Category: Ekonomi

Categories
Daerah Ekonomi

Mentan Syahrul Panen 1000 Ekor Pedet dan Luncurkan Program ‘Sikomandan’ di Serdang Berdagai

Koran Jurnal, Sumut – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan panen 1000 ekor pedet sekaligus meluncurkan program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) di Kabupaten Serdang Bedagai – Sumatera Utara, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi pertumbuhan populasi dan peningkatan produksi ternak sapi dan kerbau dalam negeri.

Menurut SYL, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk Sumatera Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian termasuk perkebunan dan dunia peternakannya.

“Negara kita negara kaya, negara kaya adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri, dan Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang sangat hebat karna telah berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya dengan tepat, membangun suatu daerah dengan kekuatan alam seperti Sumatera Utara itu yang luar biasa” ungkap SYL disela – sela acara Panen 1000 Ekor Pedet dan Launching Sikomandan di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kamis (20/02/2020)

Lebih lanjut SYL mengatakan berbagai upaya peningkatan populasi sapi lokal yang dilakukan Kementerian Pertanian, merupakan rangkaian dari komitmen pemerintah untuk menekan angka dominasi impor sapi di Indonesia, sekaligus sebagai upaya memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang jumlahnya mencapai 700.000 ton pertahun.

“Kebutuhan konsumsi nasional untuk daging sapi di Indonesia adalah 700.000 ton, sementara kemampuan produksi kita diangka 400.000 ton, artinya kita masih defisit 300.000 ton, angka itu setara dengan 1.300.000 ekor sapi setiap tahun, untuk itu saya harapkan upaya ini bisa meningkatkan produksi sapi kita bahkan hingga dua atau tiga kali lipat” ungkap SYL.

Selain itu, masih dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas sapi serta kerbau di Indonesia, SYL menambahkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan integrasi sapi sawit. Ia menilai potensi lahan sawit untuk pengembangan sapi berpotensi cukup besar untuk turut membantu memecahkan permasalahan pemenuhan daging sapi di tanah air.

*Program Sikomandan Targetkan 4.000.000 Sapi Lahir di 2020*

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menyampaikan selama rentang waktu 3 (tiga) tahun tahun 2017 – 2019, Kementan telah berhasil melakukan kegiatan inseminasi buatan (IB) sebanyak 11.524.268 ekor akseptor dari target 10.000.000 ekor.

Hasilnya pun fantastis, Ketut menyebut kebuntingan sapi dan kerbau pada rentang waktu tersebut mencapai 6.249.303 ekor, serta menghasilkan anak dari hasil perkawinan IB sebanyak 4.741.764 ekor.

Dengan adanya program Sikomandan, lanjut Ketut, tahun 2020 ditargetkan setidaknya ada 5.862.500 ekor akseptor dengan target kelahiran 4.000.000 ekor hasil optimalisasi kawin IB dan kawin alam.

“Sesuai arahan Bapak Mentan, mari bersama gaungkan Sikomandan yang salah satu kegiatannya adalah gerakan IB secara masif dan hasilnya seperti yang bisa kita lihat pada kegiatan panen pedet ini,” pungkas Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kantong Plastik Bakal Kena Cukai Hingga Rp 500 per Lembar

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi XI DPR RI dan Kementerian Keuangan sepakat untuk melakukan penambahan jenis barang yang akan dikenakan cukai yakni terhadap produk plastik seperti botol dan kemasan plastik.

“Persetujuan ini sangat kami hargai, ini bagus sangat baik. Mereka sama dengan kami bahwa ada concern dan prihatin pada masalah lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan masyarakat,” kata Sri Mulyani usai rapat bersama Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

Diketahui saat rapat bersama Komisi XI itu, Menkeu Sri Mulyani mengusulkan adanya pengenaan cukai untuk plastik jenis tas kresek dengan ketebalan di bawah 75 mikron. Nantinya, produsen plastik dan importir plastik akan dikenakan cukai sebesar Rp30 ribu per kilogram.

“Tarif cukai per lembar Rp200. Dengan demikian harga kantong plastik jadi Rp400-Rp500 setelah kena cukai,” kata Sri Mulyani.

