Tag: Joko Widodo

Categories
Infrastruktur Jalan Tol

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Trans Sumatera, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung

Koran Jurnal, Lampung – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera pada Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, di Gerbang Tol Simpang Pematang KM 240, Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Jum’at (15/11/2019).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, tol dari ruas Pematang Panggang sampai Kayu Agung ini sepanjang totalnya 189 km.

“Ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah  saya resmikan, dan  dan diharapkan nanti akan disambung lagi dari Kayu Agung ke Palembang dan Palembang ke Kedung di Banyu Asin,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, pembangunan jalan tol ini menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kedua, sambung Presiden, menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik. Yang ketiga, menurut Presiden, memberikan fasilitas kepada produksi.

“Artinya di sini kalau ada karet, ada sawit, ada ikan. Ini akan mempercepat memberikan fasilitasi pada produksi produksi sentra-sentra produksi yang ada,” terang Presiden.

Yang keempat, yang paling penting yang kadang-kadang rakyat tidak merasakan, menurut Presiden, yaitu penciptaan lapangan kerja.

“Tol sepanjang ini enggak mungkin semuanya dikerjakan oleh mesin. Kerjanya, supervisinya, masih dibutuhkan,” ujarnya.

Hingga Tahun 2024 Trans Sumatera Selesai 2.700 km

Presiden Jokowi juga menjelaskan, yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Presiden, jadi jalan tol bukan hanya di Jawa saja, dan diharapkan nanti dari Lampung menuju ke atas sampai di Aceh.

“Kita perkirakan insyaallah di 2024 sepanjang 2700 km akan bisa kita selesaikan,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden juga menjelaskan, bahwa pembangunan jalan tol ini sekaligus untuk membangun peradaban. Dari yang kita sebelumnya lewat jalan-jalan kecil di kampung, lebih baik lagi meningkat jalan-jalan kabupaten, meningkat lagi di jalan-jalan provinsi, meningkat lagi di jalan-jalan nasional dan sekarang adalah jalan tol yang seluruh rakyat nanti bisa menikmati.

“Sehingga mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas jasa semuanya akan lebih cepat lagi,” tutur Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian jalan tol ini antara lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Tekankan Pelayanan Efektif dan Efesien bagi Masyarakat

Koran Jurnal, Sentul – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, agar jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, atau dicari-cari. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Pembukaan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

“Saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada Mens Rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan di cari-cari. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali,” tegas Presiden.

Presiden memberi contoh misalnya di DKI Jakarta, dimana mata anggarannya itu 57 ribu. Sehingga kalau ada yang keliru satu dua tiga sebaiknya segera cepat diingatkan, karena tidak mungkin mengontrol sekian banyak kegiatan, enggak mungkin seorang Gubernur, seorang Bupati, seorang Wali kota, (karena itu, red) diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu.

“Inilah yang kita harapkan mindset kita, pola pikir kita, kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat,” tutur Presiden.

Presiden juga menyindir masalah lelang pengadaan barang dan jasa, yang bertahun-tahun sejak dirinya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa.

“Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang, lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari, kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang. Ada apa ini, sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir, bulan November masih ada lelang, bulan November itu masih ada lelang,” kata Presiden Jokowi.

Ia mempersoalkan yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing tetapi yang e-tendering, e-tendering yang konstruksi Rp31 triliun itu masih di mulai di bulan November.

“Konstruksi di bulan November ini mau apa, jadi barang apa nanti, ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa, kaya gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu. Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya enggak kaget saya,” ujar Presiden.

Untuk itu, menurut Presiden, di Pemerintah Pusat besok akan diserahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan hari itu juga Presiden akan langsung memerintahkan pekerjanya gede-gede, Kementerian PUPR pasti langsung lelang paginya, Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang karena pekerjaannya besar sekali. Sebab, kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan.

“Kultur seperti ini harus kita mulai meskipun sudah beberapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai, bekerja dimulai Januari itu penting sekali sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program karena itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.

