Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Menduga Ada Ketidakpatuhan Penyaluran Solar Bersubsidi di Sejumlah Daerah

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) menduga adanya kelebihan kuota untuk BBM jenis solar di 10 kota di Indonesia.

Dugaan itu berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas, yakni realisasi volume solar sampai dengan Juli 2019 sebesar 9,04 juta kilo liter (KL) atau sebanyak 62 persen dari total kuota. Dan diproyeksikan hingga akhir tahun realisasi volume solar sebesar 15,31-15,94 juta KL.

Adapun berdasarkan nota keuangan APBN 2019, volume BBM bersubsidi jenis solar hanya 14,5 juta KL.

“Artinya ada potensi over kuota sebesar 0,8 sampai 1,4 juta KL hingga akhir tahun,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/08/2019).

Ia menduga, over kuota tersebut diakibatkan karena adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran jenis BBM tertentu kepada konsumen pengguna.

“Ada potensi BBM bersubsidi ini diselewengkan untuk kebutuhan perkebunan dan tambang,” kata Kepala BPH Migas yang akrab disapa Ifan itu.

Menurutnya, sejumlah daerah yang diduga mengalami over kuota itu diantaranya adalah, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

“Provinsi yang industri tambang dan perkebunan mulai menggeliat,” ucap dia.

Melihat kondisi tersebut, lanjut Ifan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke Pertamina untuk melakukan pengaturan pengendalian pembelian jenis BBM tertentu jenis minyak solar. Surat edaran bernomor 3865 E/ka BPH/2019 itu berlaku efektif dan untuk dilaksanakan terhitung mulai 1 Agustus 2019.

Dalam surat edaran tersebut diantaranya berisi tentang larangan pembelian solar bersubsidi bagi kendaraan pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam baik dalam kondisi bermuatan atau tanpa muatan.

Dan, maksimal pembelian solar subsidi bagi angkutan barang roda 4 sebanyak 30 liter/hari, roda 6 sebanyak 60 liter/hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter/hari.

Selanjutnya, pelarangan penggunaan solar subsidi untuk kendaraan berplat merah, mobil TNI/Polri dan sarana transportasi air milik pemerintah.

Serta pelarangan penggunaan solar subsidi untuk mobil tangki BBM, CPO, dump truck, truck trailer, truck gandeng dan mobil molen (pengaduk semen).(red)

Categories
Ekonomi

Kementan dan Pemda Papua Panen Pedet Hasil UPSUS SIWAB di Keerom

Koran Jurnal, Keerom Papua – Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Kementerian Pertanian yang dicanangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Oktober 2016 silam telah menuai hasil dengan banyaknya daerah di Indonesia yang melakukan panen pedet (anak sapi) yang hasilnya luar biasa. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, I Ketut Diarmita saat menghadiri Acara Gebyar Upsus Siwab dan Panen Pedet Provinsi Papua pada hari Selasa, (20/08/2019) yang juga dihadiri oleh Bupati Keerom, para pelaku usaha peternakan, dan perwakilan pengurus Kelompok Ternak.

Ketut menuturkan realisasi pelaksanaan UPSUS SIWAB tahun 2018 sangat menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian Inseminasi Buatan (IB) nasional sebanyak 3.987.661 ekor atau 132.92% dari target 3 juta ekor. Kemudian, capaian kebuntingan nasional sebanyak 12.051.108 ekor atau 97.67% dari target 2.1 juta ekor serta kelahiran sebanyak 1.832.767 ekor atau 109.09% dari target 1,68 juta ekor.

“Untuk tahun 2019, realisasi sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019, menunjukkan capaian layanan IB nasional 2.323.010 ekor atau 72.26% dari target 3 juta ekor, dan capaian kebuntingan nasional sebanyak 1.372.779 ekor atau 60.55% dari target 2.1 juta ekor serta kelahiran sebanyak 1.237.978 ekor atau 67.68% dari target 1,68 juta ekor,” jelas Ketut yang meyakini bahwa dengan kerja keras dan keikhlasan semua pihak akan mampu menjadikan kinerja Upsus Siwab Nasional sampai dengan akhir tahun dapat tercapai.

Terkait capaian IB Provinsi Papua, Ketut memaparkan bahwa sampai dengan 15 Agustus 2019 ini sudah mencapai 1.365 ekor atau 68.25% dari 2.000 ekor yang ditargetkan, dan kebuntingan dari pelayanan pemeriksaan kebuntingan (PKB) sebanyak 877 ekor atau 62.64% dari target 1.400 ekor serta 878 ekor yang dilaporkan lahir atau 78.39% dari target 1.120 ekor. Untuk Kabupaten Keerom sendiri sampai tanggal 19 Agustus 2019, capaian IB mencapai 525 ekor atau 87,5% dari target 600, kebuntingan 164 ekor atau 39 % dari target 420 ekor, serta kelahiran 198 ekor atau 58 % dari target 336 ekor.

