Tag: Ditjen PKH

Categories
Ekonomi

PDB Sektor Peternakan Tahun 2018 Mencapai 231,71 Triliun

Koran Jurnal, Tangerang Selatan – Kinerja peternakan tercatat mengalami peningkatan signifikan selama kurun waktu 2015 sampai dengan semester I 2019. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa Pada tahun 2018 PDB sub sektor peternakan mencapai 231,71 triliun atau berkontribusi 16,35% kepada total PDB sektor pertanian yang sebesar Rp. 1.417,07 triliun. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Fini Murfiani, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH pada saat pembukaan acara The 4th International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition (ILDEX) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan (18/09/2019).

“Diharapkan industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia akan terus berkembang, sehingga nantinya akan berdampak terhadap peningkatan PDB peternakan pada khususnya dan pertanian pada umumnya” jelas Ketut.

Menurutnya komoditas peternakan merupakan salah satu target pembangunan pertanian dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Bisnis di bidang peternakan dan kesehatan hewan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu bisnis di bidang peternakan dan kesehatan hewan akan terus berjalan dan berkembang, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pangan terutama protein hewani.

Lebih lanjut Ketut menyampaikan bahwa industri peternakan merupakan industri agribisnis yang mencakup hulu hingga hilir. Industri pendukung on farm peternakan, meliputi berbagai industri yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena merupakan industri dengan nilai bisnis yang besar mencapai milyaran rupiah. Diantaranya adalah industri obat hewan, vaksin, bahan baku pakan, feed additive, produk olahan pangan, non pangan termasuk by product. Bahkan industri by product peternakan menembus pasar ekspor, seperti tepung bulu ayam untuk keperluan pakan.

“Kementerian Pertanian berkomitmen memfasilitasi ekspor untuk semua komoditi pertanian dan turunannya termasuk peternakan. Nilai ekspor komoditi peternakan selama 4 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Nilai ekspor komoditi sub sektor peternakan pada tahun 2015 hingga Juni 2019 mencapat Rp 38,39 triliun” tambahnya.

Nilai ekspor tersebut merupakan bukti, bahwa industri peternakan memiliki potensi untuk terus berkembang. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian, khususnya Ditjen PKH terus mendorong investasi sub sektor peternakan, terutama untuk bidang pembibitan, dan industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi peternakan.

Ketut juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 lalu, nilai investasi PMDN sub sektor peternakan mencapai Rp. 866,46 milyar sedangkan investasi PMA mencapai USD 119,03 juta.

Dukungan Terhadap Penyelenggaraan ILDEX 2019

Kementerian Pertanian mengapresiasi penyelenggaraan The 4th International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition (ILDEX) Tahun 2019 yang yang diinisiasi oleh Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) ini. ILDEX merupakan salah satu pameran peternakan berskala international di Indonesia. Selain sebagai sarana pameran dan promosi berbagai produk dan kemajuan teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, ILDEX juga menjadi ajang bertemunya stakeholder peternakan baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melakukan transaksi bisnis. Oleh karena itu melalui penyelenggaraan ILDEX, diharapkan dapat menjadi stimulasi bagi perkembangan dunia usaha peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi bahwa pada ILDEX tahun 2019 ini selain diikuti oleh exhibitor dari perusahaan dalam dan luar negeri, berbagai asosiasi, juga terdapat paviliun Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat memberi peluang bagi para pelaku UMKM, untuk memiliki mengembangkan bisnis melalui promosi dan menemukan partner bisnis baru. Disamping itu, adanya paviliun ekspor di ILDEX tahun ini juga saya harap dapat menjadi stimulasi dalam mendorong peningkatan ekspor sub sektor peternakan” ujar Ketut.

Lebih lanjut, Ketut berharap melalui forum dialog dan seminar yang diselenggarakan selama ILDEX 2019 ini dapat berkontribusi pada formulasi kebijakan dan memberikan solusi permasalahan dunia peternakan.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat atas terselenggaranya ILDEX, dan semoga sukses menghasilkan target pengembangan bisnis bagi para exhibitor” tutup Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Peningkatan Populasi Ternak untuk Wujudkan Swasembada Protein Hewani

Koran Jurnal, Bali – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya untuk mewujudkan swasembada protein hewani khususnya daging sapi. Hal ini merupakan bagian integral pembangunan nasional peternakan yang dalam 5 tahun terakhir ini diarahkan untuk peningkatan produksi daging, untuk mewujudkan swasembada daging sapi tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen PKH, I Ketut Diarmita saat menghadiri Kontes Ternak dan Panen Pedet Tahun 2019 di Denpasar, Jum’at (13/09/2019).

“Dalam mewujudkan swasembada tersebut, Kementan telah melaksanakan program terobosan melalui kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB), penambahan sapi indukan, pengembangan sapi Belgian Blue dan sapi Wagyu yang didukung dengan upaya peningkatan status kesehatan hewan, penjaminan keamanan pangan asal ternak, skim pembiayaan, investasi dan asuransi ternak,” ungkap Ketut.

Dijelaskan Ketut bahwa upaya Pertama yang dilakukan adalah Upsus Siwab. Program ini sudah memberikan hasil yang menggembirakan dengan capaian yang baik. Secara nasional program Upsus Siwab sejak tahun 2017 hingga 9 September 2019 menunjukkan realisasi yang sangat mengembirakan, yakni (i) Inseminasi Buatan/IB dengan realisasi 10.548.530 ekor akseptor atau 105,49 % dari target 10 juta ekor akseptor; (ii) Kebuntingan sebanyak 5.498.695 ekor atau 76,37% dari target 7,2 juta kebuntingan; dan (iii) Kelahiran sebanyak 4.140.916 ekor atau 71,89% dari target 5.760.000 ekor.