Dengan Januari dimulai, menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tetapi Presiden mengelus dada karena model seperti ini kok di terus-teruskan menerus.(DBPers/red)

Categories
Polhukam

Presiden Jokowi Peluk Erat Ketum NasDem Surya Paloh

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku ia cemburu saat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memeluk erat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam acara HUT NasDem ke-8, dan penutupan Kongres ke-2 Partai NasDem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/2019) malam.

Jokowi awalnya mengaku bersyukur sampai saat ini NasDem terus mendukungnya sejak pilpres 2014 hingga saat ini.

Ia kemudian menuturkan pertemuan Surya dengan Sohibul beberapa waktu lalu dan bicara soal pelukan hangat keduanya. Jokowi menegaskan bahwa momen tersebut tak lantas menandakan NasDem berkoalisi dengan PKS yang merupakan partai oposisi. Kendati demikian, Jokowi mengakui tetap ada kecemburuan saat melihat momen tersebut.

“Urusan rangkulan Bang Surya dan Pak Sohibul Iman itu hanya masalah kecemburuan. Masalah kecemburuan karena saya memang tak pernah dirangkul seerat itu,” kata Jokowi.

“Jadi setelah ini, saya akan peluk erat bang Surya lebih erat dari beliau peluk Sohibul Iman,” sambung Jokowi disambut riuh ribuan kader Nasdem dan tamu undangan.

Presiden Jokowi pun menegaskan, meski ia cemburu, namun ia juga menilai tidak ada yang salah dengan pelukan Surya dan Sohibul. Jokowi justru menilai momen tersebut positif bagi bangsa.

“Rangkulan itu apa yang salah. Itu bagus. Sekali lagi semua kembali pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen kenegaraan apa yang salah. Apa yang keliru,” kata dia.

Bukan sekali ini saja Jokowi bicara soal pelukan erat Surya dan Sohibul.

Jokowi juga sebelumnya sempat menyinggung soal momen pelukan itu saat menghadiri HUT Golkar yang juga dihadiri Surya Paloh.

Namun, Jokowi menegaskan ia hanya bercanda dan tak ada maksud untuk menyindir.

“Biasa candaan seorang sahabat yang sudah dekat biasa. Jangan ditanggapi ke sana ke sini. Ada yang curiga, ada yang sinisme, ada yang enggak percaya. Apanya yang salah,” kata Jokowi.

Setelah turun dari panggung dan kembali ke kursinya, Jokowi pun memenuhi janjinya dan langsung memeluk Surya Paloh. Momen itu disambut riuh para kader NasDem yang hadir.(kps/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-74

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-74 tahun 2019, di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu pagi (10/11/2019).

Prosesi upacara itu dalam rangka mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tampak prosesi dalam suasana hening, dan terdengar sirene selama 60 detik yang diakhiri dengan mengheningkan cipta. Sebelumnya, Kolonel Inf. Fredy Sianturi yang bertindak selaku Komandan Upacara terlebih dahulu memimpin penghormatan bagi arwah para pahlawan.

Setelah itu, Presiden meletakkan karangan bunga dan diikuti dengan pembacaan doa bagi arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Selepas upacara, Presiden meninggalkan tempat upacara dengan didampingi oleh di antaranya Wakil Presiden K.H. Ma`ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Meteri Agama Fachrul Razi, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Idham Azis untuk melaksanakan tabur bunga di pusara beberapa pahlawan yang di antaranya ialah B.J. Habibie, Ainun Habibie, Ani Yudhoyono, Umar Wirahadikusuma, Soedarmono, hingga sejumlah pahlawan tak dikenal.

Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi menegaskan bahwa sebagai bangsa besar yang menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sudah menjadi tugas kita sebagai penerus untuk turut mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan tersebut.

“Menjadi kewajiban kita bersama sebagai penerus untuk terus mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, terutama perjuangan dalam memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesenjangan, dan yang lain-lainnya,” ujarnya.

