Category: Nasional

Categories
IPTEK Nasional

BIG Pastikan Uji SNI Batimetrik Terwujud

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Badan Informasi Geospasial (BIG) memastikan SNI Batimetrik dapat memenuhi standarisasi hingga berstandar Internasional. Untuk mewujudkan hal itu, BIG mulai melakukan sosialisasi dan uji SNI 7988:2014 survei Batimetrik dengan menggunakan Multibeam Echosounde di Dermaga 20 Marina, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (18/10/2017).

Selama ini sejumlah lembaga yang melakukan survei Batimetrik (kondisi atau topografi dasar laut) seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Perikanan, Pariwisata, dan para stakeholder lainnya menggunakan alat Multibeam Echosounder, namun tidak semua peralatan itu sudah memenuhi standarisasi peta perairan yang lebih terpadu.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga negara yang diatur Undang-undang di bidang pemetaan, melakukan sosialisasi dan uji SNI 7988:2014 Survei Batimetrik dengan menggunakan Multibeam Echosounder bersama beberapa stakeholder dan lembaga.

Deputi Bidang Informasi Spasial Dasar BIG, Ir. Dodi Sukmayadi menjelaskan, sesuai ketentuan UU Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) dan Perpres pembentukan BIG, maka BIG memiliki fungsi yang lebih luas, tidak sekadar mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan survei pemetaan untuk menghasilkan peta, namun membangun IG yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses.

“Untuk itulah BIG memposisikan perannya ke dalam tiga kluster yaitu sebagai regulator, eksekutor, dan koordinator,” kata Dodi kepada wartawan di lokasi didampingi Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial  Dr. Suprajaka MT, serta Kepala Dinas Pemetaan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL Kolonel Laut (P) Dyan Primana.

Ketiga peran tersebut, lanjut Dodi, akan menjadikan IG Dasar (IGD) sebagai acuan IG Tematik (IGT) guna menjamin keterpaduan IG nasional, mengkoordinasikan penyusunan IGT terintegrasi yang berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan BIG, dan membangun sistem pengelolaan dan akses IG sebagai implementasi kebijakan teknis yang mengacu Perpres No. 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Sementara Kepala Dinas bidang Peta Pushidrosal Kolonel Laut (P) Dyan Primana mengatakan, adanya uji SNI survei Batimetri dengan menggunakan multi dan Echosounder akan menambah kualitas data Batimetri itu sendiri untuk menjamin keselamatan navigasi pelayaran kapal-kapal di perairan Indonesia.

Langkah BIG dalam uji SNI survei Batimetrik ini, lanjut Dyan, juga untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) dalam melakukan survei oceanografi di perairan Indonesia untuk mendapatkan data yang akurat dan teliti sesuai standar nasional maupun internasional.

“Dengan SNI survei batimetri ini juga bisa mendukung untuk kegiatan latihan maupun operasi militer di perairan Indonesia. Kami menyampaikan apresiasi kepada BIG yang mengadakan uji SNI Survei Batimetri ini,” ujarnya. ‎

Pewarta : Anton

Categories
Kesehatan Militer Nasional TNI

Mabesal Gelar Upacara Puncak Peringatan Hari Kesehatan TNI AL 2017‎

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) Cilangkap, Jakarta Timur hari ini Kamis (19/10/2017) menggelar upacara puncak peringatan Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut Tahun 2017‎.
‎
B‎ertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) ‎Asisten Personel (Aspers) KSAL Laksamana Muda (Laksda) TNI Karma Suta, S.E., M.M.

Dalam sejarah kesehatan TNI AL, peran dan fungsi kesehatan Angkatan Laut berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam memberikan dukungan kesehatan pada setiap kegiatan operasi dan latihan, tentunya dengan menyiapkan personel yang sehat secara fisik dan jasmani.
‎
‎Aspers KSAL‎ menyampaikan kepada seluruh personel Angkatan Laut dan keluarga hendaknya menyadari bahwa untuk hidup sehat harus dimulai dari diri sendiri, karena itu pola hidup sehat harus bersih, tentunya bersih dari sifat yang berlebihan dalam menjaga pola makan dan lingkungan sekitar.

“Dengan menjaga pola hidup bersih dan juga sehat bagi personel TNI AL dan keluarganya, maka Prajurit TNI AL akan selalu siap melaksanakan operasi dan latihan,” ujar Laksda TNI Karma Suta dihadapan seluruh personel dan peserta upacara.
‎
Lebih lanjut Asper KSAL menegaskan, dalam bidang pengetahuan dan teknologi, pimpinan TNI AL selalu mendukung semua personel untuk selalu meningkatkan profesionalisme sesuai disiplin ilmu yang dimiliki, dengan mengikuti kursus, pendidikan, dan latihan serta mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak komunitas kesehatan di jajaran civitas akademik maupun dengan negara lain, guna mendukung terwujudnya TNI Angkatan Laut yang kuat dan disegani serta berkelas dunia.

