Category: Energi SDA

Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas 5 Tahun Konsisten Kawal BBM 1 Harga: Total Ada 280 Lembaga Penyalur 

Koran Jurnal, Pontianak – Kembali, untuk kesekian kalinya BPH Migas resmikan Penyalur (SPBU) BBM 1 Harga. Kali ini peresmian dilangsungkan secara serentak untuk 27 penyalur di wilayah 3T yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bertempat di TBBM Siantan, Pontianak (09/06/2021).

Dengan penambahan 27 penyalur BBM 1 Harga ini, maka total ada 280 SPBU BBM 1 Harga, dimana sebelumnya hingga akhir tahun 2020 telah diresmikan sebanyak 253 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil).

Hadir dalam acara peresmian tersebut, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama Tim, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, EGM PT Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan Freddy Anwar, SAM Pertamina Kalbar Weddy Surya Windrawan dan beberapa perwakilan Pemerintah Kabupaten lokasi BBM 1 Harga yang diresmikan.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam sambutannya menyampaikan bahwa penjangkauan wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Terpencil ) dengan BBM 1 Harga adalah upaya mewujudkan keadilan energi. Dengan kehadiran BBM 1 Harga diharapkan ekonomi bisa digerakkan di level daerah. Hal ini merupakan salah satu bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar pembangunan dimulai dari pinggiran.

Penambahan penyalur BBM Satu Harga untuk jenis BBM tertentu dan khusus penugasan nasional dipastikan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan energi terutama di wilayah 3T. BBM Satu Harga juga merupakan wujud energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Ini sekaligus merupakan pembangkitan ekonomi, mengubah mindset pembangunan dimulai dari pinggiran, wilayah 3T perlu dibangkitkan menjadi pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi, bukan hanya dari perkotaan yang segala fasilitas lebih siap. BBM 1 harga bukan hanya bentuk perwujudan keadilan tetapi sekaligus menggerakkan ekonomi di wilayah 3T dan mengantisipasi kesenjangan wilayah 3T dengan perkotaan.Sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang termarjinalkan,” ujar Ifan sapaan akrab Kepala BPH Migas.

Sejak instruksi Presiden RI Joko Widodo pada akhir Desember 2015 untuk melaksanakan Program BBM 1 Harga dan terbitnya Permen ESDM No 36 tahun 2016 sebagai turunan amanah UU Migas, BPH Migas selalu konsisten mengawal Program BBM 1 Harga yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. BPH Migas telah berhasil mengawal pelaksanaan program BBM 1 Harga mulai Tahun 2017 hingga sekarang. Tercatat sejak tahun 2017 hingga 2019 telah diresmikan 170 Penyalur BBM 1 Harga (160 PT. Pertamina dan 10 PT. AKR Corporindo), tahun 2020 diresmikan sebanyak 83 penyalur, dan hari ini yang diresmikan sebanyak 27 Penyalur sehingga Total ada 280 Penyalur (SPBU) BBM 1 Harga yang tersebar di berbagai tempat wilayah 3T di seluruh NKRI.

Kehadiran BBM 1 Harga sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya di wilayah 3T. Bahkan, antusiasnya Pemerintah Kabupaten terhadap Program BBM 1 Harga, saat ini ada usulan baru dari daerah yang mencapai 769 lokasi di luar target Pemerintah sebanyak 500 lokasi hingga tahun 2024. Usulan tersebut saat ini sedang dievaluasi oleh BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Ifan menambahkan, untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM diluar lokasi 3T berpeluang untuk dikembangkan Pertashop sebagai alternatif pilihan. Dengan investasi kisaran 300 sampai dengan 500 juta, sudah bisa menyalurkan BBM non subsidi jenis pertamax yang bersih dan lebih ramah lingkungan.

“Bisa juga ada alternatif lain yaitu Sub Penyalur yang menyalurkan BBM subsidi dan penugasan. Yang membedakan hanya ongkos angkut yang ditetapkan Pemda Kabupaten setempat serta konsumen tertutup,” ungkap Ifan.

Mengakhiri sambutan, Kepala BPH Migas berpesan kepada Wagub Kalbar Ria Norsan agar memanfaatkan secara optimal keberadaan Pelabuhan Kijing. Lokasi pelabuhan yang sangat strategis diharapkan bukan hanya melayani lokal Kalbar tetapi juga nasional. Dengan draf kedalaman dermaga 22 meter, maka kapal besar termasuk tanker besar bisa berlabuh bongkar muat disitu.

Selanjutnya Wagub Kalbar H. Ria Norsan dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan BBM 1 Harga diharapkan jangan hanya saat membangun, akan tetapi yang lebih penting saat pengawasan, agar tepat sasaran, tepat volume dan tidak disalahgunakan.

“Ini tujuan yang sangat mulia sesuai Sila ke 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Lanjutnya, menurut penjelasan BPH Migas dan Pertamina dengan program BBM 1 harga ini maka, harga BBM di wilayah 3T akan sama dengan di wilayah perkotaan, biasanya berbeda karena ongkos angkut, jadi luar biasa ini harga disamakan. Era pandemi membuat pertumbuhan ekonomi melambat, semoga keberadaan BBM 1 Harga ini bisa membantu proses pengembalian pertumbuhan ekonomi.

