, Jakarta. Kedua UPT tersebut yakni Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang dan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari masing-masing memperoleh peringkat perak untuk kategori Perusahaan/Organisasi Kecil Barang dan Perusahaan/Organisasi Menengah Barang sektor pangan, pertanian dan kesehatan.

Penghargaan ini diraih karena Kementan berkomitmen melakukan pelayanan cepat dan prima. Hal ini berkat dorongan dan arahan yg terus menerus dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang menegaskan bahwa pelayanan prima harus diutamakan kepada publik.

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, Penghargaan SNI Award 2019 yang diterima UPT BET Cipelang dan BBIB Singosari ini membuktikan bahwa produk dan pelayanan yang diberikan oleh kedua UPT tersebut sudah memenuhi standar dan kaidah yang ditetapkan.

Ketut menyampaikan kebanggaannya karena Kementerian Pertanian terus menunjukan kinerja dan pelayanan terbaik sehingga meraih SNI Award Perak tahun 2019.

“Ini sesuai dengan arahan Menteri Pertanian, bahwa pertanian Indonesia harus maju, mandiri, dan modern,” ungkap Ketut bersemangat. Menurutnya kedua UPT ini merupakan unit yang berperan penting dalam meningkatkan populasi sapi melalui program inseminasi buatan massal dan transfer embrio dalam rangka swasembada daging yang ditargetkan oleh Mentan Syahrul Yasin Limpo

Lanjut Ketut menjelaskan bahwa kedua UPT Ditjen PKH tersebut telah diakui juga oleh dunia internasional, hal ini dibuktikan dengan rutinnya delegasi-delegasi dari luar negeri seperti Bangladesh, Suriname, Palestina, dan beberapa negara yang berkunjung, mengikuti pelatihan, dan bahkan mengundang tim ahli Indonesia ke negaranya.

SNI Award telah digelar oleh BSN sejak tahun 2005, dan merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi yang dinilai telah menjalankan sistem manajemen operasional yang baik dan telah menerapkan SNI secara konsisten. Pada kesempatan ke-15 kalinya kegiatan award bergengsi ini memiliki tag line “The National Quality Award of Indonesia.

Pada SNI Award 2019 ini, Kementerian Pertanian menerima penghargaan bersama dengan 69 organisasi dan perusahaan lain. Proses penilaian SNI Award dilakukan secara ketat oleh tim juri yang diketuai pakar ekonomi dengan beranggotakan 20 orang yang ahli di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Para juri berasal dari industri, pemerintah, perguruan tinggi, maupun asosiasi.

Penganugerahan SNI Award 2019

Kepala BET Cipelang, Oloan Parlindungan menyampaikan, BET Cipelang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja UPTnya untuk memproduksi sumber bibit dan benih ternak unggul nasional sebagaimana visi BET Cipelang yang berperan dalam penyediaan sapi unggul sesuai dengan SNI.

“Ini sesuai Motto Kami, Kualitas adalah Prioritas” ujar Oloan dengan bangga saat menerima penghargaan, karena ini kali kedua BET Cipelang meraih SNI Award. Sebelumnya, BET Cipelang menerima SNI Award pada tahun 2017.

Hal Senada juga disampaikan oleh Kepala BBIB Singosari, Enniek Herwijanti yang menyampaikan bahwa BBIB Singosari memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan dunia peternakan di Indonesia. Sebagai Badan Layanan umum (BLU), BBIB terus mengoptimalkan kinerjanya dengan memproduksi semen beku berkualitas sesuai dengan SNI yang didukung oleh Laboratorium Uji Mutu Semen milik BBIB Singosari yang telah terakreditasi Sistem Mutu ISO, bahan yang berkualitas dan mesin- mesin modern. Hal ini terbukti dengan raihan SNI Award kelima yang diterima BBIB Singosari tahun ini. Sebelumnya SNI Award diterima BBIB pada tahun 2012, 2015, 2016, dan 2017.

“Hal ini sebagai jaminan terhadap kualitas produksi semen beku Kementan,” terang Enniek.

Penganugerahan SNI Award 2019 ini dihadiri oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional Bambang Prasetyo, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Gubernur Riau Edy Nasution, Rhenald Khasali, 20 tim juri, dan perwakilan perusahaan/organisasi peserta SNI Award.

Bambang Brodjonegoro menekankan SNI harus menjadi persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, Kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya industri yang memproduksi barang yang berkualitas dan memberikan pelayanan jasa sesuai harapan pelanggan yang pada akhirnya menjadikan Indonesia berdaya saing tinggi.