Puncak peringatan ini mengangkat tema “Prajurit Sehat TNI Angkatan Laut Kuat”, dan bertindak sebagai Komandan Upacara (Danup) dalam kesempatan tersebut, Letkol Laut (K) dr. Jefri Agung SNP. SpKJ., yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalyon (Danyon) Kesehatan-2 Marinir.

Dalam rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Angkatan Laut, selain menggelar upacara sebagai puncak peringatannya, digelar juga berbagai kegiatan yang dilaksanakan sejak akhir September lalu diantaranya, seminar kesehatan di KRI Banjarmasin-592, donor darah, Penyematan Brevet Hiperbarik wilayah Timur dan Barat, olah raga bersama, serta Rakertaskes.

Usai digelarnya upacara, masih dihari dan tempat yang sama, jajaran kesehatan TNI AL juga menggelar pameran yang memamerkan gelar kekuatan Pleton Kesehatan (Tonkes), Dukungan Kesehatan Lapangan (Dukkeslap), Dukungan Kesehatan KRI beserta perlengkapannya, hasil penelitian tentang dukungan kesehatan, fasilitas mobile, serta talk show tentang kesehatan.

Turut hadir pada upacara peringatan Hari Kesehatan TNI AL di Mabesal diantaranya, Kapuskes TNI Mayor Jenderal TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS., para Pejabat Utama Mabesal, para Pemimpin Kotama TNI AL, para pejabat di jajaran Kesehatan TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta para Perwira, Bintara, Tamtama dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Kesehatan TNI AL.

Pewarta : Anton

Categories
Daerah Nasional

Presiden Jokowi Tegaskan Moderasi dan Toleransi Bangsa Adalah Kunci Kehidupan Bernegara ‎

Koranjurnal.co.id, Mataram – Presiden Joko Widodo menghadiri Penutupan Konferensi Internasional dan Multaqa Nasional IV Alumni Al Azhar Indonesia, yang digelar di Aula Utama Gedung Islamic Center, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/10/2017‎).

Kehadiran Presiden bukanlah tanpa alasan, karena Presiden yakin bahwa Al Azhar adalah sebuah institusi ilmiah yang berhasil mencetak generasi dengan pemikiran-pemikiran besar dalam berdakwah.

“Kenapa saya datang ke sini? Saya tahu Al Azhar adalah institusi besar dengan pemikiran-pemikiran besar,” ujar Presiden.

Keyakinan tersebut semakin bertambah saat Kepala Negara bertemu dengan Imam Besar Al Azhar Ahmed Muhammad Ahmed El Tayeb, pada bulan Februari tahun 2016 silam.

“Tahun lalu saat saya bertemu Grand Syeikh Al Azhar di Jakarta, Februari tahun lalu, beliau menyampaikan pentingnya moderasi Islam dan toleransi,” tuturnya.

Apalagi di negara besar seperti Indonesia, yang memiliki anugerah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Moderasi dan toleransi sangat penting diterapkan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air.

“Saya mendukung sekali tema muktamar konferensi kali ini yaitu mengenai moderasi Islam dan toleransi Islam,” ungkap Presiden.

Oleh karena itu, Presiden mengajak para alumni Al Azhar untuk bersama-sama dengan pemerintah menyebarkan nilai-nilai moderasi Islam dan toleransi melalui cara yang sesuai dan mudah diterima oleh generasi muda Indonesia.

“Saya kira ke depan metode-metode dengan menggunakan dakwah di media sosial akan sangat efektif terutama untuk generasi milenial, anak muda, yang mau tidak mau kita rangkul dengan dakwah-dakwah yang kita sampaikan,” ucap Presiden.

Meski demikian, Presiden tak lupa meminta alumni Al Azhar untuk tidak lengah dan ikut mengawasi aktivitas media sosial. Mengingat perubahan dunia dan perkembangan teknologi yang cepat tanpa pengawasan akan mempengaruhi karakter anak bangsa di masa mendatang.

“Pertanyaan saya, siapa yang menyaring? Siapa yang membuat screening bahwa yang disampaikan itu benar bukan pendapat pribadi bukan tafsir pribadi? Karena sekarang ini banyak sekali saya lihat ada fenomena yang gampang sekali mengkafirkan orang,” kata Presiden.

