Tag: Joko Widodo

Categories
Infrastruktur

Pemerintah Segera Rehab Kantor dan Fasilitas Publik Akibat Kerusuhan di Wamena Papua

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merehabilitasi kantor-kantor pemerintah dan fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu. Untuk itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sebagaimana dalam penanganan bencana, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dalam menangani hal itu, agar bisa lebih cepat karena ini kerusakannya cukup masif

“Ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, seperti kantor Sekretariat daerah, kantor Badan Pengelola Keuangan, kantor Bappeda, kantor Inspektorat, Dinas Informasi dan Komunikasi, kantor Satpol PP, kantor Badan Lingkungan Hidup, PLN, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Perhubungan. Itu yang rusak berat,” kata Budi kepada wartawan usai mengikuti rapat internal di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (08/10/2019)

Kemudian yang rusak ringan, menurut Menteri PUPR, ada 34, 8 kantor dan 26 sarana pendidikan. Sehingga total untuk kantor-kantor ada 44. Kemudian untuk ruko atau tempat usaha ada 450 ruko yang rusak terbakar, kemudian rumah ada 165 rumah.

“Itu semua perintah bapak presiden tadi agar ditangani, termasuk rumah akan ditangani oleh Kementerian PUPR kemudian pelaksanaannya nanti pasti mengikutkan pengusaha lokal, material lokal, dan juga pelaksananya juga dibantu oleh TNI,” ungkap Basuki.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom, sekarang ini sudah mulai dilakukan pembersihan. Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Dirjen dari PUPR dan beberapa menteri juga ada di Wamena untuk menindaklanjuti perintah Presiden ini.

“Ini yang kami laporkan tadi sudah mulai ditangani, mudah-mudahan akan lebih cepat,” ucap Basuki seraya menambahkan, kerusakannya ternyata kebanyakan kalau menurut laporan itu di atap-atapnya saja.

“Konstruksinya masih bisa di, ini bisa dilihat. Menurut saya karena kami juga mengirim tim badan litbang untuk mengaudit konstruksinya. Jadi kebanyakan atap-atapnya sehingga mudah-mudahan bisa lebih cepat,” jelas Basuki.(sek/red)

Categories
Nasional Polhukam TNI

Amanat Presiden Jokowi Saat Memimpin Upacara Peringatan HUT ke-74 TNI Tahun 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan HUT ke-74 Tentara Nasional (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (05/10/2019). Peringatan HUT kali ini mengangkat tema “TNI Profesional Kebanggaan Rakyat”.

Presiden dalam amanatnya mengucapkan selamat kepada TNI. Kepala Negara juga mengapresiasi sekaligus berpesan agar TNI terus menjadi tentara profesional dan kebanggan rakyat.

”Atas nama pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI. Selamat atas kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia untuk saudara-saudara semua, dan selamat berbakti untuk ibu pertiwi,” kata Jokowi, Sabtu (05/10/2019).

Peringatan HUT ke-74 TNI selain dihadiri Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, turut hadir pula Wapres Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, para menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara dan para tamu undangan.

Berikut Amanat Presiden Jokowi:

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!…dst

Para purnawirawan dan prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Atas nama pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia. Selamat atas prestasi yang ditorehkan oleh TNI. Selamat atas kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia untuk saudara-saudara semua, dan selamat berbakti untuk ibu pertiwi.

Bangsa Indonesia menyampaikan penghargaan khusus kepada para prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas, demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia selalu bangga kepada saudara-saudara semua, kepada TNI, yang selalu berada di baris terdepan dalam menjaga NKRI, yang tidak kenal menyerah dalam menjaga kepentingan nasional, serta yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran TNI, yang selalu sigap membantu rakyat di wilayah yang terdampak bencana termasuk kebakaran hutan. TNI yang selalu aktif menjaga kelancaran dan keamanan Pemilu serentak tahun 2019.

TNI yang selalu membanggakan dalam penugasan PBB di berbagai penjuru dunia. TNI yang selalu memastikan negara hadir di daerah terpencil, di daerah perbatasan dan di pulau-pulau terdepan Indonesia. TNI yang selalu manunggal dengan rakyat

Saya menyampaikan selamat dan sangat berbangga atas keberhasilan saudara-saudara, yang telah berhasil menjadi juara pada lomba menembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) ke-28 tahun 2018 di Malaysia. Serta kesuksesan pada lomba menembak Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM), yang dengan senjata buatan Pindad telah berhasil menjadi juara 12 kali berturut-turut.

Oleh karena itu, atas nama bangsa Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada institusi TNI dan seluruh prajurit serta purnawirawan TNI.

Para purnawirawan dan prajurit TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya muliakan.

Dalam setahun terakhir ini, TNI juga telah menorehkan sejarah baru. Pada bulan Desember 2018, telah diresmikan pangkalan militer terpadu di Natuna yang akan disusul dengan empat pangkalan serupa di Biak, Morotai, Merauke, dan Saumlaki. Pada tanggal 30 Juli 2019, telah dibentuk Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang akan mendukung penanganan terorisme.