Menurut Ketut, saat ini adalah momentum yang tepat untuk terus membangun seluruh potensi yang dimiliki agar program pembangunan peternakan nasional yang berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan peternak. Dirjen PKH juga memberikan apresiasi kinerja petugas Inseminator, Petugas PKB, dan Dokter Hewan, serta Pelayanan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Upsus Siwab yang merupakan ujung tombak keberhasilan di lapangan. Menurutnya tanpa komitmen yang kuat dari petugas dan dukungan Pemda, program Ditjen PKH, Kementan ini tidak akan berhasil.

Pada kesempatan tersebut, Ketut juga menyampaikan komitmen Kementan untuk memberikan bantuan ternak Babi untuk Kabupaten Nduga dan Paniai, Provinsi Papua sebanyak 330 ekor beserta operasionalnya dengan alokasi anggaran sebesar 9,4 Milyar. Diharapkan bantuan Kementan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 2 kabupaten penerima bantuan.

Tingkatkan Kuantitas dan Kualitas

Untuk mendukung kegiatan UPSUS SIWAB selain menerapkan teknologi IB untuk penyebaran bibit unggul ternak ke masyarakat secara murah, mudah, dan cepat, pemerintah juga menerapkan teknologi tepat guna lainnya yakni transfer embrio (TE). Pemanfaatkan teknologi transfer embrio untuk memproduksi sapi bibit unggul jenis Belgian Blue yang dikawinsilangkan (crossbreeding) dengan beberapa jenis sapi di Indonesia. Melalui kegiatan transfer embrio, selain untuk peningkatan mutu genetik juga untuk memperkaya genetik ternak yang telah ada.

“Selain untuk mempercepat peningkatan populasi sapi di dalam negeri, Upsus Siwab juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya genetik ternak sapi melalui pemanfaatan teknologi reproduksi,” terang Ketut.

Menurutnya faktor utama keberhasilan pengembangan ternak juga harus ditunjang dengan pemenuhan hijauan pakan ternak yang berkualitas. Ketut menuturkan bahwa pada tahun 2019, Program Gerakan Pengembangan dan Pemanfaatan Pakan Berkualitas (Gerbang Patas) sudah terealisasi 59.5% atau sebesar 97 Ha, dan untuk pengembangan padang pengembalaan sebesar 100 Ha sudah terealisasi 100%, pemeliharaan padang pengembalaan 472 Ha terealisasi 300 Ha atau setara 50.56%.

Lanjut Ketut menjelaskan bahwa Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah dengan potensi pengembangan ternak sapi nasional yang masih sangat besar untuk dapat dikembangkan mengingat potensi pakan yang tersedia sangat banyak.

“Melihat potensi yang dimiliki, papua bisa kembangkan potensi peternakan dengan pakan yang memiliki nutrisi tinggi bagi ternak seperti indigofera dan odot,” ujarnya.

Ketut juga berharap agar pelaku peternakan khususnya Pemda Papua untuk terus mendukung kemajuan pembangunan peternakan Indonesia. Kesadaran dan perhatian akan pentingnya penanganan masalah pangan menjadi pendorong untuk mewujudkan Swasembada Daging Sapi tahun 2026 sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menyambut pernyataan Ketut, Bupati Keerom, Muh. Markum menyampaikan kegiatan Gebyar Siwab dan Panen Pedet di Keerom menunjukkan betapa besarnya potensi pengembangan peternakan di Propinsi Papua khususnya Kabupaten Keerom. Hal ini juga menunjukkan betapa besarnya antusiasme Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Peternakan yang lebih maju dalam mensejahterakan Peternak di masa mendatang.

Pada kesempatan itu, Ketut juga mengunjungi lokasi rencana pembangunan UPT Veteriner di Papua, untuk wilayah Indonesia bagian Timur sebagai solusi agar dapat memperpendek rentang kendali penanganan penyakit hewan sehingga dengan adanya Balai Veteriner di Papua diharapkan respon untuk penangangan penyakit hewan lintas batas/penyakit menular akan lebih cepat apalagi posisi Papua berhadapan langsung dengan Papua New Guenia.(hum/red)

Categories
Bisnis Ekonomi

Adira Insurance: Autocillin ‘1JariBeres’, AMC adalah Klaim Asuransi Mobil Generasi Millenial

Koran Jurnal, Jakarta – Penetrasi pasar asuransi mobil di kota besar harus disesuaikan dengan segala sesuatu yang mudah dan simpel. Belum lagi kondisi jalanan yang padat, menyebabkan risiko kecelakaan bahkan baret antar kendaraan menjadi lebih besar.

Hadirnya asuransi mobil dapat menjadi mitigasi untuk risiko-risiko yang ada. Disamping itu, saat ini di Indonesia pun mengalami kondisi yang cukup unik menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 jumlah generasi millenial di Indonesia mencapai 40 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut akan melonjak pada tahun 2020 yaitu sebesar 50-60 persen.

