Category: Uncategorized

Categories
Uncategorized

Satgas Covid-19: Tujuan Program Vaksinasi Tercapainya Herd Immunity

Koran Jurnal, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 meyakinkan masyarakat dunia bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat dan halal. Saat ini vaksin tersebut sedang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia dalam program vaksinasi. Meski demikian masih banyak masyarakat dunia yang mempertanyakan keampuhan vaksin tersebut, karena vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 63,5 persen di Indonesia, dibandingkan sejumlah vaksin sejenis dari produsen lainnya yang dilakukan uji klinis negara lain.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan kepada masyarakat dunia bahwa vaksin adalah upaya negara dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity. Hal itu disampaikan dalam agenda International Media Briefing secara daring di Gedung BNPB, Kamis (14/01/2021) yang juga disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Kami telah menerima rekomendasi dari WHO (World Health Organization), bahwa nilai efikasi diatas 50 persen dapat diterima. Dan kita tahu, jika angka lebih rendah, tentunya orang yang akan divaksinasi akan lebih banyak jumlahnya. Dan itu saya kira adalah tantangan untuk berbagai negara di dunia termasuk Indonesia,” kata Wiku.

Pemerintah akan terus memastikan bahwa program vaksinasi akan berjalan dengan baik, dan juga terus mengikuti hasil uji klinis vaksin Covid-19 di berbagai belahan dunia dengan beragam jenis vaksin. Hal itu demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity di Indonesia.

Untuk hasil uji klinis tahap 3 di Indonesia sendiri, vaksin Sinovac telah lulus dan memiliki Emergency Use of Authorization (EUA) yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam uji klinis tahap 3, dilakukan oleh Universitas Padjajaran di Bandung dan PT Bio Farma untuk memastikan prosesnya berjalan lancar.

Dan pemerintah juga melibatkan para pakar dalam proses uji klinis tahap 3 termasuk program vaksinasi. Dan dalam prosesnya, pemerintah juga bersikap transparan dan terus menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan uji klinis vaksin Covid-19.(KPC/red)

Categories
Uncategorized

KRI Banjarmasin 592 Angkut Prajurit Yonif Raider 312 Kala Hitam Tugas Pamtas RI-Papua Nugini 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Satya Wira Jala Dharma. Bertolak dari Dermaga Belawan mengangkut Satgas Pamtas Yonif Raider 100 Prajurit Setia, Minggu lalu (28/6), KRI Banjarmasin 592 singgah di Dermaga JICT, Tanjung Priok untuk mendukung personel Satgas Yonif Raider 312 Kala Hitam yang juga mendapat penugasan untuk mengamankan wilayah perbatasan negara Indonesia-Papua Nugini (PNG) tahun 2020.

Keberangkatan Satgas Pamtas Yonif Raider 312 Kala Hitam ini dilepas Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dengan upacara Militer yang berlangsung di Lapangan Mulyono Silam, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (04/07/2020).

Komandan KRI Banjarmasin 592 Letkol Laut (P) Sobarudin, M.Tr (Hanla) menyatakan kesiapan kapal perangnya mendukung prajurit Satgas Yonif Raider 312 Kala Hitam menuju daerah perbatasan RI-Papua Nugini sektor utara.

Kapal perang jenis Landing Platform Dock yang bermarkas di Satlinlamil Surabaya ini dalam kondisi siap operasi. Dengan berbagai pengalaman operasi angkutan laut sesuai dengan tugas pokoknya, Kapal produksi dalam negeri ini siap menjelajah samudera wilayah NKRI.

“Kondisi kapal siap beroperasi, kondisi mesin maupun sistem Sewaco dalam kondisi siap melaksanakan pelayaran” ujar alumni AAL tahun 1999 ini.

Panglima Kolinlamil Laksda TNI Abdul Rasyid, S.E., M.M. yang hadir dalam pelepasan Satgas Pamtas tersebut, mengatakan unsur-unsur KRI Kolinlamil dalam keadaan siap melaksanakan pergeseran pasukan, peralatan tempur, maupun logistik ke seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan lintas laut kapal perang Kolinlamil maupun yang berada di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kolinlamil selalu siap mendukung operasi militer maupun bantuan dukungan angkutan laut kepada pemerintah bila dibutuhkan sesuai jalur komando.