“Penerima SNI Award menjadi perusahaan/organisasi yang unggul baik di level nasional maupun internasional,” pujinya. Bambang Brodjonegoro juga menegaskan bahwa SNI Award merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menstimulasi peningkatan penerapan SNI oleh pelaku usaha maupun organisasi lainnya.

“SNI Award harus memberikan dampak yang luas bagi pelaku industri lainnya untuk menerapkan SNI, baik itu dari penyedia bahan baku, manufaktur, distributor maupun pihak terkait lainnya’’ terangnya.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya menegaskan BSN tidak hanya menetapkan SNI yang terkait dengan produk dan jasa saja, tetapi juga di bidang sistem manajemen, proses, dan personel, di antaranya SNI ISO 9001 sistem manajemen mutu dan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Sementara itu, Rhenald Khasali, selaku ketua tim dewan juri mengatakan menyampaikan dari tahun ke tahun peserta pelaksanaan SNI Award mengalami peningkatan dan ini sangat baik untuk mendorong daya saing.(hum/red)

Categories
Ekonomi Kesehatan

Kementan Investigasi Laporan Telur Ayam Mengandung Dioksin

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) langsung melakukan investigasi khusus terkait kemungkinan adanya telur ayam di Jawa Timur yang diduga tercemar residu partikel plastik.

“Kami menerima laporan dari para peneliti jaringan global advokasi kebijakan dan kesehatan lingkungan IPEN, bersama Arnika Association dan LSM Indonesia Nexus3 yang menyebut bahwa 3 telur yang dijadikan sampel tercemar racun dioksin,” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, Selasa (19/11/2019).

Menurut laporan tersebut, kata Ketut, para peneliti menguji sampel tersebut di Laboratory of the State Veterinary Institute in Prague, Czech Republic. Selanjutnya mereka menyebut bahwa ada kandungan dioksin pada telur ayam di Jawa Timur.

“Kami langsung menurunkan Tim yang terdiri dari petugas Ditjen PKH dan unit pelaksana teknis Balai Pengujian Mutu Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). Mereka diberi tugas untuk memastikan keamanan pangan produk hewan khususnya telur,” katanya.

Di samping itu, tim penguji juga akan melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut dengan mengkaji laporan Limbah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia.

“Redaksional yang disampaikan di berbagai media dengan mengekstrapolasikan temuan dioksin pada telur di desa Tropodo-Sidoarjo seolah-olah berlaku terhadap kondisi umum telur ayam di Jawa Timur, dan itu sangat tidak tepat,” ujarnya.

Untuk itu, Ketut menegaskan bahwa produk telur di berbagai daerah, saat ini dalam kondisi aman dan tidak mengandung partikel berbahaya. Dia berharap, masyarakat tetap mengkonsumsi telur karena kandungan gizi yang besar sangat sangat bagus untuk pertumbuhan.

Apalagi, kata dia, pemeliharaan Ayam petelur ras konsumsi sudah melalui proses yang baik karena diberikan pakan dari bahan pabrikan yang aman. Kondisi ini secara tidak langsung akan menjamin telur ayam Indonesia terhindar dari residu partikel plastik.

“Jadi sekali lagi, kami sampaikan bahwa ada ketidakberimbangan dalam menyampaikan informasi tersebut. Hal ini dapat menjadi kontra-produktif dengan program pemerintah yang kini sedang berupaya mencegah stunting, terlebih upaya meningkatkan konsumsi perkapita protein hewani Nasional,” katanya.

Ketut menambahkan, saat ini pemerintah juga sudah menerbitkan sertifikat NKV bagi farm petelur yang sistem pemeliharaannya sudah memenuhi syarat dan menjamin tidak adanya residu bahan-bahan kimia berbahaya dalam produk telur yang dihasilkan.

Lebih dari itu, Ketut mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Timur yang menghimbau warganya tidak mengkonsumsi telur ayam kampung yang berasal dari ternak yang secara alamiah berkeliaran dan mencari pakan di tempat-tempat pembuangan sampah, karena sangat berisiko terhadap paparan polutan yang bisa menjadi ancaman bagi kesehatan konsumen.

