Tag: KPCPEN

Categories
Kesehatan Megapolitan

Satgas Covid-19 Imbau Agar Penyampaian Aspirasi Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan

Koran Jurnal, Jakarta – Aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi secara terbuka belakangan ternyata membawa dampak yang kurang baik terhadap penanganan Covid-19. Aksi unjuk rasa yang mengundang kerumunan massa dalam jumlah besar itu malahan menghasilkan banyak peserta aksi yang dinyatakan reaktif dari hasil testing.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan dari pencermatan terhadap peserta aksi, terdapat 2 kelompok utama yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. “Yaitu kelompok mahasiswa dan kelompok buruh. Dari data sementara, massa yang diamankan di berbagai provinsi, Satgas Covid-19 sangat memprihatinkan,” jelasnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2020).

Ia menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap peserta aksi unjuk rasa banyak yang reaktif. Sebarannya di Sumatera Utara ada 21 dari 253 demonstran, DKI Jakarta ada 34 dari 1.192 demonstran, Jawa Timur ada 24 dari 650 demonstran, Sulawesi Selatan ada 30 dari 261 demonstran, Jawa Barat ada 3 dari 39 demonstran, DI Yogyakarta ada 1 dari 95 demonstran. Sementara hasil testing di Jawa Tengah masih dalam tahap konfirmasi.

“Ini adalah cerminan puncak gunung es dari hasil pemeriksaan yang merupakan contoh kecil saja bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat dan luas. Angka ini diprediksi akan meningkat dalam dua sampai tiga minggu kedepan,” jelasnya. Karena peluang adanya penularan Covid-19 dari demonstran yang positif Covid-19 kepada demonstran lainnya yang berada di lokasi yang sama.

Dalam mencegah penularan lebih lanjut dari peserta demonstran itu, Satgas Covid-19 menganjurkan para demonstran dari dua kelompok utama aksi unjuk rasa dilakukan pemeriksaan. Bagi demonstran mahasiswa menjadi tanggung jawab universitasnya.

“Kami himbau bagi pihak universitas yang mahasiswanya mengikuti kegiatan tersebut, untuk melakukan identifikasi serta testing. Bagi mahasiswa yang reaktif untuk segera ditelusuri kontaknya, dan sediakan lokasi isolasi yang terindikasi reaktif atau positif,” ujarnya.

Bagi demonstran kelompok buruh, perusahaan yang buruhnya mengikuti aksi agar membentuk Satgas Covid-19 tingkat perusahaan. Satgas perusahaan ini agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan screening kepada buruh yang mengikuti aksi penyampaian aspirasi. “Bagi yang hasil testingnya reaktif dapat segera ditelusuri kontaknya,” saran Wiku.

Tidak hanya itu, bagi anggota kepolisian yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa pun dianjurkan untuk melakukan testing. Jika ada yang reaktif agar dilakukan tracing kontak terdekatnya. Lalu bagi masyarakat yang anggota keluarganya mengikuti aksi unjuk rasa untuk segera memeriksakan diri.

“Bagi yang memilih untuk demonstrasi, ingat, bahwa demonstrasi tidak akan kehilangan esensinya jika kita tetap berlaku damai dan patuh selama kegiatan berlangsung. Jaga jarak antar demonstran, selalu pakai masker, cuci tangan atau membawa hand sanitizer adalah salah satu andil anda memerdekakan bangsa ini dari pandemi Covid-19,” pesan Wiku.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Jubir Satgas: Penanganan Covid-19 Meningkat Signifkan Dibandingkan Awal Pandemi

Koran Jurnal, Jakarta – Penanganan Covid-19 di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan secara mingguan. Kondisi membaik terjadi pada kesembuhan, kematian dan kasus aktifnya. Dibandingkan awal pandemi pada awal Maret lalu, peningkatan cukup signifikan terlihat hingga hari ini, Kamis (08/10/2020)

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjabarkan jumlah kasus aktif per 8 Oktober 2020 ada 64.924 atau 20,3%. Penambahan kasus positif 4.850, pasien sembuh 244.060 atau 76,1% dan kasus meninggal 11.580 atau 3,6%. Dibandingkan rata-rata dunia kasus aktifnya 21,7%, kasus sembuh 75,3% dan meninggal 2,91%.

