Categories
Kesehatan

Ini Alasan Presiden Jokowi Prioritaskan Awak Media Diberi Vaksin Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi 5.512 insan pers di Hall A Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari pertama, Kamis 25 Februari 2021.

Dari jumlah penerima vaksin tersebut, 512 di antaranya adalah peserta yang mendaftar saat Hari Pers Nasional (HPN) 2021.

Joko Widodo menyampaikan alasan mengapa insan pers mendapat prioritas dalam vaksinasi Covid-19.

“Sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat HPN bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan alhamdulillah pagi ini dimulai untuk 5.512 awak media yang prosesnya tadi saya lihat berjalan lancar dan baik,” kata Jokowi.

Vaksinasi tersebut diharapkan oleh Jokowi bisa melindungi awak media di lapangan.

“Wartawan sering berinteraksi dengan publik, dengan nara sumber,” kata Jokowi memberi alasan.

Jokowi berharap proses vaksinasi massal bagi insan pers yang berlangung hingga 27 Februari 2021 di Jakarta ini bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain, sehingga seluruh awak media, segera mendapat vaksin.
Presiden melihat insan pers sebagai salah satu yang melakukan pelayanan publik. Karena itu dimasukkan dalam program vaksinasi tahap kedua yang digulirkan pemerintah.

Dalam pelaksanaan hari pertama vaksinasi selain dihadiri presiden, tampak hadir mendampingi Jokowi, antara lain Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Informasi dan Informatika RI Johnny G.Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang juga penanggung jawab Hari Pers Nasional 2021 Atal S.Depari.

Mohammad Nuh kepada wartawan mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi insan pers adalah bagian dari tugas Dewan Pers yaitu melindungi pers dari tekanan dan ancaman dari luar ketika menjalankan tugas jurnalistik, selain ancaman dari penyakit, dari dalam tumbuh.
Karena itu wartawan, insan pers harus diberi perlindungan dengan vaksin, supaya sehat dan bisa menyajikan berita berkualitas.

PWI Apresiasi Pemerintah

Penanggung Jawab HPN 2021/Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S. Depari, Selasa (23/2) secara terpisah mengatakan, pihaknya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang memberi perhatian kepada insan pers dalam pemberian vaksin Covid-19.

“Kami juga senang, pemerintah telah mengapresiasi insan pers yang melakukan tugas jurnalistik di tengah pandemi Covid-19. Risiko tertular Covid-19 bagi wartawan juga tinggi. Karena itu pada kesempatan puncak acara Hari Pers Nasional 9 Februari yang lalu di Istana Negara kami meminta Bapak Presiden menambah 5.000 insan pers untuk divaksin,” kata Atal.

Ketua Panitia HPN 2021 Auri Jaya juga mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kesempatan lebih awal kepada pekerja media untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Dalam pelaksanaan vaksinasi hari pertama berlangsung lancar dan tertib. Semua peserta dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan.

Para peserta dilayani sesuai alur yang ditetapkan. Untuk registrasi disiapkan 20 meja, screening 25 meja, vaksinasi 25 meja, dan pelaporan 10 meja.
Para penerima vaksin dipanggil secara bergelombang sesuai tempat mereka mendaftar, yakni di 10 konstituen Dewan Pers dan Forum Pemred.
Ke-10 konstituen Dewan Pers adalah  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).(rls/red)

Categories
Daerah TNI

Korem 174 Bersama Forkopimda Merauke Ikut Pengarahan Presiden RI secara Virtual tentang Pengendalian Karhutla

Koran Jurnal, Merauke – Kepala Staf Korem 174/ATW (Kasrem 174/ATW) Merauke Kolonel Inf Agustinus Dedy Prasetyo mewakili Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko bersama Forkopimda Kabupaten Merauke mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia secara virtual tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 di Ruang Winay Lantai 3 Kantor Bupati Merauke, Jl. Brawijaya, Distrik Merauke, Kab. Merauke.

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 dipimpin oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/02/2021).