Ia juga mengatakan, akan ada risiko penurunan konsumsi kantong-kantong ini hingga 50 persen. Sehingga total konsumsi menjadi sebesar 53.532.609 kg per tahun dari yang semula 107.065.217 kg per tahun berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Di mana kalau data dari KLHK di 2016 dilakukan berdasarkan konsumsi 90 ribu gerai di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga memperkirakan akan ada kenaikan inflasi 0,045 persen seandainya cukai plastik ini diberlakukan.(idn/red)

Categories
Ekonomi

DPR Setujui Perubahan Anggaran Kementan

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi IV DPR RI menyetujui perubahan anggaran Lingkup Eselon I di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020. Keputusan ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat menggelar Rapat Kerja bersama di Gedung Parlemen, Senin (17/02/2020) kemarin.

“Keputusan ini sudah resmi dan disepakati bersama,” ujar Budisatrio sambil mengetuk palu.

Dengan perubahan ini, anggaran Sekretariat Jenderal Kementan mencapai Rp 1,88 triliun, Ditjen Tanaman Pangan Rp 5,6 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 3,4 triliun, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Rp 1,82 triliun, dan Badan Ketahan Pangan Rp 763 miliar.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada, terlebih untuk memaksimalkan kemajuan pertanian Indonesia.

“Saya kira ini sudah sesuai dengan yang kita minta. Jadi tinggal kami gunakan sebaik mungkin untuk kemajuan pertanian Indonesia,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Muslim, berharap Kementerian Pertanian mampu menjalankan semua program yang ada, sehingga target kedaulatan pangan mampu dicapai secara cepat. Meski demikian, dia menilai, Mentan Syahrul memiliki semangat dan mental yang tinggi untuk mempercepat pembangunan pertanian nasional.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Terutama soal program pertanian seperti AWR dan Kostratani. Terus terang saya sangat tertarik dengan program-program tersebut,” katanya.

Anggora Komisi IV lainya, Suhardi Duka mendukung program dan terobosan yang ada di Kementerian Pertanian. Namun, kata dia, sebaiknya program itu lebih banyak melibatkan banyak pihak, termasuk para petani, Kepala Daerah dan Komisi IV DPR RI.

“Memang kita harus saling bekerjasama dalam mencari solusi. Mudah-mudahn dengan program yang ada kita bisa meningkatkan kemajuan pertanian dimasa yang akan datang,” katanya.

Senada dengan Suhardi Duka, anggota Komisi IV lainya, TA Khalid mendukung kelembagaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dan pusat data Agriculture War Room (AWR). Dia menilai, kedua terobosan ini mampu membuka ruang baru dalam menggerakan roda ekonomi nasional.

“Saya sangat bangga dengan program tersebut karena pada dasarnya nilai perekonomian kita ada di sektor pertanian. Saya kira dengan program satu desa satu penyuluh kemajuan pertanian kita harus bisa terwujud,” tutupnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Keuangan Pendidikan

Pemerintah Salurkan Dana BOS Tahap I Langsung ke Rekening Sekolah

Koran Jurnal, Jakarta – Tanggal 17 Februari 2020, Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahap I Gelombang I sebesar Rp9.803.214.420.000,- untuk 136.579 sekolah. Percepatan ini adalah tindak lanjut dari komitmen Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, setelah konferensi pers bersama pada Senin (10/02) lalu. Penyaluran Dana BOS ke sekolah-sekolah pada bulan Februari 2020 ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang rata-rata baru masuk ke rekening sekolah pada bulan Maret dan April.

Selain itu, salah satu perubahan mekanisme yang memudahkan percepatan atas penyaluran Dana BOS ini adalah perubahan mekanisme penyaluran, yaitu Dana BOS disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. PMK tersebut memberikan keleluasaan fiskal bagi sekolah dalam mendukung konsep “Merdeka Belajar” melalui perubahan periode penyaluran dan besaran penyaluran. Di samping itu, penyaluran Dana BOS lebih akurat karena rekomendasi penyaluran berdasarkan hasil inputan sekolah sendiri melalui Aplikasi Dana BOS yang disediakan oleh Kemendikbud. Dengan proses penyaluran lebih cepat ke rekening sekolah, kegiatan operasional mengajar dapat dilaksanakan dan didanai lebih cepat. Selanjutnya, sekolah dapat lebih cepat dalam menyampaikan laporan tanpa menunggu sekolah lain meskipun dalam wilayah yang sama. Terakhir, penyaluran langsung ke rekening sekolah tetap ditatausahakan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga sisi akuntabilitas tetap terjaga.