Sedangkan secara khusus, capaian kinerja Upsus Siwab Provinsi Bali dari bulan Januari sampai dengan 05 September 2019 menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana realisasi IB sebanyak 50.827 ekor atau 72,61 % dari target 70.000 ekor, kebuntingan 30.970 ekor atau 63,20 % dari target 49.000 ekor dan kelahiran sebanyak 24.554 ekor atau 62,64 % dari target 39.200 ekor.

“Keberhasilan Program Upsus Siwab harus selalu kita sosialisasikan dan kita gaungkan kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk kegiatan, salah satunya melalui kegiatan Panen Pedet dan Kontes Ternak yang saat ini dilaksanakan,” ujar Ketut dihadapan Gubernur Provinsi Bali beserta jajaran, Walikota dan Bupati se-Provinsi Bali beserta jajaran, Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Bali, Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten se-Provinsi Bali, serta kelompok ternak dan tokoh masyarakat.

Diungkapkan Ketut bahwa Program Upsus Siwab diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya genetika ternak sapi, hal ini terlihat dari kegiatan panen pedet hasil IB yang saat ini dilaksanakan. Selain itu juga kegiatan kontes ternak diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi peternak yang tentunya dapat menambah pendapatan dan kesejahteraan.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan bahwa untuk mewujudkan swasembada, Program Kedua adalah penambahan sapi indukan Brahman Cross pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Sekitar 8.985 ekor sapi Brahman Cross telah di distribusikan ke 16 Provinsi di seluruh Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur).
Adapun untuk Bali, sejak tahun 2016-2018, fasilitasi bantuan ternak yang telah diberikan adalah sebanyak 719 ekor sapi potong dan 742 ekor kambing. Untuk tahun 2019 telah dialokasikan juga bantuan ternak untuk Provinsi Bali sebanyak 390 ekor sapi potong (150 ekor dari BPTU HPT Sembawa dan 240 ekor dari Dinas Provinsi), kambing perah sebanyak 24 ekor (Dinas Provinsi), dan babi sebanyak 200 ekor (BPTU HPT Denpasar).

Upaya lain yang dilakukan Kementan dalam melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau yaitu dengan Program Pengendalian Betina Produktif yang bekerjasama dengan Baharkam Polri. Hal ini penting mengingat pemotongan betina produktif tercatat cukup tinggi setiap tahunnya. Sebelum tahun 2017, angka pemotongan betina produktif ada di atas 22 ribu ekor. Dengan program yang dilaksanakan, pada tahun 2018 angka ini dapat ditekan menjadi 12.209 atau menurun 47,10% dibanding tahun 2017. Sementara itu pada tahun 2019 sampai Bulan Agustus tercatat angka pemotongan sapi betina produktif masih cukup rendah diangka 7.268 ekor.

Menurutnya faktor penting lain dalam upaya peningkatan produktivitas ternak dalam rangka swasembada adalah adanya pemenuhan hijauan pakan ternak yang berkualitas. Ketut menuturkan bahwa pada 2019 ini, Kementan berusaha untuk melakukan pemenuhan pakan melalui kegiatan Gerakan Pengembangan dan Pemanfaatan Pakan Berkualitas (Gerbang Patas) seluas 9063 Ha dan pengembangan padang pengembalaan mencapai 8914 Ha.

*Kontribusi untuk Ketahanan Pangan*

Mewakili Gubernur Bali, Kepala Dinas PKH Provinsi Bali, I Wayan Mardiana menyampaikan bahwa kegiatan Kontes Ternak dan Panen Pedet ini berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan dengan meningkatkan nilai tambah dan daya saing Untuk kesejahteraan peternak. “Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para peternak, memberikan edukasi dan informasi tentang pembangunan peternakan di Provinsi Bali untuk kesejahteraan peternak, mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan koordinasi antar stakholder terkait peternakan dan kesehatan hewan” ungkap Mardiana.

Melanjutkan penjelasannya, Ketut menyampaikan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari pencapaian kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. “Pertama bahwa pengembangan komoditas peternakan akan menyediakan berbagai alternatif pilihan sumber protein dari mulai produk telur, daging unggas, daging sapi/kerbau/kado dan susu, hampir semua produk tersebut bisa ditemui baik di pelosok dan kota,” kata Ketut.

Selanjutnya, menurut Ketut hal Kedua adalah banyaknya pilihan sumber protein juga akan menyediakan berbagai alternative pilihan tingkatan harga yg bisa dijangkau oleh masyarakat, Ketiga adalah kebutuhan pangan hewani asal ternak akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani sebagai pembentuk generasi muda berkualitas di masa mendatang, dan yang Keempat bahwa kekayaan plasma nuftah ternak/hewan, biomasa pakan, lahan dan air, dapat dipandang sebagai potensi basis yang dapat dikembangkan keunggulan kompetitif sebagai faktor pengerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

“Untuk itu, kebijakan pembangunan peternakan dan keswan saat ini dan dimasa mendatang tetap akan diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, baik itu daging, telur dan susu,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketut juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran pemerintah Provinsi Bali yang pada hari ini telah mampu menyelenggarakan acara Kontes Ternak dan Panen Pedet Provinsi Bali Tahun 2019. “Saya mengajak seluruh pihak agar momentum acara Gebyar Upsus SIWAB dan Panen Pedet serta Gelar Potensi Peternakan ini dapat dijadikan sebagai upaya terus-menerus dalam memperjuangkan nasib peternak agar berkembang usahanya dan sejahtera” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Kemandirian Pakan Ternak 

Koran Jurnal, Yogyakarta – Untuk mendukung Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menugaskan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Badan Litbang Pertanian menginisiasi kegiatan pengembangan pakan dalam rangka mewujudkan kemandirian penyediaan pakan ternak di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pakan, Sri Widayati mewakili Dirjen PKH pada acara Rapat Koordinasi Kemandirian Pakan Tahun 2019 di Yogyakarta, 22-23 Agustus 2019.

