Tag: Kementan

Categories
Nasional

Kementan Bertekad Wujudkan Sektor Pertanian Berdaya Saing

Koran Jurnal, Bogor – Kementerian Pertanian (Kementan) bertekad mewujudkan komoditas pertanian yang memiliki daya saing sehingga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Karena itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) Nasional 2019 dihelat di Bogor, Selasa (18/6), mengangkat tema “Mewujudkan Sektor Pertanian yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan SDM Pertanian Berkualitas dan Pembangunan Infrastruktur Pertanian”.

Hadir Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, jajaran Eselon I Kementan dan para Kepala Dinas lingkup pertanian provinsi seluruh Indonesia.

Kepala Biro Perencanaa, Sekretariat Jenderal, Kementan, Abdul Basit, selalu Ketua Panitia Musrembangtan Nasional 2019 mengatakan Musrenbangtan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020. Tujuannya membahas perencanaan 2020 dengan fokus pada target-target prioritas nasional dan prioritas bidang yang harus dipersiapkan dengan matang.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-ibu dari kabupaten dan provinsi yang telah memanfaatkan dengan optimal aplikasi online eProposal dalam mengusulkan kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan,” ujar Basit.

Mentan Amran mengapresiasi kerja keras seluruh daerah sehingga capaian sektor pertanian selama pemerintahan Jokowi-JK menorehkan banyak prestasi. Di antaranya, pertama, Kementan berhasil mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan yang diberikan BPK selama 3 tahun berturut-turut.

“WTP kita menarik, selama sejarah pertanian, tiga tahun berturut-turut. Itulah adalah rekor keberhasilan di sektor pertanian. Berkat doa dan kerja keras kita semua. Kita tahu dulu penuh sektor pertanian dengan masalah, disclamer dan Wajar Dengan Pengecualian,” paparnya.

Kedua, sambung Amran, sektor pertanian 2014-2018 berdasarkan data BPS meningkat drastis. PDB tersebut tercatat naik Rp 400 triliun sampai Rp 500 triliun. Total akumulasi mencapai Rp 1.370 triliun. Salah satu faktor yang mendongkrak peningkatan PDB pertanian adalah peningkatan ekspor.

“Pada kurun waktu yang sama, peningkatan ekspor diperkirakan mencapai 9 sampai 10 juta ton. Jika pada 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton, maka pada 2018 ekspor pertanian mencapai 42 juta ton. Ekspor kita meningkat itu atas kerja keras kita semua,” sebutnya.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi pertanian baru-baru ini mencapai 3,7%. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah 3,5%. Dari sisi inflasi pangan periode 2014-2017, inflasi pangan turun signifikan sebesar 88,1%, dari 10,57% menjadi 1,26%.

“Untuk itu, kami sampaikan agar program yang sudah baik ini dijaga dengan baik, kebijakan yang sudah baik di era pemerintahan Jokowi-JK kita lanjutkan, karena kita melihat kalaupun anggaran turun tetapi produksi ekspor tetap naik dan itu disampaikan oleh Komisi IV DPR RI kemarin,” beber Amran.

Selain itu, Amran pun meminta ada beberapa program strategis Kementan yang harus ditindaklanjuti secara serius. Pasalnya berdampak besar ternyata pertumbuhan ekonomi nasional dan masa depan Indonesia.

“Program peternakan ada pengembangan sapi belgian blue, beratnya 2 ton. Kalau ini dilanjutkan, ini menentukan masa depan. Kita tidak lagi impor sapi, tapi justru ekspor,” katanya.

Di sektor perkebunan, sambung Amran, yakni program pengembangan Biodiesel 100. Program ini dipastikan dapat mempengaruhi dunia karena CPO yang diekspor CPO selama ini ke 143 negara, akan dikelola sendiri untuk menghasilkan bahan bakar.

“Jika ini terwujud, kita bisa menghemat devisa dan yang terpenting adalah kita bisa menghemat energi menjadi ramah lingkungan, tidak berasap,” terangnya.

Program selanjutnya yang perlu dilanjutkan yakni pengembangan lahan rawa melalui Program SERASI (Selamatkan Lahan Rawa Sejahterakan Petani). Optimasi lahan rawa ini bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia kurang lebih satu miliar orang.

“Jadi kita siapkan dari sekarang kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak produktif. Kebijakan yang tidak bisa mendorong pertumbuhan produksi ini dicabut. Itu sesuai arahan Bapak Presiden agar investasi dan ekspor bisa meningkat. Dua hal ini yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi adalah ekspor dan investasi,” tegasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif 2020, Kementan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 20,535 Triliun atau turun 5,37% dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 21,68 Trilyun.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Tegaskan Kebijakan Wajib Tanam Bawang Putih Tetap Dilanjutkan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan kebijakan wajib tanam dan memproduksi bawang putih sebanyak 5% dari pengajuan impor, akan terus dilanjutkan dan disempurnakan. Kebijakan tersebut diyakini bukanlah penyebab atau pemicu kenaikan harga salah satu bumbu dapur tersebut di tingkat konsumen beberapa waktu lalu.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Moh Ismail Wahab menjelaskan sampai dengan tahun 2021, pemerintah memproyeksikan pasokan bawang putih konsumsi dalam negeri masih mengandalkan impor. Sementara, produksi dalam negeri difokuskan untuk memenuhi kebutuhan benih tanam.

“Tahun 2019 ini saja, Kementan terus berupaya menggenjot produksi bawang putih lokal di lebih dari 100 kabupaten seluruh Indonesia melalui dana APBN,” demikian dijelaskan Ismail di Jakarta, Senin (17/06/2019).

