Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Menduga Ada Ketidakpatuhan Penyaluran Solar Bersubsidi di Sejumlah Daerah

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) menduga adanya kelebihan kuota untuk BBM jenis solar di 10 kota di Indonesia.

Dugaan itu berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas, yakni realisasi volume solar sampai dengan Juli 2019 sebesar 9,04 juta kilo liter (KL) atau sebanyak 62 persen dari total kuota. Dan diproyeksikan hingga akhir tahun realisasi volume solar sebesar 15,31-15,94 juta KL.

Adapun berdasarkan nota keuangan APBN 2019, volume BBM bersubsidi jenis solar hanya 14,5 juta KL.

“Artinya ada potensi over kuota sebesar 0,8 sampai 1,4 juta KL hingga akhir tahun,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/08/2019).

Ia menduga, over kuota tersebut diakibatkan karena adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran jenis BBM tertentu kepada konsumen pengguna.

“Ada potensi BBM bersubsidi ini diselewengkan untuk kebutuhan perkebunan dan tambang,” kata Kepala BPH Migas yang akrab disapa Ifan itu.

Menurutnya, sejumlah daerah yang diduga mengalami over kuota itu diantaranya adalah, Riau, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

“Provinsi yang industri tambang dan perkebunan mulai menggeliat,” ucap dia.

Melihat kondisi tersebut, lanjut Ifan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke Pertamina untuk melakukan pengaturan pengendalian pembelian jenis BBM tertentu jenis minyak solar. Surat edaran bernomor 3865 E/ka BPH/2019 itu berlaku efektif dan untuk dilaksanakan terhitung mulai 1 Agustus 2019.

Dalam surat edaran tersebut diantaranya berisi tentang larangan pembelian solar bersubsidi bagi kendaraan pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam baik dalam kondisi bermuatan atau tanpa muatan.

Dan, maksimal pembelian solar subsidi bagi angkutan barang roda 4 sebanyak 30 liter/hari, roda 6 sebanyak 60 liter/hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter/hari.

Selanjutnya, pelarangan penggunaan solar subsidi untuk kendaraan berplat merah, mobil TNI/Polri dan sarana transportasi air milik pemerintah.

Serta pelarangan penggunaan solar subsidi untuk mobil tangki BBM, CPO, dump truck, truck trailer, truck gandeng dan mobil molen (pengaduk semen).(red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

KPK, BPH Migas dan Gubernur se Sulawesi Tandatangani MoU Peningkatan Manfaat Hilir Migas

Koran Jurnal, Makassar – Sebagai bentuk sinergisitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Propinsi untuk mendorong optimalisasi peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) khususnya melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) telah dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dengan 6 Gubernur se Sulawesi yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdulah, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Provinsi Gorontalo Rusi Habibi, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Moh Hidayat Lamakarate. Penandatangan MoU ini bertempat di ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (13/08/2019).

Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data konsumsi konsumen pengguna dan pendistribusian BBM dalam rangka :
1. Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
2. Perencanaan penentuan alokasi kuota volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan; dan
3. Meningkatkan penerimaan Iuran Badan Usaha dari Jenis Bahan Bakar Minyak Umum khususnya di seluruh provinsi di wilayah Sulawesi.

