Tag: BNPB

Categories
Bencana Megapolitan

Tanggul Jebol Picu Banjir Beberapa Desa di Wilayah Kabupaten Bekasi

Koran Jurnal, Jakarta – Kerusakan infrastruktur berupa tanggul jebol memicu banjir beberapa desa di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Banjir terpantau pada Minggu (21/02/2021), pukul 01.00 WIB. Sejumlah desa terdampak banjir yang terjadi dini hari tadi.

Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB menerima laporan dari BPBD setempat banjir melanda 4 desa, yaitu Desa Sukaurip, Karangsegar, Bantasari dan Sumber Urip. Keempat desa berada di Kecamatan Pebayuran. Banjir mengakibatkan 5 unit rumah hanyut. Petugas BPBD Kabupaten Bekasi melaporkan tinggi muka air antara 100 hingga 250 cm.

BPBD telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak penanganan darurat, seperti bambu, karung, mie instan, air mineral, makanan siap saji, obat-obatan, vitamin, perahu evakuasi, mesin perahu, tali tambang dan lampu tembak.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB banjir Kabupaten Karawang pada Sabtu (20/2), pukul 22.00 WIB, sebanyak 34 desa di 15 kecamatan terdampak banjir. Banjir disebabkan antara lain akibat hujan intensitas tinggi dan luapan Sungai Citarum.

Ke-15 kecamatan terdampak yaitu Kecamatan Rengasdengklok, Telukjambe Barat, Tirtajaya, Pedes, Cikampek, Purwasari, Ciampel, Pangkalan, Klari, Tempuran, Tirtamulya, Jatisari, Rawamerta, Karawang Barat dan Cilamaya Wetan.

Warga terdampak mencapai 9.331 KK atau 28.329 jiwa, sedangkan 1.075 KK atau 4.184 jiwa mengungsi.

Banjir mengakibatkan 8.539 unit rumah terendam dan sejumlah infrastruktur terdampak. Petugas di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan.

Merespons banjir tersebut, BPBD Kabupaten Karawang bersama TNI, Polri dan organisais perangkat daerah terkait serta sukarelawan membantu evakuasi warga di lokasi terdampak. BPBD juga mengoperasikan dapur umum untuk penyedian kebutuhan nutrisi warga terdampak.

Tidak semua warga yang mengungsi menuju titik pengungsian, sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat, masjid dan hotel. Sedangkan BNPB telah memberikan dukungan berupa pendampingan pos komando penanganan banjir, bantuan dana siap pakai sebesar Rp250 juta, masker 10.000 buah, selimut 80 buah dan lampu garam 300 buah.

BNPB juga mendukung 1 perahu karet dan 10 buah pelampung yang dibutuhkan saat evakuasi warga.

Pemerintah Kabupaten Karawang sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir terhitung 8 Februari hingga 21 Februari 2021. Dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah akan memperpanjang hingga 14 hari ke depan.

Kondisi terakhir terpantau banjir masih menggenangi rumah-rumah warga. Penerangan listrik PLN dan suplai air dari PDM di Kabupaten Karawang masih dalam kondisi padam. Selain itu, jumlah masyarakat terdampak, pengungsi dan pelayanan dapur umum yang dikelola secara mandiri oleh warga belum terdata semua.

Kepala BNPB Doni Monardo dijadwalkan untuk melihat kondisi dampak banjir di wilayah Karawang dan Bekasi pada hari ini, Minggu (21/2).(pus/red)

Categories
Bencana Jurnal Lain-lain

Menko PMK Apresiasi BNPB dalam Penanganan Gempa Sulbar

Koran Jurnal, Mamuju– Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengapresiasi BNPB dalam penanganan gempa M6,2 di Sulawesi Barat (Sulbar). Hal tersebut disampaikan Menteri PMK Muhadjir Effendy saat berkunjung ke wilayah terdampak pada Kamis (28/01/2021).

Dalam arahan, Effendy mengucapkan terima kasih kepada BNPB, salah satunya dukungan helikopter untuk pengiriman barang dan personel.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPB yang sudah membantu dengan mengerahkan empat helikopter untuk membantu pengiriman logistik ke daerah terisolir, ” ungkap Effendy.

