Tag: Ditjen PKH

Categories
Daerah Ekonomi

Antisipasi Wabah, Kementan Perkuat Jejaring Laboratorium Kesehatan Hewan

Koran Jurnal, Denpasar – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) perkuat jejaring dan kapasitas laboratorium kesehatan hewan (veteriner) guna mengantisipasi ancaman wabah penyakit hewan. Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, hal ini diperlukan agar laboratorium veteriner mampu mendeteksi secara cepat, tepat, dan akurat penyebab wabah, termasuk penyakit infeksi baru/berulang (PIB).

Ketut menjelaskan bahwa penguatan kapasitas laboratorium veteriner merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

“Inpres tersebut harus diterjemahkan menjadi rencana kerja operasional dan terukur untuk mengatasi masalah aktual yang dihadapi saat ini, seperti African Swine Fever (ASF) di Sumatera Utara, Anthrax di Jawa Tengah dan DIY, serta antisipasi kemungkinan COVID-19 pada hewan,” ujarnya saat menutup acara Pertemuan National Reference Coordinating Committee dan Jejaring Laboratorium Veteriner, di Bali, Kamis  (05/03/2020).

Ia juga berharap bahwa peningkatan kapasitas laboratorium veteriner tersebut dapat berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing komoditi peternakan dan obat hewan, serta mendukung Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks) sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Di depan pimpinan Laboratorium Kesehatan Hewan lingkup Kementan dan provinsi se-Indonesia, Ketut berpesan agar peningkatan kapasitas laboratorium veteriner dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sistem kesehatan hewan nasional yang memenuhi standar internasional.

“Peningkatan kapasitas ini harus meliputi peningkatan kemampuan pengujian, manajemen sistem mutu, sistem manajemen biorisiko, jejaring kerja, dan sistem manajemen informasi,” tegasnya.

Menurut Dirjen PKH, penguatan jejaring laboratorium veteriner dilakukan melalui penguatan laboratorium rujukan nasional penyakit hewan, penambahan ruang lingkup laboratorium rujukan nasional guna memenuhi kebutuhan pengujian ASF di Balai Veteriner Medan, COVID-19/SARS-CoV2 pada hewan di BBVet Wates, Toxoplasmosis di Balai Veteriner Lampung, serta Dourine dan Glanders di BBUSKP.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan perlunya laboratorium rujukan nasional memperluas parameter pengujian keamanan pangan produk hewan, keamanan pakan dan obat hewan, serta berpartisipasi dalam jejaring laboratorium one health bersama jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dan jejaring laboratorium universitas one health.

“Saat ini, hampir 100% laboratorium veteriner di bawah Kementan terakreditasi ISO/IEC SNI 17025:2017, namun untuk tingkat provinsi baru 19. Kita coba akselerasi agar pada tahun 2024 seluruh laboratorium veteriner terakreditasi ISO/IEC SNI 17025:2017,” tambahnya.

Ketut kemudian meminta agar jejaring laboratorium veteriner juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dijadikan kerangka untuk penguatan kapasitas mencegah, mendeteksi dan merespon zoonosis pada pemerintah daerah.

Terakhir, ia berpesan agar laboratroium veteriner mengoptimalkan penerapan iVLab guna memperkuat sistem manajemen informasi di unit pelaksana teknis lingkup Kementan dan laboratorium veteriner provinsi.(hum/red)

Categories
Daerah Ekonomi

Mentan Syahrul Panen 1000 Ekor Pedet dan Luncurkan Program ‘Sikomandan’ di Serdang Berdagai

Koran Jurnal, Sumut – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan panen 1000 ekor pedet sekaligus meluncurkan program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) di Kabupaten Serdang Bedagai – Sumatera Utara, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi pertumbuhan populasi dan peningkatan produksi ternak sapi dan kerbau dalam negeri.

Menurut SYL, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk Sumatera Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian termasuk perkebunan dan dunia peternakannya.

“Negara kita negara kaya, negara kaya adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri, dan Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang sangat hebat karna telah berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya dengan tepat, membangun suatu daerah dengan kekuatan alam seperti Sumatera Utara itu yang luar biasa” ungkap SYL disela – sela acara Panen 1000 Ekor Pedet dan Launching Sikomandan di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kamis (20/02/2020)

Lebih lanjut SYL mengatakan berbagai upaya peningkatan populasi sapi lokal yang dilakukan Kementerian Pertanian, merupakan rangkaian dari komitmen pemerintah untuk menekan angka dominasi impor sapi di Indonesia, sekaligus sebagai upaya memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang jumlahnya mencapai 700.000 ton pertahun.

