Tag: Joko Widodo

Categories
Nasional Polhukam

Jokowi dan Prabowo Sepakat Tidak Ada Lagi Julukan ‘Cebong’ dan ‘Kampret’

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden terpilih periode 2019-2024 dan rivalnya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto akhirnya bertemu bersama di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/07/2019) pagi. Keduanya kemudian bersama-sama naik MRT menuju Stasiun MRT Senayan.

Tiba di Stasiun MRT Senayan, kepada wartawan dalam keterangan pers, Presiden Jokowi mengemukakan, pertemuannya dengan Prabowo Subianto hari ini merupakan pertemuan seorang sahabat, seorang kawan, seorang saudara yang sudah direncanakan lama.

“Tapi Pak Prabowo juga sibuk sering mondar-mandir ke luar negeri, saya pun juga begitu perga-pergi dari Jakarta ke luar daerah dan juga ke luar negeri, sehingga pertemuan yang kita rencanakan itu belum bisa dilaksanakan. Alhamdaulillah hari ini kita bertemu di MRT, karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah nyoba MRT,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan setelah kompetisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang merupakan kompetisi yang sangat berat, baik di antara dirinya dengan Prabowo maupun diantara pendukung. Oleh sebab itu, ia bersyukur sebagai sehabat, sebagai kawan, bisa bertemu kembali dengan Prabowo.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar para pendukung juga melakukan hal yang sama, karena kita adalah saudara se tanah air.

“Tidak ada lagi yang namanya 01, yang namanya 02, yang namanya cebong, yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila,” tegas Presiden seraya mengajak semuanya untuk merajut dan menggerakkan kembali persatuan membangun bangsa karena kompetisi global antar negara sangat ketat, sehinga perlu kebersamaan memajukan bangsa ini.

Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto sebagai rivalnya menyampaikan sepakat tidak ada lagi julukan cebong dan kampret.

“Saya setuju, sudahlah ngga ada cebong-cebong, ngga ada kampret-kampret, semuanya merah putih,” tegas Prabowo.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Tohir.

Sementara Prabowo Subianto didampingi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi

Pameran KKI 2019, Presiden Jokowi: Produk UMKM Binaan BI Berkualitas dan Punya Potensi Pasar

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pameran bertajuk Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2019 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI), di Hall A, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jum’at (12/07/2019)

Pameran yang mengangkat tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM Go Export dan Go Digital” ini diikuti oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Bank Indonesia (BI), dan akan berlangsung hingga Minggu (14/07).

Presiden yang sempat meninjau sejumlah stan dan produk-produk UMKM lokal yang dipamerkan dalam pameran tersebut mengaku melihat adanya peningkatan kualitas akan produk-produk yang dihasilkan. Utamanya, ia melihat adanya lompatan kualitas yang luar biasa dari sisi pengemasan dan juga pembentukan merek produk yang dijajakan.

“Saya melihat produk-produk UMKM-UMKM yang didampingi, dikawal, dan dibina oleh Bank Indonesia ini ada lompatan dari sisi kualitas. Baik kualitas kemasan/packaging, kualitas membangun brand-nya saya lihat bagus, kemudian design berubah sangat ini sekali, drastis sekali,” kata Presiden Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga mengaku senang dengan adanya inisiatif untuk memasukkan produk-produk tersebut ke dalam pasar digital. Dengan masuk ke pasar digital itu, bukan tak mungkin nantinya produk-produk UMKM itu akan merambah hingga mancanegara.

“Saya kira cara-cara yang dilakukan oleh BI ini sangat bagus. Di seleksi dan saya lihat ada seleksi ada yang mengkuratori, dikurator. Memang prosesnya seperti itu. Sehingga ketemu produk-produk yang premium, produk-produk yang kualitasnya tinggi dan ya dijual harga berapapun orang akan senang,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan, potensi pasar untuk produk UMKM Indonesia masih banyak. Namun ia mengingatkan, jangan masuk ke yang market massal, yang mass product, karena kita akan kalah dengan negara negara yang sudah memproduksi secara massal.

