Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Menteri Rosan Diterima PM Pakistan: Danantara Indonesia Bisa Jadi Rujukan

Koran Jurnal, Islamabad – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia), Rosan P. Roeslani, baru saja mengakhiri kunjungannya ke Pakistan (10/2). Kunjungan singkatnya ke Islamabad kali ini untuk memenuhi undangan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan (DPM/Menlu), Senator Mohammad Ishaq Dar.

Berbagai kegiatan telah diagendakan oleh pihak Pakistan. Diawali dengan pertemuan tingkat menteri dan diakhiri dengan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif. Selama rangkaian pertemuan berlangsung, Menteri Rosan P. Roeslani didampingi oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, BKPM, Nurul Ichwan, Senior Director BPI Danantara Harold Tjiptadjaja, dan Duta Besar RI untuk Pakistan, Chandra W. Sukotjo.

Baik Menteri Rosan P. Roeslani maupun DPM/Menlu M. Ishaq Dar menekankan pentingnya investasi bilateral sebagai pilar utama dalam kerja sama ekonomi Indonesia-Pakistan. Kepada Menteri Rosan, para menteri terkait Pakistan juga memberikan penjelasan mengenai berbagai potensi investasi, sektor-sektor potensial, dan bankable projects di seluruh Pakistan.

Diantara potensi dimaksud adalah bidang-bidang infrastruktur, pertanian, informasi dan teknologi, pertambangan dan mineral, infrastruktur digital, kesehatan, konektivitas, dan energi. Menteri Rosan menanggapi bahwa Indonesia sangat yakin bahwa potensi yang belum dieksplorasi secara signifikan ada di antara kedua negara bersahabat ini.

“Dana Investasi Danantara didirikan pada Februari 2025 melalui konsolidasi perusahaan milik negara, yang menyatukan 1.044 perusahaan dengan total aset mendekati USD 1 triliun,” terangnya di depan pertemuan tingkat menteri yang dipimpin oleh DPM/Menlu Pakistan. Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Investasi Qaiser Ahmed Sheikh, Menteri Pelayanan Kesehatan Nasional Syed Mustafa Kamal, Asisten Khusus Perdana Menteri Tariq Bajwa, dan Kepala Badan Khusus untuk Fasilitasi Investasi (SIFC) Pakistan Letjen Sarfraz Ahmed.

Selanjutnya, Menteri Rosan P. Roeslani diterima oleh PM Muhammad Shehbaz Sharif di Kediaman Resmi Perdana Menteri Pakistan. Disamping DPM/Menlu M. Ishaq Dar, hadir pula deretan menteri Pakistan lainnya, seperti Menteri Perdagangan Jam Kamal Khan, Menteri Keuangan dan Pendapatan Muhammad Aurangzeb, Menteri Negara Keuangan dan Perkeretaapian Bilal Azhar Kyani, serta Asisten Khusus Perdana Menteri Tariq Fatemi dan Haroon Akhtar, serta para pejabat senior pemerintah lainnya.

“Kami berkeinginan untuk mengambil manfaat dari pengalaman Indonesia terkait model Sovereign Wealth Fund (SWF). April nanti, saya akan berkunjung ke Indonesia,” ungkap PM Shehbaz Sharif yang berencana menghadiri KTT D-8 di tanah air pada April tahun ini.

Perdana Menteri menegaskan bahwa Pakistan ingin sekali meningkatkan hubungan ekonominya dengan Indonesia. Menurutnya, kedua negara memiliki hubungan persahabatan yang semakin kuat dari waktu ke waktu. PM Shehbaz Sharif juga menyampaikan kesannya bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan Desember 2025 lalu sangat bermanfaat dan produktif dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Sementara itu, Menteri Rosan P. Roeslani menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memajukan hubungan bilateral lebih lanjut antara kedua negara.(***)

Categories
Polhukam

Forum Jamsos Ingatkan Dewas BPJS Terpilih Agar Tidak Hanya Makan Gaji Buta

Koran Jurnal, Jakarta – Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi ingatkan agar Dewan Pengawas (Dewas) BPJS, baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan harus benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengawas. Jangan hanya makan gaji buta

Sikap kritis itu disampaikan Koordinator Forum Jamsos, KRH. HM. Jusuf Rizal,SH menjawab pertanyaan media di Jakarta, tentang terpilihnya Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Periode 2026-2031.

