Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Pushidros TNI AL Hadiri 4th Session of the IHO Assembly 2026 di Monaco

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) sebagai lembaga hidrografi nasional hadir sebagai delegasi Indonesia dalam kegiatan 4th Session of the IHO Assembly Meeting Tahun 2026 yang diselenggarakan International Hydrographic Organization (IHO) di Auditorium Rainier III, Monaco, pada tanggal 19 hingga 23 April 2026.

Delegasi Indonesia pada kegiatan ini dipimpin oleh Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., didampingi oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) serta staf Pushidrosal.

Kegiatan ini diawali dengan pertemuan Finance Committee dan Heads of Delegation pada 19 April 2026, serta dilanjutkan dengan sidang utama Assembly pada tanggal 20 hingga 23 April 2026.

Assembly merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi IHO yang diikuti oleh seluruh negara anggota. Forum ini membahas laporan kegiatan organisasi, menetapkan program kerja dan anggaran 3 (tiga) tahunan (2027–2029), serta menyusun arah kebijakan strategis IHO ke depan, termasuk rencana strategis periode 2027–2032.

Sidang Assembly tahun 2026 memiliki arti penting karena mencakup pelaksanaan pemilihan Sekretaris Jenderal dan Direktur IHO yang akan memimpin organisasi pada periode selanjutnya. Selain itu, Assembly juga menjadi momentum strategis dalam menetapkan berbagai standar internasional di bidang hidrografi, termasuk penguatan implementasi standar S-100 sebagai generasi terbaru sistem data hidrografi digital.

Dalam forum ini, delegasi Indonesia melalui Pushidrosal berperan aktif dalam berbagai sesi pembahasan, khususnya terkait pengembangan standar hidrografi dan pemanfaatan informasi hidrospasial untuk mendukung keselamatan navigasi serta pengelolaan ruang laut secara modern dan terintegrasi.

Selain sidang pleno, kegiatan Assembly juga diisi dengan berbagai agenda penting lainnya, antara lain pembahasan program kerja, sesi tematik bertajuk “Seas of Change: Innovation in Ocean Mapping and Smart Navigation”, serta Member States’ Exhibition yang menampilkan berbagai capaian dan inovasi hidrografi dari negara-negara anggota.

Dalam pameran tersebut, Pushidrosal menampilkan produk unggulan berupa HidroSDB35 dan Almanak Nautika Indonesia, yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan melalui kolaborasi antara Pushidrosal dengan putra-putri terbaik bangsa Indonesia, yaitu Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Produk-produk ini mencerminkan kemandirian teknologi nasional di bidang hidro-oseanografi sekaligus menunjukkan kontribusi nyata Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.

Partisipasi aktif Pushidrosal dalam forum internasional ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama global di bidang hidrografi, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung keselamatan pelayaran dunia serta memperkuat kedaulatan maritim nasional.(disp)

Categories
Hukum

Kejati Kalbar Selamatkan Rp 115 Miliar dari Korupsi Tambang Bauksit 

Koran Jurnal, Pontianak – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat berhasil menyelamatkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah dari tindak pidana korupsi Tata Kelola Pertambangan Bauksit di Wilayah Kalimantan Barat.

“Sejak penanganan Perkara Tata Kelola Pertambangan Bauksit ini dilakukan, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar telah berhasil melakukan upaya Penyelamatan Keuangan Negara dengan cara menitipkan uang Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian (Smelter) ke Penyidik / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dengan jumlah sebesar Rp 115 Miliar yang kemudian akan disetorkan ke Kas Negara,” ungkap Asisten Tindak Pidana Khusus, Siju, dalam konferensi pers yang didampingi oleh Asisten Intelijen, Koordinator, dan para Kasi di Bidang Pidsus Kejati Kalbar, serta Kasi Penkum, di Aula Baharuddin Lopa lt.4 Gedung Kejati Kalbar, pada Kamis (16/4/2026)

Siju menjelaskan, proses tahapan penyidikan hingga melakukan Penyelamatan Keuangan Negara tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat No. 01/O.1/Fd.1/01/2026 tanggal 02 Januari 2026.

Perkara Tata Kelola Pertambangan Bauksit di wilayah Kalimantan Barat, berawal dari adanya Laporan Pengaduan Masyarakat. Menindaklanjuti Laporan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat lalu menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Pertambangan Bouksit diwilayah Kalimantan Barat, periode tahun 2017 sampai dengan 2023.