Sri Widayati menyampaikan bahwa kegiatan kemandirian pakan tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian yang disampaikan saat Kunjungan Kerja di Balitnak, Bogor pada tanggal 15 Mei 2019. Menindaklanjuti arahan tersebut, pada tahun 2019 ini Ditjen PKH telah menyusun Pilot project Kemandirian Pakan di 11 Provinsi dan 23 kabupaten/kota serta telah melakukan identifikasi terhadap 13 kelompok pengolah pakan unggas dan 20 kelompok pengolah pakan Ruminansia yang aktif melakukan kegiatan pengolahan dan produksi pakan di daerah percontohan tersebut.

“Kegiatan pilot project Kemandirian Pakan ini dimaksudkan untuk menyediakan pakan berkualitas dengan harga terjangkau, dan berbasis sumber daya lokal di lokasi atau yang berdekatan dengan lokasi Program Bekerja dan UPSUS SIWAB” tambahnya.

Menurutnya Kementan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,65 Milyar yang diperuntukkan bagi pengadaan bahan pakan, alat dan mesin pengolah pakan, perbaikan dan/atau pembangunan gudang produksi, operasional kelompok, serta pembinaan yang didalamnya terdapat bimbingan teknis pengolahan dan produksi serta pengembangan kewirausahaan.

Arnold P. Sinurat, anggota Komisi Ahli Pakan yang bertindak sebagai narasumber pada acara tersebut, menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat masalah utama yang menjadi kendala pengembangan pakan mandiri di Indonesia. Salah satunya terbatasnya informasi hasil akademis bahan baku pakan lokal. Kalaupun ada belum dapat dipastikan kontinuitas pasokannya.

“Selain itu permasalahan mekanisasi dalam pencampuran bahan pakan, sulit diperoleh pakan yang homogen bila pencampuran dilakukan dengan manual itu pasti memerlukan bantuan mesin, supaya dihasilkan campuran yang lebih masif,” tambahnya.

Sementara itu, I Gusti Made Noor Kuswandana, Inspektur IV, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian, menekankan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan identifikasi titik-titik kritis sebagai acuan dalam pengendalian risiko pada setiap tahapan proses bisnis. Titik kritis tersebut meliputi sosialisasi, verifikasi kelompok, proses pengadaan barang jasa, distribusi dan penyerahan paket bantuan, pengelolaan bantuan, penyerahan hibah, serta keberlanjutan usaha.

Senada dengan pernyataan tersebut, Direktur Pakan menyatakan diperlukannya identifikasi sumber daya produksi (seperti jumlah, penyedia, harga dan kontinuitas ketersediaan bahan pakan), serta rencana produksi dan pemasaran pakan pada rentang waktu bulan Agustus sampai dengan Desember 2019. Sri Widayati juga berpesan agar setiap satker secara aktif membangun jejaring kerja antar stakeholdeuntuk saling menguatkan, seperti sharing informasi ketersediaan dan harga bahan pakan local untuk dimanfaatkan. Hal ini mendesak dilakukan agar pilot project berjalan efektif, efisien, menghasilkan pakan berkualitas berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dengan harga terjangkau.

“Saya berpesan agar kita bersama-sama dapat mensukseskan kegiatan pilot project ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan,”ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ali Agus, Dekan Fakultas Peternakan UGM membagi tips sukses usaha pakan mandiri, dengan memperhatikan 7 aspek penting yaitu bahan baku , formula, quality control, manajemen inventory, cash flow, SDM, serta pasar dan konsumen. Fakultas Peternakan UGM memberi kesempatan dan membuka diri kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi dan siapa saja yang berminat, dapat mengunjungi bengkel ternak yaitu suatu aktivitas memperbaiki performans ternak (saat ini sapi dan unggas) melalui perbaikan pemberian nutrisi.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan dan Pemda Papua Panen Pedet Hasil UPSUS SIWAB di Keerom

Koran Jurnal, Keerom Papua – Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Kementerian Pertanian yang dicanangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Oktober 2016 silam telah menuai hasil dengan banyaknya daerah di Indonesia yang melakukan panen pedet (anak sapi) yang hasilnya luar biasa. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, I Ketut Diarmita saat menghadiri Acara Gebyar Upsus Siwab dan Panen Pedet Provinsi Papua pada hari Selasa, (20/08/2019) yang juga dihadiri oleh Bupati Keerom, para pelaku usaha peternakan, dan perwakilan pengurus Kelompok Ternak.

Ketut menuturkan realisasi pelaksanaan UPSUS SIWAB tahun 2018 sangat menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian Inseminasi Buatan (IB) nasional sebanyak 3.987.661 ekor atau 132.92% dari target 3 juta ekor. Kemudian, capaian kebuntingan nasional sebanyak 12.051.108 ekor atau 97.67% dari target 2.1 juta ekor serta kelahiran sebanyak 1.832.767 ekor atau 109.09% dari target 1,68 juta ekor.

