Tag: Ditjen PKH

Categories
Kesehatan

Ini Langkah Kementan Antisipasi Kasus Anthraks Jelang Idul Adha

Koran Jurnal, Jakarta – Menjelang Hari Raya Idul Adha, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan timbulnya kasus Anthraks pada hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. I Ketut Diarmita, Dirjen PKH, Kementan menyampaikan pesan tersebut melalui rilisnya tanggal 11 Juli 2019.

Menurutnya, Anthraks, penyakit hewan yang disebabkan bakteri ini bisa menyerang hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing/domba, namun bisa juga ditularkan ke manusia (zoonosis) melalui kontak dengan hewan tertular atau benda/lingkungan yang sudah dicemari agen penyakit.

“Walaupun berbahaya, penyakit anthrax di daerah tertular bisa dicegah dengan vaksinasi yang disediakan pemerintah” jelasnya. Lanjut Ketut, untuk daerah bebas Anthraks bisa dicegah dengan pengawasan lalu lintas hewan yang ketat.

“Saat ini, beberapa provinsi di Indonesia memang tercatat pernah melaporkan kasus Anthrax, namun dengan program pengendalian yang ada, kasus tersebut sifatnya sporadis dan dapat segera terkendali, sehingga kerugian peternak dapat diminimalisir dan ancaman kesehatan masyarakat bisa kita tekan” tambah Ketut.

Terkait lalulintas dan perdagangan hewan rentan Anthraks yang berasal dari daerah tertular seperti halnya Gunung Kidul dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, Ketut menegaskan bahwa sesuai dengan standar Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dalam penanganan wabah Anthrax, jika di wilayah tersebut dalam waktu 20 hari tidak ada kasus (kematian) maka Anthraks di wilayah tersebut dapat dinyatakan terkendali, sehingga lalulintas dan perdagangan hewan rentan dapat dilakukan sepanjang hewan tidak berasal dari wilayah yang sedang wabah.

“Hewan juga harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan hasil uji laboratorium,” tambahnya.

Ketut juga meminta agar masyarakat melaporkan hewan yang menunjukan gejala sakit atau ternak yang mati mendadak kepada petugas kesehatan hewan serta melarang pemotongan hewan yang sakit atau yang menunjukan gejala klinis Anthraks.

Sebagai langkah kewaspadaan terhadap Anthrax menjelang Idul Adha ini, Ketut telah meminta Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di tempat penampungan/pemasaran, pengaturan dan pengawasan tempat penampungan/pemasaran hewan, pengawasan pelaksanaan dan jadwal vaksinasi anthraks, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas dan panitia pelaksana kurban, serta pemeriksaan teknis pada hewan sebelum dan setelah pemotongan saat pelaksanaan kurban.

Memastikan Hewan Qurban Bebas Anthraks

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Kementan, Syamsul Ma’arif menjelaskan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018, penyembelihan hewan kurban di Indonesia mencapai 1.224,284 ekor, terdiri dari 342.261 ekor sapi, 11.780 ekor kerbau, 650.990 ekor kambing, dan 219.253 ekor domba. Kebutuhan ternak untuk ibadah kurban tahun 2019 ini diprediksi akan meningkat sekitar 10% dari kebutuhan tahun 2018. “Sebagai bentuk perlindungan kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit seperti Anthrax, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan segera terjunkan Tim Pemantauan Hewan Kurban di seluruh Indonesia yang terdiri dari petugas pusat, provinsi, kab/kota, juga dari unsur mahasiswa kedokteran hewan, dan organisasi profesi” jelas Syamsul.

Sementara itu, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan memberikan tips memilih hewan kurban yang sehat yaitu dengan cara memilih hewan di tempat penampungan/pemasaran hewan kurban yang telah ditetapkan/diawasi oleh pemerintah dan memastikan hewan memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas/petugas kesehatan hewan, serta pada saat dilihat/diperiksa hewan kurban tersebut bernafas teratur, berdiri tegak dan tidak ada luka, bola mata bening dan tidak ada pembengkakan, area mulut dan bibir bersih, lidah bergerak bebas dan air liur cukup membasahi rongga mulut, area anus bersih, dan kotoran padat. “Dengan memastikan aspek-aspek tersebut, maka hewan kurban yang dipilih aman dari kemungkinan sakit dan menularkannya kepada kita,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Daerah Kesehatan

Kementan Targetkan Bali Bebas dari Rabies dan Jembrana

Koran Jurnal, Denpasar – Bali merupakan salah satu provinsi yang menjadi tujuan destinasi wisata yang menarik baik bagi wisatawan asing maupun domestik. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat konsen mendukung upaya Provinsi Bali untuk menjaga status kesehatan hewan di wilayah tersebut, agar wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali merasa aman dan nyaman. Hal tersebut disampaikan oleh I Ketut Diarmita saat kunjungan kerjanya ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Jum’at (21/12/2018) kemarin.

“Pembebasan penyakit Rabies dan Penyakit Jembrana di Pulau Bali ini menjadi target dan prioritas utama kami”, kata I Ketut Diarmita. I Ketut berpendapat, jika Pulau Bali merupakan pulau yang kecil, sehingga Ia yakin dengan tekatnya yang kuat, impian Bali bebas Rabies akan dapat terwujud”, ucapnya. Untuk itu, Ia minta ke BBVet Denpasar membuat target kinerja dengan pembiayaan yang terstruktur pada tahun 2019. Ia juga sebutkan, jika Bali bebas dari Rabies, maka akan meningkatkan keamanan bagi wisatawan yang datang ke Bali.

Selain itu, I Ketut juga menekankan bahwa Pulau Bali merupakan sumber plasma nutfah, yakni sapi Bali. Untuk itu, Ia berharap pembebasan Pulau Bali dari penyakit jembrana pada sapi Bali dapat segera terwujud agar peternak dapat menjual sapi Bali ke seluruh peternak Indonesia.

“Ini tentunya akan menjadi sumber peningkatan pendapatan untuk masyarakat Bali”, ucap I Ketut. Untuk itu, Ia berharap ada investor yang tertarik mau membranding sapi Bali agar mampu bersaing dengan sapi impor. Apalagi di Bali juga sudah ada fasilitas Rumah Potong Hewan bertaraf internasional yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi daging sapi atau yang dikenal dengan Bali Beef, sehingga ada nilai tambah bagi peternak.