Menurut aktivis penggiat anti korupsi, berdarah Madura-Batak itu, masyarakat banyak berharap kepada Dewas agar betul-betul menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengawas. Bukan ikut goyangan Direksi, apalagi salah.

“Forum Jamsos berharap para Dewas yang terpilih benar-benar fokus. Jangan setelah terpilih hanya makan gaji buta. Kerjanya tidak maksimal, tapi memperoleh gaji dan fasilitas mewah,” tegas Jusuf Rizal, yang juga selaku Presiden LSM LIRA ini, pada Kamis (5/2/2026).

Dewas yang terpilih Periode 2926-2031 adalah

BPJS Ketenagakerjaan:
1. Dedi Hardianto (KSBSI)
2. Ujang Romli (KSPSI Jumhur)
3. Sumarjono Saragih (Apindo Palembang)
4. Abdurahman Lahabato (Kadin)
5. dr Alif Noeryanto Rahman (Tokoh Masyarakat)

BPJS Kesehatan:
1. Afif Johan (KSPSI Andi Gani)
2. Stevanus Adrianto Passat (KSPN Ristadi6)
3. Paulus Agung Pambudi (Apindo)
4. dr. Sunarto (Kadin)
5. Lula Kamal (Tokoh masyarakat)

Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal, di dua BPJS itu memiliki masalah namun diduga ditutupi Dewas. Misalnya di BPJS Ketenagakerjaan akan mengelola dana Rp.860 trilyun, jika tanpa pengawasan ketat, kebocoran bisa terjadi.

Sebelumnya karena miss manajemen BPJS Ketenagakerjaan tekor Rp 40 Trilyun. Dan di BPJS Kesehatan dikorup Rp 20 Milyar. Belum lagi kasus lainnya

“Kondisi bangsa ini dimana-mana ada korupsi. Jadi Dewas ini diharapkan menjadi benteng mengamankan dana masyarakat, tapi tetap profesional,” ujar Jusuf Rizal.

Forum Jamsos juga, lanjutnya, akan mengajak diskusi para Dewas untuk memberikan masukan lobang-lobang mana yang memiliki kelemahan. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan angka peningkatan keanggotaan BPU (Bukan Penerima Upah) sangat rendah. Sistim IT yang tidak maksimal.

Di BPJS Kesehatan juga pengawasan lemah dalam pelayanan kesehatan dan permainan Rumah Sakit. Untuk itu Dewas harus turba jangan hanya syuur sendiri. Akibatnya terjadi kebocoran.

Ketika ditanya, figur-figur Dewas yang terpilih menurut Jusuf Rizal yang juga Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia)-KSPSI Yorrys Raweyai itu, menyebutkan cukup bagus. Dari rekam jejak mudah-mudahan bisa diandalkan, ujarnya

Menyinggung Direksi BPJS yang belum keluar dari Presiden Prabowo Subianto, Jusuf Rizal menekankan agar jangan ada Direksi hasil oplosan.

“Karena bisa saja diintervensi hasil rekomendasi Pansel sebanyak 14 orang dengan rangking. Kalau itu terjadi Forum Jamsos pastikan akan kritisi,” papar Jusuf Rizal yang juga tokoh pers itu.(**)

Categories
Polhukam

Pushidrosal Gelar Tasyakuran Hari Hidrografi TNI AL 2026, Tegaskan Peran Strategis Hidro-Oseanografi Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menggelar acara Tasyakuran Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Graha Jalapuspita, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., serta pejabat utama maupun para pangkotama TNI AL, kementerian dan lembaga, perwakilan Forkopimda, akademisi, komunitas maritim.

Dalam sambutannya, Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan periode strategis bagi Pushidrosal dalam menunjukkan peran nyata hidro-oseanografi nasional, baik dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut maupun agenda pembangunan nasional. Salah satu capaian penting adalah keberhasilan Pushidrosal dalam memenuhi standar teknis International Hydrographic Organization (IHO) pada pelaksanaan IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) 2025.