“Untuk tahun 2019, realisasi sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019, menunjukkan capaian layanan IB nasional 2.323.010 ekor atau 72.26% dari target 3 juta ekor, dan capaian kebuntingan nasional sebanyak 1.372.779 ekor atau 60.55% dari target 2.1 juta ekor serta kelahiran sebanyak 1.237.978 ekor atau 67.68% dari target 1,68 juta ekor,” jelas Ketut yang meyakini bahwa dengan kerja keras dan keikhlasan semua pihak akan mampu menjadikan kinerja Upsus Siwab Nasional sampai dengan akhir tahun dapat tercapai.

Terkait capaian IB Provinsi Papua, Ketut memaparkan bahwa sampai dengan 15 Agustus 2019 ini sudah mencapai 1.365 ekor atau 68.25% dari 2.000 ekor yang ditargetkan, dan kebuntingan dari pelayanan pemeriksaan kebuntingan (PKB) sebanyak 877 ekor atau 62.64% dari target 1.400 ekor serta 878 ekor yang dilaporkan lahir atau 78.39% dari target 1.120 ekor. Untuk Kabupaten Keerom sendiri sampai tanggal 19 Agustus 2019, capaian IB mencapai 525 ekor atau 87,5% dari target 600, kebuntingan 164 ekor atau 39 % dari target 420 ekor, serta kelahiran 198 ekor atau 58 % dari target 336 ekor.

Menurut Ketut, saat ini adalah momentum yang tepat untuk terus membangun seluruh potensi yang dimiliki agar program pembangunan peternakan nasional yang berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan peternak. Dirjen PKH juga memberikan apresiasi kinerja petugas Inseminator, Petugas PKB, dan Dokter Hewan, serta Pelayanan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Upsus Siwab yang merupakan ujung tombak keberhasilan di lapangan. Menurutnya tanpa komitmen yang kuat dari petugas dan dukungan Pemda, program Ditjen PKH, Kementan ini tidak akan berhasil.

Pada kesempatan tersebut, Ketut juga menyampaikan komitmen Kementan untuk memberikan bantuan ternak Babi untuk Kabupaten Nduga dan Paniai, Provinsi Papua sebanyak 330 ekor beserta operasionalnya dengan alokasi anggaran sebesar 9,4 Milyar. Diharapkan bantuan Kementan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 2 kabupaten penerima bantuan.

Tingkatkan Kuantitas dan Kualitas

Untuk mendukung kegiatan UPSUS SIWAB selain menerapkan teknologi IB untuk penyebaran bibit unggul ternak ke masyarakat secara murah, mudah, dan cepat, pemerintah juga menerapkan teknologi tepat guna lainnya yakni transfer embrio (TE). Pemanfaatkan teknologi transfer embrio untuk memproduksi sapi bibit unggul jenis Belgian Blue yang dikawinsilangkan (crossbreeding) dengan beberapa jenis sapi di Indonesia. Melalui kegiatan transfer embrio, selain untuk peningkatan mutu genetik juga untuk memperkaya genetik ternak yang telah ada.

“Selain untuk mempercepat peningkatan populasi sapi di dalam negeri, Upsus Siwab juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya genetik ternak sapi melalui pemanfaatan teknologi reproduksi,” terang Ketut.

Menurutnya faktor utama keberhasilan pengembangan ternak juga harus ditunjang dengan pemenuhan hijauan pakan ternak yang berkualitas. Ketut menuturkan bahwa pada tahun 2019, Program Gerakan Pengembangan dan Pemanfaatan Pakan Berkualitas (Gerbang Patas) sudah terealisasi 59.5% atau sebesar 97 Ha, dan untuk pengembangan padang pengembalaan sebesar 100 Ha sudah terealisasi 100%, pemeliharaan padang pengembalaan 472 Ha terealisasi 300 Ha atau setara 50.56%.

Lanjut Ketut menjelaskan bahwa Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah dengan potensi pengembangan ternak sapi nasional yang masih sangat besar untuk dapat dikembangkan mengingat potensi pakan yang tersedia sangat banyak.

“Melihat potensi yang dimiliki, papua bisa kembangkan potensi peternakan dengan pakan yang memiliki nutrisi tinggi bagi ternak seperti indigofera dan odot,” ujarnya.

Ketut juga berharap agar pelaku peternakan khususnya Pemda Papua untuk terus mendukung kemajuan pembangunan peternakan Indonesia. Kesadaran dan perhatian akan pentingnya penanganan masalah pangan menjadi pendorong untuk mewujudkan Swasembada Daging Sapi tahun 2026 sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menyambut pernyataan Ketut, Bupati Keerom, Muh. Markum menyampaikan kegiatan Gebyar Siwab dan Panen Pedet di Keerom menunjukkan betapa besarnya potensi pengembangan peternakan di Propinsi Papua khususnya Kabupaten Keerom. Hal ini juga menunjukkan betapa besarnya antusiasme Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Peternakan yang lebih maju dalam mensejahterakan Peternak di masa mendatang.

