Tag: BNPB

Categories
Kesehatan Megapolitan

BNPB dan Dewan Masjid Indonesia Ajak Umat Muslim Cegah Virus Corona 

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menghimbau kepada umat muslim agar membawa sajadah atau alas untuk sujud lainnya secara mandiri ketika hendak melakukan salat sebagaimana yang juga dianjurkan oleh Dewan Masjid Indonesia. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya potensi penularan virus Corona (Covid-19), kuman atau bakteri jahat lain yang dapat merugikan tubuh saat melakukan salat, terutama pada saat sujud.

Menurut Doni, ada potensi terjadi penularan dari tempat sujud umat muslim ketika melakukan ibadah, khususnya apabila hal itu di masjid di tempat-tempat umum. Oleh karena itu, Doni meminta agar umat muslim selalu membawa perlengkapan salat secara mandiri dan tidak perlu khawatir.

“Kita semua tahu, saat sujud mulut dan hidung kita bersentuhan dengan tempat sujud. Kalau ada orang kena penyakit, virusnya nempel. Satu jam kemudian ada yang salat di tempat yang sama bisa menular,” kata Doni, di Jakarta, Sabtu (07/03/2020).

Selain itu, untuk lebih meningkatkan kenyamanan dan keamanan saat beribadah di masjid atau musala yang berada di tempat umum, petugas dewan masjid bersama takmir masjid juga diimbau untuk selalu melakukan sanitasi siaga dengan upaya sebagai berikut;

1. Menjaga kebersihan lantai masjid/musala dengan cairan disinfektan.
2. Menjaga kebersihan karpet dan alas salat secara rutin/konstan menggunakan vacum cleaner/alat pembersih lain sangat dianjurkan.
3. Meminta jamaah yang sedang batuk, demam dan mengalami gejala seperti flu agar beribadah di rumah hingga sembuh.
4. Menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet dengan cairan disinfektan.
5. Ikut mengawasi penyebaran/penularan virus Covid-19 dan tanggap dengan melaporkan apabila ada masyarakat yang dicurigai terdampak di lingkungan masjid/musala.

Selain lima poin tentang menjaga kebersihan ditambah menggunakan peralatan salat secara mandiri, hal terpenting lain yang juga harus diketahui agar terhindar dari penularan virus covid-19 adalah dengan menjaga imunitas tubuh dan menerapkan pola hidup sehat.

“Imun tubuh yang dijaga dengan baik melalui kegiatan olahraga, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, menghindari stres dan pikiran tenang menjadi modal kuat untuk memerangi virus Corona dan penyakit lain,” tutup Doni.(hum/red)

Categories
Nasional

Jelang Rakornas, BNPB Ajak Multipihak Bahas Solusi dan Strategi Penanggulangan Bencana

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak berbagai pihak untuk membahas solusi dan strategi penanggulangan bencana di Indonesia. Kegiatan ini terwadahi dalam seminar nasional menjelang Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di InaDRTG, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (03/01/2020).

Seminar yang menghadirkan para narasumber dengan berbagai institusi ini membahas enam tema utama, yaitu (1) Manajemen Kebencanaan; (2) Ancaman Geologi dan Vulkanologi (Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi, Erupsi Gunungapi); (3) Ancaman Hidrometeorologi (Kekeringan, Karhutla, dan Perubahan Iklim); (4) Ancaman Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Puting Beliung, Abrasi); (5) Ancaman Limbah dan Kegagalan Teknologi; serta (6) Sosialisasi Katana dan Edukasi Kebencanaan.

Pada pembukaan seminar, Kepala BNPB Doni Monardo melaporkan bahwa multipihak sangat signifikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BNPB memberikan istilah multipihak sebagai pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa. Menurutnya, penanggulangan bencana adalah urusan bersama, seperti tema dalam Rakornas PB 2020.

“Urusan penyelenggaran penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi oleh segenap komponen bangsa, baik pada pra, saat dan pascabencana,” ujar Doni.

Pada akhir sambutan, Doni mengajak semua pihak untuk bekerja sama untuk melindungi rakyat yang semakin hari memiliki potensi ancaman bencana.

Sementara itu dalam sambutan pembukaan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan penanggulangan bencana memang membutuhkan koordinasi. Hal tersebut disebabkan dalam penanggulangan bencana selalu melibatkan banyak pihak. Namun demikian, Muhadjir berpesan bahwa dalam koordinasi dibutuhkan distribusi kewenangan dan distribusi tugas. Ia menambahkan bahwa kewenangan tadi sesuai fungsi dan peran masing-masing.

