Category: Energi SDA

Categories
Energi SDA

Pembangunan Proyek Pipa Transmisi Cirebon-Semarang Upaya Mendukung Program Diversifikasi Energi

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan melaksanakan peletakan batu pertama (ground breaking) proyek pipa transmisi Cirebon-Semarang. Peletakan batu pertama rencananya akan dilakukan pada Jum’at 7 Februari 2020 mendatang.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakani, pembangunan proyek pipa transmisi ini visi Presiden Jokowi dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Sehingga diharapkan ketersediaan energi dapat dinikmati oleh semua pihak baik masyarakat kecil maupun industri.

Pria yang akrab disapa Ifan ini menjelaskan, pembangunan infrastruktur gas bumi ini dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, dengan memperluas infrastruktur gas dalam negeri, diharapkan dapat menurunkan harga gas bumi.

“Kalau ini terbangun semua pipanya, maka nanti akan ada industri-industri yang menggunakan gas, tidak perlu pakai BBM lagi. Apalagi harga gasnya sudah dipatok Perpres 40 Tahun 2016, mesti lebih murah,” ujar Ifan dalam konferensi pers, di Gedung BPH Migas Jakarta, Rabu (05/02/2020).

Pembangunan proyek pipa transmisi gas, sambung Ifan, juga akan otomatis mendukung program diversifikasi energi dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar bersubsidi dan beralih dari penggunaan Bahan Bakar khususnya HSD dengan memanfaatkan Gas Bumi domestik, termasuk untuk kebutuhan rumah tangga.

“Nanti jaringan gas rumah tangga ini di sepanjang Cirebon-Semarang atau sepanjang pipa ini terbangun nanti, bisa menggunakan, bukan dengan LPG lagi. Karena LPG 3 kg itu, subsidinya bisa sampai Rp 70 triliun per tahun dari APBN, padahal gas kita berlimpah,” katanya.

Ifan juga mengatakan, pembangunan pipa juga untuk mendukung rencana pemerintah yang akan menghentikan pasokan gas ke Singapura pada 2023 mendatang. Rencana penghentian ekspor ini guna memenuhi pasokan dalam negeri.

”Maka pembangunan pipa Cirebon-Semarang ini akan sangat bermanfaat dalam mendukung terintegrasinya pipa gas bumi trans Sumatera dan Jawa. Ke depan BPH Migas akan melaksanakan lelang ruas pipa transmisi seperti Ruas Dumai-KEK Seimangke serta Lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD), yang telah diusulkan oleh Badan Usaha sejumlah 193 wilayah untuk peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di Indonesia,” tandasnya.

Direktur Utama PT Rekayasa Industri, Yanuar Budinorman mengatakan dengan dilaksanakannya groundbreaking, menyiratkan bukti akan besarnya komitmen Rekind untuk merealisasikan proyek integrasi pipa gas trans – Jawa.

“Langkah ini menjadi penting dan strategis bagi Rekind, karena hadirnya ruas pipa transmisi gas ini dinilai mampu menjadi solusi pasokan energi gas yang berkelanjutan guna menyokong daya
saing industri di Pulau Jawa. Apalagi, konsumen industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah sangat besar dan berpotensi sekali dalam mengerakkan sektor ekonomi di wilayah tersebut,” kata Yanuar.

Rekind, lanjut dia, juga berkomitmen untuk bisa menyelesaikan pelaksanaan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang ini sesuai dengan waktu yang disepakati.

“Hadirnya ruas pipa gas Cisem juga merupakan wujud terbangunnya ketahanan energi sebagai penggerak dan bagian integral dari peningkatan pembangunan ekonomi. Untuk itu kami berharap semua pihak yang terlibat dapat lebih kooperatif sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan,” tambah Yanuar Budinorman.(red)

Categories
Energi SDA

BPH Migas Minta Bupati di Indonesia Ikut Sukseskan Pelaksanaan Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengadakan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah atau bupati dari seluruh Indonesia, bertempat di Auditorium BPH Migas, Jakarta, Rabu (29/01/2020).

