Tag: Komisi VIII DPR RI

Categories
Ekonomi Industri

BPH Migas Tingkatkan Pengawasan Penyaluran BBM Periode Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah

Koran Jurnal, Surabaya – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang diwakili Komite BPH Migas Abdul Halim dan Wahyudi Anas, mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kunjungan Kerja Spesifik guna memastikan ketersedian Bahan Bakar Minyak (BBM) periode Ramadan dan Idul Fittri 1444 H, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur diprediksi menjadi salah satu tujuan utama arus mudik 2023. Untuk itu, pasokan dan distribusi BBM perlu dijaga agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Abdul Halim menjelaskan bahwa di samping menjaga keandalan pasokan dan distribusi BBM, pengawasan terhadap BBM Subsidi juga terus ditingkatkan, mengingat tingginya konsumsi BBM pada periode jelang Hari Raya Idul Fitri. BPH Migas juga telah berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan distribusi BBM.

“Ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM selama periode Ramadan dan Idul Fitri menjadi prioritas, sehingga masyarakat nyaman beraktivitas dan beribadah,” ujar Abdul Halim di Kantor Pertamina Patra Niaga MOR V Surabaya, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, sejalan dengan meningkatnya permintaan BBM pada periode Ramadan dan Idul Fitri, pengawasan distribusi BBM tepat sasaran juga terus dioptimalkan. Pemanfaatan teknologi digital untuk mengawasi penyaluran BBM juga telah dilakukan melalui subsidi tepat My Pertamina.

“Saat ini juga sedang melakukan improvement pada QR Code agar tidak mudah diduplikasi,” terang Abdul Halim.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan, kunjungan kerja yang dilakukan kali ini adalah untuk memantau pasokan BBM dan Listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Kami akan memastikan stok BBM dan listrik aman selama Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini tampak hadir Wakil Ketua Komisi VII, H Eddy Soeparno dan Bambang Hariadi serta Anggota Komisi VII, seperti Bambang D. H., Ridwan Hisjam, Dyah Roro Esti Widya Putri, Ratna Juwita, Rico Sia, Sartono, Hendrik Sitompul, Rusda Mahmud dan Syaikhul Islam. Kunjungan kali ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan M. P. Dwinugroho, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Erry Widiastono, serta Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi.(hum)

Categories
Daerah Ragam

BNPB dan Komisi VIII DPR RI Tinjau Longsor Sumedang

Koran Jurnal, Sumedang – Bencana longsor yang melanda Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Jawa Barat pada Sabtu (9/1) lalu, menyebabkan puluhan rumah rusak dan korban jiwa.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi longsor guna melihat langsung kondisi dan dampak yang terjadi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suyatman, dalam paparannya mengatakan menurut data BPBD Kab. Sumedang per tanggal 15 Januari 2021, kejadian longsor tersebut berdampak pada korban jiwa dan materil.

“Hingga hari ini 15 Januari, korban tertimbun longsor diperkirakan 40 orang, 24 orang diantaranya sudah ditemukan dan 16 orang masih dalam pencarian. Luka berat 3 orang, luka ringan 22 orang dan diperkirakan warga yang terdampak sejumlah 1.003 jiwa / 267 KK. Sedangkan rumah yang tertimbun 20 unit, rumah rusak berat 5 unit, rumah rusak ringan dan terancam 51 unit,” ucap Herman saat menerima perwakilan Komisi VIII DPR RI dan BNPB di pos komando SMAN 1 Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Jum’at (15/01/2021).

Lebih lanjut ia menyampaikan akan segera merelokasi warga terdampak sesuai dengan arahan kepala BNPB Doni Monardo beberapa waktu lalu.

“Pemda akan melakukan relokasi permanen bagi masyarakat terdampak dan terancam longsor, dan kami sedang melakukan persiapan untuk lokasi yang ditentukan,” tutur Herman.