Wayan Pariama, Chief Marketing Officer Adira Insurance, menegaskan, “Dengan adanya dua kondisi tersebut, Autocillin hadir sebagai solusi. Yaitu solusi untuk mitigasi risiko hingga peluang peningkatan literasi dan inklusi asuransi di kalangan millenial.”

Karakter masyarakat perkotaan yang sebagian besar didominasi generasi millenial memiliki kesamaan yaitu ingin segalanya lebih mudah. Sesuai dengan kampanye yang dijalankan oleh Autocillin yaitu #1JariBeres, membuat segalanya lebih mudah terutama untuk mengajukan klaim.

“Asuransi identik dengan pengajuan klaim yang susah, namun hadirnya Autocillin #1JariBeres menjadi solusi bahwa klaim itu simple hanya 1 jari beres, mobil Anda kembali mulus lagi,” ujar Wayan.

#1JariBeres ditujukan untuk generasi millenial yang ingin serba mudah, melibatkan experience, dan digital savy.

“Generasi millenial menjadi potential buyer khususnya untuk asuransi mobil sehingga mampu mendongkrak performa Adira Insurance yang memang bisnis utamanya adalah asuransi kendaraan,” jelas Wayan.

Untuk menggulirkan Kampanye #1JariBeres, Autocillin membuat strategi komunikasi yang masif dan edukatif.

“Namun tetap kekinian. Dengan mengkomunikasikan apa saja sih risiko yang dapat menimpa mobil kesayangan. Dan bagaimana Autocillin hadir sebagai solusi.” ujar Wayan.

Berbagai channel baik konvensional maupun digital telah dipilih Autocillin untuk menjangkau generasi millenial yang haus akan pengetahuan khususnya terkait asuransi mobil. Autocillin menggandeng berbagai influencer untuk turut memberikan edukasi tentang pentingnya asuransi mobil.

“Influencer ini dipercaya oleh audiencenya, sehingga harapannya audience dapat paham mengenai asuransi itu bukan suatu hal yang rumit, namun dapat dilakukan dengan 1 Jari Beres,” tambah Wayan.

Tidak hanya itu, Autocillin juga menggunakan berbagai macam platform yang digemari oleh generasi millenial seperti Youtube. Autocillin menciptakan video tentang risiko-risiko yang tidak terduga sama sekali yang bisa saja menimpa mobil kesayangan Anda.

“Kami kemas dalam konsep yang sedikit nyeleneh supaya audience dengan mudah mengingat risiko yang mungkin terjadi jika mereka tidak menggunakan asuransi mobil. Selain itu, video dengan konsep seperti ini biasanya yang digemari oleh netizen khususnya generasi millenial,” ungkap Wayan.

Pelayanan berbasis teknologi dengan memberikan experience terbaik bagi pelanggan, kami ciptakan dari proses pelaporan klaim Autocilllin Mobile Claim Application diciptakan untuk memberikan experience terbaik kepada pelanggan. Pelanggan cukup mengisi laporan kronologis kejadian kerusakan serta upload foto kerusakan kendaraan di aplikasi tersebut.

“Bahkan AMC telah terhubung langsung dengan Autocilin Garage, sebuah bengkel rekanan yang telah dilakukan standarisasi sehingga pelanggan merasakan pengalaman yang sama saat ke Adira insurance yang apabila mengalami kerusakan ringan dengan batasan 3-4 panel dapat diberikan pelayanan same day repair. Tentunya sangat menarik untuk millenial yang memilik mobilitas ting dan senang dengan berbagai hal yang praktis,” ungkap Wayan.

Sepanjang tahun 2019 laporan klaim yang masuk menggunakan aplikasi Autocillin Mobile Claim sudah lebih dari 4.000 laporan setiap bulannya, mencapai lebih dari 95 persen total klaim kendaraan bermotor roda 4, dengan seluruh proses laporan dan follow up menggunakan satu sistem yang juga sudah terintegrasi dengan 23 Autocillin Garage yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Sebenarnya memang Autocillin ini dapat dinikmati oleh seluruh generasi, bahkan generasi baby boomers maupun generasi X dapat menjadi Generasi Millenial dengan menggunakan Autocillin. Dengan AMC semua orang dengan mudah mengakses smartphonenya untuk urusan klaim. Klaim bisa semudah ‘1 jari beres’ dengan Autocillin,” tutup Wayan.(red)

Categories
Ekonomi

Kementan Minta Kepala Daerah Alokasikan APBD untuk Cadangan Pangan

Koran Jurnal, Bali – Beberapa wilayah di Indonesia rentan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami. Musim hujan atau kemarau ekstrim (fenomena El Nino dan La Nina) juga berpotensi menyebabkan gagal panen, yang dapat mempengaruhi gejolak harga dan memicu inflasi.

“Kondisi ini berpotensi menghambat akses pangan masyarakat yang dapat menyebabkan kondisi rentan rawan pangan,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, dalam pertemuan koordinasi Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Wilayah Timur di Bali, Senin (19/08/2019).

