Category: Nasional

Categories
Kesehatan Nasional TNI

Peran TNI-Polri dan Komponen Bangsa Sangat Dibutuhkan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Koran Jurnal, Lembang – Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan serius yang sedang dihadapi seluruh dunia, termasuk Indonesia di mana berdampak luas baik terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menanganinya tidak terlepas dari pemulihan ekonomi nasional.

TNI Polri sebagai salah satu kekuatan bangsa turut berperan serta dalam menangani dan mengatasi pandemi Covid-19 yang merupakan suatu ancaman, hambatan, dan tantangan bagi bangsa Indonesia guna mendukung berlangsungnya pemulihan perekonomian dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, hal tersebut disampaikan Danseskoau Marsda TNI Samsul Rizal, S.I.P., M.Tr (Han)., saat membuka Seminar Pra Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Pasis Seskoau Angkatan Ke-58 di Bangsa Srutasala, Seskoau, Lembang, Bandung, Senin (24/05/2021).

Guna mewujudkan hal tersebut TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya bekerja sama dalam rangka menciptakan bangsa yang kuat dan unggul dalam terwujudnya Indonesia tangguh yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara TNI Polri serta berbagai komponen bangsa lainnya,” ujar Danseskoau.

Peran TNI Polri dalam mendukung dan mengupayakan percepatan dalam penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional sangat dibutuhkan. Seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat Rapim TNI Polri Tahun 2021, untuk berperan aktif dalam mendukung iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga terciptanya pemulihan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seminar yang bertemakan “TNI Polri Beserta Komponen Bangsa Lainnya Siap Melaksanakan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Guna Mewujudkan Indonesia Tangguh” mengundang narasumber antara lain Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Bidang Perekonomian Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., memaparkan Optimalisasi Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Tangguh, kemudian Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara, S.E., M.Sc., memaparkan Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional.

Meskipun dilaksanakan secara daring maupun luring, Danseskoau berharap para peserta seminar khususnya Pasis mengikuti dan menyimak dengan penuh rasa tanggung jawab, fokus dan serius sehingga dapat menyamakan visi dan persepsi dalam diskusi akademis terhadap tema yang diangkat dan akhirnya menghasilkan naskah laporan yang memiliki nilai strategis sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan kedepannya.

Sebelumnya, juga telah dilaksanakan ceramah pembekalan PKB Juang secara daring oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang tentunya mampu memotivasi Pasis untuk memberikan hasil terbaik, berupa naskah laporan diakhir seminar ini.(disp/red)

Categories
Nasional

Pemerintah Siapkan Antisipasi Maksimal Arus Balik Demi Mencegah Penularan

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi arus balik lebaran yang diprediksi terjadi pada H+3 lebaran dan H+7 lebaran atau sekitar tanggal 16 dan 20 Mei 2021. Langkahnya seperti meningkatkan random testing kepada pengguna angkutan jalan kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan baik di jalan tol, jalan arteri hingga ke jalan-jalan terkecil di pemukiman penduduk. Serta membentuk Satgas Khusus di provinsi Lampung.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menekankan antisipasi ini dilakukan karena adanya peningkatan eskalasi kasus positif di hampir seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Kondisinya saat ini pada Mei 2021, kontribusi kasus nasional dari Pulau Jawa turun 11,06 persen. Sebaliknya, di Pulau Sumatera kenaikan 27,22 persen. Pada angka kematian, Pulau Jawa menurun 16,07 persen dan sebaliknya Pulau Sumatera naik menjadi 17,18 persen.

Sebagai tindak lanjut, Ketuas Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan surat No. 46/05 Tahun 2021 tentang Antisipasi Perjalanan Masyarakat Pada Arus Balik Idul Fitri 2021. “Didalam surat ini pemerintah daerah khususnya provinsi di Pulau Sumatera wajib teliti dan cermat memeriksa dokumen pelaku perjalanan dalam masa arus balik,” katanya dalam Konferensi Pers Bersama terkait Antisipasi Mobilitas Penduduk Paska Idul Fitri 1442 H.

Sesuai surat edaran No. 13 Tahun 2021, surat bebas COVID-19 dokumen tersebut meliputi hasil tes PCR, swab antigen atau GeNose. Dengan masa berlaku selama 3 x 24 jam dalam masa peniadaan mudik 6 – 17 Mei 2021. Sedangkan dalam masa pengetatan paska lebaran yakni pada 18 – 24 Mei 2021, surat bebas COVID-19 berlaku 1 x 24 untuk seluruh metode testing. Serta pelaku perjalanan diwajibkan membawa surat ijin perjalanan sesuai yang disyaratkan.