Pertemuan yang dihadiri 22 bupati dari undangan 70 bupati dan Badan Usaha Penugasan P3JBT dan P3JBKP itu guna membahas persiapan pelaksanaan pembangunan penyalur bahan bakar minyak (BBM) satu harga tahun 2020.

“Hari ini kita mengundang 70 bupati di seluruh Indonesia. Tapi yang bisa hadir 22 bupati. Lainnya diwakili oleh para Sekda,” kata Ibnu Fajar, Komite BPH Migas dalam acara jumpa pers.

Dalam pertemuan itu, BPH Migas meminta komitmen para kepala daerah untuk turut serta mendukung dan mengawasi lembaga penyalur BBM 1 Harga.

“Kita (BPH Migas) meminta keterlibatan mereka (para bupati) dalam pembangunan penyaluran bahan bakar minyak dan ikut mengawal lembaga-lembaga penyalur BBM tiap daerah,” ujarnya.

Sedikitnya terdapat 170 lembaga penyalur BBM 1 Harga dari yang ditargetkan sebanyak 330.

Pemerintah berkomitmen untuk menyalurkan BBM 1 Harga ke daerah-daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan dan terluar.

Daerah 3T itu sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi terhambat, dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata.

Kepala BPH Migas M. Fashurullah Asa mengatakan, bahwa BPH Migas akan terus berkomitmen untuk mengawal pembangunan penyalur BBM 1 Harga mulai 2020-2024 sebanyak 330 lokasi.

“Kita ditargetkan sampai dengan akhir 2024, akan terbangun penyalur 500 Lokasi Penyalur BBM 1 Harga. Untuk 2020 sendiri, lokasi penyalur BBM 1 Harga akan tersebar di 20 Provinsi, 70 Kabupaten dan 83 Kecamatan,” katanya saat rapat koordinasi tersebut.(red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Pemerintah Pastikan Atur Ulang Soal Subsidi Gas 3Kg Masih Tahap Kajian

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana Pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada audiens yang hadir pada acara Indonesia Millennial Summit 2020 di Gedung The Tribrata Jakarta, Jum’at (17/01/2020).

“Yang lagi ramai di media itu tidak sepenuhnya benar. Kita sedang dalam pembahasan,” jelas Arifin merespons salah satu pertanyaan peserta yang hadir.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi LPG 3 kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait.

“Pembahasan ini tentu saja melibatkan Kementerian dan Lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha,” sambungnya.

Arifin menilai, pengaturan subsidi LPG 3 kg tertutup tengah dikaji dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran.

Pemerintah, sambung Menteri ESDM, selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

“Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi ‘kebocoran’,” jelas Arifin.

Ia menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan.

“Kami di Kementerian ESDM memiliki visi bagaimana bisa menyediakan energi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah sendiri berusaha terus menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Tercatat pada tahun 2019 total subsidi energi sebesar Rp135 triliun dengan rincian Rp85,7 triliun berasal dari BBM/LPG.

Besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp153,5 triliun dengan rincian Rp97 triliun untuk BBM/LPG.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Posko Nasional ESDM Berakhir, BPH Migas: Penyaluran BBM, Gas dan Kondisi Kelistrikan Sepanjang Libur Nataru 2020 Berjalan Lancar

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan LPG berjalan normal sepanjang masa Natal dan Tahun Baru 2020.

Komite BPH Migas Henry Achmad mengatakan secara garis besar sudah berjalan dengan baik, meski ada beberapa kendala yang terjadi saat pihaknya melakukan pengawasan tahun baru.

“Secara umum, pendistribusian, tidak ada kelangkaan [BBM]. Hanya saja, memang sedikit keterlambatan, tapi tidak mengganggu aktivitas. Demikian juga LPG, alhamdulilah juga LPG tidak ada masalah,” kata Achmad, dalam konferensi pers Evaluasi Posko Nasional Sektor ESDM Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (08/01/2020).

Adapun hasil pelaksanaan Posko Nasional Nataru 2020 di bidang migas, yakni coverage days BBM rata-rata selama masa posko. Untuk bensin RON 88 selama 20 hari, RON 90 selama 18 hari, RON 92 selama 18 hari, dan RON 95 selama 35 hari.