Hal serupa diungkapkan oleh Dansatgas Penanganan Darurat Gempa Sulbar, Brigjen TNI Firman Dahlan, S.ip. Ia mengatakan, “Terima kasih kepada BNPB karena telah mengadakan helikopter untuk pengiriman logistik.”

Kunjungan tersebut juga dihadiri dua menteri lainnya, yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perpindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Para menteri ini didampingi oleh Sekretaris Utama BNPB Harmensyah dan perwakilan pejabat eselon I dari kementerian rerkait.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan tambahan bantuan material dan nonmaterial secara simbolis berupa santunan ahli waris dan bantuan logistik kepada korban bencana gempa Sulbar.

Diharapkan dengan sinergi antara kementerian dan lembaga, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemanusiaan serta masyarakat dapat mempercepat pemulihan pascagempa yang terjadi di Provinsi Sulbar. Salah satunya seperti yang diinisiasi BNPB dalam mengaktifkan Desk Relawan selama penanganan darurat.(pus/red)

Categories
Bencana

Cegah Penularan Covid-19, Kepala BNPB Minta Kelompok Rentan Dipisah di Tempat Pengungsi Gempa Sulbar

Koran Jurnal, Mamuju – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta penangananan pengungsian warga yang terdampak Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) agar memisahkan antara kelompok rentan dengan usia muda.

Hal tersebut dilakukan guna mencegah penularan dan mengantisipasi adanya potensi risiko penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 di tempat pengungsian.

“Di Pengungsian diharapkan ada pemisahan antara kelompok rentan dengan kelompok yang berusia muda. Kelompok rentannya harus kita lindungi karena ada Covid-19,” jelas Doni, Minggu (17/1).

Adapun yang dimaksud dalam kelompok rentan adalah bagi mereka yang berusia lanjut, warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas, balita dan anak-anak.

Selain itu, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 itu juga memberikan dukungan berupa alat test cepat antigen untuk memeriksa dan menelusuri adanya penularan Covid-19 di lingkungan pengungsian.

“Nanti akan ada proses swab antigen, untuk kita menjamin para pengungsi tidak terpapar Covid-19,” kata Doni.

Dalam hal ini kemudian apabila terdapat warga pengungsi yang reaktif swab antigen, maka akan segera mendapatkan tindak lanjut dari Dinas Kesehatan setempat.(pus/red)

Categories
Nasional Ragam

BNPB Akan Berikan Dana Stimulan Bagi Rumah Rusak Akibat Gempa Mamuju Sulbar

Koran Jurnal, Mamuju – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memberikan dana stimulan bagi warga yang memiliki rumah dan mengalami kerusakan akibat Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) Magnitudo 6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1) dini hari.

Adapun besaran dana stimulan tersebut masing-masing adalah 50 juta rupiah untuk Rumah Rusak Berat (RB), 25 juta rupiah untuk Rumah Rusak Sedang (RS) dan 10 juta rupiah untuk Rumah Rusak Ringan (RR).

Menurut Kepala BNPB, Doni Monardo, jumlah besaran dana stimulan tersebut merupakan usulan yang diberikan dari Pemerintah Sulbar kepada Pemerintah Pudat melalui BNPB.

“Ini merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Sulbar kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,” jelas Doni, Minggu (17/01/2021).

Sebelumnya, Doni telah memastikan bahwa kerusakan rumah warga akibat gempabumi merupakan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

“Pemerintah pasti akan memberikan perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban, termasuk rumah yang rusak nanti menjadi tanggung jawab BNPB bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten,” pungkas Doni.(pus/red)

Categories
Ragam

Sebanyak 56 Orang Meninggal Akibat Gempa M6,2 di Sulawesi Barat

Koran Jurnal, Jakarta – Berdasarkan data per 16 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa M6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1), pukul 01.28 WIB atau 02.28 waktu setempat di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 56 orang, dengan rincian 47 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan sembilan orang di Kabupaten Majane.

Selain itu, terdapat 637 korban luka di Kabupaten Majene dengan rincian antara lain 12 orang luka berat, 200 orang luka sedang dan 425 orang luka ringan. Sedangkan di Kabupaten Mamuju terdapat 189 orang mengalami luka berat atau rawat inap.