Presiden pun berharap niat baik para alumni Al Azhar dapat terwujud dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan negara Indonesia.

“Saya sangat menghargai pertemuan muktamar ini. Semoga hasil konferensi yang ada bermanfaat bagi kita semua dalam rangka moderasi Islam dan membangun toleransi yang baik,” ujar Presiden.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Prof. Quraish Shihab selaku Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut. Menurutnya, kehadiran Presiden memberikan kebanggaan tersendiri bagi para alumni Al Azhar di Indonesia maupun di seluruh dunia.

“Hari ini di koran terbesar di Mesir disampaikan Bapak Presiden Republik Indonesia akan menghadiri acara ini, sekali lagi terima kasih Bapak Presiden,” ucap Prof. Quraish Shihab dalam sambutannya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi.

Pewarta : Anton‎/BP

Categories
IPTEK Nasional

BIG dan 2 Lembaga Nasional Sepakati Pengembangan‎ Sistem Bidang IG

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama 2 lembaga nasional, Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani Nota kesepahaman bersama dalam rangka harmonisasi dan pengembangan sistem akreditasi LSP (Layanan Sertifikasi Profesi) dalam bidang Informasi Geospasial (IG) yang diadakan di Gedung Ali Wardhana Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) merupakan bukti perhatian yang tinggi dari Pemerintah Indonesia akan pentingnya Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hal ini dipertegas lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy / OMP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan One Map Policy mengamanatkan adanya satu kesatuan sistem referensi, standar, basis data, dan geoportal dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional. Di samping itu, Undang-Undang Informasi Geospasial juga mengamanatkan bahwa setiap pelaksana Informasi Geospasial baik perorangan, kelompok orang, badan usaha maupun tenaga profesional dalam badan usaha harus berkualitas tinggi yang dibuktikan adanya sertifikat kompetensi.

“Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan Informasi Geospasial harus menggunakan sistem yang terstandardisasi dan ditangani oleh tenaga profesional dan industri Informasi Geospasial yang berkualitas dan berkompetensi. Harapannya, informasi geospasial yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata ‎Kepala Badan Informasi dan Geospasial Hasanudin Zainal Abidin dalam siaran pers yang terima tim redaksi KoranJurnal di Jakarta.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sertifikasi tenaga profesional saat ini ditangani oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Namun demikian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, diamanatkan bahwa setiap Lembaga Sertifikasi Profesi harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut saat ini masih dalam tahap harmonisasi untuk dapat saling menguatkan. Dalam rangka harmonisasi, maka diharapkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah akreditasi oleh KAN, dapat secara langsung diterima dan mendapatkan lisensi dari BNSP. Sistem BNSP juga perlu untuk diharmonisasi agar comply dengan standard internasional.
 
Hasan menuturkan, sistem sertifikasi tenaga profesional saat ini, terutama dalam bidang Informasi Geospasial, belum menunjukkan adanya satu sistem yang terintegrasi dan saling pengakuan.

“Sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP belum secara langsung dapat diterima oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan sebaliknya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun harus melakukan assesmen teknis sendiri dalam rangka menerbitkan lisensi bagi surveyor kadasternya. Padahal sebenarnya sifat pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan adalah sama yaitu kompetensi bidang Informasi Geospasial,” paparnya.
‎
Saat ini, lanjut Hasan, Badan Informasi Geospasial (BIG) pun sedang mengembangkan sistem akreditasi dan sertifikasi dalam bidang Informasi Geospasial, termasuk didalamnya sistem sertifikasi tenaga professional bidang Informasi Geospasial.

Kondisi tersebut di atas menyebabkan sistem sertifikasi yang tidak efisien dan menyebabkan biaya tinggi baik bagi masyarakat/tenaga profesional maupun bagi pemerintah.

“Sudah saatnya kita harus berubah dan memperbaiki sistem yang ada. Apalagi kita sedang menghadapi era persaingan global yang menuntut bekerja secara smart dan efisien,” tukasnya.‎

Dalam kerangka Indonesia Incorporated, tambah Hasan, kita (BIG) harus dapat membangun suatu sistem akreditasi dan sertifikasi nasional yang terpadu, baik, dan efisien dimulai dari bidang Informasi Geospasial sebagai model percontohan, dan selanjutnya sistem ini disebut dengan One Certificate Policy (OCP).
‎
Hasan menyampaikan, dalam rangka implementasi One Certificate Policy, semua Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pelibatan tenaga professional Informasi Geospasial harus duduk bersama untuk menyusun konsep One Certificate Policy yang credible dan acceptable dalam koordinasi Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kedepan sistem sertifikasi tenaga professional Informasi Geospasial hendaknya cukup hanya satu sistem saja, dengan tetap menjaga mutu yang tinggi dan diakui bersama oleh semua pihak, baik secara nasional maupun internasional,” jelas Hasan.