Giliran EGM PT. Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan Freddy Anwar menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan menjadi tuan rumah peresmian 27 lokasi Penyalur BBM 1 Harga. Dengan peresmian 27 SPBU 1 Harga ini, berarti Pertamina hingga hari ini telah memiliki 270 Penyalur BBM 1 Harga. Untuk area Kalimantan s.d 2024 ditargetkan 96 Penyalur dan 41 nya ada di Kalbar. Sampai dengan hari ini untuk Kalbar saja sudah 17 Penyalur BBM 1 Harga.

“BBM 1 Harga merupakan amanat dari negara untuk, keadilan bagi rakyat, negara hadir untuk rakyat. Ini legacy BPH Migas di era pak Ifan sebagai Kepala BPH Migas, terima kasih atas supportnya ” ujar Freddy.

Dirinya berharap semoga bisa dinikmati masyarakat dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran sehingga anggaran kebutuhannya bisa untuk hal lain dengan adanya BBM yang murah ini.

“Pertamina termasuk di Kalbar siap terus mensupport apa yang ditugaskan oleh BPH Migas,” ujarnya.

Adapun 27 titik BBM Satu Harga yang diresmikan antara lain berada di Provinsi Kepulauan Riau satu (1) titik, Nusa Tenggara Barat tiga (3) titik, Nusa Tenggara Timur (NTT) tujuh (7) titik, Kalimantan Barat lima (5) titik, Kalimantan Utara satu (1) titik, Gorontalo satu (1) titik, Sulawesi Tengah dua (2) titik, Sulawesi Selatan satu (1) titik, Maluku satu (1) titik, Maluku Utara satu (1) titik, Papua empat (4) titik. Untuk di Kalimantan Barat yaitu di Menukung Kabupaten Melawi, Kayan Hulu Kabupaten Sintang, Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang, Menjalin Kabupaten Landak, dan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.(hum/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA Industri

Bahas Penetapan Tarif Angkut Gas Bumi, BPH Migas Adakan Public Hearing dengan Pemangku Kepentingan

Koran Jurnal, Bekasi – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar public hearing atau rapat dengar pendapat untuk meninjau penetapan tarif pengangkutan gas bumi. Tarif yang diatur ialah pengangkutan gas bumi melalui ruas Wunut-Ngoro milik PT Dharma Pratama Sejati, Ruas KP 4,3 – PLN Kanaan, Muara Karang-Muara Tawar dan Belawan-KIM-KEK milik Pertamina Gas.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, public hearing ini digelar untuk mendapatkan masukan penetapan tarif gas yang adil dari berbagai stakeholders.

“Jangan sampai public hearing ini hanya seremonial semata, tapi juga harus benar-benar mendiskusikan penetapan tarif gas bumi yang sesuai,” ujar Ifan, disela-sela publik hearing itu, yang diadakan, di kawasan Bekasi Kota, Kamis (22/04/2021).

Hadir dalam acara tersebut, berbagai pemangku kepentingan mulai dari Direktur Gas BPH Migas Sentot Harijady, Komite BPH Migas, perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hingga perwakilan dari PT Pertamina Gas.

Adapun, metode perhitungan tarif (toll fee) yang dipakai BPH Migas ialah berdasarkan cost of service dibagi dengan volume gas yang mengalir. Cost of service terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan oleh transporter dalam menjalankan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan keuntungan yang wajar dari investasi fasilitas yang telah dikeluarkan.

Setelah public hearing, Komite BPH Migas akan melaksanakan Sidang Komite secara Independen dan profesional dalam pengambilan keputusan atas kajian tarif pengangkutan gas bumi.

“Makanya dalam public hearing ini silakan debat, debat saja, kalau bisa jangan 1 jam lah public hearing ini, 1 hari,” saran Ifan.

“Jangan sampai nanti hanya setuju saja, nanti saat di sidang baru protes,” cetus Ifan.(md/red)

Categories
Energi SDA TNI

Tingkatkan Integritas dan Profesionalitas, Pegawai BPH Migas Digembleng di Pusdiklat Kopassus

Koran Jurnal, Bandung – Sebanyak 66 pegawai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengikuti diklat pembentukan karakter (character building) di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Diklat Pembentukan Karakter bagi pegawai BPH Migas yang akan berlangsung selama 2 minggu di awali dengan Upacara Pembukaan Latihan dan pengucapan janji peserta oleh perwakilan pegawai BPH Migas di Lapangan Hitam Pusdiklatpassus, Batujajar, Senin (22/03/2021).

Komandan Pusdiklatpassus Kopassus (Danpusdiklatpassus ) Brigjen TNI Thevi A. Zebua yang menjadi Inspektur Upacara dalam amanatnya menyampaikan bahwa Tugas BPH Migas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian di seluruh wilayah NKRI tidaklah mudah. Oleh karenanya, Pusdiklatpassus menganggap penting keinginan dari Pimpinan BPH Migas menyelenggarakan latihan dasar pembentukan karakter (character building) bagi para pegawai BPH Migas di Pusdiklatpassus Kopassus.