Sementara itu, untuk solar CN 48 selama 15 hari, solar CN 51 selama 36 hari, dan solar CN 53 selama 15 hari. Khusus avtur, rata-rata ketahanan produk selama 17 hari dan minyak tanah selama 64 hari.

Di bidang gas, selama posko nasional, Henry juga mengaku tidak mengalami kendala. Untuk LPG, lanjutnya, rata-rata kenaikan penyaluran sebesar 22,09% atau sebanyak 4.801 metrik ton dibandingkan dengan daily objective throughput (DOT).

“Puncak realisasi LPG terjadi pada 24 Desember dari depot ke SPPBE dan 30 Desember dari SPPBE ke agen LPG,” tambahnya.

Untuk bahan bakar gas, rata-rata stok per hari sebanyak 169.500 meter kubik, dengan pemakaian perhari rerata 17% dari stok yang ada.

Selain menghadapi Natal dan tahun baru, banjir di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta, juga memberi dampak terhadap pendistribusian BBM dan LPG.

“Dampak yang kami lihat, ada beberapa penyalur BBM, ada 18 SPBU terdampak banjir, tapi syukur sekarang hanya satu yang belum beroperasi,” katanya.

Selain BBM dan LPG, Achmad juga memaparkan kondisi kelistrikan nasional selama Nataru 2020. Beban puncak nasional wilayah pengusahaan PLN mengalami penurunan pada Natal sebesar 15,92% dan Tahun Baru 2020 sebesar 32,67%.

Untuk sistem Jawa-Bali, lanjut Achmad,
konsumsi energi listrik pada Natal 2019 sebesar 480 GWh atau meningkat 9,5% dibandingkan dengan Natal 2018 sebesar 438 GWh. Sementara itu, konsumsi energi listrik pada Tahun Baru 2020 sebesar 387 GWh atau meningkat 2,1% dibandingkan dengan Tahun Baru 2019.(bis/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Serahkan SK Penugasan dan Kuota BBM JBT dan JBKP Tahun 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah berdasarkan persetujuan DPR RI telah menetapkan kuota Jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebanyak 15,87 juta KL yang terdiri dari minyak solar 15,31 juta KL dan minyak tanah sebesar 0.56 juta KL. Kuota ini mengalami kenaikan sebesar 5,03 % dari kuota BBM tahun 2019 sebesar 15,11 juta KL. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga Jual eceran BBM, BPH Migas Migas memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk menyalurkan BBM subsidi tersebut ke masyarakat melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi. BPH Migas juga diamanatkan untuk menetapkan kuota Badan Usaha yang mendapat penugasan dan kuota untuk masing-masing Propinsi/Kabupaten/Kuota di seluruh Indonesia serta kuota untuk masing-masing sektor pengguna.

Berdasarkan sidang Komite BPH Migas, telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Tentang Penugasan Penyalur dan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBKP) dan
Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Jenis Bensin (Gasoline)Tahun 2020.