“Yang benar ya yang seperti ini, produk-produk handycraft, yang penuh dengan keterampilan didalam apa, keterampilan tangan/handmade itu ya kekuatan kita di situ,” tutur Presiden Jokowi seraya menunjuk produk-produk yang dipamerkan di area tersebut.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain  Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan istri Wakil Presiden Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.(DBPers/red)

Categories
Polhukam Ragam

Seribu Relawan JPKP se-Indonesia Siap Hadiri Pidato ‘Visi Indonesia’ Bersama Jokowi 

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Maret Samuel Sueken mengatakan, sedikitnya seribu relawan JPKP se-Indonesia akan turut serta menghadiri acara pidato ‘Visi Indonesia’ bersama presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin yang akan diselenggarakan di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Minggu 14 Juli 2019 mendatang.

Menurut Maret, kehadiran relawan-relawan JPKP dalam acara ‘Visi Indonesia’ merupakan ajang keterpanggilan guna mendengarkan langsung pidato Jokowi untuk kepemimpinan 2 periode (2019-2024).

JPKP, tambah Maret, sangat berharap isu menuntas habis koruptor tetap menjadi prioritas utama dalam program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Karena isu korupsi masih mewarnai kabinet kerja jilid I. Hal ini tidak boleh berulang dalam pemerintahan kabinet kerja jilid II, tanpa pandang bulu !!. Siapapun yang coba-coba “maling” uang rakyat harus dihabisin,” tegas Maret saat dijumpai seusai rapat koordinasi acara ‘Visi Indonesia’, di Jakarta, Rabu (10/07/2019) malam.

Diketahui, acara ‘Visi Indonesia’ yang akan dihadiri oleh Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, selain diikuti seluruh pendukung, simpatisan serta relawan 01, juga mengundang seluruh elemen bangsa dan masyarakat yang pada intinya tidak ada lagi sebutan pendukung 01 atau 02, semuanya diharapkan menyatu dalam ‘Persatuan Indonesia’.

“Seperti yang sudah disampaikan pak Jokowi sebagai presiden terpilih (periode 2019-2024) setelah pengumuman resmi penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” imbuhnya.

Sebagai informasi, acara tersebut akan dihadiri sekitar 60 ribu massa dan juga dimeriahkan oleh penampilan group band ternama ‘SLANK’.(red)

Categories
Daerah Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Tinjau Puncak Waringin dan Kawasan Terpadu Marina yang Bakal Jadi Area Wisata Baru Labuan Bajo

Koran Jurnal, NTT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/07/2019). Kawasan itu nantinya akan dikembangkan dan ditata menjadi sebuah kawasan industri pariwisata.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan kepada Presiden oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga, kawasan Puncak Waringin akan mencakup area seluas kurang lebih 1 hektare yang dilengkapi dengan pusat cenderamata, amfiteater, ruang terbuka hijau, area parkir, dan dek observasi.

Secara umum, kawasan Labuan Bajo akan diprioritaskan pemerintah sebagai salah satu destinasi wisata baru yang akan dikembangkan.

“Kita kan sudah rencanakan dua tahun yang lalu kita ingin ada 10 destinasi baru dan ini yang 4 yang ingin kita prioritaskan. Salah satunya adalah Labuan Bajo,” ujar Presiden selepas meninjau Puncak Waringin.

Presiden mengatakan, untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Di antaranya adalah pengembangan bandara yang ada di daerah tersebut.

“Maksimal tahun depan sudah rampung semua. Terminal airport, runway, rampung,” tuturnya.

Pengelolaan bandara juga akan menjadi perhatian tersendiri. Menurut Presiden, pemerintah ingin agar pengelola bandara di kawasan-kawasan wisata memiliki jaringan pariwisata internasional.

“Pengelolaan juga akan dilelangkan. Terutama kita ingin agar yang mengelola airport ini yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga yang datang ke sini turis-turis yang kita harapkan akan meningkatkan devisa,” ucapnya.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara sempat menyusuri area pedestrian yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kawasan Puncak Waringin. Penataan pedestrian yang dilalui Presiden tersebut juga akan menjadi bagian dari penataan kawasan pariwisata tersebut.