Meskipun begitu Panglima Kolinlamil meminta kepada prajuritnya untuk memahami wilayah tugas yang merupakan daerah rawan, baik aksi kelompok bersenjata, pelanggaran lintas batas, penyelundupan maupun pergeseran batas wilayah.

“Para prajurit harus selalu meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan dan kesungguhan dari seluruh prajurit untuk dapat melaksanakan tugas menuju wilayah perbatasan dengan baik,” kata Panglima Kolinlamil

Laksda TNI Abdul Rasyid, S.E., M.M. juga memerintahkan kepada seluruh jajaran KRI agar selalu waspada dan siap siaga serta jangan pernah ragu apabila saat melaksanakan lintas laut harus melakukan penegakan hukum dan menegakan kedaulatan NKRI sesuai prosedur yang berlaku.(disp/red)

Categories
Uncategorized

Pemerintah Restui 102 Wilayah untuk Melaksanakan Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Hal itu sebagaimana atas arahan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Gugus Tugas Doni Monardo pada tanggal 29 Mei 2020.

“Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah kabupaten/kota yang saat ini, berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/05/2020).

Adapun 102 wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Selatan 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, 1 kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Tengah, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, 1 kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Utara, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

Dalam implementasinya, Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan agar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk selalu menegakkan protokol kesehatan secara ketat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman Covid-19.

Selain itu juga, Doni meminta setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang masif, tracing yang agresif, isolasi yang ketat, serta treatment yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota, agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) serta melibatkan segenap komponen ‘pentaheliks’ yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media massa.

“Agar proses pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, atau budayawan, tokoh masyarakat, pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” tegas Doni.

Dalam proses tersebut, Ketua Gugus Tugas berharap agar para bupati/walikota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur. Proses pengambilan keputusan tersebut juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga simulasi sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

Adapun sektor yang dimaskud adalah seperti pembukaan rumah ibadah masjid, gereja, pura, vihara. Selain itu juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, yang dianggap penting, namun aman dari ancaman Covid-19.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung,” jelas Doni.

“Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif, dalam mematuhi protokol kesehatan, antara lain, wajib pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga tidak boleh panik, serta upaya akan selalu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gugus Tugas Pusat juga meminta setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, waktu dan sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan walikota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Tim Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta arahan sesuai dengan perkembangan keadaan,” pungkas Doni.(pus/red)

Categories
Uncategorized

Mentan Syahrul: 250 Ribu Ton Gula Pasir Siap Guyur Pasar

Koran Jurnal, Cilegon – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meninjau pabrik gula PT. Angels Products di Cilegon guna mengecek ketersedian stok tetap aman di masa pandemi corona dan menghadapi bulan puasa maupun hari raya Idul Fitri. Lebih khusus, Mentan mengatakan bahwa beberapa industri memang menerima penugasan untuk menyikapi sesegera mungkin terkait kelangkaan gula.

“Kami sudah memastikan ketersedian stok gula khususnya gula yang memang menjadi penugasan pemerintah kepada beberapa industri didalam mengambil sebuah sikap cepat agar kelangkaan gula yang ada dapat diatasi sesegera mungkin sesuai dengan perintah Bapak Presiden,” kata Syahrul saat meninjau stok gula di PT. Angels Products, Cilegon, Banten, Rabu (08/04/2020).

Mentan Syahrul menerangkan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar seluruh Menteri harus turun ke lapangan dalam melakukan validasi data. Bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pemerintah mempersiapkan kebutuhan sebanyak 250 ribu ton sudah siap diguyur ke pasar agar harga gula stabil.

“Kendali terhadap bahan baku gula pasir maupun gula putih kita sudah siapkan dan kita tidak bergantung dengan impor kenegara lain yang kita harapkan segera masuk,”terangnya.

Berdasarkan Permendag no. 7/2020 tentang harga acuan, harga eceran tertinggi (HET) gula yakni Rp 12.500 per kg. Namun saat ini harga di pasar Rp.18.000 hingga Rp 20.000 per kg. Oleh karena itu, Syahrul menegaskan pihaknya bersinergi dengan kementerian terkait dan kepolisian secepatnya menstabilkan harga. Kesiapan dalam negeri terus diupayakan serta impor dari negara lain yang diharapkan dapat segera masuk termasuk upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menangani isu kelangkaan.

“Intinya bulan Puasa maupun Lebaran nanti, InsyahAllah tidak ada hal yang perlu menjadi kekhawatiran kita bahkan tidak hanya di Jabodetabek saja namun di seluruh Indonesia,” terangnya.