BPBD Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju serta Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan TNI – Polri, Basarnas serta relawan maupun instansi lainnya dalam proses evakuasi masyarakat terdampak.

Pusdalops BNPB memutakhirkan informasi saat ini bahwa aliran listrik di Kabupaten Majene sebagian sudah menyala. Sedangkan aliran listrik di sebagian wilayah Kabupaten Mamuju sudah dapat dialiri listrik sedangkan setengahnya masih mengalami gangguan.

Selanjutnya, jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, Provonsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali pulih dan dapat dilalui kendaraan pada Sabtu (16/01/2021) sore.

Adapun jalur tersebut dapat kembali dibuka setelah Dandim 1401/Majene, Letkol Inf Yudi Rombe dari Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/Hasanuddin, menugaskan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 8/SMG untuk membuka akses menggunakan alat berat.

BNPB telah menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat sebesar 4 miliar Rupiah pada hari ini, Sabtu (16/1). Bantuan tersebut diserahkan sebesar 2 miliar rupiah untuk Provinsi Sulbar dan masing-masing 1 miliar rupiah untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Selain itu, BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Pada Sabtu (16/1) pukul 06.32 WIB, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan telah kembali terjadi gempabumi dengan kekuatan M5,0 di Kabupaten Majene. BMKG juga memprakirakan gempa susulan masih akan terjadi. Untuk itu, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu waspada terkait adanya potensi gempa susulan yang berkekuatan signifikan.

BNPB juga mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan dengan tebing curam untuk waspada terhadap longsoran dan reruntuhan batu. Selain itu, bagi yang tinggal di kawasan pantai atau pesisir, diharapkan untuk selalu waspada dan segera menjauhi pantai apabila merasakan adanya gempa susulan.

Masyarakat diminta untuk dapat mengikuti informasi resmi dan tidak mudah percaya dengan segala informasi yang belum jelas sumbernya. Masyarakat juga diimbau untuk tidak percaya berita bohong atau hoax mengenai prediksi dan ramalan gempabumi yang akan terjadi dengan kekuatan lebih besar dan akan terjadi tsunami.

Masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan informasi kegempaan melalui BMKG dan portal InaRisk untuk mengetahui potensi risiko bencana yang ada disekitar tempat tinggal.(pus/red)

Categories
Daerah Ragam

BNPB dan Komisi VIII DPR RI Tinjau Longsor Sumedang

Koran Jurnal, Sumedang – Bencana longsor yang melanda Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Jawa Barat pada Sabtu (9/1) lalu, menyebabkan puluhan rumah rusak dan korban jiwa.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi longsor guna melihat langsung kondisi dan dampak yang terjadi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suyatman, dalam paparannya mengatakan menurut data BPBD Kab. Sumedang per tanggal 15 Januari 2021, kejadian longsor tersebut berdampak pada korban jiwa dan materil.

“Hingga hari ini 15 Januari, korban tertimbun longsor diperkirakan 40 orang, 24 orang diantaranya sudah ditemukan dan 16 orang masih dalam pencarian. Luka berat 3 orang, luka ringan 22 orang dan diperkirakan warga yang terdampak sejumlah 1.003 jiwa / 267 KK. Sedangkan rumah yang tertimbun 20 unit, rumah rusak berat 5 unit, rumah rusak ringan dan terancam 51 unit,” ucap Herman saat menerima perwakilan Komisi VIII DPR RI dan BNPB di pos komando SMAN 1 Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Jum’at (15/01/2021).

Lebih lanjut ia menyampaikan akan segera merelokasi warga terdampak sesuai dengan arahan kepala BNPB Doni Monardo beberapa waktu lalu.

“Pemda akan melakukan relokasi permanen bagi masyarakat terdampak dan terancam longsor, dan kami sedang melakukan persiapan untuk lokasi yang ditentukan,” tutur Herman.

Sementara itu wakil bupati Sumedang Erwan Setiawan menegaskan pemerintah daerah telah melakukan langkah cepat dengan memasang sistem peringatan dini untuk meminimalisir dampak longsor yang akan terjadi kedepannya dan akan mengevaluasi seluruh izin pembangunan di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi longsor.