“Kebutuhan konsumsi nasional untuk daging sapi di Indonesia adalah 700.000 ton, sementara kemampuan produksi kita diangka 400.000 ton, artinya kita masih defisit 300.000 ton, angka itu setara dengan 1.300.000 ekor sapi setiap tahun, untuk itu saya harapkan upaya ini bisa meningkatkan produksi sapi kita bahkan hingga dua atau tiga kali lipat” ungkap SYL.

Selain itu, masih dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas sapi serta kerbau di Indonesia, SYL menambahkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan integrasi sapi sawit. Ia menilai potensi lahan sawit untuk pengembangan sapi berpotensi cukup besar untuk turut membantu memecahkan permasalahan pemenuhan daging sapi di tanah air.

*Program Sikomandan Targetkan 4.000.000 Sapi Lahir di 2020*

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menyampaikan selama rentang waktu 3 (tiga) tahun tahun 2017 – 2019, Kementan telah berhasil melakukan kegiatan inseminasi buatan (IB) sebanyak 11.524.268 ekor akseptor dari target 10.000.000 ekor.

Hasilnya pun fantastis, Ketut menyebut kebuntingan sapi dan kerbau pada rentang waktu tersebut mencapai 6.249.303 ekor, serta menghasilkan anak dari hasil perkawinan IB sebanyak 4.741.764 ekor.

Dengan adanya program Sikomandan, lanjut Ketut, tahun 2020 ditargetkan setidaknya ada 5.862.500 ekor akseptor dengan target kelahiran 4.000.000 ekor hasil optimalisasi kawin IB dan kawin alam.

“Sesuai arahan Bapak Mentan, mari bersama gaungkan Sikomandan yang salah satu kegiatannya adalah gerakan IB secara masif dan hasilnya seperti yang bisa kita lihat pada kegiatan panen pedet ini,” pungkas Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kebijakan Pemerintah Tegas, Pengendalian Wabah ASF Tidak Dengan Pemusnahan Massal Babi

Koran Jurnal, Jakarta – Menyikapi aksi “Save Babi” yang digelar untuk menolak pemusnahan ternak babi oleh peternak, pengusaha kuliner, pengumpul sisa-sisa makanan untuk pakan babi, dan pecinta hewan berkaki empat pada hari Senin, 10 Februari 2020 di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menegaskan bahwa strategi pengendalian ASF di Sumut tidak menggunakan strategi pemusnahan massal babi.

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyebabkan kematian babi di Sumut adalah penyakit baru (eksotik) di Indonesia, dan belum ditemukan Vaksin serta obatnya di Dunia.

Penyakit ini telah menjadi masalah dan mewabah diberbagai negara meliputi China, Mongolia, Viet Nam, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Filippina, Korea Utara, dan Timor Leste.

Walaupun ASF berbahaya bagi babi, namun ia menegaskan bahwa penyakit ini tidak dapat ditularkan dari hewan ke manusia (bukan bersifat zoonosis).

“Sampai saat ini belum ditemukan vaksin ASF yang efektif untuk pencegahan, strategi utama kita untuk pencegahan adalah melalui penerapan biosekuriti dan pengetatan lalu lintas,” jelasnya.

Lanjut Ketut menjelaskan bahwa sebagai langkah preventif, sebelum terjadinya wabah, Kementan telah melakukan sosialisasi terkait pentingnya implementasi biosekuriti dan biosafety ini kepada kepala daerah, dinas, peternak babi, dan masyarakat melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media massa.

“Untuk pengendalian, Kementan telah memberikan bantuan dalam bentuk disinfektan, sprayer, Alat Pelindung Diri (APD), kantong bangkai, pendirian posko, spanduk, leaflet, poster dan bantuan operasional untuk penanganan dan penguburan bangkai,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mengumumkan adanya kejadian penyakit ASF di Sumut melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 820/Kpts/PK.32/M/12/2019 tentang Pernyataan Wabah Penyakit demam babi Afrika (African Swine Fever/ ASF) pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Desember 2019.

Keputusan Menteri Pertanian tersebut dan peraturan perundangan lain seperti UU No. 18 Tahun 2009 dan PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dijelaskan Ketut sebagai dasar Pemerintah untuk segera membantu peternak dan masyarakat agar ASF dapat dikendalikan dan dibebaskan, sehingga semua peternak terdampak baik kecil, menengah, dan besar dapat beternak kembali.