Brigjen TNI Thevi A. Zebua menjelaskan tujuan latihan dasar pembentukan karakter (character building) tersebut adalah untuk membentuk sikap, karakter, perilaku, kedisiplinan dan mental kejuangan yang tangguh bagi pegawai BPH Migas, serta meningkatkan jiwa Patriotisme dan Nasionalisme, rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan membangun integritas serta profesionalisme tinggi yang didukung dengan jasmani yang prima.

Lebih lanjut Danpusdiklatpassus Brigjen TNI Thevi A. Zebua meminta kepada para pembina dan pelatih agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, perhatikan faktor keamanan dalam setiap kegiatan dan tetap pedomani protocol kesehatan agar memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang masih menjadi pandemi sampai saat ini di negara kita.

“Siapkan seluruh materi latihan yang akan diberikan kepada peserta latihan, sehingga tujuan latihan yang diinginkan dapat tercapai. Timbulkan naluri kewaspadaan dalam kepelatihan dan ciptakan “Zero Accident”, dengan tetap berpegang teguh pada motto lembaga pendidikan ini, yaitu ”Pusdiklatpassus bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar,” tegas Brigjen TNI Thevi A. Zebua.

Menutup sambutannya, Brigjen TNI Thevi A. Zebua, atas nama seluruh warga Pusdiklatpassus Kopassus mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPH MIGAS, atas kepercayaan yang diberikan kepada Pusdiklatpassus Kopassus untuk ikut membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi para pegawai BPH MIGAS.

“Para peserta latihan patut berbangga karena pimpinan BPH Migas telah memberikan kehormatan kepada para peserta latihan sekalian dengan mengikutsertakan pada latihan ini, karena tidak sembarang orang dapat menginjakkan kakinya untuk berlatih di Pusdiklatpassus Kopassus,” Brigjen TNI Thevi A. Zebua.

Sementara itu Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam pengarahannya menyampaikan bahwa Pegawai BPH Migas yang mengikuti latihan dasar pembentukan karakter (character building) ini adalah kader terpilih yang akan mengawal BPH Migas kedepan agar menjadi instansi yang mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih baik.

“Kami serahkan kepada pembimbing untuk dilakukan pembinaan terutama dari sisi mental, spiritual, loyalitas dan integritasnya sehinga menjadi pegawai-pegawai unggulan, mempunyai jiwa, semangat disiplin tinggi dan tangguh serta outcome-nya dapat mendukung kinerja organisasi BPH Migas” tegas Ifan, sapaannya.

Ifan menginstruksikan kepada Sekretaris BPH Migas, Bambang Utoro, agar kedepannya mewajibkan pelatihan ini kepada setiap pegawai BPH Migas supaya setiap pegawai BPH Migas memiliki integritas dan jiwa yang kuat. “Kopassus adalah lembaga yang the Best, tidak semua lembaga bisa mengikuti pelatihan ini, dan hari ini 66 peserta bisa mengikuti pelatihan ini,” pungkasnya.

Peserta Diklat Pembentukan Karakter Pegawai BPH Migas sebanyak 66 pegawai terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), PNS yang memiliki fungsi pengawasan di bidang BBM maupun Gas Bumi serta Para Pegawai Profesional (PNPNS). Para peserta latihan akan diberikan beberapa materi latihan baik teori maupun praktek diantaranya pembinaan motivasi dan karakter, wawasan kebangsaan, pengetahuan dasar intelijen, pengetahuan dasar pengamanan dan lain-lain yang bersifat teori. Kemudian para peserta latihan juga akan diberikan materi praktek diantaranya Permidas, Beladiri, Mountaineering, Jelajah siang ataupun malam dan masih banyak materi lainnya yang akan dilaksanakan di kawasan latihan Batujajar komplek. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, peserta latihan akan didampingi oleh para pembina dan pelatih yang sudah disiapkan. Beberapa latihan yang akan para peserta latihan laksanakan, mengandung resiko yang tinggi, untuk itu diperlukan adanya kesungguhan, konsentrasi dan kewaspadaan dalam setiap kegiatan. Para peserta diminta jangan pernah sedikitpun ada keraguan untuk melaksanakan perintah – perintah yang diberikan, karena materi-materi yang para peserta latihan akan jalani sudah terencana, teruji dan terukur sesuai dengan tujuan latihan.

Turut hadir pada Upacara Pembukaan Latihan Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dan Saryono Hadiwidjoyo, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, Wakil Komandan Pusdiklatpassus Kolonel Inf. Sri Widodo beserta Kepala Departemen Taktik dan Teknik Para Kepala Bagian, Para Kabalak, Para Kepala seksi, Kepala Timjas dan para pelatih.(hum/red)

Categories
Energi SDA Industri

Platform Digitalisasi SPBU Mudahkan Sistem Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Pasokan BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama dengan PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia meluncurkan platform digitalisasi SPBU guna memonitor dan mengawasi distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT).