“Kita berharap, peternak tidak hanya menjual dalam bentuk sapi hidup, tapi dalam bentuk daging sapi, ini akan berdampak dalam peningkatan tenaga kerja di Bali”, ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, Dirjen PKH I Ketut Diarmita menginstruksikan kepada BBVet Denpasar terus meningkatkan pelayanan kerjanya kepada masyarakat, khususnya dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan di wilayah kerjanya.

“Saya memberikan apresiasi atas prestasi Balai Besar Veteriner Denpasar, namun saya juga terus mendorong untuk terus bekerja keras membebaskan penyakit Rabies dan Jembrana dari Pulau Bali”, kata I Ketut Diarmita. “Jika ini berhasil, maka ini menjadi capaian luar biasa yang membanggakan bagi kita semua,” ujarnya.

Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah berhasil meraih penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan RB, Syafruddin kepada Kepala BBVet Denpasar I Masa Tenaya di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (10/12).

Untuk itu, dalam upaya mengakselerasi pencapaian prestasi tersebut, Kepala Balai Besar Veteriner, I Wayan Masa Tenaya terus menerus berupaya untuk meningkatkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik. Ia jelaskan bahwa BBVet Denpasar secara tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan publik yang diberikan yakni diagnosa penyakit hewan, pengawasan (surveilans), monitoring, investigasi dan pelayanan jasa pengujian laboratorium.

“’Wilayah pelayanan BBVet Denpasar meliputi Bali, NTB dan NTT dan sebagai laboratorium rujukan nasional penyakit ngorok (SE) dan Jembrana pada sapi,” terangnya.

Ia menyadari bahwa kinerja UPTnya secara langsung berdampak terhadap keamanan pariwisata di Bali, terutama terkait dengan status kesehatan hewan di wilayah tersebut. Saat ini BBVet telah berhasil membebaskan penyakit Brucellosis dan Rabies di NTB, serta Brucellosis di NTT dan pengendalian penyakit Avian Influenza.

Untuk penyakit Jembrana, Ia katakan bahwa lebih dari 5 tahun ini tidak ditemui kasus di Bali. Ia sebutkan, jika UPTnya telah memeriksa 55 ribu sample pada tahun ini dalam pembebasan penyakit Jembrana. Dari 55 ribu sample tersebut hanya 13 yang positif PCR.

“Ini sangat kecil sekali angkanya, dan telah kita culling, artinya penyakit Jembrana ini sudah tidak ada masalah secara klinis, kita akan melangkah pada tahap selanjutnya untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional,” ungkap Masa Tenaya.

“Untuk pembebasan penyakit Rabies dan Jembrana di Bali, kami sudah bertekat untuk berjuang dan terus bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dalam mewujudkannya,” pungkasnya.(ton/Hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Libatkan Komisi Ahli Susun Kebijakan Pengembangan Pakan

Koran Jurnal, Bogor – Dalam menanggapi dan menyelesaikan isu-isu yang terkait pakan yang sangat dinamis akhir-akhir ini, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan melibatkan Komisi Ahli Pakan dalam penyusunan kebijakan. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Widayati Direktur Pakan saat pertemuan Komisi Ahli Pakan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/12/2018) kemarin.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu bersinergi dengan para akademisi dan peneliti yang memiliki kepakaran di bidang pakan dalam membahas tantangan dan permasalahan pakan. Ia sampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dengan para akademisi dan peneliti bidang pakan tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak bagi kemajuan pengembangan pakan.

Untuk itu, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian No.308/Kpts/OT.050/ 5/2016 tanggal 11 Mei 2016 telah menetapkan Komisi Pakan yang beranggotakan 7 (tujuh) pakar dari kalangan akademisi dan peneliti untuk memberikan saran, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi, dan solusi yang cerdas dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui kontribusi dan peran nyata bidang pakan.

Selama tahun 2018, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyelenggarakan pertemuan dengan Komisi Pakan sebanyak 2 (dua) kali untuk membahas berbagai isu aktual yang perlu pemecahan secara komprehensif. Pertemuan pertama telah diselenggarakan pada Maret 2018 dan keduanya pada 12-13 Desember 2018. Pertemuan kedua ini dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. Arnold Sinurat, MSc; Prof Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Agr.Sc; Prof. Ir. Yusuf Ahyar Sutaryono, PhD; Prof. Dr. Ir. Nahrowi, MSc; dan Dr. Ir. Osfar Sjofjan, MSc serta para pejabat pengawas mutu pakan.

Prof. Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Agr.Sc selaku salah satu anggota Komisi Pakan saat ditemui disela-sela pertemuan kedua Komisi Pakan tersebut menyampaikan, pembentukan Komisi Pakan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pakan kepada Menteri Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Ilmu dan teknologi pakan harus terus berkembang dalam menjawab tantangan dan permasalahan pakan secara global,” ungkap Luki Abdullah.

Sehingga menurutnya, diperlukan sinergi pemerintah selaku pengambil kebijakan dengan para akademisi dan peneliti yang mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, tantangan dan permasalahan pakan secara global dapat menjadi kolaborasi yang baik dalam penyempurnaan penyusunan kebijakan.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Ir. Yusuf Ahyar Sutaryono, PhD selaku Ketua Sidang Komisi Pakan, akademisi dan peneliti yang memiliki kepakaran bidang pakan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan pandangan yang didasari keilmuan dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih komprehensif bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

Lebih lanjut Ia ungkapkan beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ini, diantaranya terkait Regulasi Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan, mutu dan keamanan pakan, batasan penggunaan urea dalam pakan unggas dan babi, dukungan pakan pada Program Selamatkan Lahan Rawa Petani Sejahtera atau disingkat SERASI dan optimalisasi pemanfaatan embung.(ton/Hum)

Categories
Ekonomi

Kementan: Malaysia Akui Kemajuan Pembangunan Peternakan Sapi Potong Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Malaysia mengakui kemajuan pembangunan peternakan sapi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Delegasi Malaysia En Leonard Wilfred Yussin, Timbalan Setiausaha Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan dalam kunjungan kerjanya pada 10-12 Desember 2018 ke Indonesia.