“Penataan kawasan di Labuan Bajo itu penting sekali. Seperti ini, akan kita buat trotoar. Tahun ini mulai (dibangun) nanti sampai ke ujung sana sehingga turis bisa berjalan ke sini sambil menikmati view yang ada di depan sana,” tuturnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan membenahi dan mengembangkan sektor air minum dan sanitasi di kawasan Labuan Bajo. Penataan pelabuhan dan pelebaran jalan menuju lokasi wisata untuk lebih mendukung arus wisatawan juga akan dilakukan.

“Ini memang total penataannya,” kata Presiden.

Penataan tersebut diharapkan untuk dapat diselesaikan sesegera mungkin. Setelahnya, Presiden berharap agar pemerintah setempat mulai membuat dan mengemas atraksi wisata baru yang dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Labuan Bajo.

“Kita ini baru mulai membenahi. Insyaallah tahun depan sudah selesai airport-nya, runway-nya, dan penataan kawasan. Baru kita bicara bagaimana mengemas _event-event_ seni dan budaya yang ada di sini. Kemudian juga promosinya seperti apa,” tandasnya.

Selepas peninjauan kawasan Puncak Waringin, Presiden Joko Widodo dan rombongan juga meninjau rencana kawasan pengembangan wisata baru di sekitar Pelabuhan Labuan Bajo. Kawasan sekitar pelabuhan tersebut nantinya akan terdiri atas hotel, kawasan terpadu Marina, dan area komersial. Penataan tersebut akan mengubah wilayah pelabuhan yang sebelumnya kumuh dan tak tertata menjadi sebuah kawasan wisata baru.

Kepala Negara kemudian meninggalkan lokasi tersebut dengan terlebih dahulu menghampiri para pekerja untuk berfoto bersama. Selain itu, Presiden juga tampak menyapa masyarakat yang hadir di lokasi peninjauan.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula.(DBPers/red)

Categories
Polhukam Polisi

Presiden Jokowi Berterimakasih Atas Kinerja Polri Menyukseskan Agenda Bangsa Selama 2 Tahun Terakhir

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam 2 tahun ini bangsa Indonesia mempunyai agenda-agenda yang sangat besar. Tahun lalu, kita menyelenggarakan Pilkada serentak, kita menjadi tuan rumah Asian Games, Asian Para Games dan IMF World Bank Annual Meeting 2018, dan di tahun ini kita menyelenggarakan proses pemilu serentak selama 8 bulan.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar, alhamdulillah semua berjalan aman, semua berjalan sangat sukses. Ini semua adalah berkat kerja keras Polri yang bersinergi dengan TNI. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” kata Presiden Jokowi dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Ke-73 Hari Bhayangkara Tahun 2019, di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (10/07/2019).

Kondisi Kamtibmas yang kondusif, lanjut Presiden, juga dirasakan masyarakat. Suasana Ramadhan, suasana mudik, suasana Idulfitri dan suasana Natal yang tentram dan menggembirakan, penanganan bencana dilakukan dengan cepat ditengah tantangan yang berat.

“Sekali lagi, ini semua berkat kerja keras Polri dan TNI yang selalu sinergis. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak semua peserta upacara untuk mendoakan personil Polri yang cidera dalam tugas diberikan kesembuhan. Sementara kepada personil Polri yang gugur dalam menjalankan tugas, Presiden mendoakan untuk mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan  keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran dan kekuatan.

Presiden meminta agar dalam menjalankan tugasnya Polri harus terus meningkatkan akuntabilitas, dan harus terus meningkatkan transparansi.

Presiden mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Polri. Ia juga menghargai indeks reformasi birokrasi Polri yang mengalami peningkatan, dan  menghargai banyak zona integritas yang dibangun oleh Polri, serta mengapresiasi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat.

Namun itu semua, menurut Presiden, tidak cukup karena tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan, profesionalitas dan prestasi Polri harus terus ditingkatkan.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta.(DBPers/red)

Categories
Nasional Pendidikan

Kongres ke-22 PGRI, Presiden Jokowi: Guru Harus Lebih Dari Mengajar, Fleksibel dan Kreatif

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para guru untuk lebih berhati-hati. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi karena saat ini ruang kelas bukan satu-satunya tempat belajar, namun sekarang sudah bergerak kemana-mana.

