Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Tanggapi Isu Kelangkaan Pupuk, Kementan: Pupuk 2020 Cukup

Koran Jurnal, Jakarta – Menanggapi beberapa isu terakhir terkait kelangkaan pupuk di sejumlah daerah, Kementerian Pertanian meluruskan isu pengurangan pupuk bersubsidi.

Menurut Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, tidak benar terjadi pengurangan pupuk bersubsidi. Pemerintah melakukan alokasi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan ATR/BPN.

“RDKK sesuai potensi perencanaan tanam di masing-masing wilayah desa dan kecamatan. Maka akan sangat menentukan ketepatan alokasi pupuk subsidi,” jelas Kuntoro di Jakarta, Jum’at (07/02/2020).

Lebih lanjut Kuntoro menjelaskan, tahun 2020 dilakukan koreksi terhadap alokasi pupuk bersubsidi menjadi 7,9 juta ton, dan sesuai Permentan 01/2020 sebanyak 10% dialokasikan sebagai cadangan pupuk, sehingga total yang akan didistribusikan sebanyak 7,1 juta ton.

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah mendalami kemungkinan penyalahgunaan pupuk subsidi, dan ternyata ditemukan pupuk beralih pada perusahaan perkebunan (bukan petani), dan banyak juga petani perseorangan yang memperoleh pupuk bersubsidi meskipun bukan Kelompok Tani.

“Kami mengingatkan alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai RDKK. Makanya ada isu kelangkaan pupuk di masyarakat. Bagi yang tidak terdaftar, pupuk non subsidi tersedia banyak kok,” tambahnya.

Kuntoro juga menjelaskan isu kelangkaan pupuk dan pengurangan pupuk di Jawa Timur hingga 50%, setelah ditelusuri, dijumpai fakta terjadi kelambatan pemerintah daerah menginput data kebutuhan melalui eRDKK, akibat kurang cepat respon pada level kecamatan.

“Setiap bulannya, tanggal 20-25, pemerintah daerah dapat menginput kebutuhannya. Kami menghimbau agar lebih cepat diproses, agar tidak terjadi isu kelangkaan. Padahal pupuknya ada. Hanya petugasnya terlambat input sistem,” tegas Kuntoro.

Selain itu, tahun 2020 tidak lagi diberikan pupuk subsidi bagi petambak darat, yang pada tahun sebelumnya selalu mendapatkan pupuk subsidi. Kini pemerintah fokus memberikan pupuk subsidi hanya bagi petani yang melakukan usaha tani bidang pertanian, tambahnya.

Sekedar informasi, RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha, yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Sedangkan eRDKK adalah RDKK yg diinput ke dalam sistem dengan basis NIK. Harapannya data eRDKK bisa digunakan untuk bantuan pemerintah selain subsidi pupuk. Saat ini penyaluran KUR oleh perbankan juga sudah menggunakan data eRDKK.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi Riset dan Inovasi Produk Unggulan Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Sejumlah produk unggulan yang memanfaatkan teknologi terkini ternyata mampu dihasilkan oleh industri kita. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo melihat sendiri rancangan produk-produk unggulan tersebut yang menurutnya perlu dukungan lebih lanjut.

“Industri nasional kita ternyata telah mampu membuat berbagai produk dengan teknologi unggulan. Semuanya dari dalam negeri di antaranya drone MALE Elang Hitam, ini kolaborasi antara BPPT, BUMN, TNI, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian katalis Merah Putih, ini bahan konversi CPO ke bahan bakar nabati yang dikembangkan ITB dan Pertamina yang juga sudah saya lihat,” ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai hilirisasi industri produk-produk unggulan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (06/02/2020).

Presiden mengatakan, produksi produk-produk unggulan tersebut tidak bisa berdiri dan berjalan sendiri. Nyatanya, pengembangan teknologi tersebut memerlukan dukungan pendanaan riset yang memadai agar dapat menghasilkan produk akhir dengan kualitas unggul.

“Hal ini membutuhkan bukan hanya konsolidasi anggaran riset bersumber dari APBN, tapi juga perlu dorongan pendanaan riset dari BUMN maupun sektor swasta,” ucapnya.

