Tag: Komisi IV

Categories
Polhukam

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Ingatkan Pentingnya Lindungi Peternak Rakyat

Koran Jurnal, Yogyakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, atau yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya penguatan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menjaga produktivitas ternak sekaligus melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Jum’at (30/1/2026), yang difokuskan pada pendalaman kebijakan pengendalian PHMS dalam mendukung peningkatan produktivitas ternak serta percepatan swasembada daging dan susu nasional.

Ia menekankan bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi salah satu PHMS yang perlu terus diwaspadai. Pengalaman kejadian PMK sebelumnya dinilai menjadi pelajaran penting akan perlunya sistem kesehatan hewan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pengendalian.

“Subsektor peternakan nasional hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain manajemen usaha peternakan yang masih bersifat tradisional, meningkatnya biaya pakan, serta ancaman PHMS yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek.

Dalam konteks penguatan sistem kesehatan hewan, Titiek menilai BBV Wates memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan bersama Badan Karantina Indonesia. Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan dalam surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan.

“Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK, serta perhatian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan yang berperan penting dalam deteksi dini penyakit hewan.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pengendalian PHMS merupakan pilar utama dalam perlindungan peternak dan penguatan subsektor peternakan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyatakan bahwa sistem kesehatan hewan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi ternak dan ketahanan pangan nasional.

“Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi IV DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Agung.

Komisi IV DPR RI juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner serta pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK. DPR RI menilai bahwa keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung fasilitas laboratorium dan mekanisme pelayanan diagnostik di BBV Wates, sekaligus mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Di kesempatan berbeda Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK sebagai langkah konkret dalam mengendalikan wabah penyakit tersebut di berbagai daerah.

“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Mentan.

Mentan Amran menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian diminta tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, menurutnya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI guna mewujudkan sistem peternakan nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.(hum)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Apresiasi Program Bimtek Kementan dan Dukung Pengembangan Peternakan di Kabupaten Kediri

Koran Jurnal, Kediri – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian dalam upaya pengembangan komoditas peternakan yang dilakukan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Salah satu diantaranya adalah program bimbingan teknis yang diberikan terhadap kelompok peternak di Kabupaten Kediri.

“Saya kira ini program yang sangat baik sekali, yang memang didesain bersama untuk kemajuan peternakan kita,” ungkap Anggia.

Menurut Anggia, keberadaan BBIB Singosari dengan tagline ‘Setetes Mani Sejuta Harapan’ yang dimaksud adalah dengan kegiatan inseminasi buatan akan meningkatkan produktivitas peranakan sapi dengan jumlah yang banyak. “Setetes mani yang dimaksud adalah mani atau sperma sapi ya bu”, ujar Anggia saat membuka Bimbingan Teknis bersama Balai Besar Inseminasi Buatan (BIB Singosari) Kementan dengan tema Pengembangan Ternak Kelompok Peternak Kabupaten Kediri, Sabtu (25/02/2023).

Lebih lanjut Anggia menyampaikan, inseminasi buatan yang digalakkan BIB Kementan harus menjadi program prioritas bersama agar Indonesia mampu menekan impor secara signifikan.

“Saya kira program ini (Inseminasi buatan) harus kita kuatkan,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Balai Inseminasi Buatan (BIB Singosari) Akbar menyampaikan, pihaknya mendorong pengembangan usaha peternakan melalui koperasi syariah. “Kami ingin program ini mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat luas,” jelas Akbar.

“Insyaallah nanti kami dari BBIB Singosari yang akan mendampingi masyarakat, khususnya kaum ibu. Kita ingin pengembangan usaha peternakan ini menjadi program bersama yang didukung semua pihak termasuk kaum ibu,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Iskan Abadi menyampaikan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Kementan dalam meningkatkan produksi hewan ternak di wilayahnya.

Dia berharap, program tersebut mampu menjangkau masyarakat luas untuk ikut langsung pada program pengembangan hewan ternak di Kabupaten Kediri.