Wiku merincikan kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan, cenderung mengalami penurunan cukup signifikan. “Jika melihat kasus kumulatif, angkanya memang terus meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah kasus aktif, karena kasus aktif di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap minggunya,” ujarnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19, Kamis (8/10/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia membandingkan sejak awal pandemi, pada Maret 2020 lalu kasus aktif 91,26% kini menjadi 21,05% pada awal Oktober 2020. Dari 514 kabupaten/kota, ada 325 kabupaten/kota atau 63% yang memiliki kasus aktif paling banyak 50 kasus. “Ini adalah kabar baik, karena ini adalah prestasi kita semuanya,” Wiku mengapresiasi.

Namun, ada 13 kabupaten/kota yang merupakan kota besar dan berpenduduk padat sehingga perlu menjadi perhatian. Karena memiliki kasus aktif lebih dari 1000. Ketigabelasnya yakni, Bekasi, Bogor, Kota Medan, Jakarta Utara, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kasus pada 13 kabupaten/kota tersebut menyumbang 30% dari total kasus aktif secara nasional. Karenanya Wiku menekankan agar daerah-daerah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di seluruh sektor sosial ekonomi yang sudah berjalan. Masyarakat diminta tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, dan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan agar dapat menekan penyebaran kasus.

Selain itu pada sisi penanganan kematian pasien Covid-19, pekan ini secara nasional jumlah kematian mengalami penurunan sebesar 7,7% dibandingkan pekan sebelumnya. Dibandingkan sejak awal pandemi pada Maret lalu, pemerintah berhasil menekan kematian hingga September lalu, menjadi 3,57%.

Secara persentase kematian tertinggi berada di Jawa Timur (7,31%), Jawa Tengah (6,08%), Nusa Tenggara Barat (5,94%), Sumatera Selatan (5,63%) dan Bengkulu (5,08%). Lalu penyumbang angka kematian tertinggi per 4 Oktober 2020 dari Kalimantan Timur (35), Jawa Barat (25), Sumatera Barat (20), Aceh (17) dan Papua (15).

Kabar baiknya, kata Wiku, dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 374 (72,76%) kabupaten/kota berhasil menekan angka kematian dibawah 10 orang. “Kami mengapresiasi provinsi yang berhasil menekan angka kematian ini serta berkontribusi menurunkan angka kematian secara nasional. Namun seperti yang selalu saya ingatkan, satu kematian pun adalah nyawa. Kita tidak bisa mentolerir adanya kematian. Untuk itu menekan angka kematian harus dilakukan dengan segera dan semaksimal mungkin,” pesan Wiku.

Meski demikian Wiku mengatakan ada 22 kabupaten/kota yang mendapat perhatian serius karena memiliki angka kematian diatas 100 orang. Kematian paling banyak terjadi pada penduduk usia 60 tahun keatas (14,67%), usia 45 – 59 tahun (6,11%).

Daerah-daerah tersebut diantaranya Kota Surabaya, Kota Semarang, Sidoarjo, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Makassar, Kota Medan, Gresik, Kota Balikpapan, Kota Palembang, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Demak, Pasuruan, Kota Mataram, Kota Manado, Kota Samarinda, Kudus dan Kota Pekanbaru.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Jubir Satgas Covid-19: Jangan Sampai Aksi Unjuk Rasa Jadi Klaster Baru

Koran Jurnal, Jakarta – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan sampai saat ini pemerintah belum berencana menggunakan UU Kekarantinaan dalam merespons aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi ini mendorong adanya kerumunan dan berpotensi menimbulkan klaster baru.

“Oleh karena itu kami mendorong para pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk mematuhi arahan dari pihak kepolisian selama kegiatan berlangsung,” sampai Wiku menjawab pertanyaan media saat jumpa pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Selasa (06/10/2020).

Bagi yang ingin melaksanakan hak-haknya dalam berdemokrasi tidak melupakan protokol kesehatan. Ia mengingatkan para peserta unjuk rasa tetap memakai masker serta menjaga jarak.

“Klaster industri sudah banyak bermunculan dan ini berpotensi mengganggu kinerja pabrik dan industri lainnya, potensi serupa akan muncul dalam kegiatan berkerumun,” lanjutnya.

Ia menghimbau agar masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa untuk disiplin melaksanakan semua protokol kesehatan demi keamanan masyarakat.

Selain itu ia juga menanggapi pertanyaan media tentang penetapan harga Swab dan tes RT PCR. Penetapan harga Rp900 ribu yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah mempertimbangkan berbagai macam komponen.