Pada kesempatan itu, Ketut juga mengunjungi lokasi rencana pembangunan UPT Veteriner di Papua, untuk wilayah Indonesia bagian Timur sebagai solusi agar dapat memperpendek rentang kendali penanganan penyakit hewan sehingga dengan adanya Balai Veteriner di Papua diharapkan respon untuk penangangan penyakit hewan lintas batas/penyakit menular akan lebih cepat apalagi posisi Papua berhadapan langsung dengan Papua New Guenia.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan: Ekspor Obat Hewan Sumbang Devisa Rp 26 Triliun

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat rekomendasi ekspor produk peternakan sejak 2015 sampai semester I 2019 telah menyentuh nilai Rp. 38,39 triliun. Kontribusi terbesar untuk ekspor peternakan datang dari kelompok obat hewan dengan jumlah transaksi senilai Rp 26 triliun.

“Terdapat lebih dari 90 negara yang menjadi tujuan ekspor utama obat hewan buatan Tanah Air. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor antara lain Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia,” sebut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, I Ketut Diarmita, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu (18/08/2019).

Tingginya nilai ekspor obat hewan ini, sebut Ketut, sangat menggembirakan bagi dunia usaha di bidang obat hewan. Fakta ini sekaligus menunjukkan obat hewan mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan devisa negara.

“Di era perdagangan bebas dan pesatnya perkembangan teknologi mengharuskan Pemerintah Indonesia semakin kreatif dengan meningkatkan produksi dan ekspor obat hewan,” terangnya.

Sejak diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016 lalu, Kementan terus berusaha untuk mendorong peningkatan jumlah produsen obat hewan dalam negeri. Berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, saat ini terdapat 61 dari 95 produsen obat hewan dalam negeri memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB).

Menurut Ketut, pihaknya terus mendorong penerapan CPOHB dan percepatan administrasi pelayanan rekomendasi untuk mendorong peningkatan ekspor obat hewan.

“Sertifikat CPOHB ini menjadi acuan bahwa obat hewan yang diproduksi terjamin mutu, keamanan dan khasiatnya sehingga berdaya saing tinggi”, katanya.

Kementan juga terus mendorong produsen obat hewan agar kreatif mengembangkan produk dari bahan lokal. Penggunaan bahan lokal diharapkan dapat mengurangi impor.

“Pelaku usaha didorong agar produk prebiotik dapat memanfaatkan dari bahan tanaman dan herbal, selain itu juga untuk produk immunostimulan, serta vaksin dari mikroorgamisne dan zat penambah yang ada di Indonesia,” pungkas Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kemitraan Industri Persusuan Sebuah Keniscayaan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berkomitmen mendorong industri persusuan dalam memenuhi kebutuhan susu dari produksi dalam negeri sekaligus menciptakan iklim investasi yang baik melalui kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan peternak, sehingga produksi susu segar dalam negeri akan meningkat dengan pesat.

Menurut Dirjen PKH, Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, pemerintah terus mendukung adanya kemitraan dalam industri persusuan, terutama antara Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan peternak. Bentuk kemitraan tersebut dapat berupa pemanfaatan susu segar dalam negeri (SSDN), penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas susu, permodalan atau pembiayaan, dan promosi dengan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

“Kemitraan Industri Persusuan Sebuah Keniscayaan,” ungkap Ketut saat diwawancarai di ruang kerjanya Direktorat Jenderal PKH, Jakarta, Rabu (13/08/2019).

Berdasarkan data BPS tahun 2018, tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia masih rendah, menurut yaitu hanya 15,98 liter per kapita per tahun, paling rendah di Asia Tenggara bila dibandingkan dengan Brunei Darussalam yang telah mencapai 129,1 liter, Malaysia 50,9 liter, Singapura 46,1 liter, bahkan masih jauh lebih sedikit dibanding Vietnam 20,1 liter susu per kapita per tahun.

Oleh karenanya, sinergi yang kokoh masih diperlukan bagi setiap pihak yang terlibat dalam industri persusuan dalam upaya peningkatan konsumsi susu, karena hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi kewajiban para pelaku usaha untuk ikut mempromosikan peningkatan konsumsi pangan asal hewan, karena hal tersebut sangat penting untuk menghasilkan SDM yang cerdas dan berkualitas .

Untuk itu, Ditjen PKH Kementan telah melakukan program-program untuk mendukung industri persusuan di Indonesia, antara lain melalui Upaya Khusus Sapi Betina Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dalam meningkatkan populasi sapi perah, mengedukasi petani milenial untuk terjun langsung dalam regenerasi peternak, kemudahan akses pembiayaan antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan penguatan kemitraan antara pelaku usaha dengan peternak, fasilitas jaminan ternak melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Ketut menuturkan peran koperasi peternakan sangat penting dalam merangkul para peternak, dimana koperasi dapat menampung dan mampu mengevaluasi susu hasil ternak secara berimbang.

“Koperasi menjadi wadah utama dalam pemberdayaan peternak, yang tentunya ditunjang juga dengan dukungan dari pihak lain khususnya pelaku usaha,” tutur Ketut.

Dorong Kemitraan Bidang Persusuan

Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Dedi Setiadi menerangkan bahwa sampai saat ini peternak yang tergabung dalam GKSI berkomitmen untuk memproduksi susu segar yang berkualitas baik, komitmen tersebut dibuktikan dengan diterapkannya Good Farming Practices (GFP) dan Good Handling Practices (GHP).

“Kami mempunyai SOP yang dipasang di setiap kandang yaitu cara memandikan sapi, cara pemerahan, cara pemberian pakan hijauan, hingga cara pengantaran atau distribusi susu dari peternak ke mobil pengangkut,” tutur Dedi saat dikunjungi Tim Ditjen PKH pada akhir Juli lalu.