Adapun yang menjadi objek Kesepakatan Bersama ini meliputi pertukaran data Badan Usaha Wajib Pungut yang melakukan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh provinsi di wilayah Sulawesi dan data konsumsi konsumen pengguna dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa diacara penandatanganan MoU ini menyampaikan data Jumlah Badan Usaha Niaga BBM yang beroperasi di Sulawesi sebanyak 21 Badan Usaha. BPH Migas telah melakukan verifikasi volume penjualan BBM sesuai ketentuan dalam PP No. 1 Tahun 2006 tentang Tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dengan realisasi total volume untuk Triwulan I tahun 2019 sebesar 827.273 KL. Adapun rinciaan jumlah Badan Usaha dan realisasi Volume niaga BBM untuk masing-masing proinsi adalah Sulawesi Tengah: 8 BU (Volume TW I 2019: 127.171 KL), Gorontalo: 3 BU (Volume TW 1 2019: 26.479 KL), Sulawesi Selatan: 10 BU (Volume TW1 2019: 288.527 KL), Sulawesi Utara: 10 BU (Volume TW 1 2019: 157.233 KL, Sulawesi Barat: 3 BU (Volume TW 1 2019: 15.547 KL), Sulawesi Tenggara: 12 BU (Volume TW 1 2019: 212.312 KL)
BPH Migas memperkirakan potensi total volume tahun 2019 di Sulawesi adalah sebesar 3,3 juta KL (21 BU) sedangkan Perkiraan potensi total volume nasional yang meliputi Jenis BBM Tertentu/subsidi, Jenis BBM Khusus Penugasan/JBKP, dan Jenis BBM Umum/Non Subsidi Tahun 2019 adalah sebesar 88,2 juta KL. “Potensi konsumsi BBM per tahun 88,2 juta KL (milyar liter tsb) adalah Objek PBBKB dan BPH Migas siap membantu memberi data tersebut untuk peningkatan optimalisasi penerimaan PBBKB Propinsi dan Kabupaten/Kota,” tegas Ifan panggilan M. Fanshurullah Asa.

Dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala BPH Migas dengan 6 Gubernur se Sulawesi diharapkan akan memudahkan dalam Permintaan/pertukaran data realisasi BBM per Kab/Kota dan Data Konsumen Pengguna, Kemudahan dalam Perizinan BBM 1 Harga dan Pengawasan Penyediaana dan Pendistribusian BBM. “Sinergisitas KPK-BPH Migas – dan Pemerintah Propinsi se Sulawesi ini bisa dicontoh juga oleh Gubernur Se Kalimantan, Papua dan Papua Barat, Jawa, Maluku, dan juga Gubernur se Sumatera,” tegas Ifan.

Penandatanganan MoU ini sebagai wujud nyata pelaksanaan Pasal 8 ayat 2 dan 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah NKRI yang pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha dilakukan oleh Badan Pengatur (BPH Migas). Selanjutnya dalam rangka operasionalisasi dan implementasi kesepakatan bersama ini akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Se-Sulawesi dan Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam sambutannya menyampaikan, “Jika dikelola dengan tertib, sumber pendapatan pajak dari PBBKB akan memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah.”

MoU ini, lanjut Alex, akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama khususnya terkait distribusi dan penyaluran migas. Tujuannya, agar dapat meminimalisir distribusi migas illegal di lapangan. Optimalisasi PAD merupakan salah satu dari delapan fokus program koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) terintegrasi oleh KPK. Tujuh fokus lainnya adalah perencanaan dan penganggaran APBD.(hum/red)

Categories
Energi SDA Nasional

Kunjungi Kantor Pusat PLN , Ini Pinta Presiden Jokowi Agar Tidak Terulang Kembali Pemadaman Listrik

Koran Jurnal, Jakarta – Menyusul padamnya listrik di sejumlah wilayah Jabodetabek dan sebagian daerah di Jawa Barat, Minggu (04/08/2019) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kantor Pusat PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (05/08/2019) pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) PT. PLN (Persero), Sripeni Intan.

Presiden mengaku ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total yang terjadi pada Minggu kemarin. Ia mengingatkan, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya ada tata kelola resiko-resiko yang dihadapi dengan manajemen besar.

“Tentu saja ada contingency plan, ada back up plan, pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” kata Presiden Jokowi dihadapan para direksi dan pimpinan PT. PLN (Persero).

Menurut Presiden, peristiwa seperti ini pernah terjadi pada tahun 2002, 17 tahun yang lalu, saat pemadaman terjadi di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran bersama, jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu, kembali terjadi lagi.

“Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal diluar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan, pelayanan transportasi umum misalnya juga sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa para pimpinan dan pejabat PLN itu orang pintar-pintar yang sangat paham urusan listrik. Namun ia mempertanyakan, apakah tidak dikalkulasi kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya, tahu-tahu drop gitu.

“Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,”ucap Presiden.