“Early Warning System (sistem peringatan dini) telah kami pasang di lokasi untuk memberikan tanda dan mengurangi dampak yang akan terjadi. Selain itu kami akan melakukan moratorium dan evaluasi seluruh izin pembangunan atau pengembangan di lokasi rawan longsor baik yang belum diberikan izin maupun bagi yang sudah memiliki izin,” ujar Erwan.

DPR RI Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Pada kesempatan yang sama wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan, mengatakan Komisi VIII membidangi kebencanaan, oleh karena itu akan melakukan pendampingan terkait persoalan kebencanaan di Indonesia, salah satunya mengutamakan peran mitigasi atau pencegahan guna kurangi dampak bencana.

“Di dalam pembahasan Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Komisi VIII DPR RI, mitigasi bencana adalah salah satu poin yang dibahas dengan memperhatikan tata ruang dari segi kebencanaan,” kata Ace.

Seperti longsor yang terjadi di Sumedang ini, daerah temopat terjadinya bencana longsor merupakan daerah padat penduduk yang memiliki kemiringan tanah yang berisiko terjadi longsor.

“Daerah itu dijadikam pemukiman penduduk yang cukup padat, sangat penting analisis dampak bencana dalam tata ruang ataupun pembangungan. TIdak boleh ada pemberian izin bagi pendirian bangunan yang tidak memperhatikan dampak bencana,” lanjut Ace.

Ace menambahkan, turut berduka atas kejadian ini dan mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh stakeholder yang ikut melakukan penanganan longsor Sumedang.

“Komisi VIII turut prihatin dan berbelasungkawa atas kejadian ini, selain itu kami ucapan terima kasih kepada tim sar, TNI/POLRI, relawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan longsor yang begitu aktif melakukan pencarian korban dari awal,” kata Ace.

BNPB Dukung Pemda Untuk Relokasi Warga Terdampak

Kemudian Sekretaris Utama BNPB Harmensyah menjelaskan, pemerintah pusat dalam hal ini BNPB akan terus mendukung proses penanggulangan bencana longsor, termasuk menyiapkan dukungan untuk relokasi bagi warga.

“Pemerintah pusat akan memberikan dukungan relokasi bagi masyarakat terdampak, untuk lokasi yang menentukan dari pemerintah daerah,” jelas Harmensyah.

Dalam rangka melakukan pencegahan longsor, perlu adanya bantuan alam, pada kesempatan ini BNPB memberikan ribuan bibit pohon guna ditanam dilokasi yang rawan longsor.

“Permasalahan lingkungan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan, drainase yang buruk mengakibatkan air akan menguap dari saluran dan berdampak kepada tanah disekitarnya, jika tanah tidak ditanami pohon-pohon berakar kuat makan tanah akan mudah terbawa aliran air dan terjadi longsor,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini BNPB dan Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang berupa ribuan bibit pohon seperti pohon Sukun 500 buah, pohon Aren 500 buah, pohon Alpukat 350 buah, pohon Mahoni 1.500 buah dan Vetiver 5.000.

Selain itu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 diberikan juga dukungan berupa Mesin PCR 1unit, Mesin RNA 1 unit, PCR Test 5.000 buah, RNA Test 5.008 buah, VTM Test 5.000 buah, Swab Antigen Test 5.000 buah, Mie Sago 100 karton dan masker kain 1.600 buah, serta tambahan dana siap pakai sejumlah 99 juta rupiah.

Pada kegiatan ini perwakilan Komisi VIII dan BNPB meninjau pos komando SMAN 1 Cimanggung dan meninjau lokasi kejadian longsor serta melakukan penanaman bibit pohon.(pus/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Lurah Petamburan, Titik Awal Tracing Karena Positif Covid dan Hadir di Acara Maulid serta Pernikahan

Koran Jurnal, Jakarta – Kerja, tetap lebih baik daripada berpangku tangan. Sebuah pesan penutup dari pengarahan Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, dalam rapat virtual (zoom) Sabtu sore (21/11/2020).