Kepala Negara juga memandang bahwa pihaknya harus memiliki peta jalan yang jelas mengenai tahapan riset hingga produksi massal untuk mendukung penelitian terhadap produk-produk unggulan yang dapat dihasilkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden menyebut bahwa tugas pemerintah bukan hanya melakukan hilirisasi industri saja, melainkan turut melakukan hilirisasi terhadap hasil-hasil riset dan inovasi dalam negeri.

“Hasil riset yang dihasilkan di lembaga-lembaga riset dan universitas harus tersambung dengan dunia industri sehingga bisa diproduksi secara massal dan segera dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan dunia usaha,” kata Presiden.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo meminta dilakukannya perbaikan besar-besaran dalam ekosistem hilirisasi hasil riset dan inovasi tersebut. Tidak boleh lagi ditemukan adanya hambatan birokrasi terhadap implementasi hasil-hasil riset dan inovasi anak bangsa.

“Begitu pula hambatan investasi dalam pengembangan industri produk-produk teknologi unggulan dalam negeri yang harus dipangkas, dibuka lebar, jangan justru dipersulit,” tuturnya.

Selain itu, pengembangan industri produk unggulan sebagai hasil dari riset dan inovasi tersebut juga harus diarahkan agar terintegrasi dengan rantai pasok nasional maupun global. Untuk itu, diperlukan strategi bisnis dalam industri nasional kita yang mampu menghubungkan mulai dari industri hulu sampai industri hilirnya.

“Misalnya tujuh jenis katalis yang saat ini dikembangkan ITB bersama Pertamina harus disambung dengan industri hilirnya seperti oleochemical, industri pupuk, maupun industri pengolahan bahan bakar nabati. Semua harus disambungkan dengan industri hilirnya sehingga produk industri itu menjadi kompetitif,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Polisi

Mentan Syahrul Minta Polisi Turut Menjadi Pelopor Kemajuan Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang terdiri dari polisi perwira pertama dan perwira dua, Selasa (04/02/2020). Dalam kesempatan itu, Mentan minta para perwira polisi turut ikut serta menjadi pelopor kemajuan pertanian dan turut bersinergi untuk ketahanan pangan.

“Kalo kau mau jadi Kapolsek sukses urusin pertanian, kalo mau jadi Kapolres sukses urusin pertanian. Pertanian itu menjanjikan untuk lapangan kerja. Kalau masyarakat sejahtera, kriminal menurun. Kalau perlu tangkapi dulu para preman, perampok, penjahat setelah itu kasih kerja di bidang pertanian,” kata Syahrul saat memberikan kuliah Umum di Ruang Kelas SESPIMTI POLRI PTKI.

Syahrul menjabarkan betapa pentingnya pertanian sebagai salah satu upaya dalam mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Oleh karena itu, kriminalitas yang sedang ditangani bisa berkurang banyak dengan membangun pertanian yang maju, mandiri dan modern.

“Anjurkan rakyat untuk dapat bertahan hidup. Tuntutannya kita harus bertani dengan baik dan modern. Cara kalian kerja di Kapolsek, eranya tidak ada lagi traktor dikemudi orang, tapi er kalian sudah ada di era traktor di kelola robot kontrol,” tambahnya.

Dalam kuliahnya, Mentan Syahrul, yang sering disapa SYL, mengungkapkan jika menjadi pemimpin dan anak buah yang baik harus memiliki intelektual sesuai fungsi peran dan tanggung jawabnya serta mampu mengembangkan managemen agenda kehidupan yang lebih baik.

“Kalian adalah harapan bangsa besok yang luar biasa. Besok itu ada energi baru dari bangsa ini dan kamu sudah dalam track yang benar jadi jangan sia siakan. Belajar dari sini baik baik,” ucapnya.

Selain itu, Mentan menyampaikan setelah mengenyam pendidikan di PTIK setiap polisi memiliki perilaku yang baru minimal punya impian untuk tanggung jawab apa yang akan dipegang di masa depan. Ia mengatakan jika keberhasilan dapat dilihat dari kegigihan dalam bekerja.

“Biasakan lari dengan pijakan yang benar jangan biasakan kamu keluar dari aturan aturan.Tidak ada yg instan kalo kau mau berprestasi maka hadirkan itu,” ucapnya.

Selain itu, Mentan turut memaparkan perkembangan nilai ekspor berbagai komoditas pertanian Indonesia yang lebih dari Rp100 triliun selama November-Desember 2019 atau dalam triwulan terakhir.