Surat Keputusan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa kepada Badan Usaha penerima penugasan dan Gubernur seluruh Indonesia pada Senin (30/12/2019), bertempat di Gedung BPH Migas, Jakarta. Dengan rincian sebagai berikut:
A. Penyalur JBT dan JBKP Tahun 2020
a) Penyalur JBT Tahun 2020
1. PT. Pertamina Persero
• Penyalur Eksisting 5.726 Penyalur, Penyalur On Progress sebanyak 13
Penyalur, Penyalur BBM Satu Harga Eksisting sebanyak 160 Penyalur
2. PT AKR Corporindo Tbk
• Penyalur Eksisting sebanyak 112 Penyalur dan Penyalur BBM Satu Harga
Eksisting sebanyak 10 Penyalur.
b) Penyalur JBT Tahun 2020
PT. Pertamina (Perseroo): Penyalur Eksisting sebanyak 4.670 Penyalur, Penyalur On Progress sebanyak 13 Penyalur, Penyalur BBM Satu Harga Eksisting sebanyak 151 Penyalur.
B. Kuota JBT dan JBKP Tahun 2020
1. Kuota Jenis BBM Tertentu untuk jenis Minyak Solar adalah sebesar 15.310.000 KL dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 15.076.000 KL dan PT AKR Corporindo sebesar 234.000 KL dan. Sementara untuk jenis Minyak Tanah adalah sebesar 560.000 KL dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero).
2. Kuota Jenis BBM Khusus Penugasan untuk jenis Premium adalah sebesar
11.000.000 KL dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk seluruh wilayah NKRI.
3. Kuota Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) triiwulan pertama untuk :
a. Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) adalah sebesar 96.343 KL;
b. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Asosiasi GAPASDAP dan INFA adalah
sebesar 61.970 KL;
c. PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebesar 51.250 KL dan
d. Asosiasi Pelayaran Rakyat (PELRA) adalah sebesar 16.000 KL.
4. Untuk 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota mendapat Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Provinsi/Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2020 dan Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan per Provinsi/Kabupaten/Kota oleh PT Pertamina (Persero) Tahun 2020.

BPH Migas telah menugaskan kepada PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian JBT selama 5 Tahun yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 dan Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada Badan Usaha swasta baru untuk turut serta mendistribusikan JBT (BBM subsidi) dan BBM khusus penugasan kepada masyarakat, BPH Migas telah mengadakan serangkaian seleksi/beauty contest untuk memilih Badan Usaha sebagai pendamping PT. Pertamina (Persero) dalam menyalurkan BBM tersebut.(red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Presiden Jokowi Targetkan Implementasi B40 Tahun Depan

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tahun depan akan masuk ke B40, dan tahun 2021 masuk ke B50.

“Nantinya kita harapkan, ini kita step by step. Tahun depan nanti masuk ke B40, 2021 masuk ke B50, targetnya kira-kira itu. Nggak usah terlalu ke B100, B40 dan B50 itu sudah saya kira, kalau step-step ini bisa kita raih, saya kira devisa akan semakin besar kita peroleh,” kata Presiden Jokowi seusai meresmikan implementasi B30, di SPBU Pertamina (SPBU 31.128.02), Jalan MT. Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa implementasi B30 yang dimulai pada hari ini akan bisa menghemat devisa Rp63 triliun. Mengenai kesulitan transportasi logistik memasukkan CPO ke kilang untuk dijadikan B30, Presiden Jokowi mengakui adanya keruwetan masalah tersebut. Namun Presiden menyampaikan, bahwa ilang Pertamina juga mencukupi sehingga tidak harus membangun kilang baru dalam rangka B30, B40, dan nanti B50.

Yang pasti, lanjut Presiden, jika nanti masuk B40 dan B50 tentu saja penghematan devisanya akan lebih banyak lagi.

“Inilah yang sering saya sampaikan memperbaiki current account deficit dengan memperbanyak substitusi impor, produk-produk substitusi impor. Bukan hanya ini saja, nanti kalau petrokimia-nya juga bisa selesai, TPPI itu juga akan menghemat banyak sekali karena kita impor petrokimia juga sangat tinggi,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden kembali mengingatkan, bahwa implementasi Biodiesel akan menjadikan kita lebih mandiri. Tidak tergantung pada pasar-pasar ekspor. Tidak tergantung pada negara-negara lain yang ingin beli CPO kita.

“Kamu nggak beli, nggak apa-apa, saya pakai sendiri. Kamu tidak beli, nggak apa-apa, saya konsumsi sendiri di dalam negeri. Inilah daya tawar kita menjadi lebih kuat. Ngapain kita tergantung pada negara lain, kalau konsumsi di dalam negeri bisa memakai. Apalagi ini energi bersih,” tegas Presiden.(DBPers/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA

Menteri ESDM Tinjau Posko Nasional BPH Migas, Memastikan Pasokan BBM Jelang Liburan Nataru Aman

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyambangi posko nasional sektor ESDM Badan Pengelola Hilir Migas (BPH Migas) untuk memastikan pasokan BBM menjelang liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 tersedia dalam kondisi aman.