Adapun jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang turut hadir dalam upacara peringatan diantaranya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.(red)

Categories
Polhukam

Hadiri HUT ke-55, Ini Kata Presiden Jokowi Soal Guncangan Golkar

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Partai Golongan Karya (Golkar) sudah menjadi tulang punggungnya kekuatan pemerintah saat ini. Karena itu, misalnya (jika) ada keguncangan di Golkar sedikit, pemerintah kita juga ikut.

“Golkar guncang sedikit pemerintah juga ikut tergoncang sedikit juga,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Resepsi Peringatan HUT ke-55 Partai Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (6/11) malam.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan, bahwa kesolidan dan komitmen harus dijaga bersama-sama.

Kepercayaan Besar

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar Partai Golkar yang sukses pada pemilu 2019 yang lalu. dan sukses dalam mendukung pemilihan presiden, serta sukses memperoleh kepercayaan besar di lembaga-lembaga strategis di kabinet, baik sebagai Menko Perekonomian, sebagai Menteri Perindustrian, sebagai Menteri Olahraga, sebagai Wakil Menteri Perdagangan, dan juga menjadi Ketua MPR.

Pada usianya yang ke-55 tahun, Presiden menilai, Partai Golkar semakin matang. Ia pun meyakini Partai Golkar ke depan akan terus melejit karena ketuanya top.

“Ya memang top, beliau kan Menko, Menko Perekonomian lho. Jabatan yang sangat strategis saat ini karena apapun. Sekarang ini guncangan ekonomi dunia, guncangan eksternal ekonomi bukan barang yang mudah untuk diatasi dan saya meyakini beliau mampu membawa amanah itu,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden mengajak Partai Golkar menjadi partai yang modern. Presiden juga meyakini dengan generasi muda yang ada, Partai Golkar akan menjadi partai pionir partai yang memanfaatkan teknologi.

“Simbol-simbol tadi yang sudah dipaparkan di dalam panggung ini kelihatan sekali bahwa Partai Golkar mampu merespon perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan dunia yang sekarang ini sangat cepat,” ujar Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, tokoh senior Partai Golkar Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Nasional Polhukam

Soal Kenaikan Tarif BPJS dan Revisi UU Naker, Presiden Jokowi Minta Menko Polhukam Komunikasi dengan Semua Pihak

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) agar mewaspadai terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan mudah sekali bergejolak.

Ia mencontohkan apa yang terjadi di Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4%, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.

“Saya kira pengalaman seperti ini harus kita bisa, kita baca dan kita jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Jangan sampai, lanjut Presiden, misalnya urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat.

Padahal, lanjut Presiden, tahun 2019 pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ke-96 juta rakyat itu digratiskan melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun, rakyat harus ngerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp48,8 triliun,” terang Presiden seraya mengingatkan, itu angka yang besar sekali.

Tapi kalau cara pemerintah menerangkan tidak pas, Presiden mengingatkan agar hati-hati karena ini bisa dipikir pemerintah memberikan beban yang berat pada masyarakat miskin. “Padahal sekali lagi yang digratiskan itu sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta kehati-hatian mengenai adanya rencana untuk revisi undang-undang ketenagakerjaan. Ia meminta agar serikat diajak bicara, para pekerja diajak bicara. Termasuk penolakan dari publik mengenai rancangan undang-undang yang kontroversial, dijelaskan sebetulnya seperti apa.

“Karena kadang-kadang sering karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan, ini hanya cara menjelaskan saja, kadang-kadang yang ikut demo kan juga nggak ngerti substansi, masalahnya dimana,” terang Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Menko Polhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak, baik kelompok buruh, media, ormas-ormas agama, LSM, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST. Burhanudin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Plt. Kapolri Komjen Ari Dono.(hum/red)

Categories
Daerah Infrastruktur

Presiden Jokowi Ingin Infrastruktur Jalan untuk Angkut Produk Pertanian di Pegunungan Arfak Papua Barat Memadai

Koran Jurnal, Papua – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dirinya mendengarkan masukkan Bupati dan Gubernur terkait pembangunan utamanya infrastruktur jalan untuk mempermudah akses perdagangan produk-produk pertanian di wilayah pegunungan Arfak, Papua Barat.

