Tag: Menhub

Categories
Polhukam

Menko Polkam Terima Audiensi Menhub, Perkuat Koordinasi Pengamanan Transportasi Idul Fitri 2026

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menerima audiensi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (24/2/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi dan kesiapan pengamanan transportasi dalam rangka menyambut Idulfitri 1447 Hijriah Tahun 2026, khususnya menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perhubungan memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah disiapkan Kementerian Perhubungan guna memastikan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Langkah tersebut antara lain rekomendasi penerapan flexible working arrangement (FWA) pada beberapa hari sebelum dan setelah libur bersama, penambahan layanan pelabuhan penyeberangan Jawa–Sumatera, serta penyiapan rest area dengan berkoordinasi bersama Kementerian Agama untuk pemanfaatan masjid sebagai tempat istirahat pemudik.

Selain itu, Kemenhub menyiapkan program diskon tiket transportasi kereta api, kapal laut, dan pesawat, serta diskon tarif tol pada periode tertentu. Bersama BUMN, Kemenhub juga menyelenggarakan program mudik gratis sebagai upaya mengurangi beban masyarakat sekaligus menekan penggunaan kendaraan pribadi selama periode mudik.

Pada kesempatan tersebut, Menhub secara khusus meminta dukungan dan kerja sama Menko Polkam dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta aparat keamanan guna menjamin aspek keamanan dan ketertiban selama Angkutan Lebaran 2026. Dukungan tersebut dinilai krusial agar seluruh kebijakan dan langkah teknis yang telah disiapkan dapat berjalan efektif di lapangan.

Menko Polkam menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan keselamatan transportasi, baik moda darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. “Kerja sama dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan keselamatan transportasi, sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman dan nyaman,” ujar Menko Polkam.

Lebih lanjut, Menko Polkam memberikan sejumlah penekanan dan rekomendasi terkait penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026. Ia menekankan pentingnya peningkatan rampcheck atau inspeksi keselamatan secara konsisten dan menyeluruh pada seluruh moda transportasi guna memastikan seluruh sarana angkutan dalam kondisi laik jalan dan serviceable.

Ia juga menyoroti pentingnya memastikan kesiapan dan kesehatan awak angkutan umum, termasuk pengemudi, nahkoda, masinis, dan pilot, agar terbebas dari pengaruh narkotika, minuman beralkohol, maupun kelelahan melalui pemeriksaan kesehatan yang komprehensif dan berkala.

Selain itu, Menko Polkam mendorong optimalisasi program mudik gratis yang aman dan berkeselamatan sebagai bagian dari strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ia juga mengingatkan perlunya penertiban serta mitigasi dampak kebijakan pembatasan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, yang berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas dan penerapan delaying system.

Terkait potensi bencana, Menko Polkam menegaskan pentingnya penyusunan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi berdasarkan prakiraan cuaca dan iklim dari BMKG. Mitigasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh operator dan pemangku kepentingan transportasi dalam menghadapi dinamika cuaca selama periode arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Menutup pertemuan, Menko Polkam menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. “Kemenko Polkam telah dan akan terus melaksanakan langkah-langkah koordinatif guna memastikan momen Idulfitri 1447 H berlangsung aman dan kondusif,” tegasnya.

Turut mendampingi Menko Polkam dalam pertemuan tersebut Mayjen TNI Purwito Hadi selaku Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Marsda TNI Eko Dono Indarto selaku Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Irjen Pol. Desman Tarigan selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Kolonel Inf. Honi Havana selaku Karo Humas Datin. Sementara itu, Menhub didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, serta Kepala Badan Kebijakan Transportasi Hermanta.(hum)

Categories
Megapolitan

Menhub Dudy Tegaskan Komitmen Penyelesaian Rekomendasi BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Kementerian Perhubungan guna memperkuat akuntabilitas dan tata kelola sektor transportasi. Hal tersebut disampaikan Menhub Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2).

“Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya kami dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Di tengah dinamika efisiensi fiskal dan tuntutan peningkatan layanan publik, kami terus menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran, penguatan keselamatan, peningkatan konektivitas, serta keberlanjutan layanan transportasi,” ujar Menhub Dudy.

Pada Semester II Tahun 2024, BPK melaksanakan lima pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan tersebut menghasilkan sejumlah temuan dan rekomendasi yang menjadi dasar perbaikan sistem, prosedur, serta penguatan pengendalian internal di masing-masing unit kerja.

Kemudian Menhub menyampaikan bahwa hingga Semester I Tahun 2025, progres tindak lanjut rekomendasi BPK telah mencapai 87,29 persen dari total 1.919 rekomendasi. Sebanyak 1.675 rekomendasi telah diselesaikan, sementara sisanya dalam proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kemenhub juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan pada Semester II Tahun 2025 atas sejumlah objek pemeriksaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Seluruh rekomendasi dari laporan tersebut saat ini berada dalam proses tindak lanjut melalui langkah-langkah administratif dan teknis yang terukur.

“Dalam rangka percepatan penyelesaian rekomendasi BPK RI, kami telah melakukan sejumlah langkah strategis secara terintegrasi agar pemeriksaan dan penyelesaian rekomendasi dapat berjalan lancar dan cepat,” tutur Menhub Dudy.

Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mempercepat tindak lanjut Rekomendasi BPK RI di antaranya adalah dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Rekomendasi hasil
pemeriksaan kepada seluruh Unit Kerja terkait. Selain itu, Kemenhun juga melakukan pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi dan pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I Kantor Pusat. Kemenhub juga melakukan koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait dari hasil rekomendasi dan pemeriksaan BPK RI.

Menhub menambahkan bahwa setiap rekomendasi BPK dipandang sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan dan program transportasi secara berkelanjutan. Keseriusan ini pula yang membuat Kemenhub berhasil mempertahankan hasil pemeriksaan BPK berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali.

“Kami berkomitmen menjadikan setiap rekomendasi sebagai dasar perbaikan yang terukur agar pembangunan transportasi semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut sejak 2013 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang andal dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam rapat kerja tersebut juga dipaparkan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi mencapai 88,88% dari pagu efektif. Sementara itu, alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp28,48 triliun diarahkan untuk mendukung keselamatan, konektivitas, serta pelayanan transportasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Mentri Perhubungan Suntana serta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Perhubungan.(hum)

Categories
Transportasi

Menhub Dudy Minta Operator Waspadai Cuaca Buruk, Utamakan Keselamatan Penumpang

Koran Jurnal, Jakarta – Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Posko Pusat Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menyebutkan, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat mulai hari ini Minggu (21/12/2025) hingga Senin (22/12/2025).

Untuk itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta kepada seluruh operator transportasi baik pada sektor darat, laut, udara, maupun perkeretaapian untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya cuaca buruk selama dua hari ke depan.

“Hari ini hingga esok masih ada potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Untuk itu mohon seluruh operator harap siaga dan waspada terhadap cuaca buruk. Lakukan koordinasi intens dengan BMKG sebelum melakukan perjalanan,” kata Menhub Dudy di Jakarta, pada Minggu malam (21/12/2025).

Pada jalur darat, wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di antaranya sebagian wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Papua Pegunungan.

Pada jalur laut, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Perairan Utara Banten hingga Jawa Tengah, Laut Jawa bagian Barat dan Tengah, Selat Sunda bagian Utara, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Jawa Barat, Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sawu, Perairan Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, dan Perairan Utara Papua Barat hingga Papua.

Prakiraan cuaca hari ini di sejumlah Pelabuhan penyeberangan juga diprediksi berawan hingga hujan ringan khususnya di Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Padangbai, dan Lembar.