Diantaranya jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai atau reagen, komponen biaya administrasi dan beberapa komponen pendukung lainnya. Untuk masalah ketidak ketersediaan reagen itu bisa ditanggulangi dengan perputaran pemasukan dan pengeluaran yang telah dipertimbangkan selama proses pembahasan standard harga tersebut.

“Diharapkan dengan pertimbangan standar harga RT PCR tersebut dapat menanggulangi disparitas perbedaan harga di laboratorium secara nasional dan dapat mendorong masyarakat memeriksakan mandiri,” jelasnya.

Tentang penanganan narapidana yang positif Covid-19, Satgas Penanganan Covid-19 menyarankan pihak UPT Pemasyarakatan untuk mengikuti pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Isolasi dilakukan dalam UPT Pemasyarakatan pelaksana isolasi mandiri. Atas pertimbangan ketersediaan fasilitas dan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kemenkumham setempat.

“Jika terdapat UPT Pemasyarakatan yang tidak mampu melakukan isolasi bagi narapidananya dan tidak ada rumah sakit rujukan terdekat, maka perlu dirujuk ke UPT Pemasyarakatan pelaksana isolasi mandiri terdekat,” ujar Wiku.

Untuk ruang isolasi mandiri berada di blok terpisah dari kompleks utama dan masih berada di dalam wilayah lapas tersebut. Ia menghimbau UPT Pemasyarakatan untuk dapat mengoptimalkan klinik yang sudah ada dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan cek kesehatan dan screening baik kepada petugas dan tahanan. Selain itu higienitas harus selalu dijaga.

“Pihak UPT Pemasyarakatan diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi dan mengatasi penularan dalam lapas. Kami berharap lapas tidak muncul menjadi sebuah klaster di kemudian hari,” jelasnya.(KPCPEN/red)

Categories
Kesehatan

WHO Beri Rekomendasi Indonesia Gelar Rapid Test Antigen

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah mengumumkan akan menyediakan 120 juta test cepat atau rapid test antigen Covid-19 untuk 133 negara. WHO memprioritaskan negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki kasus dalam jumlah besar.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengabarkan pihaknya telah berkomunikasi dengan WHO melalui perwakilan yang ada di Indonesia. Dan mengusulkan agar Indonesia juga dapat dipertimbangkan sebagai negara prioritas penerima.

“Kami mohon untuk bisa dipertimbangkan mendapatkan bantuan dari WHO untuk tes cepat ini. Agar kita bisa mendeteksi lebih cepat kasus Covid-19 yang ada di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, di Kantor Presiden, Kamis (01/10/2020).

Indonesia kata Wiku, sudah mendapatkan rekomendasi dari WHO untuk menyelenggarakan tes cepat Covid-19 yang kualitasnya baik. Dan saat ini sedang dikaji untuk selanjutnya akan digunakan dengan akurasi yang lebih tinggi. “Karena ini mendeteksi antigen, tentunya akan lebih baik dibandingkan mendeteksi antibodi dalam rangka proses svreening sebelum dilakukan tes penegakan diagnosa dengan realtime PCR,” jelasnya.

Lalu untuk alat transportasi pasien Covid-19 menuju rumah sakit atau puskesmas, pemerintah telah menyiapkan mobil ambulan yang khusus mengangkut pasien dari rumah dan dari kediaman untuk ke rumah sakit. Agar mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Jadi silahkan menghubungi rumah sakit terdekat agar bisa dilakukan penjemputan dan dirawat dengan baik tanpa memberikan risiko kepada orang lain dengan kendaraan yang mungkin tidak standar membawa pasien gejala Covid-19,” saran Wiku.

Disamping itu, Wiku juga menanggapi pertanyaan media soal mundurnya Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Prof. Akmal Taher. Menurut Wiku Akmal Taher sudah lama bergabung dalam menangani pandemi Covid-19 sejak masa awal.

Akmal Taher adalah anggota tim pakar dan bertugas mengkoordinir pakar bidang medis.

“Banyak sekali kontribusi beliau dengan para pakar di bidang medis. Untuk membuat guidelines (panduan), bahan untuk surat edaran penanganan pasien Covid-19. Dan sampai sekarang beliau tetap bergabung dengan Satgas dalam fungsi support khususnya dalam konteksnya dalam kebutuhan pakar,” tutup Wiku.(KCP/red)

Categories
Ekonomi

Rakorpim Komite PC-PEN K/L 2020, Mentan SYL Paparkan Perkembangan Sektor Pertanian

Koran Jurnal, Bintan – Mentan Syahrul Yasin Limpo sampaikan perkembangan ketersediaan beras di tahun 2020, pada Rapat Koordinasi Pimpinan komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Kementerian Lembaga 2020.