Wajib tanam importir digadang menjadi pendukungnya. Meski dalam pelaksanaannya diwarnai berbagai kekurangan, program wajib tanam ini terbukti mencatatkan berbagai keberhasilan diantaranya seperti dilansir data BPS tentang kenaikan luas panen 250 persen dan produksi 200 persen tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya.

“Wajib tanam importir hanyalah salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pencapaian target swasembada selain melalui dana APBN,” sebut Ismail.

“Pelibatan importir dalam proses wajib tanam, dimaksudkan agar tumbuh kepedulian dan komitmen kebersamaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional khususnya bawang putih,” imbuh dia.

Menurut Ismail, hingga saat ini mekanisme penerbitan rekomendasi impor oleh Kementan dan Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan diklaim masih berjalan sesuai koridor aturan. Pihaknya membantah ada upaya kesengajaan menciptakan kelangkaan pasokan pada bulan-bulan tertentu, sehingga memicu lonjakan harga, seperti yang terjadi beberapa pekan menjelang puasa 2019 lalu.

“Berdasarkan data BPS 2018, realisasi impor bawang putih periode November/Desember 2018 mencapai 227,6 ribu ton. Kebutuhan nasional kita rata-rata sekitar 40 ribu ton sebulan, sehingga diperkirakan stok carry over masih mencukupi sampai dengan April 2019,” ujarnya.

Tentunya, lanjut Ismail, tanpa menafikkan faktor susut bobot selama penyimpanan. Kenyataannya trend kenaikan harga sudah mulai sejak Februari/Maret 2019.

“Bisa jadi ada pihak-pihak yang sengaja menggunakan isu penerbitan RIPH dan SPI untuk mempengaruhi psikologi pasar,” tegasnya.

Ismail mengakui bahwa kebijakan importasi bawang putih nasional selama 7 tahun terakhir mengalami dinamika. Sejak tahun 2013 hingga 2017, bawang putih diatur dalam RIPH tanpa wajib tanam. Dampaknya, importir leluasa menguasai pasar bawang putih impor, bahkan bisa mencapai 96 persen lebih.

Lebih lanjut Ismail menegaskan, baru tahun 2017 lalu, seiring dengan pencanangan program swasembada oleh Menteri Pertanian, ditambahkan aturan wajib tanam bagi importir bawang putih. Tentu diantara sekian banyak importir penyikapan terhadap kebijakan tersebut berbeda-beda.

“Ada yang mendukung, ada yang biasa-biasa saja, adapula yang justru melawan. Ini yang perlu juga dicermati bersama,” ungkap Ismail tanpa merinci siapa saja yang dimaksud.

Ismail pun menjelaskan besaran wajib tanam RIPH tidak bisa mengacu kepada SPI. Proses RIPH lebih awal dibanding SPI, karena wajib tanam ini lebih dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen mendukung swasembada, dan bukan sekedar syarat memperoleh SPI

“Sehingga, filosofi wajib tanam 5 persen itu berbeda dengan usulan kebijakan tarif dan CSR. Wajib tanam diarahkan untuk membangun kemitraan, sehingga sejak awal sudah didesain dan dibangun model komprehensif bawang putih lokal, mulai dari proses budidaya panen, kemitraan, gudang, distribusi hingga pasarnya,” jelasnya.

“Artinya, importir benar-benar diajak terlibat langsung dan menyelami ruh dari rantai agribisnis bawang putih lokal,” sambung dia.

Ismail pun mengakui bahwa pemerintah tidak menutup mata adanya kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan wajib tanam ini. Bayangkan, sejak 1996 sampai 2017 bawang putih lokal nyaris hilang dan petani-petani lama sudah banyak yang meninggal serta riset bawang putih nyaris stagnan.

“Pun Lahan sudah berubah peruntukan. Iklim juga mengalami pergeseran. Benih lokal awalnya juga sangat terbatas. Kita sudah petakan itu semua. Evaluasi dan pembenahan terus dilakukan bersama semua pihak terkait. Tentu berlaku mekanisme reward and punishment dalam proses ini,” bebernya.

Sanksi Bagi Importir Nakal

Ismail menuturkan hingga saat ini Kementan telah mengantongi daftar hitam setidaknya 38 importir bawang putih yang tidak patuh aturan wajib tanam dari total 81 importir penerima RIPH 2017 lalu, dan 15 importir bermasalah terkait importasi produk hortikultura. Artinya, untuk RIPH 2017 lebih banyak importir yang patuh wajib tanam dibanding yang tidak. Importir yang serius dan rajin tanam nyatanya bisa berhasil.

“Sementara bagi yang ogah-ogahan dan sengaja lari dari kewajiban, ya tidak dapat apa-apa,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ismail tidak menampik kemungkinan jumlah daftar hitam akan terus bertambah, seiring proses evaluasi wajib tanam RIPH 2018 dan 2019. Pihaknya melibatkan Inspektorat, KPK, Satgas Pangan, KPPU, DPR dan pihak-pihak lain dalam proses evaluasinya.

“Tentu saja importir dan stakeholder lain juga kita ajak komunikasi,” katanya.

Dari data yang dihimpun pihaknya, rata-rata produktivitas bawang putih lokal nasional baru mencapai 8 ton per hektar. Namun, di beberapa daerah seperti Sembalun bisa mencapai 12 ton hingga 18 ton per hektar. Bahkan ada yang diatas 20 ton seperti yang dihasilkan petani Karanganyar.

