Category: Nasional

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Sindangheula

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Sindangheula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (04/03/2021) siang.

“Alhamdulillah pada hari ini Bendungan Sindangheula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan. Saya minta pemerintah daerah dan masyarakat menjaga dan memanfaatkan bendungan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian bendungan tersebut.

Kepala Negara mengatakan, Bendungan Sindangheula dibangun untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Banten. Dengan kapasitas yang mencapai 9,3 juta meter kubik, bendungan ini ditargetkan dapat memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare sawah yang ada di Banten, khususnya di Serang.

“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup, sehingga sekali lagi kita semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan, khususnya di Provinsi Banten,” ujarnya.

Tak hanya untuk irigasi, Bendungan Sindangheula juga menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon.

“Bendungan ini mampu menyediakan air baku hingga 0,80 meter kubik per detik, ini sudah dimulai digunakan oleh provinsi separuhnya 0,40 meter kubik per detik,” tuturnya.

Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendalian banjir dengan mereduksi banjir 50 meter kubik per detik dari sungai-sungai yang biasanya meluap, seperti Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian.

Manfaat lainnya adalah untuk pembangkit listrik berkapasitas 0,40 megawatt. Presiden berharap fungsi ini dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Banten untuk menghilangkan ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain itu, Presiden mengungkapkan, area sekitar Bendungan Sindangheula juga dapat menjadi lahan konservasi dan objek pariwisata.

“Ini juga untuk konservasi dan pariwisata, harus kita jaga konservasi di sekitar waduk sehingga air waduk kita harapkan nanti semakin tahun semakin tahun semakin naik dan manfaatnya bisa kita gunakan untuk masyarakat di Provinsi Banten. Dan tentu saja ini kalau saya melihat tadi masuk, ini juga bisa menjadi destinasi wisata baru di Provinsi Banten dan juga mungkin bisa menarik dari provinsi yang lain di luar Banten,” ujarnya.

Mendampingi Presiden dalam agenda kunjungan kerja tersebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono. Turut hadir Gubernur Banten Wahidin Halim dan Direktur Utama PT PP Novel Arsjad.

Usai memberikan sambutan, Presiden menekan tombol sirine sebagai tanda telah diresmikannya Bendungan Sindangheula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.

Usai peresmian, Presiden beserta rombongan terbatas melakukan peninjauan di area sekitar bendungan.(Ist/red)

Categories
Nasional

KemenPAN-RB: 38 Pemda Siap Bangun Mal Pelayanan Publik

Koran Jurnal, Jakarta – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin gencar di berbagai kota dan kabupaten. Rencananya, sebanyak 38 kepala daerah akan melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

Penandatanganan tersebut dilakukan pada Senin (01/03) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 24 bupati dan 16 wali kota akan melakukan penandatanganan komitmen tersebut.

“Tujuan penandatanganan komitmen ini adalah wujud keseriusan kepala daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui MPP,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa di Jakarta, Senin (01/03/2021).

Selain itu, sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman, Kementerian PANRB juga menyelenggarakan _knowledge sharing_ dengan narasumber yang berkompeten. Dalam _knowledge sharing_ itu akan disampaikan tentang tantangan perekonomian global dan daya saing investasi Indonesia, serta best practice penyelenggaraan MPP.

Saat ini telah diresmikan 35 MPP di Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki. Pembentukan MPP tentu memerlukan komitmen yang kuat dari kepala daerah sebagai kunci utama keberhasilan dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara berkelanjutan.

“Oleh karena itu Kementerian PANRB memfasilitasi bagaimana komitmen kepala daerah agar lebih fokus untuk menyelenggarakan MPP, dengan langkah awal berupa penandatanganan komitmen pembangunan MPP,” ujar Diah.

Mulanya terdapat 40 pemda yang berkomitmen membangun MPP. Namun dua daerah tidak hadir untuk menandatangani komitmen karena belum ditetapkannya kepala daerah pasca-Pilkada.(hum/red)

Categories
Bencana Nasional

Kepala BNPB Tinjau Penanganan Banjir di Karawang dan Serahkan Bantuan Rp. 500 Juta

Koran Jurnal, Karawang – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo bersama Menteri PMK Muhadjir Effendy dan Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang Barat, Minggu (21/02/2021).