“Kami dari dinas peternakan mendukung sekali kegiatan bimbingan teknis ini”, ungkap Iskan. “Saya kira kegiatan ini sangat bagus dan bisa memperluas keterlibatan masyarakat dan Saya yakin walaupun sebagian besar disini adalah ibu-ibu tapi bicara peternakan pasti menguntungkan,” pungkasnya.(disp)

Categories
Ekonomi Industri

Pemerintah Diminta Evaluasi Soal Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Koran Jurnal, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Hal ini disampaikan Ema, lantaran kebijakan penyaluran pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani tersebut belum dilakukan maksimal.

“Sebab itu kami menilai terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi,” kata Ema dalam siaran persnya yang diterima pewarta, Selasa (19/1).

Ema menyoroti beberapa faktor penyebab utama pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah itu yang dinilai lemah.

“Beberapa faktor yaitu ketidak cocokan data dukcapil maupun sistem aplikasi data Bank, keterbatasan distribusi Kartu Tani akibat pandemi, kendala jaringan, dan human error,” bebernya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara, di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, (18/1).

Untuk itu, lanjut Ema, pemerintah harus segera mengatasi permasalahan tersebut, sehingga pendistribusian pupuk subsidi efesien dan tepat sasaran.

“Kami juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi agar benar-benar efisien dan tidak ada penyimpangan mulai pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi kepada petani,” paparnya.

Dikatakan Ema, dalam kesempatan RDP bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara itu telah disepakati bagi penerima yang belum memegang kartu tani, penebusan pupuk subsidi dapat dilakukan secara manual dengan memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi petani yang sudah terdaftar di E-RDKK.

Lebih lanjut, Ema menyebut, data Kementan dan Himbara 92,08% Kartu Tani sudah tercetaknamun yang digunakan hanya 11,87%.

“Artinya masih sekitar 80% pemegang Kartu Tani belum menggunakan secara maksimal. Perubahan tata cara penyaluran dari manual ke online yang diharapkan dapat memperbaiki sistem penyaluran ternyata tidak sesuai target dan menimbulkan masalah baru,” ungkapnya.

“Sementara berkaitan dengan validasi kecocokan data, Kementan harus melibatkan Dinas Pertanian dan Penyuluh untuk melakukan sosialisasi kepada pemegang Kartu Tani. Khususnya mengenai validasi data penerima petani dengan luas lahan kurang dari dua hektar,” tukas anggota DPR dapil Jawa Timur ini.(rls/ton)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dukung Program dan Target Kementerian Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Mohammad Ichsan Firdaus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga performa dan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dibawah pimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Menurut dia, mengurus pangan untuk kebutuhan hidup 267 juta penduduk Indonesia bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh seorang Menteri. Apalagi sektor pertanian tahun ini memiliki banyak tantangan yang tidak mudah ditaklukan.

“Kinerja yang diperlihatkan sampai sekarang ini harus didukung oleh seluruh jajaran Kementan juga, mulai dari eselon satu sampai dua dan seterusnya,” kata Ichsan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/06/2020).

Ichsan mengatakan, program yang kini dijalankan kementan memang masih membutuhkan penyesuaian. Terlebih saat ini anggaran Kementan sangat terbatas.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai, pengelolaan pertanian di era Mentan Syahrul sudah jauh berbeda dengan pengelolaan pertanian yang dulu. kata dia, Syahrul berhasil merubah mindset baru terkait pertanian Indonesia.

“Kuncinya adalah di penyuluh pertanian. Penyuluh sekarang pun juga berbeda dengan dulu. Harus diupgrade supaya penyuluh juga memiliki pengetahuan pertanian yang lebih,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan hasil panen akan lebih meningkat jika petani mendapatkan penyuluhan dan bantuan secara langsung di lapangan. Sehingga, peningkatan produksi terus berada di posisi positif.

Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Jenderal Kementan Momon Rusmono menyampaikan bahwa program-program Kementan dan target hasil produksi tahun 2021 terus mengalami perbaikan.

“Program-program yang dimiliki Kementan ini untuk kepentingan rakyat. Sesuai arahan Mentan Syahrul bahwa pangan nasional tidak boleh bersoal,” tandasnya.