“Dunia virtual adalah kampus kita, saya belajar dari sana. Google adalah perpustakaan kita, Wikipedia adalah ensiklopedia kita, Kindle buku elektronik adalah buku pelajaran kita, dan masih banyak media digital lainnya,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres ke-22 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Jum’at (05/07/2019) malam.

Menurut Presiden, kita sering terkaget-kaget, anak-anak muda, anak-anak kita mampu belajar secara mandiri, mereka bisa tahu jauh lebih banyak hal melalui bantuan teknologi itu. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, peran guru harus lebih dari mengajar sekarang ini, tetapi juga mengelola belajar siswa, mengarahkan belajar siswa, karena mereka bisa belajar dimana-mana.

“Kalau tidak ada yang mengarahkan, berbahaya sekali, (karena) sekarang buka apa saja sekarang di dalamnya ini (gadget) ada semuanya,” tutur Presiden Jokowi.

Guru, lanjut Kepala Negara, dituntut untuk lebih fleksibel,  guru dituntut lebih kreatif, guru dituntut lebih menarik dan lebih menyenangkan siswa. Ia mengingatkan sekali lagi hati-hati, ini harus mulai kita lihat perubahan teknologi, perubahan zaman yang ada.

Namun Kepala Negara mengaskan, guru tetaplah guru, tidak bisa digantikan oleh mesin secanggih apapun. Diakuinya banyak yang menyampaikan nanti karena ada online, (peran) guru akan bisa digantikan. Namun Kepala Negara meyakini, kalau masalah ini kita harus percaya guru adalah profesi mulia membentuk karakter anak bangsa dengan budi pekerti yang luhur, dengan toleransi, dengan nilai-nilai kebaikan.

“Guru lah yang menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi, membangun kreativitas, serta mengokohkan semangat persatuan dan semangat kesatuan,” ucap Presiden Jokowi.

“Disinilah letak strategis PGRI dalam membangun pendidikan, sekaligus sumber daya manusia, sekaligus SDM yang berkualitas, dan tetap menjadi organisasi profesi yang dapat mewujudkan visi-misi dan program-programnya secara profesional,” lugas Presiden Jokowi seraya menambahkan.

Tidak Hanya Berpengetahuan

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, dalam lima tahun ke depan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah prioritas pembangunan nasional. Artinya, para guru semuanya berperan sentral dalam melaksanakan program pembangunan sumber daya manusia ini.

Menurut Presiden, kualitas SDM di semua jenis profesi harus ditingkatkan secara signifikan kualitas SDM di usia dini, di usia remaja harus ditekankan juga secara signifikan, sehingga semua mampu menghadapi dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah begitu sangat cepatnya.

Oleh karena itu, menurut Presiden Jokowi, tujuan pendidikan kita tidak lagi hanya mencetak siswa yang berpengetahuan, tetapi juga siswa yang berketerampilan, memiliki skill dan juga berkarakter.

“Pendidikan Pancasila misalnya, tidak cukup hanya memberikan pengetahuan Pancasila kepada siswa tetapi lebih penting lagi adalah membentuk karakter dan kepribadian Pancasila kepada tiap-tiap diri siswa, tiap-tiap murid yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi.

Ia menegaskan, pendidikan Kita juga harus mampu memberikan bekal keterampilan, bekal skill kepada siswa yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Ketika pembangunan SDM jadi prioritas, Kepala Negara mengingatkan, paling utama peran guru akan semakin sentral, semakin utama dan semakin strategis. “Guru harus menjadi agen transformasi penguatan SDM kita, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa,” tegasnya.

Kepala Negara menegaskan, transformasi pendidikan dan proses belajar-mengajar harus terus dilakukan, proses belajar mengajar harus menggembirakan baik guru maupun siswa, baik guru maupun murid, dan dilakukan secara efisien dan mudah.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi.(DBPers/red)

Categories
Hukum IPTEK Polhukam

Presiden Jokowi Tandatangani Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia, pemerintah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.