“Alhamdulillah dibantu dengan temen- teman eselon 1 yang ada. Saya saat ini ekspor sudah capai lebih 100 Trilliun,” kata Syahrul.

Di akhir kuliahnya, Syahrul berpesan supaya para perwira fokus pada amanah yang sudah diembannya, harus mempunyai target, jujur dan mau belajar dari kesalahan.

“Biasakan dispilin. Disiplin itu ditentukan kebenaran yakni kebenaran sosiologis, kebenaran dengan aturan, kebenaran culturan kalian punya suku punya bangsa,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan – Kemenkop UKM Kerjasama Kembangkan Bisnis Korporatisasi Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta,- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Koperasi dan UKM (kemkop UKM) bekerja sama untuk segera mengembangkan bisnis dalam pengelolaan tani dengan mengkorporatisasikan bidang pertanian. Langkah ini diawali kedua kementerian dengan penandatanganan MoU kerjasama yang dilakukan langsung Menteri Pertanian(Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2020.

“Bahannya saya siapkan, Kementerian Koperasi akan mengelola bisnisplannya. Jadi tentu saja katakanlah hulunya dan proses pasarnya akan di kelola Kementerian Koperasi,” kata Mentan Syahrul dalam usai membuka Rakernas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (27/01/2020).

Dalam Rakernas tersebut, Mentan juga menyampaikan jika Kementan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo bersama kementerian lain yang terkait secara teknis agar melakukan berbagai upaya dalam mengakselerasi pertanian dengan menyatukan program.

“Langkah -langkah teknis lainnya adalah menyatukan upaya upaya dilapangan secara sinergis antara kementerian yang ada dan ini perintah Bapak presiden kepada kita agar tidak ada lagi perbedaan antara Menteri dimana Menteri yang satu dengan yang lain saling berkomunikasi, berkoordinasi bahkan menyatukan program,” ucap Syahrul.

Syahrul juga menambahkan jika kerjasama Kementan dan Kemkop UKM yang berorientasi ekspor akan dibackup juga oleh Kementerian Perdagangan. Kerjasama yang kompak antara pemerintah pusat yakni kementerian pertanian dengan beberapa kementerian lainnya menjadi sangat penting.

“Ini negara sangat besar kita butuh pangan yang lebih kuat dan kepastian kepastian didalam menata kehidupan dan ekonomi Indonesia,” tambahnya.

Bersama dengan itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, menyampaikan jika kerjasama yang akan dilakukan bersama Kementan yakni dalam pengelolaan organisasi taninya. Ia juga memaparkan jika rata rata pertanian di Indonesia itu dikelola perorangan dimana secara perorangan tersebut memiliki lahan yang sangat sempit.

“Sehingga muncul isunya tidak efisien , kontinuitas kebersambungan produk, kesejahteraan petani dan lain sebagainya. Karna itu kami mengembangkan model konsolidasi lahan,” katanya.

Teten menambahkan jika konsolidasi ini menghimpun para petani dalam satu koperasi untuk menanam satu komoditi dalam skala bisnis. Kerjasama ini juga untuk mengkonsolidasi seluruh resources yang ada dipertanian antara lain subsidi pupuknya, alsintan, pembangunan infrastruktur pertanian dan juga rantai suplainya atau rantai pasoknya.

” Dengan begitu sebenarnya nanti masalah masalah pertanian masalah masalah produktivitas itu mudah mudahan bisa teratasi kami akan coba dulu untuk bisnis model koperasi beras di Demak dan juga ada beberapa model koperasi untuk ternak domba dan juga hortikultura,” tukasnya.

Rakernas ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni tanggal 27 – 28 Januari 2020 dilanjutkan melalui Workshop Pembahasan Rancangan Target Kementerian Pertanian tahun 2020. Rakernas dihadiri oleh 1.500 orang peserta yang terdiri dari Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, jajaran lingkup Kementerian Pertanian dan para undangan lainnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Syahrul Ajak Mendag, Mendes dan Mendagri Wujudkan Pertanian Maju, Mandiri Juga Modern

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2020 yang digelar di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (27/01/2020).

Dalam kesempatan itu, Mentan Syahrul menyampaikan pentingnya membangun hubungan baik dengan kementerian dan lembaga lain untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern.