Perlu diketahui, RDP ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy, dan Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dukung Program Mentan SYL Percepatan Tanam Padi

Koran Jurnal, Subang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mendukung penuh program yang sedang dijalankan Menteri Pertanian(Mentan) Syahrul Yasin Limpo yakni gerakan percepatan tanam April- September (ASEP) 2020. Program tersebut dinilai dapat menjadi senjata ampuh dalam memerangi dampak pandemi Covid-19.

“Saya sangat mendukung adanya program percepatan tanam ini untuk memerangi dampak dari pandemi Covid-19,” demikian dikatakan Dedi dalam acara Gerakan Percepatan Olah Tanah (GPOT) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasn Limpo, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Subang, Ruhimat, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryan, Wakapolda Jawa Barat, Brigjen. Pol. Akhmad Wiyagus, dan Anggota DPD RI, Oni Suwarman di Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, Sabtu (06/06/2020).

Dedi menegaskan saat ini merupakan waktu paling tepat dalam melakukan percepatan tanam dimana saat ini banyak masyarakat khususnya generasi muda yang biasa kerja di proyek belum bisa kembali bekerja karena belom normal. Dengan demikian, sektor pertanian bisa menjadi satu solusi yang dapat dilakukan dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat.

“Saya minta para bupati untuk mengajukan berbagai programnya ke Kementerian Pertanian. Mudah mudahan dengan jeda waktu yang antara 1 sampai 2 bulan seperti saat ini masyarakat desa setelah menanam tetap menghasilkan uang sambil menunggu panen,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama jajaran eselon 1 Kementan menyatakan komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya yang ada di Jawa Barat saat ini di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan ke depan. Sektor pertanian menjadi solusi nyata terhadap dampak yang diakibatkan pandemi covid 19 terutama pada melemahnua ekonomi nasional.

“Dari apa yang kita saksikan hari ini, semangat petani yang terus berkobar itu menjadi tanda bagi saya bahwa sebenarnya kepedulian kita menghadapi Covid dengan daya tahan masyarakat melalui pertanian dan ketahanan pangan adalah sesuatu kekuatan,” kata Syahrul.

Mentan Syahrul mengatakan bahwa Gerakan percepatan tanam padi adalah kelanjutan dari pertanaman musim tanam I atau musim hujan. Dengan sisa hujan pada bulan Mei-Juni maka musim tanam II yang disebut musim tanam gadu harus segera dikejar.

“Karena itu dengan sisa hujan bulan Mei-Juni ini maka seluruh jajaran Kementerian Pertanian bersama seluruh pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan sisa hujan sampai bulan Juni-Juli,”sambungnya.

Selain Mentan juga mengatakan target luas tanam 2020 sebeear 11,66 juta ha yang berpotensi menghasilkan 33,6 juta ton beras. Sementara stok beras akhir Juni 2020 diperkirakan masih mencapai 6,84 juta ton.

Terkait hal itu, Syahrul menerangkan bahwa potensi panen padi Mei 2020 mencapai 1,25 juta ha dengan hasil beras sebesar 3,43 juta ton. Sedangkan potensi panen padi Juni 2020 mencapai 0,74 juta ha, yang dapat menghasilkan beras sebesar 1,94 juta ton.

“Musim tanam dua, target kita di atas 5,6 juta hektar dan mudah-mudahan kalau ini bisa menghasilkan maka ketahanan pangan itu bisa kita jamin lebih baik,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Subang, Ruhimat mengapresiasi kepedulian pemerintah pusat melalui Kementan yang begitu fokus meningkatkan produksi pangan di masa pandemi virus corona. Ketersediaan pangan di masa virus corona dan hingga saat ini dalam kondisi aman.

“Karena itu, Kabupaten Subang siap mendukung percepatan tanam padi dan peningkatan produksi pangan lainnya agar dampak yang ditimbulkan pasca pandemi corona tidak menyebabkan kegaduhan ekonomi,” ungkapnya.

“Di Kabupaten Subang banyak lahan tidur, baik itu eks Perhutani maupun PTPN. Ini bisa kita optimalkan untuk menghasilkan pangan demi membantu penguatan pangan nasional,” pinta Ruhimat.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan , Suwandi menambahkan percepatan tanam pada April-September 2020 ini dilaksanakan di 8 wilayah andalan, 9 wilayah utama dan 16 wilayah pengembangan. Kementan memberikan bantuan benih, alat mesin pertanian, asuransi pertanian dan pendampingan agar percepatan tanam sukses dan memberikan hasil yang tinggi.