“Jadi kita sudah melihat ketersediaan stok yang ada di daerah-daerah tersebut. Memang ada satu dua yang stoknya harus mendapatkan perhatian. Tapi Alhamdulillah sudah bisa terkirim dan nampaknya sudah dekat menuju daerah-daerah itu,” kata Arifin dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Arifin menyampaikan, daerah-daerah yang mayoritas penduduknya merayakan Natal juga mendapat prioritas untuk pengalokasian BBM semua jenis.

“Jadi memang untuk daerah yang merayakan Natal itu diberikan prioritas dialokasikan untuk bisa dipenuhi,” pungkasnya.

Selain itu, Ia meminta agar petugas dari BUMN ikut bekerja sama dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat di lapangan.

“Kita minta PLN, PGN, Pertamina untuk kerja sama saling mengisi dan berkoordinasi untuk bersinergi petugasnya di lapangan, meskipun dari instansi yang berbeda,” ujarnya.

Menurut Arifin, sejauh ini belum ada kendala yang berarti, mengingat berbagai tantangan dapat diantisipasi dengan baik.

“Sejauh ini sudah bisa terlihat bahwa antisipasi dilakukan dengan benar,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan posko nasional sektor ESDM ini juga sudah disusun di setiap pulau yang ada di Indonesia.

“BPH Migas yang ditugaskan oleh Kementerian ESDM itu bukan hanya ada posko di sini, kami sudah menyusun tiap pulau, kirim tiap hari ada yang keliling ke daerah, mengecek langsung bagaimana BBM, jadi sinergis, ada PLN juga, ada Pertamina, bahkan ada Komisi VII,” tandasnya.(ant/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Posko Nasional ESDM Liburan Nataru Akan Berlangsung 18 Desember 2019 Hingga 8 Januari 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membentuk posko nasional dalam rangka mengamankan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas, Listrik, dan serta antisipasi kebencanaan Geologi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

“Tim Posko Nasional Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 228 K/07/MEM/2019 tanggal 15 November 2019 dengan Kepala BPH Migas ditunjuk sebagai Penanggung jawab/Ketua Posko Nasional Sektor ESDM,” kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa yang ditunjuk pemerintah sebagai penanggung jawab posko nasional, di Kantor BPH Migas, Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Dengan adanya posko nasional ESDM, lanjut Fanshurullah, diharapkan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, gas (LPG), listrik dapat terjamin ke seluruh wilayah Indonesia pada saat Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM akan berlangsung selama 22 hari yaitu H-7 dan H+14 Natal, sejak
18 Desember 2019 hingga 8 Januari 2020 yang terbagi dalam 2 shift yaitu shift I pukul 10.00 s.d 17.00 WIB dan shift II pukul 15.00 s.d 20.00 WIB.

Posko nasional ini pun turut aktif melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik melalui blast SMS, media sosial dan radio terkait pengamanan gas pelanggan.

Agar pasokan listrik berjalan lancar, kesiagaan dan koordinasi operasi antara unit pembangkit, penyaluran dan distribusi ditingkatkan. Dengan ini, apabila terdapat gangguan, kendalanya dapat dituntaskan dengan cepat.

Berbagai upaya pun juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana geologi termasuk dibentuknya tim tanggap darurat yang siaga dalam waktu 24 jam. Peta sebaran titik rawan gerakan tanah pun diberikan kepada Pemda dan Polda setempat sebagai langkah antisipasi bencana.

Tak hanya itu, titik konsentrasi arus aktifitas dan tempat wisata yang diperkirakan akan padat sepanjang libur Nataru juga turut diperhatikan. Di antaranya adalah Jalan Tol Trans Sumatera maupun Trans Jawa, Pelabuhan Merak/Bakaheuni dan Jalur Pantai Selatan.(red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Staf Ahli Pertamina: Indonesia Wajib Menjaga Ketahanan Energi

Koran Jurnal, Jakarta – Staf Ahli Direktur Logistic Supply Chain & Insfrastructur Pertamina Rifky Effendi Hardijanto mengajak agar masyarakat Indonesia turut serta dan ikut peduli menjaga ketahanan energi nasional, salah satunya bahan bakar minyak (BBM).