Komite Pengawas BPH Migas Lobo Balia mengatakan, program ini menggenerate informasi dan data penyaluran JBT dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sehingga dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan oleh BPH Migas.

“Yang sama-sama harus diketahui, penyelenggaraan pendistribusian JBT ini harus kita amati dan awasi. Jadi program ini dapat membantu dengan melaksanakan otomatisasi pencatatan dan pelaporan dengan teknologi informasi,” ujar Lobo dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Senin (07/12/2020).

Nantinya, lanjut Lobo, program ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengendali konsumsi JBT khususnya dalam implementasi pemberlakuan kebijakan pembatasan pembelian kepada sektor pengguna kendaraan transportasi jalan yang mengkonsumsi JBT jenis minyak solar.

“Program ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat ketersediaan pasokan BBM, sehingga kelangkaan BBM di tingkat penyalur atau SPBU bisa dicegah,” ujar Lobo.

Menurut Lobo, soft launching program ini dinilai menjadi langkah nyata BPH Migas untuk menerapkan transparansi dalam pengawasan terhadap pendistribusian JBT agar tepat sasaran dan tepat volume.

“Kita juga apresiasi PT Pertamina dan PT Telkom yang telah membantu membangun program ini. Ini artinya, kita semua sudah bisa mendapatkan data yang dibutuhkan,” tandasnya.

Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga Jumali menambahkan, sebelum adanya program ini, Pertamina belum memiliki data akurat mengenai informasi penyaluran BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.

“Dengan digitalisasi ini, Pertamina dan BPH Migas bisa melakukan profiling customer, siapa yang beli JBT, beli berapa, dimana, jumlahnya berapa kali, itu bisa ditrace,” jelas Patra.(lp/ant/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA

Ini Penjelasan Pertamina Soal Kabar Penarikan Gas Elpiji Biru 12 Kg

Koran Jurnal, Jakarta – PT Pertamina berencana melakukan penarikan secara bertahap tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 kg pada November 2020. Kabar ini diketahui setelah adanya informasi yang beredar luas di masyarakat.

Merespons kabar tersebut, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman, menjelaskan, sebenarnya informasi itu bukan penarikan melainkan penggantian produk atau tabung. Sekedar informasi, untuk jenis produk LPG 12 kg, Pertamina memiliki 2 merek dagang, yakni Elpiji (tabung biru) dan Bright Gas (tabung pink).

“Jadi bukan penarikan produk, namun penggantian tabung yang dilakukan (Elpiji tabung biru ke Bright Gas tabung pink). Apabila masyarakat pengguna tabung biru sudah habis gasnya. Maka, ketika nanti masyarakat beli isi ulang gas 12 kg, tabungnya akan diberikan tabung baru Bright Gas, apabila stock di agen tersedia,” terang Fajriyah kepada wartawan, Jum’at (16/10/2020) kemarin.

Fajriyah menuturkan, kedepan akan difokuskan distribusinya untuk Bright Gas, karena sebenarnya 2 produk ini sama saja isi dan harganya.

“Harganya juga berlaku sama, dan bahkan Bright Gas ini dilengkapi dengan valve double spindle, sehingga lebih aman mencegah kebocoran,” kata Fajriyah.

Dia menambahkan, kebijakan penggantian tabung tersebut dilakukan secara bertahap, tapi bukan berarti tabung biru langsung otomatis tidak berlaku lagi.

“Penggantian tabung tersebut tanpa ada tambahan biaya dan harga isi ulangnya tetap sama dengan Elpiji tabung biru. Ini merupakan salah satu upaya pertamina dalam meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, terutama terkait kebutuhan gas rumah tangga mengingat produk bright gas memang lebih baik dari LPG tabung biru,” pungkasnya.(red)

Categories
Energi SDA

BPH Migas Kaji Ulang Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, mengkaji ulang proyek pembangunan pipa transmisi gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem). Hal itu disampaikan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa setelah pihaknya menerima dan menjawab surat PT Rekayasa Industri (Rekind) tertanggal 2 Oktober 2020.

“Mengacu rapat komite, pada keputusan tersebut, kami sepakat BPH Migas menugaskan direktur gas bumi untuk melaksanakan kajian, dalam waktu maksimal 1 bulan sejak 12 Oktober untuk kajian tersebut dikoordinasikan terutama kepada kementerian ESDM,” ujar Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa saat konferensi pers Proyek Pipa Transmisi Ruas Cirebon-Semarang di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Selanjutnya dia mengatakan, setelah satu bulan, ada keputusan bersama yang bisa diterima. Yang pasti ada banyak pilihan bagaimana keberlanjutan proyek tersebut.

“Kalau mengacu peraturan BPH Migas, ini mestinya ditawarkan kepada pemenang kedua dan ketiga, pada tahun 2006, kita sudah melihat peluang dengan capex yang sama dan toll fee itu juga impossible,” terangnya.

Pilihan kedua adalah BPH Migas melakukan lelang kembali dengan batasan tertentu, dimana panitia lelang akan melibatkan banyak pihak. Mulai dari tim BPH Migas, Kementerian ESDM, hingga bisa juga melibatkan Kementerian Keuangan.