“Ini saatnya setiap wilayah membuktikan komitmennya. Komitmen untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat, maka dari itu gerakan percepatan tanam menjadi yang utama,” sebut Suwandi.(hum/red)

Categories
Ekonomi

DPR Setujui Perubahan Anggaran Kementan

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi IV DPR RI menyetujui perubahan anggaran Lingkup Eselon I di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020. Keputusan ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat menggelar Rapat Kerja bersama di Gedung Parlemen, Senin (17/02/2020) kemarin.

“Keputusan ini sudah resmi dan disepakati bersama,” ujar Budisatrio sambil mengetuk palu.

Dengan perubahan ini, anggaran Sekretariat Jenderal Kementan mencapai Rp 1,88 triliun, Ditjen Tanaman Pangan Rp 5,6 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 3,4 triliun, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Rp 1,82 triliun, dan Badan Ketahan Pangan Rp 763 miliar.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada, terlebih untuk memaksimalkan kemajuan pertanian Indonesia.

“Saya kira ini sudah sesuai dengan yang kita minta. Jadi tinggal kami gunakan sebaik mungkin untuk kemajuan pertanian Indonesia,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Muslim, berharap Kementerian Pertanian mampu menjalankan semua program yang ada, sehingga target kedaulatan pangan mampu dicapai secara cepat. Meski demikian, dia menilai, Mentan Syahrul memiliki semangat dan mental yang tinggi untuk mempercepat pembangunan pertanian nasional.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Terutama soal program pertanian seperti AWR dan Kostratani. Terus terang saya sangat tertarik dengan program-program tersebut,” katanya.

Anggora Komisi IV lainya, Suhardi Duka mendukung program dan terobosan yang ada di Kementerian Pertanian. Namun, kata dia, sebaiknya program itu lebih banyak melibatkan banyak pihak, termasuk para petani, Kepala Daerah dan Komisi IV DPR RI.

“Memang kita harus saling bekerjasama dalam mencari solusi. Mudah-mudahn dengan program yang ada kita bisa meningkatkan kemajuan pertanian dimasa yang akan datang,” katanya.

Senada dengan Suhardi Duka, anggota Komisi IV lainya, TA Khalid mendukung kelembagaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dan pusat data Agriculture War Room (AWR). Dia menilai, kedua terobosan ini mampu membuka ruang baru dalam menggerakan roda ekonomi nasional.

“Saya sangat bangga dengan program tersebut karena pada dasarnya nilai perekonomian kita ada di sektor pertanian. Saya kira dengan program satu desa satu penyuluh kemajuan pertanian kita harus bisa terwujud,” tutupnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Syahrul: Kebutuhan Pangan 2020 Aman dan Terkendali

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan kebutuhan pangan tahun 2020 aman dan terkendali. Hal ini disampaikan Syahrul saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/02/2020).

“Dua bulan ke depan kita akan menghadapi bulan puasa dan idul Fitri. Dalam hal ini kami telah melakukan beberapa hal. Termasuk menjaga kebutuhan pangan 2020. Insyaallah kebutuhan pangan aman,” ujar Mentan.

Menurutnya, Kementan juga telah melakukan antisipasi untuk beberapa harga komoditas yang rentan fluktuasi, seperti bawang putih, bawang merah dan cabai. “Misalnya kami menggelar pasar murah dan melaksanakan produksi dalam negeri,” katanya.

Sekedar diketahui, Kementerian Pertanian telah menargetkan produksi komoditas pangan strategis untuk kebutuhan tahun 2020.

Dalam target ini, produksi padi menepati urutan pertama dengan angka 59,15 juta ton. Disusul produksi jagung sebesar 24,17 juta ton, kedelai 0,42 juta ton, bawang merah, 1,66 juta ton, cabai besar 1,35 juta ton dan cabai rawit sebanyak 1,47 juta ton.

Di samping itu, Kementan juga menargetkan produksi kopi sebanyak 769, 72 ribu ton, kakao 771, 89 ribu ton dan karet 3,674,05 ribu ton.