Oleh karena itu Malaysia mengirimkan Tim untuk mempelajari tentang strategi pembangunan peternakan ruminansia di Indonesia baik sapi potong maupun sapi perah. Delegasi Malaysia diketuai oleh En Leonard Wilfred Yussin, dengan anggota Yusian B Sanuddin (Ketua Penolong Bahagian Pembangunan Komoditi Ternakan, Jabatan Perkhidmatan) Veteriner dan Norhanita bt Jumali (Ketua Penolong Pasukan Kajian Pasukan Interim Lembaga Ruminan Negara, IITP).

Kunjungan hari pertama (10/12) dilakukan di Kantor Pusat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Jakarta untuk mengetahui kebijakan Indonesia dalam percepatan peningkatan sapi, terutama melalui Upsus Siwab. En Leonard menyampaikan, kunjungannya bersama Tim sebagai tindak lanjut dari kajian yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia saat ini dalam membentuk Lembaga Ruminan Negara.

Malaysia sangat tertarik dengan kebijakan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang diterapkan oleh Indonesia. Hasil dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Malaysia dalam finalisasi kajian pembentukan Lembaga Ruminan Negara bagi Malaysia. Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh Tim tersebut, berikutnya menyusul New Zealand, India, Thailand dan Vietnam. Hal tersebut disampaikan Norhanita disela-sela pertemuan di Jakarta tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan menyampaikan, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam mendukung UPSUS SIWAB adalah kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi untuk meningkatkan jumlah Akseptor Inseminasi Buatan. Strategi lainnya adalah pelarangan pemotongan sapi betina produktif yang telah dipayungi oleh peraturan perundangan di Indonesia. Lebih lanjut Ia jelaskan bahwa dalam pelaksanaan peraturan tersebut, Ditjen PKH bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sapi betina produktif untuk meningkatkan populasi guna pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia.

Selain itu, Fadjar Sumping juga menambahkan tentang berbagai strategi Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pakan ternak ruminansia, diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan eks tambang sebagai lokasi produksi hijauan dan penggunaan teknologi pembuatan silase untuk pengawetan pakan.

Menurutnya, dengan adanya kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan yang baik untuk meyakinkan Malaysia bahwa penanganan ternak di Indonesia khususnya ternak ruminansia (sapi, kambing/domba) telah dapat menghasilkan produk yang setara internasional baik dari segi kualitas, keamanan dan kesehatan hewannya. Hal ini untuk mendukung ekspor daging sapi wagyu yang saat ini siap diekspor dari Indonesia ke Malaysia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita ditemui secara terpisah menyampaikan, realibitas dan validitas kinerja Upsus Siwab tidak perlu diragukan lagi, seluruh pelaporan sudah terverifikasi, terlaporkan dan tercatat dalam sistem iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Terintegrasi).

Sejak pelaksanaan Upsus Siwab tahun 2017 hingga saat ini (4 Desember 2018) sudah lahir 2.538.766 ekor dari indukan sapi milik peternak di Indonesia.

”Ini sebuah catatan kinerja yang fantastis dan patut kita banggakan dan bukti nyata bahwa lompatan populasi sapi/kerbau sebesar 3,83% pada periode tahun 2015-2018 dibanding 1,03% periode tahun 2012 – 2014 adalah benar adanya (Statistik Ditjen PKH Tahun 2018),” ungkap I Ketut.

Setelah pertemuan di Kanpus Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Delegasi Malaysia tertarik untuk berkunjung ke Balai Embryo Cipelang (BET) Cipelang Bogor yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Koperasi Pengolahan Susu Bandung Utara dan swasta yang bergerak dibidang penggemukan sapi di Lampung yakni PT Great Giant Livestock dan PT Santosa Agrindo di Lampung.(ton/Hum)

Categories
Bisnis Ekonomi

Ditjen PKH Kementan: Ekspor Kambing dan Domba adalah Peluang yang Menjanjikan

Koran Jurnal, Malang – Saat ini kambing dan domba merupakan komoditas ternak yang mempunyai potensi dan peluang ekspor yang sangat menjanjikan. Hal tersebut disampaikan oleh I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saat menghadiri Silaturahmi Nasional Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (Silatnas HPDKI) ke 6 di Kota Wisata Batu, Malang, Minggu, Jawa Timur (09/12/2018).

Pada kesempatan tersebut I Ketut Diarmita menyampaikan, Ia ingin agar peternak kambing dan domba terus maju dan meningkatkan produksinya, serta dapat merambah ekspor ke mancanegara. I Ketut menyebutkan, pada tahun 2018 Indonesia telah mulai melakukan ekspor ternak domba ekor tipis ke Malaysia, dengan permintaan sebanyak 5.000 ekor per bulan. Selain itu, baru-baru ini juga dilakukan ekspor domba Garut ke Uni Emirat Arab (UEA), dengan permintaan sebanyak 3.600 ekor per tahun.

Menurutnya, selain kedua negara tersebut, wilayah Asia, Afrika, dan Pasifik juga merupakan pasar ekspor yang sangat menjanjikan untuk komoditas ternak domba dan kambing. Dengan mempertimbangkan aspek teknis, pemenuhan lokal dan perkembangan isu perdagangan global, I Ketut Diarmita optimis Indonesia mampu untuk meningkatkan ekspor domba dan kambing dari tahun ke tahun.

Untuk menggenjot ekspor tersebut, maka harus ada jaminan ketersediaan ternak secara kontinyu dan berkelanjutan. Untuk itu, Kementan mendorong dilakukannya kemitraan antara pelaku usaha (eksportir) dengan peternak domba/kambing yang melibatkan lembaga keuangan (perbankan maupun non perbankan) dalam penyediaan permodalan.

“Penyediaan permodalan bagi peternak dapat melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun dengan pemanfaatan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),” ungkap I Ketut Diarmita.

Menurutnya, dalam pemanfaatan Program Kemitraan tersebut, Ditjen PKH Kementan telah menawarkan pemanfaatan pinjaman berbunga rendah dari PT. BTN kepada Ketua HPDKI.