“Produk-produk pertanian yang ada di Pegunungan Arfak, bisa dibawa ke Manokwari dan dibawa ke provinsi-provinsi yang lain. Karena di sini, memang produk-produk pertanian sangat banyak sekali,” ujar Presiden menjawab pertanyaan wartawan di Pasar Irai, Kabupaten, Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, Minggu (27/10/2019).

Untuk menjual hasil pertanian, lanjut Presiden, seperti kentang, ada wortel, ada kol, ada bunga-bungaan, agar bisa dijual ke provinsi-provinsi yang lain, dibutuhkan sarana infrastruktur yang memadai.

“Dan tadi sudah saya sampaikan, ada 139 kilometer jalan yang akan segera dibangun dan diperbaiki. Yang kedua juga airport, yang dalam dua tahun ini akan kita selesaikan,” tutur Presiden.

Pembangunan lainnya, sambung Presiden, termasuk di dalamnya pasar juga akan diselesaikan.

“Tadi Pak Mendagri sudah saya perintahkan untuk juga ikut membantu pembangunan kantor kabupaten, kantor-kantor untuk mendukung kabupaten yang belum selesai,” ujarnya.

Kunjungan Kerja Pertama Presiden Jokowi Periode 2019-2024

Pada kesempatan tersebut, Presiden akui bahwa ini pertama kali kunjungan ke Pegunungan Arfak.

“Saya kaget sekali, dari tadi sangat indah, sangat cantik, danaunya, dan juga alamnya,” tambahnya.

Untuk pengembangan destinasi pariwisata, Presiden sampaikan nanti akan dilihat oleh Menteri Pariwisata.

“Yang jelas, kalau kita lihat dari atas, keindahannya sangat, sangat bagus sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Begitupun halnya mengenai usulan pemekaran, Kepala Negara menyampaikan akan menunggu usulan dari bawah seperti apa baru nanti akan diputuskan. Di akhir penjelasan, Presiden menegaskan bahwa ini adalah kunjungan kerja pertamanya pada periode kali ini.

“Ya, ini adalah kunjungan pertama saya sejak dilantik, adalah tanah Papua. Papua Barat dan besok ke Papua,” tutur Presiden.(hum/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Visi Misi Menteri, Hanya Ada Visi Misi Presiden dan Wapres

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Sidang ini merupakan sidang paripurna pertama Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Jokowi, kemarin.

Dalam pengantarnya, Kepala Negara memberikan arahan berkenaan dengan hal-hal besar yang ingin dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima tahun ke depan. Pertama, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa tidak ada visi misi menteri, hanya ada visi misi Presiden dan Wapres.

“Ini tolong dicatat, karena dalam lima tahun yang lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini,” kata Presiden.

Terkait hal tersebut, Presiden secara khusus menyebut bahwa hal-hal yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna, rapat terbatas, maupun rapat internal harus dijalankan bersama dengan segala konsekuensinya. Presiden juga akan mendengarkan masukan dan pendapat dari jajarannya.

“Kalau sudah diputuskan di dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silakan ramainya di dalam rapat. Mau debat di dalam rapat, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Kalau ada perubahan-perubahan atau kondisi-kondisi tertentu di lapangan, ya marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau rapat terbatas,” tegasnya.

Kedua, Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya untuk bekerja sama sebagai sebuah tim dan tidak bekerja secara sektoral semata. Kerja para menteri tersebut akan dikoordinasikan oleh para Menteri Koordinator (Menko). Untuk itu, Presiden tidak ingin bila ada menteri yang tidak hadir saat diundang rapat oleh Menko.