Lebih lanjut, Menhub menyebut faktor keselamatan penumpang harus selalu diutamakan dalam setiap pengoperasian transportasi umum. Pihaknya juga meminta seluruh operator dan stakeholder terkait untuk selalu menghadirkan kenyamanan dan rasa tenang bagi penumpang.

“Jangan memaksakan berangkat jika situasi dan kondisi cuaca buruk. Utamakan keselamatan penumpang. Kami juga mohon pemahaman penumpang untuk dapat mengikuti arahan petugas di lapangan. Mohon bersabar jika jadwal keberangkatan harus ditunda. Semua demi keselamatan,” sebut Menhub.(hum)

Categories
Megapolitan

Menhub Dudy Imbau Pemudik Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Jelang Lebaran 2025

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengimbau pemudik atau masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada masa angkutan Lebaran 2025, untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi jelang Lebaran.

Hal ini menindaklanjuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa aktivitas Madden-Julian oscillation (MJO) atau badai luas di Samudra Hindia. Badai tersebut perlahan akan bergerak ke arah Indonesia dan diperkirakan akan sampai ke Pulau Jawa pada 25 – 27 Maret 2025. Dampak yang ditimbulkan biasanya adalah hujan.

“Sepekan ke depan, BMKG memperkirakan bahwa sejumlah daerah tujuan mudik seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jambi, Bali, hingga Sulawesi Tenggara, akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Karena itu, saya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi jelang Lebaran,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Menhub Dudy menyarankan agar masyarakat terus memperbarui info terkait kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan. Dalam hal ini, masyarakat bisa mengaksesnya lewat saluran resmi yang dimiliki BMKG, baik melalui situs web atau aplikasi Digital Weather for Traffic BMKG.

Menhub Dudy juga mengimbau seluruh stakeholder transportasi di semua moda untuk mewaspadai hal serupa. Ia meminta para pengelola dan penyelenggara transportasi untuk memperketat pengawasan, khususnya pada aspek keselamatan.

“Saya minta seluruh stakeholder transportasi, baik di sektor darat, laut, udara, dan kereta api untuk berkoordinasi dengan pihak BMKG secara lebih intens. Sejalan dengan itu, lakukan pula inspeksi sarana dan prasarana dengan konsisten dan sesuai prosedur untuk memastikan keselamatan para penumpang angkutan umum,” terang Menhub Dudy.

Menhub Dudy juga menjelaskan potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, hingga kilat dan petir, masih mungkin terjadi dalam kondisi cuaca yang demikian. Menurutnya, hal ini berpotensi besar menyebabkan gangguan pada jadwal perjalanan.

“Saya terus mengingatkan bahwa keselamatan penumpang adalah yang utama. Ini berlaku di semua moda transportasi. Karena itu, apabila terjadi cuaca ekstrem, penundaan atau pembatalan perjalanan bisa saja dilakukan” ungkap Menhub Dudy.

Menhub Dudy mengingatkan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi untuk memastikan kondisi fisik dan kendaraan benar-benar prima sebelum melakukan perjalanan. “Pastikan kondisi tubuh benar-benar fit dan lakukan pengecekan kendaraan secara keseluruhan, terutama pada bagian mesin, ban, rem, hingga wiper untuk mencegah terjadinya kecelakaan,” tambahnya.

Menhub berharap penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan selamat, nyaman, dan lancar, meskipun ada ancaman cuaca ekstrem. “Kami berharap tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Semoga cuaca beberapa hari ke depan juga jadi lebih bersahabat” pungkasnya.(**)

Categories
Infrastruktur TNI

KSAU Temui Menteri Perhubungan: Bahas Revitalisasi Lanud Halim Perdanakusuma

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., mengunjungi Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Ir.Budi Karya Sumadi, di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/01/2022).