I Ketut sebutkan bahwa sampai dengan Oktober tahun 2018, realisasi KUR untuk bidang usaha pembibitan dan budidaya domba dan kambing telah mencapai 387 Milyar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 104,7% dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 189 Milyar rupiah. Begitu pula dengan jumlah debiturnya, pada tahun 2018 sebanyak 23.979 debitur atau meningkat 67,4% dibandingkan tahun 2017 yang hanya 15.515 debitur. Menurutnya, hal ini dapat menunjukkan bahwa peternak kambing domba saat ini sudah berorientasi bisnis dan bankable.

Pada acara puncak Silatnas HPDKI ke 6 ini juga dilakukan kegiatan Kontes Ternak dan Penyerahan Piala Presiden yang diwakili oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan disaksikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI I Ketut Diarmita, Walikota Batu Dewanti Rumpoko, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Para pengurus HPDKI serta Peternak domba dan kambing se Indonesia.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan, Presiden Joko Widodo menitipkan salam kepadanya untuk disampaikian ke peternak Kambing dan Domba Indonesia. Pesan Presiden ke peternak agar terus mempertahankan dan memajukan peternakan Kambing dan Domba di Indonesia

“Ini luar biasa, setelah saya melihat ternak-ternak kambing dan domba yang dikonteskan di sini, saya berkeyakinan bahwa kedepan peternakan kambing dan domba akan berkembang lebih pesat,” ucap Moeldoko.

Senada dengan Moeldoko, Bupati Batu Dewanti Rumpoko juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap peternak Indonesia.

“Saya dengar dari Ketua Umum HPDKI Yudi Guntara Noor bahwa pada tahun 2020 rencananya akan diselenggarakan Silatnas International, dan kami siap mendukungnya,” kata Bupati Batu.

Rumpoko mengatakan, dedikasi para pelaku usaha dan asosiasi untuk terus menggaungkan peternakan kambing dan domba di Indonesia perlu diapresiasi. “Kegiatan ini bukan hanya bersilaturahmi, tapi juga untuk bertukar pengalaman, ilmu pengetahuan dan rezeki,” pungkasnya.(ton/Hum)

Categories
Ekonomi

Ditjen PKH Kementan: Panen Pedet di NTB Bukti Menggeliatnya Sub Sektor Peternakan di NTB Pasca Gempa

Koran Jurnal, Lombok – Nusa Tenggara Barat mulai bangkit kembali untuk memulihkan perekonomiannya setelah pasca bencana gempa bumi beberapa bulan yang lalu, termasuk di sub sektor peternakan.

“Acara panen pedet ini merupakan bukti mulai bergeraknya ekonomi masyarakat di sub sektor peternakan, terlihat peternak bersemangat dalam acara panen pedet setelah beberapa waktu lalu terkena bencana gempa bumi,” kata Sugiono Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Perttanian saat menghadiri Acara Panen Pedet di Banyumulek – Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (06/12/2018).

Sugiono tidak mengira, jika sapi yang lahir berkat Upsus Siwab di NTB mencapai sebesar 50,381 ekor atau 105,84 % dari target 47.600 ekor.

“Ini capaian luar biasa, dan semangat peternak NTB untuk bangkit kembali dan beternak pasca gempa patut kita apresiasi”, ucap Sugiono dihadapan para peternak, Wakil Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat, Bupati Kabupaten Lombok Barat, Para Kepala Dinas kabupaten/kota yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Keswan se-Propinsi NTB dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan data ISIKHNAS, capaian kegiatan Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (Upsus Siwab) Provinsi NTB dari 1 Januari sampai dengan bulan Desember tahun ini telah mencapai pelayanan IB sebesar 114.480 ekor atau 134,68% dari target 85.000 ekor.

“Ini capaian ini luar biasa, mengingat NTB sebagai daerah ekstensif IB dan ini menjadi bukti nyata keberhasilannya dapat kita lihat pada panen pedet hari ini,” kata Sugiono.

“Saya ucapkan terima kasih kerja keras seluruh stakeholder yang telah bekerja keras di lapangan,” tambahnya.

Sugiono menceritakan bahwa Kementan sempat khawatir saat terjadi gempa di NTB, mengingat provinsi ini termasuk salah satu lumbung ternak nasional. Saat terjadi gempa di NTB menurutnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman langsung menginstruksikan ke Dirjen PKH untuk melakukan aksi cepat peduli gempa di NTB.

“Tim kami waktu itu langsung turun ke lapangan secara bergantian untuk membantu penyelamatan ternak dan membantu puluhan Kelompok Tani Ternak (KTT) menangani ternaknya, serta menggalang dana bantuan dari beberapa stakeholder terkait,” ucap Sugiono.

Sugiono menjelaskan, NTB merupakan provinsi yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan peternakan. Berdasarkan data BPS Tahun 2017, populasi sapi potong di Propvinsi NTB sebanyak 1.193.249 ekor merupakan 4 provinsi terbesar di Indonesia. Populasi kerbau sebanyak 119.265 ekor (3 propinsi terbesar), kambing sebanyak 678.769 ekor (9 propinsi terbesar), kuda sebanyak 49.559 ekor (2 propinsi terbesar) dan ayam buras sebanyak 8.385.236 ekor (10 propinsi terbesar).

Ia berpendapat, jika sub sektor basis yang mempunyai keunggulan komparatif ini dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka akan mampu menjadi pendorong dan menjadi pengerak roda perekonomian di NTB.

“Saya yakin jika semangat beternak ini terus dikembangkan, NTB akan mampu memenuhi kebutuhan pangan asal ternak (gizi) untuk masyarakatnya sendiri dan nantinya dapat berkembang sebagai daerah penyangga kebutuhan pangan asal ternak nasional,” ujar Sugiono.

“Untuk mendukung pembangunan peternakan di provinsi NTB, pada tahun 2018 Kementan telah meluncurkan paket-paket program Pro Peternak, antara lain: UPSUS SIWAB, program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) dan penambahan indukan impor,” jelasnya.