Untuk itu, lanjut Agung, pemerintah wajib hadir mengantisipasi, yaitu melalui CBPD sebagai Instrumen strategis menjaga stabilisasi harga pangan dan memenuhi stok pangan untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya.

Dengan adanya CBPD, jika terjadi bencana, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban, tanpa prosedur berkepanjangan seperti adanya penetapan status tanggap darurat terlebih dahulu dan lainnya.

“Karena itu, pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengalokasikan APBD (Red-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pengelolaan CBPD,” tegas Agung dihadapan beberapa Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari 14 Provinsi dan Divre Bulog.

“CBPD ditetapkan secara berkala oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan setempat,” tambah Agung.

Regulasi tentang CPPD, antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Provinsi oleh Gubernur dan CPP Kabupaten/kota oleh Bupati melalui Peraturan Daerah.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, mengharapkan semua daerah memiliki CBPD.

“Melalui pertemuan ini, kami mengharapkan para pimpinan daerah segera membentuk dan mengelola cadangan berasnya, karena ini sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi terbatasnya akses pangan, terutama saat terjadi bencana alam,” tegas Risfaheri.

Dalam acara ini diceritakan pengalaman Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah
membantu korban bencana alam melalui CBPD.

Hingga kini baru 26 provinsi dan 208 kabupaten/kota yang mengalokasikan CBPD. Untuk itu Risfaheri meminta, daerah yang belum memiliki CBPD segera mengadakannya, dan yang jumlahnya kurang. untuk ditambah.

“Dengan demikian, nantinya seluruh daerah memiliki CBPD yang cukup,” pungkas Risfaheri.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan: Ekspor Obat Hewan Sumbang Devisa Rp 26 Triliun

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat rekomendasi ekspor produk peternakan sejak 2015 sampai semester I 2019 telah menyentuh nilai Rp. 38,39 triliun. Kontribusi terbesar untuk ekspor peternakan datang dari kelompok obat hewan dengan jumlah transaksi senilai Rp 26 triliun.

“Terdapat lebih dari 90 negara yang menjadi tujuan ekspor utama obat hewan buatan Tanah Air. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor antara lain Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia,” sebut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, I Ketut Diarmita, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu (18/08/2019).

Tingginya nilai ekspor obat hewan ini, sebut Ketut, sangat menggembirakan bagi dunia usaha di bidang obat hewan. Fakta ini sekaligus menunjukkan obat hewan mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan devisa negara.

“Di era perdagangan bebas dan pesatnya perkembangan teknologi mengharuskan Pemerintah Indonesia semakin kreatif dengan meningkatkan produksi dan ekspor obat hewan,” terangnya.

Sejak diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016 lalu, Kementan terus berusaha untuk mendorong peningkatan jumlah produsen obat hewan dalam negeri. Berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, saat ini terdapat 61 dari 95 produsen obat hewan dalam negeri memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB).

Menurut Ketut, pihaknya terus mendorong penerapan CPOHB dan percepatan administrasi pelayanan rekomendasi untuk mendorong peningkatan ekspor obat hewan.

“Sertifikat CPOHB ini menjadi acuan bahwa obat hewan yang diproduksi terjamin mutu, keamanan dan khasiatnya sehingga berdaya saing tinggi”, katanya.

Kementan juga terus mendorong produsen obat hewan agar kreatif mengembangkan produk dari bahan lokal. Penggunaan bahan lokal diharapkan dapat mengurangi impor.

“Pelaku usaha didorong agar produk prebiotik dapat memanfaatkan dari bahan tanaman dan herbal, selain itu juga untuk produk immunostimulan, serta vaksin dari mikroorgamisne dan zat penambah yang ada di Indonesia,” pungkas Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Gerak Cepat Tingkatkan Pelayanan Izin Ekspor Tanaman Pangan Secara Online

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mensosialisasikan Aplikasi Sistem Rekomendasi Izin Tanaman Pangan (SRITP) yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW) menggandeng pelaku usaha dan pihak dari INSW guna mempercepat perizinan baik usaha maupun ekspor tanaman pangan. Oleh karena itu, adanya aplikasi ini sebagai bentuk nyata perbaikan sistem perizinan online.

“Gerak cepat Kementan ini pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan ekspor yang cepat, tepat, akurat, mudah dan transparan,” demikian ungkap Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Lilik Retnowati di Jakarta, Minggu (18/08/2019).

Lilik menjelaskan saat ini sistem layanan online yang biasa diakses melalui alamat sritp.pertanian.go.id mulai diintegrasikan dengan INSW. Dengan aplikasi yang sudah saling terkait seperti ini maka pelayanannya menjadi bersifat transparan, satu data, waktu layanan menjadi cepat, tepat, efektif, dan efisien,” jelasnya.