“Pada saat kondisi ASF terkendali, dan secara bertahap dapat kita bebaskan, maka Pemerintah akan berupaya memfasilitasi dalam penyediaan kembali babi yang telah dipastikan bebas dari penyakit penting pada babi, khususnya ASF,” ungkapnya.

Ketut menyebutkan bahwa, untuk penyediaan kembali babi, Ia akan memastikan bahwa babi-babi tersebut berasal dari wilayah/zona/kompartemen yang status kesehatan hewannya baik, dan babinya memiliki genetik yang unggul.

“Hal tersebut untuk mendukung masyarakat dapat kembali beternak. Pemerintah juga akan berikan bimbingan teknis untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi peternak terkait tata cara beternak yang baik dan benar,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Indonesia Siap Tambah Ekspor Obat Hewan Ke Ethiopia

Koran Jurnal, Jakarta – Tim Inspeksi good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA), Ethiopia melakukan audit di salah satu perusahaan obat hewan Indonesia yakni PT Medion Farma Jaya. Audit ini dilakukan selama satu minggu, mulai dari tanggal 13 Januari 2020.

“Hal ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) untuk meningkatkan ekspor produk-produk pertanian tiga kali lipat atau Gratieks, termasuk obat hewan,” ungkap I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), di Jakarta, Selasa (21/01/2020).

Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah untuk menambah ekspor obat hewan ke Ethiopia. Setelah lolos desk study, tahapan lanjutan adalah mengundang tim CPOHB untuk audit dalam rangka registrasi dan ijin ekspor obat hewan dari Indonesia ke Ethiopia. Kegiatan ini secara langsung didampingi oleh tim CPOHB Ditjen PKH.

Ketut optimis bahwa Indonesia bisa menambah volume dan nilai ekspor untuk pasar Ethiopia ini, mengingat kualitas dari obat hewan serta sistem penerapan CPOHB di perusahaan obat hewan Indonesia sudah sangat baik.

“Ini dibuktikan dengan data bahwa obat hewan Indonesia sejak tahun 2015 telah menembus 93 negara di benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Bahkan saat ini sudah ada obat hewan Indonesia yang bisa masuk ke pasar Ethiopia ini,” tambahnya.

Sementara itu pada kesempatan audit, Zerihun Belachew Tefera dari VDFACA Ethiopia menyampaikan bahwa 98% obat hewan yang beredar dari Ethiopia merupakan produk impor dan tahapan audit ini sangat penting untuk proses registrasi dan izin ekspor.

Pihak VDFACA pada akhir proses audit menyampaikan bahwa fasilitas produksi dan proses kerja yang dijalankan PT Medion telah memenuhi persyaratan CPOHB, dan hal ini akan segera disampaikan kepada otoritas Ethiopia untuk mendapatkan pengesahan.

Menyambut hasil tersebut, Elvina Jonas, Director Animal Health PT Medion Farma Jaya menyampaikan apresiasinya kepada tim VDFACA yang telah melaksanakan audit, juga kepada tim Ditjen PKH yang telah mendampingi prosesnya.

“Saya berharap agar sertifikat CPOHB dan nomor registrasi obat hewan dari Pemerintah Ethiopia segera terbit, sehingga eksportasi dapat segera dilaksanakan,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Ditjen PKH Kementan: Pasokan Jagung untuk Pakan Awal Tahun 2020 Aman

Koran Jurnal, Jakarta – Berbagai langkah koordinasi telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam rangka mengamankan ketersediaan jagung khususnya untuk industri pakan dan peternak.

Menurut Direktur Pakan Ternak, Ditjen PKH, Sri Widayati, Ditjen PKH telah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Ditjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Pinsar, Dewan Jagung Nasional dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pasokan jagung untuk industri pakan dan peternak.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ditjen Tanaman Pangan, dapat kita sampaikan bahwa pertanaman Jagung dilakukan pada periode September-Oktober 2019 telah siap untuk penyediaan jagung periode Januari-Maret 2020,” ungkapnya di Jakarta (19/01/2020).

Saat ini, Ditjen PKH selalu memantau penyerapan jagung lokal terkait pembelian, stok, kecukupan dan harga oleh pabrik pakan secara daring atau online menggunakan aplikasi SIMPAKAN. Berdasarkan laporan pabrik pakan tersebut, stok jagung per akhir Desember 2019 sebesar 852.424 ton dan sampai awal tahun 2020 ini harganya stabil.