Untuk mendukung peningkatan populasi sapi di Propinsi NTB, Ditjen PKH Kementan juga akan menambah indukan impor sebanyak 455 ekor.

“Semoga fasilitasi ini mampu menjadi trigger dan penyemangat bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan NTB sebagai sentra basis sapi potong di Indonesia,” ucap Sugiono.

Selanjutnya Ia sebutkan bahwa untuk kegiatan #Bekerja di NTB akan difasilitasi paket bantuan ayam sebanyak 658.650 ekor yang distribusikan kepada 13.173 RTM di Kabupaten Lombok Tengah. “Saya berharap, fasilitasi kegiatan ini dapat terus dikembangkan dan dimonitor bersama-sama oleh seluruh pihak terkait, sehingga keberlanjutan kegiatan ini dapat terjamin dan terlaksana dengan baik, untuk mewujudkan peningkatan gizi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sugiono berharap acara Panen Pedet Tahun 2018 di Propinsi NTB kali ini memberikan motivasi kepada peternak agar ternaknya terus bertambah, sehingga NTB kedepan bukan lagi bangkit tapi berlari menuju NTB Gemilang.

Sementara Wakil Gubernur Provinsi NTB Hj. Sitti Rohmi Jalilah juga mengucapkan terima kasih kepada Kementan atas dukungan yang diberikan selama ini dalam membangkitkan kembali semangat para peternak NTB untuk terus menambah populasi.(ton/Hum)

Categories
Ekonomi

Ekspor Domba Garut Merambah ke Uni Emirat Arab

Koran Jurnal, Jakarta – Ekspor kambing dan domba terus meningkat pada tahun ini, sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan daya saing dan mempermudah perizinan ekspor.

I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatakan, capaian ekspor peternakan khususnya ternak kambing/domba sampai dengan bulan September 2018 cukup fantastis. Menurutnya, ekspor domba pada tahun 2017 tercatat hanya 210 ekor, sedangkan pada Tahun 2018 sudah ada 3 (tiga) kali pengiriman ke Malaysia sebanyak 2.921 ekor.

“Ini artinya ekspor domba mengalami peningkatan sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Ketut di Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Lebih lanjut Ia sebutkan bahwa tahun ini Indonesia juga mulai mengekspor domba Garut ke Negara Persatuan Emirat Arab (Uni Emirat Arab). Berdasarkan sales contract yang telah ditandatangani padaTanggal 26 Oktober 2018 antara PT. Inkopmar Cahaya Buana dengan pihak importir di Negara Persatuan Emirat Arab, Indonesia akan memenuhi permintaan domba garut sebanyak 300 ekor dengan nilai potensi ekspor sekitar 3,04 Milyar Rupiah.

“Kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia pada Tahun 2045 menjadi Lumbung Pangan di Dunia sedikit demi sedikit telah dapat dibuktikan,” kata I Ketut Diarmita.

“Setelah ekspor komoditas peternakan lainnya seperti obat hewan, ternak babi, susu dan produk susu, daging sapi premium wagyu beef, pakan ternak, telur tetas, DOC daging ayam olahan dan telur asin, kini ekspor domba juga mulai meningkat,” ujarnya.

I Ketut menjelaskan, domba Garut memiliki ciri khas yang sangat spesifik, sebagai salah satu Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, rumpun asli Indonesia, menjadikan komoditas ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini menurutnya menjadi potensi bangsa yang harus dikembangkan untuk dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan peternak dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya di Indonesia.

Untuk pemanfaatan dan pelestariannya, I Ketut sebutkan bahwa domba Garut yg telah ditetapkan sebagai rumpun ternak asli Indonesia berdasarkan Kepmentan Nomor 2914/Kpts/OT.140/6/2011 tentang Penetapan Rumpun Domba Garut. “Dari aspek status populasi, ekspor domba garut ini telah dinyatakan aman oleh Komisi Ahli Perbibitan, karena telah memenuhi ketentuan sesuai Permentan Nomor 35 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa sebaran asli geografis populasi induk harus lebih dari 10.000 ekor,” ungkap I Ketut Diarmita.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, bahwa populasi domba garut saat ini sebanyak 11.425.574 ekor dengan jumlah domba garut jantan 4.353.279 ekor dan betina 7.072.295 ekor. Menurutnya, jaminan kecukupan jumlah populasi di daerah asal ini merupakan kunci persyaratan komoditas tersebut dapat dilakukan pengeluaran.

“Pengeluaran domba garut ini juga mengacu Permentan Nomor 19 Tahun 2012, tentang persyaratan mutu, benih, bibit ternak dan sumber daya genetik hewan,” ujar I Ketut.

Lebih lanjut Ia tekankan bahwa secara teknis kesehatan hewan, domba Garut yang akan diekspor juga dipastikan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan Sertifikat Veteriner. Sertifikat Veteriner adalah sebagai bentuk penjaminan pemerintah terhadap pemenuhan persyaratan kelayakan dasar dalam sistem jaminan kesehatan hewan berdasarkan hasil serangkaian pemeriksaan/pengujian kesehatan hewan sesuai dengan persyaratan negara tujuan.

Sementara itu, Fini Murfiani Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyampaikan, ekspor perdana domba ke negara Persekutuan Emirat Arab ini membuktikan bahwa kita sebagai bangsa yang besar yang memiliki berbagai ke-khas-an ternak mampu mengisi pasar di luar negeri, sehingga diperlukan peran para peternak sebagai produsen dan bila mereka dapat mengoptimalkan usahanya sehingga terbentuk korporasi peternak, tentunya akan lebih mudah membuka peluang pasar global.

“Dengan terbukanya pasar juga akan membuat peternak lebih bersemangat untuk beternak karena ada kepastian pasar, selain itu juga bersemangat untuk dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas ternak potong siap ekspor dan bersaing dengan negara lain. Kedepan kita dorong agar ekspor kambing dan domba kita dalam bentuk karkas dan bahkan olahan sehingga nilai tambahnya semakin besar,” kata Fini Murfiani.