Setelah melakukan rangkaian proses penyelidikan, Tim Penyelidik berkesimpulan menemukan adanya peristiwa hukum yang mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi, sehingga Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Selama proses Penyidikan penanganan perkara tersebut, salah satu Badan Usaha yang bergerak di Bidang Pertambangan yang sebelumnya dikenakan kewajiban untuk membayar penempatan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian (Smelter) terhitung sejak tahun 2019 – 2022, tetapi belum merealisasikan kewajibannya tersebut.

Capaian tersebut, merupakan bagian dari komitmen Kejati Kalbar dalam mengedepankan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara sebagai wujud nyata keberpihakan kepada kepentingan publik.

Kejati Kalbar menegaskan, bahwa proses penyidikan perkara ini masih terus berjalan, dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian guna memastikan setiap langkah penegakan hukum dilakukan secara tepat dan berkeadilan.

Kedepan, perkembangan penanganan perkara ini akan terus disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Penegak Hukum.(***)

Categories
Polhukam

Kemhan RI dan Departemen War USA Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan – MDCP

Koran Jurnal, Jakarta – Delegasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Sjafrie Sjamsoeddin, melaksanakan pertemuan dengan Secretary of War Amerika Serikat, Pete Hegseth, di Pentagon, Washington D.C. membahas tentang penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka hubungan bilateral yang saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan, Senin (13/4/2026).

Pertemuan ini merupakan line of departure bagi penguatan program International Military Education and Training (IMET), melalui pengembangan capacity building dan human invest dalam bidang pendidikan dan latihan, termasuk untuk pasukan khusus. Pembahasan ini sejalan dengan semangat penguatan hubungan pertahanan Indonesia–Amerika Serikat yang diarahkan untuk mendukung perdamaian, stabilitas kawasan, peningkatan profesionalisme kedua angkatan bersenjata dengan tetap menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Sebagai tindak lanjut telah dilakukan pengumuman bersama (Joint Statement) kesepakatan peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) antara Amerika Serikat dan Indonesia yang diresmikan pada 13 April 2026. Major Defence Cooperation Partnership (MDCP) merupakan kerangka panduan untuk memperluas kerja sama pertahanan bilateral secara lebih strategis. Di bawah kerangka ini, Indonesia dan Amerika Serikat menjajaki inisiatif-inisiatif yang disepakati bersama, termasuk kerja sama pengembangan kapasitas, teknologi pertahanan generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, pendidikan militer profesional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara. Bagi Indonesia, kerja sama ini dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional, namun tetap dijalankan dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara.

Selain itu, sebelum pelaksanaan pertemuan kedua Menteri, dilaksanakan penandatanganan dokumen kerja sama yaitu MoU Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) antara Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Republik Indonesia, Mayjen TNI Agus Widodo dengan Direktur DPAA, Kelly K McKeague sebagai counterpart dari pihak Amerika Serikat, dihadapan Menhan RI dan US Secretary of War. DPAA pada prinsipnya merupakan bentuk kerja sama kemanusiaan dan historis untuk penelitian, pencarian, pemulihan, identifikasi, dan repatriasi sisa-sisa kerangka jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia. Ini merupakan komitmen dan penghormatan terhadap rasa kemanusiaan dan tanggung jawab moral untuk mengembalikan kepada keluarganya di AS. Pada praktiknya, kerja sama tersebut dilaksanakan hanya atas persetujuan tertulis Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan harus sepenuhnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, kegiatan DPAA juga diharapkan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, nilai sejarah, serta memberikan manfaat sosial, akademik, dan ekonomi bagi daerah lokasi kegiatan.

Sementara itu, terkait Letter of Intent (LoI) Overflight Clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal Pemerintah Indonesia. Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat (non-binding) dan tidak otomatis berlaku, serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku.