Di samping itu, Muhadjir juga menyampaikan bahwa wilayah Indonesia berada di cincin api yang berdampak pada potensi ancaman bencana. Namun Muhadjir selalu mengingatkan bahwa kenyataan ini harus disyukuri sebagai anugerah. Ini menjadi tantangan bagi kita semua.

“Ketika bangsa itu ada ujian, maka bangsa itu akan besar,” ujar Muhadjir.

Seminar nasional ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu terkini terkait penanggulangan bencana dan akar masalah dan driving force setiap ancaman bencana. Beranjak dari tujuan tersebut, seminar dengan narasumber yang berkompeten dan diskusi positif dapat menghasilkan solusi dan rekomendasi terhadap strategi penanggulangan bencana. Pada kesempatan yang sama, narasumber dan peserta dapat berbagi praktik baik upaya pengurangan risiko bencana dan tata kelola penanggulangan bencana.

Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.(hum/red)

Categories
Polhukam

Komisi VIII DPR RI Dukung Kolaborasi BNPB dan Kemensos dalam Penanganan Bencana

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendukung kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial RI dan meminta agar selalu bersinergi dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah daerah rawan bencana melalui peningkatan kapasitas dan edukasi yang baik. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan dalam rapat kerja yang membahas mengenai Penanganan dan Penanggulangan Bencana di Indonesia di Senayan, Selasa (14/01/2020).

“Rasa aman dan nyaman tentunya bagi masyarakat di wilayah rawan bencana perlu diutamakan,” kata Ace.

Menurut Ace, apa yang dilakukan BNPB dalam menjalankan marwah nya sebagai komando, koordinator dan pelaksana baik pada prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana sudah sangat baik. Ace mengambil contoh saat BNPB segera turun merespon atas bencana yang melanda DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di awal tahun 2020. Atas kehadiran BNPB bersama Kementerian dan Lembaga lain di tengah-tengah bencana tersebut, Komisi VIII DPR RI memberi apresiasi positif.

Selain itu, Komisi VIII yang diketuai oleh Yandri Susanto itu juga meminta agar BNPB selalu memperhatikan daerah lain dan segera mengambil langkah percepatan tanggap darurat dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana agar ke depannya masyarakat lebih merasakan langsung pemerintah hadir di tengah-tengah mereka saat dilanda kesulitan.

Adapun tujuan dari Komisi VIII DPR RI menggabungkan BNPB dan Kemensos dalam satu forum tak lain adalah agar sinergi dalam melayani bangsa dan negara semakin baik lagi. Selain itu, melalui forum tersebut apa yang selama ini menjadi permasalahan dan kerap muncul ke permukaan, terutama dalam kaitan penanggulangan bencana dapat segera diatasi.

“Kami sengaja mengajak BNPB dan Kemensos duduk bersama agar kita semakin solid dan bersinergi,” kata Yandri.

Dalam rapat tersebut didapatkan beberapa poin penting yang disepakati sebagai bagian dari kinerja dan kolaborasi ke depan seperti pengambilan langkah antisipatif menghadapi curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem yang diprakirakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Kemudian Komisi VIII juga meminta agar distribusi logistik bagi warga terdampak bencana agar lebih dapat dipercepat sehingga tidak ada yang ditelantarkan. Dalam hal ini, peran penting pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih maksimal demi keselamatan warga terdampak bencana.

Lebih lanjut BNPB juga diminta agar penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan dalam penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2020 dapat dipercepat sesuai dengan instruksi presiden dan peraturan lainnya. Sementara itu Kemensos diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) tahun 2020.

Anggaran BNPB dan Kemensos Perlu Ditingkatkan

Mengingat semakin banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta anggaran dapat dinaikkan agar program yang dijalankan menjadi maksimal. Yandri menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020 sebesar Rp 272 milliar masih kurang.

“Ketersediaan anggaran untuk program perlindungan sosial korban bencana alam Kemensos tahun 2020 hanya sebesar Rp 272 milliar. Kalau yang saya lihat dari paparan dan lainnya terkait semakin banyaknya bencana di Indonesia ini, wajar saja jika mereka meminta kenaikan anggaran,” papar Yandri.

Yandri mengatakan, kenaikan alokasi anggaran penting dilakukan karena menyangkut terhadap hal-hal penting seperti kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana yang merugikan banyak masyarakat.

“APBN program tersebut masih minim untuk tahap kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana alam yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut legislator dapil Banten II itu memaparkan alokasi anggaran BNPB tahun 2020 sebesar Rp 700 milliar masih kurang, walaupun terdapat dana siap pakai dan alokasi untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp 478 milliar.