Fini menegaskan bahwa untuk mendorong ekspor, pihak eksportir didorong untuk terus memperkuat kemitraan dengan peternak, dengan pilihan berbagai pola kemitraan yang cocok untuk kedua belah pihak yg bermitra, sebagai upaya untuk menjaga kontiniutas ketersediaan ternak. Untuk keberlanjutan pasokan ternak dan mengembangkan kemitraan, Ditjen PKH telah memfasilitasi pertemuan antara PT. Inkopmar dengan peternak kambing domba yang dikoordinir oleh Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI).

“Pada initinya, mereka sepakat melakukan kemitraan yg saling menguntungkan guna menjamin pasokan dan kepastian pemasaran,” kata Fini Murfiani.

Lebih lanjut Ia katakan bahwa Mr. Khalid dari Private Development Pihak Uni Emirat Arab dalam kunjungannya ke Ditjen PKH waktu itu menyampaikan keinginannya untuk mengimpor 300 ekor Domba Garut per tiga bulan sekali dan 1.500 ekor domba Jawa setiap bulan. Selain itu pihak UAE juga berencana melakukan investasi untuk pembiakan dan penggemukan sapi sebanyak 100 ribu ekor.

“Mereka memerlukan lahan sekitar 100 ribu hektar untuk pemeliharaan secara ekstensif, seperti yang telah dilakukan UAE di Malaysia,” ungkap Fini.

Menurutnya, beberapa persyaratan yang diajukan adalah infrastruktur yang mudah terjangkau seperti bandara dan pelabuhan, serta aman dari beberapa potensi bencana seperti pulau Kalimantan.

“Adanya hubungan kerjasama perdagangan dengan Negara Persatuan Emirat Arab ini kita harapkan akan jadi peluang ekspor komoditas ternak lainnya dari Indonesia, selain itu juga ada investasi bidang peternakan di Indonesia dari negara tersebut,” ucap Fini Murfiani.

Ia sebutkan bahwa, saat ini Indonesia juga telah menyediakan berbagai fasilitas bagi investor di bidang peternakan antara lain berupa fasilitas tax allowance, tax holiday, dan kemudahan proses perijinan berusaha.

“Kita berharap kerjasama perdagangan antar kedua negara ini akan semakin meningkat khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan,” pungkasnya.(ton/Hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Apresiasi Bank Sinarmas yang akan Gulirkan 100 Milyar Rupiah untuk Kredit Usaha Peternakan Sapi

Fini Murfiani (kiri), saat serah terima jabatan sebagai Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. (Foto: Istimewa)

Koran Jurnal, Bogor – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memberikan apresiasi kepada PT. Bank Sinarmas yang akan menggulirkan kredit senilai Rp.100 Milyar untuk usaha peternakan sapi.

“Saya mengapresiasi kepada PT. Bank Sinarmas yang berkeinginan mendorong dan mengembangkan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta kemitraan usaha untuk komoditas peternakan terutama untuk ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing dan domba,” kata Fini Murfiani Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ditemui di kediamannya di Bogor, Jawa Barat, Minggu (02/12/2018).

“Saya berharap dengan fasilitasi pembiayaan kredit oleh perbankan, maka dapat mendorong peran aktif dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perbankan, dan Swasta dalam rangka pengembangan investasi usaha peternakan di Indonesia,” ucap Fini Murfiani.

Ia sampaikan bahwa penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada periode tahun 2018 untuk sub sektor peternakan sampai dengan 31 Oktober 2018 sangat menggembirakan.

“Dana KUR tahun 2018 sebesar Rp. 4,23 triliun, mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan realisasi tahun 2017 yang hanya Rp. 2,02 triliun,” ungkap Fini.

Lebih lanjut Ia tekankan bahwa peningkatan investasi usaha peternakan melalui pembiayaan oleh perbankan diharapkan dapat mengembangkan kemitraan usaha peternakan yang saling menguntungkan.

“Pembiayaan melalui kemitraan ini sebagai bagian dari berbagai upaya untuk mewujudkan swasembada protein hewani, mendukung tercapainya Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Wahyu Adhi Nugroho selaku Micro Unsecure Loan Departmen Head PT Bank Sinarmas saat acara workshop pembiayaan peternakan ruminansia dengan pola kemitraan di Jakarta (26/11) menyampaikan, pada tahun 2019 PT Bank Sinarmas akan menggelontorkan Rp 100 Milyar dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk peternakan sapi.

Jumlah kredit tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. “Dana KUR dari PT Sinarmas sebelumnya sebesar Rp. 30 Milyar untuk periode tahun 2016 hingga 2017”, ungkap Wahyu. Lonjakan dana KUR oleh PT Bank Sinarmas tersebut menurutnya, karena pihaknya melihat potensi bisnis peternakan ruminansia (sapi, kambing dan domba) masih sangat besar untuk terus dikembangkan.

Menurutnya, pengembangan usaha ruminansia di dalam negeri masih memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan, yakni melalui penambahan populasi ternak, mengingat Indonesia saat ini masih harus impor untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi dan adanya peluang ekspor kambing/domba yang semakin terbuka.

Wahyu menyampaikan, dengan meningkatnya dana KUR yang akan digelontorkan pada tahun 2019 tersebut, pihaknya sama sekali tidak merasa khawatir dengan tersendatnya pengembalian kredit oleh debitur. Hal ini karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengembalian dana KUR yang telah digelontorkan oleh PT Bank Sinarmas untuk peternakan sapi tidak mengalami kendala.

Lebih lanjut Ia jelaskan, mekanisme penyaluran dana kredit untuk usaha peternakan sapi, PT Bank Sinarmas melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Value Chain Company (VCC) atau Offtaker yang memiliki peran diantara sebagai: 1) pemberi referensi peternak ke Bank; 2) penyedia bibit; 3) penyedia pakan; 4) pendampingan ke petani saat pemeliharaan sapi; dan atau 5) pembeli hasil panen. Selanjutnya apabila pemberian kredit telah disetujui, PT Bank Sinarmas akan menyalurkan pembiayaan kredit. Pada saat peternak melakukan penjualan ternak sapi ke VCC/offtaker, maka pembayaran harga jual oleh VCC/offtaker ke peternak melalui PT Bank Sinarmas. Kemudian PT Bank Sinarmas akan membayarkan hasil penjualan ternak sapi kepada peternak setelah dikurangi dengan biaya angsuran kredit yang harus dibayarkan.