Yang paling penting, Presiden meminta diperbaiki secepatnya, beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, jangan sampai kejadian lagi. “Itu saja permintaan dari saya,” pungkasnya.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.(DBPers/red)

Categories
Daerah Ekonomi Energi SDA

Pemerintah Hadirkan BBM Satu Harga di Kampung Sawa Kab Asmat Provinsi Papua

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan BBM satu Harga di Kampung Sawa Distrik Sawa Erma Kab Asmat Provinsi Papua pada Selasa 16 Juli 2019.

Salah satu SPBU yang mulai beroperasi BBM satu harga yakni terletak di SBPU Kompak dengan Nomor 86.997.10 yang berlokasi di Kampung Sawa Distrik Sawaerma Kabupaten Asmat dengan koordinat Long – 5.1441;Lat 138.2201. SBPU tersebut baru diresmikan oleh M Lobo Balia Komite BPH Migas pada Selasa 16 Juli 2019 yang didampingi oleh GM MOR VIII PT Pertamina Persero Gema Iriandus Pahalawan, Assisten 3 Pemkab Asmat Prop Papua Syamsul Agas.

“SPBU Kompak ini mendapatkan Supply Point dari TBBM Merauke yang memakan waktu 3 hari perjalanan melalui sungai.
Pemerintah hadir dan wajib menyediakan Energi untuk seluruh masyarakat Indonesia,” kata M.Lobo Balia, dalam keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Rabu (17/07/2019).

Dalam sambutannya, Lobo Balia menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus menyediakan kebutuhan BBM bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan Keadilan Energi bagi seluruh masyarakat NKRI

“Dengan adanya BBM satu Harga di Kampung Sawap Distrik Sawaerma ini, masyarakat bisa mendapatkan Premium dengan Rp 6.450 dan Biop Solar Rp 5.150. Kalo sebelumnya masyarakat membeli Premium dengan harga Rp 20.000 – Rp 30.000/liter,” jelas Lobo Balia.

Senyum lebar pun, lanjut Lobo Belia, tampak menghiasi bapak Markus yang sangat gembira dengan adanya BBM Satu Harga. Karena dengan adanya BBM Satu Harga di Kampung Sawa, Bapak Markus lebih menghemat pembelian BBM untuk perahu kecilnya yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai bahkan di laut.

Dia juga menyampaikan bahwa BPH Migas akan terus mengawal pelaksanaan BBM Satu Harga, dan meminta dukungan pihak Kepolisian untuk ikut mengawasi distribusi BBM. “Masyarakat juga diminta kerjasamanya dalam menjaga lokasi BBM 1 Harga ini,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Energi SDA Nasional

FGD, BPH Migas Bahas Kebutuhan Energi di Kalimantan untuk Ibukota Baru Indonesia

Koran Jurnal, Tangerang Selatan – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar group diskusi (Focus Group Discussion) yang membahas pemenuhan kebutuhan energi di Kalimantan dalam rangka rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, bertempat di Grand Zuri Hotel BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (04/07/2019).

“Maksud dan tujuan dari FGD ini salah satunya adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan riil energi khususnya gas bumi di Pulau Kalimantan dan perkiraan kebutuhan gas bumi terkait dengan rencana perpindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kalimantan,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam acara tersebut.

Fanshurullah menjelaskan bahwa saat ini rencana pemindahan ibu kota yang kajiannya dilakukan oleh BAPPENAS telah mencapai 90 persen dan dipastikan ibu kota yang terpilih berada di Kalimantan.

“Dengan demikian perlu direncanakan secara matang kebutuhan energi dan pengembangan infrastruktur khususnya dibidang Gas Gumi khususnya di Pulau Kalimantan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Fanshurullah mengungkapkan, manfaat pengembangan gas bumi di Kalimantan adalah untuk tercapainya ketahanan dan kedaulatan energi, sehingga roda perekonomian berjalan dan kesejahteraan masyarakat tumbuh dan meningkat.

“Ini juga sebagai upaya mewujudkan program Pemerintah dalam pemenuhan energi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Termasuk menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan),” bebernya.

Manfaat berikutnya, tambah Fanshurullah, untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, Pembangkit Listrik hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan.

“Dan mewujudkan Kalimantan menjadi kawasan Green Energy,” ujarnya.

