Categories
Megapolitan Polhukam

Polri Nyatakan Siap Amankan World Water Forum 2024 di Bali

Koran Jurnal, Bali – Polri menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) Puri Agung 2024 guna mengamankan penyelenggaraan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Latihan ini dipimpin oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran selaku Kaops Puri Agung 2024.

Komjen Fadil menuturkan, latpraops ini dihadiri oleh seluruh unsur pelaksana pengamanan yang disebut Satuan Tugas atau Satgas, mulai dari Satgas Preemtif, Preventif, Walrolakir, Gakkum, Tindak, Humas, Antiterror serta Banops.

“Dalam manajemen operasi kepolisian tahapan-tahapan ini harus kami lalui. Mulai dari perencanaan, perorganisasian dan hari ini tahap pelaksanaan,” kata Fadil di Bali, Minggu (12/5/2024).

Fadil menjelaskan, Latpraops ini tujuannya untuk mengecek sejauh mana kesiapan personel yang sudah difloating di masing-masing objek, dan memastikan apakah seluruh personel memahami tentang tugas pokok untuk keamanan dan kelancaran.

Ia pun menekankan dalam Latpraops ini pentingnya sinergi dan kolaborasi antara masing-masing satgas internal, dan tentu dengan unsur pengamanan iain dari TNI, Pemda dan pengamanan swakarsa di Bali yang dikenal dengan pecalang.

“Latihan pagi ini sangat penting karena ini salah satu cara untuk mengukur sejauh mana kesiapan personel Polri dan peralatan tergelar bisa bekerja dengan maksimal,” ujarnya.

Selain itu, Polri juga berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan pengaturan lalu lintas dan pengurangan frekuensi kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah penerapan Work From Home (WFH) dan kegiatan belajar dari rumah atau online. Hal ini dilakukan agar kegiatan World Water Forum berjalan dengan lancar dan aman.

“Kami mohon doa restu kepada masyarakat Bali agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan bagi masyarakat Bali ini merupakan satu kehormatan menjadi tuan rumah event internasional,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, pihaknga sudah menyiapkan pengamanan baik kepada tamu VVIP, delegasi maupun objek-objek yang nantinya akan digunakan dalam penyelenggaraan World Water Forum. Untuk sementara, konfirmasi sebanyak 9 kepala negara akan menghadiri event ini.

“Konfirmasi terakhir ada 9 kepala negara hadir namun kami tetap mempersiapkan sesuai rencana awal kehadiran kepala negara misal tentang pengamanan objek akomodasi, pengawalan tamu VVIP kita sudah siapkan, perlakuan sebagai tamu VVIP sudah kami siapkan. Persoalan nanti jumlahnya ada berapa kuncinya kami sudah siap,” katanya.

Secara keseluruhan, Fadil mengatakan, sebanyak 5.791 personel Polri telah disiapkan mengamankan World Water Forum. Jumlah ini merupakan gabungan dari personel Mabes Polri, Polda Bali dan Polda lainnya yang ditugaskan membantu.

Ia pun memastikan pengamanan dan pengawalan yang dilakukan tidak akan membatasi masyarakat dan para wisatawan melakukan kegiatan di Bali.

“Kami tidak melakukan pembatasan tapi mengatur agar semuanya bisa berjalan dengan normal. Konferensi berjalan kemudian masyarakat dan turis bisa menikmati jadi perlu diatur. Oleh sebab itu agar keteraturan terjaga perlu dijaga,” katanya.

Terkait adanya aksi penyampaian pendapat pada saat penyelenggaraan World Water Forum nanti, jenderal bintang tiga ini menyampaikan Satgas Preemtif dan Intelijen sudah melakukan komunikasi agar menjaga kondusivitas wilayah Bali selama masa penyelenggaraan World Water Forum.

Namun jika nantinya tetap ada masyarakat yang ingin melaksanakan aksi penyampaian pendapat tetap akan diamankan dan dijaga karena hal tersebut adalah hak setiap masyarakat.

“Kami sudah siapkan lapangan Renon sebagai tempat penyampaian pendapat. Kami juga akan fasilitasi kepada siapa aspirasi ditujukan. Kami akan berikan pelayanan dan penjagaan agar yang disampaikan bisa maksimal. Namun harapan kami jangan lakukan tindakan kontraproduktif yang anarkis. Mari kita jaga kesejukan selama acara berlangsung,” katanya.

Categories
Polhukam

Pemerintah Akan Tindak Tegas Aksi ‘Sweeping’ dan Konflik SARA pada Liburan Nataru 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Menanggapi perintah Presiden Joko Widodo agar aparat bisa menghadirkan rasa nyaman dan aman pada liburan panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah melaporkan kesiapan Polri mengamankan, memberikan rasa aman termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang ada.

“Termasuk kalau ada sweeping atau pun juga aksi tolak peribadatan dan lain-lain, konflik SARA dan tawuran, tadi dilaporkan oleh Bapak Kapolri dalam hal ini Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap hal-hal yang seperti itu,” kata Seskab Pramono Anung dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas tentang Persiapan Natal dan Tahun Baru 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Jum’at (13/12/2019).