“Sehingga betul-betul panitia bersama, bukan hanya BPH Migas. Ini bisa membentuk body contest, kepada seluruh badan usaha,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Gas Bumi Sentot Harijady mengatakan akan dilakukan kajian supply and demand, berdasarkan tekno ekonomi. Nantinya kajian akan melibatkan stakeholder terkait kementerian ESDM, Dirjen Migas, Bappenas dan semua yang berkaitan dengan proyek ini.

“Apabila hasil putusan kajian, apakah dilakukan lelang, atau nanti dilakukan dikembalikan kepada pemerintah itu nanti kita lihat hasilnya yang akan datang. Kami mengharapkan bantuan dari stakeholder terkait untuk support apa yang jadi upaya BPH Migas terutama percepatan pembangunan ruas Cirebon-Semarang,” pungkasnya.

Terkait diterimanya surat dari PT Rekayasa industri, BPH Migas menyampaikan, menunjuk surat Rekind (PT Rekayasa Industri) nomor 357/10000-LT/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal penyerahan kembali penetapan PT Rekayasa Industri sebagai pemenang Hak Khusus Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang dengan mempertimbangkan;

Pertama, “Hasil kajian kelayakan bisnis yeng telah disusun oleh Rekind yang menunjukan bahwa pembangunan pipa gas bumi ruas transmisi Cisem dengan tarif/toll fee sebesar 0,36/MMBTU sesuai dengan dokumen penawaran Rekind tahun 2006 saat ini sudah tidak memenuhi nilai ekonomi; dan,

Kedua adalah, ketentuan di kelompok usaha Rekind terkait investasi yang antara lain menyatakan bahwa baik investasi pengembangan maupun investasi penyertaan haruslah memenuhi analisis bisnis yang memadai (minimal bankable), ketersediaan pasokan gas, pasar, kelayakan teknis, legalitas, komersial dan manajemen resiko serta memenuhi syarat minimum internal rate of return (IRR).(red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Anggota Komisi VII DPRI dan Kepala BPH Migas Tinjau SPBU di Mojokerto, Surabaya dan Malang

Koran Jurnal, Malang – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir.H.M. Ridwan Hisjam dan Kepala BPH Migas M. Fanshurulah Asa beserta Tim melihat langsung proses digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur. Kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan itu digelar mulai Jum’at (17/07/2020) hingga Sabtu (18/07/2020) di SPBU 5461338 di Jl. Wringin Rejo No. 53 Mojokerto, SPBU 54. 601.92 Jl. Tegalsari No. 41 Surabaya, SPBU 54.612.45 Rest Area KM 754. Jl. Tol Surabaya – Gempol No. 26 Kab. Sidoarjo dan SPBU54.651.12 Jl. Raya Randuagung, Malang, Jawa Timur.

Ridwan Hisjam pada kesempatan tersebut menyampaikan sesuai laporan yang di sampaikan oleh Kepala BPH Migas, sampai dengan 16 Juli 2020 ini perkembangan digitalisasi SPBU yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) telah mencapai 49 % atau sejumlah 2.704 SPBU dari target 5.518 SPBU.

Sistem digitalisasi SPBU yang dikembangkan saat ini baru terbatas hanya untuk pencatatan volume transaksi, nilai penjualan transaksi. Dan pencatatan nomor polisi kendaraan yang dilakukan secara manual menggunakan EDC (electronic data capture).

“Saya harapkan program ini dapat terlaksana sampai mencapai target 100 persen. Dan ke depan perlu ditingkatkan dalam kualitas digitalisasinya, seperti adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV),” tegas Ridwan Hisjam

Ridwan menemukan di lapangan bahwa apabila dilakukan pencatatan secara manual, itu menambah pekerjaan bagi operator SPBU. Selain itu tingkat kelelahan yang bertambah akan berdampak juga terhadap kualitas kinerjanya. Ridwan Hisjam berpendapat digitalisasi SPBU amat penting.

“Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus,” tegas Ridwan Hisjam, anggota DPR RI Dapil Jatim V – Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu ini.

Kegiatan digitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka memudahkan pengawasan penyaluran BBM penugasan dan subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak terhadap penghematan subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi.

Lebih jauh, Ridwan Hisjam mengusulkan agar dilakukan digitalisasi secara menyeluruh. Maksudnya tidak perlu lagi memasukkan nomor polisi secara manual, namun tercatat oleh sistem pencatatan secara otomatis.

“Dengan digitalisasi secara menyeluruh maka sedikitnya ada empat) manfaat,” ujarnya. Ridwan Hisjam lebih lanjut menjelaskan manfaat digitalisasi SPBU yaitu

1. Pengendalian Subsidi BBM

Dia menjelaskan bahwa kuota BBM Subsidi tahun 2020 ditetapkan sebanyak 15,87 kilo liter (KL). Terdiri dari Solar 15,31 juta KL dan minyak tanah sebesar 0,56 kilo liter. Subsidi merupakan hak bagi rakyat yang memerlukan. Dengan digitalisasi SPBU akan dapat disalurkan secara tepat volume dan tepat sasaran.