Dalam peninjauan tersebut, Doni Monardo beserta rombongan melihat langsung giat penanganan banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Ciseet, Sungai Citarum, dan Kali Cimalaya sejak Minggu (07/02).

Saat menyambangi pos dapur umum, Doni Monardo melihat kegiatan penyelenggaraan dapur umum guna memastikan makanan yang disajikan bagi para pengungsi sudah sesuai dengan gizi seimbang.

Usai meninjau dapur umum, rombongan kemudian menyempatkan diri ke lokasi pos pengungsian. Adapun tujuannya untuk memastikan penanganan berjalan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Karawang, sebanyak lima belas kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian muka air beragam. Tepantau tinggi permukaan air antara 10 hingga 250 cm.

Data BPBD setempat mencatat lima belas kecamatan terdampak yaitu Kec. Rengasdengklok, Kec. Telukjambe Barat, Kec. Telukjambe Timur, Kec. Karawang Barat, Kec. Batujaya, Kec. Cikampek, Kec. Tirtamulya, Kec. Ciampel, Kec. Pangkalan.

Selanjutnya Kec. Rawamerta, Kec. Jatisari, Kec. Banyusari, Kec. Karawang Timur, Kec. Cimalaya Wetan, dan Kec. Pakis Jaya.

Dari lima belas kecamatan tersebut, terdapat 14.754 KK terdampak banjir dan 3.393 KK Mengungsi. BPBD mencatat kerugian material akibat banjir berupa 14.340 unit rumah terdampak, 51 unit rumah rusak berat, 157 unit rumah rusak sedang, 870 unit rumah rusak ringan, 40 unit fasos dan fasum terdampak dan 217 hektar sawah terdampak.

Pada kesempatan tersebut, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 berpesan agar penanganan pengungsi hendaknya dilakukan dengan cara memisahkan kelompok rentan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19

Dalam hal ini, kelompok rentan yang dimaksud yaitu lansia, warga yang memiliki komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak-anak.

Selain itu, Doni juga mengecek ketersediaan alat tes antigen di pos kesehatan. Hal ini untuk menunjang para petugas medis untuk tetap memastikan kondisi kesehatan para pengungsi dan sekaligus mencegah penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

BNPB Serahkan Bantuan 500 Juta

Guna membantu percepatan penanganan banjir, BNPB memberikan bantuan secara simbolis Dana DSP Sebesar Rp500 Juta kepada Sekda Karawang. Selain itu bantuan lain yang diserahkan berupa masker 10.000 pcs, selimut 80 lembar, lampu emergency air garam 300 unit.

Sebelumnya BNPB telah menyerahkan dukungan kepada BPBD Kabupaten Karawang berupa tenda gulung 200 lembar, matras 200 lembar, selimut 200 lembar, mie sago 100 karton, sarung 200 lembar dan perahu karet 1 set.

Kerja Sama Multi Pihak

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, Doni menilai bahwa dalam upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana banjir yang bersifat tahunan di Kabupaten Karawang tersebut dibutuhkan kerja sama berbagai pihak.

“Diperlukan kerja sama, koordinasi dan kegigihan untuk bisa melakukan berbagai upaya, sehingga risiko ini tidak berulang setiap tahun,” ujar Doni.

Selain itu, Doni juga menyoroti bahwa permasalahan limbah industri maupun rumah tangga juga berpotensi menjadi faktor penyebab banjir Kabupaten Karawang harus diselesaikan secara bersama-sama.

“Tidak sedikit sumber daya yang dapat dikelola disini, ada banyak industri dan perusahaan, mereka harus diikutsetakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ekosistem untuk mengelola limbah industri dan rumah tangga,” tambah Doni.

Adapun untuk mengurangi risiko bencana banjir ke depannya, BNPB akan mendukung normalisasi yang dimulai dari muara sungai dengan alat berat jenis excavator amphibious guna melakukan pengerukan sedimentasi.(pus/red)

Categories
Featured Nasional

Presiden Jokowi Apresiasi Aplikasi ‘JP Hub’ Sukseskan Gerakan Beli Kreatif Danau Toba

Koran Jurnal, Balige – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi dan memperkenalkan aplikasi Jaringan Pariwisata Hub (JP Hub) sebagai platfom daring yang diharapkan mampu menyukseskan dan mempromosikan Gerakan Beli Kreatif Danau Toba.