Alokasi Dana BOS Reguler Tahap I ini adalah sebesar 30% untuk masing-masing sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nantinya, untuk Tahap II dan III akan disalurkan sebesar 40% dan 30%. Dengan perbaikan skema penyaluran tersebut, sebesar 70% Dana BOS nantinya dapat langsung diterima sekolah pada semester I.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Syahrul: Kebutuhan Pangan 2020 Aman dan Terkendali

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan kebutuhan pangan tahun 2020 aman dan terkendali. Hal ini disampaikan Syahrul saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/02/2020).

“Dua bulan ke depan kita akan menghadapi bulan puasa dan idul Fitri. Dalam hal ini kami telah melakukan beberapa hal. Termasuk menjaga kebutuhan pangan 2020. Insyaallah kebutuhan pangan aman,” ujar Mentan.

Menurutnya, Kementan juga telah melakukan antisipasi untuk beberapa harga komoditas yang rentan fluktuasi, seperti bawang putih, bawang merah dan cabai. “Misalnya kami menggelar pasar murah dan melaksanakan produksi dalam negeri,” katanya.

Sekedar diketahui, Kementerian Pertanian telah menargetkan produksi komoditas pangan strategis untuk kebutuhan tahun 2020.

Dalam target ini, produksi padi menepati urutan pertama dengan angka 59,15 juta ton. Disusul produksi jagung sebesar 24,17 juta ton, kedelai 0,42 juta ton, bawang merah, 1,66 juta ton, cabai besar 1,35 juta ton dan cabai rawit sebanyak 1,47 juta ton.

Di samping itu, Kementan juga menargetkan produksi kopi sebanyak 769, 72 ribu ton, kakao 771, 89 ribu ton dan karet 3,674,05 ribu ton.

“Kemudian kami menargetkan populasi sapi sebanyak 18,78 juta ekor yang menghasilkan daging sekitar 4,81 juta ton, serta produksi daging sapi kerbau sebanyak 432, 91 ribu ton,” katanya.

Dengan angka produksi ini, pemerintah memastikan tidak akan melakukan impor beras karena ketersediaan periode Januari-Maret berkecukupan. Terlebih, stok beras di akhir bulan Desember mencapai 4.514.280. Dari angka tersebut, perkiraan produksi mencapai 14,211,295 dengan perkiraan kebutuhan 12,601,151.

“Kami juga melakukan sinergitas dengan penggilingan dan Bulog untuk penyerapan paska panen. Jadi mengurus pertanian itu tidak mudah, pak. Kami harus berhadapan dengan cuaca, iklim yang berubah, hama dan orang orang yang mau mengambil kepentingan. Karena itu, di tangan kita harus bisa memenuhi isi perut 267 juta jiwa,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Wapres Ma’ruf Amin Pacu Peremajaan Sawit Rakyat

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo agar melakukan optimalisasi sawit rakyat untuk peningkatkan produksi kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani swadaya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting sawit. Program PSR tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit petani dan memberikan hasil yang optimal hingga mencapai 8 ton/ha/tahun.

“Saya melihat dari data produktivitas kelapa sawit kita masih tergolong rendah, yaitu 3,7 ton. Melalui program replanting ini diharapkan produksi dapat meningkat,” ujar Ma’ruf saat menerima Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, Kamis (13/02/2020).

Ma’ruf menambahkan bahwa dalam peningkatan produksi, Pemerintah juga memberikan program kemudahan pembiayaan. Ia mengungkapkan bahwa petani dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

“Program PSR dapat memanfaatkan KUR. Tahun ini bunganya hanya 6 persen dan Pemerintah memberikan kemudahan dengan penyesuaian periode waktu KUR, yaitu 4 tahun,” tambahnya.

APKASINDO dalam pembinaan petani sawit tersebar di 22 provinsi dan 117 kabupaten. Untuk ke depannya Wapres berharap pemerintah dapat meningkatkan penyediaan bibit unggul, dan kemudahan petani untuk mendapatkannya.

“Kita harapkan ada peningkatan kualitas produksi kelapa sawit agar didapat harga jual yang tinggi dan merata di semua daerah,” ujar Ma’ruf.

Dikesempatan yang sama, Mentan Syahrul mengatakan jika Wapres memintanya untuk melakukan komunikasi komprehensif dalam penanganan budidaya replanting sawit. Ia mengungkap jika ada beberapa kendala yang terjadi sehingga membuat program sawit rakyat tidak berjalan optimal sehingga dibutukan tahapan untuk memastikan penanganan program sawit rakyat itu berjalan dengan baik.