Acara FGD ini dihadiri para narasumber, praktisi, politisi, akademisi dan pejabat pemerintah daerah terkait. Yakni diantaranya, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI Ihwan Datu Adam, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwakili oleh Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Tri Dewi Virgiyanti, Adrianov Chaniago, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Kepala SKK Migas Kementerian ESDM, dan perwakilan Pemprov Kalimantan Tengah, perwakilan Pemprov Kalimantan Barat, perwakilan Pemprov Kalimantan Timur beserta perwakilan dari Pemkab/Pemkot.(ant/red)

Categories
Energi SDA Polhukam

Tambang Ilegal Makin Marak, Ombudsman RI: Penyelenggara Pertambangan Lalai, Perlu Komitmen Pemerintah

Koran Jurnal, Jakarta – Sebagai bentuk komitmen perbaikan pelayanan publik bidang pertambangan khususnya mineral dan batubara, Ombudsman RI melakukan kegiatan diskusi tematik tentang pengawasan terintegrasi dalam rangka pencegahan dan penertiban praktik pertambangan. Pimpinan Ombudsman RI yang juga pengampu Tim Substansi V Bidang Sumber Daya Alam, Dr. Laode Ida mengatakan, kelalaian penyelenggara terkait pertambangan, menyebabkan marak terjadi aktivitas penambangan ilegal.

“Kegiatan pertambangan adalah produk pelayanan publik, seharusnya tidak bisa menambang sebelum memperoleh izin. Ketika penyelenggara pelayanan yang membidangi pertambangan lalai melaksanakan tugas, maka terjadilah pertambangan ilegal,” ungkap Laode Ida dalam sambutannya pada pembukaan diskusi tematik, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (20/06/2019).

Disisi lain, lanjut Laode Ida, lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab semakin maraknya aktivitas penambangan ilegal. Ia merilis bahwa kerugian negara atas aktivitas tambang ilegal mencapai lebih dari Rp 100 triliun.

“Pembiaran atas maraknya aktivitas penambangan ilegal oleh pihak berwenang adalah maladministrasi,” kata Laode Ida.

Diskusi tematik pengawasan terintegrasi dalam rangka pencegahan dan penertiban praktik pertambangan dipandu Kepala Keasistenan Ombudsman RI Substansi V (lima) Tumpal Simanjuntak, SH dan pemaparan awal oleh Anggota Substansi V Ilham A Halim, SH. Peserta diskusi adalah instansi terkait antara lain, Kepolisian RI, Badan Informasi Geospasial, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, beberapa Dinas ESDM Provinsi dan NGO.

Salah satu laporan yang ditangani oleh Ombudsman RI aktivitas penambangan ilegal perusahaan Sultra Jembatan Emas (SJE). IUP SJE diketahui telah pailit dan lokasi WIUP berada di kawasan hutan yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Namun perusahaan SJE tetap melakukan aktivitas penambangan. Bareskrim Polri yang hadir sebagai peserta mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk mengusut aktivitas SJE. Kemudian Ditjen Gakum telah melakukan penyelidikan, Ditjen Pajak tengah melakukan pengusutan pelanggaran pajak. Selanjutnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri menyampaikan hasil penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan adanya izin ekspor tambang atas nama perusahaan SJE. Artinya ekspor penjualan hasil tambang ilegal perusahaan SJE diduga menginduk pada perusahaan lain. Sedangkan Ditjen Perhubungan Laut menyatakan pihaknya akan melakukan deteksi lalu lintas aktivitas pertambangan ilegal.

Diskusi berlangsung selama 4 jam itu menghasilkan sebuah konklusi bahwa pemberantasan pertambangan ilegal dapat terwujud bila ada komitmen dari Presiden. Komitmen yang dimaksud adalah dikeluarkannya instruksi khusus kepada pihak berwenang terkait.(irs/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Resmi Tutup Posko Nasional ESDM Lebaran 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menutup posko nasional sektor energi dan sumber daya mineral selama arus mudik dan balik Lebaran 2019. Evaluasi telah dilakukan agar kendala yang terjadi tidak terulang dalam momentum berikutnya.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan posko nasional ESDM tersebut berlangsung selama 30 hari terhitung mulai dari 21 Mei hingga 19 Juni 2019. Seluruh petugas dikerahkan dalam mendata dan mengawasi pendistribusian BBM, gas, listrik dan kebencanaan geologi di titik yang telah ditentukan.