Secara otomatis penyelewengan BBM akan hilang, karena dengan mudah akan terpantau pelaku tindak kejahatan penyelewengan tersebut. Pengeluaran BBM subsidi dapat terpantau melalui nozzle SPBU, yang tercatat nomor polisi, pemilik kendaraan, jenis BBM, dan volume BBM.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kejahatan

Dengan digitalisasi ini akan bisa dipantau kendaraan yang digunakan melakukan tindak kejahatan, kendaraan yang bermasalah, kendaraan hasil curanmor, dan lain-lain.

3. Mendukung Masyarakat untuk Taat Bayar Pajak

Digitalisasi SPBU dapat digunakan membangun kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak. Kendaraan yang tercatat melakukan penunggakan membayar pajak, dalam struk pembayaran akan tercetak “PAJAK KENDARAAN ANDA BELUM DILAKUKAN PELUNASAN, SEGERA UNTUK MEMBAYAR PAJAK TEPAT WAKTU”.

Sehingga setelah tahap imbauan dilakukan secara masif, dan terbangun kesadaran masyarakat membayar pajak, maka akan berdampak terhadap pemasukan negara dari sektor pajak kendaraan.

4. Menghapus Mafia Migas

Menurut Ridwan, digitalisasi yang terbangun secara menyeluruh akan menutup ruang terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan BBM subsidi. Potensi kerugian negara dapat dihindari dengan melakukan pengendalian di ujung penyaluran yakni di nozzle SPBU. Contohnya, kuota BBM subsidi di suatu daerah adalah 10 ribu KL. Maka akan dapat dipantau BBM tersebut digunakan oleh jenis kendaraan, volume BBM, nama pemilik dan data lainnya yang diperlukan.

“Dengan digitalisasi ini, akan menghemat subsidi BBM yang diberikan oleh Pemerintah, menambah pemasukan negara yang tercecer kemana-mana namun tidak menambah beban masyarakat,” urainya.

Untuk itu, sebagai anggota Komisi VII DPR RI, pihaknya mendorong BPH Migas untuk berinisiasi melakukan kerjasama dengan Kepolisian RI, Ditjen Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam masa saat ini (New Normal) kita perlu upaya extra-ordinary dalam upaya melakukan perbaikan tata kelola hilir migas.

“Terutama dalam pengendalian subsidi BBM, pendistribusian BBM agar tepat volume dan tepat sasaran, pencegahan kejahatan, dan mendukung rakyat taat membayar pajak,” pungkas Ridwan.

Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menyampaikan apresiasi atas dukungan Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam agar program digitalisasi Nozzle dapat segera diselesaikan dan dilengkapi
adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV) untuk mencatat nomor polisi secara otomotis sehingga digitalisasi nozzle dapat secara efektif digunakan untuk pengawasan BBM subsidi agar tepat volume dan Sasaran.

Lebih lanjut Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa pencatatan penyaluran komoditas yang diberikan subsidi (BBM JBT) secara elektronik di titik serah harus dapat mengidentifikasi penggunaan dan volume penyalurannya, karena dapat menjadi suatu variabel perhitungan besaran penggantian subsidi oleh Pemerintah. Sesuai dengan PMK 157 Tahun 2016 disebutkan bahwa volume JBT hasil verifikasi BPH Migas lah yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan pembayaran subsidi oleh Kementerian Keuangan.

“Kita mengharapkan sekali lagi bahwa JBT dan JBKP ini agar betul-betul di verifikasi dengan baik dan IT Nozzle bisa menjadi alat verifikasi bagi BPH Migas”, jelas Ifan, sapaannya.

Program digitalisasi SPBU ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Penugasan jenis BBM Tertentu wajib menyiapkan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran BBM untuk setiap konsumen secara on line.

PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia membangun program digitalisasi SPBU untuk sejumlah 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018, namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan target karena terdapat kendalan di lapangan. Terakhir, PT. Pertamina PT. Pertamina (Persero) dan PT. Telkom Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle hingga akhir Agustus 2020.

“Kami akan menugaskan seluruh pegawai BPH Migas untuk mengecek kelapangan apakah program digitalisasi SPBU ini dapat berjalan dengan baik dan BPH Migas akan memonitor dan mengawal komitmen terakhir yang disampaikan oleh PT. Pertamina dan PT. Telkom bahwa digitalisasi SPBU di 5.518 akan selesai dan berfungsi dengan baik dibulan Agustus 2020 bersamaan dengan hari Kemerdekaan RI yang ke-75” tutup Ifan

Selain monitoring digitalisasi nozzle SPBU, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa juga mengunjungi TBBM Malang dalam rangka pemantauan cadangan dan pengelolaan informasi BBM.(hum/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA

BPH Migas: Digitalisasi SPBU Jauh dari Target

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M.Fanshurullah Asa mengatakan, progres digitalisasi SPBU oleh PT Pertamina (persero) masih sangat jauh dari target. Sampai dengan 30 Juni 2020, status digitalisasi SPBU dengan capaian status Berita Acara Serah Terima (BAST) sebesar 44,80 persen atau sebanyak 2.247 SPBU dari target 5.518 SPBU.