“Untuk program penanggulangan bencanannya sebesar Rp 478 milliar, makanya nanti kita lihat dulu kelanjutannya gimana,” imbuh Yandri.(hum/red)

Categories
Nasional Ragam

Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB Tanam 2020 Pohon

Koran Jurnal, Bogor – Panglima TNI dan Kapolri serta Kepala BNPB menanam 2020 pohon di Pusat Latihan Multifungsi Mabes Polri, Jalan Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Jum’at (10/01/2020).

Pantauan di lapangan, jenis pohon yang mereka tanam berbeda-beda. Jenderal (Pol) Idham Azis menanam Pohon Merbau Pantai Papua, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menanam Pohon Kayu Hitam Sulawesi, sedangkan Letjen Doni Monardo menanam Pohon Kayu Ulin. Ketiga pohon letaknya bersebelahan.

Idham mengatakan, pihaknya memanfaatkan hari gerakan satu juta pohon sedunia untuk menggugah nurani anak bangsa peduli pada lingkungan. Tujuannya agar masa depan anak cucu bisa lebih baik dari sekarang.
“Program penanam pohon hanya simbol saja yang kita tanam hari ini sebanyak 2020 tetapi dibalik makna simbol itu bagaimana kita ingin mengunggah hati warga negara Indonesia untuk bergandengan menanam pohon,” katanya, Jumat (10/1).

Dia menjelaskan sejak memasuki 2020 Indonesia diterpa bencana alam mulai dari banjir hingga longsor. Menurut dia, Bencana ini tidak main-main sampai menelan korban sampai ratusan dan membuat 400 ribuan jiwa mengungsi.

“Saya kira ini peringatan juga bagi kita sehingga saya sekaligus mengajak rekan-rekan semua melalui diri saya sendiri marilah kita melaksanakan kegiatan ini dengan ikhlas. Semoga apa yang kita tanam hari ini akan menjadi kenangan dan kebanggaan bagi anak cucu kita,” jelasnya.

Acara penanaman pohon ini juga dihadiri pemerhati lingkungan, juga artis papan atas Iwan Fals.(red)

Categories
Daerah Ragam

Kepala BNPB Tinjau Lokasi Banjir Bandang dan Longsor Lebak Gedong Banten

Koran Jurnal, Banten – Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menko PMK Muhajir Effendi meninjau lokasi yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten pada Sabtu (04/01/2020).

Pada kunjungan tersebut Doni Monardo menyerahkan bantuan dana siap pakai [DSP] sebesar Rp 350 juta kepada Korem 064/Maulana Yusuf yang digunakan untuk penanganan darurat. Penyerahan DSP disaksikan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Danrem setempat. Selain itu, pemda setempat mendapat bantuan dana dari kemenko PMK sejumlah Rp 500 juta dan Kemensos Rp 611 juta.

Setelah melihat lokasi terdampak, Doni menyapa para penyintas yang masih bertahan di pos kesehatan yang terletak di Desa Banjar Irigasi, Lebak Gedong. Di sela-sela kunjungan, Doni menyampaikan apresiasi kepada petugas, TNI, Polri, Basarnas dan unsur Pemerintah Kabupaten Lebak yang telah melakukan upaya penanganan darurat.

“Sejak hari pertama mereka telah turun ke lapangan, memberikan bantuan pertama, pertolongan pertama kepada masyarakat terdampak,” ujar Doni di lokasi.

Banjir bandang dan longsor yang tepatnya melanda Kampung Cigobang, Kecamatan Lebak Gedong ini mengakibatkan lima orang meninggal dunia. Bencana tersebut terjadi pada Jumat (3/2), pukul 16.30 WIB. Selain hujan intensitas tinggi, salah satu penyebab longsor adanya galian tambang milik Aneka Tambang yang tidak dikembalikan fungsinya.(hum/red)

Categories
Nasional

Kepala BNPB: Perlu Sinergitas Semua Pihak dan Kesadaran Kolektif Agar Penanganan Banjir Jabodetabek Lebih Terintegrasi

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjend Doni Monardo, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Banjir Jabodetabek di Ruang Rapat Lt.15, Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (02/01/2020).

Dari Kementerian/Lembaga hadir Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Kepala Bidang Informastika dan Pengendalian BPBD Prov. DKI Jakarta, M. Ridwan Ibrahim, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Tri Handoko Seto, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, Perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, TNI, Polri, Basarnas, LSM/NGO serta para relawan.

“Ini sebagai upaya kolaborasi dan sinergi semua pihak, bencana menjadi urusan bersama, perlu kesadaran kolektif, dibutuhkan koordinasi antarlembaga agar penanganan banjir di Jabodetabek lebih terintegrasi,“ jelas Doni Monardo.