GKSI menyatakan, bahwa untuk menguatkan persusuan nasional mutlak dibutuhkan kemitraan dan salah satu mitra GKSI yang tetap komit adalah PT. Frishian Flag Indonesia (FFI) dengan berbagai jenis kemitraan, diantaranya membangun program Komumikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yaitu memberikan informasi seputar berternak sapi perah yang baik serta terkait regulasi yang mendukungnya dalam program radio bewara via Radio Rama Bandung setiap jumat malam pukul 20.00 – 21.00 WIB.

Hal senada pun juga disampaikan Yusuf Munawar, Managing Director PT ISAM yang merupakan unit usaha pengolahan susu yang dimiliki oleh GKSI. Yusuf menjelaskan terjun ke dunia persusuan sangat diperlukan komitmen yang kuat, yaitu komitmen kualitas.

“Pengolahan susu PT ISAM sudah tersertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) dan produk yang dihasilkan sudah memilik iijin edar MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ujar Yusuf.

Saat ini PT ISAM baru mampu menampung 16 – 20 ton/hari atau sekitar 3% dari total produksi susu segar dari peternak anggota GKSI. Harapannya, PT ISAM kedepan mampu menampung 80 – 100 ton/hari, dan melakukan pengembangan/inovasi produk seperti keju.

“Untuk itu perlu andil investor yang juga berperan sebagai off taker, sehingga kapasitas produksi bisa meningkat dan terjamin pemasarannya”ujarnya.

Saat ini PT. ISAM yang terbukti berhasil mengembangkan kemitraan dengan perusahaan lain telah memproduksi minuman susu dengan merk Alam Murni. Selain itu PT. ISAM juga bermitra dengan PT. Indokuat dalam bentuk kemitraan co-packing minuman susu merk Milkuat dengan kontrak produksi sebanyak 25 juta kemasan per bulan.

Melihat contoh kemitraan PT Indokuat dengan PT ISAM yang berhasil, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, Fini Murfiani menyampaikan akan terus berupaya mendorong agar kemitraan semacam ini terus berjalan dan semakin berkembang dan dengan inovasi – inovasi kemitraan yang kian beragam,” pungkas Fini.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Amran Harapkan Program Ditjen PKH Bermanfaat Lebih untuk Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengharapkan Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Amran pada saat memberikan arahan bagi seluruh pejabat struktural Ditjen PKH di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (05/08/2019).

“Saya ingin program Ditjen PKH dan pegawai memberikan nilai tambah untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” kata Amran. Ia juga meminta agar seluruh program Ditjen PKH dan juga pegawainya terus semangat untuk melayani masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Program Bekerja dan Siwab harus terus dilakukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Amran.

Kebutuhan masyarakat terhadap pangan asal hewan tidak hanya berasal dari Daging ayam atau sapi namun banyak pilihan seperti telur, kambing, domba, dan produk peternakan lainnya. Amran menyampaikan dalam pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat berkualitas gizi baik dengan cara produksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sehingga diperlukan tata kelola peternakan yang sinergi mulai dari aspek hulu, off farm, hilir sampai dengan pemanfaatan produk di tingkat masyarakat.

Amran menyampaikan langkah terpenting dari pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat daging tersebut mudah terjangkau, diakses oleh masyarakat dan terjangkau harganya.

“Untuk ini sejak tahun 2018 kita melakukan program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera),” ungkap Amran.

Melaui program ini maka pemerintah mendorong masyarakat miskin untuk melakukan usaha budidaya ayam kampung. Terbukti dari pemberian stimulan 50 ekor bibit ayam kampung untuk rumah tangga miskin maka pendapatan masyarakat meningkat secara signifikan.

Selain pemberian ayam ini dikaitkan dengan program pemgurangan kemiskinan, pemberian ayam kampung ini juga terkait tradisi budidaya ayam bagi penduduk pedesaan. Dengan intervensi semacam ini maka angka kemiskinan akan turun lebih rendah lagi dari angka kemiskinan yang sekarang.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memiliki kewajiban dalam penyediaan pangan asal hewan termasuk daging yang memiliki gizi (protein) tinggi dengan harga yang terjangkau, mudah diakses, dan dijamin kemanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya (ASUH).

Untuk mewujudkan daging yang berprotein tinggi untuk masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya yaitu: (i) Peningkatan produksi ternak lokal (ii) Pelaksanaan kegiatan BEKERJA; (iii) Pengembangan komoditas ternak: sapi, kerbau, kambing/domba, babi, unggas pada sentra basis melalui pendekatan korporasi; (iv) berbagai gerakan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani (gerakan minum susu segar, gerakan makan makan sate kelinci, dan kegiatan lainnya).

Pada kesempatan itu, Amran meminta secara khusus agar Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memperkuat komitmen 5 tahun kedepan dalam perencanaan Kemandirian Pakan sehingga dapat menyediakan pakan secara mandiri, dalam mendukung program BEKERJA. “Sehingga jangan sampai masyarakat menjadi ketergantungan, untuk itu kita mendorong masyarakat harus bisa produksi pakan sendiri dengan memanfaatkan sumberdaya bahan pakan lokal, mandiri bibit, dan diedukasi serta didampingi hingga hilir untuk pengolahan dan pemasaran sehingga produksinya bisa terjual di pasar-pasar modern dan retail-retail besar,” jelas Amran. S

Selain itu, Amran juga mengingatkan untuk Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) sebagai ujung tombak UPSUS SIWAB pada Program Ditjen PKH terus ditingkatkan dalam mendongkrak jumlah populasi sapi di Indonesia.