“Untuk itu, peran Pemerintah Daerah dalam mengatur pengelolaan ijin usaha pertanian dan peternakan serta pembinaan terhadap masyarakat menjadi sangat krusial, khususnya untuk menjamin produk hewan yang aman dan sehat,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Dirjen PKH Kementan Ajak Mahasiswa Jadi Enterpreneur dan Kembangkan Industri Peternakan 4.0

Koran Jurnal, Bali – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengajak mahasiswa untuk menjadi enterpreneur dan mengembangkan industri peternakan 4.0 menuju swasembada protein hewani. Hal itu disampaikan oleh Dirjen PKH, I Ketut Diarmita dihadapan para Mahasiswa BEM KM Fakultas Peternakan Universitas Udayana pada acara Seminar Nasional dengan tema “Strategi Millenial Untuk Menjadi Enterpreneur Muda Yang Inovatif” di Denpasar, Sabtu (16/11/2019).

Dijelaskannya bahwa Industri 4.0 merupakan tren di dunia Industri yang menggabungkan  teknologi otomasi dengan teknologi cyber. Menurut Ketut, Industri 4.0 adalah wajah baru pada sektor peternakan Indonesia. Era digital ini mengharuskan peternak rakyat untuk terus mengikuti perkembangan zaman dalam rangka mengejar ketertinggalan dari perusahaan besar yang terus berinovasi dengan teknologi.

“Peternakan saat ini sudah menjadi bagian dari industri yang erat kaitannya dengan mekanisasi dan produksi massal, serta bukan lagi sampingan dengan pemeliharaan satu-dua ekor ternak di rumah. Peternakan telah menjadi komoditas dengan persaingan global berpotensi tinggi,” jelasnya.

Lanjut Ketut menerangkan bahwa ada hal penting yang harus dilakukan oleh peternak rakyat agar dapat bertahan di era bisnis digital, yakni infrastruktur informasi dan teknologi dalam bentuk jaringan internet; klasterisasi wilayah sesuai spesialisasi dalam peternakan sapi seperti pembagian pembibitan, penggemukan, pemotongan, atau penghasil susu; penggunaan teknologi finansial sebagai inovasi dalam akses permodalan; dan jejaring bisnis lewat sistem aplikasi.

“Pemerintah akan terus mendukung masyarakat supaya memiliki daya saing dengan penyediaan infrastruktur dan kebutuhan untuk menuju digitalisasi,” ungkapnya dihadapan peserta seminar yang juga dihadiri oleh Ketua BEM KM Fakultas Peternakan, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, Guru Besar dan Staf Pengajar Universitas Udayana.

Ketut menambahkan bahwa Pemerintah akan terus melindungi semua peternak dan produknya, mengatur regulasi terkait sistem peternakan pada  peternakan rakyat dan industri, serta memberikan arah peternakan di Indonesia untuk rakyat dan Industri berupa perbibitan, usaha produksi, pengembangan hasil, pengendalian pasar, serta peningkatan kemudahan investasi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing untuk mendorong ekspor dan substitusi impor.

Dalam kesempatan seminar nasional tersebut, Ketut juga berpesan agar para mahasiswa terus mengembangkan skill personal drive mereka, learning & innovation yang baik, meningkatkan jiwa kepemimpinan, fleksibel dan adaptif, inisiatif, kritis, kolaboratif, dan terus mengasah jiwa enterpreneur mereka serta menguasai teknologi 4.0.

“Kedepan persaingan akan semakin ketat, sehingga dibutuh generasi millenial yang inovatif. Jadi kalian harus mempunyai jiwa enterpreneur dan berjiwa sociopreneurship yang bisa menguasai ilmu dan teknologi yang berguna di masyarakat, khususnya enterpreneur sektor peternakan,” harapnya.

Ketut menegaskan bahwa peran enterpreneur millenial diperlukan dukungannya di sektor peternakan, khususnya dalam upaya peningkatan populasi dan produksi, pengembangan inovasi diversifikasi olahan produk hasil peternakan sebagai bentuk peningkatan nilai tambah, dan peningkatan daya saing serta ekspor menuju kedaulatan pangan, serta menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Sinergi Kementan dan Gapuspindo dalam Membangun Sektor Peternakan 

Koran Jurnal, Malang – Pemerintah terus berusaha untuk menyediakan regulasi yang mendukung iklim usaha termasuk di sektor peternakan sapi potong. Sedangkan para pelaku usaha berperan menjadi ujung tombak pembangunan peternakan sapi potong terutama untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, meningkatkan pendapatan, pemberdayaan masyarakat dan peternak serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita dalam acara Sosialisasi Permentan Nomor 41 tahun 2019 dan Pelantikan Dewan Pengurus Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO) periode 2019-2023 di Malang, 6-7 November 2019.