Lebih lanjut Lilik menjabarkan terobosan pelayanan perizinan online ini tentunya untuk menindaklanjuti instruksi Presiden yangg tertuang dalam PP No 24 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 5 Tahun 2019 bahwa pelayanan perizinan harus mampu memangkas waktu layanan dan dapat selesai dalam hitungan jam. Karena itu, ia berharap mampu menggugah eksportir untuk meningkatkan ekspor.

“Tapi perlu dicatat ya, hitungan jam ini dengan syarat persyaratan administrasi dan dokumentasi teknis yang diajukan ke kami sudah lengkap dan benar,” tutur dia.

Berdasarkan catatan Kementan, Lilik menyebutkan rekomendasi ekspor beras tertentu yang diproses di instansinya meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017, telah mengeluarkan permohonan ekspor sebanyak 13 rekomendasi dengan volume ekspor 473 ton ke Australia, Amerika Serikat, Belgia, Italia, Jerman dan Singapura.

Selanjutnya di tahun 2018 permohonan ekspor meningkat sebanyak 59 rekomendasi dengan volume 1.134 ton ke Australia, Israel, Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, Turki, Singapura, Hongkong, dan Italia.

“Sampai dengan awal Agustus 2019 ini sebanyak 33 rekomendasi ekspor dengan volume 227 ton telah dikeluarkan oleh Kementan,” bebernya.

“Dan saya yakin pasti akan terus bertambah sampai akhir tahun ini, apalagi Bapak Dirjen Tanaman Pangan beberapa waktu lalu telah mengundang para pelaku eksportir untuk membuka sebesar-besarnya peluang ekspor ke beberapa negara yang potensial,” sambungnya.

Adit, salah satu eksportir dari PT Gema Supra Abadi menyatakan sangat mendukung adanya integrasi sistem pelayanan perizinan. “Ini terobosan yang mempermudah usaha para eksportir,” akuinya.

Hal senada dikatakan Febrian, analis data dari INSW. Ia sangat mendukung integrasinya sistem ini sehingga pelayanan perizinan akan lebih mudah, cepat dan transparan. “Pelayanan tidak lagi butuh waktu lama, hanya hitungan jam saja dan cepat,” ujarnya.

Perwakilan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementan, Dwi Hertedi mengatakan pihaknya siap membantu penuh pengembangan proses perizinan beras tertentu di Ditjen Tanaman Pangan yang ke depannya ke arah web service.

“Kita apresias pelayanan perizinan di Ditjen Tanamana Pangan. Kita pasti dukung penuj agar akselerasi ekspor berhasil kita wujudkan,” katanya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Program Grand Design Hortikultura Mampu Perluas Pasar Ekspor

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai unit kerjanya tetus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai ekspor. Salah satunya dengan membuat program terobosan Grand Design Hortikultura 2020-2024.

“Program ini mengoptimalkan potensi hortikultura, yang salah satunya melalui pengembangan kawasan. Maka itu, pengembangan hortikultura harus ditata sedemikian rupa agar mampu menjawab tantangan dan peluang pasar ekspor dunia,” ujar Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, Kamis (15/08/2019).

Prihasto menjelaskan bahwa Grand Design ini memiliki tujuan jangka panjang, yakni untuk meningkatkan pendapatan petani secara luas. Di sisi lain, program ini juga untuk memastikan arah pembangunan hortikultura agar berjalan sesuai dengan target dan tahapan yang jelas.

Menurut Prihasto, luasan rata-rata kepemilikan lahan pertanian Indonesia saat ini masih sangat minim, yakni hanya mencapai 0,3 hektare per kapita. Skala ini, kata dia, tidak akan mencapai skala ekonomi layak karena jauh dari rata-rata skala yang diharapkan.

“Namun jika setiap 0,3 hektare lahan ini dihimpun dan digabungkan kedalam satu kelompok masyarakat atau model korporasi, maka hasilnya akan menjadi luas dan berdampak pada ekonomi yang signifikan,” katanya.

Adapun untuk metode yang diterapkan paling awal ialah dengan menetapkan kesesuaian lahan masing-masing komoditas pertanian. Dalam hal ini, peran Kementan secara langsung menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan Badan Litbang Pertanian.

“Selanjutnya kami kaji secara internal untuk pengembangan besar-besaran. Jika lahannya cocok, kami beri benih dan bibit unggul di sana. Benih unggul ini jadi cikal bakal pengembangan kawasan komoditas berorientasi ekspor,” katanya.

Meski demikian, kata Prihasto, program ini memerlukan sinergitas antar Direktorat lingkup Ditjen Hortikultura, utamanya dalam pengembangan kawasan berbasis buah. Jadi, nantinya, Direktorat Buah sendiri yang akan menentukan kabupaten mana yang lahan dan agroklimatnya sesuai untuk diterapkan.

Sedangkan peranan Direktorat Perbenihan, harus memfokuskan diri pada penyediakan benih unggul dan bermutu. Direktorat Perlindungan mendukung dari aspek pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman-red), serta Direktorat pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terus memperluas pemasaran dan ekspornya.