“Kondisi ketersediaan BBM selama posko nasional ESDM adalah normal, tidak terjadi kelangkaan BBM,” kata Fanshurullah dalam pemaparan di kantor BPH, Jalan Kapten Tandean, Jakarta Selatan, Rabu (19/06/2019).

Sejumlah evaluasi masalah terutama pada saat arus balik juga dilakukan agar dilakukan perbaikan. Menurut Fanshurullah kesiapan kios BBM di jarak-jarak tertentu di tol harus dilengkapi modular, motoris dan stok BBM yang cukup.

“Perbaikan yang berkesinambungan perlu dilakukan sehingga satgas kedepan lebih baik. Kami minta ada kantong BBM jangan sampai terjadi kelangkaan, supply BBM ke SPBU bisa cepat,” ungkapnya.

Dalam agenda menghadapi momentum hari besar keagamaan maupun libur panjang BPH juga meminta kebijakan menutup rest area di tol dikaji kembali. Sebab, selain dimanfaatkan bagi pengisian BBM, pengendara juga bisa beristirahat dan keperluan orang sakit dalam perjalanan.

“Kami minta wacana ide rest area nanti kalau bisa dipertimbangkan. Bukan hanya supply tapi kepentingan istirahat,” ujarnya.

Pengelola jalan tol juga diminta agar tidak mengenakan biaya sewa lahan SPBU modular maupun kios dalam rangka pemenuhan BBM selama Lebaran. Diusulkan pula agar truk tangki BBM dilengkapi navigasi agar tidak terjadi kesalahan pengiriman.

“Kios motoris BBM kalau bisa yang semula sebaran terbagi pada saat arus balik mestinya di geser semua ke tol Cikampek, kios motoris ini mesti standby,” tuturnya.

Penanganan arus balik menjadi catatan penting evaluasi posko nasional ESDM terutama di kawasan tol Cikampek. Namun demikian, kinerja yang dilakukan personel tetap perlu diapresiasi lantaran telah melaksanakan tugas dengan baik di lapangan.

“Kita sudah antisipasi arus balik walaupun ada catatan Pak Polisi sampai bantu isi BBM saat penumpukan kendaraan di tol. Tetapi relatif tidak lihat kemacetan luar biasa pada saat arus balik,” ucapnya.(md/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Presiden Jokowi Tegaskan Stop Ekspor Bahan Mentah

Koran Jurnal, Jakarta – Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah hendaknya disertai dengan hilirisasi, sehingga negara tak perlu lagi melakukan impor produk yang bahan mentahnya dari Indonesia.

Karena kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikutip dari laman setkab.go.id, sudah berpuluh tahun bahwa problem besar yang kita hadapi adalah defisit transaksi berjalan, current account deficit. Padahal, lanjut Presiden, negara kita ini sumber daya alamnya melimpah, ada batubara, mineral bauksit, ada kelapa sawit, CPO, ikan, dan masih banyak lagi.

Presiden menunjuk contoh misalnya mineral bauksit. Ia menyebutkan, setiap tahun jutaan ton bauksit mentah kita ekspor, harga 35 dollar per ton. Tapi di sisi lain, pabrik alumunium kita setiap tahunnya mengimpor ratusan ribu ton alumina yang merupakan produk hilir dari bauksit.

“Artinya menurut saya, kuncinya memang kita tahu dari dulu, industrialisasi dan hilirisasi. Kita tahu itu, tapi eksekusi lapangannya yang nggak pernah kita kejar,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara pembukaan CEO Networking 2018, di Ballroom 1 dan 2, The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, Senin pagi (03/12/2018).

Itu pula, tegas Presiden, yang dia kejar terus, mati-matian untuk mengejar yang namanya industrialisasi, hilirisasi. Karena di situlah kunci. “Coba kalau kita sejak dulu membangun industri alumina, maka impor tidak perlu terjadi beratus-ratus ribu ton. Dan tentu saja pengaruhnya terhadap defisit transaksi berjalan kita,” ujarnya.