Kemhan RI menegaskan bahwa setiap kemungkinan kerja sama, termasuk yang masih berupa usulan dan dalam pembahasan, akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Oleh karena itu, setiap langkah ke depan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan melibatkan mekanisme resmi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memandang bahwa hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang terus dikembangkan secara seimbang dan konstruktif. Namun demikian, seluruh bentuk kerja sama tetap harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara, kemandirian kebijakan nasional, serta posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.(hum)

Categories
Polhukam

TNI Berduka, Prajurit Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL Praka Farizal Rhomadhon Gugur Akibat Eskalasi Serangan di Lebanon

Koran Jurnal, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyampaikan berduka mendalam atas gugurnya satu prajurit TNI serta korban luka yang terjadi karena adanya insiden di daerah penugasan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) akibat eskalasi situasi keamanan pada Minggu, 29 Maret 2026 di Lebanon Selatan.

Berdasarkan laporan dari daerah penugasan, insiden tersebut menimpa Prajurit TNI yang tergabung dalam Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/ UNIFIL. Dalam kejadian tersebut, Praka Farizal Rhomadhon dinyatakan gugur, Praka Rico Pramudia mengalami luka berat, serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis.

Dalam penanganan, dua orang prajurit yang mengalami luka ringan telah mendapatkan perawatan di Hospital Level I UNIFIL. Sementara itu, satu org prajurit dengan luka berat telah dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit St. George di Beirut untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Adapun prajurit yang gugur saat ini disemayamkan di _East Sector Headquaters_ (HQ) dan dalam penyelesaian administrasi pemulangan ke Indonesia dengan dibantu oleh pihak KBRI Beirut.

Seiring dengan peningkatan eskalasi di Lebanon, TNI telah mengambil langkah-langkah peningkatan kewaspadaan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) UNIFIL. Insiden terjadi di tengah saling serang artileri dan hingga saat ini belum dapat dipastikan pihak yang secara langsung menyebabkan kejadian tersebut. Proses investigasi masih dilakukan oleh UNIFIL.

TNI menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tugas sebagai bagian dari misi perdamaian dunia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa secara profesional dan penuh tanggung jawab, dengan tetap mengutamakan keselamatan Prajurit. TNI juga terus memonitor perkembangan situasi di lapangan serta menyiapkan langkah-langkah kontijensi sesuai dinamika di Daerah Penugasan Lebanon.(Pusp)

Categories
Polhukam

Pastikan Mudik Lebaran 2026 Lancar, Kapori Tinjau Terminal Bungurasih

Koran Jurnal, Sidoarjo – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau Terminal Purabaya Bungurasih di Sidoarjo, Jawa Timur. Peninjauan yang dilakukan dalam rangka memantau pengamanan dan pelayanan masyarakat arus mudik Lebaran 2026, khususnya di terminal terbesar di Jawa Timur.

Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam tinjauannya mengatakan, telah terjadi lonjakan jumlah penumpang untuk melakukan perjalanan mudik. Lonjakam jumlah penumpang diprediksi akan terus terjadi, hingga puncak arus mudik pada tanggal 17-20 Maret mendatang.

“Tadi kami berinteraksi baik dengan masyarakat yang akan menggunakan kendaraan bus untuk mudik, apakah di sekitar kota. Namun ada juga yang melaksanakan mudik nasional, karena memang pelayanan di Purabaya ini melayani antar kota antar provinsi dan juga antar pulau, sampai dengan Bali,” ujarnya.

Pemeriksaan ramp check bus dan tes urine pengemudi atau awak bus juga dilakukan dalam pelayanan mudik di Terminal Purabaya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang, agar penumpang terjamin keselamatannya sampai tempat tujuan.

“Karena kami selalu berpesan bahwa tolong untuk mudik kali ini bagaimana caranya agar kita bisa menurunkan angka kecelakaan. Karena harapan kita tentunya pemudik bisa sampai di rumah masing-masing, bertemu keluarga dan berbagi kebahagiaan,” ucap Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pelayanan terbaik juga akan dilakukan oleh seluruh anggota yang bertugas, terutama terkait dengan keselamatan penumpang. Termasuk mengenai keluhan penumpang agar secepat mungkin ditindak lanjuti, hal tersebut dilakukan agar betul-betul bisa memberikan layanan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menambahkab&

Menurutnya, sinergitas seluruh lintas sektoral menjadi sangat penting untuk pelayanan mudik secara maksimal. Ia pun menitipkan pesan untuk para sopir agar berhati-hati dan menjaga keselamatan para penumpang yang akan pulang ke kampung halaman.