Plafond kredit untuk usaha peternakan sapi baik sapi potong maupun sapi perah oleh PT Bank Sinarmas adalah 80% dari Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang disetujui, dengan maksimal kredit yang diperoleh sebesar Rp 500 juta/peternak. “Pada periode tahun 2016 hingga 2018, dana kredit yang disalurkan pada kisaran Rp. 75 juta hingga Rp 500 juta per peternak,” terangnya.

Ia sebutkan bahwa Bank Sinarmas telah menyalurkan kredit kepada 200 peternak sapi potong yang tersebar di Kabupaten Wonogiri, Boyolali, Sleman, Cianjur, Garut, Sukabumi dan Bogor. Nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp. 6 Miliyar untuk pembelian 580 ekor sapi potong.

Menurut Wahyu, Bank Sinarmas menggandeng PT. Pasir Tengah sebagai mitra yg berperan sebagai off-taker.

“Kemitraan ini saling menguntungkan para pihak, antara lain para peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara PT. Pasir Tengah mendapat kepastian pasokan ternak,” ungkap Wahyu.

Ia katakan bahwa kemitraan juga dapat melibatkan pihak terkait lainnya, sebagai contoh, di Kabupaten Wonogiri, PT. Sinar Mas dan PT. Pasir Tengah bekerja sama dengan BUMP PT. Pengayom Tani Sejagad sebagai pendamping pengembangan usaha para peternak.(ton/Hum)

 

Categories
Ekonomi

Kementan: Ketersediaan Daging dan Telur Ayam Jelang Natal dan Tahun Baru 2019 Aman

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin ketersediaan daging ayam, sapi dan telur cukup untuk persediaan Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan daging sapi dan kerbau terdapat surplus sebanyak 11.219 ton.

“Perlu kami sampaikan bahwa produksi sapi lokal sebanyak 35.845 ton, sedangkan kebutuhan daging sapi sebanyak 55.305 ton. Kekurangan disediakan melalui impor sapi dan daging sebanyak 30.679 ton, dengan komponen impor sapi bakalan sebanyak 18.217 ton, setara sapi 91.543 ekor dan komponen impor daging sapi dan kerbau sebanyak 12.462 ton, setara sapi 62.623 ekor,” jelas I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), dalam konferensi pers di Kantor Ditjen PKH Jakarta, Kamis (22/11/2018). Turut hadir mendampingi Dirjen PKH pada konferensi pers, Dirut PT Dharma Jaya, Johan Ramadhon.

Ketut pun menegaskan untuk ketersediaan daging ayam menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2019 juga mengalami surplu. Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan daging ayam, dapat disimpulkan terdapat potensi surplus atau kelebihan produksi daging ayam tahun 2018 sebanyak 466.445 ton dengan rataan per bulan sebanyak 38.870 ton.

“Potensi produksi DOC (re.Day Old Chicken/Ayam Umur Sehari) Final Stock Broiler (red.ayam pedaging) sebanyak 3.281.345.300 ekor, dengan rataan perbulan sebanyak 273.445.442 ekor atau 62,9 juta ekor per minggu. Potensi produksi daging berdasarkan produksi DOC tahun 2018 sebanyak 3.517.721 ton, dengan rataan perbulan sebanyak 293.143 ton. Sedangkan proyeksi Kebutuhan daging tahun 2018 sebanyak 3.051.276 ton, dengan rataan perbulan sebanyak 254.273 ton,” sebutnya.

Disamping Perhitungan berdasarkan potensi, lanjut Ketut, juga dilakukan penghitungan berdasarkan laporan realisasi produksi dari masing-masing perusahaan sampai dengan bulan Oktober 2018. Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan terdapat surplus produksi daging sampai dengan November 2018 sebanyak 269.582 ton dengan rataan per bulan sebanyak 22.482 ton.

“Berdasarkan potensi ketersediaan dan proyeksi kebutuhan telur ayam ras, maka terdapat potensi surplus telur sebanyak 795.071 ton pertahun atau 66.256 ton perbulan,” terangnya.

Perlu diketahui, produksi telur ayam tahun 2018 diperoleh dari laporan data realisasi produksi DOC layer tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 yakni Januari hingga Mei2018 karena produksi telur diperoleh setelah ayam umur 4,5 bulan. Berdasarkan data realisasi produksi DOC 2016-2018 tersebut diperoleh Populasi ayam layer komersial tahun 2018 per bulan berkisar antara 207.565.729 ekor – 222.560.615 ekor dengan rerata populasi perbulan sebanyak 214.153.020 ekor.

Berdasarkan struktur umur diperoleh populasi layer komersial umur produktif yakni 19 sampai 88 minggu berkisar antara 144.023.895 ekor hingga 155.112.710 ekor dengan rerata populasi sebanyak 149.103.895 ekor.

“Produksi telur tahun 2018 dihitung berdasarkan populasi layer komersial umur produktif, sehingga diperoleh potensi produksi telur tahun 2018 sebanyak 2.561.481 ton, atau dengan rerata per bulanan sebanyak 213.457 ton. Sedangkan proyeksi kebutuhan telur tahun 2018 sebanyak 1.766.410 ton atau dengan rerata bulanan sebanyak 147.201 ton,” beber Ketut.

“Berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan daging Sapi/Kerbau, daging ayam dan telur ayam ras pada akhir tahun 2018 atau menjelang natal dan tahun baru 2019 dalam kondisi surplus, sehingga kondisinya sangat aman,” tambahnya.

Untuk menjaga stabilitas harga diharapkan Seluruh Polda sampai Polres akan membentuk tim dan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan melakukan pemantauan ketersediaan pasokan dan harga pangan strategis menjelang dan selama HBKN Natal danTahunBaru 2019.

“Kita harapakn dengan pasokan yang cukup, maka masyarakat dapat merayakan hari raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dengan tenang,” tandas Ketut.