“Kalau semua yang hadir disini pikirannya maju, maka yang diam di tempat otomatis akan tertinggal. Maju adalah bagian dari langkah kita hari ini. Mandiri adalah kekuatan dan modern adalah bagian dari hidup kita ke depan,” ujarnya.

Syahrul mengatakan, pertanian maju, mandiri dan modern adalah pertanian berbasis teknologi dengan kekuatan utama artificial intelligence. Pertanian maju, kata Syahrul, selalu didukung dengan sistem mekanisasi yang kuat dan terstruktur dengan baik.

“Ke depan kita tidak boleh lagi melakukan pertanian dengan alat tradisional. Ke depan kita harus mengelola pertanian yang berbasiskan pada artificial intelligence, yang dikelola dengan sistem yang terstruktur,” tukas Syahrul.

Dia juga mengatakan, mengelola pertanian tidak boleh lalai dan abai karena langsung berhadapan dengan 267 juta penduduk Indonesia. Mengelola pertanian harus memiliki keyakinan dan tujuan pasti untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pasar global.

“Di Indonesia ini semua kabupaten memiliki potensi ekspor karena negara kita adalah negara tropis. Terlebih semua negara di dunia ini selalu membutuhkan sayur dan buah dari kita. Jadi semua daerah memiliki potensi yang sama,” katanya.

Menurut Syahrul, terdapat 4 aspek yang perlu diperhatian dalam mengelola pertanian maju, mandiri dan moderb. Aspek pertama, kata dia, melakukan upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas melalui Gerakan nasional. Aspek kedua adalah, menurunkan biaya pertanian menuju hingga berada di posisi rendah melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi.

“Aspek ketiga adalah pengembangan dan penerapan mekanisasi serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Dan aspek keempat adalah ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan termasuk lahan rawa dan sub optimal lainnya serta penyediaan air (irigasi, embung, dan bangunan air lainnya),” katanya.

Adapun dalam mendukung keempat aspek tersebut, pemerintah melalui Kementan telah membentuk lembaga Komando Startegi Pembangunan Pertanian (Kostratani) yang ada di tiap Kecamatan. Komando ini merupakan komando perang yang sudah dilengkapi dengan agriculture war room (AWR) sebagai ruang monitoring dari semua kegiatan pembangunan pertanian.

“Jadi di setiap daerah akan ketemu saya setiap jumat melalui AWR. Alat ini juga secara tidak langsung mampu memonitoring kegiatan penyuluh setiap hari. Dan saya pastikan saya akan mengetahui apakah mereka kerja atau tidak,” kata Mentan Syahrul.

Untuk diketahui, Rakernas Pembangunan Pertanian ini juga dihadiri Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri serta kementerian dan lembaga negara lainya.

Kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto mengatakan bahwa kenaikan nilai ekspor pertanian terus mengalami lonjakan hingga mencapai Rp 2,3 miliar. Namun demikian, lonjakan tersebut musti didukung oleh berbagai pihak, terutama perusahaan kargo.

“Dalam hal ini saya sangat selektif karena harus dimaksimalkan dulu dalam hal impor. Tujuan impor ini bukan untuk mengisi kekosongan saja tetapi juga harus dapat merubah pasar dan menjaga neraca perdagangan kita untuk mengoptimalisasi kelembagaan,” tandasnya.

Agus berharap, Kementerian Pertanian dibawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo terus meningkatkan daya saing produk pertanian untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pertanian ke depan. “Kalau sudah ditingkatkan, kita bisa bersaing dengan negara besar lainnya,” pungkas Agus.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Syahrul Ingin Tingkatkan Usaha Tani Menjadi Skala Bisnis

Koran Jurnal, Jakarta – Pengalaman selama ini menunjukkan sektor pertanian mampu bertahan dalam kondisi pelambatan perekonomian Indonesia maupun dunia. bahkan sektor pertanian mampu menciptakan pertumbuhan positif dalam pembangunan nasional, dengan menciptakan kesempatan kerja.

Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) diharapkan akan lebih cepat menggerakkan pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern. Hal itu disampaikan Mentan Syahrul pada Sosialisasi Pemanfaatan Dana KUR dan Implementasi Kostratani di Wisma Negara CPI Kota Makassar, Sabtu (25/01/2020).

“Peran itu nanti digerakkan oleh BPP sebagai pusat pelaksanaan Kostratani dengan mengefektifkan penyuluhan dan meningkatkan keahlian para penyuluh pertanian,” kata Syahrul.