Presiden juga menunjuk contoh lainnya, batubara, yang memang paling enak itu ekspornya mentahan, cangkul hari ini, kirim hari ini, dapat duit hari ini. Batubara, lanjut Presiden, setiap tahun, kurang lebih 480 juta ton batubara mentah yang diekspor.

Coba kalau sejak dulu ada hilirisasi, menurut Presiden, yang namanya batubara kalori rendah itu bisa dipakai untuk LPG, bisa dipakai juga untuk aftur bisa, bisa dipakai untuk DME (Dimethyl Ether) bisa.

“Tapi kenapa tidak dilakukan hilirisasi itu? Karena kita keenakan yang namanya nyangkul, kirim, dapat uang. Seperti ini pun, ini harus segera dihentikan,” ungkap Presiden Jokowi seraya mengemukakan, impor LPG itu 4 juta ton setiap tahunnya.

Menurut Presiden, teknologi itu kalau kita belum siap ya beli aja teknologi. Atau kita nggak siap, cari saja partner. “Selalu saya dorong itu. Menyelesaikannya memang harus kembali lagi ke hilirisasi, nggak ada yang lain,” ujarnya.

Demikian juga dengan kelapa sawit, menurut Presiden produksi kita terakhir 42 juta ton CPO per tahun. Ini yang sekarang sedang diusahakan agar ada hilirisasi industri kelapa sawit yang menghasilkan solar B20 (Biodiesel 20), dan diwajibkan penggunaannya.

Namun meski sudah 1,5 tahun, diakui Presiden sulit untuk mengajak masyarakat ke sini. Untuk itu, Presiden menegaskan akan menggunakan agar segala ini agar ini betul-betul terealisasi, B20. Sehingga bisa menuju ke tahapan berikut.

“Kalau B20 rampung ya B50, B80, dan B100. Kembali lagi, ini juga akan mengurangi yang namanya current account deficit, defisit transaksi berjalan. Karena apa? impor solar bisa dikurangi atau dihilangkan,” ungkap Presiden Jokowi.

Stop Ekspor Bahan Mentah

CEO NetworkingPresiden Jokowi juga menunjuk contoh nikel, yang sudah beberapa tahun kita, jutaan ton nikel mentah kita ekspor dengan harga 30-an dollar per ton nikel. Ia menyebutkan, saat ini sudah berjalan, dengan hilirisasi nikel menjadi feronikel, nilai tambahnya 4 kali.

“Kita sudah tahu ada added value disitu, ada nilai tambah disitu 4 kali, tapi tidak pernah kita lakukan karena nggak pernah pemerintah paksa untuk ini. Sekarang paksa,” kata Presiden seraya menambahkan, kalau kita bangun hilirisasi industri nikel 100% dari dulu, maka GDP Indonesia dari nikel akan naik 4 kali lipat, artinya 400% GDP kita. Sebuah angka yang menurutnya gede sekali, sehingga hal ini (ekspor bahan mentah)tidak diterus-teruskan.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh CEO sektor riil agar segera melakukan industrialisasi, melakukan hilirisasi. “Stop ekspor bahan-bahan mentah, kurangi sebesar-besarnya ekspor bahan mentah kita,” tutur Presiden.

Sebagai orang bisnis, diakui Presiden seraya menambahkan, bahwa dagang itu lebih enak daripada industri. Pusing memang ngurus industri. “Tapi inilah keperluan negara kita,” tegasnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Menhub Budi Karya Sumadi, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi.(red/DBPers)

Categories
Ekonomi Energi SDA Nasional

Presiden Jokowi Berikan Fasilitas Sambung Listrik Gratis kepada Keluarga Tidak Mampu di Bantarjati Bogor

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau program ‘BUMN Hadir Untuk Negeri: Sambung Listrik Gratis Bagi Keluarga Tidak Mampu’ di Bogor, Jawa Barat, Minggu (02/12/2018).

Lokasi pemasangan tepatnya berada di pemukiman warga Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Dari Istana Kepresidenan Bogor, Presiden menuju lokasi dengan bersepeda. Sepanjang perjalanan, Kepala Negara menyapa warga yang tengah berolahraga pagi dan beraktifitas di area car free day (CFD).