Kata Rifky, BBM merupakan elemen penting dan telah menjadi kebutuhan primer dalam mendukung laju roda perekonomian. Sehingga, ketersediaan BBM dinilai sangat penting untuk kebutuhan nasional. Ia pun menuturkan, kondisi akan berbahaya jika cadangan atau stok BBM mengalami penurunan, karena akan berdampak luas di masyarakat.

“Permintaan kita tinggi, tapi stok kita turun dari 17 hari, sekarang itu 12 hari stok BBM. Dengan luas wilayah yang seperti ini, tidak cukup 12 hari itu, idealnya 90 hari,” ujar Rifky.

Lebih jauh, kata Rifky, kalau (stok) ini minim maka sebuah negara jadi berbahaya karena berdampak ke ongkos politik ketika rakyat kekurangan bahan bakar. Dia juga menyarankan agar Pertamina bebas dari kepentingan politik.

“Kalau saya boleh berpesan, Pertamina kita jangan direcokin sama kepentingan politik. Harus bebas politik. Kita harus serius urus energi kita,” ungkap Rifky seperti siaran pers dalam diskusi publik bertajuk ‘Ekonomi Era Kabinet Indonesia Maju’ yang diselenggarakan Indonews dan Balai Sarwono, di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).(red)

Categories
Energi SDA

HUT ke-16 BPH Migas Gelar ‘Hilir Migas Expo 2019’

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar event Hilir Migas Expo 2019 yang berlangsung 27-28 September 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jum’at (27/09/2019).

Penyelenggaraan acara itu dalam rangka mendorong pertumbuhan kegiatan Usaha Hilir Migas serta sebagai salah satu rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Pertambangan ke-74 dan menyambut Hari Ulang Tahun BPH Migas ke-16. Acara bertema “Menyongsong Revolusi 4.0 dalam Industri Hilir Migas”, resmi dibuka oleh Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar serta Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa.

Dari pantauan pewarta di lokasi, turut hadir dalam pembukaan Hilir Migas Expo 2019, diantaranya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, serta sejumlah pejabat ESDM, pejabat daerah dan stakeholder.

Ditemui dalam acara pembukaan HME, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar menyambut baik pelaksanaan Hilir Migas Expo 2019.

“Kegiatan ini merupakan momentum yang tepat dalam pembenahan tata kelola kegiatan hilir migas yang dituntut untuk memiliki pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan berbiaya murah,” ujar Arcandra.

“Saya harapkan BPH Migas dapat menuju ke arah tersebut karena tugas BPH Migas kedepan akan semakin berat. Tuntutan kemajuan teknologi yang begitu pesat serta pola gaya hidup manusia akan menjadi ancaman dalam pengelolaan kegiatan hilir migas,” harapnya.

Selanjutnya, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengatakan, “HME ini adalah event pertama kami yang kami harapkan dapat mendorong pertumbuhan kegiatan di usaha hilir migas, di acara ini pun kami siapkan business dealing area untuk para Badan Usaha yang memang akan melakukan kerjasama, karena kami membuka ruang dan waktu bagi para Badan Usaha di sektor Hilir Migas untuk dapat berinteraksi. Kami harapkan ini dapat menjadi momentum pengelolaan Hilir Migas yang lebih baik”.

Adapun rangkaian acara Hilir Migas Expo 2019 terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti seminar dengan beberapa pembicara yang ahli dibidangnya serta pameran yang diikuti oleh Badan Usaha, Perguruan Tinggi, dan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM.

Dalam kesempatan itu, BPH Migas juga memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada Bupati dan Badan Usaha yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program-program Pemerintah. BPH Migas menganugerahkan kepada Bupati/Pemerintah Daerah Terbaik yang telah melaksanakan Program BBM 1 Harga, Bupati/Pemerintah Daerah Terbaik yang telah melaksanakan Program Sub Penyalur BBM, serta kepada para Badan Usaha yang telah memberikan kontribusi besar serta patuh dalam pengeloaan PNBP iuran.(rls/red)