Sementara itu wakil bupati Sumedang Erwan Setiawan menegaskan pemerintah daerah telah melakukan langkah cepat dengan memasang sistem peringatan dini untuk meminimalisir dampak longsor yang akan terjadi kedepannya dan akan mengevaluasi seluruh izin pembangunan di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi longsor.

“Early Warning System (sistem peringatan dini) telah kami pasang di lokasi untuk memberikan tanda dan mengurangi dampak yang akan terjadi. Selain itu kami akan melakukan moratorium dan evaluasi seluruh izin pembangunan atau pengembangan di lokasi rawan longsor baik yang belum diberikan izin maupun bagi yang sudah memiliki izin,” ujar Erwan.

DPR RI Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Pada kesempatan yang sama wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan, mengatakan Komisi VIII membidangi kebencanaan, oleh karena itu akan melakukan pendampingan terkait persoalan kebencanaan di Indonesia, salah satunya mengutamakan peran mitigasi atau pencegahan guna kurangi dampak bencana.

“Di dalam pembahasan Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Komisi VIII DPR RI, mitigasi bencana adalah salah satu poin yang dibahas dengan memperhatikan tata ruang dari segi kebencanaan,” kata Ace.

Seperti longsor yang terjadi di Sumedang ini, daerah temopat terjadinya bencana longsor merupakan daerah padat penduduk yang memiliki kemiringan tanah yang berisiko terjadi longsor.

“Daerah itu dijadikam pemukiman penduduk yang cukup padat, sangat penting analisis dampak bencana dalam tata ruang ataupun pembangungan. TIdak boleh ada pemberian izin bagi pendirian bangunan yang tidak memperhatikan dampak bencana,” lanjut Ace.

Ace menambahkan, turut berduka atas kejadian ini dan mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh stakeholder yang ikut melakukan penanganan longsor Sumedang.

“Komisi VIII turut prihatin dan berbelasungkawa atas kejadian ini, selain itu kami ucapan terima kasih kepada tim sar, TNI/POLRI, relawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan longsor yang begitu aktif melakukan pencarian korban dari awal,” kata Ace.

BNPB Dukung Pemda Untuk Relokasi Warga Terdampak

Kemudian Sekretaris Utama BNPB Harmensyah menjelaskan, pemerintah pusat dalam hal ini BNPB akan terus mendukung proses penanggulangan bencana longsor, termasuk menyiapkan dukungan untuk relokasi bagi warga.

“Pemerintah pusat akan memberikan dukungan relokasi bagi masyarakat terdampak, untuk lokasi yang menentukan dari pemerintah daerah,” jelas Harmensyah.

Dalam rangka melakukan pencegahan longsor, perlu adanya bantuan alam, pada kesempatan ini BNPB memberikan ribuan bibit pohon guna ditanam dilokasi yang rawan longsor.

“Permasalahan lingkungan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan, drainase yang buruk mengakibatkan air akan menguap dari saluran dan berdampak kepada tanah disekitarnya, jika tanah tidak ditanami pohon-pohon berakar kuat makan tanah akan mudah terbawa aliran air dan terjadi longsor,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini BNPB dan Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang berupa ribuan bibit pohon seperti pohon Sukun 500 buah, pohon Aren 500 buah, pohon Alpukat 350 buah, pohon Mahoni 1.500 buah dan Vetiver 5.000.

Selain itu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 diberikan juga dukungan berupa Mesin PCR 1unit, Mesin RNA 1 unit, PCR Test 5.000 buah, RNA Test 5.008 buah, VTM Test 5.000 buah, Swab Antigen Test 5.000 buah, Mie Sago 100 karton dan masker kain 1.600 buah, serta tambahan dana siap pakai sejumlah 99 juta rupiah.

