Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi Hukum

Demi Reputasi Kementerian, Mentan Amran Tunjukkan Sikap Tegas Terhadap Jajaran Internal Pasca Pemeriksaan KPK

Koran Jurnal, Jakarta – Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura pada, Selasa (12/8), terkait kasus suap ijin impor bawang putih, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman mengambil langkah tegas untuk menonaktifkan pejabat Eselon II, III dan IV terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih.

“Dirjen Hortikultura bergerak mulai kemarin, mengecek kondisi riil lapangan. Kalau ada yang main-main akan segera ditindak,” ungkap Amran saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Hortikultura, Jakarta, Rabu (14/08/2019).

Amran mengaku dirinya sangat mendukung penuh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih ini secara terang benderang, sehingga publik clear melihat masalah ini. Amran merasa perlu mengambil langkah tegas, konkret dan segera sebagai komitmennya dalam mendukung anti korupsi. Langkah ini perlu untuk dilakukan demi reputasi Kementerian Pertanian yang diakui kinerja positifnya dalam membangun perekonomian Indonesia.

“Kemarin KPK mengambil data dari sini (Ditjen Hortikultura) mengenai verifikasi wajib tanam,” ungkap Amran. “Untuk progress-nya sedang kami tunggu. Kami dukung KPK sepenuhnya, kami apresiasi dan kami salut pada KPK. Karena sejak awal sudah ada tiga orang satuan tugas KPK di Kementan untuk pencegahan korupsi. Itu bukti keseriusan bahwa kami ingin Kementan berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan masyarakat,” lanjutnya.

Langkah tegas Menteri Pertanian ini juga guna menjaga marwah Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang telah dua kali mendapatkan penghargaan anti gratifikasi pada 2017 dan 2018 dari KPK. Ia tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya.

“Hingga saat ini, ada sekitar 145 orang pegawai di Kementan yang telah dipecat dan demosi karena bermasalah. Bahkan secara keseluruhan di Kementerian Pertanian terdapat 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi
arena berani main-main,” tegasnya.

Sebenarnya langkah antisipasi telah dilakukan sejak tiga tahun terakhir, lanjut Amran. Caranya yaitu dengan mem-blacklist importir yang tidak menyelesaikan kewajiban tanam. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah tercatat ada 72 perusahaan bawang yang di-blacklist oleh Ditjen Hortikultura. Kebanyakan merupakan produk impor bawang putih, bawang merah dan bawang bombay.

Menteri Amran siap berada di garda terdepan dalam pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian negara.

“Sejak awal menjadi menteri, saya sangat mendukung KPK, Kejaksaan juga Kepolisian. Kita bergandengan tangan. Merah putih ini milik kita bersama, negeri ini milik kita bersama. Harus kita jaga negeri kita. Masa’ mau kita biarkan gara-gara hanya segelintir orang akhirnya menyengsarakan konsumen dan rakyat?,” ujarnya.

Kendati demikian, dirinya mengaku turut merasa prihatin dan sedih namun dirinya sadar bahwa dalam menjaga nama baik institusi tidaklah mudah. Meskipun demikian ia berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya dan berperilaku tegas.

“Manakala nantinya ada yang tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan pada posisi semula. Ini merupakan bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Kementan,” jelasnya.

Meski tengah dalam masalah, riset Bappenas terakhir menyatakan program Menteri Pertanian dinilai mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Hasil riset ini melihat efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan program Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah.(hum/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

KPK, BPH Migas dan Gubernur se Sulawesi Tandatangani MoU Peningkatan Manfaat Hilir Migas

Koran Jurnal, Makassar – Sebagai bentuk sinergisitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Propinsi untuk mendorong optimalisasi peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) khususnya melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) telah dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dengan 6 Gubernur se Sulawesi yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdulah, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Provinsi Gorontalo Rusi Habibi, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Moh Hidayat Lamakarate. Penandatangan MoU ini bertempat di ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (13/08/2019).

Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data konsumsi konsumen pengguna dan pendistribusian BBM dalam rangka :
1. Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
2. Perencanaan penentuan alokasi kuota volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; dan
3. Meningkatkan penerimaan Iuran Badan Usaha dari Jenis Bahan Bakar Minyak Umum khususnya di seluruh provinsi di wilayah Sulawesi.