“Dari capain tersebut, sebanyak 4.819 SPBU atau 87,33 persen telah terpasang ATG (Automatic Tank Gauge). 3.060 SPBU atau 55,45 persen telah terpasang EDC LinkAja, 1.268 SPBU atau 22,98 persen telah tercatat nomor polisi melalui EDC,” kata Fanshurullah dalam konferensi Pers, Rabu (08/07/2020).

Selain itu, sebanyak 1.577 atau 28,58 persen telah terdigitalisasi dan memproduksi data yang dapat diakses melalui dashboard yang dikembangkan oleh PT Pertamina. Di antaranya berupa data volume penjualan per transaksi, sata nilai transaksi penjualan, data transaksi per SPBU.

Namun demikian, data-data tersebut belum memenuhi kriteria yang diharapkan BPH Migas, sehingga belum dapat dijadikan sebagai perangkat pengawasan yang komprehensif dalam penyaluran JBT dan JBKP.

Sebelumnya, PT Pertamina bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia membangun program digitalisasi untuk 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target penyelesaian di akhir Desember 2018.

Namun dalam perjalanannya, Fanshurullah membeberkan bahwa proyek ini mengalami perubahan target sebanyak empat kali. Target pertama pada 31 Desember 2018, kemudian berubah menjadi 28 Juni 2019, mundur lagi ke 31 Desember 2019, dan terakhir per 30 Juni 2020 yang juga masih belum tercapai.

“Terlepas dari kendala yang ada, BPH Migas tetap meminta PT. Pertamina (Persero) untuk segera menyelesaikan dan meningkatkan akselerasi penyelesaian program digitalisasi SPBU dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini dilakukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, agar pendistribusian JBT dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat volume,” pungkasnya.(rls/mdk/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Resmikan BBM Satu Harga Perdana Tahun 2020 di Pulau Maya Kalimantan Barat

Koran Jurnal, Kalimantan Barat – Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa didampingi Bupati Kayong Utara Citra Duani dan Sales Area Manager (SAM) Ritel Kalbar PT.Pertamina (Persero) Weddy Surya Windrawan meresmikan Program BBM 1 Harga SPBU Kompak 66.788.004 Desa Tanjung Satai, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat (17/06/2020). Peresmian ini merupakan peresmian BBM 1 Harga perdana ditahun 2020 dan menjadi peresmian ke 171 sejak tahun 2017. Peresmian SPBU Kompak yang menjual BBM satu harga itu, menggunakan tempat penyimpanan BBM sebuah kapal ponton/floating pump dengan kapasitas 400 KL dan menjadi SPBU BBM 1 Harga yang pertama dengan sistem ponton yang dapat melayani kapal-kapal nelayan sekaligus juga untuk transportasi darat diwilayah 3T. Untuk mengirim BBM ke SPBU Kompak ini tidaklah mudah karena BBM dipasok dari Supply Point Terminal BBM Pontianak yang berjarak ± 375 km atau 12 jam perjalanan darat atau 5 jam dengan menggunakan transportasi laut dalam sekali pengiriman.

Dengan diresmikan BBM 1 Harga ini, sebanyak 2.000 nelayan di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalbar kini merasakan dampak positif bagi perekonomian mereka.”Peresmian BBM satu harga ini, karena pemerintah ingin mewujudkan keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga di bidang energi dan ini tidak hanya jargon, tapi telah dibuktikan dengan diresmikannya program BBM satu harga di Pulau Maya mulai hari ini,” kata Kepala BPH-Migas, M Fanshurullah Asa saat meresmikan BBM satu harga di Kecamatan Pulau Maya.

Ifan panggilan untuk M. Fanshurullah Asa menjelaskan, dengan diresmikannya BBM satu harga tersebut, maka nelayan dan kapal motor milik nelayan yang sebelumnya membeli BBM ke tingkat pengecer dengan harga tinggi, kini mereka sudah bisa membeli BBM dengan harga sama dengan yang dijual di kota-kota, yakni premium Rp6.450/liter, dan solar Rp5.150/liter.

“Untuk di Kabupaten Kayong Utara sendiri akan dibangun kembali dalam waktu dekat BBM satu harga di Kepulauan Karimata, sehingga kami berharap agar pemerintah dan Pertamina mempermudah pengurusan izinnya dan kami juga meminta kepada Bupati diwilayah 3 T yang dibangun program BBM 1 Harga agar mendukungnya dengan mempermudah perijinan, apabila ada Bupati yang tidak memberikan kemudahan perijinan agar dilakukan perubahan lokasi, mengingat masih banyak diwilayah 3 T yang belum memiliki SPBU” tambah Ifan.

Dirinya juga berharap agar penyaluran BBM satu harga ini diawasi ketat oleh semua pihak terkait, baik TNI/Polri dan pemerintah setempat, agar penyalurannya tepat sasaran.”BBM subsidi jangan sampai dijual ke pihak industri, karena ini hak masyarakat kecil seperti nelayan. Kami berharap dengan membeli BBM satu harga ini, maka keuntungan para nelayan lebih besar lagi, sehingga mereka balik ke rumah dengan hati yang lebih bahagia lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kayong Utara Citra Duani mengapresiasi dengan diresmikannya BBM satu harga di Pulau Maya, sehingga bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan BBM dengan harga murah atau sama harganya dengan BBM yang dijual di kota-kota seluruh Indonesia.