“Dengan sinergitas ini, pasar buah nantinya akan terus berkembang dan mengundang para pelaku usaha agar berdatangan. Pendekatan petani ke pelaku usaha dapat dilihat melalui pendampingan yang dilakukan dengan baik, melalui GAP, kemudian sebaran dan sosialisasi. Ini merupakan tugas pemerintah daerah juga dalam melakukan persuasi dengan para petani,” katanya.

Sementara mengenai keterkaitan harga, kata Prihasto, pemerintah berini menjamin bahwa harga yang ada memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Namun, jaminan itu harus didukung dengan ketersediaan varietasnya unggul dan bermutu.

“Contohnya sudah banyak buah-buah lokal yang diminati penduduk luar negeri seperti salak, nanas, durian, manggis dan sebagainya. Makanya, untuk tahun anggaran 2019 ini, fokus kita di antaranya untuk pisang, nanas, manggis dan durian sekitar 9960 hektare. Masing-masing akan kita cek berdasarkan masukan Badan Litbang, BPTP dan Direktorat Buah dan Florikultura untuk melakukan kajian kecocokan, akses mobilitas dan nilai ekonomis terhadap komoditas tersebut,” katanya.

Disinggung sol keberadaan buah impor, Prihasto mengatakan bahwa Indonesia tidak lagi mengkhawatirkan hal tersebut. Kata dia, buah impor bisa ditekan apabila program ini berjalan dengan baik. Apalagi, jika buah lokal yang dijual memiliki kualitas mutu dan pasokan yang cukup.

“Di samping itu, saya kira nantinya akan banyak pengusaha baru yang bermunculan. Lalu bisa kita bayangkan suatu kawasan berkembang 4-5 tahun kedepan menjadi sentra buah nasional, jangankan untuk makan buah, untuk masuk ke kawasan ini saja dan berswa foto harus bayar. Saya juga yakin nantinya sentra ini akan ramai karena masyarakat kota ingin membeli buah dengan sensasi wisata,” tutup Anton.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Musim Kemarau Tak Menghalangi Gunung Kidul Panen Padi

Koran Jurnal, Yogyakarta – Musim kemarau panjang tahun 2019 ini ternyata tidak menghalangi petani di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Gunung Kidul Provinsi DI Yogyakarta memanen padi. Fakta ini terjadi karena dukungan program budidaya padi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian (Kementan) yang tidak hanya berorientasi semata-mata pada peningkatan produksi saja, namun juga meningkatkan kualitas lingkungan.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi menyebutkan program tersebut yakni Budidaya Tanaman Sehat (BTS) sebagai langkah nyata dalam mengamankan produksi dari ancaman wereng dan daya dukung lingkungan yang menurun. Di Kabupaten Gunung Kidul, program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2017.

“Program BTS ini awalnya dilaksanakan karena adanya serangan wereng batang coklat dan virus yang ditularkannya di beberapa sentra padi terutama di Pantura,” demikian kata Suwandi dalam kunjungan kerjanya bersama Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Desa Ponjol, Gunung Kidul, Kamis (15/08/2019).

Suwandi menjelaskan dengan program BTS, kini Gunung Kidul tetap memanen padi meskipun tengah terjadi musim kemarau. Hingga saat ini, bantuan yang diberikan Kementan melalui program BTS ini berupa dolomit, pupuk organik, agens hayati dan refugia.

“Saya sangat apresiasi kepada petani disini yang masih ada panen meskipun musim kemarau. Bulan Juli-September masih bisa panen berarti ini petani juara semua,” ujarnya.

Karena itu, Suwandi berharap Program BTS di Desa Ponjong ini bisa menjadi pilot project dan direplikasi wilayah lain. Bahkan bisa menjadi setingkat lebih tinggi, yakni beralihlah ke semi organik atau organik agar tanah menjadi subur, lingkungan bagus dan beras yang dikonsumsi sehat dan harga jual juga tinggi.

“Secara ekonomis, usahatani ini cukup menguntungkan. Dengan hasil rata-rata per hektar Rp 40 juta per musim dan biaya jika dihitung sekitar Rp 15 juta per musim, jadi untung Rp 25 juta per musim,” sebutnya.

“Ini sangat menarik. Tapi saya pun mengingatkan agar petani memakai benih unggul bersertifikat agar hasilnya terjamin bagus,” pinta dia.

Perkuat Daya Tawar Petani

Suwandi memberikan lima jurus guna memperkuat daya tawar petani sehingga posisi petani menjadi lebih kuat dan petani tidak lagi mengeluhkan harga naik atau turun karena harga itu akibat, bukan penyebab. Lima jurus itu mampu menjadikan petani mengatasi penyebab harga input saat naik maupun output saat turun.

“Pertama perbaikan sistem produksi melalui efisiensi input seperti pupuk organik, pestisida nabati dan hayati,” bebernya.

Kedua, kata Suwandi, petani harus bisa mendorong meningkatkan kapasitas kelembagaan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi lembaga ekonomi seperti koperasi, BUMP, BUMR maupun korporasi agar mempermudah akses input, permodalan dan pasar.