“Dengan sistem akreditasi dan sertifikasi yang terpadu dan accountable, akan menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualifikasi SDM Indonesia, terutama dalam bidang Informasi Geospasial yang kompeten dan kompetitif di level nasional, regional maupun internasional,” pungkasnya.‎

Hadir dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, dan 3 pimpinan lembaga serta jajaran lembaga terkait.

Pewarta : Anton

Categories
Militer Nasional TNI

KSAU Pimpin Upacara Peringatan HUT Korpaskhas Ke-70 di Lanud Adi Sutjipto

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin upacara peringatan HUT ke-70 Korpaskhas (Korps Pasukan Khas) TNI Angkatan Udara di Landasan Udara (Lanud) Adi Sutjipto, Yogyakarta, Selasa (17/10/2017). Peringatan HUT Korpaskhas tahun 2017 bertema “Dilandasi Jiwa Ksatria, Militan, Loyal dan Profesional Korpaskhas Siap Melaksanakan Tugas TNI Angkatan Udara”.‎

Dalam upacara tersebut KSAU menyampaikan amanatnya kepada seluruh pasukan elit TNI AU agar senantiasa meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.‎

“Atas nama seluruh keluarga besar Angkatan Udara, saya mengucapkan “Selamat Ulang Tahun” kepada seluruh warga Korps Pasukan Khas dimanapun berada dan bertugas, disertai harapan semoga dapat lebih ‎Korpaskhas dan jajarannya meningkatkan profesionalitas serta kualitas ‎pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata KSAU ditengah guyuran hujan yang membasahi seluruh peserta upacara.

Lebih lanjut KSAU mengatakan, Korpaskhas secara historis telah menorehkan tinta emas, tepatnya 17 Oktober 1947 saat dilaksanakan operasi penerjunan pertama di Kotawaringin, Kalimantan Tengah.

“Meskipun minim ‎pengalaman dan perlengkapan, namun prajurit ‎Angkatan Udara saat itu, dengan penuh semangat ‎dan keberanian serta tidak gentar menghadapi ‎bahaya, siap diterjunkan menuju sasaran serta ‎melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan ‎membanggakan,” lugasnya.

“Penerjunan prajurit Angkatan Udara ini, ‎membawa pengaruh yang cukup signifikan, serta ‎menambah moril terhadap ‎semangat dan ‎keberanian rakyat Kalimantan Tengah, dalam ‎mengusir penjajah yang masih bercokol di Bumi ‎Kalimantan,” tandas KSAU.

Masih mengenai hal itu, KSAU menuturkan, operasi penerjunan pertama itulah, menjadi ‎tonggak sejarah lahirnya Korpaskhas, dan sejalan dengan perjalanan waktu, satuan yang dulu dikenal dengan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) telah berkiprah dalam berbagai pengabdian kepada bangsa dan
negara sampai dengan saat ini. ‎

Selain itu, KSAU mengutarakan bahwa perjuangan Korpaskhas ‎sebagai ‎‎satuan berkemampuan tempur darat khas matra udara telah ‎banyak mendharma baktikan diri dalam ‎keikutsertaan di berbagai operasi, baik dalam ‎pelaksanaan Operasi Militer Perang (OMP) maupun ‎Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Seperti ‎halnya pada era perang kemerdekaan, para pendahulu Korpaskhas telah banyak memberikan andil dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Beragam penugasan yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pendahulu Korpaskhas, hendaknya dapat dijadikan contoh dan tauladan bagi ‎prajurit Paskhas saat ini, dalam meningkatkan dan ‎mengembangkan kemampuan serta kekuatan Korpaskhas, baik secara individu maupun satuan. Hingga pada gilirannya, Korpaskhas mampu tumbuh ‎dan berkembang menjadi salah satu pasukan ‎andalan sekaligus kebanggaan yang dipercaya ‎menjadi kekuatan pemukul Angkatan Udara di darat ‎dengan ciri khas matra udara yang berbeda dengan ‎pasukan lainnya.‎

Pada dasarnya, keberhasilan prajurit Paskhas dalam setiap penugasan, baik di dalam maupun luar ‎negeri merupakan refleksi dari betapa pentingnya ‎militansi dan profesionalisme bagi seorang prajurit. ‎

Sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara ‎nasional dan tentara profesional, aktualisasi ‎keberadaan Korpaskhas ditengah masyarakat, ‎bangsa dan negara tidak diragukan lagi.
‎
Diakhir amanatnya, KSAU menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan ‎yang tinggi kepada segenap prajurit Paskhas, yang ‎telah melaksanakan tugas dan kewajibannya ‎dengan sungguh-sungguh, sehingga tugas-tugas ‎yang dipercayakan dapat terlaksana dengan baik.
‎
“Saya yakin, bahwa ke depan seluruh prajurit Korpaskhas akan semakin profesional dan handal
dalam setiap pelaksanaan tugas, dan moto “Karmaye Vadikaraste Mafalesu Kadacana” yang berarti “Bekerja Tanpa Menghitung Untung dan ‎Rugi”, akan selalu terpatri dalam jiwa dan raga setiap Prajurit Paskhas,” tegas KSAU.‎

Pewarta : Anton

Categories
Hukum Nasional Politik

Data Otentik Dicatut, Partai PITA Protes Kemenkumham

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA)‎ mendesak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera mencabut SK Partai Rakyat yang diduga telah menggunakan dan memanfaatkan data otentik Partai PITA dengan cara merubah nama Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA) menjadi Partai Rakyat.

Upaya itu dilakukan Partai PITA selain berusaha untuk bertemu pimpinan (Dirjen AHU), juga menuntut keadilan dari pihak Kemenkumham selaku ‎penyelenggara negara yaitu pihak yang  menentukan sah atau tidak daftar nama dan persyaratan organisasi politik di Indonesia.
‎
“Kami datang lagi ke sini (Kemenkumham) untuk mencari dan menuntut keadilan,” kata Soetarman, ST.Skom.MM., ‎Sekjen PITA saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Senin (16/10/2017).‎

Soetarman mengungkapkan, saat mencari keadilan dan kejelasan pihaknya merasa di permainkan oleh Kemenkumham. ‎
‎
“Kami ini seperti di ping pong (dipermainkan,red)  tidak jelas. Setelah dari Kasubdit AHU Lt. 17 lalu diarahkan ke Irjen Lt. 16, kemudian mendapat telepon dari Direktur Parpol, Kartiko disarankan untuk langsung menemui Dirjen AHU di Lt.18,” keluhnya.

“Ada apa ini dengan Kemenkumham? Kami hanya minta keadilan untuk dapat surat pencabutan SK Partai Rakyat atau keterangan agar Partai PITA dapat rekomendasi daftar di KPU mengingat pendaftaran Parpol terakhir hari ini (16/10),” imbuhnya.‎
‎
Ketua Umum PITA, Dr. H. Haryono Edi Hermawan, MM., juga mengatakan, bahwa dirinya sangat kecewa terhadap Dirjen AHU yang menghindar saat akan ditemui Dewan Pendiri sekaligus Pembina Partai PITA, Prof. Dr. Dymyati Hartono, SH.

“Kami sudah menunggu kurang lebih 2 Jam untuk bertemu Dirjen. Tiba-tiba dia turun lewat tangga seolah kabur menghindar, pejabat macam apa dia?,” ungkapnya.

Seharusnya dia (Dirjen AHU), lanjut Haryono, menghormati orang tua yang sudah berumur. Prof. Dymyati datang sejak siang dengan keadaan yang sudah renta, tega-teganya diacuhkan begitu saja. 

Berdasarkan keterangan Tim Advokat PITA, Norman Nasution, SH., bahwa pihaknya telah melaporkan Drs. Frands Peginusa, MM., PHD., ke Polda Metro Jaya sesuai No.LP/4952/X/2017/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 12 Oktober 2017 yang diduga memalsukan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta authentik.

“Frands yang melakukan pemalsuan, manipulasi bahan laporan yang dimasukan kepada Menteri dengan data-data palsu, fiktif dan tidak faktual,” jelasnya.

Diketahui Frands telah di non aktifkan sejak tahun 2008 dan telah menjadi Pengurus Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Tengah sesuai SK DPP Nasdem No. 146-SK/DPP-Nasdem/IV/2016 tertanggal 20 April 2016 dengan jabatan Wakil Ketua.

Selain itu ditemukan kejanggalan bahwa permohonan perubahan Partai PITA ke Partai Rakyat menyalahi prosedural. Permohonan kepada Kemenkumham diajukan tertanggal 15 Agustus 2017 sedangkan Akta Notaris baru dibuat sehari setelah permohonan diajukan yaitu tertanggal 16 Agustus 2017.