Adapun yang menjadi objek Kesepakatan Bersama ini meliputi pertukaran data Badan Usaha Wajib Pungut yang melakukan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh provinsi di wilayah Sulawesi dan data konsumsi konsumen pengguna dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa diacara penandatanganan MoU ini menyampaikan data Jumlah Badan Usaha Niaga BBM yang beroperasi di Sulawesi sebanyak 21 Badan Usaha. BPH Migas telah melakukan verifikasi volume penjualan BBM sesuai ketentuan dalam PP No. 1 Tahun 2006 tentang Tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan realisasi total volume untuk Triwulan I tahun 2019 sebesar 827.273 KL. Adapun rinciaan jumlah Badan Usaha dan realisasi Volume niaga BBM untuk masing-masing proinsi adalah Sulawesi Tengah: 8 BU (Volume TW I 2019: 127.171 KL), Gorontalo: 3 BU (Volume TW 1 2019: 26.479 KL), Sulawesi Selatan: 10 BU (Volume TW1 2019: 288.527 KL), Sulawesi Utara: 10 BU (Volume TW 1 2019: 157.233 KL, Sulawesi Barat: 3 BU (Volume TW 1 2019: 15.547 KL), Sulawesi Tenggara: 12 BU (Volume TW 1 2019: 212.312 KL)
BPH Migas memperkirakan potensi total volume tahun 2019 di Sulawesi adalah sebesar 3,3 juta KL (21 BU) sedangkan Perkiraan potensi total volume nasional yang meliputi Jenis BBM Tertentu/subsidi, Jenis BBM Khusus Penugasan/JBKP, dan Jenis BBM Umum/Non Subsidi Tahun 2019 adalah sebesar 88,2 juta KL. “Potensi konsumsi BBM per tahun 88,2 juta KL (milyar liter tsb) adalah Objek PBBKB dan BPH Migas siap membantu memberi data tersebut untuk peningkatan optimalisasi penerimaan PBBKB Propinsi dan Kabupaten/Kota,” tegas Ifan panggilan M. Fanshurullah Asa.

Dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala BPH Migas dengan 6 Gubernur se Sulawesi diharapkan akan memudahkan dalam Permintaan/pertukaran data realisasi BBM per Kab/Kota dan Data Konsumen Pengguna, Kemudahan dalam Perizinan BBM 1 Harga dan Pengawasan Penyediaana dan Pendistribusian BBM. “Sinergisitas KPK-BPH Migas – dan Pemerintah Propinsi se Sulawesi ini bisa dicontoh juga oleh Gubernur Se Kalimantan, Papua dan Papua Barat, Jawa, Maluku, dan juga Gubernur se Sumatera,” tegas Ifan.

Penandatanganan MoU ini sebagai wujud nyata pelaksanaan Pasal 8 ayat 2 dan 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah NKRI yang pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha dilakukan oleh Badan Pengatur (BPH Migas). Selanjutnya dalam rangka operasionalisasi dan implementasi kesepakatan bersama ini akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Se-Sulawesi dan Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam sambutannya menyampaikan, “Jika dikelola dengan tertib, sumber pendapatan pajak dari PBBKB akan memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah.”

MoU ini, lanjut Alex, akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama khususnya terkait distribusi dan penyaluran migas. Tujuannya, agar dapat meminimalisir distribusi migas illegal di lapangan. Optimalisasi PAD merupakan salah satu dari delapan fokus program koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) terintegrasi oleh KPK. Tujuh fokus lainnya adalah perencanaan dan penganggaran APBD.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mendes PDTT Yakin Pengembangan Desa Wisata Mampu Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyakini pengembangan desa wisata di Indonesia akan memberikan dampak yang cukup besar untuk kemajuan desa menjadi lebih mandiri dan berkembang.

“Karena dari pengalaman selama 4 tahun ini, ternyata desa wisata itu mampu memberikan pendapatan yang besar. Bahkan, sejumlah desa-desa wisata ada yang membayar pajaknya lebih besar dari dana desa yang diterimanya,” kata Eko Putro Sandjojo usai meluncurkan Festival Desa Wisata Nusantara, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (13/08/2019).

Menurut Mendes Eko, membangun desa wisata itu sebenarnya sederhana dengan menggali potensi yang ada diwilayah desa tersebut untuk dapat menghadirkan daya tarik bagi pengunjung. Lalu, buat event dan kompetisi atau lomba agar semakin banyak pengunjung yang datang.

“Ada salah satu desa di Gorontalo. ada sebuah desa yang kalau diliat sangat minim infrastrukturnya. Akses jalannya becek, Namun, desa itu menjadikan kekuatan untuk memiliki daya tarik dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan membuat agar pengungunjung bisa tertarik menikmati petualangan dengan naik mobil off road,” katanya.

Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa dari terbangunnya desa wisata akan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan desa serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

“Dengan pendapatan desa yang secara finansial sudah mandiri diharapkan desa-desa itu bisa mandiri dan pembangunan ini akan terus bisa berkesinambungan dan tentunya program-program pemerintah lainnya diharapkan bisa dibiayai oleh desa-desa yang mandiri tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian terkait seperti Kemendes PDTT, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat dan sejumlah kementerian terkait lainnya mendorong terbentuknya desa-desa wisata dan turut membantu mengembangkan desa-desa wisata tersebut

“Kita kumpulkan semua stakeholder yang berhubungan dengan pembuatan desa wisata ini, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat dan pihak swasta serta perbankan yang turut membantu dalam mempercepat untuk membangun desa wisata. Agar desa-desa tersebut nantinya mampu menciptakan pendapatan diluar dari dana desanya. Jadi, saya harapkan dana desa itu bukan menjadi sumber utama pembangunan desa, tapi dana desa itu bisa menjadi stimulus pembangunan desa dan desa itu nantinya bisa mandiri secara finansial,” kata Eko yang menargetkan pada tahun 2020 akan terdapat sedikitnya 10.000 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia.(mnt/ton/red)

Categories
Ekonomi

Menteri Pertanian: Ketahanan Pangan Identik Dengan Ketahanan Negara

Koran Jurnal, Jakarta – Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi segera dirumuskan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP), sebagai salah satu tugasnya membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan.

“Pertemuan ini sangat penting. Berbicara masalah pangan, karena Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dalam arahannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) DKP di kantor Kementerian Pertanian, Selasa (13/08/2019).

Melihat urgensinya masalah pangan, lanjut Amran, Pemerintah Indonesia membentuk Satgas Pangan.

“Saya mengingatkan agar jangan main-main dengan sektor pangan. Kalau pangan terganggu, satgas pangan akan turun,” tegas Amran.

Sebelumnya, Sekretaris DKP Agung Hendriadi melaporkan, tujuan rakor merumuskan kebijakan strategis Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Rencana Aksi di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai amanat PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

“Forum ini mensinergikan Kelompok Kerja DKP yang terdiri dari Pokja Teknis, Pokja Ahli, dan Pokja Pemberdayaan serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga untuk memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi,” tambah Agung yang juga Kepala Badan Ketahanan Pangan.

Lebih lanjut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan perkembangan pertanian Indonesia 5 tahun terakhir memiliki trend positif dalam 4 tahun terakhir (2015-2018).

“Inflasi pangan berhasil di jaga dibawah 2 persen dan PDB naik dari target pemeritah 3,5% dengan capaian 3,7%. PDB pertanian Indonesia menduduki peringkat 5 dari 224 negara. Penurunan inflasi bahan makanan Indonesia dari 11,71% menjadi 1,26% (2013-2017),” ujar Amran Sulaiman.

Ditambahkan Amran Sulaiman, perencanaan pangan 5 tahun kedepan harus melihat bagaimana Indonesia kedepan memasuki era Pertanian 4.0 (pertanian presisi melalui teknologi digital), terjadinya transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern, penurunan inflasi komoditas pangan.

“Penggunaan bibit unggul, pengembangan SDM pertanian digital yang terintegrasi dengan kebutuhan milenial, dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia harus kita wujudkan,” tambah Amran.

Amran Sulaiman juga memaparkan bahwa
fokus Pembangunan Pertanian ke depan untuk mewujudkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui pengembangan rainfed area, wetland area serta CPO sebagai ujung tombak pertanian.

Rakor ini dihadiri ±100 orang dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja (Pokja) DKP dan perwakilan dari Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.(hum/red)

Categories
Ekonomi Hukum

Irjen Kementan: Mentan Mengambil Langkah Tegas, Mencopot Pejabat Eselon II, III dan IV Terkait Kasus Impor Bawang Putih

Koran Jurnal, Jakarta – Sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura pada 12 Agustus 2019 terkait kasus yang menjerat anggota DPR RI komisi VI,  I Nyoman Dhamantra pada kasus suap ijin impor bawang putih, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dan ekstrem dalam menyikapi kasus ini.

“Bapak Mentan mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh pejabat Eselon II, III dan IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih, terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih di Ditjen hortikultura. Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini, dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan,” tegas Justan Siahaan, Inspektur Jenderal Kementan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta (13/08/2019).

Menurut Justan, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga public clear melihat masalah ini. Meskipun sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, konkrit dan segera sebagai komitmennya dalam anti korupsi. Langkah ini perlu untuk memitigasi Risiko Reputasi Kementerian Pertanian sedang diakui  kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia.

“Sejak awal Kementan telah kerjasama dengan KPK, dan secara khusus  3 personil KPK ditempatkan di Kementan untuk pencegahan korupsi.  Pegawai di Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi, dan ini nyata dilakukan oleh mereka.  Selain itu, mereka juga sudah memblacklist 72 importir bawang nakal,” kata Justan.

Langkah tegas Mentan Amran ini juga untuk menjaga marwah Kementerian Pertanian sebagai Lembaga yang telah mendapatkan penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK.  Mentan tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya. Justan mengungkapkan, di Kementan setidaknya ada sekitar 400 orang pegawai yang telah dipecat karena terindikasi KKN. Bahkan secara keseluruhan di Kementerian Pertanian karena ‘bermain-main, sebanyak 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi.