“Tentu kita akui angka provitas kita masih lebih rendah dari China, tapi soal aroma rasa, kita masih jagonya,” ujar Ismail.

Kedepan, kata Ismail, pihaknya berharap semua pihak saling bahu membahu mensukseskan agenda kedaulatan pangan nasional termasuk bawang putih. Persoalan bawang putih dinilainya melibatkan banyak faktor kompleks mulai dari budidaya, regulasi impor, distribusi, tataniaga, pengawasan hingga penegakan hukum.

“Kita harapkan institusi pengawasan maupun instansi terkait bisa lebih berimbang dan objektif dalam melaksanakan peran dan fungsinya mengawal bawang putih nasional,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Daerah Ekonomi

Gempita Pangkep Percepat Wujudkan Industri disetiap Desa

Koran Jurnal, Pangkep – pelibatan generasi muda mendorong modernisasi pertanian merupakan keharusan, Industri di pedesaan sebagai fundamental ekonomi nasional akan terbangun bila generasi muda terlibat.

Pernyataan ini disampaikan Koordinator Nasional Gempita M Riyadha, dalam Kegiatan monitoring dan evaluasi Gerakan Pemuda Tani Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Pangkep, Sabtu (06/04/2019).

Hadir dalam kegiatan monev ini dewan Pembina Gempita Sulawesi Selatan, Umar Muhammad, HM. Saleh Latif Koordinator Gempita kabupaten Pangkep bersama puluhan direktur KUB Gempita se- kabupaten Pangkep.

Riyadha menegaskan, peran Kelompok Usaha bersama sebagai wadah penggerak Industri pertanian di pedesaan merupakan sektor yang harus digerakkan oleh kaum muda. “Skill dan inovasi yang dimiliki merupakan modal utama kita mewujudkan mekanisasi dan modernisasi pertanian di desa”

“Jangan pernah anggap enteng keberadaan lahan atau tanah, mari jaga dan hidupkan lahan lahan tersebut maka kebangkitan ekonomi akan bergerak dari pelosok desa,” himbau Kornas Gempita.

Dia menambahkan, Gempita akan mudah Memenangkan pertanian sebagai lapangan kerja dibandingkan sektor lainnya sebab sudah tersedia segala sarana dan prasarana dari pemerintah apalagi didukung skill dan keilmuan mumpuni karena rata rata generasi muda Pangkep notabene alumni perguruan tinggi, ini akan sangat luar biasa bagi pertanian pangkep” imbuh riyadha

Senada hal tersebut, Dewan Pembina Gempita Sul-Sel Umar Muhammad mengharapkan, melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ini dapat memperkuat akselerasi kelompok Usaha bersama sebagai kelembagaan Gempita disetiap desa untuk melayani petani dan mendongkrak nilai ekonomi produk pertanian.

“Petani sangat membutuhkan hadirnya layanan dari Gempita, mulai dari informasi harga komoditas, jasa Olah tanah, penyediaan pupuk, panen hingga layanan pemasaran, ini sekaligus potensi ekonomi yang masih terbuang sia-sia,” ungkap Umar Muhammad.

Umar menyebutkan, Sudah sangat mendesak untuk dibentuk pusat layanan mekanisasi pertanian untuk mendongkrak produktifitas sekaligus kesejahteraan petani. “Sehingga melalui pelayanan inilah generasi muda dapat memperoleh penghasilan sekaligus akan berperan penuh terwujudnya Industri agrobisnis disetiap desa,” jelas Umar

Hambatan gerakan gempita di kabupaten pangkep sangat sederhana, lanjut Umar, karena ketidak tahuan terhadap peluang ekonomi dari layanan mekanisasi maupun kerjasama pemanfaatan lahan tidak produktif, makanya dibutuhkan strategi kampanye lebih massif dari semua stake holder, ini untuk permudah informasi sebagai akses kesejahteraan bagi generasi muda melalui layanan bagi petani di desa-desa,” pungkas Umar.(Hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan tingkatkan pengawasan terhadap pemasukan daging kerbau asal India

Koran Jurnal, Jakarta – Adanya pemberitaan di beberapa media online terkait kejadian kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di beberapa negara bagian di India, telah meningkatkan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan pemerintah Indonesia dalam pemasukan produk daging kerbau beku tanpa tulang dari negara tersebut.

Kementerian Pertanian telah mengambil tindakan dalam menanggapi pemberitaan tersebut, hal ini disampaikan oleh I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (19/03/2019).

“Kami telah meminta klarifikasi kepada Kedutaan Besar India di Jakarta terkait kejelasan kasus yang diberitakan, dan lebih lanjut juga ditanyakan apa langkah-langkah yang diambil oleh otoritas kesehatan hewan berwenang di India dalam menangani kejadian tersebut jika memang benar terjadi,” ungkap I Ketut.

Dalam pertemuan dengan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan bahwa Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta selalu meminta masukan teknis dari komisi ahli.

“Saat ini, Komisi ahli telah memberikan masukan bahwa kemungkinan dan risiko adanya virus PMK terbawa ke Indonesia sangat kecil, hal ini karena Indonesia telah memberikan persyaratan yang ketat sesuai dengan pedoman Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), dan peraturan yang berlaku di Indonesia.” jelas I Ketut.

Lebih lanjut, Dr. Drh. Denny W. Lukman salah seorang anggota Komisi Ahli memastikan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip pengurangan risiko melalui penerapan persyaratan teknis pemasukan, sehingga kemungkinan virus PMK masuk ke Indonesia yang berasal dari daging India sangat kecil. “Semua kerbau harus diperiksa sebelum dan setelah dipotong, tulang dan kelenjar getah bening utama harus dipisahkan dari dagingnya (deboned dan deglanded), kemudian daging dilayukan pada suhu lebih dari 2oC selama minimal 24 jam, dan pH daging harus di bawah 6.0, jadi kemungkinan virus PMK dapat bertahan hidup sangat kecil.”