Kedatangan KSAU disambut
Menhub RI dan beberapa pejabat Kemenhub. Selain silaturahmi, pertemuan juga membahas beberapa topik, terkait pelaksanaan revitalisasi Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Dalam pertemuan tesebut, kedua pejabat, membahas time table, teknis pelaksanaan, dan infrastruktur revitalisasi Lanud Halim Perdanakusuma. Pertemuan diharapkan menciptakan integrasi dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga revitalisasi dapat terlaksana dengan lancar dan aman sesuai dengan rencana.

Turut mendampingi KSAU Asrena Kasau, Asops Kasau, Pangkoopasu I, dan Danlanud Halim Perdanakusuma.

Sementara Menhub didampingi Sekjen Kemenhub RI, Dirjen Perhubungan Darat, dan Para Pejabat utama Kemenhub RI.(disp/red)

Categories
IPTEK Militer TNI

KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi TNI AL kepada Menhub RI

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., menyematkan Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (TNI AL) secara resmi kepada Menteri Perhubungan (Menhub) RI Ir. Budi Karya Sumadi disaksikan oleh Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Agung Prasetiawan, M.A.P, selaku Chief Hidrografer Indonesia, bertempat di Aula Mataram, Gedung Karya Kementerian Perhubungan RI, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/11/2021).

Pemberian Brevet kehormatan kepada Menhub RI ini didasarkan atas kontribusi yang besar Kementerian Perhubungan terhadap Pushidrosal terutama dalam kerja sama yang erat dan harmonis di berbagai bidang khususnya dalam menjaga keselamatan pelayaran nasional. Kontribusi Kementerian Perhubungan sangat besar dalam mendukung tugas pokok Pushidrosal sebagai Lembaga Hidrografi militer dan lembaga Hidrografi nasional.

Penyematan brevet kehormatan sekaligus secara resmi menetapkan Menteri Perhubungan sebagai warga kehormatan komunitas hidrografi. Hal ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dalam peningkatan motivasi dan semangat profesionalisme bidang hidrografi bagi seluruh personel Pushidrosal sebagai Kotama Pembinaan dan Operasi pada lingkup TNI AL dan pengembangan hidrografi pada tingkat nasional.

Sebelumnya, KSAL juga telah menyematkan brevet kehormatan Hidro-Oseanografi kepada beberapa pejabat negara yaitu Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, S.I.P., L.L.M., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P, di Pushidrosal, Ancol, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekertaris Jenderal Kemenhub Dr. Ir. Djoko Sasono, Asisten Personel (Aspers) Kasal Laksda TNI Irwan Achmadi, M.Tr.(Han), Dankormar Mayjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr (Han)., Pangkolinlamil Laksda TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc. Pangkoarmada I Laksda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., Kadispenal Laksma TNI Julius Widjojono, CHRMP., Kadiswatpersal Laksma TNI Taufik Arief, S.T., M.M., serta para pejabat Kemenhub RI.(disp/red)

Categories
Kesehatan TNI

KSAU dan Menhub RI Tinjau Serbuan Vaksinasi di PPI Curug

Koran Jurnal, Tangerang – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., bersama Menteri Perhubungan RI, Ir. Budi Karya Sumadi, ,meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi Covid-19 di Unit Kesehatan Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug, Legok, Tangerang, Banten. Sabtu (31/07/2021).

Pada kesempatan tersebut, Kasau menyampaikan kesiapan TNI AU, untuk berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kasau berharap, pelaksanaan vaksinasi ini terus ditingkatkan, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menciptakan kekebalan komunal.

“Saya berharap, pelaksanaan vaksinasi bagi warga masyarakat terus kita lanjutkan, guna mendukung program pemerintah dan TNI AU siap berkolaborasi dengan Kemenhub RI dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mensukseskan program ini,” ujar KSAU.

Kasau juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja keras dalam melaksanakan vaksinasi ini.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja dengan baik untuk melaksanakan serbuan vaksinasi massal ini,” ungkap Kasau.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan RI menyampaikan, bahwa pelaksanaan sebuan vaksinasi yang digelar pihaknya dengan TNI AU berjalan dengan baik.