“Maka, siapapun pelaku perjalanan yang tidak sehat dan tidak mampu menunjukkan dokumen perjalanan dan surat ijin perjalanan, siapapun itu wajib tanpa terkecuali harus putar balik dan tidak boleh melanjutkan perjalanan,” lanjutnya, Kamis (13/05/2021).

Untuk memastikan skrining yang maksimal, maka diterapkan random testing test antigen di titik-titik yang ditentukan. Dan satgas daerah Provinsi Lampung ditunjuk membentuk satgas khusus yang diketuai Kapolda dan Danrem setempat. Satgas khusus ini akan memeriksa seluruh dokumen dan berhak melarang pelaku perjalanan untuk menyeberang ke Pulau Jawa apabila tidak memenuhi syarat.

“Ingat, kebijakan tambahan ini bentuk pencegahan. Pemerintah daerah memiliki andil besar menyaring pelaku perjalanan agar proses skriningnya efektif. Dan juga memastikan setiap pelaku perjalanan dalam keadaan sehat,” tegas Wiku.

Di tempat yang sama, Dirjen Perhubungan Darat (Kementerian Perhubungan) Budi Setiadi menambahkan upaya antisipasi arus balik, akan dilakukan testing kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta dari arah Lampung. Pemeriksaan dilakukan di Pelabuhan Bakauheni dan diusulkan pada beberapa rest area sebelum masuk Pelabuhan Bakauheni.

“Ini sejalan dengan Surat Edaran Satgas Covid-19 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13, semua masyarakat yang akan kembali ke Jakarta akan dilakukan pengetesan menggunakan rapid test antigen. Kalau selama ini, menggunakan GeNose dan rapid test berbayar,” lanjutnya.

Lalu, untuk arus balik yang datang dari arah Jawa Tengah dan Jawa Barat akan masuk ke Jakarta, terdapat beberapa titik testing. Yakni di sekitar Karawang tepatnya di Jembatan Timbang Balonggandu, Pos Tegal Bubuk Susulan dari arah Palimanan ke Jatibarang serta yang datang dari Indramayu ke arah Jatibarang.

“Dengan demikian, nanti pengguna sepeda motor yang masuk Jabodetabek dengan menggunakan jalan nasional, akan kena pada 3 titik yang saya sampaikan tadi,” masih katanya.

Dan untuk kendaraan pribadi di jalan tol juga dilakukan testing pada 21 titik yang terbagi di 13 rest area dan 5 di gerbang utama pintu tol mulai dari pintu tol Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Termasuk juga yang datang dari arah Merak pada 2 titik yakni di rest area.(KPC/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Lantik Menteri Investasi, Mendikbudristek dan Kepala BRIN

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 72/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, Presiden Jokowi melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sebelumnya dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 19/M Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Usai pembacaan Keppres, dilakukan pengambilan sumpah jabatan kepada masing-masing pejabat yang dilantik di hadapan Presiden Jokowi dan disaksikan rohaniwan.

Pada pelantikan ini, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo.(ses/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Cegah Penularan Covid-19, Ketua Satgas Ajak Masyarakat Mudik secara Virtual

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo mengajak masyarakat agar pelaksanaan mudik Idul Fitri tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui jarak jauh secara virtual.

Hal itu dikatakan Doni usai melakukan Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC PEN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/04/2021).

“Salah satu solusi dalam mengatasi kerinduan terhadap keluarga untuk tidak mudik ini adalah melakukan berbagai upaya silaturahmi secara virtual,” jelas Doni.

Dalam implementasinya, Doni berharap agar tiap-tiap posko yang ada di daerah dapat membantu warganya dalam melakukan komunikasi virtual sebagai pengganti silaturahmi secara langsung.

Hal itu khususnya hanya dilakukan bagi warga yang memiliki keterbatasan alat maupun kondisi lain yang dapat menghambat silaturahmi melalui komunikasi virtual jarak jauh.

“Mohon berkenan, posko-posko yang ada di tiap daerah, bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual, untuk bisa difasilitasi,” kata Doni.

Adapun berkenaan dengan kegiatan keagamaan tersebut, sebelumnya Doni mengatakan bahwa bulan suci Ramadan dan kegiatan Idul Fitri tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19 menjadi momentum yang harus disadari sebagian besar masyarakat di Tanah Air untuk tidak melakukan kegiatan mudik karena dapat memicu terjadinya penularan virus SARS-CoV-2.

“Harus kita sadari tahun ini pun mohon tidak mudik dulu. Harus bersabar, harus bisa menahan diri,” kata Doni.