Lebih lanjut Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa, pertama pemerintah harus fokus untuk mengurus para pengungsi, kedua para korban yang terjadi, luka-luka termasuk mereka yang mengalami masalah dan kesulitan seperti listrik, air bersih, dan lain-lainya.

Hujan Ekstrem Masih Berpotensi Terjadi Hingga Februari

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG mengumumkan perkembangan prediksi cuaca terkini dan potensi bencana dalam dua pekan kedepan yang patut diwaspadai. Dalam penjelasannya aliran udara basah dari Timur Afrika diperkirakan menuju wilayah Indonesia dan dapat mengakibatkan potensi hujan ekstrem pada tanggal 10-15 Januari.

Selanjutnya, pergerakan aliran udara basah juga masih akan berlanjut pada Januari akhir hingga pertengahan Februari 2020.

“Aliran udara basah masuk ke Indonesia diperkirakan pada tanggal 10-15 Februari 2020 dan siklus berulang pada akhir Januari hingga pertengahan Februari 2020, ungkap Dwikorita.

Sejumlah wilayah di Indonesia yang diprediksi akan terdampak hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrem tersebut menurut pradiksi BMKG meliputi Sumatera bagian tengah, Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan hingga tenggara. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu sebagai antisipasi kemungkinan bencana yang dapat berpotensi terjadi

Sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana dari prakiraan cuaca ekstrem tersbut, BPPT siap membantu menanggulangi banjir besar akibat cuaca ekstrem yang terjadi di Jabodetabek sejak Selasa (31/12) dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

BPPT akan menggunakan TMC untuk percepatan penurunan hujan. Rencananya BPPT akan menurunkan hujan ke Selat Sunda atau Lampung, namun jika arah angin ke timur akan di turunkan ke waduk-waduk seperti Jatiluhur dan Jatigede.

Untuk membantu proses TMC tersebut BPPT bersama BNPB dan TNI akan mengerahkan 2 jenis pesawat yakni CN295 dan Casa.

Sementara dari Kementerian BUMN akan membantu membentuk tim bantuan dukungan banjir di wilayah Jabodetabek untuk masing-masing sektor, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bogor dan Bekasi dengan masing-masing menempatkan empat orang perwakilan di masing-maising wilayah tersebut.

Bantuan dari BUMN dalam bentuk CSR, berupa logistik, makanan, obat-obatan, peralatan evakuasi seperti perahu karet, dan lain-lainnya. Dari pihak Jasa Marga, akan menggratiskan tol dalam kota, dimulai hari ini.

Kementerian Kesehatan sejauh ini sudah menerjunkan tim satgas kesehatan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bekasi dan Bogor. Sampai saat ini menurut informasi dari Kementerian Kesehatan masih banyak lokasi yang belum terlayani untuk pelayanan kesehantanya. Dan satu hal yang perlu untuk diwaspadi penyakit ikutan pasca banjir ini, seperti penyakit kulit, gatal-gatal, diare ISPA, Leptospirosis, dll.

Dari pihak TNI menyediakan bantuan personel di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan rincian 3680 personil, TNI AD AL AU yang bertugas pengamanan logistik tim kesehatan dapur umum, 50 perahu karet, 10 kapal , 5 heli tni au dan ad utk evakuasi medis, pengamatan udara, distribusi logistik, 32 truk. Kemudian 84 Koramil utk logistik dan pengungsi. Untuk Jawa Barat akan diterjunkan 2500 personel, 25 truk dan Banten 1000 personel juga 15 truk. Selanjutnya TNI juga akan mengerahkan masing-masing 1 unit pesawat CN295 dan Cassa untuk TMC.

Polda Metro Jaya juga telah mengerahkann satuan dengan kemampuan SAR yaitu Brimob Sabhara dan Polair untuk membantu mengevakuasi korban banjir sejak kemarin di 263 titik termasuk di 9 titik ruas tol jabodetabek.

Selanjutnya dari Palang Merah Indonesia menerjunkan 395 personel untuk Jabodetabek dan akan ditambah jika diperlukan, dengan rincian untuk personil Evakuasi, ambulan, dapur umum dan psikososial. Peralatan 11 perahu karet, 14 ambulance, 8 kendaraan operasional, truk 2, dapur umum 5 titik di dki dan 1 titik di banten.

Dari LSM/NGO dan relawan sudah bergerak di lapangan sejak awal kejadian banjir, seperti PMI, LPBI NU, MDMC, BAZNAS, ORARI, RAPI, dll, mereka bergerak sesuai dengan kapasiatas yang dimilikinya, baik itu evakuasi, kesehatan, psikososial, radio komunikasi, dll.