Atas pertimbangan tersebut pada 12 Juni 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk,” bunyi Pasal I ayat (1) Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus  menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial , menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat, yang  merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

“Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat,” bunyi Pasal 6 ayat (1) Perpres ini. Sementara Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, tegas Perpres ini, harus dilengkapi dengan Metadata, yang informasinya  mengikuti struktur yang baku dan format yang baku merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata, dan merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat. Sementara Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Untuk itu, Data harus: a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Adapun mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk, menurut Perpres ini, dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia ini akan menyepakati: a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan b. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

Penyelenggara Satu Data Indonesia

Menurut Perpres ini, penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dilaksanakan oleh: a. Dewan Pengarah; b. Pembina Data tingkat pusat; c. Walidata tingkat pusat; dan d. Produsen Data tingkat pusat.

Perpres ini juga menegaskan, dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Dewan Pengarah yang mempunyai tugas: a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia; b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia; c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia; d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah kepada Presiden.

Dewan Pengarah terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; b. Anggota, terdiri atas: 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 5. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan 6. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah,” bunyi Pasal 12 ayat (5) Perpres ini.

Sementara Pembina Data tingkat pusat mempunyai tugas: a. menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah; b. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah; c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan e. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditegaskan dalam Perpres ini, untuk Data Statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Untuk Data Geospasial tingkat pusat, Pembina Data Geospasial tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Untuk Data Keuangan Negara Tingkat Pusat, Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Adapun Walidata tingkat pusat mempunyai tugas: a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

“Setiap Instansi Pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata tingkat pusat di masing-masing Instansi Pusat,” bunyi Pasal 14 ayat (2) Perpres ini Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.

Sementara Produsen Data tingkat pusat mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Menurut Perpres ini, penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh: a. Pembina Data tingkat daerah; b. Walidata tingkat daerah; c. Walidata pendukung; dan d. Produsen Data tingkat daerah.

Disebutkan dalam Perpres ini, Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan: a. Standar Data; b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data, dan selanjutnya disampaikan kepada Walidata.

Sedangkan Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

Adapun Penyebarluasan Data yang merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data, menurut Perpres ini, dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat pusat dan Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia,” tegas Pasal 38 Perpres ini.

Menurut Perpres Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 17 Juni 2019.(Pusd/es/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Respon Cepat Keinginan Argentina Impor Buah Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Argentina, Mauricio Macri, dan Ibu Negara, Juliana Awada, hari ini melakukan lawatan kenegaraan ke Indonesia. Keduanya disambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/06/2019).

Dalam kesempatan itu, Mauricio menyampaikan keinginan negaranya untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia, terutama di sektor pertanian. Mauricio bahkan mengharapkan Argentina dapat secepatnya mengimpor buah-buah dari Indonesia.

“Kami juga ingin menikmati buah-buah yang ada di Indonesia, begitupun Indonesia dapat belajar untuk bidang teknologi pertanian dari Argentina supaya bermanfaat untuk kedua belah pihak,” jelas Mauricio.

Beberapa buah tropis Indonesia yang dipastikan menjadi prioritas untuk diimpor oleh Argentina adalah buah salak, manggis, dan nanas. Bahkan untuk menindaklanjuti upaya meningkatkan kerja sama antara kedua negara, Mauricio secara khusus mengundang Menteri Pertanian Indonesia ke Argentina.

Presiden Jokowi merespon positif permintaan tersebut. Jokowi berkomitmen untuk menggenjot kerja sama pertanian dengan Pemerintah Argentina. Potensi di sektor pertanian diakuinya memiliki peluang untuk ditingkatkan karena kedua negara merupakan negara agraris.

“Untuk itu kita mendorong langkah langkah untuk mendekatkan pengusaha kita, di antaranya dengan mengundang partisipasi pengusaha Argentina pada Trade Expo Indonesia,” imbuhnya.

Argentina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia kedua terbesar di Amerika Selatan setelah Brasil. Total perdagangan Indonesia-Argentina sepanjang tahun lalu mencapai US$ 2 miliar.

Jokowi juga menilai sebagai sesama negara agraris, Indonesia dan Argentina dapat menjalin kerjasama di bidang teknologi pertanian.