“Pelaksanaan vaksin hari ini, dikhususkan untuk masyarakat dan anak berusia 12-18 tahun di wilayah sekitar Kabupaten Tangerang, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik” jelas Menhub.

Pada kegiatan vaksinasi ini, penyelenggara menargetkan 4.000 dosis vaksin yang akan berlangsung selama 2 hari dengan menyasar masyarakat sekitar, pelajar usia diatas 12 tahun, dan para pekerja di sektor transportasi.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan, baik dari TNI AU, Kemenhub, Diskes Tangerang, dan Puskesmas setempat dan turut didukung oleh PT AP I, AP II, dan Airnav Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, KSAU dan Menhub RI juga meninjau ruangan isolasi terpusat yang berada di PPIC, sekaligus membagikan ratusan paket sembako kepada warga masyarakat terdampak pandemi.

Turut mendampingi KSAU saat peninjauan ini, sejumlah pejabat utama TNI AU, diantaranya Asops, Aspotdirga dan Aspers Kasau, Pangkoopsau I, Kadiskesau, dan Kadispenau.(disp/red)

Categories
TNI Transportasi

Panglima TNI Bersama Menhub Tinjau Lokasi Penemuan Serpihan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsdya TNI Bagus Puruhito dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, meninjau langsung lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 dengan menggunakan  KRI John Lie-358 yang bertolak dari Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (10/01/2021).

Seperti diketahui bahwa pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu (09/01/2021) sore sekitar pukul 14.40 WIB. Pesawat tersebut mengangkut sebanyak 56 penumpang, terdiri dari 46 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi.

Panglima TNI menyampaikan ucapan belasungkawa dan duka yang mendalam terkait tragedi pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. “Saya turut prihatin dan berbela sungkawa atas kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182,” ungkapnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dari hasil pemantauan terakhir telah didapatkan titik koordinat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182,  sesuai dengan koordinat yang diberikan dari kontak terakhir adanya sinyal dari pesawat tersebut.

“TNI telah menurunkan  tim penyelam dari Denjaka dan Kopaska TNI AL, dan mudah-mudahan apa yang ditemukan oleh KRI Rigel 933 memang tepat sesuai dengan perkiraan,” ujarnya.

Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI mendukung penuh upaya pencarian dan pertolongan untuk menemukan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu di bawah komando Basarnas. “Sejumlah Alutsista dan personel TNI  dilibatkan untuk mendukung pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ 182 dengan mengerahkan  pesawat, helikopter, dan KRI serta  menerjunkan tim penyelam dari Denjaka dan Kopaska TNI AL,” katanya.

Selanjutnya Panglima TNI mengatakan bahwa proses pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ 182 mengalami kemajuan dengan ditemukannya serpihan pesawat hingga lifevest jacket oleh penyelam dari Kopaska dan Denjaka TNI AL.

“Seperti yang saya sampaikan tadi pagi ketika di dermaga bahwa KRI Rigel 933 sudah menemukan sinyal dan setelah dilakukan penyelaman oleh Kopaska itu sudah ditemukan beberapa serpihan dari pesawat tersebut seperti lifevest jacket, kemudian warna bagian dari pesawat ada dan juga bagian dari ada registrasinya dikedalaman 23 meter,” tuturnya.

Panglima TNI berharap proses evakuasi bisa segera dilakukan karena dari informasi para penyelam jarak pandang di bawah air saat ini cukup bagus. “Dilaporkan dari penyelam bahwa visibility di bawah air tersebut juga baik dan cukup jelas, sehingga memungkinkan apabila nanti ditemukan bagian-bagian dari pesawat tersebut termasuk korban, sampai sore hari ini mudah-mudahan bisa diangkat kalau tidak ada perubahan arus di bawah,” urainya.