Adapun imbauan yang terus digaungkan Doni tersebut adalah semata-mata untuk melindungi segenap masyarakat dari potensi ancaman COVID-19.

Di sisi lain, hal itu sebagaimana yang juga dikatakan Presiden Joko Widodo dalam arahannya bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

“Ini semuanya untuk kepentingan bersama. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan juga menyelamatkan bangsa kita,” jelas Doni.

Dalam hal ini, Doni menjelaskan bahwa berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, momentum libur hari raya nasional dan keagamaan selalu diikuti oleh tren kenaikan kasus COVID-19 di Tanah Air.

Selain angka kasus aktif, peningkatan Bed Occupancy Rate (BOR) di setiap rumah sakit juga terjadi pascaliburan.

Di sisi lain, angka kematian juga selalu naik usai liburan. Bahkan angka kematian tenaga medis dan dokter serta perawat cenderung naik.

“Sudah terbukti dengan pasti, setiap libur panjang akan diakhiri dengan peningkatan kasus,” jelas Doni.

“Akan diikuti dengan jumlah pasien di rumah sakit yang meningkat, dan juga akan diikuti dengan angka kematian yang tinggi, termasuk juga gugurnya para dokter, dan juga para tenaga kesehatan lainnya,” tandasnya.(pus/red)

Categories
Nasional

Polri dan BPJS Kesehatan Bahas Pemutakhiran Data Kecelakaan untuk Pelayanan Optimal

Koran Jurnal, Jakarta – Polri dan BPJS Kesehatan melakukan penandatangan nota kesepahaman atau MoU terkait pemutakhiran data kecelakaan, bertempat di Mabes Polri, Selasa (20/04/2021).

Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyambut baik pelaksanaan MoU yang merupakan kelanjutan. Menurutnya, dengan adanya pemutakhiran data kecelakaan, pelayanan kesehatan akan jauh lebih baik.

“Dengan adanya program baru dikepolisian pelayanan masyarakat pengguna jalan akan ditingkatkan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan dan tidak berbelit-belit,” katanya.

Ke depan, lanjut Kapolri, pihaknya akan mengembangkan rumah sakit standar yang difokuskan kepada anggota yang sakit agar dapat memberikan pelayanan optimal.

“Kondisi anggota yang sakit agar dicover dengan BPJS, dan dipikirkan anggota yang jauh dan perlu kecepatan menyelamatkan jiwa, tolong di pikirkan secara teknis,” ungkapnya.

Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan, penandatanganan MoU guna memperkuat koordinasi dan kerjasama yang selama ini sudah terbangun antara BPJS Kesehatan dengan Polri. Salah satunya mengenai pemutakhiran data kecelakaan.

“Pemutakhiran data Polri dan pembayaran pertukaran informasi data kecelakaan,” kata Ali.

Menurutnya, pertukaran data saat ini sudah dilakukan secara elektronik, terutama di saat pandemi. BPJS, kata Ali, juga sudah mengembangan sidik jari dan pengenalan wajah.

Selain membahas pemutakhiran data kecelakaan, ia berharap jajaran Korlantas dapat menanyakan para pembuat SIM apakah sudah mempunyai BPJS atau tidak.

Pelayanan ke anggota Polri juga akan ditingkatkan, dimana jika ada anggota Polri yang dalam keadaan emergency dapat segera dicover.

“Ada anggota Polri dalam keadaan emergency bisa dicover, kalau di RS Polri lebih bagus,” tandasnya.(hum/red)

Categories
Nasional Polisi

Kapolri Resmikan Aplikasi SINAR, Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM Online

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meresmikan aplikasi online SIM Presisi Nasional atau disingkat SINAR, di Jakarta, Selasa (13/04/2021).

Dengan adanya aplikasi SINAR, masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan masa berlaku SIM-nya cukup melalui ponsel atau smartphone berbasis Android atau Apple. Dan tentunya dapat dilakukan dimana saja, tanpa perlu datang ke kantor Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM.

“Polri harus mengikuti strategi perkembagan teknologi dan adanya pandemi Covid-19,” kata Sigit, Selasa (13/04/2021).

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, dengan kehadiran aplikasi SIM online ini dapat memberikan pelayanan kepolisian yang humanis. Kemudian juga dapat menghindari kontak antara petugas dan masyarakat untuk menghilangkan penyalahgunaan wewenang.

“Sudah saatnya Polri menampilkan polisi lalu lintas (polantas) yang berwibawa dan disegani masyarakat tanpa menggunakan senjata,” imbuhnya.