Oleh karena itu, Kostratani menurut Mentan Syahrul di desain agar bisa mengidentifikasi potensi komoditas unggulan lokal yang bisa mengungkit pendapatan dan kesejahteraan petani.

“Merica yang sering kita temukan di meja restoran-restoran, dengan intervensi teknologi dan pendampingan penyuluh, ke depan hal seperti ini sudah bisa diproduksi di level Kostratani. Cita-cita bersama kita, satu Kostratani memiliki satu pabrik,” ungkap Syahrul.

Pada kesemptan itu juga, Mentan Syahrul menyerahkan bantuan pertanian untuk propinsi Sulsel dengan total 150 miliar rupiah dalam bentuk 50 unit Traktor Roda 4, 100 unit Traktor Roda 2, 100 unit Pompa Air, 30 unit Combine Harvester, 3,3 ribu ton benih padi, 2,7 ribu ton benih jagung hibrida, 180 ton benih kacang tanah, 338 benih kedelai, 25 ton benih kacang hijau serta pembagian KUR kepada 5 perwakilan Kelompok Tani.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy memgatakan bahwa serapan KUR pertanian nasional sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 sudah mencapai 600 miliar rupiah.

“Total nilai KUR pertanian adalah 50 triliun. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk membantu budidya perkebunan, tanaman pangan, hortikuktura dan pertenakan dengan bunga yang rendah yaitu 6 persen,” kata Sarwo.

Selain skema KUR, Sarwo Edhy juga menghimbau kepada petani yang hadir untuk bisa mengakses asuransi pertanian.

“Ada asuransi padi dan asuransi ternak. Pemerintah memberikan subsidi sehingga petani dibantu dalam pembayaran preminya. Petani cukup membayar 36 ribu, 144 ribu dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga jika padi yang ditanam mengalami puso karen kekeringan atau banjir maka akan diganti 6 juta per hektar untuk satu kali masa tanam,” ungkap Sarwo.

Sedangkan, bagi peternak yang telah mengikuti asuransi, pemerintah akan mengganti ternaknya yang mati atau hilang, misalnya sapi, kita akan ganti 10 juta per ekor dengan membayar premi sebesar 40 ribu, sementara sisanya, 160 ribu, akan dibayarkan oleh pemerintah.

Namun, semua bantuan yang diberikan itu, menurut mantan Gubernur Sulsel ini hanya sebagai stimulan, yang perlu segera dilakukan adalah terus melkukan konsolidasi dan merubah paradigma pengelolaan usaha tani menjadi skala bisnis.

Dan segala bentuk upaya itu akan dikontrol dan dikendalikan oleh Kostratani dan Agricultural War Room (AWR), dengan daya dukung berupa akurasi data.

“Kita monitoring setiap permasalahan termasuk distribusi pupuk bersubsidi yang aku terima beritanya sewaktu memaparkan Kostratani di kantor pusat FAO di Roma. Tidak butuh lama, hal itu bisa diselesaikan,” ungkap Syahrul.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Syahrul Dorong FAO Aktif Beri Bantuan ke Negara Afrika dan Pasifik

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian RI mendorong organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di bawah naungan PBB untuk aktif membantu negara mitra di Afrika dan Pasifik yang masih terbelakang dalam ketahanan pangan.

Hal ini disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo saat bertemu dengan Deputy Director General FAO Laurent Thomas, di kantor pusat FAO, Roma, Italia, Selasa (21/01/2020).

“Indonesia selama ini telah banyak membantu negara-negara mitra di Afrika,” kata Mentan.

Misalnya, kata dia, membangun training center di Gambia dan Tanzania, lalu membuat proyek percontohan pengembangan kacang  kedelai di Madagaskar dan padi di Sudan. Indonesia juga mengirim bantuan traktor tangan untuk beberapa negara pasifik seperti Fiji dan Vanuatu.

“Indonesia memiliki banyak tenaga ahli dalam berbagai bidang yang siap untuk bekerjasama dengan FAO dalam membantu negara-negara mitra di Afrika dan Pasifik,” kata Syahrul.

Dalam pertemuan itu, Mentan bicara delapan poin penting sebagai posisi pertanian Indonesia. Pertama, Indonesia mendorong kerjasama lebih erat dengan FAO sebagai organisasi pangan internasional, sebagai salah satu produsen sumber pangan terbesar di dunia, untuk memenuhi pangan nasional dan dunia.