“Dalam menjaga kestabilan distribusi pangan, Kementan bersama satgas pangan dari POLRI terus berupaya untuk kelancaran dan kemudahan akses pangan,” sambung Syahrul.

Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa terkait gula, Kabareskrim bersama dengan Kementan, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian setiap hari melakukan evaluasi terkait gula. Antara lain gula dari petani dan gula yang masuk ke Tanah Air baik yang bersumber gula kristal putih maupun penugasan untuk gula rafinasi yang kemudian akan diarahkan ke masyarakat.

“Dari evaluasi tersebut kita bisa menghitung berapa ketersedian gula yang ada di masyarakat seperti hari ini kita sudah cek bahwa ketersedian gula di Jabodetabek melebihi kebutuhan gula,” kata Sigit .

Lebih lanjut Sigit menegaskan, pihaknya tidak main-main dalam pengawasan ketersediaan dan distribusi pangan, apalagi di masa wabah corona dan bulan Ramadhan nanti. Terbukti, saat ini sudah ada 15 kasus yang sedang ditangani Bareskrim terkait penimbunan pangan.

“Satgas pangan juga selalu melakukan pemantauan harga pangan jika harga melebihi harga pasaran maka kita akan telusurin dan kita beri sanksi yang tegas jika ada terjadi penimbunan,” tegasnya.

“Kita tiap hari bergerak untuk melakukan kontrol serta kita langsung evaluasi jadi saya harapkan dalam waktu dekat harga dimasyarakat kembali normal karena ketersedian pangan dalam jumlah mencukupi,” pinta Sigit.(hum/red)

Categories
Uncategorized

Menkopolhukam Mahfud MD Kunjungi Puskodal Bakamla RI

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. mengunjungi kantor Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI, di Markas Besar Bakamla, Jl. Proklamasi 56, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (06/03/2020).

Menko Polhukam disambut hangat Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., didampingi Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, S.E., M.M., serta para pejabat utama Bakamla RI.

“Hari ini saya ke Puskodal Bakamla karena kita sedang menggarap satu instrumen hukum. Instrumen peraturan perundang-undangan yang akan membuka koordinasi keamanan laut yang bisa ditangani secara lebih sederhana dan koordinasi terpusat,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurutnya, untuk memaksimalkan peraturan omnibus law keamanan laut, dirinya ingin meninjau langsung ke Puskodal Bakamla yang memiliki fungsi dan kemampuan memonitoring situasi maritim di seluruh wilayah perairan Indonesia secara real time. “Saya melihat kesiapannya di sini dari segi teknologinya, sumber daya manusianya, dan lain-lain. Dan Insya Allah nanti bisalah segera dimulai langkah-langkah baru untuk secepatnya koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani Bakamla,” tandas Mahfud M.D.

Dalam kunjungannya di Puskodal Bakamla, Menkopolhukam berkesempatan menerima penjelasan Kepala Puskodal Bakamla Kolonel Bakamla Rio Herimuko tentang pencarian anomali kapal-kapal yang diduga melakukan kegiatan ilegal di laut.

Seusai mengunjungi Puskodal Bakamla RI Menkopolhukam bergegas menuju kantor Kemenkumham di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, bersama Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., didampingi para pejabat utama Bakamla RI untuk melaksanakan pertemuan.(hum/red)

Categories
Uncategorized

Tim Nasional Landas Kontinen Ajukan Perluasan Kawasan Utara Papua di PBB

Koran Jurnal, New York – Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) memperkuat Tim Nasional Landas Kontinen Indonesia presentasi di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen utara Papua di Markas PBB New York, Kamis (05/03/2020).

Delegasi Pushidrosal dipimpin oleh Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H didampingi Kasubdis BDB Pushidrosal Letkol Laut (KH) Dikdik Satria Mulyadi, S.Si., M.T.

Tim Nasional Landas Kontinen Indonesia telah melakukan presentasi awal dari submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen utara Papua. Presentasi dilakukan di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations – Commission on the Limit of the Continental Shelf).

Di depan United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf (UN CLCS) atau Komite PBB mengenai Landas Kontinen, Indonesia mengajukan proposal perluasan landas kontinen di kawasan utara Papua.

Presentasi disiapkan dan disampaikan oleh anggota perwakilan Tim Nasional Landas Kontinen, yang terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Luar Negeri.