“Aplikasi ini akan menjadi pintu pengetahuan, pencarian, hingga pemesanan destinasi mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Serta dilengkapi dengan atraksi wisatanya. Sudah waktunya pariwisata Indonesia tumbuh bersama ekonomi kreatifnya,” jelas Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya secara daring dalam acara Peluncuran Beli Kreatif Danau Toba, Sabtu (20/02/2021).

Presiden Jokowi meresmikan gerakan Beli Kreatif Danau Toba sebagai upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba yang merupakan salah satu dari lima destinasi super prioritas (DSP).

Presiden Joko Widodo mengatakan gerakan ini merupakan lanjutan dari gerakan nasional “Bangga Buatan Indonesia” yang tahun ini akan difokuskan untuk mengembangkan potensi daerah.

“Pada tahun 2020, gernas BBI berhasil mengajak lebih dari 3,8 juta pelaku kreatif dan UMKM yang onboard ke platform e-commerce untuk meluaskan potensi pasar hingga nasional bahkan mancanegara,” kata Joko Widodo.

Presiden juga menyebutkan Danau Toba sebagai salah satu dari kawasan DSP memiliki potensi ekonomi kreatif yang patut dikembangkan. Ia mencontohkannya dengan kain ulos dan kopi khas Sidikalang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

“Selain itu, kawasan ini juga memiliki pemandangan yang cantik dengan bentangan danau vulkaniknya. Paduan pariwisata dan hasil ekonomi kreatif yang layak digaungkan ke seluruh nusantara hingga dunia dan diharapkan akan mampu membangkitkan ekonomi Indonesia lewat industri digital,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Gerakan ini, lanjut Presiden Joko Widodo, selain mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk berorientasi dengan platform e-commerce, juga akan dilengkapi dengan pendampingan dan edukasi bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa mengembangkan dan memajukan usahanya di platform digital.

Sementara itu, dalam satu rangkaian acara yang sama di Institut Teknologi Del, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan dengan adanya pertumbuhan di sektor ekonomi kreatif ke platform e-commerce bisa menjadi solusi bagi para pelaku ekonomi kreatif yang belum bisa memasarkan produknya secara fisik akibat pandemi COVID-19. Sehingga, gerakan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pelaku kreatif untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya lewat platform digital.

“Penjualan produk secara fisik di masa saat ini sangat sulit dilaksanakan. Tetapi dengan penjualan lewat platform digital ini bisa membantu kita di masa-masa yang sulit ini dan ini memang tujuan dari “Beli Kreatif Danau Toba”, bagaimana kita onboarding ke platform digital serta berkolaborasi dengan mitra dan memberikan pendampingan-pendampingan. Karena berjualan fisik itu berbeda dengan berjualan secara digital,” tutur Angela.

Dalam acara ini, Angela didampingi oleh Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Muhammad Neil El Himam dan Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir, Audy Murphy Sitorus. Acara ini juga turut dihadiri secara daring oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny Gerard Plate.(hum/red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan

Koran Jurnal, Kalsel – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tapin yang berada di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (18/02/2021).

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim hari ini saya resmikan Bendungan Tapin, di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Presiden dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine peresmian bendungan.

Dalam sambutan, Presiden mengungkapkan, pembangunan bendungan ini dimulai sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan menghabiskan anggaran Rp986 miliar.

Bendungan Tapin, terangnya, memiliki fungsi memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi, mereduksi banjir, menyediakan air baku, serta sebagai sumber air untuk pembangkit listrik.

“Bendungan Tapin ini memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik air yang perannya sangat penting dalam pengendalian banjir, juga memperkuat ketahanan pangan karena bisa menyediakan irigasi untuk 5.472 hektare, dan juga menyediakan air baku 0,50 meter kubik per detik, dan juga menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt,” terang Presiden.

Keberadaan bendungan ini, menjadikan Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling kecil pada bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel beberapa waktu lalu.

“Tadi Pak Gub (Pj. Gubernur Kalsel) juga menyampaikan bahwa karena adanya Bendungan Tapin ini, banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi sangat drastis sekali, hanya kecil sekali daerah yang terkena banjir karena Kabupaten Tapin memiliki bendungan ini,” ujar Presiden.

Presiden kemudian mengatakan, dampak reduksi banjir dari keberadaan bendungan tersebut harus disertai dengan penanganan menyeluruh mulai dari sisi hulu hingga hilirnya.