Dalam rapat virtual itu hadir antara lain Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Juga unsur satgas di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dan Banten, serta Kepala Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Jakarta.

Pembahasan rapat koordinasi tersebut yakni fokus pada upaya tracing, tracking dan treatment atas sejumlah titik kerumunan. Diantaranya kerumunan Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, paska liburan panjang, penjemputan di Bandara, kerumunan di Tebet, Mega Mendung dan Petamburan baru-baru ini.

Doni Monardo berbicara di sesi akhir rapat, yang selesai menjelang kumandang adzan maghrib. Sebelumnya, host rapat telah mengatur Kepala Dinas Kesehatan dan petugas yang berinteraksi langsung untuk memberikan laporan fakta fakta di lapangan.

Dalam kesempatan itu, para peserta menyampaikan data-data terkini terkait perkembangan terakhir Covid-19 di wilayah tugas masing-masing daerah, maupun secara khusus yang terjadi di klaster-klaster khusus, seperti disebut di atas.

Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan maupun di Megamendung, petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking. Diharap, Satgas Covid-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan.

Kerelaan Melakukan Swab

Dalam arahannya, Doni Monardo menyadari benar kesulitan yang dihadapi di lapangan. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para petugas di lapangan. Doni mengemukakan, dibutuhkan kerelaan hati dari masyarakat untuk melakukan swab, utamanya bagi yang pernah mengikuti kerumunan termasuk selama liburan panjang, demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja. “Tes swab di Puskesmas, tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Tak lupa, Doni Monardo berharap dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW.

“Sampaikan bahwa kami akan melakukan test massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis,” papar Doni.

Kepada aparat Satgas Covid-19 daerah, Doni Monardo meminta untuk melanjutkan kerja kerasnya menemukan kasus positif dan segera dilakukan karantina di tempat yang telah ditentukan bagi OTG maupun yang sudah bergejala, supaya semua bisa selamat.

“Bagi yang positif, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi mandiri. Jangan ragu untuk ikut test, dan jangan takut kalau positif,” tambahnya.

Petugas diminta melakukan pendekatan secara persuasif. Ajak masyarakat mau bekerjasama atas nama nilai-nilai kemanusiaan. “Mulailah dengan tracing dari Lurah Petamburan. Selanjutnya tes massal dari keluarga inti semua yang positif,” ujar Doni Monardo.

Hindari Kerumunan

Mengutip imbauan Doni Monardo saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta sehari sebelumnya. Bahwa ia mengimbau para kepala daerah, termasuk semua Gubernur agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan yang mungkin bakal digelar di daerahnya. “Cegah dan tangkal sejak dini, jangan sampai kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan terjadi,” kata Doni.

Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, Doni juga menyerukan agar bisa menjadi teladan penerapan protokol kesehatan.

“Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini,” tandas Doni.

Dalam penegakan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan, sekali lagi Doni menekankan “prinsip nondiskriminasi”. Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

“Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami,” tegas Doni Monardo.(KPC/red)

Categories
Daerah Kesehatan

Dinilai Mampu Kendalikan Covid-19, Doni Monardo Apresiasi Komponen Pemprov Kaltara

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo memberikan apresiasi kepada seluruh komponen dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) atas upaya penanganan Covid-19 di wilayahnya.

Adapun apresiasi tersebut disampaikan Doni, mengingat kasus Covid-19 di wilayah Kaltara dinilai dapat dikendalikan dengan baik.

“Kita memberikan apresiasi atas upaya dari seluruh komponen masyarakat di Kalimantan Utara. Telah membuktikan bahwa kasus dapat dikendalikan,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Kantor Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (09/11/2020).

Menurut analisa dari hasil akumulasi data perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air, Provinsi Kaltara menjadi salah satu wilayah yang memiliki angka kasus aktif Covid-19 rendah bahkan di atas rata-rata kasus skala nasional.

“Jadi ini menjadi salah satu yang terkecil dalam skala Nasional,” jelas Doni.

Berdasarkan data akumulasi per Senin (9/11/2020), kasus Covid-19 di Kaltara memiliki penambahan sebanyak 4 kasus dan totalnya menjadi 897. Sedangkan untuk pasien sembuh mengalami peningkatan menjadi 786 setelah ada penambahan sebanyak 3 orang. Kemudian untuk kasus meninggal hingga sejauh ini ada sebanyak 10 orang dan tidak ada laporan penambahan untuk hari ini.