“Ini adalah tanggung jawab moril kami, para Eselon I sebagai pimpinan tinggi Kementerian, dan tidak ingin terjadi pembiaran terhadap isu yang berkembang. Ini adalah langkah antisipasi saja. Kami mendukung KPK sepenuhnya dalam menjalankan proses hukum,” tegas Justan.

Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono di tempat yang sama juga menambahkan, pihaknya sangat mendukung langkah tegas dan berani Mentan tersebut. Hal ini menurut Momon bentuk tanggung jawab moril para Eselon I dan dukungan kepada Menteri Pertanian yang selalu menggaungkan anti KKN dan anti mafia.

“Para Eselon I Kementan  malam tadi sepakat, untuk mencopot semua pejabat yg terkait dengan rekomendasi impor bawang putih, meskipun belum tentu mereka bersalah. Mereka dianggap lalai dalam pengawasan dan pelaksanaan proses rekomedasi impor bawang putih. Ini untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas seluruh pegawai Kementan,” ujar Momon.

Momon menegaskan, bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berada di garda terdepan pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian negara. “Beliau selalu menekankan upaya pencegahan KKN di lingkungan Kementan, dan sangat tegas terhadap mafia pangan”,  ujarnya.

Selanjutnya Momon menambahkan, Kementan menghormati penyelidikan dan proses hukum yg berjalan dan mendukung penuh KPK. “Namun, manakala nantinya tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baik mereka dan dikembalikan pada posisi semula,” tegasnya.

“Ini bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi didalamnya, yang dijalankan oleh Kementan”, tutup Momon.

Sebagai hasil revolusi mental dan reformasi birokasi di internal Kementan, dalam beberapa waktu terakhir,  berbagai apresiasi dan catatan positif diberikan kepada kementerian ini

Saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengaku terkesan pada  kemajuan mekanisasi pertanian yang dijalankan oleh Kementan. Dengan  memodernisasi pertanian, para petani kini tidak perlu lagi membakar hutan/lahan untuk memulai membuka lahan di berbagai daerah.

Selain itu hasil riset Bappenas terakhir jug menyatakan program Mentan Amran dinilai  memacu pertumbuhan ekonomi. Secara khusus riset ini melihat  efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan program Menteri Amran Sulaiman dan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Ditambah beberapa waktu lalu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga turut mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memacu produksi nasional, yang capaiannya  mampu melampaui target-target yang telah ditetapkan.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Pacu Ekspor Sektor Tanaman Pangan

Koran Jurnal, Jakarta – Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi mengajak berdiskusi dan bertukar informasi lapangan dengan beberapa instansi dan praktisi, untuk bersinergi serta mendorong akselerasi ekspor komoditas pangan, sesuai arahan Presiden Jokowi dan Mentan Andi Amran Sulaiman.

Diskusi itu dihadiri seluruh pejabat lingkup tanaman pangan juga unit kerja yang berkaitan dengan ekspor dilingkup Kementan. Turut hadir Ketua Kadin Bidang Pangan, Sekjend Dewan Jagung Nasional, Eksportir dan Direktur Amerika II dari Kementerian Luar Negeri.

“Diskusi hari ini sangat penting agar kita dapat memetakan potensi dan memfasilitasi eksportir serta membimbing petani untuk dapat memenuhi kualitas produksi yang diinginkan eksportir,” ujar Suwandi, di Kantor Ditjen Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (12/08/2019).

Ia mengatakan, periode Januari hingga Juni 2019, ekspor produk pangan terus meningkat.

“Sepanjang Januari-Juni 2019, Indonesia telah mengekspor 14.924 ton tanaman pangan segar dengan nilai perdagangan mencapai Rp170 miliar. Ekspor tersebut mencakup komoditas beras organik, beras ketan, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan talas.

“Targetnya akan meningkat lagi, ini kan belum selesai (2019) sampai panen berikutnya. Jadi, sampai Desember insyaallah dua kali lipatnya. Sekarang baru separuh,” tukasnya.

Diketahui, arahan Mentan Andi Amran Sulaiman tegas memerintahkan jajarannya untuk mendampingi eksportir dan menjemput apa saja yang dibutuhkan eksportir, mulai dari dukungan administrasi kepabeanan, sarana pendukung seperti ware house,  hingga volume komoditas yang diinginkan. Hal tersebut ditegaskan Mentan saat melepas ekspor komoditas pertanian beberapa waktu lalu di kawasan Tanjung Priok, (06/08).

Darianto Harsono, Direktur Amerika II Kemenlu, mengatakan Indonesia sangat berpeluang menjadi pemain utama untuk memasok bahan pangan ke wilayah Amerika Selatan.

“Sejak kunjungan Presiden Argentina ke Indonesia, (upaya) membawa angin segar di wilayah kawasan amerika lainnya, khususnya untuk produk pangan organik yang sangat diminati warga amerika selatan,” tutur Harsono.