“Penghutanan kembali, penanaman kembali di lahan-lahan terutama yang berkaitan dengan daerah aliran sungai yang ada ini perlu segera dilakukan secara besar-besaran kalau kita tidak mau lagi terkena banjir di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menambahkan, Bendungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapin juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata di Kalsel.

“Kondisi keindahan di sekitar waduk ini bisa menjadi objek pariwisata bukan hanya di Kabupaten Tapin tapi (juga) di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), proses impounding atau pengisian awal Bendungan Tapin telah dimulai sejak Oktober 2020 lalu.

Pj. Gubernur Kalsel dalam laporannya mengatakan, sebelum diresmikan bendungan ini telah bekerja sangat efektif terutama dalam mengendalikan banjir yang terjadi di Kalsel beberapa waktu lalu. Dengan berfungsinya bendungan ini, Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah di Kalsel yang paling kecil terdampak banjir tersebut.

“Bendungan ini berhasil menahan banjir untuk Kabupaten Tapin sehingga Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten yang  Kalsel yang paling kecil mendapat efek banjirnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Safrizal berharap masyarakat Tapin dapat merasakan seluruh manfaat dari bendungan ini, tidak hanya sebagai pengendali banjir tetapi juga sebagai sumber energi dan irigasi bagi sawah yang berada di sektor hilir.

“Beberapa sawah di sektor hilir, pertanian di sektor hilir sudah empat kali panen, dengan keberadaan bendungan ini insyaallah pertanian akan lebih meningkat bahkan mampu nantinya akan menjadi penyuplai pangan bagi calon ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Safrizal pun meminta warga sekitar untuk menjaga infrastruktur yang memiliki banyak manfaat tersebut. “Kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Tapin kami meminta untuk menjaga aset ini sebagai salah satu kebanggaan Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin pada khususnya,” pintanya.

Usai peresmian, Presiden didampingi rombongan terbatas melakukan peninjauan fasilitas dan melakukan penebaran benih ikan patin, nila, gabus, dan papuyu di kawasan bendungan.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Pj. Gubernur Kalsel Safrizal ZA, dan Bupati Tapin Muhammad Arifin Arpan.(red)

Categories
Nasional Polisi

Wapres Optimis Wujudkan Polri yang Presisi Melalui Pelayanan Prima

Koran Jurnal, Jakarta – Sebanyak 12 Polres meraih predikat A atau kategori Pelayanan Prima, berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Atas prestasi itu, Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin optimis bahwa Kepolisian bisa mencapai Polri yang Presisi.

Presisi merupakan tagline atau program besar yang dicanangkan Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Hal tersebut disampaikan dihadapan para anggota Polri secara virtual diseluruh Indonesia dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020, Selasa (16/02/2021).

“Momen apresiasi layanan Polri ini saya nilai penting sebagai sarana perbaikan kinerja kelembagaan Polri, dalam rangka transformasi untuk mewujudkan Polri presisi,” jelasnya.

Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh lembaga Kepolisian harus dapat menjadi role model atau percontohan bagi lingkungan Polri itu sendiri maupun bagi instansi pemerintah penyelenggara layanan.

Wapres mengucapkan selamat kepada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Polres/Polresta/Polrestabes/ Polres Metro yang telah berhasil menerima penghargaan yaitu sebanyak 12 polres meraih kategori pelayanan prima, dan 40 polres dengan kategori sangat baik. Menurutnya penghargaan tahunan yang diberikan Kementerian PANRB ini, bukan hanya merupakan hasil kinerja terbaik, melainkan sebagai indikator kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

Disampaikan jika perkembangan dunia yang sangat cepat khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, harus diimbangi oleh kemampuan penyelenggara negara dalam menguasai dan beradaptasi dengan teknologi terkini, yang berdampak pada penentuan keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan. Lebih dari itu, kapasitas teknologi informasi dan komunikasi merupakan prasyarat yang membutuhkan relevansi kehadiran pemerintah dalam era teknologi 4.0 saat ini. Oleh karenanya Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Menurut Wapres, layanan publik yang prima merupakan salah satu tujuan program reformasi birokrasi yang merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya visi indonesia maju. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas yang merupakan kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, birokrasi yang profesional dan akuntabel.