Mentan juga mengajak FAO dalam mengembangkan Agriculture War Room (AWR) di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat kontrol monitoring dan evaluasi mobilisasi sumber daya pertanian. Mentan mengundang seluruh technical team FAO untuk membantu Indonesia.

Dirinya ingin memastikan validitas data yang lebih kuat dan pencapaian produksi yang lebih efektif, efisien, dan berstandar Internasional, yang pada implementasinya dikawal secara intensif melalui Kostratani yang baru saja dibentuk.

FAO diharapkan dapat berperan dalam menyeimbangkan situasi pasar produk pertanian yang cenderung diskriminatif, dan merugikan negara berkembang selaku produsen. Negara-negara importir yang pada umumnya negara maju, menerapkan standar-standar yang seringkali menyulitkan dan menekan daya tawar negara eksportir, dalam hal ini khususnya kelapa sawit bagi indonesia.

Mentan mendukung hand-in-hand initiative yang menjadi program DG FAO yang baru, yang fokus pada program kemitraan antara negara maju dan berkembang untuk dapat maju bersama dalam berbagai aspek rantai nilai usaha pertanian.

Indonesia juga mengajak FAO untuk bersama-sama membantu negara-negara ketiga yang membutuhkan bantuan teknis, khususnya penguatan kapasitas melalui pusat-pusat pelatihan yang telah dibangun Indonesia di beberapa negara Afrika, seperti Tanzania dan Gambia.

Deputy Director General FAO Laurent Thomas, mengatakan FAO sangat terkesan dengan inisiatif Mentan dalam pengembangan AWR. Inisiatif tersebut dinilai sejalan dengan program FAO.

Tim FAO menyampaikan secara singkat data management system yg ada di FAO seperti AMIS, pemanfaatan GIS, early warning system, dan pemanfaatan teknologi artificial intelligent lainnya. FAO berkomitmen penuh untuk mendukung indonesia dalam pengembangan AWR dan program digitalisasi pertanian modern di indonesia.

Dalam pertemuan itu, Menteri Pertanian juga mendapatkan kesempatan untuk meninjau berbagai fasilitas data management system yang dimiliki oleh FAO.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Indonesia Siap Tambah Ekspor Obat Hewan Ke Ethiopia

Koran Jurnal, Jakarta – Tim Inspeksi good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA), Ethiopia melakukan audit di salah satu perusahaan obat hewan Indonesia yakni PT Medion Farma Jaya. Audit ini dilakukan selama satu minggu, mulai dari tanggal 13 Januari 2020.

“Hal ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) untuk meningkatkan ekspor produk-produk pertanian tiga kali lipat atau Gratieks, termasuk obat hewan,” ungkap I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), di Jakarta, Selasa (21/01/2020).

Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah untuk menambah ekspor obat hewan ke Ethiopia. Setelah lolos desk study, tahapan lanjutan adalah mengundang tim CPOHB untuk audit dalam rangka registrasi dan ijin ekspor obat hewan dari Indonesia ke Ethiopia. Kegiatan ini secara langsung didampingi oleh tim CPOHB Ditjen PKH.

Ketut optimis bahwa Indonesia bisa menambah volume dan nilai ekspor untuk pasar Ethiopia ini, mengingat kualitas dari obat hewan serta sistem penerapan CPOHB di perusahaan obat hewan Indonesia sudah sangat baik.

“Ini dibuktikan dengan data bahwa obat hewan Indonesia sejak tahun 2015 telah menembus 93 negara di benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Bahkan saat ini sudah ada obat hewan Indonesia yang bisa masuk ke pasar Ethiopia ini,” tambahnya.

Sementara itu pada kesempatan audit, Zerihun Belachew Tefera dari VDFACA Ethiopia menyampaikan bahwa 98% obat hewan yang beredar dari Ethiopia merupakan produk impor dan tahapan audit ini sangat penting untuk proses registrasi dan izin ekspor.

Pihak VDFACA pada akhir proses audit menyampaikan bahwa fasilitas produksi dan proses kerja yang dijalankan PT Medion telah memenuhi persyaratan CPOHB, dan hal ini akan segera disampaikan kepada otoritas Ethiopia untuk mendapatkan pengesahan.