Menanggapi dari seluruh paparan perwakilan K/L dan relawan yang hadir, Kepala BNPB berharap, disetiap posko harus saling bersinergi, berkumpul disatu posko dan tidak menyebar, untuk memudahkan koordinasi. Disamping itu, masing -masing walikota diharapkan untuk menjadi Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.(hum/red)

Categories
Pendidikan Ragam

Kepala BNPB Ajak Praja IPDN Jaga Lingkungan, Tak Hanya Beri Contoh Tetapi Juga Menjadi Contoh

Koran Jurnal, Sumedang – Kepala BNPB Doni Monardo mengajak seluruh Praja IPDN yang berjumlah 2000 Praja, untuk menjaga lingkungan. Ajakan ini dilontarkan Doni saat memberikan materi di Seminar Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Tahun 2019, di Balairung Rudini Kampus IPDN, Sumedang Prov. Jawa Barat, Kamis (05/12/2019).

Seminar mengusung tema “Leadership in the age of insecurity” dibuka Rektor IPDN yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Deti Mulyati.

Dalam paparannya, Doni Monardo mengatakan bahwa, “Pencemaran lingkungan saat ini sudah sangat memperihatinkan, contohnya Sungai Citarum, dulu kondisinya sangat kritis hingga mendapat predikat sungai terkotor didunia, sekarang sudah membaik dan airnya dapat diminum. kerusakan lingkungan ini diakibatkan oleh perilaku manusia sehingga menimbulkan bencana.”

Doni menambahkan, “Bencana bukan hanya diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, ada juga lainnya seperti contoh gempabumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng atau sesar, apalagi di Bandung ini terdapat sesar aktif yaitu sesar lembang yang jika bergerak dapat mengakibatkan gempabumi. Praja IPDN adalah calon pejabat negara sehingga wajib mengetahui ancaman bencana di lingkungannya,” tambah Doni.

Diakhir paparan, Doni mengajak Praja IPDN untuk tidak hanya memberikan contoh tetapi menjadi contoh kepada masyarakat agar menjaga lingkungan.

Seminar ini dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Tenaga Ahli BNPB Asisten 1 Bidang hukum Gubernur Jatim, Peneliti Dosen Universitas Pajajaran, Praja IPDN.(hum/red)

Categories
Pendidikan Ragam

BNPB Luncurkan Buku “Kibar Pataka di Selatan Jawa”

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi meluncurkan buku berjudul “Kibar Pataka di Selatan Jawa”, sebagai catatan sejarah yang dirangkum dari rangkaian kegiatan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Tsunami (EDT) 2019 di Jakarta, Selasa (05/11/2019. Peluncuran buku tersebut sekaligus dalam rangka memperingati World Tsunami Awareness Day pada tahun ini.

Mengambil lokasi di Tempo Institute Jakarta peluncuran buku kisah perjalanan rangkaian EDT 2019 ini dihadiri oleh beberapa perwakilan Kementerian/Lembaga, akademisi, peneliti, beberapa relawan, rekan media, penulis dan penyusun buku serta pihak-pihak terkait yang turut berkontribusi.

Selaku pengarah, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Lilik Kurniawan berharap agar jerih payah dari seluruh tim yang dituangkan ke dalam medium buku tersebut dapat menjadi catatan sekaligus pembelajaran untuk masa depan anak cucu bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana gempa-tsunami.

“Sebagai asupan literasi, agar masyarakat lebih siap dan korban bisa diminimalisir,” kata Lilik.

Dalam napak tilas kisah perjalanan EDT 2019 hingga terbitnya buku tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Pangarso Suryotomo mengatakan bahwa kegiatan ekspedisi yang mengambil titik awal di Banyuwangi dan berakhir di Serang pada pertengangan Juli-Agustus lalu merupakan sebuah jawaban atas keresahan warga pesisir selatan yang sebelumnya dikatakan bahwa ada potensi dari ancaman gempabumi dan tsunami dari beberapa ahli peneliti.

Dengan adanya kegiatan tersebut, maka masyarakat menjadi siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi terkait hasil dari penelitian para pakar terdahulu.

“Ketika ada rilis resmi tentang potensi tsunami di selatan jawa, namun nyatanya masyarakat di pesisir selatan jawa tak gentar karena dengan adanya ekspedisi ini,” ungkap Pangarso.