Presentasi disampaikan secara komprehensif, meliputi aspek-aspek lokasi/peta perluasan wilayah Landas Kontinen, uji geologi, verifikasi dan jenis-jenis data, tidak adanya klaim tandingan (absence of dispute), serta metode dan hasil survey. Keputusan akhir atas proposal Indonesia akan diumumkan setelah UN CLCS mengkaji aspek legal dan teknis.

Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S. Sos., S.H., M.H., sebagai Chief of Hydrographer turut memberikan presentasi bersama dengan pimpinan K/L lainnya.

Dalam presentasinya, Kapushidrosal menyampaikan bukti-bukti berdasarkan data batimetri yang mendukung bahwa Euripik Rise merupakan kepanjangan alami dari daratan Papua di sebelah Utara sehingga Indonesia berhak untuk mengajukan batas Landas Kontinen lebih dari 200 NM di wilayah Utara Papua seluas 196,568.9 Km2.

Tanggapan dari Komisi disampaikan pada saat sesi diskusi yang dilaksanakan setelah presentasi. Secara umum, Komisi menerima terhadap Partial submission yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan akan memberikan tanggapan dalam sidang Sub-Komisi beberapa waktu ke depan.

Sebagai perbandingan, pada saat Indonesia melakukan Submisi pertama tahun 2008 untuk wilayah Barat Laut Sumatera, baru pada tahun 2011 Komisi memutuskan bahwai Indonesia berhak untuk melaksanakan penarikan ulang batas Landas Kontinen di wilayah Barat Laut Sumatera tersebut.(disp/red)

Categories
Uncategorized

Pangdam III/Siliwangi Bersama Gubernur dan Kapolda Jabar Sambut Kedatangan Presiden RI

Koran Jurnal, Bandung – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., M.M., Q.I.A., bersama Gubernur H.M. Ridwan Kamil dan Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi sambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Bandara Husein Sanstranegara Kota Bandung, Rabu (29/01/2020).

Kedatangan Presiden RI Joko Widodo didampingi para Menteri Kabinet Indonesia Maju ke wilayah Jawa Barat dalam rangka kunjungan kerja sekaligus peresmian Curug Jompong di Kabupaten Bandung.

Selain itu, Pangdam III/Siliwangi bersama Forkopimda Provinsi Jabar juga mendampingi Presiden RI mengunjungi Techno Park Cimahi dalam rangka meresmikan gerakan eleminasi TBC 2030 di Kota Cimahi.

Setelah itu Presiden RI dan rombongan mengunjungi Puskesmas Kecamatan Cimahi Selatan dalam rangka meninjau stanting.

Usai dari Puskesmas, Presiden RI dan rombongan juga Pangdam III/Siliwangi serta Forkopimda Provinsi Jabar menuju Lapangan Rajawali Kota Cimahi menghadiri acara penyerahan Program Keluarga Harapan Tahap I yang diberikan kepada 2500 orang ibu-ibu berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Pada acara tersebut, Presiden RI Joko Widodo berpesan bahwa, dana yang diberikan agar dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang benar, diantaranya untuk perlengkapan atau kebutuhan anak sekolah bukan untuk beli pulsa.

Apabila gizi anak diperhatikan akan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan anak dan akan menjadi pintar.

Tak kalah pentingnya, perhatikan gizi bagi ibu yang sedang hamil agar ibu dan anak dikandungan jadi sehat selain itu untuk menghindari anak lahir stanting atau tumbuh kerdil.

Usai dari rangkaian kegiatan tersebut, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., MM., Q.I.A., Gubernur dan Kapolda Jabar mengantar Presiden RI Joko Widodo dan rombongan untuk bertolak kembali ke Jakarta di Bandara Husein Sastranegara. (Pendam III/Siliwangi).(pen/red)

Categories
Uncategorized

Bakamla RI Hadiri Capacity Building Senior Officers’s Meeting 2019 di Hanoi Vietnam

Koran Jurnal, Hanoi – Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) mengirimkan Plt. Direktur Kerja Sama Bakamla RI Kolonel Bakamla Salim, S.E., dan Kasubbag TU Kepala Bakamla RI Letkol Bakamla Ridwansyah untuk menghadiri Capacity Building Senior Officers’s Meeting (CBSOM -2019) di Hanoi, Vietnam, Rabu (11/12/2019).