Pada kegiatan ini perwakilan Komisi VIII dan BNPB meninjau pos komando SMAN 1 Cimanggung dan meninjau lokasi kejadian longsor serta melakukan penanaman bibit pohon.(pus/red)

Categories
Polhukam

Komisi VIII DPR RI Dukung Kolaborasi BNPB dan Kemensos dalam Penanganan Bencana

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendukung kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial RI dan meminta agar selalu bersinergi dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah daerah rawan bencana melalui peningkatan kapasitas dan edukasi yang baik. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan dalam rapat kerja yang membahas mengenai Penanganan dan Penanggulangan Bencana di Indonesia di Senayan, Selasa (14/01/2020).

“Rasa aman dan nyaman tentunya bagi masyarakat di wilayah rawan bencana perlu diutamakan,” kata Ace.

Menurut Ace, apa yang dilakukan BNPB dalam menjalankan marwah nya sebagai komando, koordinator dan pelaksana baik pada prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana sudah sangat baik. Ace mengambil contoh saat BNPB segera turun merespon atas bencana yang melanda DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di awal tahun 2020. Atas kehadiran BNPB bersama Kementerian dan Lembaga lain di tengah-tengah bencana tersebut, Komisi VIII DPR RI memberi apresiasi positif.

Selain itu, Komisi VIII yang diketuai oleh Yandri Susanto itu juga meminta agar BNPB selalu memperhatikan daerah lain dan segera mengambil langkah percepatan tanggap darurat dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana agar ke depannya masyarakat lebih merasakan langsung pemerintah hadir di tengah-tengah mereka saat dilanda kesulitan.

Adapun tujuan dari Komisi VIII DPR RI menggabungkan BNPB dan Kemensos dalam satu forum tak lain adalah agar sinergi dalam melayani bangsa dan negara semakin baik lagi. Selain itu, melalui forum tersebut apa yang selama ini menjadi permasalahan dan kerap muncul ke permukaan, terutama dalam kaitan penanggulangan bencana dapat segera diatasi.

“Kami sengaja mengajak BNPB dan Kemensos duduk bersama agar kita semakin solid dan bersinergi,” kata Yandri.

Dalam rapat tersebut didapatkan beberapa poin penting yang disepakati sebagai bagian dari kinerja dan kolaborasi ke depan seperti pengambilan langkah antisipatif menghadapi curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem yang diprakirakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Kemudian Komisi VIII juga meminta agar distribusi logistik bagi warga terdampak bencana agar lebih dapat dipercepat sehingga tidak ada yang ditelantarkan. Dalam hal ini, peran penting pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih maksimal demi keselamatan warga terdampak bencana.

Lebih lanjut BNPB juga diminta agar penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan dalam penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2020 dapat dipercepat sesuai dengan instruksi presiden dan peraturan lainnya. Sementara itu Kemensos diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) tahun 2020.

Anggaran BNPB dan Kemensos Perlu Ditingkatkan

Mengingat semakin banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta anggaran dapat dinaikkan agar program yang dijalankan menjadi maksimal. Yandri menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020 sebesar Rp 272 milliar masih kurang.

“Ketersediaan anggaran untuk program perlindungan sosial korban bencana alam Kemensos tahun 2020 hanya sebesar Rp 272 milliar. Kalau yang saya lihat dari paparan dan lainnya terkait semakin banyaknya bencana di Indonesia ini, wajar saja jika mereka meminta kenaikan anggaran,” papar Yandri.

Yandri mengatakan, kenaikan alokasi anggaran penting dilakukan karena menyangkut terhadap hal-hal penting seperti kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana yang merugikan banyak masyarakat.

“APBN program tersebut masih minim untuk tahap kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana alam yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut legislator dapil Banten II itu memaparkan alokasi anggaran BNPB tahun 2020 sebesar Rp 700 milliar masih kurang, walaupun terdapat dana siap pakai dan alokasi untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp 478 milliar.

“Untuk program penanggulangan bencanannya sebesar Rp 478 milliar, makanya nanti kita lihat dulu kelanjutannya gimana,” imbuh Yandri.(hum/red)