“Saya menyambut baik kerjasama pengembangan sistem teknologi pertanian sebagai implementasi dari rencana aksi kerja sama pertanian antara Argentina dan Indonesia,” paparnya.

Pada kunjungan Wakil Presiden Argentina Gabriela Michetti ke Kantor Kementerian Pertanian RI, Mei lalu, pemerintah Argentina memang sudah menunjukkan ketertarikan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian dengan Indonesia. Tak hanya siap membuka keran impor untuk produk pertanian Indonesia, Argentina juga akan melakukan transfer teknologi pertanian ke Indonesia,
antara lain sistem penyimpanan hasil pertanian yang efisien dan ramah lingkungan alias silo bag, serta teknologi penanaman tanpa olah tanah yang bisa memperpendek proses dan memangkas ongkos produksi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang turut hadir menyambut kedatangan Presiden Argentina dan rombongan, menyatakan pihaknya siap menerima undangan khusus dari Presiden Republik Argentina Mauricio Macri beserta wakilnya Gabriela Michetti. Apalagi keduanya mengaku sangat terkesan dengan produksi pertanian Indonesia.

“Indonesia punya potensi besar mamasok produk-produk hortikultura. Argentina adalah salah satu pasar non-tradisional yang kita coba akses agar pertanian kita bisa menghasilkan devisa lebih besar,” ujar Amran.

Menteri Pertanian dijadwalkan menghadiri undangan pemerintah Argentina, selambat-lambatnya bulan depan. Menurut Amran, Presiden Argentina ingin buah Indonesia bisa secepatnya masuk Argentina.

“Presiden Argentina ingin bisa menikmati buah-buahan kita paling lambat bulan Juli. Tentunya permintaan ini akan kita tindaklanjuti cepat,” tandas Amran.(hum/red)

Categories
Polhukam Politik

Hadiri Rapat Akbar Repnas dan Barjab di Sentul, Jokowi Yakini Bogor Tembus 50 Persen Suara

Koran Jurnal, Bogor – Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) dan Relawan Baraya Jokowi Amin Kabupaten Bogor  (Barjab) mengadakan Rapat dan Apel Akbar bersama di Lapangan Sentul Bogor, Jawa Barat, Jum’at (12/04/2019).

Rapat dan apel akbar tersebut dihadiri oleh calon presiden (capres) nomor urut 01, Ir. H Joko Widodo (Jokowi).

Dari pantauan pewarta di lokasi, tampak ribuan simpatisan dan pendukung capres 01 dari Repnas dan Barjab yang memadati area lapangan, antusias menyambut kedatangan dan kehadiran calon petahana Jokowi bersama rombongan tim pemenangan (TKN).

Acara itu merupakan kampanye terbuka Jokowi-Ma’ruf Amin yang terus bergerak memenangkan suara paslon 01 di wilayah Jawa Barat.

Hadir para pimpinan dan pengurus Repnas, diantaranya Ketua Umum (Ketum) Bahlil Lahadalia beserta 34 ketua pimpinan daerah, dan pimpinan serta pengurus Barjab, Muhammad Lutfi (pengusaha), Pramono Anung dan sejumlah alim ulama, juga kiai yang berasal dari Bogor.

Ketum Repnas Bahlil, dalam sambutannya memanggil Jokowi dengan “kang Jokowi.” Dihadapan Jokowi, Bahlil menyampaikan jumlah Barjab ada 8 ribu orang dari 435 desa. Selanjutnya Bahlil meyakinkan Jokowi mereka akan memenangkan Bogor.

Selain itu, Repnas memandang figure Jokowi adalah inspirasi bagi mereka, dari pengusaha kecil hingga presiden. Tentunya, kata Bahlil, dukungan ibu Iriana sebagai Istri juga merupakan alasan Repnas mendukung Jokowi karena kesetiaan mendampingi suami.

Bahlil menyampaikan, ada pengusaha-pengusaha muda dari 15 kota di Jawa Tengah membawa obor cinta untuk diserahkan kepada Jokowi dan kemudian Bahlil memimpin penyerahan obor cinta tersebut sebagai lambang cinta dan perubahan yang diinginkan Jokowi.