“Tidak hanya mencoba masuk dalam pendekatan replanting atau menanam sawit dan memeliharanya tapi bagaimana sampai pada titik bagaimana mengolahnya sepeeti apa di tingkat rakyat, mulanya di tingkat industri, ini tentu saja bagian-bagian yang harus dipikirkan bersama,” ujanya.

Untuk penanganan PSR, Mentan membutuhkan sebuah proses, membutuhkan agenda yang cepat bisa dilakukan untuk menangani seperti apa sih masalah yang utama. Ia juga mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini menghadirkan Agriculture War Room (AWR) dalam memantau pembangunan pertanian yang real time.

“Ini langkah kami untuk mengupdate data pertanian. Semua potensi bisa kita lihat dari sini dan kita dan akan kita optimalisasikan diharapkan ini dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan pelaku pertanian di lapangan,”kata Syahrul.

Teknologi AWR berisi himpunan data mengenai produksi pangan, stok pupuk subsidi, luas lahan sawah, masa panen dan lainnya yang dapat tersaji cepat dan setiap waktu.

Dikesempatan yang berbeda, pakar teknologi informatika sekaligus mantan Rektor Institut Perbanas, Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan bahwa Pemanfaatan serta penggunaan teknologi Agriculture War Room (AWR) dapat berpengaruh membentuk pengelolaan pertanian Indonesia yang ‘smart farming’.

“Zaman revolusi industri 4.0 kini, semua bisa direkayasa teknologi. Tidak lagi manual, misalnya sektor pertanian hanya tergantung pada kondisi alam,” ujarnya.

Menurut Marsudi, manfaat dari ‘smart farming AWR’ tersebut tampak pada tersusunnya data pertanian yang valid. Sehingga laporan perkembangan diterima berbasis data. Selain itu AWR bakal menarik minat generasi milenial menekuni pertanian sebab telah beradaptasi dengan modernisasi zaman.

“Smart farming itu tercipta dari bagaimana keadaan pertanian, pangan kita, lahan sawah yang ada, dapat terpantau cepat berdasarkan data. Bukan lagi klaim atau melihat alam,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Syahrul Bersama Pemuka dan Masyarakat Pasuruan Panen dan Tanam Padi

Koran Jurnal, Pasuruan – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Wakil Komisi IV DPR RI, KH. Hasan Aminuddin dan Bupati Pasuruan M. Irsyad Yusuf melakukan panen dan tanam perdana padi di Desa Nguling, Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (12/01/2020).

“Hari ini adalah bagian dari konsolidasi, tekad dan kemauan kita agar besok kita siap kerja lebih baik dan terarah,” kata Syahrul.

Membicarakan pertanian, Menurut Syahrul, adalah berbicara soal lapangan, bagaimana mempersiapkan bibit dan benih yang baik, budidaya yang tepat, manajemen air yang efektif dan efisien, karena dengan itu semua produktivitas akan meningkat.

Bupati Pasuruan, M. Irsyad Yusuf dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kabupaten Pasuruan surplus beras sebesar 2,65 persen.

“Pasuruan mempunyai luas lahan sawah seluas 39.804 hektar dengan indeks pertanaman 2,6 dan produksi beras sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 4.403,700 ton, sementara kebutuhan sebesar 4.301,936 ton per tahun,” ungkap Irsyad.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Pasuruan dalam meningkatkan produksi menurut Bupati M. Irsyad Yusuf adalah meningkatkan indeks pertanian yang semula 200 menjadi 300 dengan membangun sumur pompa oleh petani secara swadaya sebanyak 1.338 unit dan pencetakan sawah baru kurang lebih seluas 266 hektar. Atas upaya yang telah dilakukan Pemkab Pasuruan tersebut, Mentan Syahrul memberikan apresiasi tinggi dengan secara simbolis menyerahkan bantuan pertanian.

Pada kesempatan itu juga, di hadapan petani yang hadir, Mentan Syahrul meluruskan perihal informasi kelangkaan pupuk subsidi yang dalam beberapa hari terakhir merebak.

“Pupuk baru dibagi kok dibilang langka?, apa betul pupuk tidak ada?. Padahal tahap pertama baru diturunkan. Jangan sampai ada yang mau mendapat jatah lebih atau mengalihkan ke tempat lain. Dan jika itu terjadi, maka akan saya lawan, tentu dengan dukungan Bapak-bapak semua, Pak Bupati dan juga Pak Kiayi Hasan, setuju?,” tegas Syahrul.