Video Conference diikuti pula dari unsur Forkopimda Kab. Merauke Ruslan Ramli, S.E., M.Si (Plh. Bupati Kab. Merauke/Sekda Kab. Merauke), AKBP Ir. Ahmad Untung Surianata (Kapolres Merauke),  I Wayan Sumertayasa, S.H. (Kakejari Merauke), Kolonel Enjang, S.I.P (Kasi Intel Korem 174/ATW), Letkol Inf Ganiahardi (Kasiter Korem 174/ATW, Letkol Czi Muh  Rois Susilo, S.T (Dandim 1707/Merauke) dan Elias Refra (Kasat Pol PP Merauke), dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla Tahun 2021 diawali oleh  laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr Mahfud MD yang menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluası bersama dan mendapatkan amanah untuk mengendalikan Karhutla bersama perangkat daerah dı Provınsi yang rawan Karhutla, sehingga perlu dilakukan  upaya deteksı dini, patroli terpadu dan pengendalian pemadaman disetiap titik api yang muncul dengan melaksanakan penetapan siaga darurat lebih dini serta melakukan upaya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Sementara itu dalam pengarahannya Presiden RI  menyampaikan secara tegas dan mengingatkan  kepada para pejabat  Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres terutama kepada pejabat-pejabat baru yang berada di daerah rawan bencana Karhutla. Apabila di wilayah  ada kebakaran dan membesar serta tidak tertangani dengan baik, maka akan beresiko kepada pencopotan jabatan.(pen/red)

Categories
Featured Nasional

Presiden Jokowi Apresiasi Aplikasi ‘JP Hub’ Sukseskan Gerakan Beli Kreatif Danau Toba

Koran Jurnal, Balige – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi dan memperkenalkan aplikasi Jaringan Pariwisata Hub (JP Hub) sebagai platfom daring yang diharapkan mampu menyukseskan dan mempromosikan Gerakan Beli Kreatif Danau Toba.

“Aplikasi ini akan menjadi pintu pengetahuan, pencarian, hingga pemesanan destinasi mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Serta dilengkapi dengan atraksi wisatanya. Sudah waktunya pariwisata Indonesia tumbuh bersama ekonomi kreatifnya,” jelas Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya secara daring dalam acara Peluncuran Beli Kreatif Danau Toba, Sabtu (20/02/2021).

Presiden Jokowi meresmikan gerakan Beli Kreatif Danau Toba sebagai upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba yang merupakan salah satu dari lima destinasi super prioritas (DSP).

Presiden Joko Widodo mengatakan gerakan ini merupakan lanjutan dari gerakan nasional “Bangga Buatan Indonesia” yang tahun ini akan difokuskan untuk mengembangkan potensi daerah.

“Pada tahun 2020, gernas BBI berhasil mengajak lebih dari 3,8 juta pelaku kreatif dan UMKM yang onboard ke platform e-commerce untuk meluaskan potensi pasar hingga nasional bahkan mancanegara,” kata Joko Widodo.

Presiden juga menyebutkan Danau Toba sebagai salah satu dari kawasan DSP memiliki potensi ekonomi kreatif yang patut dikembangkan. Ia mencontohkannya dengan kain ulos dan kopi khas Sidikalang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

“Selain itu, kawasan ini juga memiliki pemandangan yang cantik dengan bentangan danau vulkaniknya. Paduan pariwisata dan hasil ekonomi kreatif yang layak digaungkan ke seluruh nusantara hingga dunia dan diharapkan akan mampu membangkitkan ekonomi Indonesia lewat industri digital,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Gerakan ini, lanjut Presiden Joko Widodo, selain mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk berorientasi dengan platform e-commerce, juga akan dilengkapi dengan pendampingan dan edukasi bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa mengembangkan dan memajukan usahanya di platform digital.

Sementara itu, dalam satu rangkaian acara yang sama di Institut Teknologi Del, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan dengan adanya pertumbuhan di sektor ekonomi kreatif ke platform e-commerce bisa menjadi solusi bagi para pelaku ekonomi kreatif yang belum bisa memasarkan produknya secara fisik akibat pandemi COVID-19. Sehingga, gerakan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pelaku kreatif untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya lewat platform digital.