”Pemerintah pada dasarnya sangat mendorong upaya seluruh stakeholder pelaku usaha peternakan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan peternakan. Tanpa mereka, peran pemerintah tidak akan berjalan optimal,” ucapnya dalam acara yang diinisiasi oleh Gapuspindo sebagai rangkaian dari Musyawarah Nasional II Gapuspindo ini.

Ketut menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 2019 ini merupakan regulasi untuk menjaga stabilisasi ketersediaan dan peningkatan populasi ternak ruminansia besar, serta percepatan pelayanan perijinan berusaha. Peraturan ini adalah penyempurnaan dari Permentan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Permentan nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Permentan nomor 49 tahun 2016.

“Pada dasarnya, substansi dari Permetan 41 tahun 2019 ini tidak mengalami banyak perubahan signifikan. Adapun salah satu perubahan yang perlu dicermati adalah terkait dengan ketentuan bahwa pelaku usaha peternakan, koperasi dan kelompok peternak yang melakukan pemasukan bakalan wajib memasukkan indukan sebanyak 5 (lima) persen dari setiap rekomendasi,” jelas Ketut.

Menurutnya, ketentuan ini berubah dari yang sebelumnya 1:5 menjadi 1:20. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak percepatan peningkatan populasi sapi di dalam negeri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaku usaha masih tetap dapat melakukan joint shipment dengan persetujuan Ditjen PKH.

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa pengawasan terkait implementasi ketentuan dan juga realisasi rekomendasi akan dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir kemungkinan pelanggaran yang terjadi. Ketut juga menjelaskan sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran yakni berupa sanksi administrative tidak diterbitkannya surat rekomendasi selama 1 (satu) tahun.

“Perubahan peraturan ini diharapkan dapat mempermudah dan dapat menjamin tertib administrasi yang lebih baik lagi” tambahnya.

Rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) II Gapuspindo ini dilanjutkan dengan Pelantikan Dewan Pengurus Gapuspindo periode 2019-2023. Ketut berharap agar Gapuspindo bisa berjuang bersama Pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi potong di Indonesia dan untuk menyerap tenaga kerja di sektor peternakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Gapuspindo terpilih, Didiek Purwanto mengatakan bahwa Gapuspindo mendukung usaha peningkatan populasi sapi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan MoU antara Gapuspindo dengan Kelompok Peternak Gading Mandiri. Mereka mendapat bantuan sapi langsung dari Gapuspindo. Didiek mengatakan “Arahan dari pak Dirjen membuat kami bersemangat kembali, berpikir positif bahwa matahari akan terbit untuk Gapuspindo dan untuk kita semua dalam rangka kedaulatan pangan Indonesia”.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Ditjen PKH Kementan: Bangladesh Berminat Impor Embrio Ternak dari Indonesia

Koran Jurnal, Bogor – Keberhasilan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian dalam memproduksi embrio dan menghasilkan pedet unggulan telah menarik minat Pemerintah Bangladesh untuk membeli embrio hasil BET Cipelang. Hal ini mengemuka pada saat kunjungan delegasi Kementerian Perikanan dan Peternakan Bangladesh ke BET Cipelang, Senin (21/10/2019).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa Kementan selalu mendorong kegiatan ekspor berbagai produk peternakan dan kesehatan hewan, termasuk untuk produk embrio ternak. Untuk ekspor embrio ternak ini, Kementan masih melakukan pembahasan dan persiapan terkait tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dikenakan, meliputi perhitungan biaya produksi dan distribusi ke negara lain.

“Setelah semua siap, kita dorong BET untuk segera ekspor produknya ke mancanegara,” tambahnya.

Sementara itu, Oloan Parlindungan, Kepala BET Cipelang menyampaikan bahwa ketertarikan para delegasi dari Bangladesh ini terlihat dari keinginan mereka untuk mengirimkan pegawai teknisnya ke BET Cipelang agar dapat belajar tentang embrio transfer di Indonesia. Salah satu yang diminati adalah terkait pengembangan sapi Belgian Blue. Belgian Blue adalah salah satu sapi unggulan yang dikembangkan di BET Cipelang. Sampai September 2019, terdapat 103 kelahiran Belgian Blue di BET Cipelang, dan jumlah ini adalah kedua terbanyak setelah BPTU-HPT Sembawa dengan jumlah kelahiran sebanyak 139 ekor.

“Mereka tertarik untuk belajar dan mengembangkan sapi dengan teknologi embrio transfer, dan juga belajar tentang pengelolaan kegiatan upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab),” tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Pulakesh Mondal, Senior Assistant Chief, Ministry of Fisheries and Livestock Bangladesh yang menyatakan banyak hal penting yang dipelajari oleh delegasi Bangladesh di BET Cipelang ini.