“Saya yakin polri sebagai lembaga penegak hukum dapat menjadi contoh terdepan dalam melaksanakan reformasi serta mewujudkan integritas dan profesionalisme baik secara kelembagaan maupun SDM-nya,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, setiap anggota Polri harus profesional dan memiliki komitmen kuat untuk membangun budaya integritas. Wapres mengajak segenap jajaran Kepolisian di seluruh indonesia untuk tetap semangat dan terus berkarya bagi bangsa dan negara.

Pada akhir arahannya, ia juga mengingatkan agar selalu menerapkan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara ketat, dan diharapkan anggota Polri dapat menjadi pelopor dan penggerak hidup sehat bagi masyarakat. Dan bagi unit kerja yang belum berhasil memperoleh penghargaan, dirinya berpesan agar terus berbenah diri dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan serta memperbaiki kekurangan yang ada.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota Polri yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Dihadapan anggota Polri, Menteri Tjahjo juga berpesan agar dapat menjaga citra baik pemerintahan, terlebih Polri sebagai lembaga penegak hukum yang humanis dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya membangun soliditas dan kerja sama dengan sesama lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan tugas sebagaimana dicontohkan oleh Kapolri. “Saya juga mengapresiasi semangat jajaran Polres/Polresta/Polrestabes yang bersemangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dengan respon yang positif,” ucapnya.

Namun demikian, dirinya mengingatkan anggota agar tidak berpuas diri terhadap capaian dan prestasi yang sudah diraih, namun terus melakukan transformasi pelayanan, menumbuhkan inovasi, meningkatkan kompetensi, serta selalu tanggap dan waspada terhadap kondisi sekitar.

Berikut 12 Polres Berpredikat Pelayanan Prima (A):
1.Polresta Sidoarjo
2.Polrestabes Surabaya
3.Polresta Cirebon
4.Polres Banyuwangi
5.Polres Malang
6.Polrestabes Palembang
7.Polrestabes Bandung
8.Polres Gresik
9.Polresta Pekanbaru
10.Polres Malang Kota
11.Polres Kulon Progo
12.Polres Sleman. (hum/red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tukul, Pacitan Jawa Timur

Koran Jurnal, Jawa Timur – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tukul, di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim), Minggu (14/02/2021).

Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno tiba di lokasi sekitar pukul 11.50 WIB yang langsung disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Pacitan Indartato.

“Alhamdulillah siang hari ini, Bendungan Tukul yang telah dimulai (pengerjaannya) enam tahun yang lalu dengan biaya, tadi Bu Gubernur menyampaikan, Rp916 miliar hari ini sudah selesai dan siap difungsikan,” ujar Presiden dalam sambutannya mengawali acara peresmian.

Kepala Negara mengungkapkan, terdapat 65 bendungan di seluruh Tanah Air yang telah mulai dibangun sejak enam tahun yang lalu yang beberapa di antaranya juga telah selesai pengerjaannya dan diresmikan, seperti Bendungan Raknamo dan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Teritip di Kalimantan Timur, Bendungan Gondang di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Kepulauan Riau, serta Bendungan Nipah di Jawa Timur.

“Dan hari ini (diresmikan) Bendungan Tukul di Pacitan, Jawa Timur, selain nanti minggu depan ini kita akan resmikan lagi Bendungan Napun Gete di NTT, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, dan Bendungan Sindang Heula di Provinsi Banten,” ujarnya.

Dengan adanya bendungan ini, tegas Presiden, memiliki peran yang sangat penting untuk pengendalian banjir, mengairi sawah atau irigasi, dan juga penyediaan air baku.

“Yang di sini nanti kurang lebih 300 liter per detik dan tentu saja ini adalah untuk warganya Bapak Bupati Pacitan. Dengan kapasitas tampung 8,7 juta meter kubik bendungan ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar yaitu 600 hektare sawah sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari biasanya 1 kali, 1 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija, menjadi 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija,” terangnya.

Lebih jauh Kepala Negara mengharapkan dengan berfungsinya Bendungan Tukul di Pacitan ini akan menjadi infrastruktur yang penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga memperkuat ketahanan air di wilayah sekitar.

“Saya minta agara Pemerintah Provinsi (dan) Pemerintah Kabupaten betul-betul memanfaatkan infrastruktur ini sebaik-baiknya sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah, memberikan keuntungan bagi masyarakat, meningkatkan produksi pertanian bagi daerah, dan juga memudahkan penyediaan air bersih bagi daerah,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam laporannya mengatakan Bendungan Tukul adalah salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang pengerjaannya telah dimulai sejak enam tahun silam di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan dibiayai oleh APBN.

“Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan ini 1 Oktober yang lalu sudah impounding (pengisian awal) dan tentu ini akan jadi bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Pacitan ini karena bisa menyuplai irigasi sampai 600 hektare, kemudian penyediaan air baku sampai dengan 300 liter per detik, dan potensi sebagai energi listrik, tentu juga adalah untuk wisata dan konservasi,” tutur Khofifah.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim juga menyampaikan ucapan terima kasih atas ditetapkannya enam proyek bendungan di Jawa Timur sebagai Proyek Strategis Nasional, yaitu Bendungan Tukul di Pacitan, Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong di Trenggalek, Bendungan Bendo di Ponorogo, Bendungan Gongseng di Bojonegoro, dan Bendungan Semantok di Nganjuk.(skb/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir secara virtual pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta. Puncak Peringatan HPN yang mengusung tema “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan” tersebut berlangsung di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Selasa (09/02/2021).

“Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun Bapak/Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Kepala Negara tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab pandemi Covid-19.

Dalam acara HPN tersebut, sejumlah media dan kalangan jurnalis menerima penghargaan antara lain Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Anugerah Kebudayaan, dan penghargaan Pena Emas. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, turut menerima penghargaan berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Doni dinilai telah membangun kerja sama dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan pandemi virus korona.

Untuk diketahui, Puncak Peringatan HPN diikuti oleh sejumlah peserta dari seluruh Indonesia yang dipusatkan di Candi Bentar, Ancol, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan. Peringatan tahun ini juga disebut menjadi yang terbesar karena diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta secara virtual dari berbagai lokasi.

Hadir secara langsung di Istana Negara di antaranya ialah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, hingga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari.(DBPers/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Satgas KPCPEN: PPKM Mikro Bukan Pelonggaran Tanpa Dasar

Koran Jurnal, Jakarta – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pembentukan Posko Tangguh Covid-19, berlaku efektif mulai tanggal 9 hingga 22 Ferbruari 2021. Hal ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (In Mendagri) No. 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro, bersamaan dengan diaturnya PPKM kabupaten/kota.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut pada prinsipnya aturan PPKM kabupaten/kota pada In Mendagri ini masih sama dengan In Mendagri No. 1 dan 2. Namun terdapat beberapa poin berbeda pada aturan terbaru ini. Diantaranya pembatasan pekerja, yang work from office (WFO) pengunjung restoran, kapasitas maksimalnya berubah dari 25 persen menjadi 50 persen

“Perlu saya tekankan, bahwa perubahan aturan pembatasan yang dilakukan, bukan semata-mata pelonggaran tanpa dasar, ” ungkapnya memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (09/02/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM sebelumnya, upaya pembatasan makro saja bisa tidak tepat sasaran. Sehingga pemerintah perlu menerapkan strategi baru yang lebih befokus kepada pengendalian dalam skala mikro agar telat sasaran.

Dalam In Mendagri No. 3 itu, juga mengatur mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi PPKM mikro yang akan dilakukan oleh Pos Komando (Posko) tingkat desa atau kelurahan. Posko akan melibatkan ketua RT serta Linmas, Babinsa, PKK, Posyandu, Dasawisma, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan dan karang taruna.

Pemberlakuan kebijakan zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT, akan terbagi dalam 4 jenis zonasi dengan skenario pengendalian yang menyesuaikan masing-masing zonasi, yakni zona hijau, zona kuning, zona oranye dan zona merah.

Pada zona hijau artinya wilayah tanpa kasus terkonfirmasi positif dengan skenario pengendalian surveilans aktif dan pemantauan rutin pada suspek.

Zona kuning, artinya wilayah dengan 1 sampai 5 kasus terkonfirmasi positif dalam 7 hari terakhir. Skenario pengendaliannya yaitu menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, serta isolasi mandiri dan pengawasan ketat.

Zona oranye, artinya wilayah terdapat kasus terkonfirmasi positif antara 6 sampai 10 kasus selama 7 hari terakhir. Skenario pengendalian ialah menemukan suspek, isolasi mandiri dengan pengawasan ketat, isolasi mandiri dan penutupan rumah ibadah berikut tempat umum lainnya kecuali yang menyangkut kegiatan esensial yang diatur dalam kebijakan PPKM Mikro.