“Hati-hati di jalan, kalau capek istirahat. Yang jauh, saya minta untuk disiapkan juga ada supir cadangan ya, sehingga kemudian kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah jalan,” ujarnya.(***)

Categories
Politik

Relawan 02 dan Organisasi Pemuda Dukung Polri Tetap Dibawah Presiden

Koran Jurnal, Jakarta – Sejumlah organisasi relawan dan kelompok pemuda menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait berbagai isu yang berkembang mengenai Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Jum’at (6/3/2026).

Kelompok yang tergabung dalam Generasi Muda Pejuang Nusantara (GEMA PUAN), Aliansi Relawan Kawal Pemerintahan Bersih, dan Pro Prabowo Subianto (PROPAS) yang dikomandoi oleh Bang Ridwan menilai bahwa berbagai isu yang beredar mengenai Polri harus disikapi secara objektif berdasarkan fakta dan data.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menegaskan bahwa agenda Reformasi 1998 telah menempatkan Polri sebagai institusi yang profesional dan terpisah dari dwi fungsi ABRI/TNI. Hal tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga sistem demokrasi serta stabilitas keamanan negara.

Selain itu, mereka juga menyoroti pengabdian panjang institusi kepolisian yang telah berlangsung lebih dari 80 tahun dalam menjaga stabilitas bangsa dan negara Indonesia.

“Pengabdian Polri selama lebih dari delapan dekade merupakan dedikasi besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas negara,”: demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.

Terkait isu pergantian pimpinan kepolisian, mereka menegaskan bahwa pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam perundang-vundangan. Oleh karena itu, hak tersebut harus dihormati dan tidak boleh diganggu oleh kepentingan tertentu.

Mereka juga menilai tradisi pergantian Kapolri hingga batas masa pensiun perlu tetap dijaga sebagai bagian dari profesionalisme institusi kepolisian.

Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa berdasarkan hasil survei dari Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi Center, serta sejumlah lembaga survei lainnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri mencapai 77 persen.

Angka tersebut dinilai menunjukkan bahwa institusi kepolisian masih mendapatkan kepercayaan publik dan tetap berjalan sesuai dengan fungsinya.

Atas dasar itu, organisasi-organisasi tersebut menyampaikan empat poin sikap bersama. Pertama, mendukung penuh Institusi Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Kedua, menghormati institusi kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, menghargai hak Presiden sebagai Kepala Negara dalam menentukan kebijakan strategis, termasuk terkait kepemimpinan POLRI. Keempat, menjaga dan memperkuat tradisi profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara.

Pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap stabilitas kelembagaan negara sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.(***)

Categories
Polhukam

Menko Polkam Terima Audiensi Menhub, Perkuat Koordinasi Pengamanan Transportasi Idul Fitri 2026

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menerima audiensi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (24/2/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dan kesiapan pengamanan transportasi dalam rangka menyambut Idulfitri 1447 Hijriah Tahun 2026, khususnya menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah disiapkan Kementerian Perhubungan guna memastikan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Langkah tersebut antara lain rekomendasi penerapan flexible working arrangement (FWA) pada beberapa hari sebelum dan setelah libur bersama, penambahan layanan pelabuhan penyeberangan Jawa–Sumatera, serta penyiapan rest area dengan berkoordinasi bersama Kementerian Agama untuk pemanfaatan masjid sebagai tempat istirahat pemudik.

Selain itu, Kemenhub menyiapkan program diskon tiket transportasi kereta api, kapal laut, dan pesawat, serta diskon tarif tol pada periode tertentu. Bersama BUMN, Kemenhub juga menyelenggarakan program mudik gratis sebagai upaya mengurangi beban masyarakat sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi selama periode mudik.

Pada kesempatan tersebut, Menhub secara khusus meminta dukungan dan kerja sama Menko Polkam dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta aparat keamanan guna menjamin aspek keamanan dan ketertiban selama Angkutan Lebaran 2026. Dukungan tersebut dinilai krusial agar seluruh kebijakan dan langkah teknis yang telah disiapkan dapat berjalan efektif di lapangan.

Menko Polkam menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan keselamatan transportasi, baik moda darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. “Kerja sama dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan keselamatan transportasi, sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman dan nyaman,” ujar Menko Polkam.