‘Kita punya perwakilan di 132 negara, kemenlu terus mendorong dan mengoptimalkan seluruh potensi untuk mendorong agar peningkatan ekspor komoditas pertanian terus meningkat dalam 3 tahun terakhir data menunjukkan peningkatan yang signifikan dan ini akan kita dorong terus, dengan menampilkan produk pertanian berlabel healty,” lugasnya.

Sementara Asosiasi Eksportir dan Kadin, yang memiliki cabang di 26 Propinsi dan 5 negara ini, sangat mengapresiasi kegiatan diskusi membangun Sinergitas dan Akselerasi Ekspor Produk Pangan.

“Kita bangga dan menyambut penuh harapan, langka ysng diambil dirjen tanaman pangan, saat ini, dengan kegiatan ini kita dapat memadukan semua kepentingan, mulai dari hulu hingga hilir produk pertanian kita, bahkan kita berharap ini harus menjadi agenda rutin serta mencakup semua sub sektor pertanian,” ucapnya.

“Kita melihat selama ini banyak kebijakan yang bersifat parsial dan sporadis, namun dalam 3 tahun terakhir perubahan yang terjadi pada sektor pertanian sangat membanggakan, membuat minat kita untuk berinvestasi meningkat, bukan hanya pada kegiatan ekspor, namun kita saat ini berinvestasi membangun ware house dan pergudangan, seperti di Jawa Timur, medan sumatera utara, batam kepri, fasilitas ini akan kita lanjutkan hingga ke indonesia timur,” pungkas Junaedi, dari Kadin Jawa Timur.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Amran: Ekspor Memperkuat Merah Putih, Impor Melemahkan Petani Kita

Koran Jurnal, Denpasar – Kementerian Pertanian terus memaksimalkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi pada proses bisnis karantina, antara lain pertukaran data persyaratan ekspor dan sertifikat elektronik atau e-Cert ke Belanda. Hari ini kita tunjukkan langsung bahwa sertifikat kita dalam hitungan detik sudah dapat diterima negara tujuan. Dan ini untuk memudahkan ekspor kita ke negara tujuan,” kata Amran Sulaiman, Menteri Pertanian di Area Kargo Logistik Angkasa Pura II, Denpasar, Bali, Rabu (07/08/2019).

Lebih lanjut Mentan menginstruksikan Badan Karantina Pertanian untuk melakukan harmonisasi dan negosiasi dengan seluruh negara mitra dagang agar dapat menggunakan fasilitas layanan ini.”Sampai dengan hari ini sudah 4 negara, yaitu Selandia Baru, Australia, Belanda dan Vietnam. Baru ada 1 negara di Asean, ini yang kita dorong dahulu, seluruh negara ASEAN dan terus lanjut ke negara mitra dagang lainnya,” kata Amran. Menurut Mentan peningkatan ekspor akan memperkuat bangsa dan kebijakan impor sangat tidak berpihak pada petani.

Menurut Mentan, ekspor produk pertanian terus meningkat hingga 100% per tahun. Total  volume ekspor tahun 2014 sebanyak 33 juta ton, namun pada tahun 2018 telah mencapai 42.5 juta ton. Hal ini disebabkan berbagai inovasi, kemudahan dan percepatan layanan karantina di pelabuhan/bandara. Elektronik sertifikat dan aplikasi petaan komoditas pertanian ekspor (IMACE) memudahkan eksportir untuk ekspor.

“Kami targetkan tahun 2019 volume ekspor meningkat hingga 45 juta ton. Sesuai amanat Bapak Presiden, kami gunakan teknologi informasi, permudah perijjinan dan sertifikat melalui digitalisasi untuk memudahkan layanan ekspor,” tegas Mentan.

Program  Agro Gemilang sebagai upaya akselerasi ekspor produk pertanian terus digalakkan Kementan, seperti halnya pada hari ini (7/8) Mentan melepas ekspor komoditas unggulan Bali, berupa 2,5 ton Mangga Harum Manis ke Rusia dan beberapa produk lainnya ke beberapa negara.  Mentan mentargetkan 100 ton ekspor buah mangga asal Bali mampu memenuhi pasar Rusia di tahun 2019. Ekspor pertanian ke Rusia baru mencapai 368,4 ribu ton dengan komoditas yang diekspor antara lain air kelapa, bambu, salak dan kacang tanah, dan Kementan akan terus dorong volumenya bertambah.
“Saya mengajak pemuda tani Indonesia, ayo kita mulai ekspor ke Rusia. Harganya bagus dan ekspor akan meningkatkan kesejahteraan petani” tegas Amran.

Komoditas lainnya yang dilakukan ekspor Mentan antara lain, paprika, handicraft asal batok kelapa, jerami dan enceng gondok tujuan Belanda, daun bawang tujuan Taiwan, vanili tujuan USA, rempah tujuan Swiss. Selain itu komoditas peternakan berupa anak ayam umur sehari (DOC) sebanyak 44.500 tujuan Timor Leste, dan beberapa produk hewan lainnya. Keseluruhan total bernilai 13.5 milyar rupiah.