Karena itu, Sigit mengapresiasi jajaran Korlantas Polri yang sekali lagi membuktikan penerapan teknologi dalam pelayanan masyarakat setelah adanya E-TLE. Dengan mengubah pelayanan kepolisian yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, dan hari ini pelayanan SIM yang bisa diakses dari rumah dan dimana saja.

“Cukup dari rumah pelayanan perpanjangan SIM bisa dilakukan dengan menggandeng kantor pos untuk melakukan delivery (pengiriman),” katanya.

Dalam program ini, Korlantas telah bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam kemudahan pelayanan, seperti pembayaran PNBP SIM secara online melalui Bank BNI dan sistem layanan pengiriman SIM hingga ke tempat tinggal pemohon oleh PT Pos Indonesia.

Adapun masyarakat yang hendak menggunakan layanan aplikasi online ini cukup dengan mengunduh platform digital Korlantas di Playstore Andorid maupun Apple.

“Setelah mengunduh, masyarakat hanya perlu melakukan verifikasi identitas dengan memasukan nomor handphone dan alamat email,” papar Sigit

Setelah mendapatkan kode OTP, masyakatat juga harus memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) beserta nama lengkap sesuai KTP. Pengguna juga akan di otentifikasi melalui teknologi pembacaan biometrik wajah atau Liveness Face Recognition.

Kemudian, untuk melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C, buka aplikasi digital Korlantas Polri lalu pilih icon SINAR atau SIM. Pemohon akan diarahkan untuk memilih SIM apa yang akan diperpanjang. Berikutnya, pemohon harus mengunduh file seperti foto KTP, foto SIM, foto tanda tangan dan pas foto.

Selanjutnya, untuk pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi dan ujian teori SIM, pemohon juga cukup melakukannya lewat online, dengan memilih link E-Rikkes pada layanan SINAR. Sedangkan tes psikologi, pemohon cukup memilih link E-PPSI pada layanan SINAR.

Dalam tes kesehatan dan psikologi ini, pemohon harus menjawab pertanyaan-pertanyaan agar bisa memenuhi syarat. Seluruh soal-soal ini sudah terakreditasi oleh SSDM Polri.

Sedangkan ujian teori SIM, Korlantas Polri menggunakan sistem tiga dimensi. Dimana pemohon akan dibuat layaknya keadaan sebenarnya sedang uji teori SIM.(rp/red)

Categories
Nasional Polhukam

KSPSI Sambut May Day dengan Gelar Syukuran

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, menegaskan pihaknya akan terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat menyampaikan aspirasi. Terutama semasa pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Sikap ini akan terus dijalankan, termasuk ketika peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021 mendatang, atau May Day.

“Kami dari KSPSI akan senantiasa membantu menjaga kamtibmas. Termasuk ketika May Day 2021. Kami rencananya akan menggelar syukuran saja,” ujar Andi Gani, Minggu (11/04/2021).

Menurut Andi, syukuran pada 1 Mei 2021 digelar sebagai pengganti aksi turun ke jalan.

Selain demi memjaga kamtibmas, upaya ini dilakukan guna tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

Mengingat, kasus penularan virus corona di Indonesia masih tinggi.

“Dalam setiap aktivitas KSPSI, kami akan selalu mentaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan corona,” jelasnya.

Upaya KSPSI akan terus diberlakukan, tak terkecuali ketika menyikapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Kita akan terus komitmen dan konsisten terhadap hal itu,” tandasnya.(ms/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Aksi Terorisme di Gereja Katedral Makassar

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengutuk aksi terorisme yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/03/2021) pagi. Presiden pun telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan membongkar jaringan pelaku hingga ke akarnya.

“Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya,” ujarnya dalam pernyataan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/03/2021).

Kepala Negara menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan semua ajaran agama menolak aksi tersebut.

“Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa seluruh aparat negara tidak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini. Presiden juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menjalankan ibadah masing-masing karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut.

“Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan.

Mengakhiri pernyataannya, Kepala Negara juga turut mendoakan agar para korban luka dapat segera diberikan kesembuhan.

“Untuk para korban yang luka-luka, kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban,” ucapnya.(Ist/red)

Categories
Nasional

Doni Monardo Dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan oleh IPB

Koran Jurnal, Bogor – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dianugerahi gelar doktor kehormatan Doktor Honoris Causa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) atau yang sekarang menjadi IPB University. Penganugerahan gelar doktor kehormatan tersebut dipimpin langsung oleh Rektor IPB University Arif Satria di Graha Wisuda Widya IPB, Sabtu (27/03/2021).