Langkah untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi sesungguhnya sudah dilakukan dengan menerapkan metode verifikasi data melalui e-RDKK oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

“Setelah dicek, ternyata alokasi pupuk itu ada. Cuma belum dibagi secara merata karena ada e-RDKK yang belum berjalan dengan baik. Ada kendala teknis, KTP yang tertukar dan lain sebagainya. Selama ada di e-RDKK dan CPCL pasti pupuk itu akan diterima. Jangan, tidak ada di e-RDKK dan CPCL dia minta,” kata Syahrul.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kebijakan Pemerintah Tegas, Pengendalian Wabah ASF Tidak Dengan Pemusnahan Massal Babi

Koran Jurnal, Jakarta – Menyikapi aksi “Save Babi” yang digelar untuk menolak pemusnahan ternak babi oleh peternak, pengusaha kuliner, pengumpul sisa-sisa makanan untuk pakan babi, dan pecinta hewan berkaki empat pada hari Senin, 10 Februari 2020 di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menegaskan bahwa strategi pengendalian ASF di Sumut tidak menggunakan strategi pemusnahan massal babi.

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyebabkan kematian babi di Sumut adalah penyakit baru (eksotik) di Indonesia, dan belum ditemukan Vaksin serta obatnya di Dunia.

Penyakit ini telah menjadi masalah dan mewabah diberbagai negara meliputi China, Mongolia, Viet Nam, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Filippina, Korea Utara, dan Timor Leste.

Walaupun ASF berbahaya bagi babi, namun ia menegaskan bahwa penyakit ini tidak dapat ditularkan dari hewan ke manusia (bukan bersifat zoonosis).

“Sampai saat ini belum ditemukan vaksin ASF yang efektif untuk pencegahan, strategi utama kita untuk pencegahan adalah melalui penerapan biosekuriti dan pengetatan lalu lintas,” jelasnya.

Lanjut Ketut menjelaskan bahwa sebagai langkah preventif, sebelum terjadinya wabah, Kementan telah melakukan sosialisasi terkait pentingnya implementasi biosekuriti dan biosafety ini kepada kepala daerah, dinas, peternak babi, dan masyarakat melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media massa.

“Untuk pengendalian, Kementan telah memberikan bantuan dalam bentuk disinfektan, sprayer, Alat Pelindung Diri (APD), kantong bangkai, pendirian posko, spanduk, leaflet, poster dan bantuan operasional untuk penanganan dan penguburan bangkai,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mengumumkan adanya kejadian penyakit ASF di Sumut melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No. 820/Kpts/PK.32/M/12/2019 tentang Pernyataan Wabah Penyakit demam babi Afrika (African Swine Fever/ ASF) pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Desember 2019.

Keputusan Menteri Pertanian tersebut dan peraturan perundangan lain seperti UU No. 18 Tahun 2009 dan PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dijelaskan Ketut sebagai dasar Pemerintah untuk segera membantu peternak dan masyarakat agar ASF dapat dikendalikan dan dibebaskan, sehingga semua peternak terdampak baik kecil, menengah, dan besar dapat beternak kembali.

“Pada saat kondisi ASF terkendali, dan secara bertahap dapat kita bebaskan, maka Pemerintah akan berupaya memfasilitasi dalam penyediaan kembali babi yang telah dipastikan bebas dari penyakit penting pada babi, khususnya ASF,” ungkapnya.

Ketut menyebutkan bahwa, untuk penyediaan kembali babi, Ia akan memastikan bahwa babi-babi tersebut berasal dari wilayah/zona/kompartemen yang status kesehatan hewannya baik, dan babinya memiliki genetik yang unggul.

“Hal tersebut untuk mendukung masyarakat dapat kembali beternak. Pemerintah juga akan berikan bimbingan teknis untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi peternak terkait tata cara beternak yang baik dan benar,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Gubernur DKI Apresiasi Inisiatif Menteri Pertanian Stabilkan Harga Bawang Putih dan Cabai

Koran Jurnal, Jakarta – Gubernur DKI Anies Baswedan mengapresiasi inisiatif Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menugaskan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan untuk menggalakkan operasi pasar bawang putih dan cabai di kota-kota besar seluruh Indonesia.