“Stok yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi pakan selama 45 hari ke depan. Dan stok ini akan bertambah saat masa panen jagung pada awal Februari,” tambah Widayati.

Selama satu tahun, lanjut Widayati, biasanya ada tiga kali panen raya jagung yakni pada bulan Februari-April, Juli-Agustus dan panen ke-3 pada bulan November-Desember. Berdasarkan prognosa Kementan, produksi jagung sepanjang tahun 2020 diperkirakan mencapai 24.16 juta ton. Hal ini membuat stok jagung aman sepanjang tahun 2020.

Terkait produksi pakan, pada tahun 2020, diperkirakan produksi pakan mencapai 21,53 juta ton atau tumbuh sekitar 5% dibandingkan produksi pakan tahun 2019 (20,5 juta ton). Proyeksi kebutuhan jagung pada tahun 2020 untuk pabrik pakan sebesar 8,5 juta ton dan untuk peternak sebesar 3,48 juta ton. Oleh karena itu diharapkan tahun 2020 Indonesia dapat surplus jagung.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan jagung bagi industri pakan dan peternak mandiri, Widayati juga menyampaikan bahwa Ditjen PKH sedang membangun sarana pendukung pasca panen seperti silo dan dryer di sentra peternakan unggas di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Diharapkan silo dan dryer tersebut dapat digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan jagung lebih lama, sehingga ketersediaan jagung dapat terus terjaga,”pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Menteri Pertanian Dukung Program Satu Juta Ternak Sapi Bali

*Rilis Kementan, 5 Januari 2020*
Koran Jurnal, Denpasar –  Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendukung sepenuhnya program Provinsi Bali mencapai Satu Juta Ternak Sapi Bali. Hal tersebut disampaikannya saat menyaksikan penandatangan tiga nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Gubernur Bali di Denpasar, 4 Januari 2020. Salah satu nota kesepahaman tersebut adalah terkait Populasi Sejuta Sapi Bali Mendukung Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan).

Menurut Mentan SYL, Bali merupakan provinsi yang memiliki potensi pertanian dan peternakan yang sangat besar. Dengan adanya nota kesepahaman ini, maka Kementan akan mendukung sepenuhnya program-program pertanian dan peternakan di Bali.

“Pada hari ini telah ditandatangani tiga buah nota kesepahaman antara Kementan dan Pemda Bali. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pertanian menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern” ungkap Mentan SYL.

Lebih lanjut Mentan juga menyampaikan harapannya bahwa dengan meningkatnya produksi dan produktivitas maka ke depan produksi pertanian tersebut bisa diekspor. Langkah ini lanjutnya sejalan dengan gerakan tiga kali ekspor atau Gratieks.

Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa Provinsi Bali merupakan provinsi yang berbasis pertanian, dan penyediaan pangan merupakan salah satu program utama saat ini. Dukungan Kementan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Bali dipandangnya sangat penting dalam membantu program Pemda dan masyarakat Bali.

“Bali kaya akan komoditas pertanian lokal seperti jeruk, salak, kopi, sapi, kambing dan lain-lain. Namun komoditas-komoditas ini belum diberdayakan secara optimal. Ke depan, diharapkan bantuan Kementan untuk mengoptimalkan potensi ini,” jelasnya.

Khusus terkait Program satu juta ternak Sapi Bali pada tahun 2025, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa target tersebut dapat dicapai apabila ada peningkatan jumlah induk sapi sebesar 30%-45 % dari populasi saat ini, dan didukung oleh peningkatan kelahiran pedet sebesar 80%-85% dari Indukan jumlah sapi. Sementara itu angka pemotongan sapi betina produktif di Bali harus bisa diturunkan hingga 5%-10% dari pemotongan tercatat saat ini, dan angka kematian pedet harus diturunkan ke angka di bawah 5% dari sapi yang lahir.

“Apabila parameter-parameter tersebut tercapai, maka program sejuta ternak Sapi Bali akan kita capai. Ditjen PKH selalu siap mendukung program ini, karena hal ini sejalan dengan Sikomandan, salah satu program penting dari bapak Mentan SYL,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas Ternak

Koran Jurnal, Palembang – Kementerian Pertanian saat ini fokus untuk meningkatkan populasi dan kualitas genetik sapi. Hal ini untuk menjamin produksi ternak dan daging bertambah cepat. Demikian disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dalam arahannya pada kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Ternak Unggul – Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa, Senin (23/12/2019).

Pada kesempatan tersebut, Mentan SYL kembali menyampaikan komitmen Kementan terkait peningkatan populasi sapi di Indonesia.