Presiden kemudian menuju rumah-rumah warga dengan berjalan menyusuri gang. Dalam kesempatan ini, Presiden secara simbolis mengaktifkan aliran listrik ke rumah warga yang dibantu program tersebut dengan menekan tombol miniature circuit breaker (MCB).

Mengutip data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saat ini terdapat 235.756 keluarga prasejahtera di Jawa Barat yang belum menikmati layanan listrik PLN secara langsung.

“Ingin saya sampaikan bahwa di Provinsi Jawa Barat ini ada kurang lebih 200-an ribu rumah yang belum ada listriknya,” ujar Presiden.

Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan penerangan sehari-hari, ratusan ribu rumah tersebut melakukan penyambungan listrik ke instalasi tetangga sekitar yang telah memiliki sambungan listrik.

“Ada yang memang belum ada listriknya, ada yang sudah ada listrik tetapi nyambung dengan tetangga atau dengan orang tua. Nah sekarang kita sambung secara mandiri,” kata Presiden.

Pada umumnya, mereka mengeluarkan dana kurang lebih Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per bulan untuk mendapatkan sambungan listrik dari tetangga.

“Sekarang kita sambung secara mandiri. Itu lebih murah dari data yang kita terima. Biasanya per bulan bayar bisa Rp50 ribu sampai Rp60 ribu. Setelah sendiri seperti ini bayar kurang lebih Rp25 ribu sampai Rp30 ribu,” kata Presiden.

Perlu diakui bahwa selama ini banyak warga yang merasa kesulitan untuk melakukan penyambungan listrik mandiri secara resmi melalui PLN. Biaya penyambungan standar merupakan kendala utama yang mereka hadapi.

Melihat kondisi tersebut, 34 BUMN sepakat untuk bersinergi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya memberikan fasilitas penyambungan listrik secara gratis bagi masyarakat prasejahtera.

Di Jawa Barat sendiri, mengutip Siaran Pers Kementerian BUMN, hingga 30 November 2018, sinergi BUMN telah membiayai program penyambungan listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat dan telah menjangkau 60.798 ribu KK. Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah keluarga yang rumahnya tersambung listrik ditargetkan mencapai 100 ribu KK.

“Artinya di Provinsi Jawa Barat saja masih sebegitu banyaknya sehingga di provinsi yang lain ini akan kita lihat. Memang biaya sambungan ini tidak murah dan itu sudah menjadi standarnya PLN kurang lebih Rp900-an ribu,” Presiden menjelaskan.

Lebih jauh, program ini juga diharapkan untuk dapat menyasar rumah tangga lainnya di seluruh provinsi yang ada. Presiden mengatakan, pihaknya akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik tetap yang layak.

“Hitungan kita 1,2 juta (keluarga) di seluruh provinsi. Ini akan terus kita sisir satu per satu,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama BTN Maryono, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.(red/DBPers)

Categories
Ekonomi Energi SDA Nasional

Pemerintah Jamin Kelancaran dan Keamanan Pasokan BBM Jelang Libur Natal dan Tahun Baru 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah menegaskan akan berupaya keras untuk mensukseskan mudik saat libur natal dan tahun baru (nataru) 2018/2019. Arus puncak mudik natal tahun ini diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu (22 Desember 2018) dan puncak arus balik natal 2018 akan terjadi pada Selasa (25 Desember 2018). Sementara puncak arus mudik tahun baru 2019 diprediksi akan terjadi pada Jumat (28 Desember 2018) dan arus balik tahun baru diperkirakan akan terjadi pada Selasa (1 Januari 2019).

Pandu Yunianto, Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan tahun 2018/2019 ini jumlah penumpang angkutan umum pada liburan nataru secara total akan meningkat sebesar 2,38 persen dibandingkan periode yang tahun lalu. Nataru tahun ini diperkirakan mencapai 7,77 juta dari sebelumnya 7,59 juta orang. Peningkatan ini terjadi lantaran dalam periode tersebut bersamaan dengan cuti bersama dan liburan anak sekolah.

Pandu menyatakan angkutan darat diperkirakan akan mengalami penurunan jumlah penumpang sebesar 5,66 persen dari 4,42 juta penumpang menjadi 4,41 juta. Namun penurunan jumpah penumpang angkutan darat ini terkompensasi oleh peningkatan penumpang untuk angkutan sungai dan penyeberangan (SDP) sebanyak 13,52 persen dari 3,16 juta menjadi 3,59 juta penumpang.