Ketiga, hilirisasi dengan pasca panen, pengolahan dan pengemasan. Keempat memperpendek rantai pasok bermitra dengan industri dan pasar.

“Dan terakhir, kelima, tolong kembangkan pasar lelang dan stratup. Saatnya posisi petani menjadi price maker, bukan price taker,” tandasnya.

Kepala Desa Ponjol, Gunung Kidul, Arif Al Fauzi menyatakan Program BTS yang dimulai tahun 2017 ini telah memberikan nyata, yakni mampu meningkatkan produktivitas padi. Buktinya, di luas hamparan 50 ha, produktivitas bisa meningkat dari sebelumnya 6 hingga 8 ton/ha menjadi 9,2 ton/ha berkat adanya Program BTS.

“Tidak hanya peningkatan panen, tapi juga disini kualitas tanah lebih baik dari PH 3 sampai 4 bisa naik jadi 5,” katanya.

Arif mengakui aplikasi dolomit dan pupuk organik mampu membantu memperbaiki struktur tanah dan tanah akan lebih tahan dari serangan hama. Bahkan adanya refugia di pematang mampu memperbaiki ekosistem sehingga dapat melestarikan musuh alami.

“Begitu pun lahan menjadi lebih baik dan tidak tercemar residu pestisida berlebihan,” akuinya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Drajat mengharapkan pengawalan dan pendampingan yang intensif untuk kegiatan ini. Pasalnya, budidaya padi merupakan program prioritas sektor pertanian Gunung Kidul.

“Kami dari kabupaten Gunungkidul tetap memprioritaskan padi dan dengan cerita dari Pak Kades tadi pastinya memberi semangat petani disini untuk tetap berproduksi,” cetusnya.

Pada kunjungan ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyerahkan bantuan ke beberapa petani. Sultan berpesan pentingnya etos kerja.

“Silahkan Pak Kades di 3 desa ini berkirim surat ke saya apa yang dibutuhkan, dan saya akan memberi kesempatan untuk kita dialog lagi membahas kepentingan desa ini ke depan,” katanya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Penerimaan Negara Menurun Karena PP Ini Pangkas Iuran Badan Usaha Migas

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan sektor hilir minyak dan gas (migas) memberikan kontribusi kepada penerimaan negara sebesar Rp1,3 triliun.

“Jadi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019 ada penurunan penerimaan negara, kami estimasi kontribusi migas sebesar Rp1,3 triliun,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa disela-sela acara Coffee Morning Badan Usaha Sektor Hilir Migas, bertempat di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (15/08/2019).

Kepala BPH Migas memaparkan PP Nomor 48 Tahun 2019 itu mengatur tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2006.

“Kalau masih menggunakan PP 01 Tahun 2006, estimasi kami tahun ini BPH akan dapat dana sekitar Rp1,6 triliun,” tukasnya.

Fanshurullah menambahkan, adanya PP 48 tersebut membuat iuran badan usaha penyalur BBM dan pengangkut gas bumi melalui pipa kepada BPH Migas dipangkas, berlaku mulai 6 September 2019.

Dalam aturan itu disebutkan, iuran untuk lapisan volume penjualan BBM sebanyak 25 juta kiloliter per tahun akan terpangkas menjadi 0,25 persen. Lalu, untuk volume penjualan di atas 25-50 juta kl per tahun, prosentase iurannya menjadi 0,175 persen. Sementara di atas 50 juta kl besaran iuran sebesar 0,075 persen.

Kemudian, iuran hasil gas bumi yang diangkut melalui pipa sampai dengan 100 juta MSCF per tahun turun dipangkas menjadi 2,5 persen. Sedangkan, di atas 100 juta MSCF menjadi 1,5 persen.

Fanshurullah Asa mengharapkan dengan terbitnya PP 48 itu dapat membuat harga jual bahan bakar minyak (BBM), khususnya industri bisa lebih murah.

“Tidak ada masalah, karena niat kami sebagai BPH Migas merespon harapan masukan badan usaha, dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Itu poinnya. Jadi harga jual BBM umum, khususnya industri bisa lebih murah,” ucapnya.

Ia menambahkan dengan pemangkasan iuran, diharapkan juga dapat lebih membangun penyaluran BBM ke lokasi kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

“BBM satu harga baru di sekitar 170 lokasi. Pada 2024 mendatang ditargetkan 500 lokasi,” ujar Fanshurullah.(ant/red)

Categories
Ekonomi

Kemitraan Industri Persusuan Sebuah Keniscayaan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berkomitmen mendorong industri persusuan dalam memenuhi kebutuhan susu dari produksi dalam negeri sekaligus menciptakan iklim investasi yang baik melalui kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan peternak, sehingga produksi susu segar dalam negeri akan meningkat dengan pesat.