Namun demikian, walaupun risiko tersebut sangat kecil, terlebih dengan adanya pengawasan di pintu-pintu pemasukan yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian terhadap setiap produk yang akan dimasukkan, Pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian untuk menentukan tindakan pengendalian dalam menjamin keamanan produk daging yang akan dimasukkan ke Indonesia, oleh karena itu Indonesia akan mengirimkan tim audit ke India untuk melakukan verifikasi program pengendalian PMK yang dilakukan oleh otoritas India, disamping juga melakukan pemantauan terhadap semua rumah potong hewan (RPH) yang telah disetujui oleh Indonesia untuk memasukan daging kerbau beku tanpa tulang ke dalam negeri. Hal ini ditegaskan oleh Ketut setelah pertemuan dengan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kantor Kementerian Pertanian.

“Sesuai peraturan di Indonesia, kita akan pastikan bahwa daging yang akan diekspor ke Indonesia harus berasal dari ternak yang ditampung atau dikarantina selama 30 hari, dan tidak ada kasus penyakit mulut dan kuku dalam radius 10km selama periode penampungan atau karantina. Selain itu, ternak juga harus dipotong di Rumah Potong Hewan yang disetujui dan memenuhi persyaratan jaminan keamanan pangan dan kehalalan. Hal ini merupakan upaya penjaminan Pemerintah terhadap keamanan dari produk daging yang kita masukan dari India,” tidak I Ketut.

Lebih lanjut, I Ketut menegaskan bahwa untuk memastikan Indonesia tetap sebagai negara yang bebas PMK, Direktorat Jenderal PKH melalui Pusvetma dan Balai Veteriner seluruh Indonesia juga melakukan pemantauan/surveilans PMK pada hewan. Sebanyak 3625 sampel dari hewan sepanjang tahun 2018 telah diperiksa untuk memastikan Indonesia tetap bebas dari PMK.(Hum/red)

Categories
Ekonomi Industri

Kementan: Petani Sumenep Sambut Baik Instalasi Pengering UV dari Pemerintah

Koran Jurnal, Sumenep – Keberadaan instalasi pengering ultraviolet (UV) di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep disambut antusias para petani sekitar. Sebab, mereka tak lagi khawatir dengan kualitas padi yang dipanen, meski cuaca terus menerus hujan.

“Mesin ini membantu kami untuk mempercepat pengeringan padi hasil panen,” kata Mat Sahri yang merupakan anggota Kelompok Tani Bunga ini saat ditemui disela-sela mengeringkan Padi di Desa Matanair, Minggu (10/03/2019).

Menurut Mat Sahri, biasanya proses penjemuran padi di depan rumah membutuhkan 5 hari. Proses ini bisa bertambah kama jika Matanair diguyur hujan. Namun, dengan adanya instalasi ini, Mat Sahri dan isterinya, Fatimah hanya butuh 2 hari untuk mengeringkan padi.

“Selama ada mesin pengering ini, mau cuaca mendung atau hujan saya tidak khawatir lagi. Sebab padi saya tetap kering dan layak untuk digiling,” katanya.

Di tempat yang sama, anggota kelompok tani lainnya juga sudah mulai menggunakan instalasi pengering ini. Bahkan mereka sudah mempunyai jadwal antrian pemakaian.

“Saya menantang para petani lain yang belum percaya dengan kecanggihan mesin pengering ini. Saya ingin mereka mencoba sendiri. Kalau saya sudah membuktikan, hasilnya bagus,” katanya.

Senada dengan Mat Sahri, Ketua Poktan Campaka, Haji Fadil mengaku optimis dengan hasil panen yang ada bisa meningkatkan produksi padi dan sektor pertanian lainya menjadi berlipat-lipat.

“Keberadaan instalasi ini mampu meningkatkan kualitas bawang merah hasil panen di atas luasan lahan 1000 hektare,” katanya.

Sekedar diketahui, mesin pengering ini dapat digunakan untuk pengeringan gabah, bawang merah dan jagung, yang membuat kualitas produksi mampu bertahan selama 3 bulan. Mesin ini juga bisa menekan kerusakan bawang merah dari 20 persen menjadi 10 persen dan mempertahankan kualitas warna, tektur, dan VRS.

Mengenai hal ini, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep Arif Firmanto, mengatakan tahun ini Kementerian Pertanian (Kementan) melalui kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu kembali memberikan bantuan 2 unit instalasi pengering UV.

“Alhamdulilah Kementan benar-benar memikirkan nasib petani di Sumenep. Sentra produksi bawang merah, jagung dan padi akan makin bergairah lagi,” katanya.

Dengan adanya bantuan ini, kata Arif, pihaknya akan segera mendorong dua Kecamatan di Kabupaten Sumenep, yakni Rubaru dan Pasongsongan untuk meningkatkan jumlah produksi.