Lebih lanjut, Menko Polkam memberikan sejumlah penekanan dan rekomendasi terkait penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026. Ia menekankan pentingnya peningkatan rampcheck atau inspeksi keselamatan secara konsisten dan menyeluruh pada seluruh moda transportasi guna memastikan seluruh sarana angkutan dalam kondisi laik jalan dan serviceable.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan kesiapan dan kesehatan awak angkutan umum, termasuk pengemudi, nahkoda, masinis, dan pilot, agar terbebas dari pengaruh narkotika, minuman beralkohol, maupun kelelahan melalui pemeriksaan kesehatan yang komprehensif dan berkala.

Selain itu, Menko Polkam mendorong optimalisasi program mudik gratis yang aman dan berkeselamatan sebagai bagian dari strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ia juga mengingatkan perlunya penertiban serta mitigasi dampak kebijakan pembatasan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, yang berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas dan penerapan delaying system.

Terkait potensi bencana, Menko Polkam menegaskan pentingnya penyusunan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi berdasarkan prakiraan cuaca dan iklim dari BMKG. Mitigasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh operator dan pemangku kepentingan transportasi dalam menghadapi dinamika cuaca selama periode arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Menutup pertemuan, Menko Polkam menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. “Kemenko Polkam telah dan akan terus melaksanakan langkah-langkah koordinatif guna memastikan momen Idulfitri 1447 H berlangsung aman dan kondusif,” tegasnya.

Turut mendampingi Menko Polkam dalam pertemuan tersebut Mayjen TNI Purwito Hadi selaku Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Marsda TNI Eko Dono Indarto selaku Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Irjen Pol. Desman Tarigan selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Kolonel Inf. Honi Havana selaku Karo Humas Datin. Sementara itu, Menhub didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, serta Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta.(hum)

Categories
Polhukam

Dukung Mandat Lintas Sektor, DFC Mayjen TNI M Asmi Pimpin Medal Parade Kontingen Pakistan

Koran Jurnal, Pakistan – Deputy Force Commander (DFC) MINUSCA, Mayor Jenderal TNI Maychel Asmi, P.S.C, S.E, M.Han menghadiri serta memimpin pelaksanaan United Nations Medal Parade untuk Pakistan Battalion-Eleven (PAKBATT-11), pada Kamis (19/2/2026).

Kegiatan tersebut juga menjadi momen penghargaan atas kontribusi Pakistan Aviation Unit dan Pakistan Engineer Company-Two dalam mendukung mandat MINUSCA di Republik Afrika Tengah.

Dalam rangkaian acara tersebut, PAKBATT-11 disampaikan sebagai kontingen yang menunjukkan kesiapsiagaan, ketahanan, dan disiplin di lingkungan operasi yang kompleks sejak kedatangannya secara bertahap pada Maret–April 2025.

Selama masa tugas, kontingen ini melaksanakan lebih dari 1.400 tugas operasional, termasuk patroli dan pengawalan, serta mencatat pelaksanaan tugas tanpa laporan kehilangan personel maupun kerusakan perlengkapan PBB.

Pada aspek dukungan mandat lintas sektor, Pakistan Aviation Unit dipaparkan telah menjalankan dukungan penerbangan sejak Agustus 2025 dengan total lebih dari 684 jam terbang, termasuk mendukung operasi dan kegiatan DDR melalui misi pengintaian, pengiriman dan penjemputan pasukan, serta pengangkutan logistik melalui udara.

Sementara itu, Pakistan Engineer Company-Two yang mulai bertugas pada 17 September 2025 menyelesaikan 14 proyek utama dalam lima bulan, termasuk perbaikan jalur dan jembatan strategis serta dukungan mobilitas udara dan EOD.

Pada penutupan kegiatan tersebut, DFC
MINUSCA, Mayor Jenderal TNI Maychel Asmi, P.S.C, S.E, M.Han menegaskan bahwa medali PBB yang disematkan pada kegiatan ini merupakan simbol pengabdian individu sekaligus komitmen kolektif komunitas internasional terhadap perdamaian dan keamanan.