Sementara itu, Dirut PT Dharma Jaya, Johan Ramadhon menegaskan kebutuhan daging sapi/kerbau di DKI Jakarta untuk Natal hingga tahun baru 2019 masih dalam kondisi aman. Pasokan daging ayam ke pasar-pasar di DKI Jakarta sebagian besar dipasok dari peternak mandiri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat dan Lampung.

“Kami sekarang ini menyediakan kebutuhan daging dan ayam untuk program pangan bersubsidi yaitu masyarakat penerima bantuan pangan bersubsidi. Untuk kebutuhan pasar pun kami jamin sesuai dengan kemampuan pasok yang dimiliki,” ujarnya.(ton/Hum)

Categories
Ekonomi

Kementan: Pemerintah Timor Leste dan Indonesia Lanjutkan Kerjasama Perdagangan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Timor Leste dan Indonesia akan melanjutkan kerjasama perdagangan di sub sektor peternakan. Sebagai tahapan untuk keberlanjutan eksportasi unggas dan produk unggas dari Indonesia ke Timor Leste, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) akan melakukan update terhadap Import Risk Analisis (IRA) Recommendation ke Indonesia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia I Ketut Diarmita pada saat Entry Meeting (pertemuan pembuka) dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Republik Demokratik Timor-Leste, Domingos Gusmao beserta anggota Delegasi lainnya pada hari Senin (12/11) menyampaikan bahwa untuk menjaga keberlanjutan ekspor antar kedua negara tersebut, maka perlu dilakukan update harmonisasi peraturan dan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner perlu dilakukan antara Otoritas Veteriner Timor Leste dan Otoritas Veteriner Indonesia.

Ekspor Indonesia ke Timor Leste saat ini, diantaranya: DOC (Day Old Chicken) dan produk olahan daging ayam, serta pakan ternak. Pada kesempatan tersebut, Dirjen PKH I Ketut Diarmita mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk membantu pemerintah Timor Leste dalam penyediaan bahan pangan asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

Ia katakan bahwa ekspor produk daging ayam olahan Indonesia selain ke RDTL, juga telah menembus pasar Papua Nugini dan Jepang, serta Korea Selatan. Negara-negara tersebut telah mengakui Indonesia sebagai negara yang memiliki Kompartemen bebas AI (Avian Influenza) dan menerapkan Pedoman Kompartementalisasi sesuai peraturan OIE (Badan Kesehatan Hewan Dunia.

Lebih lanjut, Ia sebutkan bahwa situasi penyakit HPAI pada unggas Indonesia saat ini sangat terkendali. Kejadian HPAI menurun secara signifikan setiap tahun dan hanya bersifat sporadis di daerah tertentu dan dapat dikendalikan dengan cepat. Pemerintah Indonesia bersama pihak-pihak terkait terus memperbaiki strategi dengan mengendalikan dan memberantas penyakit HPAI melalui zona bebas AI dan kompartemen secara bertahap dan terus menerus. Sejauh ini, kompartemen bebas AI yang telah disertifikasi sebanyak 141 titik dan 25 titik masih dalam proses sertifikasi.

Menurut I Ketut, semua komoditas unggas dan produk unggas yang diekspor yang berasal dari unit usaha bersertifikat Kompartemen Bebas AI dan memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari Kementerian Pertanian dijamin kesehatan dan keamanan produknya.

“Saya berharap hasil Import Risk Analisis (IRA) oleh Tim Timor Leste berjalan dengan baik dan memuaskan, sehingga nantinya eksportasi unggas dan produk unggas dari Indonesia ke Timor Leste dapat terus berlanjut”, ungkap I Ketut.

Dalam pelaksanaan Import Risk Analisis (IRA) Recommendation, Tim Auditor dari RDTL dipimpin oleh Domingos Gusmao Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan RDTL dan didampingi oleh Jose Orlando Magno (Direktur Nasional Peternakan), Venacio Oliveira (Direktur Nasional Karantina dan Bio-sekurity), dan Mr. Mario Jose Morais (Kepala Departemen Pengembangan Pakan dan Nutrisi Ternak). Selanjutnya Tim Audit Timor Leste akan berkunjung ke beberapa unit usaha PT. Charoen Phokpand Indonesia mulai tanggal 13 – 15 November 2018 ke Serang-Banten dan Bali.

Domingos Gusmao mengatakan, kerjasama bidang peternakan dan kesehatan hewan antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, terutama yang terkait dengan perdagangan telah berjalan selama hampir 1 tahun, sehingga perlu dilakukan update terhadap Import Risk Analisis (IRA) Recommendation. Kerjasama ini sebagai tindaklanjut penandatanganan Technical Agreement antara Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kedua Negara pada tanggal 19 April 2018 yang mengacu pada MoU kerjasama yang ditandangani oleh menteri pertanian antar kedua negara.

Domingos Gusmao menjelaskan bahwa tujuan kunjungannya kali ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan IRA yang sampai dengan saat ini membuahkan hasil yang baik. Hasil IRA akan digunakan untuk menyusun perpanjangan rekomendasi impor ke RDTL. Menurutnya, rekomendasi dikeluarkan hanya sampai 1 tahun yaitu Januari -Desember 2018. Rencananya pada bulan Desember, RDTL akan meningkatkan lagi jumlah pemasukan DOC dari Indonesia

Labih lanjut Ia sampaikan bahwa pihak Timor Leste pada beberapa waktu lalu melalui kedutaan dan kementerian luar negerinya mengusulkan adanya kegiatan pelatihan AMR (Antimicrobial Resistance) dan Meat Inspector (Pengawas Daging) untuk stafnya. Selain itu juga diusulkan kerjasama survei perbatasan antara NTT dan RDTL dan peningkatan Laboratorium Kesehatan Hewan RDTL yang saat ini masih dalam kategori tipe B.

Jika disetujui, dalam waktu dekat RDTL akan mengirimkan SDMnya untuk pelatihan di Balai Besar Veteriner Denpasar, serta mengikuti pelatihan di RPH dan kerjasama teknik untuk magang di Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, I Ketut Diarmita mengatakan komitmennya untuk siap membantu RDTL dalam pengembangan SDM tersebut. Pelatihan akan dilakukan di Balai Besar Veteriner Denpasar sesuai permintaan dari Timor Leste.(ton/Hum)