*E-cert Perkuat Layanan Ekspor*
Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil
menjelaskan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian No 19/2019 tentang Akselerasi Ekspor, pihaknya telah melalukan beberapa aksi strategis. Selain penerapan e-Cert dan inline inspektion, juga menggagas Agro Gemilang dan sosialisasi aplikasi petaan komoditas pertanian ekspor atau  IMACE diawal tahun 2019.  Di unit pelaksana teknis Karantina Pertanian Denpasar telah membuahkan hasil tercatat peningkatan negara tujuan, pada Juli 2018 :  40 negara, sedangkan di bulan Juli 2019 telah menjadi 50 negara, meningkat 25%.

Sementara melalui  program Agro Gemilang,  pada bulan   Juli 2018 tercatat telah diikuti 65 eksportir,  sementara bulan Juli 2019 meningkat menjadi 78 eksportir yang sudah mampu mengekspor, atau peningkatan  11%.

Dan peningkatan nilai ekspor, per sub sektor yakni komoditas hortikultura mengalami peningkatan pesat dimana Juli 2018 sebanyak 17 ,6 M sedangkan Juli 2019 naik menjadi 87,9M. Ekspor komoditas perkebunan juga mengalami peningkatan dari 18,7 M pada Juli 2018 menjadi 42,6 M pada Juli 2019.

Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan secara khusus melakukkan pengiriman sertifikat elektronik dalam  ekspor produk pertanian Indonesia ke Belanda. Sistem yang menjembatani kedua negara terhubung secara online, dan sertifikat telah diterima secara langsung oleh pemerintah Belanda.
“Sistem elektronik sertifikat ini telah berjalan baik, dan kami senang ekspor kita bisa diterima lebih cepat” katanya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Lepas Ekspor 10,5 Juta Ton Komoditas Pertanian, Mentan Amran Bicara Revolusi Mental Tanpa Pungli

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya integritas pegawai dalam melayani petani dan eksportir. Hal ini perlu dilakukan untuk mengimplementasikan revolusi mental yang digagas pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.

“Revolusi mental yang dimaksud bentuknya tidak boleh lagi ada pungli, karena itu adalah perbuatan haram. Kalau ada pungli hari ini juga aku berhentikan dari jabatannya,” kata Amran dalam pelepasan ekspor produk pertanian gebyar 10,5 juta ton di CDC Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (06/08/2019).

Menurut Amran, penanaman integritas berlaku di semua lini jajaran dan direksi Kementerian Pertanian. Terlebih para pegawai yang bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat. Dia berharap, pola ini membawa dampak pada meningkatnya nilai ekspor dan investasi.

“Bukan lagi seremoni yang kita tonjolkan. Tapi kerja nyata untuk ekspor dan investasi yang lebih baik. Dalam hal ini terkait pelayanan masyarakat. Jadi, kita harus kembali ingat bahwa kita adalah pelayan rakyat,” katanya.

Khusus terkait ekspor, Amran berharap agar para eksportir terus meningkatan kualitas produknya supaya tidak mendapat reject dari negara tujuan. Apalagi, sasaran ekspor Indonesia sudah masuk pasar negara-negara besar di dunia seperti Australi, New Zealand, Belanda dan Jerman.

“Inilah yang disebut revolusi mental. Investasi naik 100 persen, ekspornya naik 100 persen. Andalan kita produksi CPO, karet, nanas, pisang dan buah-buahan harus ditingkatkan. Ke depan volume ekspor kita juga harus menyentuh 40,5 juta ton,” katanya.

Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Arifin Tasrif mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memperbaiki semua layanan ekspor. Perbaikan ini menyusul adanya teguran dari Mentan Amran yang menerima laporan dari eksportir asal Bogor terkait kesulitan akses layanan.

“Iya jadi tadi kita ditegur untuk memperbaiki layanan. Makanya kalau memang ada yang mempersulit layanan, kami akan mutasi bawahan kami ke luar daerah. Ini kita sedang mencatat apa-apa saja kesalahannya,” kata Arifin.

Arifin mengatakan perbaikan berikutnya adalah sistem layanan jemput bola bagi eksportir maupun pengusaha yang hendak melakukan investasi. Kata dia, sistem itu nantinya akan mengatur tata cara transaksi melalui layanan kilat.

“Pokoknya semua akan kita perbaiki dan dilakukan penyegaran sesuai arahan bapak menteri,” katanya.