“Kami punya banyak Balai Inseminasi Buatan di Bangladesh, tapi belum ada unit yang menangani transfer embrio, dan ini menarik bagi kami” lanjutnya.

Kunjungan delegasi Bangladesh kali ini masih merupakan rangkaian dari kegiatan Livestock & Dairy Development Project (LDDP), suatu program peningkatan kapasitas dari pemerintah Bangladesh yang didanai oleh Bank Dunia. Tujuan dari kunjungan delegasi Bangladesh ke Indonesia ini adalah untuk memahami beberapa praktek pengelolaan persusuan, strategi produksi, sampai pada bagaimana peternak mendapat manfaat dari industri persusuan di lndonesia. Di BET Cipelang mereka belajar bagaimana menciptakan sapi perah yang mempunyai produksi susu tinggi melalui teknologi embrio transfer dan inseminasi buatan.

“Ini adalah kali kedua dalam tahun ini, Kementerian Perikanan dan Peternakan Bangladesh mengirimkan para pejabat dan stafnya untuk belajar ke Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa sistem pengembangan sapi dan pengelolaan persusuan di Indonesia diakui kualitasnya” pungkas Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Delegasi Bangladesh Belajar Pengelolaan Persusuan dan Pengembangan Sapi di Indonesia

Koran Jurnal, Bandung – Delegasi dari Kementerian Perikanan dan Peternakan Bangladesh selama tiga hari dari tanggal 1 Oktober 2019 mengunjungi beberapa tempat untuk belajar tentang pengelolaan persusuan dan pengembangan sapi di Indonesia. Mereka tertarik dengan teknologi embrio transfer yang ada di Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, pengelolaan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) di Lembang, dan melihat produksi susu UHT di PT ISAM (Industri Susu Alam Murni) Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian, Jum’at (04/10/2019).

“Delegasi Bangladesh ini sangat tertarik dengan pengelolaan sapi perah dan breed sapi yang di kembangkan di Indonesia, mulai dari tingkat peternak, pengolahan, sampai pemasarannya,” jelas Ketut. Menurutnya ketertarikan delegasi Bangladesh pada pengelolaan sapi perah di Indonesia antara lain karena Indonesia dinilai mempunyai sistem yang serupa dengan Bangladesh.

Pada saat kunjungan ke salah satu lokasi, yakni BET Cipelang yang merupakan unit pelaksana teknis milik Kementan, Mohammed Yousuf Habib, salah satu delegasi Bangladesh mengatakan bahwa teknologi embrio transfer yang ada di BET Cipelang dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas sapi perah yang ada di Bangladesh.

Sebelumnya para delegasi dari Bangladesh yang berjumlah 9 orang ini juga mengunjungi KPSBU. Di KPSBU, mereka mempelajari bagaimana produksi susu yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para peternaknya. Dedi Setiadi, Ketua Pengurus KPSBU mengatakan bahwa koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 7.190 orang ini telah mampu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya dalam bentuk kredit tanpa bunga, subsidi toko Sembako dan Sarana Produksi Ternak (Sapronak) yang dapat mencapai Rp. 2 milyar/bulan, serta pelayanan kesehatan untuk ternak dan juga untuk peternaknya.

Setelah mengunjungi KPSBU, para delegasi Bangladesh yang berjumlah 9 orang ini melanjutkan kunjungannya ke PT ISAM untuk melihat secara langsung proses produksi susu UHT. Mereka tertarik melihat proses diversifikasi produk susu ini karena mereka ingin mempelajari cara agar produk susu yang dihasilkan dapat mempunyai nilai jual yang lebih tinggi.

Menurut Ketua Delegasi Bangladesh, A.K.M. Munirul Haque, kunjungan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Livestock & Dairy Development Project (LDDP), suatu program peningkatan kapasitas dari pemerintah Bangladesh yang didanai oleh Bank Dunia. Tujuan dari kunjungan delegasi Bangladesh ke Indonesia ini adalah untuk memahami beberapa praktek pengelolaan persusuan, strategi produksi, sampai pada bagaimana peternak mendapat manfaat dari industri persusuan di lndonesia.

Mewakili anggota delegasi, Munirul Haque mengapresiasi kunjungan kerja ini. “Kunjungan ini memberikan sangat banyak pengetahuan baru bagi kami, dan kami akan mencoba mengaplikasikannya di Bangladesh,” pungkasnya.(hum/red)