Latihan gabungan Dharma Yudha juga telah sukses dilaksanakan di awal bulan September 2019, yang melibatkan 12.500 prajurit dari tiga matra dan menjadi ajang unjuk teknologi baru. Kemudian pada tanggal 27 September 2019, telah dibentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) di Tanjung Pinang, Balikpapan, dan Biak. Kehadiran Kogabwilhan akan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis dan meningkatkan daya gentar kita.

Semua ini menandai pergeseran budaya militer di TNI kita, yang tadinya terpilah-pilah di masing-masing matra, kemudian menjadi terpadu dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia dan semakin didukung oleh profesionalisme prajurit.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme TNI. Pemerintah telah menambahkan 60 jabatan perwira tinggi baru untuk mengoptimalkan peran prajurit. Pemerintah juga terus menambah jumlah alat utama sistem pertahanan (Alutsista) untuk memenuhi target Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essensial Forces) tahap II.

Peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional juga terus diusahakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2012. Serta meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan prajurit TNI untuk mendukung profesionalisme prajurit.

Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas kerja bagi prajurit TNI. Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp131 triliun di tahun 2020. Pemerintah mengupayakan kredit perumahan untuk prajurit hingga jangka waktu 30 tahun. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen di tahun 2020.

Hadirin yang saya muliakan, para prajurit TNI yang saya cintai,
Cita-cita kita untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia harus didukung angkatan perang yang kuat. Oleh karena itu, belanja pertahanan kita arahkan menjadi investasi pertahanan. Pemanfaatan teknologi tinggi ke depan tidak bisa ditawar lagi.

Rencana strategis Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essensial Forces) tahap III periode 2019-2024 harus segera dituntaskan. Demikian pula rencana jangka panjang hingga 100 tahun Indonesia merdeka harus kita wujudkan.

Di dalam era yang penuh dengan kemajuan teknologi, alutsista yang digunakan TNI harus semakin maju. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) TNI juga harus semakin tangguh, semakin adaptif dan memegang teguh jiwa Sapta Marga.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya perintahkan agar pertama, prajurit TNI di masa depan harus memiliki kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri.

Kedua, prajurit TNI tidak boleh lagi terjebak dalam ego matra. TNI harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga seperti Polri, BNPT, BNPB, dan Bakamla. Ketiga, prajurit TNI wajib menjaga kemanunggalan TNI bersama rakyat melalui Operasi Bhakti dan program Tentara Manunggal Membangun Desa.

Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pejabat-pejabat dan perwira tinggi utama yang telah membantu periode kepemimpinan Presiden tahun 2014-2019.

Terima kasih kepada Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla; kepada Menkopolhukam Bapak Tedjo Edhy Purdijatno, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, dan Bapak Wiranto; kepada Menteri Pertahanan Bapak Ryamizard Ryacudu; kepada Panglima TNI Bapak Moeldoko, Bapak Gatot Nurmantyo, dan Bapak Hadi Tjahjanto; kepada KASAD Bapak Mulyono dan Bapak Andika Perkasa; kepada KASAL Bapak Ade Supandi dan Bapak Siwi Sukma Aji; serta kepada KASAU Bapak Ida Bagus Putu Dunia, Bapak Agus Supriatna, dan Bapak Yuyu Sutisna.

Kontribusi Bapak-bapak beserta semua jajaran prajurit TNI, sungguh sangat berarti bagi perjalanan negeri ini. Telah menjadi bhayangkari bangsa dan negara dalam menegakkan NKRI serta mengawal kemajuan Indonesia tercinta.

Dirgahayu TNI!
Teruslah menjadi tentara profesional!
Dan teruslah menjadi kebanggaan rakyat!

Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.(ins/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Undang Tokoh Lintas Agama Bahas Situasi Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah  tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/09/2019). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan tujuh tokoh lintas agama berdiskusi mengenai berbagai hal yang menyangkut situasi bangsa Indonesia.

Ketujuh tokoh lintas agama tersebut adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua PWM D.I. Yogyakarta Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Henriette Tabita Lebang.

Selain itu hadir juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi Santoso Tanuwibowo, serta Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya.

Sekjen PBNU Helmy Faishal menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait kondisi bangsa saat ini. Pertama, tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.

“Presiden tadi menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Sekaligus kami selaku civil society juga telah melakukan upaya-upaya seperti penyiapan safe house, pemberian masker kepada masyarakat, dan juga bersama-sama kita juga ikut memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah,” ujar Helmy.

Kedua, mengenai perkembangan Papua yang terakhir. Menurut Helmy, para tokoh lintas agama berkomitmen untuk terus membangun dialog bersama warga dan masyarakat.