Tentunya Doni mengingatkan agar capaian tersebut harus dijaga dan ditingkatkan lagi, sehingga kasus COVID-19 dapat lebih dikendalikan dengan baik.

Di sisi lain, Doni juga mengingatkan agar prestasi dari pengendalian dan penanganan COVID-19 lantas tidak membuat jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara menjadi cepat puas dan menurunkan performa serta kewaspadaan, namun justru sebaliknya. Sebab, mempertahankan angka kasus jauh lebih sulit dan hal itu menjadi tantangan yang harus diantisipasi dengan baik.

“Jangan anggap ini sudah selesai. Jangan sampai kendor. Kita harus konsisten,” jelas Doni.

Dalam hal ini, Doni menyimpulkan bahwa kunci dari suksesnya pengendalian COVID-19 di Provinsi Kaltara adalah kekompakan antara pemerintahannya dengan seluruh komponen dan masyarakat.

*Waspada Kepulangan WNI ke Tanah Air*

Selanjutnya, Doni juga mengimbau agar jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI), baik bagi yang repatriasi maupun para jamaah ibadah umroh.

Doni mengingatkan bahwa WNI yang terdampak COVID-19 di luar negeri dan hendak pulang ke Tanah Air tidak sedikit.

Menurut data yang dikantongi Doni, ada lebih dari 350 ribu orang yang tersebar di beberapa negara di dunia.

Oleh sebab itu perlu adanya antisipasi yang lebih baik lagi untuk menyambut kepulangannya dalam keadaan sehat dan tidak terpapar COVID-19.

“Selalu waspada. Kira-kira demikian,” pungkas Doni.

Dalam kesempatan tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 juga memberikan dukungan bantuan bagi Pemprov Kaltara untuk penanganan COVID-19 yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua Satgas Nasional Doni Monardo kepada Pjs. Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi.

Adapun bantuan tersebut meliputi masker KN95 sebanyak 20.000, masker medis sebanyak 20.000, masker kain 100.000, APD premium 10.000, face shield sebanyak 5.000, shoe cover sebanyak 2.000, gloves sebanyak 500, googles sebanyak 250, disinfektan sprayer 5, hand sanitizer sebanyak 20 jerigen, hand spray sebanyak 1000 dan ventilator 2 unit.(hum/red)

Categories
Nasional Ragam

Keterlibatan Masyarakat Sangat Diperlukan dalam Pengurangan Risiko Bencana

Koran Jurnal, Bogor – Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2020 yang digelar pada Senin (12/10/2020) ini merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap aktifitas PRB sebagai bagian dari investasi ketangguhan bangsa. secara umum, peringatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB serta dapat dijadikan ajang pembelajaran bersama bagi pelaku PRB seluruh Indonesia.

Setiap tahun nya peringatan bulan PRB memiliki tema yang berbeda. Pada tahun 2020 tahun ini, tema yang diusung yaitu “Daerah Punya Aksi Pengurangan Risiko Bencana” dan memiliki 5 indikator tema, diantara nya 1. Ketangguhan Daerah, 2. Peran masyarakat, Perguruan Tinggi & Lembaga usaha, 3. Mitigasi Vegetatif, 4. Peringatan Dini dan, 5. Disasters During Disasters: Multi-Hazard Approach to Geological and Hidro-Meteorological Hazard Amidst Covid-19 Pandemic.

Khusus pada tema 2″ Peran serta masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga usaha” mempunyai tujuan memahami konsep kemitraan, sinergi dan koaborasi dari masyarakat, lembaga usaha dan perguruan tinggi serta media massa, mengadopsi praktik-praktik baik serta mendapatkan rekomendasi membangun kerja sama, mengadopsi dan mereplikasi keberlanjutan pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena masyarakat dapat menjadi orang-orang pertama yang terkena dampak.