“Kami berharap dengan diresmikannya BBM satu harga ini, maka masyarakat bisa merasakan BBM dengan harga terjangkau, tidak ada lagi penyalur ilegal, kalau masih ada, silakan laporkan kepada pihak terkait,” ujarnya

Sales Area Manager (SAM) Ritel Kalbar PT.Pertamina (Persero) Weddy Surya Windrawan mengungkapkan bahwa PT. Pertamina akan berkomitmen untuk mensuplai BBM 1 Harga di wilayah 3T termasuk di Pulau Maya ini. Dirinya berharap agar Pmerintah Daerah dan masyarakat ikut serta mengawasi penyaluran BBM 1 Harga agar tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan. “Pertamina akan senantiasa menghadirkan BBM yang berkualitas dan tentunya dengan safety yang terjamin untuk masyarakat” jelasnya.

Pada kurun Tahun 2017-2019, BPH Migas telah berhasil mengawal dan melakukan supervisi terhadap pembangunan penyalur BBM 1 Harga dengan capaian sebanyak 170 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebanyak 160 penyalur dan 10 penyalur PT AKR Corporindo Tbk.

Untuk Tahun 2020-2024, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Program BBM 1 Harga akan dilanjutkan dengan target sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah terbangunnya 330 lembaga penyalur BBM 1 Harga. Untuk Tahun 2020 akan dilakukan pembangunan 83 lembaga penyalur BBM 1 Harga yang tersebar di 20 Provinsi, 70 Kabupaten, 83 Kecamatan dengan sebaran 13 Penyalur di Sumatera, 13 di Kalimantan, 21 di NTB dan NTT, 7 di Sulawesi, dan 29 Penyalur di Maluku dan Papua dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembangunan penyalur BBM 1 Harga tersebut.

M. Fanshurullah Asa juga optimis target 83 lokasi penyalur BBM 1 Harga dapat terwujud hingga akhir tahun 2020 walaupun saat ini sedang terjadi pandemi covid-19. “BPH Migas setiap minggu mengadakan rapat monitoring dan koordinasi secara daring/online dengan PT. Pertamina dan Pemerintah Daerah untuk memonitor progres pembangunan penyalur BBM 1 harga di 83 lokasi 3T dan Alhamdulillah walaupun dalam masa pandemi covid-19, kita telah berhasil meresmikan SPBU Program BBM 1 Harga yang pertama ditahun 2020 di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pencegahan covid-19,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Energi SDA TNI

TNI-AD dan Perusahaan Listrik Negara Bahas Kerjasama Pemanfaatan Varian Batako Produk PLN

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa menerima audiensi rombongan Pejabat PLN Pusat yang dipimpin oleh Direktur Human Capital Manajemen PLN, Muhamad Ali yang membahas kerja sama tentang pemanfaatan varian batako produk PLN, untuk membangun perumahan Prajurit TNI AD.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Inf Nefra Firdaus dalam keterangan resminya, usai mendampingi KSAD melakukan audiensi bertempat di Ruang Kerja KSAD, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Kamis (30/04/2020).

Diungkapkan Kadispenad bahwa, pertemuan tersebut membahas kerja sama antara pihak PLN dengan TNI AD dalam rangka membantu pembangunan perumahan prajurit TNI AD di Kupang, NTT dengan varian batako produk PLN yang diolah oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN.

Sementara itu, Muhamad Ali, selaku pimpinan rombongan dari PLN menyampaikan, ucapan terima kasih atas bantuan dan support yang telah diberikan TNI AD, seperti dalam penanganan kebanjiran gardu induk di Kembangan, Jakarta, dan kerjasama bantuan pengamanan tempat-tempat vital PLN, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik.

“Saya _sowan_ kesini dapat laporan dari teman-teman di Kupang, ada mess Angkatan Darat yang kira-kira mungkin bisa kami bantu untuk pembangunan, dengan bahan varian batako produk PLN, sebagaimana yang telah juga kita lakukan di Atambua dulu,” ujar Pejabat PLN tersebut.

Dalam kesempatan audiensi tersebut, menurut Nefra, KSAD menyampaikan ucapan terima kasih atas rencana pembangunan rumah prajurit TNI AD di Kupang dari pihak PLN.

“Namun, KSAD menginginkan bantuan tersebut, tidak hanya berbentuk bahan baku dari varian batako produk PLN saja, tetapi dikerjakan secara tuntas dan menjadi bangunan rumah yang utuh, tidak membicarakan berapa jumlah rumah yang akan dibangun,” ungkap Kadispenad.

Selain Kadispenad, turut serta mendampingi KSAD dalam audiensi, Wakasad, Mayjen TNI Moch. Fachruddin, S. Sos, Koorsahli KSAD dan Asisten Teritorial KSAD.(disp/red).