Sebelumnya, seorang eksportir bernama Sumiati Hartono mengeluh pendaftaran dan pengajuan sertifikasi yang dinilai sedikit lambat. Keluhan itu disampaikan Sumiati kepada Mentan Amran dalam acara pelepasan ekspor di CDC Pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun dalam rangkaian ekspor ini, Kementerian Pertanian melepas 10,5 ribu ton dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,1 triliun. Dengan begitu, total kenaikan ekspor rata-rata mencapai 2,4 juta ton per tahun. Catatan ini mengacu pada angka tahun 2013, dimana total ekspor saat itu hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 angkanya naik menjadi 42,5 juta ton.

Dalam kesempatanya, Amran menjelaskan kunci keberhasilan memacu ekspor pertanian terletak pada perubahan sistem, dimana kementan sendiri telah menerapkan pengurusan dokumen ekspor melalui Online Single Submission (OSS) dan mengambil langkah cepat untuk mendorong ekspor produk pertanian dengan penggunaan sertifikat elektronik (e-Cert) serta menggunakan peta komoditas ekspor produk pertanian i-MACE (Indonesian Maps of Agricultural Commodities Export).(hum/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Setuju Ubah ‘Mindset’ Petani Agar Beralih ke Pola Pertanian Modern

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan usulan sebagian dari mereka agar dilakukan sosialisasi untuk memodernisasi para petani, sehingga mereka tidak perlu lagi membakar hutan dan lahan untuk memulai membuka lahan.

“Memang kita harus berani mengalihkan pola-pola pertanian tradisional menuju ke pola-pola pertanian yang modern memakai teknologi. Ini tugas Bupati, tugas Wali Kota, tugas Gubernur, tugas Menteri-Menteri dan tugas kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (06/08/2019),

Menurut Presiden, dalam 5 (lima) tahun ini, Kementerian Pertanian sudah membagi yang namanya traktor, excavator, dan bulldozer untuk yang daerah-daerah yang memiliki lahan yang besar-besar seperti di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut).

“Saya juga kaget juga dalam satu kabupaten traktornya begitu banyaknya, excavator begitu banyaknya, sehingga lahan besar bisa dikerjakan dengan mekanisasi peralatan-peralatan yang ada yang saya lihat itu bantuan dari Menteri Pertanian,” ungkap Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden meminta Bupati-Bupati yang memiliki lahan yang bisa dikerjakan secara bukan manual lagi, agar meminta bantuan ke Kementerian Pertanian setiap tahun bantuannya banyak,untuk alat-alat seperti itu.

“Jadi kita ubah petani yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan untuk land clearing dengan cara membakar diganti dengan pembersihan land clearing  dengan traktor, dengan excavator tanpa harus membuat api,” tutur Presiden seraya menambahkan, di APBD provinsi, APBD di Kabupaten/Kota ada semuanya.

“Berilah petani-petani kita dengan dengan mindset yang baru, pola pikir yang baru dalam bekerja, jangan biarkan mereka sudah berpuluh-puluh tahun kita masih melihat petani yang enggak mungkin mau land clearing-clearing hektar dicangkul, enggak mungkin,” ujarnya.

Terkait permintaan drone sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Presiden Jokowi mengatakan, bahwa drone itu murah masa tidak mampu beli?

Menurut Presiden, harga drone itu berkisar Rp25 Juta, Rp50 juta, atau Rp100 juta udah agak gede udah dapat. Kalau APBD Provinsi tidak mencukup, Presiden Jokowi berjanji akan membelikannya karena drone itu penting sekali untuk melihat begitu asap kecil langsung ketahuan.

“Benar saya setuju Pak Wagub, tetapi provinsi bisa lah beli, titiknya yang rawan tidak semua titik kan berapa Kabupaten yang kira-kira kita kan sudah tahu lagunya ada berpuluh-puluh tahun lagunya opo kabupaten ya di situ, kalau provinsi ya disini, memang harus pake drone kalau benar-benar enggak sanggup saya belikan kalau benar  enggak sanggup, memang harus pakai itu,” kata Presiden Jokowi.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Amran Lepas Ekspor Komoditas Pertanian Senilai Rp 1,1 Triliun

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali melepas ekspor produk pertanian sebanyak 10,5 ribu ton yang nilainya mencapai Rp 1,1 triliun langsung di tempat pemeriksaan fisik terpadu CDC Banda, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (06/08/2019). Produk pertanian yang diekspor ini berjumlah 80 jenis komoditas yang dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta.

Amran menegaskan ekspor tersebut merupakan bentuk nyata revolusi nyata di sektor sehingga hasilnya ekspor naik 100 persen dan investasi naik 110 persen. Dengan demikian, total kenaikan ekspor rata-rata 2,4 juta ton per tahun dan tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton. Tahun 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 mencatat nilai tertinggi yakni 42,5 juta ton dan tahun 2019 ditargetkan naik minimal 45 juta ton.