Tentang “Kibar Pataka di Selatan Jawa”

Buku dengan sampul depan bergambar arak-arakan bendera Pataka dengan judul “Kibar Pataka di Selatan Jawa” merupakan oleh-oleh dari perjalanan panjang para pahlawan kemanusiaan yang mendedikasikan waktu dan energinya demi ketangguhan masyarakat di pesisir selatan Jawa, melalui Ekspedisi Destana Tsunami (EDT) 2019.

Buku setebal 104 halaman ini merupakan catatan dari gabungan materi yang diadopsi langsung dari seluruh wilayah yang menjadi rute EDT 2019. Ragam kisah yang dipahat dalam buku ini memberikan kesan tersendiri melalui gaya bahasa yang unik dan menarik dari cara para penulis bertutur kata melalui medium tulisan.

Sebut saja catatan tentang potensi gempabumi dan tsunami di pesisir selatan Jawa dari segi sejarah yang dibingkai secara ringkas dan padat pada bab pertama. Melalui alur yang dikemas secara teratur pembaca seolah dibawah kembali ke masa lampau. Imajinasi dan rasa ingin tahu berbaur menjadi satu dan berakhir ke dalam pemahaman-pemahaman baru.

Kemudian yang tak kalah mendebarkan ketika pembaca dihadapkan pada perjalanan panjang perubahan bentang alam selatan jawa, yang mana proyeksi dari masa lampau menuju masa kini telah menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus keresahan dari para peniliti yang menarik untuk disimak. Nyatanya memang dari bab ke dua ini seluruh tenaga dan pikiran seakan diadu, namun bagaimanapun tim penyusun tetap menampilkan sisi positifnya untuk solusi baru.

Memasuki bab berikutnya ialah bagaimana ingatan-ingatan tentang fenomena alam masa lampau yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa harus dirawat dengan baik dan dijadikan sebagai sebuah pembelajaran. Hal itu sangt penting mengingat dalam sebuah penelitian memang secara garis besar bencana gempa-tsunami di indonesia adalah peristiwa yang berulang. Oleh karena itu penting bagi generasi tua untuk meng-estafet-kan literasi sejarah ingatan bencana kepada penerus mereka, generasi muda.

Pada bab berikutnya, tabir kisah mitos dan ilmu sains saling beradu dalam mengambil simpati dalam catatan baru. Keduanya memang sangat berbeda jauh dan tidak memiliki korelasi, namun dalam bagian ini, para penulis seakan sengaja menyajikan keduanya sebagai penguatan literasi modern agar pikiran terbuka, namun tidak menghilangkan esensinya yang telah ada.

Seperti contoh; selama ini kisah Nyi Roro Kidul, yang telah beredar sebagai mitos masyarakat. Namun oleh penelitian terkini dikatakan bahwa hal itu merupakan peristiwa Tsunami yang di-metafora-kan oleh penguasa pada masa lampau sebagai legitimasi untuk mendapatkan kekuasaan dan diakui oleh rakyatnya. Hal itu disebutkan dari hasil penelitian sang ahli paleotsunami LIPI Eko Yulianto, baik dari penelitian lapangan maupun temuan bukti tulisan lampau yang mengisahkan tentang peristiwa sekitar tahun 1600 ditambah literasi keilmuan lain yang terkait.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, mengutip kata-kata Eko dari sebuah wawancara khusus bahwa: “Sebuah sains adalah mitos yang senantiasa diverifikasi kebenarannya. Dan ketika proses verifikasi itu berhenti, maka seketika itu sains berubah menjadi mitos”.

Memasuki babak akhir dalam buku catatan “Kibar Pataka di Selatan Jawa”, pembaca diarahkan kepada wawasan baru tentang bagaimana upaya tindak lanjut dan pembelajaran dari alam semesta, yang mana kapasitas masyarakat harus benar-benar ditingkatkan dan dibudayakan sebagai dasar untuk menjadi keluarga tangguh bencana, sebagai mana yang menjadi salah tujuan EDT 2019 yakni masyarakat tangguh, bukan ajang seremonial saja.

Terciptanya buku ini tak lepas dari jerih payah seluruh unsur yang terlibat seperti dari keluarga besar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Sertifikasi Nasional (BSN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Palang Merah Indonesia (PMI), SKALA, Hipmi Peduli, Save The Children, Google, RAPI, ORARI, Dompet Dhuafa, Pramuka, unsur TNI/Polro, Pemerintah Daerah, dll.(hum/red)

Categories
Militer Polhukam

Kepala BNPB dan Panglima TNI Lakukan Anev serta Tinjau Karhutla di Riau

Koran Jurnal, Pekanbaru – Kepala BNPB Doni Monardo mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi (anev) serta peninjauan langsung karhutla di Provinsi Riau, Sabtu (14/09/2019). Karhutla Riau semakin memburuk hingga menyebabkan dampak luas kepada masyarakat.