“Kemudian kami menargetkan populasi sapi sebanyak 18,78 juta ekor yang menghasilkan daging sekitar 4,81 juta ton, serta produksi daging sapi kerbau sebanyak 432, 91 ribu ton,” katanya.

Dengan angka produksi ini, pemerintah memastikan tidak akan melakukan impor beras karena ketersediaan periode Januari-Maret berkecukupan. Terlebih, stok beras di akhir bulan Desember mencapai 4.514.280. Dari angka tersebut, perkiraan produksi mencapai 14,211,295 dengan perkiraan kebutuhan 12,601,151.

“Kami juga melakukan sinergitas dengan penggilingan dan Bulog untuk penyerapan paska panen. Jadi mengurus pertanian itu tidak mudah, pak. Kami harus berhadapan dengan cuaca, iklim yang berubah, hama dan orang orang yang mau mengambil kepentingan. Karena itu, di tangan kita harus bisa memenuhi isi perut 267 juta jiwa,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dukung Kementan Kembangkan Sapi Aceh

Koran Jurnal, Aceh – Anggota Komisi IV DPR RI memberikan perhatian dan dukungan kepada Kementerian Pertanian, khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni Balai Pembibitan Ternak Unggul – Hijauan Pakan Ternak (BPTU – HPT) Indrapuri dalam mengembangkan ternak unggul Sapi Aceh dan pengembangan hijauan pakan ternak yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ketua rombongan Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi yang didampingi oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita saat melakukan serangkaian kunjungan kerja tiga hari yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2019, dan salah satunya ke BPTU – HPT Indrapuri di Provinsi Banda Aceh.

“Kami mendukung pengembangan Sapi Aceh untuk terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, sehingga dapat berkontribusi dalam swasembada protein hewani di Indonesia,” ungkapnya. Dedi juga menyampaikan bahwa Sapi Aceh terkenal karena dagingnya yang lezat, sedangkan sapinya sendiri memiliki penampilan yang manis, dan jantannya mantap.

Kunjungan kerja rombongan anggota Komisi IV DPR ini disambut oleh Kepala BPTU – HPT Indrapuri, Vierman beserta jajaran. Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi berharap BPTU – HPT Indrapuri dapat terus meningkatkan produksi dan populasi ternak unggul, serta peningkatan kualitas pakan. Hal tersebut penting dalam upaya meningkatkan populasi ternak yang berkualitas di Indonesia dan dapat mewujudkan swasembada protein hewani.

“Kunjungan kerja ke Aceh bertujuan untuk melihat langsung, sekaligus memonitor dan mengevaluasi sampai sejauh mana perkembangan sektor peternakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan program Ditjen PKH, Kementan yang memiliki target meningkatkan populasi ternak sekaligus untuk mewujudkan swasembada protein hewani,” ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk berkeliling melihat aktivitas pegawai, Sapi Aceh, serta padang rumput yang ada di BPTU – HPT Indrapuri. Rombongan berkesempatan melepas Sapi Aceh yang sudah bersertifikat ke BBIB Singosari dan BIB Lembang untuk dijadikan pemacek dalam mendukung program peternakan.

“Setelah melihat ini semua, kami berikan dukungan, dan kalau bisa balai seperti ini juga dikembangkan ke daerah lain di Indonesia yang mempunyai sentra peternakan” kata Dedi Mulyadi.

Pada kesempatan tersebut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita menjelaskan profil BPTU – HPT Indrapuri yang secara khusus hanya memelihara Sapi Aceh. Tercatat bahwa sampai tanggal 30 November 2019, populasi Sapi Aceh di balai tersebut mencapai 991 ekor yang terdiri dari dewasa jantan sebanyak 203 ekor, dewasa betina sebanyak 476 ekor, muda jantan sebanyak 99  ekor, muda betina sebanyak 88 ekor, anak jantan sebanyak 58 ekor, dan anak betina sebanyak 67 ekor. Adapun angka kebuntingan per November 2019 sebanyak 200 ekor, produksi bibit sebanyak 82 ekor, dan kelahiran ternak sebanyak 121 ekor.