“Di Musim Tanam I dari bulan Januari ke Juni 2020, ada 23 juta ton beras carry over, dan konsumsi beras masyarakat sekitar 15 juta ton lebih. Alhamdulilah stok Juli Agustus itu ada 7,83 juta ton beras,” kata Mentan, Jum’at (25/09/2020).

Terkait dengan Musim Tanam II, Mentan menjelaskan mengejar produksi pada lahan eksisting seluas 7,5 juta hektar, dengan keadaan lahan yang sudah tertanam 87 persen, dan perkiraan menghasilkan kurang lebih 15 juta ton.

“Dengan stok yang ada, maka sampai akhir tahun kita memiliki stok beras yang cukup,” jelas Mentan menjelaskan ketercukupan stok beras nasional.

Mentan menambahkan, bahwa proses produksi yang berjalan ini membutuhkan penyerapan produksi beras secara masif, hal ini penting agar kestabilan harga panen tetap terjaga.

“Musim panen biasanya harga menurun, dan kita harus intervensi. Kita harus mempersiapkan daya serap kita, tidak cukup hanya dengan Bulog, tapi dengan sinergi kementerian lain, dan seperti BUMN ada Berdikari, Pertani dan yang lain.”

Untuk perkembangan komoditas pertanian yang lainnya, Seperti jagung, hortikultura, daging ayam dan telur, Mentan menjelaskan bahwa program telah sesuai harapan dan target perencanaan.

Terkait dengan dukungan pembiayaan bagi petani, selain dana APBN, Mentan menyebutkan pertanian mendapatkan dukungan KUR pendampingan sebanyak 34,2 trilyun.

Mentan menyampaikan harapannya agar dukungan penguatan KUR kepada Menteri Koordinator yang hadir pada pertemuan tersebut, yakni Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menko Bidang Perekonomian.

“Saya harap Pak Menko, disiapkan KUR dengan insentif khusus untuk membeli alsintan, yakni dengan satu propinsi satu trilyun. Traktor besar, penggilingan, RMU, penggilingan beras. Kami punya 186 penggilingan, 80 persennya sudah ketinggalan zaman. Kalau ini berikan dengan skala kredit dan ini berputar, ini dalam paling lambat dalam setahun akan menghasilkan,” papar Mentan.

Mentan optimis dengan intensif yang diberikan pada input produksi menggunakan KUR, mekanisasi yang diterapkan dapat mengurangi angka losses pada produksi, dari yang biasanya ada di angka sampai dengan 9 -13 persen, akan terminimalisir sampai di 3-4 persen.(hum/red)

Categories
Kesehatan Polisi

Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono resmi ditunjuk menjadi Wakil Ketua II Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Nantinya Wakapolri, membantu Menteri BUMN Erick Thohir dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dalam penanganan Covid-19.

Atas penunjukan dirinya itu, Gatot Eddy mengungkapkan bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam memutus rantai penyebaran virus covid-19.

“Ini dikerjakan bersama-sama Polri-TNI dan pemerintah. Dengan melakukan langkah-langkah dari persuasif sampai penegakan hukum,” ungkap Jenderal bintang tiga itu kepada Wartawan, Rabu (12/08/2020).

Lanjut Gatot menegaskan, telah memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan tugas dengan seksama. Selain itu, Gatot meminta tidak ada yang main-main dalam penangan virus covid-19, karena hal ini adalah kegiatan kemanusiaan.

“Saya sampaikan kepada jajaran, laksanakan tugas dengan serius. Tidak ada yang main. Tidak ada kata jenuh untuk polisi. Ini kegiatan kemanusiaan,” tegasnya.

Gatot optimistis sektor kesehatan pulih dan ekonomi bakal segera menggeliat dan bangkit kembali.

“Kesehatan pulih ekonomi bangkit, ini harapan kita bersama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Komite untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan perpres tersebut, Komite PCPEN memiliki tugas menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden demi mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serta pemulihan ekonomi.

Adapun susunan Komite PCPEN, sebagai anggota ditunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono, Deputi BPKP Salamat Simanullang, dan Dirjen Kominfo Ismail M.T., dan Deputi LKPP Sarah Sadiqa.(red)