Menyambut hasil tersebut, Elvina Jonas, Director Animal Health PT Medion Farma Jaya menyampaikan apresiasinya kepada tim VDFACA yang telah melaksanakan audit, juga kepada tim Ditjen PKH yang telah mendampingi prosesnya.

“Saya berharap agar sertifikat CPOHB dan nomor registrasi obat hewan dari Pemerintah Ethiopia segera terbit, sehingga eksportasi dapat segera dilaksanakan,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Ditjen PKH Kementan: Pasokan Jagung untuk Pakan Awal Tahun 2020 Aman

Koran Jurnal, Jakarta – Berbagai langkah koordinasi telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam rangka mengamankan ketersediaan jagung khususnya untuk industri pakan dan peternak.

Menurut Direktur Pakan Ternak, Ditjen PKH, Sri Widayati, Ditjen PKH telah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Ditjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Pinsar, Dewan Jagung Nasional dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pasokan jagung untuk industri pakan dan peternak.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ditjen Tanaman Pangan, dapat kita sampaikan bahwa pertanaman Jagung dilakukan pada periode September-Oktober 2019 telah siap untuk penyediaan jagung periode Januari-Maret 2020,” ungkapnya di Jakarta (19/01/2020).

Saat ini, Ditjen PKH selalu memantau penyerapan jagung lokal terkait pembelian, stok, kecukupan dan harga oleh pabrik pakan secara daring atau online menggunakan aplikasi SIMPAKAN. Berdasarkan laporan pabrik pakan tersebut, stok jagung per akhir Desember 2019 sebesar 852.424 ton dan sampai awal tahun 2020 ini harganya stabil.

“Stok yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi pakan selama 45 hari ke depan. Dan stok ini akan bertambah saat masa panen jagung pada awal Februari,” tambah Widayati.

Selama satu tahun, lanjut Widayati, biasanya ada tiga kali panen raya jagung yakni pada bulan Februari-April, Juli-Agustus dan panen ke-3 pada bulan November-Desember. Berdasarkan prognosa Kementan, produksi jagung sepanjang tahun 2020 diperkirakan mencapai 24.16 juta ton. Hal ini membuat stok jagung aman sepanjang tahun 2020.

Terkait produksi pakan, pada tahun 2020, diperkirakan produksi pakan mencapai 21,53 juta ton atau tumbuh sekitar 5% dibandingkan produksi pakan tahun 2019 (20,5 juta ton). Proyeksi kebutuhan jagung pada tahun 2020 untuk pabrik pakan sebesar 8,5 juta ton dan untuk peternak sebesar 3,48 juta ton. Oleh karena itu diharapkan tahun 2020 Indonesia dapat surplus jagung.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan jagung bagi industri pakan dan peternak mandiri, Widayati juga menyampaikan bahwa Ditjen PKH sedang membangun sarana pendukung pasca panen seperti silo dan dryer di sentra peternakan unggas di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Diharapkan silo dan dryer tersebut dapat digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan jagung lebih lama, sehingga ketersediaan jagung dapat terus terjaga,”pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Pemerintah Pastikan Atur Ulang Soal Subsidi Gas 3Kg Masih Tahap Kajian

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana Pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada audiens yang hadir pada acara Indonesia Millennial Summit 2020 di Gedung The Tribrata Jakarta, Jum’at (17/01/2020).

“Yang lagi ramai di media itu tidak sepenuhnya benar. Kita sedang dalam pembahasan,” jelas Arifin merespons salah satu pertanyaan peserta yang hadir.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi LPG 3 kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait.

“Pembahasan ini tentu saja melibatkan Kementerian dan Lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha,” sambungnya.

Arifin menilai, pengaturan subsidi LPG 3 kg tertutup tengah dikaji dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran.

Pemerintah, sambung Menteri ESDM, selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

“Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi ‘kebocoran’,” jelas Arifin.

Ia menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan.

“Kami di Kementerian ESDM memiliki visi bagaimana bisa menyediakan energi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah sendiri berusaha terus menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Tercatat pada tahun 2019 total subsidi energi sebesar Rp135 triliun dengan rincian Rp85,7 triliun berasal dari BBM/LPG.

Besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp153,5 triliun dengan rincian Rp97 triliun untuk BBM/LPG.(DBPers/red)