Jokowi dalam orasinya, mengapresiasi dukungan, semangat dan militansi relawan di wilayah Bogor. Ia menyakini dan percaya Bogor bisa meraih suara diatas 50 persen.

“Dalam dua minggu ini hasil suara di Bogor posisinya 50:50. Jikalau semua bergerak, Bogor akan selesai,” kata Jokowi.

Di tempat sama, Jokowi mengatakan, dengan melihat semangat dan militansi maka akan mengobarkan kemenangan bagi kabupaten Bogor.

Ia pun mengingatkan supaya masyarakat melawan hoax, fitnah, kebohongan.

“Waktu yang tinggal 5 hari lagi, menjadi kewajiban semua untuk meluruskan segala hoaks, fitnah dan kebohongan,” lugas Jokowi.

Dalam kesempatan sama, Jokowi menyampaikan juga program kartu, KIP kuliah, kartu pra kerja dan kartu sembako murah. Program capres ini akan berjalan tahun depan.

“17 April 2019, tinggal 5 hari. Jangan biarkan tetangga kita satupun yang golput,” lanjut Jokowi.

“Coblos yang baju putih pasangan calon presiden dan wapres nomor urut 01. Ayo datang berbondong-bondong ke TPS pakai baju putih,” tuturnya.

Apel dan Kampanye akbar, juga dimeriahkan dengan tarian, yel yel, penampilan artis ibukota dan hiburan lainnya.(red/ton)

Categories
Infrastruktur Nasional Transportasi

Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian Fase I Mass Rapit Transit (MRT)

Koran Jurnal, Jakarta – Setelah menjalani masa uji coba sejak beberapa hari lalu, Moda Raya Transportasi atau Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase l diresmikan pengoperasionalannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (24/3) pagi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mencanangkan pembangunan MRT Jakarta Fase II.

Sebelum meresmikan beroperasinya MRT itu, Presiden Jokowi  naik MRT dari Stasiun Istora Mandiri menuju Stasiun Bundaran HI. Tiba di Stasiun Bundaran HI sekitar pukul 07.45 WIB, Presiden langsung meninjau Maket Pengembangan MRT. Selanjutnya Presiden menandatangani prasasti. Lalu Presiden jalan ke Bundaran HI tempat peresmian.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, bahwa peresmian MRT Jakarta itu sekaligus menjadi awal peradaban baru di DKI Jakarta. Karena peradaban baru, Presiden menitipkan beberapa hal.

“Yang pertama jangan buang sampah di MRT kita, di stasiun-stasiun MRT kita. Jaga agar MRT dan stasiun-stasiun yang kita miliki tidak kotor,” tutur Presiden.

Yang kedua, lanjut Presiden, kalau mau naik MRT antre. “Jangan berdesak-desakan kayak seperti ini. Antre dan disiplin waktunya, antre dan disiplin waktunya. Jangan sampai pintunya mau tutup baru masuk, kejepit itu nanti. Hati-hati, hati-hati, bisa kejepit pintu,” tegas Presiden seraya menambahkan, jaga agar tetap bersih stasiun dan MRT, tidak kotor, jangan buang sampah sembarangan.

Antre, budaya antre dan disiplin waktu, lanjut Presiden Jokowi, akan terus ia sampaikan agar MRT nantinya betul-betul bisa dipakai mutar-mutar Jakarta.

Pencanangan Fase II

Presiden menjelaskan, peresmian tersebut baru Fase I. Namun hari ini juga tadi sudah dicanangkan lagi untuk masuk yang Fase II, ke utara.

“Tahun ini, tadi sudah saya perintahkan kepada Gubernur juga untuk memulai yang rute timur – barat. East- west-nya juga dimulai tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.

Selanjutnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Presiden Jokowi menyatakan  MRT Fase I resmi dioperasikan dan sekaligus MRT Fase II hari ini juga dimulai lagi pembangunannya.

Presiden berharap, di akhir tahun ini insyaallah juga LRT (Light Rail Transit) akan terhubung, utamanya yang Depok, Bekasi, menuju ke Jakarta.

Tampak hadir dalam peresmian itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menhub Budi K. Sumadi, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, dan sejumlah artis ibu kota.(skb/jay/red)