Pertemuan yang berlangsung selama empat hari sejak Senin 9 Desember 2019, dihadiri 17 negara yang tergabung dalam ReCAAP antara lain; Australia, Bangladesh, Brunei, Kamboja, China, Hongkong, India, Inggris Raya, Japan, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Fillipina, Singapura, Srilanka, Thailand dan Vietnam. Sedangkan 2 negara observer berasal dari Indonesia dan Malaysia.

Dalam kesempatan ini, delegasi Bakamla RI/IDNCG Kolonel Salim berkesempatan memaparkan tentang peningkatan MDA dengan rencana pembangunan Indonesia Maritime Security Integrated System.

Pada sesi paparan ReCAAP tentang update situasi perampokan di laut memaparkan bahwa situasi terbaru antara Januari s.d November 2019 terdapat 21 kejadian, yaitu 12 kejadian di Selat Malaka, 2 Kejadian di wilayah Jakarta,1 Kejadian di Kalimantan Selatan dan 6 kejadian di wilayah lainnya.

Laporan ReCAAP tersebut, mendapat bantahan dan tanggapan dari Delegasi Bakamla RI terkait kebenaran dan kesesuaian data yang didapat ReCAAP.

Pada kesempatan yang sama, Kolonel Salim langsung menyajikan data-data perampokan di laut yang terjadi selama tahun 2019 diantaranya dari Bakamla RI sebanyak 6 kejadian, TNI AL sebanyak 2 kejadian, Kemenko Maritim dan Investasi sebanyak 5 kejadian dan Polri sebanyak 11 kejadian.

Tim ReCAAP menanggapi pernyataan dari Delegasi Bakamla RI bahwa data yang mereka dapatkan berasal dari beberapa sumber seperti ReCAAP focal point yang berada di negara anggota ReCAAP, kemudian Global Integrated Shipping Information System (GISIS) yang dimiliki International Maritime Organization (IMO) dan terakhir adalah lewat Information Fusion Centre (IFC) Singapura melalui perwakilan International Liaison Officer (ILO) masing-masing negara. Tim ReCAAP juga menyampaikan data yang mereka dapatkan sudah melalui proses verifikasi yang membutuhkan waktu hingga 4 minggu.

Setelah melakukan penyesuaian data hasil laporan ReCAAP dengan data riil di lapangan. Delegasi Bakamla RI mengemukakan bahwa terdapat ketidaksesuaian data. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan duplikasi laporan, false report (laporan palsu) yang dibuat pengguna laut yang melewati perairan Indonesia dan terakhir adalah belum adanya verifikasi data yang benar dengan pusat informasi kendali (command center) pihak penegak hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional Indonesia.

Selanjutnya, Delegasi Bakamla RI mengingatkan kepada ReCAAP agar berhati-hati dalam menyajikan data jumlah pelanggaran kejadian di laut dan seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada beberapa penegak hukum di laut pada suatu negara tersebut, supaya tidak terjadi pandangan yang negatif dari dunia kepada suatu wilayah perairan tertentu.

“Oleh karena itu prioritas pembangunan Puskodal dan Coastal Surveillance yang dilakukan Bakamla RI sangat tepat sekali sehingga nantinya akan diperoleh data-data tindak kejahatan di laut secara akurat, real time dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu diiringi dengan percepatan Undang-undang Keamanan Laut dan keputusan dari Pemerintah RI untuk segera membentuk Bakamla RI sebagai Coast Guard di Indonesia sehingga verifikasi berita-berita insiden yang menyudutkan Indonesia seperti yang ditemukan oleh ReCAAP dapat segera diklarifikasi dengan adanya sistem komando dan kendali yang jelas,” ujar Kolonel Salim disela-sela kegiatan.

Hasil pertemuan CBSOM-2019 ini adalah terjalinnya hubungan yang erat antara Bakamla RI dengan Maritime Law Enforcement Agencies di Kawasan khususnya dengan Vietnam Coast Guard. Selain itu, solusi hasil diskusi terbaik yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi terjaganya kawasan yang aman dan stabil.

“Langkah yang dilakukan oleh 20 negara akan lebih kuat dibandingkan dengan 20 langkah yang dilakukan oleh tiap-tiap negara,” kata Kolonel Salim.(hum/red)

Categories
Uncategorized

Ketum LRJ Dukung Haidar Alwi menjadi Wakil Menteri BUMN

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Riano Oscha melalui rilisnya di Jakarta mengatakan bahwa mendukung Haidar Alwi untuk membantu Menteri BUMN dengan menjadi Wakil Menteri BUMN dari unsur Relawan.