“Kami puas melihat kinerja UPT ini, namun sayang jumlah sapinya hanya 1.200 ekor, kurang nendang. Seharusnya di tiap UPT Perbibitan maksimalkan areal/lahan yang ada, misalnya memelihara 10.000 ekor sapi per UPT. Pasti akan nendang dan mampu menjadi sumber replacement bibit sapi peternak kita di lapangan,” ucapnya.

Mentan SYL juga menyampaikan bahwa upaya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak harus dilakukan secara lebih masif dan cerdas, dengan memanfaatkan teknologi peternakan terkini.

“Saya optimis kita mampu menjawab swasembada protein hewani,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita saat dimintai keterangan di sela kunjungan kerja Menteri Pertanian, menyampaikan bahwa Kementan mendorong peningkatan populasi dengan meningkatan penyediaan semen beku berkualitas melalui dua UPT perbibitan, dan UPT daerah yang ada, antara lain Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB Singosari) dan Balai Inseminasi Buatan Lembang (BIB Lembang), juga BIB di daerah (BIBD).

“Khusus BPTU-HPT Sembawa, Balai ini merupakan salah satu sumber penghasil pejantan (bull) yang berkualitas, serta bibit indukan Sapi Ongole yang bermutu,” jelasnya.

Ketut juga menambahkan bahwa BPTU-HPT Sembawa merupakan UPT yang mengelola komoditas sapi dan ayam. Pada saat ini, populasi sapi di BPTU-HPT Sembawa sebanyak 1.200 ekor, dan populasi ayam saat ini berjumlah 13.217 ekor.

“Populasi bibit ternak ini disebarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing propinsi, dan penugasan dari Kementerian” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Jamin Ketersediaan Stok Pangan Asal Hewan Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memastikan stok pangan asal hewan yakni daging, telur ayam ras dan daging sapi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dalam kondisi aman. Dengan demikian, kebutuhan pangan hewani tersebut tercukupi sehingga tidak terjadi gejolak harga harga (stabil).

Demikian disampaikan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Syamsul Ma’arif yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita pada acara Konferensi Pers terkait Ketersediaan Pasokan dan Harga Pangan Asal Hewan Menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, di Kantor Pusat Kementan, Senin, (23/12/2019).

Berdasarkan data Ditjen PKH sesuai laporan realisasi produksi secara online dari para pelaku usaha perunggasan, potensi produksi tahun 2019, serta data konsumsi daging ayam ras sesuai hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok (Bapok) BPS 2017 sebesar 12,13 kg/kapita/tahun, diperkirakan kebutuhan daging ayam tahun 2019 adalah sebesar 3.251.745 ton. Sedangkan ketersediaan daging ayam adalah 3.488.709 ton.

“Dalam tahun 2019 ini terdapat surplus produksi daging ayam sebesar 236.964 ton, atau rata-rata surplus sebesar 19.747 ton per bulan,” sebut Syamsul.

Menurutnya, surplus ini selain sebagai buffer stock juga berpotensi menjadi sumber devisa melalui ekspor atau pun diolah menjadi produk olahan untuk menambah nilai jualnya. Karena itu, Syamsul menekankan pentingnya peningkatan mutu dan keamanan produk pangan dan non pangan asal hewan dalam rangka pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

“Ekspor diharapkan dilakukan oleh semua stakeholder perunggasan mulai dari para pelaku usaha besar, para integrator ayam ras, juga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM, red) untuk perluasan pasar serta peningkatan nilai tambah dan daya saing,” bebernya.

Terkait kondisi stok telur ayam ras, Syamsul menyebutkan berdasarkan hasil kajian Tim Analisa dan Asistensi Supply-Demand Ditjen PKH tahun 2019 serta data konsumsi telur sesuai dengan hasil Kajian Konsumsi Bapok BPS 2017 sebesar 17,69 kg/kapita/tahun, diperkirakan ketersediaan telur ayam ras di Indonesia sebesar 4.753.382 ton, dan angka kebutuhan sebessar 4.742.240 ton. Hal ini berarti masih ada neraca surplus sebesar 11.143 ton atau 929 ton per bulan.

“Surplus telur ini dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri olahan telur dalam negeri, juga dapat kita jadikan komoditas untuk ekspor,” tegasnya.

“Perintisan pabrik olahan telur ini diharapkan dilakukan oleh para pelaku usaha perunggasan yang besar dan perusahaan integrator sebagai kontribusi nyata dalam mendukung upaya peningkatan ekspor,” sambungnya.