“Penjualan produk secara fisik di masa saat ini sangat sulit dilaksanakan. Tetapi dengan penjualan lewat platform digital ini bisa membantu kita di masa-masa yang sulit ini dan ini memang tujuan dari “Beli Kreatif Danau Toba”, bagaimana kita onboarding ke platform digital serta berkolaborasi dengan mitra dan memberikan pendampingan-pendampingan. Karena berjualan fisik itu berbeda dengan berjualan secara digital,” tutur Angela.

Dalam acara ini, Angela didampingi oleh Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Muhammad Neil El Himam dan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir, Audy Murphy Sitorus. Acara ini juga turut dihadiri secara daring oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny Gerard Plate.(hum/red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan

Koran Jurnal, Kalsel – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tapin yang berada di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (18/02/2021).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim hari ini saya resmikan Bendungan Tapin, di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Presiden dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine peresmian bendungan.

Dalam sambutan, Presiden mengungkapkan, pembangunan bendungan ini dimulai sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan menghabiskan anggaran Rp986 miliar.

Bendungan Tapin, terangnya, memiliki fungsi memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi, mereduksi banjir, menyediakan air baku, serta sebagai sumber air untuk pembangkit listrik.

“Bendungan Tapin ini memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir, juga memperkuat ketahanan pangan karena bisa menyediakan irigasi untuk 5.472 hektare, dan juga menyediakan air baku 0,50 meter kubik per detik, dan juga menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt,” terang Presiden.

Keberadaan bendungan ini, menjadikan Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling kecil pada bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel beberapa waktu lalu.

“Tadi Pak Gub (Pj. Gubernur Kalsel) juga menyampaikan bahwa karena adanya Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi sangat drastis sekali, hanya kecil sekali daerah yang terkena banjir karena Kabupaten Tapin memiliki bendungan ini,” ujar Presiden.

Presiden kemudian mengatakan, dampak reduksi banjir dari keberadaan bendungan tersebut harus disertai dengan penanganan menyeluruh mulai dari sisi hulu hingga hilirnya.

“Penghutanan kembali, penanaman kembali di lahan-lahan terutama yang berkaitan dengan daerah aliran sungai yang ada ini perlu segera dilakukan secara besar-besaran kalau kita tidak mau lagi terkena banjir di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menambahkan, Bendungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapin juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Kalsel.

“Kondisi keindahan di sekitar waduk ini bisa menjadi objek pariwisata bukan hanya di Kabupaten Tapin tapi (juga) di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), proses impounding atau pengisian awal Bendungan Tapin telah dimulai sejak Oktober 2020 lalu.

Pj. Gubernur Kalsel dalam laporannya mengatakan, sebelum diresmikan bendungan ini telah bekerja sangat efektif terutama dalam mengendalikan banjir yang terjadi di Kalsel beberapa waktu lalu. Dengan berfungsinya bendungan ini, Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah di Kalsel yang paling kecil terdampak banjir tersebut.

“Bendungan ini berhasil menahan banjir untuk Kabupaten Tapin sehingga Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten yang  Kalsel yang paling kecil mendapat efek banjirnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Safrizal berharap masyarakat Tapin dapat merasakan seluruh manfaat dari bendungan ini, tidak hanya sebagai pengendali banjir tetapi juga sebagai sumber energi dan irigasi bagi sawah yang berada di sektor hilir.

“Beberapa sawah di sektor hilir, pertanian di sektor hilir sudah empat kali panen, dengan keberadaan bendungan ini insyaallah pertanian akan lebih meningkat bahkan mampu nantinya akan menjadi penyuplai pangan bagi calon ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Safrizal pun meminta warga sekitar untuk menjaga infrastruktur yang memiliki banyak manfaat tersebut. “Kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Tapin kami meminta untuk menjaga aset ini sebagai salah satu kebanggaan Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin pada khususnya,” pintanya.