Lebih lanjut disampaikan, Pushidrosal juga berkontribusi aktif dalam berbagai program strategis nasional, di antaranya dukungan terhadap ketahanan pangan dan konektivitas maritim di wilayah Papua Selatan, peluncuran Almanak Nautika Indonesia, kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan universitas, dukungan perundingan batas maritim negara, diplomasi hidrografi internasional, pengelolaan pipa dan kabel bawah laut, hingga survei hidro-oseanografi untuk perencanaan pembangunan Giant Sea Wall.

Pada peringatan Hari Hidrografi TNI AL 2026 ini, Pushidrosal turut menyelenggarakan rangkaian kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti bakti sosial bagi korban bencana alam, pengerahan tim survei untuk mendukung normalisasi sungai, bantuan sosial kepada keluarga besar Pushidrosal, olahraga bersama, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, serta doa bersama.

Sementara itu, KSAL menegaskan bahwa Pushidrosal memainkan peran strategis di tingkat nasional, tidak hanya menjalankan fungsi utama di bidang pertahanan, tetapi juga menjadi akselerator pembangunan serta penjaga keamanan negara. Upaya nyata telah dilakukan, di antaranya penunjukan ketua tim nasional penataan pipa dan kabel bawah laut guna memastikan infrastruktur bawah laut terkelola dengan baik dan aman.

Mengusung tema “Petakan Laut Demi Kesejahteraan Bangsa untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”, peringatan Hari Hidrografi TNI AL Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan peran dan kontribusi pushidrosal / sebagai pilar strategis dalam mendukung terwujudnya visi indonesia emas 2045.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, KSAL berkenan meluncurkan Buku Indeks Hidro-Oseanografi Nasional (Ihonas) Tahun 2026, yang diharapkan dapat menjadi referensi strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kelautan nasional secara berkelanjutan.(disp)

Categories
Polhukam

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Ingatkan Pentingnya Lindungi Peternak Rakyat

Koran Jurnal, Yogyakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, atau yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, menegaskan pentingnya penguatan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menjaga produktivitas ternak sekaligus melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Jum’at (30/1/2026), yang difokuskan pada pendalaman kebijakan pengendalian PHMS dalam mendukung peningkatan produktivitas ternak serta percepatan swasembada daging dan susu nasional.

Ia menekankan bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi salah satu PHMS yang perlu terus diwaspadai. Pengalaman kejadian PMK sebelumnya dinilai menjadi pelajaran penting akan perlunya sistem kesehatan hewan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pengendalian.

“Subsektor peternakan nasional hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain manajemen usaha peternakan yang masih bersifat tradisional, meningkatnya biaya pakan, serta ancaman PHMS yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek.

Dalam konteks penguatan sistem kesehatan hewan, Titiek menilai BBV Wates memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan bersama Badan Karantina Indonesia. Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan dalam surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan.

“Balai ini tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan surveilans, monitoring lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK, serta perhatian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan yang berperan penting dalam deteksi dini penyakit hewan.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pengendalian PHMS merupakan pilar utama dalam perlindungan peternak dan penguatan subsektor peternakan nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyatakan bahwa sistem kesehatan hewan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi ternak dan ketahanan pangan nasional.

“Kami meyakini bahwa dengan dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi IV DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Agung.

Komisi IV DPR RI juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner serta pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK. DPR RI menilai bahwa keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung fasilitas laboratorium dan mekanisme pelayanan diagnostik di BBV Wates, sekaligus mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Di kesempatan berbeda Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK sebagai langkah konkret dalam mengendalikan wabah penyakit tersebut di berbagai daerah.

“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Mentan.