Lanjut Syamsul menuturkan berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan untuk daging sapi, pada tahun 2019 ini kebutuhan nasional untuk daging sapi diperkirakan sekitar 686.271 ton dengan asumsi konsumsi sebesar 2,56 kg/kapita/tahun. Adapun ketersediaan daging sapi berdasarkan produksi dalam negeri sebesar 404.590 ton yang dihasilkan dari 2.02 juta ekor sapi yang dipotong.

Berdasarkan data tersebut, sambung Syamsul, masih diperlukan tambahan sebanyak 281.681 ton yang dipenuhi melalui impor, yakni impor sapi bakalan setara 99.980 ton, impor daging sapi 92.000 ton, dan daging kerbau 100.000 ton. Dari impor tersebut ada buffer stock sebanyak 10.299 Ton.

“Adapun khusus untuk Desember 2019 ini, kita masih ada stok 75.735,76 ton yang terdiri dari stok daging sapi lokal, stok sapi bakalan di feedlotter, stok daging dan jeroan di gudang importir, stok daging kerbau di Bulog, dan stok daging sapi tambahan di Berdikari. Dengan kebutuhan daging sebesar 56.538 Ton, maka pada Desember 2019 ini masih ada surplus sebesar 19.197,76 ton,” sebutnya.

Dengan data-data tersebut, Syamsul menegaskan pihaknya meyakini bahwa sampai akhir tahun 2019 dan memasuki tahun 2020, stok pangan asal hewan dalam kondisi yang mencukupi dan harga dapat dijaga stabil. Sebab Indonesia sudah mandiri dalam penyediaan protein hewani dalam negeri.

“Contohnya kebutuhan daging ayam dan telur ayam ras sepenuhnya merupakan produksi dalam negeri, bahkan masih ada surplus. Namun memang untuk daging sapi ketersediaannya masih memerlukan dukungan dari luar,” tegasnya.

Namun demikian, terkait daging, Syamsul meyakini bahwa dengan program pengembangan sapi yang dilaksanakan pemerintah saat ini, swasembada daging sapi dapat tercapai pada tahun 2026. Untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi peningkatan populasi dan produktivitas sapi dengan Program Sikomandan (Sapi-Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yang akan segera diluncurkan.

“Pemerintah juga terus melakukan pembenahan tata niaga ternak dan daging sapi melalui penguatan kelembagaan peternak sapi lokal dalam pemasaran melalui koperasi peternak, pemanfaatan kapal ternak, serta pembangunan holding ground untuk kelancaran distribusi sapi dan daging sapi,” jelasnya.

Syamsul menambahkan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan memperhatikan beberapa aspek penting yakni kecukupan stok, distribusi, dan kenaikan permintaan. Kementan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk melakukan penghitungan supply-demand bahan pangan pokok asal hewan(daging sapi/kerbau, daging ayam dan telur) secara periodik melalui Rapat Koordinasi Teknis yang dikoordinir Kemenko Perekonomian bersama Kemendag, Kemenperin, dan BPS.

“Kami berharap ketersediaan stok pangan asal hewan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang cukup dan harga stabil, maka masyarakat dapat merayakan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dengan sukacita,” pungkas Syamsul.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dukung Kementan Kembangkan Sapi Aceh

Koran Jurnal, Aceh – Anggota Komisi IV DPR RI memberikan perhatian dan dukungan kepada Kementerian Pertanian, khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni Balai Pembibitan Ternak Unggul – Hijauan Pakan Ternak (BPTU – HPT) Indrapuri dalam mengembangkan ternak unggul Sapi Aceh dan pengembangan hijauan pakan ternak yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ketua rombongan Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi yang didampingi oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita saat melakukan serangkaian kunjungan kerja tiga hari yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2019, dan salah satunya ke BPTU – HPT Indrapuri di Provinsi Banda Aceh.

“Kami mendukung pengembangan Sapi Aceh untuk terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, sehingga dapat berkontribusi dalam swasembada protein hewani di Indonesia,” ungkapnya. Dedi juga menyampaikan bahwa Sapi Aceh terkenal karena dagingnya yang lezat, sedangkan sapinya sendiri memiliki penampilan yang manis, dan jantannya mantap.