“Langkah cepat ini perlu dilakukan untuk menggenjot produksi pertanian dari wilayah Sumenep. Sebab disini luasan lahan yang ada mencapai kurang lebih 270 hektar dan 13 kelompok tani. Yang pasti mereka sudah sangat menunggu instalasi ini,” tutupnya.(red/Hum)

Categories
Daerah Industri

Kementan Pantau Pemanfaatan Alsintan di Sumsel

Koran Jurnal, Banyuasi – Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya keras agar penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) khususnya excavator yang diberikan untuk optimalisasi lahan rawa lebak dan pasang surut menjadi lahan sawah produktif di Sumatera Selatan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

Demikian diungkapkan Direktur Alsintan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Andi Nur Alam Syah saat melakukan kunjungan kerja pemantauan optimalisasi pemanfaatan Alsintan yakni excavator di Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (09/02/2019).

Direktur termuda lingkup Kementan ini menyebutkan Kementan telah menyalurkan bantuan excavator sebanyak 69 unit di Provinsi Sumsel. Walhasil, berdasarkan pantauan, bantuan tersebut bekerja optimal untuk pengerukan saluran irigasi yang mengalami pendangkalan, pembuatan jalan usaha tani dan optimasi lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut.

“Pemantauan ini sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Alsintan dan Excavator harus bekerja optimal sehingga lahan rawa menjadi lahan sawah produktif,” tegasnya.

“Dengan demikian, produksi pangan khususnya beras nantinya kita berdaulat dan kesejahteraan petani meningkat. Bahkan dari lahan rawa kita bisa mencukupi pangan dunia,” pinta Nur Alam sapaan akrabnya.

Masih dalam kunjungan ini, Kepala Desa Talang Rejo, Kecamatan Muara Talang, Banyuasin, Sumsel, Hendrik Kuswoyo membeberkan pemanfaatan excavator. Menurutnya, adanya excavator memberikan hasil dan nilai tambah yang begitu besar bagi pertanian dan petani itu sendiri.

Hendrik menyebutkan dari 1 unit excavator dapat mengerjakan long storage sepanjang 20 km dengan lebar 2,5 m. Ini dapat mengairi sawah seluas 1.800 hektar dengan indeks pertanaman (IP) 200, yakni menanam padi 2 kali setahun.

“Produktivitas padi yang tadinya 8,5 ton menjadi 13 ton per hektar untuk dua musim tanam. Jadi ada selisih 5 ton per hektar,” beber Hendrik.

Menurut Hendrik, sebanyak 5 ton gabah per hektar tersebut, nilainya mencapai Rp 20 juta. Dengan demikian, dari total lahan 1.800 hektar, menghasilkan tambahan pendapatan bagi petani mencapai Rp 36 miliar.

“Tambahan pendapatan ini untuk dua musim tanam” ujarnya.

Hendrik menjelaskan dalam pengerjaan optimalisasi lahan rawa menjadi lahan sawah produktif ini, pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk biaya BBM dan operator. Total dana desa mencapai Rp 800 juta, namun digunakan untuk membuat long storage sepanjang 20 km dengan lebar 2,5 m hanya Rp 270 juta.

“Namun, dengan adanya bantuan excavator, pengerjaan ini bisa dilakukan hanya butuh waktu 2 bulan saja. Tapi kalau tidak ada excavator bisa 5 tahun,” jelasnya.

Kemudian, sambung Hendrik, jika tidak ada excavator, pengerjaan long storage tersebut juga membutuhkan dana Rp 900 juta untuk sewa alat dan bahan bakar minyak Rp 160 juta. Belum lagi biaya operator, per meternya Rp 3 juta sehingga totalnya biaya operator untuk long storage sepanjang 20 km itu sebanyak Rp 60 juta.

“Jadi, jika tanpa bantuan excavator ini, total biaya yang dibutuhkan untuk sewa excavator dan biaya operasional untuk pembuatan long storage sepanjang 20 km dan lebar 2,5 meter sekitar Rp 3,5 miliar,” pungkasnya.(red/Hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Siapkan Solusi Permanen Kemitraan Petani Jagung dan Peternak Unggas

Koran Jurnal, Lamongan – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan Pemerintahan Jokowi-JK terus berkomitmen meningkatkan produksi jagung nasional sehingga kebutuhan jagung dalam negeri khususnya untuk peternak unggas mandiri tidak lagi mencukupinya dari impor. Namun demikian, Indonesia justru dapat meningkatkan volume ekspor.

“Solusi permanen bagi kemitraan petani jagung dan peternak unggak merupakan kunci dalam mewujudkan swasembada jagung nasional dan peningkatan volume ekspor tersebut, sekaligus memenuhi kebutuhann pakan ternak,” demikian diungkapkan Mentan Amran saat melakukan panen raya jagung di Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Lamongan, Rabu (06/02/2019) kemarin.

Amran membeberkan solusi permanen sangat penting dalam memotong rantai pasok yang selama ini masih panjang sehingga menyebabkan kelangkaan stok dan melonjaknya harga jagung yang tidak wajar. Oleh karena itu, mengatur lokasi antar wilayah produsen jagung dengan peternak menjadi sangat penting, sehingga rantai distribusi jagung menjadi lebih efisien efisien.

“Pada kasus hari ini Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Blitar. Distribusi jagung dari produsen ke konsumen sangat efisien sehingga tidak ada lagi alasan stok jagung untuk pakan petenak unggas mandiri itu langka. Harga jagung di tingkat petani pun tidak jatuh ketika panen,” bebernya.

Solusi kedua, sambung Amran, Kementerian Pertanian (Kementan) akan mendorong Bulog untuk berperan sebagai satu-satunya perantara. Bulog harus segera menyerap jagung dengan harga yang menguntungkan petani dan menjamin stok untuk kebutuhan peternak unggas mandiri.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, harga jagung di tingkat petani tidak boleh di bawah Rp3.150 per kg. Bulog diminta menyerap jagung petani. Artinya, ada kepastian jagung petani diserap dengan harga yang menguntungkan dan hasilnya dikirim langsung ke peternak unggas mandiri dengan harga yang stabil,” ujarnya.