Mentan Amran menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian diminta tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, menurutnya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI guna mewujudkan sistem peternakan nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.(hum)

Categories
Polhukam

Indonesia – Australia Perkuat Kerja Sama Keamanan melalui MCM

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerja sama keamanan melalui Pertemuan ke-11 Australia–Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) yang digelar di Kedutaan Besar Australia, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Pertemuan yang dipimpin bersama oleh Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan Mendagri Australia Tony Burke MP ini membahas berbagai isu keamanan prioritas kedua negara serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

Isu yang dibahas meliputi keamanan domestik dan regional, kontra-terorisme, keamanan maritim, migrasi ilegal, keamanan siber dan perlindungan infrastruktur kritikal, serta kejahatan transnasional, termasuk peredaran gelap narkoba.

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa kerja sama keamanan Indonesia–Australia memiliki arti strategis, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan.

“Kerja sama ini merupakan kepentingan bersama Indonesia dan Australia dan berdampak bagi stabilitas regional. Karena itu, penguatan kerja sama harus terus ditingkatkan,” ujar Menko Polkam.

Menko Polkam juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan isu pelayaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia dan narkoba, serta berbagai pelanggaran di ruang siber. Pertemuan MCM selanjutnya akan dilaksanakan di Indonesia.

Sementara itu, Mendagri Australia Tony Burke MP menyatakan bahwa meningkatnya berbagai ancaman global menuntut Indonesia dan Australia untuk terus memperdalam kerja sama keamanan.

“Apa yang telah kita lakukan sejauh ini sudah baik, namun belum cukup. Kita perlu melakukan lebih banyak langkah konkret untuk memastikan keamanan masyarakat di kedua negara,” kata Tony Burke.

Pertemuan ditutup dengan adopsi Joint Communique yang memuat hasil pembahasan serta langkah tindak lanjut guna memperkuat kerja sama keamanan ke depan.

Delegasi Indonesia antara lain terdiri dari Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Dubes Mohammad K. Koba, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kemlu, Kemenimipas, Kemenkomdigi, KPPPA, KKP, Polri, BIN, BSSN, BNN, BNPT, Bakamla, PPATK, LPSK, dan KBRI Canberra.

Delegasi Australia dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Acting Head of National Security Ciara Spencer, serta perwakilan Australian Border Force (ABF), Australian Federal Police (AFP), dan unsur terkait lainnya.(***)

Categories
Polhukam

Polda Metro Minta Maaf soal Penjual Es Jadul yang Diduga Dianiaya Oknum Aparat 

Koran Jurnal, Jakarta – Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait peristiwa pengamanan penjual es kue jadul yang sempat terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Permintaan maaf itu disampaikan pada Rabu (28/1/2026), menyusul adanya persepsi kurang tepat yang berkembang di tengah publik.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, tindakan yang dilakukan personel di lapangan bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus memastikan keamanan masyarakat. Namun demikian, pihaknya memahami langkah tersebut dapat menimbulkan penilaian berbeda di masyarakat.

“Kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personel kami menimbulkan persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi,” katanya.

Selanjutnya Budi menegaskan Polri tidak pernah berniat mematikan ataupun menghambat usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia memastikan kepolisian justru berkomitmen mendukung aktivitas ekonomi warga agar tetap berjalan aman dan sehat.

“Kepolisian tidak pernah mematikan atau menghambat usaha UMKM masyarakat. Namun apa pun itu, kami memahami secara psikologis adanya kekecewaan publik,” ujarnya.

Terkait tindak lanjut Budi menyampaikan bahwa Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Metro Jaya telah melakukan pendalaman atas peristiwa tersebut. Pendalaman dilakukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran etika, kewenangan, maupun prosedur oleh personel.

“Kami terbuka terhadap evaluasi dan akan menindaklanjuti secara profesional,” tutupnya.

Sebelumnya, beredar viral rekaman video di media sosial dan diberitakan luas peristiwa terkait seorang kakek pedagang es jadul yang dituduh menggunakan bahan spons (busa). Peristiwa yang beredar itu terjadi di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat.

Tampak dalam video itu memperlihatkan dua oknum aparat keamanan berseragam TNI dan Polri diduga menginterogasi kakek penjual es tersebut.

Kakek penjual es itu tampak diam saat oknum aparat melihat dan memeriksa dagangannya.

Kedua oknum aparat lantas berusaha membuktikan es berbahan spons itu dengan membakar dan memeras es kue.

“Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu pernah kita makan. Harap hati-hati bagi orang tua, karena ini sudah direkayasa dengan bahan bukan kue lagi atau pudding tapi bahan spons ya pak Babinsa. Nah ini bisa dilihat ini bahannya spons,” ucap salah satu oknum aparat.

Lalu, salah seorang aparat meminta kakek penjual untuk memakan es jadul dagangannya.

“Makan ini, makan, habisin, yang modar biar kamu jangan anak-anak ya,” cetus aparat itu sambil menyodorkan es kue ke kakek pedagang.(***)

Categories
Polhukam

KSAU Hadiri Rapat Kerja Bersama Komisi I DPR RI, Bahas Program 2025 dan Renja 2026

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Rapat tersebut dihadiri Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, dan sejumlah pejabat lainnya.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto tersebut berlangsung tertutup, membahas evaluasi program 2025 dan rencana kerja 2026.

Menhan RI menyampaikan bahwa ia telah melaporkan situasi terkini kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang secara umum dalam kondisi stabil.

Lebih lanjut, Menhan RI menyebutkan Presiden RI memberikan arahan agar Kemhan dan TNI terus memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pertahanan yang profesional dan berintegritas.(disp)

Categories
Polhukam TNI

KSAU Marsekal Tonny Harjono Terima Audiensi Managing Director PT Airbus Indonesia Nusantara

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., menerima audiensi Managing Director PT Airbus Indonesia Nusantara, Regis Antomarchi, di Ruang CC Kasau, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/1/2026).

Audiensi tersebut membahas kerja sama yang telah terjalin selama ini antara TNI Angkatan Udara dan Airbus, termasuk berbagai isu terkait penggunaan serta pengoperasian pesawat produksi Airbus yang saat ini dioperasikan oleh TNI AU.

Pembahasan difokuskan pada optimalisasi dukungan pemeliharaan untuk menjaga keandalan dan kelaikan pesawat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan operasional TNI AU secara berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara secara optimal.

Turut hadir mendampingi Kasau, Aslog Kasau, Kapuslaiklambangjaau, Waasrena Kasau, serta Kadisaeroau.(disp)

Categories
Polhukam

Pushidros TNI AL Dukung PSN Tanggul Laut Melalui Survei Hidro-Oseanografi

Koran Jurnal, Jakarta – Pembangunan Tanggul Laut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan dukungan data survei laut yang akurat dan andal. Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), sebagai institusi pembina data hidro-oseanografi nasional, turut berpartisipasi aktif dengan memberikan kontribusi data survei laut yang dilaksanakan secara profesional, disesuaikan dengan alokasi waktu akuisisi data di lapangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M., yang didampingi Asops Danpushidrosal Laksamana Pertama Dwi Jantarto, S.T., M.T., dan Perwira Staf terkait, saat menghadiri undangan Ekspose Kegiatan Hasil Survei Hidro-Oseanografi di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Segoro Waseso, Gedung Mina, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Danpushidrosal didampingi oleh Asisten Operasi Danpushidrosal, Kepala Dinas terkait, serta tim teknis Pushidrosal. Kehadiran rombongan Pushidrosal disambut langsung oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP, Kartika Listriana, beserta jajaran staf KKP.

Paparan teknis hasil survei hidro-oseanografi disampaikan oleh Kasubdis Pengolahan Data Survei Dishidro Pushidrosal Letkol Laut (KH) Ainun Pujo Wiryawan, S.T., M.T. Ia menjelaskan bahwa survei di Teluk Jakarta seluas 260 Km2 dan Perairan Semarang seluas 102 Km2 dilakukan selama kurang lebih 35 hari yang meliputi kegiatan akuisisi, pengolahan, permodelan dan analisa data hasil pengamatan geodetik, survei batimetri (multibeam echosounder, singlebeam echosounder dan hand echosounder), pencitraan permukaan dasar laut dengan side scan sonar, survei ketebalan sedimen dengan sub bottom profiler, survei anomali kemagnetan lokal dengan magnetometer, pengamatan pasang surut, pengukuran arus dan gelombang, pengukuran kualitas air di Teluk Jakarta, pengamatan meteorologi, soil investigation dengan drilling/boring dan aspek hidro-oseanografi lainnya. Data hasil survei tersebut menjadi acuan penting dalam permodelan pembangunan Sea Wall.