Untuk menjamin kelancaran dan keamanan seluruh perjalanan angkutan penumpang ini, pemerintah terus aktif menjalin koordinasi khususnya dengan aparat Kepolisian sebagai eksekutor dalam menjamin kelancaran arus mudik ataupun balik nataru 2018/2019. Beberapa kebijakan yang bakal diterapkan khususnya dari Kemenhub mirip seperti tahun-tahun sebelumnya. Diantaranya pengecekan kesehatan fisik dan mental termasuk tes narkoba bagi seluruh awak serta uji kelaikan transportasi (ramp check). Kemudian pengawasan harga tiket, peningkatan pelayanan hingga peningkatan keamanan yang melibatkan aparat dari kepolisian dan TNI.

“Kita juga akan lakukan pembatasan kendaraan angkutan barang pada ruas-ruas tertentu untuk memperlancar arus kendaraan. Pembatasan ini akan diberlakukan mulai 21 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019,” kata Pandu dalam Seminar Promoter dengan tema Sinergi Polri Dengan Kementerian Dalam Menghadapi Nataru di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2018).

Dikatakannya pembatasan kendaraan angkutan barang ini tidak berlaku bagi kendaraan untuk suplai BBM, barang ekspor – impor dari dan ke Pelabuhan, angkutan bahan pokok, angkutan pupuk dan ternak serta paket pos berupa hantaran uang. Oleh sebab itu seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu membawa surat – surat keterangan muatan yang sah agar bisa melalui ruas-ruas yang dibatasi oleh otoritas.

“Pembatasan operasional mobil barang dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian. Ini didasarkan pada kondisi lalu lintas masing-masing ruas jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan,” pungkas dia.

Sementara itu, di tempat yang sama, Adiatma Sardjito selaku Vice President Corporate Communication PT. Pertamina juga menjamin pasokan BBM dan gas pada saat nataru aman. Diperkirakan konsumsi gasoline selama periode tersebut akan meningkat 5,6 persen dan gasoil naik 2,5 persen tahun ini. Ditegaskannya stok BBM, LPG dan avtur dalam kondisi yang sangat aman rata-rata ketahanan stok berada di atas 20 hari.

Menurutnya, rata-rata kenaikan konsumsi gasoline dalam harian selama masa nataru yaitu 99.731 kilo liter (KL) atau meningkat dari periode sebelumnya yang hanya 94.556 KL per hari. Sementara konsumsi gasoil rata-rata naik dari 39.510 KL per hari menjadi 41.223 KL.

“Peningkatan ekonomi 5,2 persen dan ada masa cuti bersama serta liburan akhir tahun dan libur anak sekolah mendorong peningkatan konsumsi BBM dan gas pada akhir tahun ini,” kata Adiatma.

Karo Penmas Divhumas Polri, Dedi Prasetyo, menambahkan pihaknya menyadari pada saat nataru mendatang banyak hal yang harus diantisipasi oleh Polri salah satunya adalah kelancaran lalu lintas dan potensi konflik yang kerap terjadi di jalan raya atau di pusat keramaian saat pergantian tahun. Menurutnya kerap terjadi kecelakaan di jalanan akibat banyak masyarakat yang tidak patuh rambu-rambu lalu lintas dalam merayakan nataru. Oleh sebab itu peran Polri sangat penting dalam mengamankan dan memperlancar arus lalu lintas.

Selain itu, kata Dedi, kerap terjadi kontak fisik antar masyarakat pada saat momen tersebut lantaran motif tertentu yang disebabkan oleh hal sepele seperti kemacetan atau perayaan malam pergantian tahun baru yang berlebihan. Dia berharap agar semua pihak dapat terlibat dalam upaya kelancaran dan keamanan peringatan nataru.

“Saat nataru kerap ada singgungan antar kelompok masyarakat, ini kadang tidak bisa dihindari, maka butuh kesigapan polisi untuk mencegah hal ini agar terjamin keamanan. Kita tidak bisa bekerja sendiri harus banyak pihak terlibat,” ujar Dedi.(ton/ms)