Apresiasi itu disampaikan Anies Baswedan saat melepas 22 unit kendaraan yang mengangkut bawang putih dan cabai untuk didistribusikan ke 22 pasar di wilayah DKI Jakarta, Minggu (09/02/2020).

Anies Baswedan percaya dan yakin dengan adanya operasi pasar yang digagas Menteri Pertanian akan dapat efektif serta efisien untuk stabilkan harga.

“Kita bekerjasama dengan semua stakeholder untuk ke bahagiaan masyarakat luas agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan nyaman,” ujar Anies Baswedan.

Ia juga meminta agar jajaran Food Station dan PD. Pasar Jaya DKI, memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya serta jangan pernah tidak koordinasi di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian yang diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi, menyampaikan pesan mentan, agar segera menstabilkan harga di pasar-pasar utama DKI, dengan target harga maksimal Rp.50.000/kg untuk cabai dan Rp.35.000/kg untuk bawang putih.

Agung melaporkan bahwa bawang putih dan cabai untuk kebutuhan operasi pasar dipasok dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat.

“Pasokan tersebut bukan hanya di pasar-pasar biasa namun hingga Pasar Induk Kramat Jati turut menerima pasokan agar harga Bawang Putih dan Cabai segera Stabil,” lugas Agung.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan: Program Geratieks Ciptakan Jutaan Lapangan Pekerjaan

Koran Jurnal, Jakarta – Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menguatkan aktivitas produksi (on farm) maupun aktivitas pasca produksi (off farm) terus dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan mendorong pengusaha dan eksportir agar melipatgandakan lalu lintas ekspor pertanian menjadi tiga kali lipat.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan langkah strategis dan program jangka panjang dalam meningkatkan sisi produksi hingga mencapai 7 persen pertahun.

Upaya ini sekaligus merealisasikan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam mendorong roda ekonomi nasional.

“Gerakan ini merupakan bagian dari program jangka panjang yang diyakini memiliki dampak besar pada roda ekonomi nasional. Sebab, nantinya akan ada jutaan orang yang terlibat di sektor pertanian,” ujar Kuntoro, di Jakarta, Jum’at (07/02/2020).

Selain itu, lanjut Kuntoro, gerakan tiga kali ekspor atau yang disebut Gratieks akan mempercepat jalanya laju ekspor komoditas pertanian menuju ekosistem pertanian yang modern.

Sebagai informasi, Gratieks adalah gerakan peningkatan ekspor pertanian yang digagas Mentan Syahrul untuk menyatukan kekuatan seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir. Gerakan ini diharapkan mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian dengan cara yang tidak biasa.

“Apalagi didalamnya sudah menggunakan dan memanfaatkan teknologi, inovasi, IT, digitalisasi, riset, jejaring dan kerja sama yang kuat dengan semua pihak,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pertanian Indonesia pada Desember 2019 saja, telah mengalami peningkatan sebesar 24,35 persen. Atau jika diangkakan kedalam bentuk dolar, nilainya mencapai USD 370 juta.

Pada bagian ini, sektor perkebunan menjadi komoditas ekspor yang cukup tinggi dan menjadi andalan ekspor Indonesia, disamping beberapa komoditas horti dan peternakan bernilai tinggi seiring meningkatnya konsumsi dan perubahan gaya hidup masyarakat global.

Beberapa komoditas yang terus menunjukkan peningkatan bebera waktu ini antara lain kelapa sawit, kakao, karet dan kopi. Selanjutnya ada juga komoditas pertenakan, khususnya perunggasan dan sarang burung walet. Untuk produk hortikultura seperti sayur dan buah jugabterus meningkat. Secara umum, kontribusi sektor pertanian dalam eksport non-migasmengalami peningkatan signifikan.

Pada 2018, kontribusi eksport sektor pertanian mencapai 2,11 persen dari total eksport non-migas senilai kurang lebih 500 triliun. Namun pada tahun 2019, angka ini meningkat menjadi 2,34 persen atau setara dengan 550 triliun.

Jika Gratieks dapat berkontribusi penuh pada 2024, maka potensi ekspor Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 1,800 triliun. Angka ini sama dengan atau equal 7,5 persen kontribusi sektor pertanian terhadap total eksport non-migas.

“Jika dilihat dari perkembangannya sampai hari ini kami optimistis bukan hanya memenuhi kebutuhan masyrakat Indonesia, tetapi memenuhi kebutuhan pangan Dunia. Terlebih Kementan terus berupaya menjadikan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern,” tegasnya.(hum/red)