Seskab menegaskan, Presiden telah meminta kepada Polri agar dalam  menyambut Natal dan Tahun Baru ini aksi-aksi yang seperti itu (sweeping atau pun juga aksi tolak peribadatan dan lain-lain, konflik SARA dan tawuran, red) tidak ada lagi.

Menurut Seskab, Kapolri juga melaporkan bahwa Operasi Lilin telah mulai dijalankan pada tanggal tepatnya tanggal 19 Desember dan akan berakhir sampai dengan 2 Januari. Yang melibatkan sejumlah personil hampir 191.000 baik itu dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan secara total. Sehingga dalam hal ini menyambut Natal dan Tahun Baru, baik Polri dan jajaran lain telah siap.(DBPers/red)

Categories
Polhukam

Menko Mahfud MD Sebut 5 Hal Penting Soal Menjaga Keamanan Bersama di ASEAN

Koran Jurnal, Thailand – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa ASEAN perlu mengembangkan dan meningkatkan mekanisme pemantauan keamanan secara komprehensif. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan ASEAN Political Security Community (APSC) yang ke-20 di Thailand, Sabtu (02/11/2019).

Pada pertemuan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan 5 hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, terkait masalah terorisme, Menko Mahfud menyampaikan bahwa kelompok teroris terus mengubah taktik dan strategi mereka termasuk melibatkan perempuan sebagai aktor serangan.

“Kita juga harus memperkuat tekad bersama dalam menghadapi Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang kembali ke wilayah kita (ASEAN). Kita tidak punya pilihan lain selain menghentikan upaya mereka dalam membangun jaringan dan menyebarkan narasi radikal dan melakukan kekerasan ekstrimisme,” ungkap Mahfud MD.

Disamping itu, Menko juga menegaskan bahwa ASEAN harus terus meningkatkan kerja sama pertukaran informasi teroris lintas batas melalui Interpol 24/7 dan ASEAN Our Eyes.

Kedua, dalam era Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital, Menko Polhukam mengatakan bahwa ASEAN harus menjaga ruang siber dari kemungkinan terjadinya serangan serta mampu mengatasi tantangan seperti cross-border data flow dan perlindungan data pribadi.

“Karenanya, sangat penting bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama kami dalam keamanan siber,” kata Mahfud.

Ketiga, terkait masalah penyelundupan narkoba, Menko Mahfud mengatakan kalau negara-negara anggota ASEAN harus berkomitmen terhadap penanggulangan obat-obat terlarang.

Keempat, disampaikan bahwa Indonesia menekankan agar ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP) dapat diimplementasikan melalui kerja sama praktis dalam 4 area kerja sama pada Outlook. “Implementasi AOIP akan menunjukan peran aktif dan sentralitas ASEAN dalam menciptakan ekosistem yang damai di kawasan ini,” kata Mahfud.

Terakhir, terkait penanganan hak asasi manusia antarpemerintah ASEAN, Mahfud menyampaikan setelah 10 tahun terbentuknya ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights (AICHR), sudah saatnya untuk mereview Kerangka Acuan AICHR dalam upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Kawasan.

“Tantangan dan masalah yang saya sebutkan di atas hanya dapat diatasi ketika kita bersatu dan sentralitas ASEAN adalah kuncinya,” tutup Mahfud.(hum/red)

Categories
Militer Polhukam TNI

Antisipasi Teror, Kodim Depok Perketat Pengamanan Markas

Koranjurnal.co.id, Depok – Guna mengantisipasi aksi terorisme, Kodim 0508/Depok memperketat penjagaan dengan menurunkan empat penembak jitu atau sniper di pos penjagaan Markas Kodim Depok, sejak Selasa (15/05/2018) kemarin.

Didatangkan dari Batalyon Infanteri Mekanis 202/Tajimalela, mereka dipersenjatai senjata laras panjang M 16 A1 dan satu senjata otomatis (SO) Minimi di pos jaga Kodim.

Setiap tamu atau pengunjung yang datang ke Kodim Depok baik pengendara mobil maupun motor wajib diperiksa petugas jaga bersenjata lengkap, termasuk empat penembak jitu yang siaga.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap barang bawaan para tamu baik di bagasi mobil, bagasi motor dan tas yang mereka bawa.

Dandim 0508/Depok Letkol Inf Iskandarmanto menuturkan bahwa pengetatan penjagaan dengan menurunkan empat penembak jitu dan satu SO Minimi, akan terus dilakukan selama masa siaga 1 pasca aksi terorisme di Surabaya.

“Sampai kapan ini dilakukan? sampai situasi dianggap normal,” kata Iskandarmanto.

Menurutnya hal ini dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat yang beraktifitas dan memiliki keperluan di Makodim Depok.

“Penempatan anggota Yonif 202 di Kodim Depok ini merupakan perintah komando atas. Mereka akan terus ditempatkan di sini hingga situasi dianggap normal,” kata Iskandarmanto.

Tampak sejumlah pengendara mobil dan motor yang hendak ke Makodim Depok, diperiksa petugas secara detail.(ton/Pen)