Tag: Presiden RI

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Apresiasi Konsolidasi Antar Lembaga dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja sejumlah lembaga negara yang memberikan dukungan terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden menilai, kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/08/2021).

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga-lembaga Negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini,” ujar Presiden.

Secara khusus, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang dengan Program Empat Pilarnya konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Apresiasi juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang turut serta dalam upaya luar biasa dalam menangani pandemi. DPR RI bersama pemerintah  bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan COVID-19.

“Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia, yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Negara juga menyampaikan apreasiasi kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa. Peran ini memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintahan daerah ke depan.

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan beberapa penyesuaian di dalam pemeriksaan, di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi.

“Situasi pandemi bukan situasi normal, dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk mewujudkan Akuntabilitas untuk Semua di negara kita patut untuk dihargai. Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden juga mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan pelayanan peradilan, proses administrasi, dan persidangan perkara secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. Bahkan, dengan adanya aplikasi peradilan-elektronik, e-Court, telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.

Apresiasi juga diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga menggelar persidangan melalui daring. Keberadaan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik di MK telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel. Kemudian juga untuk Komisi Yudisial (KY) yang juga tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi Calon Hakim Agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim.

Kepala Negara menilai, keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini.

“Pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara. Dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat ini bisa lebih mudah diselesaikan,” tandasnya.(FID/UN/Set/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Resmi Batalkan Vaksinasi Berbayar 

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengambil keputusan untuk membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (16/07/2021).

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Pramono.

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Pemerintah Berlakukan PPKM Darurat Covid-19 di Jawa-Bali Hingga 20 Juli 2021

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan Bali.

“Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat, sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataannya yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (01/07/2021).

Jokowi menegaskan, kebijakan tersebut diambil setelah melalui kajian dan mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah. Kebijakan ini sangat penting untuk keselamatan bangsa Indonesia di tengah situasi lonjakan pandemi yang terjadi saat ini.

“Seperti kita ketahui, pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat, karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran Covid-19 ini,” ujarnya.

Presiden juga memaparkan, pada PPKM Darurat ini akan dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku.

“Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM Darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinves [Kemaritiman dan Investasi] untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Presiden, akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk bahu membahu dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

“Seluruh aparat negara, TNI-Polri maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan, harus bahu membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen,” lugasnya.

Kepada masyarakat, Kepala Negara pun meminta untuk tetap tenang dan waspada serta mematuhi pengaturan yang diberlakukan secara disiplin, demi keselamatan semuanya.

“Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Dengan kerja sama yang baik dari kita semua dan atas rida Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” tandasnya.(sek/red)

Categories
Nasional Transportasi

Presiden Jokowi: Hampir 85 Persen Progres Perkembangan Pembangunan LRT Jabodebek, Juni 2022 Beroperasi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan pembangunan lintas rel terpadu (LRT​) Jabodebek (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi), Rabu (09/06/2021) pagi.

Dalam peninjauan, Presiden yang didampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan uji coba perjalanan LRT dengan rute dari Stasiun Harjamukti, Cibubur menuju Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pinang Ranti, Jakarta.

Kepala Negara menyampaikan hingga saat ini pembangunan LRT Jabodebek (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) tersebut telah mencapai hampir 85 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2022 mendatang.

“Pagi hari ini saya berkunjung untuk melihat progres perkembangan pembangunan LRT Jabodebek. Sudah selesai kurang lebih 84,7 persen progres pembangunannya dan kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai uji coba dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022. Tadi kita mencoba keretanya halus, nyaman, kecepatannya juga baik, dapat dikatakan tanpa suara, nyaman sekali,” ujarnya dalam keterangan pers usai peninjauan.

Presiden menyampaikan, pembangunan LRT ini adalah bagian dari upaya pemerintah mewujudkan sistem transportasi massal yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi perjalanan dari satu daerah ke daerah lain.

“Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi, MRT, LRT, kereta bandara, Bus Transjakarta, semuanya terintegrasi, sehingga terjadi efisiensi dalam orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain. Kita harapkan setelah ini selesai, kita akan masuk pada titik-titik yang lain,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, rangkaian LRT yang dinaikinya merupakan produk lokal yang diproduksi oleh BUMN PT INKA (Industri Kereta Api), sedangkan konstruksinya dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Sementara untuk operasional nantinya akan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Tadi saya sudah mencoba LRT yang ini 100 persen dikerjakan oleh PT INKA (Industri Kereta Api), yang nanti akan dioperasikan oleh PT KAI. Jadi semuanya dikerjakan di di Indonesia, termasuk juga pembangunan konstruksinya oleh PT Adhi Karya,” ungkapnya.

Kepala Negara menilai pengalaman dalam membangun konstruksi dan juga kereta LRT ini merupakan fondasi bagi Indonesia untuk terlibat dalam proyek pembangunan LRT dan kereta di negara lain.