Zona merah artinya wilayah dengan lebih dari 100 kasus terkonfirmasi positif selama 7 hari terakhir. Skenario pengendaliannya yaitu menemukan kasus suspek, tracing kontak erat, isolasi mandiri, pengawasan ketat, penutupan rumah ibadah serta tempat umum lainnya kecuali yang menyangkut kegiatan esensial juga ditambahkan dengan pelarangan kerumunan jika terdapat lebih dari 3 orang dan membatasi mobilitas keluar rumah diatas jam 8 malam serta meniadakan kegiatan sosial.

Untuk skenario pengendalian PPKM Mikro ini akan dilakukan pos komando tingkat desa atau kelurahan. Posko akan melakukan pendataan hingga ke tingkat RT/RW dan asil olahan datanya, akan menghasilkan zonasi. Dan zonasi inilah yang akan menjadi dasar langkah pengendalian Covid-19 di masing-masing zona.

“Saya mohon dukungannya kepada seluruh aparat pemerintah dan masyarakat untuk mendukung penuh PPKM, karena seyogyanya keberhasilan program ini sangat bergantung keseriusan kita semua menjalani ini dalam rangka upaya mempercepat penanganan pandemi,” harap Wiku.(KPC/red)

Categories
Nasional TNI

Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. memimpin Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19 di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (09/02/2021).

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa apel ini menjadi bukti komitmen TNI mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Jawa-Bali. “Untuk itu, TNI akan mengerahkan 27.866 Babinsa, 1.768 Babinpotmar, dan 102 Babinpotdirga di 7 provinsi di Jawa-Bali melaksanakan PPKM Skala Mikro,” ujarnya.

Sebelum diterjunkan di wilayah kerjanya masing-masing, para Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga akan diberi pelatihan menjadi Tracer Covid-19. Di samping bertugas sebagai penegak disiplin protokol kesehatan, para prajurit TNI tersebut dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan Tracing Covid-19 di tengah masyarakat.

“Selain itu, TNI juga telah menyiapkan tenaga kesehatan TNI sebagai vaksinator untuk mendukung program vaksinasi nasional yang telah dicanangkan Bapak Presiden RI Joko Widodo,” kata Panglima TNI.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa saat ini TNI telah memiliki 1.008 vaksinator terverifikasi dan akan meningkatkan jumlah tersebut dengan melatih 10.000 vaksinator baru.

“TNI juga telah menyiapkan perangkat rantai dingin berupa coolbox yang telah didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) TNI, di tujuh provinsi yang menjadi titik berat PPKM Skala Mikro dan vaksinasi,” terangnya.

“Diharapkan dengan kesiapan Sumber Daya Manusia dan fasilitas kesehatan tersebut, TNI dapat mendukung program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden beberapa waktu lalu,” harap Panglima TNI.

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan bahwa peserta apel gelar kesiapan meliputi 500 Babinsa, 30 Babinpotmar, 30 Babinpotdirga dan 25 Vaksinator TNI serta 475 Tenaga Kesehatan dan prajurit TNI yang akan bertugas sebagai Tracer Covid-19.

“Hal ini akan menjadi kesiapan TNI untuk melaksanakan instruksi Presiden dalam implementasi kebijakan PPKM Skala Mikro di Jawa dan Bali,” tegasnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Babinsa yang merupakan ujung tombak TNI di tengah masyarakat dapat menjadi agen pencegahan, pendeteksian dan penanggulangan terhadap Covid-19 di Desa.

“Sebanyak 475 personel TNI yang hari ini dilatih akan menjadi pelatih bagi lebih dari 27.000 Babinsa lainnya yang ada di Jawa dan Bali yang akan melaksanakan PPKM Skala Mikro,” ujarnya.

“Setelah program TOT Tenaga Tracer ini selesai, TNI akan segera melaksanakan pelatihan TOT bagi 10.000 Vaksinator yang akan disebar di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan vaksinator Covid-19,” tambahnya.

Panglima TNI berharap hal tersebut dapat mempercepat penyelesaian pelaksanaan vaksinasi tahap kedua. “Semoga upaya ini menjadi bagian dari kontribusi nyata bersama seluruh komponen bangsa baik TNI, Polri, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, serta masyarakat luas dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia,” tutupnya.

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya Menkes RI Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU., Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., para Pejabat Utama Mabes TNI dan Angkatan.(Pusp/red)