“Bagaimana kita bisa mengonsolidasi, mengoordinasi, (jika) diundang rapat oleh Menko tidak pernah hadir. Hal-hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi kerja kita adalah kerja tim,” tegasnya.

Ketiga, Kepala Negara berpandangan bahwa terlalu banyak regulasi dan peraturan yang tersebar di berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Oleh karena itu, Presiden meminta para menterinya untuk melihat dan mengumpulkan berbagai peraturan yang masih tumpang tindih dengan peraturan di atasnya.

“Tolong ini dilihat di setiap kementerian. Yang membuat kita tidak cepat bekerja, yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, yang menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera saya rapatkan dalam dua minggu. Dua minggu lagi setelah itu, hal-hal yang menghambat itu yang ingin kita hapuskan sehingga kita bisa bekerja dengan cepat,” paparnya.

Keempat, Presiden ingin agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jajarannya mencapai suatu tujuan besar, yaitu menciptakan lapangan kerja. Presiden Jokowi berpandangan, hal tersebut yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

“Goal besar dari setiap pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Jadi jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten/kota, yang tidak mengerti masalah ini,” imbuhnya.(hum/red)

Categories
Polhukam

Prabowo Subianto Siap Hadiri Acara Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin di MPR RI

Koran Jurnal, Jakarta – Sempat jadi rivalnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan hadir pada pelantikan Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, yang akan dilaksanakan di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10) mendatang.

“Ya kalau diundang ya hadirlah. Gimana kalau diundang lurah harus hadir,” kata Prabowo Subianto menjawab wartawan usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jum’at (11/10/2019).

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu mengingatkan, kita sebagai negara harus bersatu, sebagai bangsa kita harus bersatu. Kalau ada kekurangannya kita selesaikan di dalam ruangan. “Saya kira demikian,” ujarnya.

Menurut Prabowo, usai bertemu dengan Presiden Jokowi, dirinya akan menerima pimpinan MPR RI yang mengantarkan undangan kepada dirinya untuk menghadiri pelantikan Presiden RI Periode 2019-2024, Minggu (20/10) mendatang.

“Saya akan kedatangan rombongan MPR. Saya tanya ada apa rombongan MPR bertemu saya, katanya mau undang saya ke pelantikan presiden,” ungkap Prabowo Subianto.(hum/red)

Categories
Hukum Polhukam

Presiden Jokowi: Usut Tuntas Kasus Penusukan terhadap Wiranto

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri, Kepala BIN, dan didukung TNI agar mengusut tuntas kasus penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto, yang terjadi di alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) siang.

“Yang paling penting jaringan ini harus dikejar dan dituntaskan, diselesaikan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto yang tengah dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (10/10) sore.

Wiranto sendiri, menurut Presiden Jokowi, saat ini dalam kondisi sadar dan akan menjalani operasi bedah.

“Saat ini beliau, bapak Wiratno, masih dalam penanganan oleh tim dokter di RSPAD dalam proses operasi,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga meminta do’a restu seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia agar Menko Polhukam Wiranto segera diberikan kesembuhan, cepat kembali pulih.

Perangi Radikalisme

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi radikalisme, memerangi terorisme yang ada di tanah air.

“Kepada seluruh masyarakat, kami mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme, memerangi terorisme yang ada di Tanah Air kita, hanya dengan upaya kita bersama-sama terorisme dan radikalisme akan bisa kita selesaikan dan kita berantas dari negara yang kita cintai,” kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberikan upaya pengamanan yang lebih baik kepada pejabat negara.

Saat menjenguk Wiranto, tampak Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Sebagaimana diketahui Menko Polhukam Wiranto ditusuk oleh terduga teroris saat turun dari mobil yang ditumpanginya di alun-alun Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang. Setelah menjalani pengobatan awal di RSUD Berkah, Pandeglang, Menko Polhukam Wiranto kemudian diterbangkan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.(hum/red)