Riano menambahkan, dia telah mendapatkan informasi bahwa Menteri BUMN Bapak Erick Thohir berencana untuk mencari figur menjadi Wakilnya di Kementerian BUMN, perihal itu Riano menyampaikan bahwa figur yang tepat dan cocok untuk menempati posisi Wakil Menteri tersebut adalah Haidar Alwi.

“Haidar Alwi sepak terjangnya kita akui bersama, sebagai bagian dari Relawan Bapak Jokowi yang menjadi Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi yang menaungi kurang lebih 900 relawan Bapak Jokowi pada pemilu yang lalu dan aktif dalam dunia usaha, maka menurut saya beliau figur yang tepat untuk membantu Bapak Erick Thohir di Kementerian BUMN,” ujar Riano, di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Disisi lain, apabila dengan masuknya Haidar Alwi untuk membantu Kabinet dalam hal ini Wakil Menteri BUMN, otomatis akan menyangkal anggapan disebagian kelompok pendukung Jokowi tentang yang tidak berkeringat yang dapat tempat.

“Ya apabila unsur Relawan yang jelas track record nya, jelas kontribusi nya dan selama ini konsisten berjuang mengawal Bapak Jokowi dari awal sampai menang kembali diberi tempat untuk mengabdi, saya rasa Anasir-anasir yang mengatakan bahwa yang berkeringat tidak dapat tempat ini otomatis akan terbantahkan,” tambah Riano.

“Itulah mengapa saya mendukung Bapak Haidar Alwi untuk membantu Bapak Erick Thohir sebagai Wakil Menteri BUMN. Kita perlu peran beliau juga yang dikenal sebagai aktivis anti radikalisme, agar bisa membersihkan BUMN dari intoleransi dan radikalisme,” tutup Riano.(red)

Categories
Uncategorized

Koarmada I Gelar Workshop Membangun Kesadaran Keamanan Maritim

Koran Jurnal, Jakarta – Komando Armada I dalam melaksanakan tugasnya memerlukan sinergitas dan kerjasama dengan komponen maritim lainnya. Oleh karena itu Koarmada I melaksanakan komunikasi sosial (Komsos) dengan komponen maritim dengan tema ”Melalui kegiatan workshop kita tingkatkan kesepahaman, sinergitas dan kerjasama antara Koarmada I dengan masyarakat maritim dalam rangka membangun kesadaran keamanan maritim”, bertempat di Mako Koarmada I, Jalan Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat, Rabu (07/08/2019).

Kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kesepahaman, sinergitas dan kerjasama dalam membangun kesadaran keamanan maritim, guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Setelah tercipta kesepahaman, maka diharapkan dapat terwujud sinergitas dan kerjasama dalam menciptakan “Daerah Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla)” yang kondusif bagi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam sambutannya, Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono, S.E., M.M., menyampaikan bahwa sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan workshop ini yaitu tercapainya kesepahaman tentang tugas dan fungsi Koarmada I dengan masyarakat maritim yang ada di wilayah Koarmada I sehingga diharapkan dapat terwujud saling pengertian dan menghormati tugas dan fungsi masing-masing instansi dan masyarakat maritim, terjalinnya sinergitas diantara Koarmada I dengan masyarakat maritim yang ada di wilayah Koarmada I sehingga dapat menunjang Koarmada I dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dawilhanla, dan terwujudnya kerjasama yang baik dan solid diantara masyarakat maritim di wilayah Koarmada I dalam rangka membangun kesadaran keamanan maritim.

“Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan agar apa yang menjadi
komitmen kita bersama dapat terwadahi melalui forum komunikasi dengan berdiskusi dan saling tukar informasi sehingga permasalahan yang ada di laut dapat teratasi secara bersama,” ujar Pangkoarmada I.

Peserta Workshop Membangun Kesadaran Keamanan Maritim terdiri dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Dirjen Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan, Satgas 115, Imigrasi, IPC/Pelindo II Tanjung Priok, INSA (Indonesian National Shipowner Association), Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Priok, KSOP Muara Angke, KSOP Muara Baru, KSOP Marunda, Pelni Tanjung Priok, dan Bea Cukai Tanjung Priok.(Disp/red)