Pengerahan personel, materiil dan Alutsista TNI yang dikerahkan untuk mendukung operasi SAR Sriwijaya Air SJ 182 meliputi TNI AD 130 orang (Kodam Jaya) ; TNI AL 1.218 orang, materiil (6 Sea Rider, 6 perahu karet, 25 alat selam), Alutsista (16 KRI, 3 Heli) ; TNI AU 50 orang, Alutsista (2 Heli, 1 CN 295, 1 Boeing Intai Strategis) termasuk  2 Tim SAR Paskhas 12 orang.

Total keseluruhan yaitu personel : 1.398 orang; Materiil : 6 Sea Rider, 6 perahu karet, 25 alat selam ; dan Alutsista : 16 KRI, 5 Heli, 1 CN 295, 1 Boeing Intai.(Pusp/red)

 

Categories
Megapolitan Transportasi

Pemerintah Mendorong Penerapan Intelligent System dan Protokol Kesehatan Pada Sistem Transportasi

Koran Jurnal, Jakarta – Menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB) akibat pandemi covid-19, pemerintah mendorong secara maksimal Penerapan intelligent system dan protokol kesehatan pada sistem transportasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada webinar tentang Integrasi Antarmoda Transportasi dalam era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diselenggarakan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB (SBM-ITB), Rabu (05/08/2020).

Menhub mengatakan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB) akibat pandemi covid-19, tentunya masyarakat masih merasa waspada untuk menggunakan angkutan umum terutama dari adanya interaksi dengan pengguna lain. Untuk itu Pemerintah berusaha keras melakukan upaya pemulihan / Build Back Better dengan memastikan ketersediaan dan layananan angkutan umum masal yang tersedia melaksanakan penyesuaian dengan Penerapan Protokol Kesehatan di tempat pemberangkatan, selama perjalanan maupun di tempat kedatangan.

“Pemerintah juga mendorong secara maksimal Penerapan intelligent system dan protokol kesehatan seperti contactless ticketing, cashless payment, digital information, system apps, dan disiplin physical distancing,” ujar Menhub.

Menhub menambahkan secara spesifik terkait dengan pengembangan transit / perpindahan moda, tentunya tidak terlepas dari pengembangan Sistem Trunk and Feeder. Trunk sebagai Sistem transportasi massal layaknya MRT, BRT dan LRT tentunya memerlukan dukungan dari Sistem Feeder atau sistem pengumpan sebagai first mile dan last mile melalui moda angkutan dengan ukuran yang lebih kecil dan fleksibel.

“Dengan pesatnya pertumbuhan permintaan perjalanan harian penduduk di wilayah perkotaan serta perubahan pola pergerakan yang dinamis, maka pendekatan penyediaan layanan Feeder konvensional kurang dapat diandalkan, Sehingga diperlukan sistem yang mampu melayani kebutuhan perjalanan masyarakat secara fleksibel dan dapat dijangkau secara real-time,” jelasnya.

Keberadaan Sistem Ride Hailing dapat dimanfaatkan untuk mengisi kebutuhan layanan Feeder guna mendukung layanan transportasi massal perkotaan secara optimal. Dengan basis layanan yang bersifat on-demand services, tentunya layanan Ride Hailing memiliki keunggulan dibandingkan Feeder konvensional, yakni dengan menghadirkan kemudahan akses dimanapun dan kapanpun dibutuhkan khususnya dalam melayani kebutuhan first mile dan last mile.

Menhub berharap dengan pengembangan sistem transit yang andal serta keterpaduannya dengan Ride Hailing, tentunya era mobility as a services dapat terwujud. Sebuah era dimana perjalanan dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun dan kemanapun dengan memanfaatkan layanan transportasi yang selalu tersedia tanpa harus bergantung pada kepemilikan atas kendaraan pribadi.

“Maka dari itu, integrasi antar moda merupakan solusi utama dalam memenuhi kebutuhan perjalanan di wilayah metropolitan dengan tetap bertumpu pada nilai kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa transportasi,” pungkas Menhub.