Usai peresmian, Presiden didampingi rombongan terbatas melakukan peninjauan fasilitas dan melakukan penebaran benih ikan patin, nila, gabus, dan papuyu di kawasan bendungan.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Pj. Gubernur Kalsel Safrizal ZA, dan Bupati Tapin Muhammad Arifin Arpan.(red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir secara virtual pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta. Puncak Peringatan HPN yang mengusung tema “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan” tersebut berlangsung di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Selasa (09/02/2021).

“Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun Bapak/Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Kepala Negara tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab pandemi Covid-19.

Dalam acara HPN tersebut, sejumlah media dan kalangan jurnalis menerima penghargaan antara lain Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Anugerah Kebudayaan, dan penghargaan Pena Emas. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, turut menerima penghargaan berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Doni dinilai telah membangun kerja sama dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan pandemi virus korona.

Untuk diketahui, Puncak Peringatan HPN diikuti oleh sejumlah peserta dari seluruh Indonesia yang dipusatkan di Candi Bentar, Ancol, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan. Peringatan tahun ini juga disebut menjadi yang terbesar karena diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta secara virtual dari berbagai lokasi.

Hadir secara langsung di Istana Negara di antaranya ialah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, hingga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari.(DBPers/red)

Categories
Bencana Nasional

Presiden Jokowi Tinjau Sarana Terdampak Bencana Banjir di Kabupaten Banjar Kalsel

Koran Jurnal, Kalsel – Di tengah guyuran hujan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan lokasi terdampak bencana banjir di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (18/01/2021).

Di lokasi tersebut, Kepala Negara menyaksikan kondisi lokasi yang hingga kini masih terjebak banjir. Kepala Negara tampak memberikan instruksi kepada jajaran terkait yang di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dari atas Jembatan Pekauman.

Dalam kesempatan tersebut, tampak pula Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Bupati Banjar Khalilurrahman yang turut serta dalam peninjauan.

Di sela peninjauan, Presiden turut menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga di lokasi terdampak.

Sebelum keberangkatan menuju Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa kunjungan Presiden ke lokasi terdampak bencana kali ini bertujuan untuk meninjau sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

Selain itu, Presiden juga akan memeriksa apakah keperluan warga terdampak yang kini berada di lokasi pengungsian telah terpenuhi.

“Sarana yang terdampak (bencana) akan ditinjau Presiden agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat segera menindaklanjuti. Kebutuhan lainnya yang diperlukan warga juga akan diperhatikan oleh Bapak Presiden,” tuturnya.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Pemerintah Luncurkan Tiga Program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (04/01/2021).

Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain secara simbolis diberikan kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai oleh para gubernur di 34 di Indonesia yang terhubung secara virtual.

“Tahun 2021 ini, penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Bantuan ini kita mulai hari ini, disalurkan kepada 34 provinsi,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Ditambahkannya, dalam APBN 2021 Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” ujar Kepala Negara.

Disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam laporannya, PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun.

Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Sementara, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp200 ribu setiap bulannya. dengan target anggaran sebesar Rp42,5 triliun. Penyaluran juga dilakukan oleh bank Himbara.

Adapun BST menyasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun.

Mensos mengungkapkan, bagi penerima bantuan yang sakit, lanjut usia, atau penyandang disabilitas, maka bantuan tersebut akan diantar langsung ke tempat tinggal masing-masing oleh petugas dari bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.

Adapun total anggaran yang disalurkan bulan Januari, ujar Risma, adalah sebesar Rp13,93 triliun, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, dan BST sebesar Rp3 triliun.

“Guna pemanfaatan yang bijak dan tepat, untuk bantuan tersebut kami memberikan arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi leaflet, sosialisasi, maupun edukasi, yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT Pos,” ujar Mensos.

Dicontohkan Risma, PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.

Sementara Kartu Sembako, dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral.