Ketiga, harga jagung harus dibuat berdasarkan kesepakatan antar ketiga pihak yakni petani, Bulog dan peternak unggas mandiri. Stok dan harga jagung tidak lagi dipermainkan tengkulak sehingga karut marut harga jagung tidak lagi terjadi.

“Ini semua untuk rakyat, bukan untuk tengkulak. Kami tidak ingin dipermainkan. Ini solusi konkret dan permanen,” tegas Amran.

Keempat, sebut Amran, untuk mendukung kesepakatan tersebut, Kementan membantu fasilitasi benih, pupuk, dryer (mesin pengering – red) dan corn harvester (mesin panen jagung – red). Kementan telah mengalokasi anggaran yang cukup besar untuk kegiatan dari budidaya hingga pasca panen.

“Ini merupakan solusi permanen dalam rangka mensejahterakan petani jagung dan pemenuhan bahan pakan ternak bagi peternak ayam mandiri. Untuk itu, Model ini akan diduplikasikan ke wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa,” tandas Amran.

Perlu diketahui, pada kunjungan ini, Mentan Amran menyerahkan bantuan sebanyak 20 dryer dengan kapasitas 10 ton per 8 jam. Selain itu, memberikan bantuan 10 unit traktor roda empat dan sebanyak 5 unit corn harvester.(ton/Hum)

Categories
Daerah Kesehatan

Kementan Targetkan Bali Bebas dari Rabies dan Jembrana

Koran Jurnal, Denpasar – Bali merupakan salah satu provinsi yang menjadi tujuan destinasi wisata yang menarik baik bagi wisatawan asing maupun domestik. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat konsen mendukung upaya Provinsi Bali untuk menjaga status kesehatan hewan di wilayah tersebut, agar wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali merasa aman dan nyaman. Hal tersebut disampaikan oleh I Ketut Diarmita saat kunjungan kerjanya ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Jum’at (21/12/2018) kemarin.

“Pembebasan penyakit Rabies dan Penyakit Jembrana di Pulau Bali ini menjadi target dan prioritas utama kami”, kata I Ketut Diarmita. I Ketut berpendapat, jika Pulau Bali merupakan pulau yang kecil, sehingga Ia yakin dengan tekatnya yang kuat, impian Bali bebas Rabies akan dapat terwujud”, ucapnya. Untuk itu, Ia minta ke BBVet Denpasar membuat target kinerja dengan pembiayaan yang terstruktur pada tahun 2019. Ia juga sebutkan, jika Bali bebas dari Rabies, maka akan meningkatkan keamanan bagi wisatawan yang datang ke Bali.

Selain itu, I Ketut juga menekankan bahwa Pulau Bali merupakan sumber plasma nutfah, yakni sapi Bali. Untuk itu, Ia berharap pembebasan Pulau Bali dari penyakit jembrana pada sapi Bali dapat segera terwujud agar peternak dapat menjual sapi Bali ke seluruh peternak Indonesia.

“Ini tentunya akan menjadi sumber peningkatan pendapatan untuk masyarakat Bali”, ucap I Ketut. Untuk itu, Ia berharap ada investor yang tertarik mau membranding sapi Bali agar mampu bersaing dengan sapi impor. Apalagi di Bali juga sudah ada fasilitas Rumah Potong Hewan bertaraf internasional yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi daging sapi atau yang dikenal dengan Bali Beef, sehingga ada nilai tambah bagi peternak.

“Kita berharap, peternak tidak hanya menjual dalam bentuk sapi hidup, tapi dalam bentuk daging sapi, ini akan berdampak dalam peningkatan tenaga kerja di Bali”, ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, Dirjen PKH I Ketut Diarmita menginstruksikan kepada BBVet Denpasar terus meningkatkan pelayanan kerjanya kepada masyarakat, khususnya dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan di wilayah kerjanya.

“Saya memberikan apresiasi atas prestasi Balai Besar Veteriner Denpasar, namun saya juga terus mendorong untuk terus bekerja keras membebaskan penyakit Rabies dan Jembrana dari Pulau Bali”, kata I Ketut Diarmita. “Jika ini berhasil, maka ini menjadi capaian luar biasa yang membanggakan bagi kita semua,” ujarnya.

Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah berhasil meraih penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan RB, Syafruddin kepada Kepala BBVet Denpasar I Masa Tenaya di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (10/12).

Untuk itu, dalam upaya mengakselerasi pencapaian prestasi tersebut, Kepala Balai Besar Veteriner, I Wayan Masa Tenaya terus menerus berupaya untuk meningkatkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik. Ia jelaskan bahwa BBVet Denpasar secara tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan publik yang diberikan yakni diagnosa penyakit hewan, pengawasan (surveilans), monitoring, investigasi dan pelayanan jasa pengujian laboratorium.

“’Wilayah pelayanan BBVet Denpasar meliputi Bali, NTB dan NTT dan sebagai laboratorium rujukan nasional penyakit ngorok (SE) dan Jembrana pada sapi,” terangnya.

Ia menyadari bahwa kinerja UPTnya secara langsung berdampak terhadap keamanan pariwisata di Bali, terutama terkait dengan status kesehatan hewan di wilayah tersebut. Saat ini BBVet telah berhasil membebaskan penyakit Brucellosis dan Rabies di NTB, serta Brucellosis di NTT dan pengendalian penyakit Avian Influenza.