Masyarakat juga menjadi orang yang pertama kali memberikan respons terhadap bencana yang mereka hadapi. Untuk itu, dalam upaya membangun kapabilitas masyarakat, MDMC melakukan sejumlah program, antara lain program satuan pendidikan aman bencana dan program masyarakat tangguh bencana. Terkhusus dalam program pendidikan, MDMC bersama BNPB dan gerakan masyarakat lainnya berupaya membekali pengetahuan kepada masyarakat, terutama kepada siswa di sekolah, tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi bencana.

Sehingga dengan pengetahuan tersebut, MDMC berharap mereka dapat memahami dan mencegah terjadinya bencana dengan mengurangi potensi risikonya.Untuk itu, kesadaran tersebut perlu terus menerus dibangun di dalam organisasi kemasyarakatan mereka masing-masing.

Selain itu, Palang Merah Indonesia (PMI) juga melakukan hal yang sama, yaitu berupaya membantu mengurangi risiko bencana, salah satunya dengan membangun masyarakat yang tangguh saat menghadapi bencana.Dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana, PMI melakukan aksi kemanusiaannya di daerah-daerah rawan bencana dengan mengutamakan beberapa strategi.

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Letjen TNI (Purn) Sumarsono, SH mengatakan bahwa sejauh ini PMI terus berupaya membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, baik dengan memberikan bantuan kepada korban, memberikan pelayanan darah, mengerahkan relawan dan juga dengan membangunkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana.

Dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana, PMI melakukan aksi kemanusiaannya di daerah-daerah rawan bencana dengan mengutamakan beberapa strategi.

Strategi-strategi tersebut antara lain adalah dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana, melakukan adaptasi perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan dalam kebijakan pengurangan risiko bencana.

Kemudian, PMI juga mempromosikan perilaku tangguh bencana mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, maupun kepada desa-desa yang rawan terkena bencana.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, PMI, kata Sumarsono, mengakui tidak bekerja sendiri, sebaliknya berupaya meningkatkan kerja sama strategis yang berkesinambungan, baik dengan pemerintah, swasta, gerakan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana, perlu mengutamakan pengelolaan risiko secara terpadu dengan secara penuh melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat serta memperkuat masyarakat dan sistem institusi untuk kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan penghidupan masyarakat.(hum/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Cegah Penyebaran Covid-19, Kementerian dan Lembaga Ajak Masyarakat Sadar Kebersihan

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan “untuk mencegah penyebaran Covid-19, perlu adanya kesadaran bersama. Oleh karena itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI melakukan pengurangan risiko penyebaran Covid-19 di tempat publik, salah satunya dengan gerakan bersih-bersih di Stasiun Gambir”, hal itu diucapkan Erick saat meninjau pembersihan Stasiun Gambir bersama Kepala BNPB, Dandim Jakarta Pusat dan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kamis (12/03/2020).

Kegiatan bersih-bersih dilakukan oleh pasukan TNI/POLRI, PT KAI dan PPSU melakukan pembersihan menggunakan biosanitizer dengan cara menyemprotkan ke kursi, pagar dan ruangan yang ada di Stasiun Gambir.

Erick mengatakan kegiatan ini telah rutin dilakukan agar masyarakat merasa aman, “kegiatan ini telah rutin dilakukan, setiap hari sekali dilakukan pembersihan agar masyarakat merasa aman saat berada di tempat publik,” ucap Erick

Kepala BNPB Doni Monardo pada kesempatan yang sama menambahkan, “membersihkan tempat-tempat publik secara rutin harus dilakukan, baik itu sekolah, kantor, tempat ibadah dan fasilitas publik lainnya,” ujar Doni.

Selain itu Doni mengajak seluruh pihak menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, “kami menghimbau kepada pemerintah pusat dan daerah, swasta hingga keluarga untuk rutin membersihkan lingkungan masing-masing untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tutup Doni.

Perlu diketahui PT KAI selaku pengelola stasiun telah melakukan sosialisasi pencegahan kepada para penumpang di beberapa stasiun dan juga rutin membersihan gerbong kereta dan stasiun menggunakan bahan kimia, serta menyediakan cairan pembersih tangan dibeberapa titik strategis untuk mempermudah masyarakat untuk membersihkan diri.(hum/red)