“Hal ini jelas pelanggaran hukum, seharusnya kewajiban pemohon setelah akta jadi terlebih dahulu. Bagaimana bisa Kemenkumham meloloskannya? Jangan-jangan ada oknum yang terlibat juga,” cetusnya.‎

Berdasarkan SK Menkumham No. M.HH-17.AH.11.01 tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART Partai PITA tertanggal 26 September 2017 dan SK Menkumham No. M.HH-18.AH.11.01 tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Rakyat tertanggal 26 September 2017 yang Ketua Umum bernama I Ketut Tenang dengan pemohon yang diajukan oleh Frands Peginusa.

“Ini harus segera ditanggapi oleh Kemenkumham, jika memang terjadi keteledoran administrasi. Tapi jika kabur-kaburan begitu, kami curiga menduga terjadi konspirasi,” kata Norman.

Pewarta : Anton

Categories
Militer Nasional TNI

Tujuh Pati TNI Terima Brevet Kehormatan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut (Kadiskesal) Laksamana Pertama TNI drg. Nora Lelyana, M.H.Kes., menyematkan Brevet Kehormatan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik kepada tujuh orang Perwira Tinggi (Pati) TNI di Hiperbarik Center, Rumkital dr. Mintohardjo, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

Kadiskesal Laksma TNI drg. Nora Lelyana, M.H.Kes., menyematkan Brevet Kehormatan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik kepada tujuh orang Pati. Foto: Ist/disp.

Ketujuh Perwira Tinggi yang memperoleh Brevet Kehormatan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik yakni Kapuskesad Mayjen TNI dr. Bambang Dwi HS, Sp.B., Karoum Settama Bakamla Laksma TNI Suradi Agung, S.T., S.Sos., M.M., Kadislaikmatal Laksma TNI Sudarmoko, S.E., M.M., Kadispenal Laksma TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta, M.Ms., Kadiswatpersal Laksma TNI Rubiyanto, S.E., M.M., Danlantamal IV Laksma TNI Ribut Eko Suyatno, S.E., M.M., dan Wakarumkit RSPAD Gatot Subroto Brigjen TNI dr. Heru Pranata.

Sebelum penyematan Brevet, ketujuh Pati masuk ke dalam chamber hiperbarik atau ruang bertekanan udara tinggi dan dilanjutkan dengan penyematan Brevet Kehormatan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik oleh Kadiskesal.

Dalam kesempatan tersebut, Kadiskesal menyampaikan bahwa Brevet Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik diberikan kepada anggota kesehatan TNI AL yang telah mendapatkan pendidikan bidang kesehatan penyelaman hiperbarik. Disamping itu, Brevet kehormatan diberikan kepada anggota TNI AL atau pihak lain yang telah berjasa besar bagi pengembangan kesehatan penyelaman dan hiperbarik.

“Dengan Penyematan Brevet Kehormatan Kesehatan Penyelaman dan Hiperbarik dapat digunakan sebagai pemicu untuk meningkatkan motivasi, mendorong semangat kerja dan meningkatkan kerja sama guna mewujudkan komitmen kita bersama untuk lebih mengembangkan kesehatan penyelaman dan hiperbarik dimasa yang akan datang,” ujar Kadiskesal.

Turut hadir pada kesempatan acara ini, Karumkital dr. Mintohardjo Kolonel Laut (K) dr. Wiweka MARS, Kalafial Drs. Mochamad Kamal, para Kasubdis Diskesal, Kadiskes Armabar, Kadiskes Kormar, Kadiskes Lantamal III, Kadiskes Kolinlanmil, Kasatkes Seskoal, Danyonkes 2 Mar, Dansekesal, Kasatkes Denma Mabesal, serta para Kabag Diskesal.

Pewarta : Anton

Categories
Militer Nasional TNI

Dispotmar Lantamal III Jakarta Gelar Komsos dan Bintahwil 

Koranjurnal.co.id, Tangerang – Pada hari libur Sabtu (14/10) dan Minggu (15/10), Dinas Pembinaan Potensi Maritim Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Dispotmar Lantamal) III Jakarta menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) berupa Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi Osis dan Penegak Kedisplinan di SMKN 36 Cilincing, Jakarta Utara dan Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) dengan kegiatan Pembaretan dan Pemantapan Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Islam 45 Bekasi di Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Tanjung Pasir, Tangerang, Minggu (15/10/2017).‎

Kapten laut (P) Edy Irawan SH,MH dari Lantamal III dan Retno Ayu S.Pd, M.Hum dari SMKN 36 Jakarta sedang memberikan materi. Foto: Ist/disp.

Materi dalam kegiatan Komsos tersebut antara lain mengenai Kepemimpinan Dalam Organisasi, Organisasi dan Manajemen serta Kewirausahaan yang disampaikan oleh Kapten laut (P) Edy Irawan SH,MH dari Lantamal III dan Retno Ayu S.Pd, M.Hum dari SMKN 36 Jakarta.