“Saya minta untuk IB tidak boleh turun selama 5 tahun kedepan” pinta Amran.

Dalam meneguhkan karakter pegawai Kementan, Amran mengarahkan pegawai Ditjen PKH dapat berkerja secara baik yang disinergikan dengan e-kinerja yang telah digunakan oleh seluruh pegawai Kementerian Pertanian.

“Melalui e-kinerja dapat terlihat keterukuran kerja pegawai yang diharapkan berdampak positif dalam membangun kinerja Kementan,” pungkas Amran.(hum/red)

Categories
Pendidikan

Kementan, FAO, dan AFKHI Luncurkan Buku One Health dan Resistensi Antimikroba

Koran Jurnal, Bogor – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Badan Pangan dan Pertanian Persatuan Bangsa-Bangsa (FAO) Indonesia, dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) menuntaskan buku bertajuk Pengayaan Materi Perkuliahaan One Health, Resistensi dan Penggunaan Antimikroba, dan Rantai Pasar Unggas.

Buku tersebut menjelaskan isu-isu kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat terkait strategi pencegahan serta pengendalian emerging infectious disease (penyakit infeksi baru/berulang-PIB) dengan pendekatan One Health, masalah kesehatan unggas, termasuk rantai produksi dengan potensi terjadinya zoonosis seperti penyakit Avian Influenza (AI) atau Flu Burung (FB) serta isu penting dan perkembangan resistensi antimikroba (AMR).

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita dalam acara peluncuran buku tersebut, Kementerian Pertanian sangat serius dalam penanggulangan zoonosis atau penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia atau sebaliknya. Ketut menganggap langkah Kementan menuangkan pengalaman penanggulangan zoonosis dan AMR serta penanganan kesehatan unggas sangat penting dilakukan, hal ini merupakan kontribusi Kementan untuk kemajuan pendidikan masyarakat luas, dan sumber daya manusia, khususnya di dunia kedokteran hewan di Indonesia.

“Kegiatan di lapangan yang telah dilakukan oleh Kementan dan kementerian terkait lain banyak memberi masukan dan pembelajaran tentang praktik terbaik dalam pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman zoonosis, PIB, dan AMR,” ujar Ketut, Jum’at (02/08/2019).

Lanjut Ketut menambahkan bahwa penyusunan Buku Pengayaan Materi Perkuliahaan One Health, Resistensi dan Penggunaan Antimikroba, dan Rantai Pasar Unggas ini merupakan dukungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam pengembangan kapasitas SDM sejak sebelum masuk dunia profesional dan upaya keberlanjutan dari hasil kerjasama Kementan dengan FAO dan sebelas lembaga perguruan tinggi di Indonesia.

Sementara itu, perwakilan FAO ECTAD, James McGrane mengatakan bahwa materi-materi pengayaan ini adalah hasil intisari pengalaman dan studi lapangan jangka panjang bersama Kementan di bidang pengendalian penyakit AI atau FB serta kerjasama kuat di sektor perunggasan sejak tahun 2006 yang turut didukung oleh Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID).

“FAO mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Ditjen PKH, terutama dalam pengendalian AI/FB yang bersifat zoonosis. Keberhasilan Indonesia mengendalikan AI berdampak positif bagi perkembangan perunggasan,” tambahnya.

Sedangkan, Ketua AFKHI, Srihadi Agungpriyono menyambut gembira selesainya pengayaan materi perkuliahan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan ini.

“Topik-topik terkait One Health, kesehatan unggas, dan AMR telah menjadi rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) untuk dijadikan materi ajar di Fakultas Kedokteran Hewan. Ini membuktikan hadirnya peran Pemerintah, akademisi, pakar kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, serta dunia Internasional yang diwakili oleh FAO dan USAID untuk mewujudkan materi kurikulum kedokteran hewan yang komprehensif dan mutakhir,” ungkapnya.

Menurut Srihadi kerjasama seperti ini merupakan yang pertama di dunia, dimana peran pemerintah, khususnya sektor pertanian dan organisasi internasional seperti FAO langsung terjun mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencapai konsep Day 1 Competency yang disarankan oleh OIE.

Buku yang terdiri dari 5 (lima) bab utama, setebal 73 halaman, masing-masing membahas tentang Implementasi One Health dalam Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru; Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Penggunaan Antimikroba; serta Implementasi Kesehatan Unggas dan Rantai Pasar Unggas ini kemudian diserahterimakan secara simbolis oleh Dirjen PKH, Dr. Drh. I Ketut Diarmita, M.P., dan Team Leader FAO ECTAD, Dr. James McGrane kepada ketua AFKHI, Prof. Srihadi Agungpriyono untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Jelang Idul Adha, Kementan Tingkatkan Pengawasan Lalu Lintas Pemeriksaan Hewan Kurban

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) tingkatkan pengawasan lalu lintas dan pemeriksaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha, hal ini dilakukan guna mencegah hewan yang tidak sehat dilalulintaskan dan kemudian dibeli oleh masyarakat untuk kurban. Hal ini disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa yang mewakili Dirjen PKH pada Rapat Pengawasan Lalu Lintas Hewan Kurban di Gedung C Kanpus Kementan, Jakarta, Kamis (25/07/2019).

“Masyarakat memerlukan jaminan untuk kesehatan hewan kurban yang akan mereka potong dan produknya yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)’’ tegas Fadjar.