Untuk penyakit Jembrana, Ia katakan bahwa lebih dari 5 tahun ini tidak ditemui kasus di Bali. Ia sebutkan, jika UPTnya telah memeriksa 55 ribu sample pada tahun ini dalam pembebasan penyakit Jembrana. Dari 55 ribu sample tersebut hanya 13 yang positif PCR.

“Ini sangat kecil sekali angkanya, dan telah kita culling, artinya penyakit Jembrana ini sudah tidak ada masalah secara klinis, kita akan melangkah pada tahap selanjutnya untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional,” ungkap Masa Tenaya.

“Untuk pembebasan penyakit Rabies dan Jembrana di Bali, kami sudah bertekat untuk berjuang dan terus bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dalam mewujudkannya,” pungkasnya.(ton/Hum)

Categories
Nasional Opini

Mentan Amran Sulaiman: Penyuluh Adalah Pahlawan Pertanian Indonesia

Koran Jurnal, Bogor – Menteri Pertanian memuji Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan tenaga teknis pertanian sebagai pahlawan pertanian Indonesia. Apresiasi ini disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam “Temu Koordinasi Nasional Penyuluh dan Tenaga Teknis Pertanian Tahun 2018,” di IPB International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat (20/12/2018).

“Ini adalah pahlawan-pahlawan pangan yang hadir di tempat ini. Kondisi ketahanan pangan kita berada di tangan para tenaga penyuluh,” ujar Amran di hadapan sedikitnya 1000 penyuluh dan tenaga teknis pertanian yang hadir.

Amran bercerita pengalamannya saat pernah menjadi PPL, berjuang di lapangan bersama petani di bawah terik matahari, diguyur hujan, mengabdi tanpa pamrih.

“Kami tahu perjuangan PPL, kami juga pernah jadi penyuluh. Karena ALLAH tahu pentingnya PPL, maka ditakdirkan menterinya dari penyuluh,” kata Amran.

Amran kemudian berpesan, agar memiliki daya saing dan memberi manfaat lebih luas bagi pembangunan pertanian Indonesia, Penyuluh pertanian harus inovatif.

Ia berbagi pengalaman, bagaimana temuan-temuannya untuk membasmi hama tanaman pertanian telah memberikan banyak manfaat. Bahkan juga membuatnya mendapatkan banyak apresiasi dan pencapaian.

“Kami dulu ciptakan racun tikus namanya Tiran, anda kenal ? Tiran artinya tikus mati diracun Amran. Itu kreasi saya. Jadi PPL harus inovatif. Dulu saya jual nggak laku. Lalu saya berikan gratis juga nggak mau. Begitu sulitnya menyuluh”, cerita Amran.

Amran melanjutkan cerita pengalamannya, membasmi ribuan hama babi yang mengganggu tanaman pertanian warga. Ia memulai dengan melalukan riset makanan yang disenangi babi, untuk kemudian dijadikan umpan.

“Saya kasih telur, ndak suka. Saya kasih tikus, ndak mau. Saya kasih kepiting, nah baru dia suka. Saya kasih dulu 3 kali, berikutnya baru kita bawakan kepiting satu truk yang sudah diracun. Saya kondisikan semua warga agar yang punya anjing pemburu semua diikat”, lanjut Amran.

Hasilnya, 2 ribu lebih ekor babi hama tanaman mati. Karena diumpan bersamaan, maka tidak ada kesempatan hewan babi untuk memberi tahu yang lainnya bahwa mereka sedang diberi umpan racun.

“Dua ribu lebih hama babi mati dengan racun kepiting. Ini membuat saya mendapatkan kenaikan pangkat menabrak ketentuan, 6 kali dalam 4 tahun,” kenangnya.

Memberi semangat pada penyuluh, Amran kembali berseru bahwa pencapaian yang diraihnya juga bisa diraih para penyuluh.

“Karena saya mampu berdiri di sini, dan saya juga dulu PPL, maka kalian juga bisa. Bisa?,” pungkas Amran menyemangati.

Pencapaian Hasil Perjuangan Bersama

Selain menyemangati, Menteri Amran juga memberi penghargaan pada para penyuluh. Atas perjuangan yang dilakukan bersama dengan dukungan penyuluh sebagai garda terdepan, pembangunan sektor pertanian meraih sejumlah prestasi yang membanggakan.

“Perjuangan kalian ada hasilnya. Saat jadi Menteri di tahun 2014, inflasi pangan 10,57 persen. Berkat dukungan kalian semua, tahun ini kita mencapai angka inflasi pangan terbaik 1,26 persen,” jelas Amran.

Ia melanjutkan, dengan jerih payah penyuluh di lapangan, Ekspor pangan Indonesia naik 29,7%. Investasi pertanian naik 110%, dengan total nilai Rp 270,1 Triliun. Begitupula PDB pertanian naik 47,2%, dengan akumulasi kenaikan mencapai Rp 1.375,2 Triliun.

Sementara Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) – dua indikator kesejahteraan petani – sepanjang 2014-2018 mengalami kenaikan. NTUP naik 5,39% NTP naik 0,22%.

Temu Penyuluh Sebagai Investasi Sumberdaya Manusia Pertanian

Sesuai tema yang diusungnya, Temu Koordinasi Nasional Penyuluh dan Tenaga Teknis Pertanian 2018, digelar untuk Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Hal ini sesuai pesan Presiden Joko Widodo, bahwa fokus Pemerintah di tahun 2019 pada investasi sumberdaya manusia. Sebagai tahapan besar selanjutnya, setelah percepatan pembangunan infrastruktur berjalan dan mulai banyak diselesaikan.