Menurut Dirjen PKH, Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, pemerintah terus mendukung adanya kemitraan dalam industri persusuan, terutama antara Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan peternak. Bentuk kemitraan tersebut dapat berupa pemanfaatan susu segar dalam negeri (SSDN), penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas susu, permodalan atau pembiayaan, dan promosi dengan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

“Kemitraan Industri Persusuan Sebuah Keniscayaan,” ungkap Ketut saat diwawancarai di ruang kerjanya Direktorat Jenderal PKH, Jakarta, Rabu (13/08/2019).

Berdasarkan data BPS tahun 2018, tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia masih rendah, menurut yaitu hanya 15,98 liter per kapita per tahun, paling rendah di Asia Tenggara bila dibandingkan dengan Brunei Darussalam yang telah mencapai 129,1 liter, Malaysia 50,9 liter, Singapura 46,1 liter, bahkan masih jauh lebih sedikit dibanding Vietnam 20,1 liter susu per kapita per tahun.

Oleh karenanya, sinergi yang kokoh masih diperlukan bagi setiap pihak yang terlibat dalam industri persusuan dalam upaya peningkatan konsumsi susu, karena hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi kewajiban para pelaku usaha untuk ikut mempromosikan peningkatan konsumsi pangan asal hewan, karena hal tersebut sangat penting untuk menghasilkan SDM yang cerdas dan berkualitas .

Untuk itu, Ditjen PKH Kementan telah melakukan program-program untuk mendukung industri persusuan di Indonesia, antara lain melalui Upaya Khusus Sapi Betina Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dalam meningkatkan populasi sapi perah, mengedukasi petani milenial untuk terjun langsung dalam regenerasi peternak, kemudahan akses pembiayaan antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan penguatan kemitraan antara pelaku usaha dengan peternak, fasilitas jaminan ternak melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Ketut menuturkan peran koperasi peternakan sangat penting dalam merangkul para peternak, dimana koperasi dapat menampung dan mampu mengevaluasi susu hasil ternak secara berimbang.

“Koperasi menjadi wadah utama dalam pemberdayaan peternak, yang tentunya ditunjang juga dengan dukungan dari pihak lain khususnya pelaku usaha,” tutur Ketut.

Dorong Kemitraan Bidang Persusuan

Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Dedi Setiadi menerangkan bahwa sampai saat ini peternak yang tergabung dalam GKSI berkomitmen untuk memproduksi susu segar yang berkualitas baik, komitmen tersebut dibuktikan dengan diterapkannya Good Farming Practices (GFP) dan Good Handling Practices (GHP).

“Kami mempunyai SOP yang dipasang di setiap kandang yaitu cara memandikan sapi, cara pemerahan, cara pemberian pakan hijauan, hingga cara pengantaran atau distribusi susu dari peternak ke mobil pengangkut,” tutur Dedi saat dikunjungi Tim Ditjen PKH pada akhir Juli lalu.

GKSI menyatakan, bahwa untuk menguatkan persusuan nasional mutlak dibutuhkan kemitraan dan salah satu mitra GKSI yang tetap komit adalah PT. Frishian Flag Indonesia (FFI) dengan berbagai jenis kemitraan, diantaranya membangun program Komumikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yaitu memberikan informasi seputar berternak sapi perah yang baik serta terkait regulasi yang mendukungnya dalam program radio bewara via Radio Rama Bandung setiap jumat malam pukul 20.00 – 21.00 WIB.

Hal senada pun juga disampaikan Yusuf Munawar, Managing Director PT ISAM yang merupakan unit usaha pengolahan susu yang dimiliki oleh GKSI. Yusuf menjelaskan terjun ke dunia persusuan sangat diperlukan komitmen yang kuat, yaitu komitmen kualitas.

“Pengolahan susu PT ISAM sudah tersertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) dan produk yang dihasilkan sudah memilik iijin edar MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ujar Yusuf.

Saat ini PT ISAM baru mampu menampung 16 – 20 ton/hari atau sekitar 3% dari total produksi susu segar dari peternak anggota GKSI. Harapannya, PT ISAM kedepan mampu menampung 80 – 100 ton/hari, dan melakukan pengembangan/inovasi produk seperti keju.

“Untuk itu perlu andil investor yang juga berperan sebagai off taker, sehingga kapasitas produksi bisa meningkat dan terjamin pemasarannya”ujarnya.

Saat ini PT. ISAM yang terbukti berhasil mengembangkan kemitraan dengan perusahaan lain telah memproduksi minuman susu dengan merk Alam Murni. Selain itu PT. ISAM juga bermitra dengan PT. Indokuat dalam bentuk kemitraan co-packing minuman susu merk Milkuat dengan kontrak produksi sebanyak 25 juta kemasan per bulan.

Melihat contoh kemitraan PT Indokuat dengan PT ISAM yang berhasil, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, Fini Murfiani menyampaikan akan terus berupaya mendorong agar kemitraan semacam ini terus berjalan dan semakin berkembang dan dengan inovasi – inovasi kemitraan yang kian beragam,” pungkas Fini.(hum/red)