Pertemuan koordinasi pengawasan lalu lintas hewan kurban ini dihadiri oleh Balai Besar Veteriner atau Balai Veteriner Unit Pelaksana Teknis dibawah Koordinasi Kementerian Pertanian, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), serta Tim Pengawal dan Pemantauan Hewan Kurban Bantuan Presiden Ditjen PKH.

Fadjar menegaskan bahwa koordinasi dengan seluruh stakeholder ini diperlukan dalam rangka pemetaan untuk mengawasi dan memantau wilayah pemasok/pengirim dan juga penerima hewan yang berisiko terjangkit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Dalam pertemuan ini juga diidentifikaai titik tempat penampungan dan penjualan hewan kurban.

Menurutnya keberhasilan seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan hewan kurban akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, peran seluruh petugas, dan partisipasi masyarakat. Lanjut Fadjar menjelaskan Kesehatan Hewan erat kaitannya dengan syarat utama dalam memilih hewan kurban yang sesuai syariat Islam yakni tidak cacat, sehat, dan sesuai umurnya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh petugas kesehatan hewan yang melakukan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante mortem) guna mencegah penularan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis).

Jika petugas menemukan hewan kurban yang sakit, maka harus segera melaporkan ke dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dengan cepat, sehingga dapat dilakukan obeservasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ternak tersebut. Namun bila dalam pemeriksaan, ditemukan ketidaklayakan untuk dikurbankan, maka dapat diambil keputusan untuk menunda hewan tersebut untuk disembelih atau mengganti hewan kurban yang sakit/cacat dengan hewan kurban yang sehat.

“Peran dokter hewan, paramedik dan petugas kesehatan hewan pada saat ini sangatlah penting, dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas akan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat” ujar Fadjar.

Pemeriksaan setelah proses penyembelihan (post mortem) juga tidak kalah penting, dimana petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap jeroan, hati, paru-paru, limfa serta bagian lain yang penting untuk diperiksa. Jika ditemukan kelainan pada organ tersebut, maka produk tersebut tidak boleh dikonsumsi dan diafkir.

“Untuk memastikan kesehatan hewan kurban, pastikan hewan tersebut disertai dengan dokumen surat keterangan kesehatan hewan (SKKH),’’ tegas Fadjar.(hum/red)

Categories
Kesehatan Pendidikan

Kesehatan Hewan Naik ke Panggung Seni Pertunjukan, Kolaborasi Antara Kementan, FAO, dan USAID 

Koran Jurnal, Jakarta – Tiga dari empat penyakit baru ditularkan dari hewan kepada manusia. Hal ini membuat Kementerian Pertanian, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), dan USAID mengadakan pertunjukan teater yang mengisahkan bagaimana kehidupan hewan dan manusia sesungguhnya saling terkait secara dinamis, ibarat “frenemies” – kawan tapi lawan.

Tiga lembaga ini ingin meningkatkan kesadaran publik tentang kemungkinan penularan penyakit dari hewan ke manusia. Hewan memainkan berbagai peran dalam kehidupan manusia sebagai peliharaan, sumber protein, dan pendukung kehidupan manusia dalam pertanian dan peternakan. Kelompok teater anak muda Indonesia, Teater Pandora beserta aktris Rachel Amanda ikut serta dalam kolaborasi ini.

“Penyakit hewan sering kali dilupakan sebagai sumber penyakit manusia. Kita membutuhkan kesadaran dan dukungan publik yang lebih besar untuk mengendalikan penyakit hewan agar tidak menginfeksi manusia serta mengganggu produksi pangan dari sektor peternakan,” kata I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Jum’at (12/07/2019).

Dalam mendukung agenda pemerintah meningkatkan kesadaran publik, Stephen Rudgard, Perwakilan FAO di Indonesia menyatakan, “Kami senang dapat mempersembahkan prestasi Kementerian Pertanian dan FAO untuk memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan kesehatan hewan melalui panggung teater. Teater dapat mendidik sekaligus menghibur masyarakat.”

Bertempat di AtAmerica, Pusat Kebudayaan Amerika di Jakarta, hampir 300 penonton umum disambut oleh Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Heather Variava. “Tahun ini menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik AS-Indonesia. Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), kami bangga menjadi mitra pilihan dalam memperkuat kapasitas Indonesia mengendalikan dan mencegah penyakit sebagai bagian dari komitmen kedua negara terhadap Agenda Keamanan Kesehatan Global, ”kata Variava.

Selain itu, Rachel Amanda, aktris yang berkolaborasi dengan kelompok teater kaum muda, Teater Pandora mengungkapkan kegembiraannya untuk berkolaborasi dalam pertunjukan teater pertama yang diangkat dari proyek PBB di Indonesia.

“Kolaborasi ini membuat kekuatan kreativitas kami sebagai seniman muda untuk mempromosikan kesadaran tentang masalah kesehatan yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari kita,” kata Amanda yang berperan sebagai putri Pak Sun, seorang peternak yang berhasil bangkit dari wabah flu burung.

Pentas teater ini menceritakan ketiga anak Pak Sun yang memutuskan antara melanjutkan atau menutup peternakan ayahnya. Bagi mereka, peternakan sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan kehidupan perkotaan. Tetapi mereka takjub melihat bagaimana bantuan teknis dari program Emerging Pandemic Threats (EPT-2) kerjasama Kementerian Pertanian, FAO, dan USAID telah meningkatkan kesehatan hewan ternak secara signifikan, sehingga membuat bisnis pertanian lebih menguntungkan.(ant/red)