Sementara itu, Dirjen Penataan Ruang Laut KKP menegaskan bahwa kegiatan survei hidro-oseanografi dilaksanakan melalui tahapan yang komprehensif, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan, permodelan, hingga analisis data yang berlandaskan standar nasional dan internasional. Dengan demikian, hasil survei diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat serta informasi pemodelan yang berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan tanggul laut dan menjadi acuan bagi titik-titik tanggul laut lainnya di masa mendatang.(disp)

Categories
Hukum Polhukam

Siber Polri Berhasil Sita Aset Ratusan Miliar Rupiah dan Blokir Website Judi Online 

Koran Jurnal, Jakarta – Bareskrim Polri terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik perjudian online yang meresahkan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama jajaran berhasil menangani ratusan perkara judi online dengan nilai aset sitaan yang signifikan.

Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, S.I.K., M.M., mengungkapkan bahwa selama tahun 2025 pihaknya telah menangani 664 kasus tindak pidana siber, dengan 744 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, Polri berhasil menyita dan mengamankan uang serta aset senilai Rp286.256.178.904.

“Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan jajaran siber selama tahun 2025 telah menangani 664 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 744 orang. Sementara itu, uang dan aset yang berhasil kami sita nilainya mencapai Rp286,2 miliar,” ujar Irjen Nunung, di Mabes Polri, Jakarta (7/1/2026).

Selain penindakan, upaya pencegahan juga terus dilakukan. Menurutnya, Polri telah mengajukan pemblokiran terhadap 231.517 website judi online serta melaksanakan 1.764 kegiatan pre-emptive sebagai langkah pencegahan agar praktik judi online tidak semakin meluas di tengah masyarakat.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan pengungkapan terbaru bermula dari patroli siber yang menemukan 10 website perjudian online. Setelah dilakukan pendalaman, jumlah tersebut berkembang menjadi 21 website yang beroperasi secara nasional maupun internasional dengan berbagai jenis permainan, mulai dari slot, kasino, hingga judi bola.

“Website-website perjudian online ini dapat diakses baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, kami segera berkoordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemblokiran atau takedown guna mencegah perluasan akses,” jelas Brigjen Himawan.

Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan undercover deposit dan undercover player yang mengungkap adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran. Hasil pengembangan selanjutnya menemukan 17 perusahaan fiktif yang sengaja didirikan untuk memfasilitasi transaksi perjudian online, baik sebagai layering melalui QRIS maupun sebagai penampung utama dana hasil judi.

Dari pengungkapan jaringan tersebut, Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana sebesar Rp59.126.460.631. Tidak hanya itu, penyidik juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum RI serta pihak perbankan untuk mengevaluasi dan memblokir seluruh rekening yang terafiliasi dengan perusahaan fiktif tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dengan peran berbeda-beda serta satu orang DPO. Para tersangka diketahui mendirikan perusahaan fiktif menggunakan identitas dan dokumen palsu untuk membuka rekening bank yang kemudian digunakan sebagai merchant penyedia jasa pembayaran bagi 21 website judi online.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

“Penyidikan tidak berhenti sampai di sini dan masih terus kami kembangkan, khususnya terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi pembuatan dokumen perusahaan fiktif dalam praktik perjudian online,” tegas Brigjen Himawan.

Polri juga menegaskan bahwa penindakan judi online dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK, termasuk melalui mekanisme PERMA Nomor 1 Tahun 2013 sebagai instrumen hukum perampasan aset hasil kejahatan. Hingga konferensi pers ini digelar, total barang bukti yang telah ditetapkan pengadilan mencapai Rp96.777.177.881.

Bareskrim Polri memastikan akan terus memperkuat sinergi dengan PPATK, Komdigi, perbankan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam menekan praktik perjudian online melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan penegakan hukum secara tegas dan konsisten.(**)