“Pengalaman dalam pembangunan seperti ini juga yang kita butuhkan, sehingga kita memiliki pengalaman membangun konstruksi LRT, pengalaman membangun keretanya oleh PT INKA, yang ini nanti akan menjadi sebuah fondasi apabila kita membangun LRT, membangun kereta untuk negara-negara lain. Sekarang kan kita juga ekspor kereta ke Bangladesh ke Filipina dan kita harapkan LRT juga akan seperti itu,” tandas Presiden. (Set/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi: Perkokoh Nilai Pancasila dalam Berbangsa

Koran Jurnal, Bogor – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Peringatan Hari Lahir Pancasila adalah momentum untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara,” ujarnya saat menyampaikan amanat pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, Selasa (01/06/2021), secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepala Negara menyampaikan, meskipun telah menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak negara ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya rivalitas antarideologi.

“Globalisasi dan interaksi antarbelahan dunia tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antarpandangan, rivalitas antarnilai-nilai, dan rivalitas antarideologi,” ujarnya.

Kepala Negara menilai, ideologi transnasional cenderung semakin meningkat dan memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan strategi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi.

Revolusi Industri 4.0, lanjut Presiden, juga telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog serta berinteraksi dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Di saat  konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antardunia juga akan semakin mudah dan cepat.

“Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini,” ujarnya.

Menghadapi tantangan tersebut, Kepala Negara menegaskan, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa.

“Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama Revolusi Industri 4.0. Dan, sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan,” tegas Jokowi.

Untuk itu, Presiden pun mengajak semua elemen bangsa bersama-sama memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan cita-cita Indonesia maju.

“Saya mengajak seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila, selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Lantik Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB, Gantikan Doni Monardo

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melantik Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Doni Monardo yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2021, bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/05/2021).

Pelantikan Kepala BNPB berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ditetapkan di Jakarta 24 Mei 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil dan mendiktekan sumpah jabatan Kepala BNPB yang baru.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab”.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Letjen TNI Ganip Warsito kelahiran Magelang pada tanggal 23 November 1963. Sebelum menjabat sebagai Kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito adalah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI yang dilantik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada 1 Februari 2021 lalu. Selain itu, lulusan Akabri 1986 ini pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan militer dan berpengalaman dalam beberapa penugasan di medan operasi, baik dalam maupun luar negeri.

Beberapa jabatan itu antara lain Direktur Latihan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD (2014-2015), Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 2/Kostrad (2015-2016), Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI (2016), Pangdam XIII/Merdeka (2016-2018), Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI (2018), Asops Panglima TNI (2018-2019), dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III (2019-2021).

Sedangkan beberapa penugasan operasi yang pernah dilaksanakan sosok Jenderal Bintang Tiga ini selama berkarir di dunia militer antara lain Operasi Seroja Timor Timur (1988, 1992, 1994 dan 1996), Operasi Banwil Maluku pada tahun 2002, Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL tahun 2003, RI-Malaysia tahun 2012, dan RI-Philipina tahun 2017, Operasi Tinombala tahun 2017, dan Operasi Papua tahun 2018. Untuk penugasan luar negeri, antara lain di negara Pakistan, Brunei, Korea Selatan, Pakistan, Afrika Tengah, Malaysia, dan Thailand.

Dengan pengalaman jabatan dan berbagai penugasan operasi itu, Letjen TNI Ganip Warsito diyakini dapat melaksanakan amanah tugas yang diberikan kepadanya sebagai Kepala BNPB, terutama dalam menghadapi tantangan tugas berupa penangganan Covid-19 dan manajemen bencana alam di wilayah Indonesia.

Hal ini bisa dipahami karena memang TNI selama ini sangat aktif menjalankan fungsi penanganan bencana dengan memobilisasi dan pengerahan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana di Indonesia, dan Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa jabatan Kepala BNPB adalah dijabat oleh perwira tinggi aktif, agar setiap terjadi bencana bisa mudah mengerahkan pasukan.(pusp/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi, Mendikbudristek dan Kepala BRIN

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 72/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, Presiden Jokowi melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 19/M Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Usai pembacaan Keppres, dilakukan pengambilan sumpah jabatan kepada masing-masing pejabat yang dilantik di hadapan Presiden Jokowi dan disaksikan rohaniwan.

Pada pelantikan ini, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo.(ses/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Aksi Terorisme di Gereja Katedral Makassar

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengutuk aksi terorisme yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/03/2021) pagi. Presiden pun telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan membongkar jaringan pelaku hingga ke akarnya.

“Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya,” ujarnya dalam pernyataan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/03/2021).

Kepala Negara menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan semua ajaran agama menolak aksi tersebut.

“Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa seluruh aparat negara tidak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini. Presiden juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menjalankan ibadah masing-masing karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut.

“Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan.

Mengakhiri pernyataannya, Kepala Negara juga turut mendoakan agar para korban luka dapat segera diberikan kesembuhan.

“Untuk para korban yang luka-luka, kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban,” ucapnya.(Ist/red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Sindangheula

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Sindangheula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (04/03/2021) siang.

“Alhamdulillah pada hari ini Bendungan Sindangheula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan. Saya minta pemerintah daerah dan masyarakat menjaga dan memanfaatkan bendungan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian bendungan tersebut.

Kepala Negara mengatakan, Bendungan Sindangheula dibangun untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Banten. Dengan kapasitas yang mencapai 9,3 juta meter kubik, bendungan ini ditargetkan dapat memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare sawah yang ada di Banten, khususnya di Serang.

“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup, sehingga sekali lagi kita semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan, khususnya di Provinsi Banten,” ujarnya.

Tak hanya untuk irigasi, Bendungan Sindangheula juga menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon.

“Bendungan ini mampu menyediakan air baku hingga 0,80 meter kubik per detik, ini sudah dimulai digunakan oleh provinsi separuhnya 0,40 meter kubik per detik,” tuturnya.

Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendalian banjir dengan mereduksi banjir 50 meter kubik per detik dari sungai-sungai yang biasanya meluap, seperti Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian.

Manfaat lainnya adalah untuk pembangkit listrik berkapasitas 0,40 megawatt. Presiden berharap fungsi ini dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Banten untuk menghilangkan ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain itu, Presiden mengungkapkan, area sekitar Bendungan Sindangheula juga dapat menjadi lahan konservasi dan objek pariwisata.

“Ini juga untuk konservasi dan pariwisata, harus kita jaga konservasi di sekitar waduk sehingga air waduk kita harapkan nanti semakin tahun semakin tahun semakin naik dan manfaatnya bisa kita gunakan untuk masyarakat di Provinsi Banten. Dan tentu saja ini kalau saya melihat tadi masuk, ini juga bisa menjadi destinasi wisata baru di Provinsi Banten dan juga mungkin bisa menarik dari provinsi yang lain di luar Banten,” ujarnya.

Mendampingi Presiden dalam agenda kunjungan kerja tersebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono. Turut hadir Gubernur Banten Wahidin Halim dan Direktur Utama PT PP Novel Arsjad.

Usai memberikan sambutan, Presiden menekan tombol sirine sebagai tanda telah diresmikannya Bendungan Sindangheula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.

Usai peresmian, Presiden beserta rombongan terbatas melakukan peninjauan di area sekitar bendungan.(Ist/red)

Categories
Ekonomi Transportasi

Resmikan KRL Yogyakarta-Solo, Presiden: Ini Transportasi Massal Ramah Lingkungan

Koran Jurnal, Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Lintas Yogyakarta-Solo, Senin (01/03/2021). Acara peresmian tersebut berlangsung di Stasiun Tugu Yogyakarta dan merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kehadiran KRL tersebut selain meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransportasi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, juga akan mengurangi tingkat polusi udara. Hal itu disebabkan oleh peralihan dari kereta rel diesel (KRD) berbahan bakar solar menjadi kereta rel listrik yang mendapatkan pasokan tenaga listrik melalui infrastruktur listrik aliran atas di sepanjang jalur rel listrik.

“Ini adalah sebuah transportasi massal yang ramah lingkungan. Saya kira moda transportasi di negara kita ke depan harus semuanya mengarah kepada angkutan yang ramah lingkungan,” kata Presiden.

Beroperasinya rute Kereta Rel Listrik Yogyakarta-Solo tersebut merupakan hasil dari kegiatan elektrifikasi jalur kereta api lintas Yogyakarta-Solo yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Lintasan tersebut dimulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan berakhir di Stasiun Solo Balapan dengan 11 stasiun pemberhentian dan memiliki panjang lintasan keseluruhan kurang lebih 60 kilometer.

Presiden berharap agar hadirnya KRL lintas Yogyakarta-Solo tersebut dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan transportasi massal kepada para pengguna sekaligus meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

“Kita harapkan ini bisa membantu baik mobilisasi orang maupun barang dari Yogyakarta ke Solo, Solo ke Yogya, dan juga meningkatkan pariwisata dan ekonomi kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara beserta rombongan terbatas sekaligus meninjau dan menjajal KRL Lintas Yogyakarta-Solo dengan pengaturan dan pelaksanaan protokol kesehatan selama perjalanan berlangsung.

Untuk diketahui, KRL Lintas Yogyakarta-Solo tersebut selanjutnya menggantikan KRD Prambanan Ekspres (Prameks) berbahan bakar solar untuk rute perjalanan Yogyakarta-Solo.

Hadir dalam acara peresmian di antaranya ialah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.(Ist/red)