Turut hadir dalam webinar ini Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Polana Banguningsih Pramesti; Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta (Dishub DKI), Dr. Syafrin Liputo; Presiden Direktur PT. Transportasi Jakarta, Sardjono Jhony Tjitrokusumo; Presiden Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, Ridzki Kramadibrata; Dekan SBM ITB, Prof. Dr. Utomo Sarjono Putro; dan Peneliti SBM ITB, Dr. Yos.(hum/red)

Categories
Megapolitan Transportasi

Menhub Budi Karya: Perlu Komitmen dan Kerjasama Semua Pihak untuk Optimalkan Transportasi Massal Jabodetabek

Koran Jurnal, Jakarta – Diperlukan komitmen bersama dan kerjasama seluruh pihak untuk mengoptimalkan pengembangan transportasi massal di Jabodetabek, khususnya untuk meningkatkan presentase pengunaan angkutan massal menjadi 60 persen di Jabodetabek. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang diselenggarakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub di Jakarta, Selasa (04/02/2020).

“Impian ini tentunya tidak serta merta dapat diwujudkan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah saja. Masing-masing kita punya wewenang yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda dan rencana yang berbeda pula, sehingga perlu adanya kolaborasi dan koordinasi dari seluruh pihak untuk saling berkomitmen dan bekerjasama dengan mengacu kepada RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek),” ujar Menhub Budi.

RITJ yang telah disahkan melalaui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018, merupakan manifestasi awal dari hasil kooordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan transportasi di Wilayah Jabdoetabek yang disusun oleh Kementerian Perhubungan.

Saat ini tercatat, pergerakan manusia di Jabodetabek pada tahun 2018 sekitar 88 juta perhari. Pada tahun 2019, tercatat baru 32% masyarakat yang menggunakan angkutan massal. Untuk itu, pemerintah terus mengajak masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi publik dengan push dan pull policy.

“Jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta saat ini 38 persen. Idealnya itu harusnya 60 persen bahkan 70 persen. Oleh karenanya sekarang pemerintah giat membuat berbagai transportasi umum yang handal seperti MRT, LRT, dan BRT. Angkutan massal itu merupakan suatu keniscayaan yang harus kita bangun,” tutur Menhub Budi.

Adapun langkah-langkah push policy dilakukand dengan cara pembatasan langsung menggunakan kendaraan pribadi, penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai alternatif pengganti kebijakan ganjil-genap. Pemerintah Daerah juga dapat mendorong pembatasan kepemilikan misalnya dengan pajak maupun persyaratan tertentu untuk memiliki kendaraan pribadi seperti persyaratan memiliki garasi.

Kemudian langkah-langkah yang bersifat bersifat pull policy seperti : meningkatkan ketersediaan angkutan umum massal baik berbasis jalan maupun rel serta meningkatkan aspek integrasinya baik dari sisi fisik maupun sistem.

Terkait pembiayaan pembangunan transportasi di Jabodetabek, Menhub Budi mengatakan, perlu pemanfaatan skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha agar tidak semua dibebankan pada Pemerintah Pusat.

“Saat ini Pemerintah sedang berinisiatif membuat KPBU yang melibatkan swasta untuk mengembangkan transportasi. Sudah kita inisiasi di beberapa tempat kalau lapangan udara itu sudah ada Labuan bajo, kereta api sudah ada di Sulawesi selatan, laut dan sebagainya. Oleh karenanya bukan tidak mungkin LRT,MRT yang ada di Jakarta ini kita akan lakukan dengan pola-pola pendanaan seperti itu,” tandas Menhub Budi.

Turut hadir dalam acara tersebut Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Kepala BPTJ Polana B. Pramesti, Kepala Balitbang Ummiyatun Hayati, Kepala BPSDM Sugihardjo, Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan Primantohadi, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Jamaluddin, dan Kadishub Kota Depok Dadang Wihana. (hum/red)