Peninjauan dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Panglima TNI setelah bertolak menuju Riau dari Lapagan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur pada pukul 13.00 WIB dengan pesawat Indonesia Air Force TNI B737. Setelah mendarat, rombongan Kepala BNPB dan Panglima TNI beserta rombongan langsung menuju Kantor Gubernur Riau untuk melakukan Rapat Koordinasi (rakor) Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau bersama Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kepala BPBD, hingga walikota dan bupati se-Provinsi Riau.

Dalam analisis dan evaluasi yang disampaikan melalui rakor tersebut, Gubernur Riau sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Riau memaparkan bahwa jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019 telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik. Dalam mengatasi karhutla tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah mengerahkan 5.499 pasukan dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD hingga relawan dari masyarakat.

Selain itu, pihaknya telah mengerahkan 1 pesawat jenis Cassa 212 untuk hujan buatan, 1 helikopter pantau, 6 helikopter bantuan BNPB dan TNI serta 2 bantuan helikopter dari korporasi sebagai upaya pemadaman karhutla melalui udara.

Upaya mengatasi dampak buruk, Pemerintah Provinsi Riau juga menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengurangi dampak negatif akibat asap, pembagian masker penutup mulut dan hidung juga dilakukan. Selain itu, pos-pos darurat kesehatan telah didirikan, baik mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga pos kesehatan masyarakat lain di wilayah tertentu. Gubernur Syamsuar juga meminta agar korporasi juga turut membantu dengan menyediakan lebih banyak pos kesehatan dan memberi pelayanan yang terbaik

Di hadapan Panglima TNI dan Kepala BNPB, Gubernur dengan masa bakti 2018-2023 itu mengharap agar bantuan personel darat dapat ditambah mengingat cakupan karhutla di Riau meluas. Selain itu beliau juga mengajak agar kekuatan tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan dari korporasi juga masyarakat.

Syamsuar dengan tegas menyatakan akan mengambil langkah tindak lanjut secara nyata terhadap pihak yang terbukti melanggar dan membakar hutan untuk kepentingan korporasi dengan mencabut izin perusahaannya. Seluruh bupati dan walikota yang hadir diminta untuk mendukung keputusan itu dan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kepada bupati dan walikota, Saya mengharap bahwa semua perusahaan harus ada izin dari bupati, dan apabila ada yg melanggar saya minta agar dibekukan,” tegas Syamsuar.

Sementara itu, Kepala BNPB kembali menegaskan bahwa asap (karhutla) adalah pembunuh yang tidak bisa diketahui secara langsung. Membiarkan asap adalah membiarkan kerusakan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, Doni menekankan agar seluruh unsur, baik masyarakat hingga pemerintah daerah agar bersinergi melakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga mengingatkan bahwa jika tidak bisa menyepelekan hal itu maka manusia itu menjadi pembunuh potensial.

“Boleh jadi nanti kalau anda sekalian bisa, (menanggulangi karhutla) maka semuanya bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Jika tidak bisa, kita adalah pembunuh potensial,” tegas Doni.

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga kembali menegaskan bahwa 99% karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Dari beberapa kali kunjungan di Riau, Doni mendapatkan laporan bahwa 80% karhutla itu berubah menjadi perkebunan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.

“Kita ketahui bahwa 80% karhutla di Pelalawan berubah menjadi kebun. Saya catat, saya ingat itu, ungkapan Pak Bupati Pelalawan,” ungkap Doni.

Dalam hal itu, Doni juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya bermain kata-kata saja namun juga harus ada tindakan yang nyata. Hal itu dikatakan mengingat sebelumnya Doni mendengar slogan “Riau Tanpa Asap,” akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya.

“Saya tidak ingin hanya slogan-slogan. Dulu saya senang dengan pernyataan Riau Tanpa Asap. Tapi apa, hari ini Riau penuh asap,” ujar Doni.

Mendukung upaya dan pernyataan Kepala BNPB yang sebelumnya disampaikan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali bahwa permasalahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Adapun unsur TNI dalam hal ini berfungsi untuk membantu kementerian/lembaga mengatasi karhutla dengan personel dan peralatan tempur yang disesuaikan. Oleh karena itu, Panglima TNI mengajak seluruh unsur masyarakat, korporasi dan pemerintah daerah serta media agar bersama-sama memecahkan masalah yang sudah menjadi langganan setiap tahun.

Sejauh ini TNI sudah membantu upaya pemadaman karhutla yang melanda di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan dengan menerjunkan pasukan langsung ke titik api. Selain itu, TNI juga telah berupaya menyemaikan natrium klorida (NaCl) untuk hujan buatan dan melakukan pemadaman melalui udara dengan water-bombing.