Sementara, BST yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut, kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus menyosialisasikan di lapangan, terutama keluarga penerima bansos,” pungkas Risma.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.(Ist/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Didampingi Wapres Ma’ruf Amin Umumkan 6 Calon Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan 6 calon menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, Selasa (22/12/2020).

“Pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju,” ujar Presiden.

Kemudian Presiden memanggil dan memperkenalkan para calon menteri tersebut satu per satu.

Pertama, Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial.

“Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Ibu Tri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial,” ujar Presiden.

Kedua, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujar Presiden

Ketiga, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan.

“Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian Direktur Utama PT. Asahan Alumunium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan,” kata Presiden.

Keempat, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama.

“Beliau adalah tokoh muslim, Ketua PP GP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama,” ujar Presiden.

Kelima, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujar Presiden

Keenam, Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

“Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, Kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan,” ujar Presiden.

Menutup pengumuman, Presiden menyampaikan bahwa keenam menteri tersebut akan dilantik besok hari.

“Saya rasa itu perkenalan yang saya sampaikan pada sore hari ini dan pelantikan akan dilaksanakan insyaallah besok pagi,” pungkasnya.(Ist/red)

Categories
Nasional

Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Presiden Jokowi: Saya Akan Menjadi Penerima Pertama

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa vaksin Covid-19 bagi masyarakat akan tersedia secara gratis atau tanpa dikenakan biaya sama sekali. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat sekaligus melakukan perhitungan anggaran keuangan negara.

Hal itu disampaikan oleh Presiden dalam pernyataannya yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

“Jadi, setelah banyak menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang, mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” ujarnya.

“Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegas Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi massal pada tahun anggaran 2021.

Kepala Negara juga telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sekaligus menegaskan bahwa Kepala Negara akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama kali. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat akan keamanan vaksin yang disediakan.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” tuturnya.

Selain itu, Presiden tetap mengingatkan seluruh masyarakat untuk terus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan secara berkala untuk kebaikan bersama.

“Terakhir, saya ingatkan agar masyarakat untuk terus berdisiplin menjalankan 3M: menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya,” tandasnya.(BPMI/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Bertemu Pegiat Reforma Agraria Bahas Solusi Sengketa Tanah

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah selalu berupaya agar program reforma agraria yang selama ini berjalan dapat dirasakan betul manfaat dan dampaknya oleh masyarakat. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait bertemu para pegiat agraria untuk mengetahui keinginan dan pandangan dari para petani atau masyarakat yang hendak mengelola lahan reforma agraria.

Pada Kamis, 3 Desember 2020 ini, Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait kembali bertemu para pegiat reforma agraria untuk mengetahui berbagai persoalan yang ada di lapangan dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama dari pertemuan tersebut. Pertemuan ini merupakan bagian dari rapat maraton tentang reformasi agraria.

“Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum,” ujar Presiden saat memberikan pengantar.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang memberikan keterangan selepas pertemuan mengatakan bahwa baik pemerintah maupun para pegiat yang hadir dalam pertemuan berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.

“Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM. Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu,” ujarnya selepas pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil, menerangkan bahwa pihaknya akan segera melakukan identifikasi terkait dengan semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dengan para pegiat dalam pertemuan itu. Nantinya, pihaknya akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.

“Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang turut memberikan keterangannya juga mengungkap bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian dan semangat kuat untuk membuat program reforma agraria tersebut dapat terus berjalan untuk memperjuangkan keinginan masyarakat.

“Presiden sangat _concern_ dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan berbagai upaya itu telah dilakukan secara nyata,” ujarnya mengakhiri.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Sementara para pegiat yang hadir yaitu Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.

Sebelumnya, pada 23 November 2020 lalu, Presiden juga menggelar pertemuan dengan para pegiat reforma agraria tersebut. Selain keempatnya, saat itu hadir pula Direktur Eksekutif Akatiga Nurul Widyaningrum, Manajer Regional Papua dan Papua Barat World Resources Institute (WRI) Indonesia Julia Kalmirah, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) M. Nuruddin, dan Ketua Harian DPP Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan.(BPMi/red)