Kunjungan kerja rombongan anggota Komisi IV DPR ini disambut oleh Kepala BPTU – HPT Indrapuri, Vierman beserta jajaran. Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi berharap BPTU – HPT Indrapuri dapat terus meningkatkan produksi dan populasi ternak unggul, serta peningkatan kualitas pakan. Hal tersebut penting dalam upaya meningkatkan populasi ternak yang berkualitas di Indonesia dan dapat mewujudkan swasembada protein hewani.

“Kunjungan kerja ke Aceh bertujuan untuk melihat langsung, sekaligus memonitor dan mengevaluasi sampai sejauh mana perkembangan sektor peternakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan program Ditjen PKH, Kementan yang memiliki target meningkatkan populasi ternak sekaligus untuk mewujudkan swasembada protein hewani,” ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk berkeliling melihat aktivitas pegawai, Sapi Aceh, serta padang rumput yang ada di BPTU – HPT Indrapuri. Rombongan berkesempatan melepas Sapi Aceh yang sudah bersertifikat ke BBIB Singosari dan BIB Lembang untuk dijadikan pemacek dalam mendukung program peternakan.

“Setelah melihat ini semua, kami berikan dukungan, dan kalau bisa balai seperti ini juga dikembangkan ke daerah lain di Indonesia yang mempunyai sentra peternakan” kata Dedi Mulyadi.

Pada kesempatan tersebut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita menjelaskan profil BPTU – HPT Indrapuri yang secara khusus hanya memelihara Sapi Aceh. Tercatat bahwa sampai tanggal 30 November 2019, populasi Sapi Aceh di balai tersebut mencapai 991 ekor yang terdiri dari dewasa jantan sebanyak 203 ekor, dewasa betina sebanyak 476 ekor, muda jantan sebanyak 99  ekor, muda betina sebanyak 88 ekor, anak jantan sebanyak 58 ekor, dan anak betina sebanyak 67 ekor. Adapun angka kebuntingan per November 2019 sebanyak 200 ekor, produksi bibit sebanyak 82 ekor, dan kelahiran ternak sebanyak 121 ekor.

Ketut juga menyampaikan berbagai jenis hijauan pakan ternak yang ada di Indrapuri yakni Rumput Brachiaria Decumbens (BD), Rumput Braehiaria Hummidicsla (BH), Rumput Benggala, Rumput Gajah Odot, Rumput Lampung, Ledisgotora Sp (Tarum), Lantoro Mini dan Indigofera.

Secara khusus, Ketut meminta balai untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, karena ia masih melihat adanya lahan-lahan yang belum termanfaatkan untuk pengembangan sapi dan hijauan pakan ternak, bahkan masih ada bagian lahan yang belum dipagari sehingga hewan liar atau milik masyarakat dapat masuk ke kawasan.

“Saya juga minta fasilitas balai agar diperbaiki dan dilengkapi. Termasuk penyiapan akses ke sumber air melalui pipanisasi,” pintanya.

Sementara Vierman menyampaikan bahwa BPTU – HPT Indrapuri telah meraih beberapa prestasi antara lain pada tahun 2018 meraih sertifikasi ternak LSPRO sebanyak 40 ekor, yang terdiri dari  32 ekor sapi jantan dan 8 ekor sapi betina. Adapun untuk tahun 2019, balai tersebut meraih sertifikasi ternak LSPRO sebanyak 57 ekor, yaitu terdiri dari jantan 20  ekor dan betina 37 ekor.

Vierman juga menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini.

“Kami tetap memohon dukungan dari Komisi IV DPR RI dalam membangun peternakan di Aceh,” ucapnya.

Categories
Ekonomi Kesehatan

Ini Kata Pemerintah Soal Penanganan Wabah Demam Babi Afrika di Sumatera Utara  

Koran Jurnal, Jakarta – “Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melaporkan bila ada kematian babi atau kesakitan dengan gejala ASF. Jangan menangani dengan membuang ke lingkungan atau sungai,” kata I Ketut Diarmita, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan terkait wabah Demam Babi Afrika di Sumatera Utara.

Kementerian Pertanian secara resmi telah mengumumkan adanya Demam Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) yang terjadi di 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, melalui Surat Keputusan yang ditandatangani Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 12 Desember 2019.

Pemerintah juga telah melaporkan kejadian Penyakit ASF kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tanggal 17 Desember 2019 melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner.

“Penyakit ASF adalah salah satu penyakit hewan yang yang harus di notifikasi (dilaporkan) ke OIE oleh semua negara anggota apabila ada kejadian penyakit tersebut. Hal ini karena ASF merupakan salah satu penyakit hewan yang masuk ke dalam daftar penyakit yang wajib dilaporkan atau notifiable diseases,” ujarnya di Kantor Pusat Kementan, Jakarta.