Ketut juga menyampaikan berbagai jenis hijauan pakan ternak yang ada di Indrapuri yakni Rumput Brachiaria Decumbens (BD), Rumput Braehiaria Hummidicsla (BH), Rumput Benggala, Rumput Gajah Odot, Rumput Lampung, Ledisgotora Sp (Tarum), Lantoro Mini dan Indigofera.

Secara khusus, Ketut meminta balai untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, karena ia masih melihat adanya lahan-lahan yang belum termanfaatkan untuk pengembangan sapi dan hijauan pakan ternak, bahkan masih ada bagian lahan yang belum dipagari sehingga hewan liar atau milik masyarakat dapat masuk ke kawasan.

“Saya juga minta fasilitas balai agar diperbaiki dan dilengkapi. Termasuk penyiapan akses ke sumber air melalui pipanisasi,” pintanya.

Sementara Vierman menyampaikan bahwa BPTU – HPT Indrapuri telah meraih beberapa prestasi antara lain pada tahun 2018 meraih sertifikasi ternak LSPRO sebanyak 40 ekor, yang terdiri dari  32 ekor sapi jantan dan 8 ekor sapi betina. Adapun untuk tahun 2019, balai tersebut meraih sertifikasi ternak LSPRO sebanyak 57 ekor, yaitu terdiri dari jantan 20  ekor dan betina 37 ekor.

Vierman juga menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini.

“Kami tetap memohon dukungan dari Komisi IV DPR RI dalam membangun peternakan di Aceh,” ucapnya.

Categories
Ekonomi

DPR RI Terima Usulan Subsidi Sektor Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi IV DPR RI menerima usulan perubahan komposisi pagu anggaran tahun 2020 pada lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Selain itu, DPR juga menerima penjelasan usulan alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar 7,94 juta ton.

“Menerima usulan subsidi pupuk dengan rincian pupuk urea sebanyak 3, 27 juta ton atau setara dengan Rp11, 34 triliun. kemudian SP-36 sebanyak 500 ribu ton atau setara dengan Rp1, 65 triliun, ZA sebanyak 750 ribu ton atau setara dengan Rp1,34 triliun,” ujar Ketua Komisi IV, Sudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian, kemarin Senin malam (18/11/2019).

Sudin menjelaskan, subsidi itu juga meliputi pupuk buatan NPK sebanyak 2,70 juta ton atau setara dengan Rp 11,12 triliun, serta pupuk organik atau kompos dengan kualitas tertentu yang jumlahnya setara dengan Rp1,14 triliun.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku akan melakukan kajian yang mendalam terkait semua usulan dan masukan dari DPR.

“Secara teknis tentu saya coba mengkaji apa yang menjadi berbagai masukan dari forum rapat kerja in, termasuk masalah pupuk” katanya.

Menurut Syahrul, Kementan juga akan memperkuat produksi pangan melalui konsolidasi dengan berbagai lembaga dan kementerian lain, serta melakukan kajiannya secara komprehensif.

“Semuanya akan saya siapkan dengan baik dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya kami di Kementan namun juga barangkali dari pakar perguruan tinggi secara bersama mementingkan kepentingan rakyat,” katanya.

Untuk diketahu, Kementan sendiri sudah menetapkan target produksi Padi sebanyak 59,15 juta ton. Kemudian produksi jagung sebanyak 30,35 juta ton, kedelai 1,12 juta ton, bawang merah 1,52 juta ton dan cabai 2,57 juta ton.

Di samping itu, ada juga target meningkatkan bawang putih 0,08 juta ton, daging sapi atau kerbau 0,45 juta ton, tebu 2,46 juta ton, kelapa 2,91 juta ton, kakao 0,65 juta ton, kopi 0,76 juta ton dan target karet sebanyak 3,59 juta ton.

“Kami juga sudah menyiapkan benih, saprodi, alsintan dan peralatan lain untuk mengantisipasi El-Nino tahun 2020. Kemudian meningkatkan bio diesel dari B20 ke B30, selanjutnya melakukan sosialisasi dan bantuan benih, juga membentuk kelompok petani peduli api,” tukasnya.(hum/red)