“Atas arahan Bapak Presiden Jokowi, hari ini kita melakukan revolusi mental yang nyata di sektor pertanian. Kita ekspor komoditas pertanian senilai Rp 1,1 triliun, salah satunya kapas ke Argentina. Dua minggu lalu kami berkunjung ke Argentina, diterima langsung oleh Presiden Argentina dan beberapa menteri. Melakukan lobi-lobi khusus, kami mempromosikan komoditas unggulan Indonesia. Hari ini kita ekspor kapas ke argentina. Ini buah dari lobi kita ke argentina,” demikian tegas Amran saat melepas ekspor.

Amran menjelaskan keberhasilan dalam memacu ekspor pertanian, kuncinya adalah dari keberhasilan merubah sistem. Kementan telah menerapkan pengurusan dokumen ekspor melalui Online Single Submission (OSS) dan mengambil langkah cepat untuk mendorong ekspor produk pertanian dengan penggunaan sertifikat elektronik (e-Cert) serta menggunakan peta komoditas ekspor produk pertanian i-MACE (Indonesian Maps of Agricultural Commodities Export).

“Di mana dulu pengurusan ekspor relatif sulit, tapi sekarang dengan OSS dan i-Mace yang diluncurkan Badan Karantina dapat memetakan potensi daerah yang memiliki komoditas berkualitas ekspor, mendorong generasi muda melakukan ekspor, petugas Karantina terjun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan, tidak ada pungli dan penerapan e-cert. Di era digital 4.0 ini, akselerasi ekspor ini harus kita dorong,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Amran, untuk menjamin keberhasilan akselerasi ekspor, pihaknya telah perintahkan Badan Karantina sebagai pelayan eksportir. Namun demikian, yang terpenting dilakukan yakni membangun sistem dengan memetakan potensi, edukasi, mempermudah eksportirnya dengan tidak ada pungli agar semakin bergairah. Setelah dibangun sistem, yang dilakukan adalah akselerasi atau percepatan ekspor.

“Kami yakin dengan sistem yang kita bangun sekarang, komoditas pertanian Indonesia semakin berkompetisi denga negara-negara lain. Kalau ada yang main di kementerian, aku pecat. Tidak ada kompromi,” ucapnya.

Di tempat yang sama, eksportir Kapas, Kudin Heldinata mengatakan pengurusan dokumen ekspor komoditas pertanian di er pemerintahan Jokowi-JK sangat cepat dan tidak ada biaya-biaya pungli. Alhasil, komoditas yang diekspor cepat sampai ke negara tujuan.

“Ini semua bisa terjadi karena di era pemerintahan Jokowi melakukan perbaikan sistem. Sebelumnya mengurus dokumen ekspor sangat susah dan butuh waktu yg lama,” ujarnya.

Inovasi Layanan untuk Mendorong Ekspor

Kepala Badan Karantina, yang diwakili oleh Sekretaris Badan, Arifin Tasrif menuturkan untuk mendorong ekspor komoditas pertanian, Badan Karantina Pertanian telah melakukan berbagai program dan inovasi di antaranya program Agro Gemilang atau kepanjangan dari Ayo Galakkan Ekspor Komoditas Pertanian oleh Generasi Milenial Bangsa yaitu berupa gerakan bersama untuk mendorong tumbuhnya eksportir baru komoditas pertanian, berupa pelatihan pemenuhan persyaratan SPS negara tujuan ekspor. Selain itu, Barantan juga melakukan terobosan berbagai inovasi seperti peta komoditas pertanian ekspor Indonesia atau iMace untuk pemerintah daerah sebagai upaya pembinaan dan pengembangan berbagai komoditas pertanian diwilayahnya dengan berbasis kawasan.

“Inovasi lain dari Barantan berupa InLine Inspection, yaitu percepatan ekspor melalui pelatihan, pembinaan dan sertifikasi eksportir dalam rangka memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Ada juga inovasi draft phytosanitary, inovasi ini terbukti efektif mengurangi kesalahan dalam pemenuhan sertifikat karantina,” beber Arifin.

Perlu diketahui, komoditas yang dikirim lewat Pelabuhan Tanjung Priok di antaranya berupa bulu bebek sebanyak 52,3 ton senilai Rp. 3,2 miliar tujuan vietnam dan asinan salak 12 ton senilai Rp 240 juta tujuan Malaysia dan gaharu sebanyak 2 ton senilai Rp 97 juta ke Arab Saudi, teh ke USA dan Rusia sebanyak 30,5 ton senilai Rp. 1,8 miliar, kapas ke Argentina 18,8 ton senilai Rp 1,056 miliar, bubuk coklat 10,5 ton senilai Rp 150 juta tujuan Vietnam.

Komoditas yang akan dikirim lewat Bandara Soekarno Hatta diantaranya berupa manggis, mangga, salak (buah) sebanyak 900 kg senilai Rp 75 juta ke UEA, sarang burung walet sebanyak 183 kg senilai Rp. 3,7 milyar dan vaksin 28.930 vial senilai Rp. 542,3 milyar.(hum/red)