Dalam keterangannya, DFC Mayjen TNI M Asmi juga menyampaikan penghormatan kepada peacekeepers yang gugur dalam tugas, serta apresiasi kepada para komandan kontingen atas kepemimpinan dan kinerja pasukan di lapangan. “Together as One, serve with honor, and stand for peace.” (disp)

Categories
Polhukam

DPR RI: Pergeseran Anggaran Kementan untuk Bencana Patut Dicontoh Kementerian Lain

Koran Jurnal, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengelola dan menggeser anggaran untuk pemulihan pascabencana di Sumatra patut menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas dipersiapkannya lebih dari cukup kebutuhan beras saudara-saudara kita di sana (lokasi bencana) dan juga pergeseran-pergeseran anggaran yang dianggap mungkin untuk memenuhi sementara kebutuhan yang mungkin bisa dicontoh oleh kementerian lain,” kata Dasco dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).

Dalam paparannya, Mentan Amran sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan bahwa bantuan untuk wilayah terdampak terdiri dari bantuan reguler melalui Bapanas sekitar Rp1 triliun serta bantuan nonreguler melalui mitra dan program Kementan Peduli sebesar Rp75,8 miliar.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga melakukan langkah strategis dengan menggeser anggaran reguler guna mempercepat pemulihan sektor pertanian. Kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementan telah menggeser anggaran reguler sebesar Rp1,4 triliun.

“Izin pimpinan, kami sudah sampaikan ke Bappenas dan juga Menteri Keuangan. Anggaran reguler kami gunakan Rp1,49 triliun pada 2025, kemudian 2026 kami geser, dan masih membutuhkan tambahan 2026 Rp2,1 triliun serta 2027 Rp1,1 triliun. Total Rp4,7 triliun, tetapi kami sudah geser anggaran Rp1,4 triliun anggaran reguler dari Kementerian Pertanian,” jelas Mentan Amran.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran juga memastikan ketersediaan pangan di wilayah terdampak. Tercatat stok beras untuk wilayah terdampak mencapai sekitar 100 ribu ton atau setara tiga bulan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Perlu kami sampaikan stok beras di lapangan kurang lebih 100rb ton atau untuk tiga bulan kebutuhan di lapangan. Insyaallah sektor pertanian khususnya ketersediaan pangan di lapangan cukup untuk tiga bulan ke depan,” ungkapnya.

Mentan Amran juga melaporkan progres pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Sumatra. Dari total 94 ribu hektare lahan sawah rusak, sebesar 39 ribu hektare telah dilakukan penanaman kembali.

“Tingkat kerusakan sawah yang terdampak ada 94 ribu hektare. Hari ini kita sudah kirim dan penanaman kurang lebih 39 ribu hektare,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa progres pemulihan menunjukkan hasil yang baik. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, lahan yang tertimbun justru mengandung humus yang subur sehingga hanya memerlukan perbaikan irigasi.

“Ada kabar yang menggembirakan. Untuk sawah-sawah yang rusak dan direhab, tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur, sehingga hanya irigasi yang kita perbaiki dan langsung kita melakukan penanaman,” terangnya.

Mentan Amran menekankan bahwa dengan percepatan rehabilitasi dan dukungan anggaran yang fleksibel, sektor pertanian khususnya pangan dipastikan tetap aman. Apalagi stok pangan nasional dalam kondisi kuat yaitu mencapai 3,5 juta ton.

Langkah cepat dan terukur Kementerian Pertanian dalam memastikan ketersediaan pangan sekaligus mempercepat pemulihan lahan terdampak menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional di tengah situasi darurat. Sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.(hum)

Categories
Polhukam

Rapim Tentara Nasional Indonesia Tahun 2026 Resmi Digelar

Koran Jurnal, Jakarta – Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun Anggaran 2026 resmi digelar di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., serta diikuti Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, para Kepala Staf Angkatan (KSAD-KSAL-KSAU), pejabat utama Mabes TNI, dan para Panglima Komando Utama (Pangkotama).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan visi, memperkuat soliditas kepemimpinan, serta meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan, demi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Melalui Rapim TNI TA 2026 ini, diharapkan para pimpinan TNI mampu merumuskan langkah-langkah konkret yang efektif, sehingga pelaksanaan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara dapat berjalan optimal sekaligus tetap dekat dan dicintai rakyat.

Rapim TNI TA 2026 pun menjadi cerminan komitmen TNI untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, dan humanis dalam setiap pengabdiannya.(***)