Tag: Distribusi

Categories
Kesehatan Nasional TNI

Gugus Tugas Covid-19 Sudah Distribusikan 1.492.150 APD

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mendistribusikan sebanyak 1.492.150 alat pelindung diri untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Yang masih ada di gudang sampai dengan hari ini 334.600 alat pelindung diri,” kata Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Marsekal Pertama TNI Jorry S Koloay dalam keterangannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (30/04/2020).

Alat material kesehatan lain yang juga sudah disalurkan adalah kacamata pelindung google sebanyak 3.000 buah, masker bedah 774 ribu, peralatan rapid test 285 ribu, dan sarung tangan medis 304 ribu.

Jorry mengatakan alat material kesehatan tersebut didistribusikan ke sejumlah provinsi, yaitu DKI Jakarta (238.050 buah), Jawa Barat (124.000 buah), Jawa Tengah (80.700 buah), Jawa Timur (102.600 buah), DI Yogyakarta (30.700 buah), Bali (42.400 buah), dan Banten (65.100 buah).

“Sudah direncanakan distribusi ke beberapa provinsi. Khusus untuk hari ini akan didistribusikan ke 29 daerah dengan mengerahkan pesawat TNI Angkatan Udara,” tuturnya.

Untuk memastikan penyaluran alat material kesehatan tersebut tepat sasaran, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah menerbitkan Prosedur Tetap dan Panduan Distribusi Alat Material Kesehatan.

“Protap distribusi yang terintegrasi tersebut memudahkan proses tracking pada daerah penyaluran,” jelas Jorry.

Prosedur Tetap tersebut bertujuan untuk menciptakan kesatuan data yang valid, terintegrasi, dan cepat dalam penyusunan laporan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Di dalam protap sudah terurai jelas apa saja yang harus dilakukan. Saat ini sistem sudah berjalan baik. Negara menjamin ketersediaan logistik alat material kesehatan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Jalin Kerjasama Layanan Jasa Antar Khusus Pendistribusian Pangan Protein Hewani Selama Pandemi Corona

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dengan layanan jasa antar untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat ditengah masa pandemi virus corona atau covid-19. Adapun tujuan kerjasama itu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat memesan produk protein hewani, sehingga kebutuhan akan pangan bergizi seimbang dan terjaga.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, masyarakat kini cukup pesan di layanan jasa antar online dengan ojek online, dan kebutuhan protein yang kita inginkan sampai ke rumah.

“Di tengah pandemi corona ini pangan harus tetap tersedia. Jadi kita ikuti anjuran-anjuran pemerintah dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial langsung dengan cara memanfaatkan e-commerce dan jasa layanan antar ojek online,” ungkap Syahrul saat Launching Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Protein Hewani antara Kementerian Pertanian, Grab dan Mitra Usaha Tani di Jakarta, Selasa (14/04/2020).

Syahrul mengatakan bahwa masalah pangan tentu menjadi krusial bagi masyarakat dalam kondisi apa pun, apalagi saat situasi wabah pandemi covid-19. Apabila tidak terpenuhi, tentu tatanan kehidupan suatu negara akan terganggu.

“Kalau beras ada, protein terpenuhi, tentu kita semua akan jauh lebih tenang. Karena masalah pangan adalah masalah yang paling krusial dalam kondisi apa pun,” jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementan akan terus berusaha memantau dan menemukan berbagai macam terobosan agar pangan dapat terpenuhi. Selain itu, pelaku pertanian (petani/peternak) dapat lebih mudah memasarkan produknya.

“Mari kita semua ikutin anjuran pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Kita ciptakan hati Nurani bangsa serta bangun kerjasama dan kebersamaan dalam memerangi pandemi corona ini,” pungkas Syahrul.

Kerjasama dengan layanan antar tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama dengan PT Grab Teknologi Indonesia (ojek online Grab) dan Mitra Usaha. Sedangkan untuk mitra usaha perunggasan Kementan bekerjasama dengan PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, dan PT Tri Putera Panganindo. Mitra usaha daging dan olahan sapi, antara lain: PT Indoguna Utama, PT Agro Boga Utama, dan PT Cisarua Mountain Dairy (Cimory). Mitra usaha e-commerce, yakni: e-Tani, Tani Hub, dan Sayurbox.(red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Pemerintah Pastikan Atur Ulang Soal Subsidi Gas 3Kg Masih Tahap Kajian

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana Pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada audiens yang hadir pada acara Indonesia Millennial Summit 2020 di Gedung The Tribrata Jakarta, Jum’at (17/01/2020).

“Yang lagi ramai di media itu tidak sepenuhnya benar. Kita sedang dalam pembahasan,” jelas Arifin merespons salah satu pertanyaan peserta yang hadir.

Lebih lanjut Arifin menjelaskan, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi LPG 3 kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait.

“Pembahasan ini tentu saja melibatkan Kementerian dan Lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha,” sambungnya.

Arifin menilai, pengaturan subsidi LPG 3 kg tertutup tengah dikaji dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran.

Pemerintah, sambung Menteri ESDM, selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

“Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi ‘kebocoran’,” jelas Arifin.

Ia menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan.

“Kami di Kementerian ESDM memiliki visi bagaimana bisa menyediakan energi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah sendiri berusaha terus menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Tercatat pada tahun 2019 total subsidi energi sebesar Rp135 triliun dengan rincian Rp85,7 triliun berasal dari BBM/LPG.

Besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp153,5 triliun dengan rincian Rp97 triliun untuk BBM/LPG.(DBPers/red)