Pemberian materi itu diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi 72 siswa SMKN 36 Jakarta, serta kedepan mereka mampu untuk mengaplikasikannya sehingga memiliki jiwa kepemimpinan dalam berorganisasi serta semangat kewirausahaan.

Sedangkan pada acara Pembaretan Menwa Universitas Islam 45 Bekasi, Kapten laut (P) Edy Irawan SH,MH yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan dalam amanatnya agar ilmu dan pengetahuan yang didapat dari pelatihan dan kegiatan pembaretan ini senantiasa memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa, negara serta dapat menjaga nama baik Korps Resimen Mahasiswa  agar tetap dapat berkarya untuk Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kegiatan Bintahwil yang diikuti 27 orang peserta itu juga dilaksanakan pelatihan guna pemantapan para Menwa dengan pemberian materi yakni Analisa Potensi Maritim oleh Kapten laut (P) Edy Irawan SH,MH., Komcad Dawilhanla oleh Peltu Bah Andika dan Komduk Dawilhanla oleh Peltu Bah Budi.‎

Pewarta : Anton/Disp.

Categories
International Nasional Olahraga

Menteri Puan Maharani: Persiapan Penyelenggaraan Asian Games 2018 Sesuai Target‎

Foto: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani di Wisma Serbaguna INASGOC, Jakarta.

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mendampingi Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, bertemu dengan Presiden Olympic Council of Asia (OCA), Sheikh Ahmad Al Sabah, pertemuan yang bertempat di Wisma Serbaguna INASGOC tersebut membahas mengenai kesiapan Indonesia dalam penyelenggaran Asian Games 2018 yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang.

“Kesiapan Indonesia untuk Asian Games 2018 terkait Infrastruktur, Cabang Olahraga dan Event Pendukung lainnya telah disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla kepada OCA dan mereka telah mengetahui perkembangan kesiapan serta menyetujui kebutuhan yang diperlukan oleh Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Minggu (15/10/2017).

Presiden OCA, Syeikh Ahmad Al Sabah, menyampaikan bahwa mereka mengapresiasi Indonesia atas kesiapan yang mulai masuk pada masa Countdown (Hitung Mundur) kurang dari 1 tahun, OCA berharap target-target yang ditetapkan dari Indonesia dapat tercapai dan OCA akan selalu siap mendukung kebutuhan penyelenggaraan Asian Games 2018 ke 18 yang bertempat di Indonesia.

Selain pembahasan kesiapan Indonesia dalam Asian Games 2018, Menko PMK selaku Wakil Ketua Panitia Pengarah Asian Games 2018 juga menyaksikan secara langsung acara penandatanganan kerjasama partner pendukung penyelenggaraan Asian Games 2018 antara INASGOC yang diwakili oleh Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana INASGOC dengan beberapa partner pendukung.

Lebih lanjut Menko PMK menyampaikan bahwa Indonesia dan OCA telah menyetujui jumlah cabang Olahraga sejumlah 40 Jenis namun untuk Event pendukung yang berjumlah sekitar 642 Event, OCA akan fleksibel dengan hal tersebut dan Test Event pra Asian Games 2018 akan dimulai pada Februari 2018. DItambahkannya, demi kelancaran seluruh acara Asian Games 2018 serta mengantisipasi kemacetan lalu lintas di Jakarta, maka panitia dan sektor terkait akan menyiapkan jalur khusus untuk mobilitas terkait Asian Games. 

“Akan diupayakan pengaturan lalu lintas dengan jalur khusus, sehingga peserta Asian Games lancar sekaligus aktivitas masyarakat tak terganggu dan tetap nyaman,” katanya.

Mengakhiri kegiatannya, Menko PMK kembali menegaskan bahwa Indonesia optimis seluruh persiapan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. “Pertemuan antara OCA dan Pemerintah Indonesia berjalan dengan baik serta On The Track, Indonesia Optimis penyelenggaraan Asian Games 2018 dapat berjalan dengan sesuai target,” tutup Puan.‎



Hadir pada pertemuan sore ini, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrowi; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono; Ketua Pelaksana INASGOC, Erick Tohir; Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, dan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Budaya Kemenko PMK, Nyoman Shuida serta perwakilan OCA lainnya.