Ketut menjelaskan bahwa Indonesia sebagai anggota OIE melakukan notifikasi ini setelah mengkonfirmasi keberadaan penyakit ASF di 16 kabupaten/kota di Sumut berdasarkan hasil investigasi Tim Gabungan Ditjen PKH, Balai Veteriner (BVet) Medan dan dinas provinsi/kabupaten/kota terkait, serta terkonfirmasi hasil uji laboratorium.

“Sejak ditemukan adanya indikasi penyakit ASF, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan upaya pengendalian. Kita upayakan tidak menyebar lagi sesuai SOP kesiagaan darurat veteriner Indonesia untuk ASF,” tambahnya.

Menurut Ketut, langkah-langkah terpenting dalam penanganan ASF adalah adanya penerapan prinsip-prinsip biosekuriti seperti disposal, penguburan, standstill order, disinfeksi, pengawasan lalulintas ternak babi dan produknya, pelarangan swill feeding, sosialisasi dan pelatihan.

“Untuk semua daerah yang terdampak, Kementan telah memberikan bantuan berupa desinfektan, mesin sprayer, alat pelindung diri dan kantung bangkai. Semua bantuan ini dan pendampingan kepada peternak diberikan melalui posko darurat, disemua tingkatan mulai dari Pusat, provinsi, kab/kota, bahkan tingkat kecamatan,” ungkapnya.

Posko darurat ini telah ditugaskan tenaga medik dan paramedik terlatih. Menurutnya masyarakat dapat langsung melaporkan bila dijumpai babi dengan gejala ASF dan segera ditangani.

Pemerintah menurut Dirjen PKH ini telah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp 5 Milyar, dengan alokasi mendukung kegiatan operasional gabungan penanganan kasus di lapangan.

Perkembangan Kasus ASF di Sumut

Sementara itu, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH pada kesempatan Simulasi Penyakit ASF di Bali, Kamis, 19 Desember 2019, menjelaskan bahwa pada saat ini penyakit ASF masih bisa dibatasi kejadiannya di 16 kabupaten/kota di Sumut. Kabupaten/kota tertular yakni Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Medan.

Ia berharap langkah-langkah penerapan biosekuriti yang dilakukan bersama-sama antara petugas dan masyarakat bisa menekan kemungkinan penyebaran kasus lebih lanjut.

“Penyakit ASF ini penyebabnya adalah virus yang sangat bandel, virus ini tahan lama di lingkungan dan produk babi. Jadi kita harus benar-benar memastikan penerapan biosekuriti yang ketat apabila kita tidak ingin penyakitnya tambah menyebar”, ucapnya.

Namun Fadjar juga menegaskan bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis), jadi produk babi dipastikan tetap aman untuk konsumsi.

Fadjar memaparkan bahwa kejadian penyakit ASF ini telah diprediksi oleh para ahli, termasuk di Indonesia. Sehingga Kementan telah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan mengeluarkan beberapa kali surat edaran kepada pemerintah daerah, unit pelaksana teknis Kementan, dan para stakeholder, terkait upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya ASF.

“Sejak kasus ASF pertama di Asia yakni di Tiongkok pada tahun 2018, Ditjen PKH telah mengeluarkan edaran pada bulan Agustus 2018, meminta semua pihak waspada, bersiap, siaga, dan tanggap dalam menghadapi kejadian penyakit ASF”, tambahnya.

Fadjar menjelaskan bahwa Kementan juga telah memperkuat kapasitas unit pelaksana teknis (UPT) balai veteriner di seluruh Indonesia agar mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan menguji penyakit ASF.

Lebih lanjut pemerintah menghimbau agar provinsi lain dengan populasi babi yang tinggi, seperti NTT, Sulut, Kalbar, Sulsel, Bali, Jateng, Sulteng, Kepri, dan Papua agar waspada dan siap siaga terhadap kemungkinan terjadinya penyakit ASF. Hal penting yang perlu dilakukan antara lain sosialiasi kepada peternak dan advokasi kepada pimpinan daerah terkait ancaman ASF.

“Stakeholder terkait telah kita kumpulkan dan kita ajak diskusi terkait ancaman ASF ini dari tahun 2018. Sekarang tinggal bagaimana kita secara bersama-sama mencegah dan menangani penyakit ASF ini dengan serius, untuk menekan ancaman penyebaran penyakit dan meminimalisir kerugian masyarakat,” pungkasnya.(hum/red)