Dan Penyuluh Pertanian serta Tenaga Teknis Pertanian, merupakan garda terdepan dalam mengawal kegiatan strategis Kementerian Pertanian (Kementan). Seperti Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE), Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan (OPSIN), Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA), dan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI).

Untuk mensukseskan kegiatan strategis tersebut dan mensosialisasikan 4 (empat) tahun keberhasilan kinerja pemerintah dan Kementerian Pertanian melalui pembangunan sumber daya manusia, maka diperlukan adanya dukungan kinerja Penyuluh Pertanian dan tenaga teknis pertanian.

Kegiatan ini juga sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada para Penyuluh Pertanian dan Tenaga Teknis Pertanian, yang telah diakui tugas dan perannya dalam mendampingi para petani dan kelompok tani di lapangan.

Temu Penyuluh dihadiri sedikitnya 1.000 orang tenaga lapangan, terdiri atas : Perwakilan Penyuluh Pertanian se- Indonesia sebanyak 775 orang; Perwakilan Tenaga Harian Lepas Medik/Paramedik Veteriner sebanyak 68 orang; Perwakilan Tenaga TKP Perkebunan sebanyak 85 orang; dan Perwakilan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama Penyakit sebanyak 72 orang.

Setelah Menteri Pertanian memberikan arahan, para Direktur Jenderal Teknis seperti Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktur Jenderal Perkebunan menyampaikan capaian kinerja masing-masing sub sektor yang mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.(ton/Hum)

Categories
Daerah Ekonomi

Kementan: Jawa Tengah Sentra Produksi Lengkeng

Koran Jurnal, Semarang – Buah Lengkeng salah satu komoditas hortikultura yang populer di masyarakat dan permintaannya semakin meningkat setiap tahunnya. Provinsi Jawa Tengah merupakan sentra lengkeng di pulau Jawa dan Kabupaten Temanggung, Magelang dan Semarang sebagai penghasil terbesarnya.

“Ini salah satu sentranya ada di Jawa Tengah. Hampir semua kabupaten ada lengkeng dan terbesar ada di Temanggung, Magelang dan Semarang,” demikian ujar Dirjen Hortikultura, Suwandi sangat mengunjungi kebun lengkeng di Semarang, Rabu (19/12/2018).

Suwandi menjelaskan Kementerian Pertanian (Kementan) sangat menaruh perhatian pada pengembangan budidaya hingga pemasaran buah lengkeng. Untuk merespon tingginya permintaan, Kementan terus memacu produksi dan kendalikan impor.

“Produksi lengkeng kita bagus dan bisa bersaing. Impor ditekan dan hasilnya ini sesuai data BPS, impor lengkeng pada tahun 2017 sebesar 99 ribu ton, menjadi menurun pada Januari-September 2018, tinggal 39 ribu ton,” jelasnya.

Lebih lanjuut Suwandi mengungkapkan animo masyarakat mengonsumsi lengkeng lokal semakin tinggi sehingga petani bergairah menanam lengkeng. Selain tumbuh subur di dataran tinggi. Kini banyak varietas lengkeng yang dapat dikembangkan di dataran rendah seperti Itoh Super, Diamond River, Pingpong dan Kateki, memiliki rasa manis 15 brix, kulit tipis dan daging buah tebal.

“Kita gencar tanam lengkeng dan sudah mengembangkan 300 hektar dan selanjutnya diperluas lagi 85 hektar pada tahun 2019. Program ini sebagai stimulan untuk menarik investasi dan swadaya masyarakat berkebun lengkeng dalam kawasan berskala ekonomi dan kualitas ekspor,” tuturnya.

Berdasarkan hasil identifikasi, pengembangan lengkeng telah mencapai 1.500 hektar tersebar di pulau Jawa seperti Kabupaten Semarang, Tuban, Blora, Kulonprogo, Jepara, Wonogiri, Karanganyar, Malang bahkan sudah tersebar di beberapa wilayah di Kalimantan Timur seperti di kabupaten Kutai Kertanegara, Riau dan Lampung Selatan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Yuni Astuti mengatakan lengkeng Jawa Tengah memiliki prospek yang bagus, tanaman tersebar hampir seluruh kabupaten. Paling luas ada di Temanggung, Magelang dan Semarang.

“Ini harga bagus bagi petani, berkisar Rp 30-40 ribu perkg dan harga di pasaran mencapai Rp 60 sampai 80 ribu per kg,” katanya.

Kepala Pertanian Kota Semarang, Rusdiana mengatakan Pemerintah Daerah Kota Semarang selain memiliki Wisata Agro Wates dan Agro Cepoko juga memiliki Agro Pelalangan dan Agro Purwosari sebagai wisata petik buah lengkeng, durian dan berbagai jenis buah lainnya.

“Pengunjungnya ramai, anak sekolah maupun berlibur, tiap hari libur semakin ramai pengunjung karena sekaligus sebagai Pasar Tani tempat transaksi produk agro sayuran, buah, olahan dan lainnya,” ucapnya.

Rusdiana menyebutkan dalam usaha pengembangan budidaya lengkeng, Kota Semarang memiliki varietas lengkeng yang memiliki keunggulan. Di antaranya adalah Itoh dan kateki yang memiliki rasa manis mencapai lebih dari 15 Brix, kulit tipis dan daging buahnya tebal

“Silakan berkunjung ke wisata agro kami yang menyajikan berbagai bibit, buah, sayuran, tanaman hias unggul termasuk penganan olahannya,” pungkasnya.(ton/Hum)