IPB University telah melakukan pertimbangan secara matang dengan memperhatikan kinerja Doni Monardo. Keputusan pembemberian gelar akademik diputuskan dalam surat keputusan senat akademik IPB University nomor 21/IT3.SA/PP/2020 tentang Persetujuan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa Kepada Doni Monardo dalam Bidang Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Pada bulan November 2020, IPB University sudah menyetujui pemberian gelar doktor kehormatan. Hal ini diungkapkan Arif Satria dalam sambutannya.

“Pada tahun 2020 senat akademik memberikan persetujuan pemberian gelar kehormatan doktor honoris causa kepada Letjen TNI Doni Monardo dalam bidang ilmu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan,” kata Arif Satria.

Doni Monardo dinilai berhasil dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini terlihat dari ‘buah pikiran’ yang nyata seperti Citarum Harum, Program Emas Biru dan Emas Hijau yang diinisiasi Doni Monardo juga dinilai berhasil dalam meredam konflik di kepulauan Maluku.

Dalam sidang terbuka senat akademik IPB University, Doni menyampaikan orasi ilmiah dengan judul ‘Metode Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan’.

Doni bertekad akan bertanggung jawab atas penghargaan dan kepercayaan yang telah diberikan IPB University.

“Saya akan mempertanggungjawabkan penghargaan dan kepercayaan yang diberikan IPB University kepada saya, gelar doktor kehormatan ini menjadi energi baru bagi saya untuk terus konsisten membantu menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam indonesia” kata Doni.

Tim promotor yang mengkaji pemberian gelar kehormatan tersebut antara lain Prof. Dr. Ir. Hadi Susilo Arifin, MS (ketua tim promotor), Prof. Dr. Ir. Widiatmika, DAA, Prof. Dr. Ir. Anas M. Fauzi, M.Eng, Prof. Dr. Ir. M.H. Bintoro, M.Agr, dan Dr. Ir. Suryo Adiwibowo, MS.(Pus/red)

Categories
Nasional Polhukam

E-TLE Nasional Tahap 1 Resmi Diberlakukan di 12 Polda

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Tahap I secara nasional pada Selasa (23/3) pagi. Untuk tahap pertama ini, penerapan E-TLE menjangkau 12 Kepolisian Daerah di bawah koordinasi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa pada Kakorlantas dan seluruh Ditlantas yang hari ini mengundang kami semua untuk launching terkait program E-TLE yang tadinya parsial, kami besarkan jadi nasional,” ujar Sigit di Gedung Korlantas Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (23/03/2021).

Menurut Kapolri, program ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang berharap Polri dapat mengembangkan sistem dan pelayanan terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.

“Hari ini kita melaksanakan kegiatan launching secara nasional di tahap pertama ini. Di 12 wilayah Polda ada 244 titik yang kita persiapkan di tahap pertama ini,” kata Sigit dalam sambutannya dihadapan para tamu dan undangan, didampingi Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono.

Tampak hadir di acara itu antara lain Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, dan sejumlah pejabat TNI-Polri, antara lain Kadiv Humas Polri dan Danpuspom TNI Mayjen TNI Eddy Rate Muis.

Mengenai wilayah yang belum dipersiapkan E-TLE secara stasioner (posisi menetap), Kapolri Sigit mengatakan akan dipersiapkan E-TLE secara Mobile (bergerak). Ini merupakan upaya melakukan peningkatan program keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

“Tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunya menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,” ungkap Sigit.

Sedangkan rincian penerapan E-TLE kali ini adalah 98 titik Polda Metro Jaya, 56 titik Polda Jawa Timur, 21 titik Polda Jawa Barat, 16 titik Polda Sulawesi Selatan, dan 11 titik Polda Sulawesi Utara. Selanjutnya, 10 titik Polda Jawa Tengah, 10 titik Polda Sumatera Barat, delapan titik Polda Jambi, lima titik Polda Lampung, empat titik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, empat titik Polda Riau, dan satu titik Polda Banten.

E-TLE (Presisi) Nasional Tahap I atau tilang elektronik nasional 12 Polda di berbagai wilayah di Indonesia pada hari ini, merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja Kapolri.

“Kalau tidak salah, adalah hari ke 60-an semenjak saya menjabat sebagai Kapolri. Saat itu kami menyampaikan dalam kegiatan fit and proper test (di DPR) dan kemudian kami tindaklanjuti dalam membuat point dalam 100 hari (salah satunya) E-TLE atau yang biasa dikenal dengan tilang elektronik,” imbuhnya.(red)