Panglima juga mendukung upaya pencegahan sebagai langkah mitigasi terbaik seperti melakukan penanaman pohon produktif dan mengubah pemahaman serta perilaku manusia agar lebih mementingkan kelestarian lingkungan demi generasi penerus bangsa. Tentunya hal itu dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

“TNI tugasnya membantu. Jangan sampai nanti TNI yang justru seakan memiliki permasalahan ini. Ini permasalahan kita semua. Kita yang harus menyelesaikan masalah,” tutup Panglima TNI.

Usai melakukan analisis dan evaluasi serta rakor karhutla tersebut, Panglima TNI dan Kepala BNPB akan melanjutkan kunjungan kerja di Riau dengan melakukan pantauan udara langsung menggunakan helikopter pada esok hari, Minggu (15/9).(hum/red)

Categories
Nasional

Wapres JK: Terima Kasih Atas Dukungan Internasional dalam Penanggulangan Bencana

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih atas dukungan internasional dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Asia Pasifik begitu luas dan kita dapat saling berbagi pengalaman, banyak pengalaman bencana di Indonesia bagaimana membentuk mitigasi, persiapan dalam bencana dan sebagainya. Ada gunung berapi, gempa bumi, angin topan, dan sebagainya yang sama dengan bencana di negara lain. “Bencana sebabnya ada dua, karena alam dan karena ulah manusia” kata Wapres saat membuka acara Asia Pacific Regional Conference on Localisation of Aid di ruangan Dr. Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB (27/08/2019).

Bencana memberikan dampak dan banyak pelajaran, “Contohnya kearifan lokal seperti di Simeleu, kearifan lokal yang berhasil ketika ada gempa, masyarakat langsung lari ke dataran tinggi” ucap Jusuf Kalla. Wapres juga berpesan BNPB mempunyai kantor-kantor di provinsi dan kabupaten kota seperti halnya di BPBD, agar masalah bencana dapat teroganisir lebih baik dari sebelumnya.

Saat bencana gempabumi dan tsunami Aceh, tahun 2004 silam. Ada 55 negara yang membuka bantuan pada musibah bencana saat gempa dan tsunami Aceh. Namun ini jadi pelajaran untuk Indonesia kedepannya, tidak semua bencana terbuka untuk semua dunia internasional. Setelah sekian lama baru dibuka kembali untuk bantuan internasonal seperti halnya bencana gempabumi tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, tahun 2018.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan kita mengetahui wilayah ASEAN adalah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana di dunia. Lebih dari satu dekade sejak tsunami tahun 2004, tren bencana menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi dan intensitas. Itu menjadi lebih menantang dengan ditemukannya garis patahan baru, yang pada 2010 hanya ada 81 garis patahan yang teridentifikasi dan pada 2016 jumlahnya meningkat menjadi 295 garis patahan. BNPB sedang melakukan formulasi baru, agar setiap warga negara berkesempatan berlatih dan menerima pengetahun bencana. “Sehingga masyarakat Indonesia semuanya dapat selamat dalam ancaman bencana. Sehingga mendapatkan gambaran dan solusi dari ancaman bencana yang akan terjadi dan menjadi masyarakat tangguh” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Pemerintah Swiss untuk Indonesia, Michael Cottier menyampaikan stakeholders lokal merupakan kunci penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, namun lokalisasi di lapangan membutuhkan pendekatan gabungan. “Oleh karena itu, acara ini diharapkan menjadi wadah bagi kita untuk berbagi praktik baik dan mendiskusikan isu-isu lokalisasi yang berfokus pada level praktis” katanya.

Direktur Eksekutif AHA Centre, Adelina Kamal menjelaskan AHA Centre sebagai lembaga resmi yang mengkoordinasikan bantuan saat bencana di ASEAN. Setiap tahun melakukan project baru. ” Dalam konferensi ini, kita tidak hanya menerima masukan dari negara lain tetapi juga dapat sharing dengan negara lain mengenai bencana yang ada di negara masing-masing” ucapnya.

Acara ini akan berlangsung selama dua hari, 27-28 Agustus 2019 di ruang serbaguna Dr. Sutopo Purwo Nugroho. Materi diskusi yang disampaikan poinnya adalah pengembangan kapasitas dan penguatan, kemitraan, pendanaan, koordinasi dan masalah gender pada sisi kemanusiaan. Selain itu, hari kedua besok (28/8) akan membahasa tentang penanganan bencana di Palu, Sulawesi Tengah.(hum/red)