Pewarta : Anton

Categories
Nasional Ragam

MURI Serahkan Sertifikat Rekor Dunia Terjun Tandem Satwa Kopassus

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Enam Peterjun Kopassus yang membawa satwa/anjing penyerang dalam demonstrasi terjun bebas militer (free fall) saat HUT ke 72 TNI 5 Oktober di Pelabuhan Dermaga Indah Kiat Merak Cilegon Banten menerima sertifikat piagam penghargaan dari Pendiri sekaligus Ketua Museum Rekor Dunia – Indonesia (MURI) Jaya Suprana di Lapangan Makopassus, Cijantung,  Sabtu (14/10/2017).

Piagam Penghargaan yang sama juga diterima dari Ketua Persatuan Olahraga Dirgantara Terjun Payung (PORDIRGA) Nisfu Chasbullah, didampingi oleh Sekjen PORDIRGA Effendi Soen.

Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni tidak ketinggalan memberikan apresiasi secara khusus atas keberhasilan dan kesuksesan prajuritnya melaksanakan pemecahan rekor MURI ini.

Pemecahan rekor MURI tersebut telah diverifikasi saat gladi bersih HUT ke-72 TNI dan disaksikan langsung oleh Ketua MURI Jaya Suprana dan perwakilan MURI Triyono selaku Manajer Operasional MURI.

Bahkan sebelum pemberian piagam penghargaan dilakukan, Ketua MURI  Jaya Suprana, Direktur Utama MURI Ibu Alyawati Sarwono, Ketua PORDIRGA Nisfu Chasbullah dan Sekjen PORDIRGA Efendi Soen diberikan kesempatan untuk menyaksikan langsung demonstrasi para peterjun free fall beserta satwa/anjing penyerang dari ketinggian 8.000 feet yang mendarat sempurna di lapangan  upacara Makopassus Cijantung.

Terjun bebas militer (free fall) dengan membawa satwa/anjing penyerang sangat beresiko dan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Terjun tandem seperti ini biasanya dilakukan peterjun dengan membawa manusia dalam satu payung. Teknik terjun payung tandem membawa satwa/anjing jauh lebih sukar dibandingkan dengan membawa manusia, karena peterjun harus memiliki ikatan emosional (bounding) dengan satwa/anjing yang dibawa untuk terjun.

Jika manusia bisa diatur maka satwa/anjing tidak bisa diatur seperti layaknya manusia. Selain itu, terjun bebas militer (free fall) sangat jauh berbeda dengan terjun static dan teknik pendaratan para peterjun pun memiliki kerawanan tersendiri ketika melakukan pendaratan.

Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni menyampaikan bahwa untuk mengukir rekor MURI terjun tandem Satwa K-9 tidak mudah karena harus memenuhi persyaratan yaitu berkualifikasi pawang satwa anjing K-9 dan peterjun tandem master dengan catatan minimal 500 kali jam terbang serta jenis satwa K-9 yang dibawa juga merupakan anjing penyerang yang harus dalam kondisi prima sehingga berdaya serang maksimal pada saat melaksanakan aksi serangan. 

“Kegiatan ini sebelumnya diawali dengan uji coba penerjunan individu pada latihan Tribuana Cakti XXI Kopassus tahun 2017 beberapa bulan lalu di Merauke pada materi terjun taktis Blind Jump Free Fall malam hari dengan kondisi gelap gulita,” tegas Danjen. 

Dikatakan Danjen Kopassus, untuk menjawab tuntutan tugas ke depan, kegiatan seperti ini perlu ditingkatkan kembali dihadapkan dengan spektrum ancaman dan kerawanan-kerawanan di daerah tugas operasi, sehingga hasil evaluasi penerjunan harus menggunakan tandem Satwa K-9 untuk memberikan daya kejut saat mengatasi sasaran yang memiliki tingkat kesulitan tinggi bahkan membahayakan keselamatan peterjun.

Itulah sebabnya lanjut Danjen, para peterjun harus mampu menguasai dan menjinakkan satwanya, baik sebelum,  selama dan sesudah penerjunan, dilanjutkan dengan serangan aksi di sasaran. Hal tersebut menjadi tantangan yang tidak mudah bagi prajurit Kopassus yang telah melewati proses latihan yang keras, efektif dan efisien serta berhasil guna mendukung kegiatan infiltrasi baik siang maupun malam hari.

Pemberian apresiasi atas keberhasilan dan kesuksesan peterjun satwa/anjing penyerang ini digelar oleh Kopassus, diikuti dengan demonstrasi besar-besaran seperti HUT ke-72 TNI dengan menampilkan demonstrasi lainnya seperti demonstrasi serbuan gedung, demonstrasi Yong Moodo, merpati putih dan pawang ular, sebelum pendiri MURI melihat secara langsung para peterjun beserta satwa/anjing penyerang melakukan terjun dari ketinggian 8.000 feet.‎

Pewarta : Anton