“Bahwa masih ada memang kesenjangan yang harus terus menerus oleh pemerintah dilakukan upaya-upaya peningkatan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Tentu itu menjadi komitmen kita bersama,” katanya.

Terakhir, mengenai perkembangan demonstrasi gerakan mahasiswa di sejumlah daerah. Terkait hal tersebut, para tokoh lintas agama mengapresiasi kemurnian aksi yang dilakukan para mahasiswa yang dinilai sebagai agen perubahan.

“Kami juga berharap agar gerakan mahasiswa ini betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut,” jelasnya.

“Intinya adalah kami para tokoh lintas agama ini bersama-sama mendoakan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, tetap beradab, dengan nilai luhur bangsa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang disebut sebagai budaya sopan santun, saling menghormati, budaya saling menghargai yang tentu kalau kita lihat di sejumlah kalangan ini mengalami krisis,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Janji Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Jokowi menerima IHPS dan LHP Semester I Tahun 2019 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/09/2019).

“Banyak sekali tadi yang disampaikan. Tetapi kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)-nya sangat meningkat sekali. Pemerintah Daerah tadi di provinsi, 32 provinsi sudah WTP, pemerintah daerah juga sudah sama,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menerima pimpinan BPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/09).

Peningkatan-peningkatan seperti itulah, lanjut Presiden, yang diinginkan pemerintah agar kepatuhan terhadap undang-undang, keefisienan dari penggunaan anggaran APBN, APBD itu semuanya bisa silakukan.

“Saya kira arahnya ke arah sana,” tegasnya.

Sebelumnya saat menyampikan pengantar dalam pertemuan dengan pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan apresiasi kepada Ketua dan seluruh pimpinan BPK yang selama 5 tahun ini telah bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Pada hari ini akan ada penyampaian IHPS semester 1 2019 dan penyampaian LHP semester 1 2019. Saya melihat ini adalah laporan capaian kinerja yang terakhir dari Pimpinan BPK periode 2014-2019,” ucap Presiden Jokowi.

WDP dan ‘Disclaimer‘

Menjawal wartawan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, ada 4 (empat) kementerian/lembaga (K/L) yang laporan keuangannya memperoleh opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP), belum WTP. Keempat K/L itu adalah: Kementerian PUPR, Kemenpora, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sedangkan yang disclaimer itu ada Bakamla.

“Itu sama dengan waktu kami menyampaikan laporan kemarin. Kalau pemerintah daerah di itu tinggal 2. Kabupaten/kota juga naik semua,” terang Moemahadi.

Menurut Moermahadi, pimpinan BPK periode 2014-2019 akan berakhir masi baktinya pada 19 Oktober mendatang. Karena itu, kesempatan ini beberapa anggota pimpinan, termasuk dirinya pamit kepada Presiden. Saat menerima pimpinan BPK itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pamono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo. (DBPers/red)

Categories
Nasional Ragam

Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan adalah Kunci Kemajuan Suatu Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Keberhasilan sebuah negara dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerima dan mengelola kemajemukan. Semakin masyarakat dapat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi yang mengarah pada kemajuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peresmian pembukaan Forum Titik Temu “Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan” di Hotel Double Tree Hilton, Jakarta, Rabu (18/09/2019).

“Kemajemukan itu adalah sebuah kebutuhan karena kemajemukan akan membuat kita menjadi kaya imajinasi untuk berinovasi. Kemajemukan membuat kita akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan kemajemukan itu akan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari sebuah kemajuan ekonomi,” kata Presiden.

Pada dasarnya, kemajemukan dan kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan keterbukaan menjadi kunci bagi lompatan kemajuan. Presiden mengatakan, banyak contoh negara yang bertransformasi menjadi negara maju dengan kemajemukan tersebut, salah satunya Persatuan Emirat Arab (PEA).

Menurut Presiden, Indonesia bisa mengambil contoh dari Persatuan Emirat Arab (PEA) yang berhasil melompat menjadi sebuah negara maju karena sikap terbuka dan kemampuannya mengelola perbedaan.

“Empat puluh tahun yang lalu Uni Emirat Arab (PEA) merupakan negara yang tertinggal. Tingkat melek hurufnya rendah, budaya pendidikannya tertutup dan tradisional. Namun, Uni Emirat Arab sekarang menjadi negara yang sangat makmur dan maju,” paparnya.

PEA diketahui juga tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia namun dapat tumbuh menjadi negara maju dan modern. Saat bertemu dengan Syekh Mohamed (Putra Mahkota Abu Dhabi), Presiden Jokowi mencoba mencari tahu rahasia kemajuan negara tersebut.

“Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah keterbukaan dan toleransi. Dan itu saya dapatkan langsung dari beliau, Syekh Mohamed. Bahkan tahun ini di sana menyebut sebagai Tahun Toleransi,” tuturnya.

Kepala Negara menjelaskan, keterbukaan dan toleransi tersebut misalnya bisa terlihat dari keberanian mereka mengundang talenta-talenta besar dunia untuk menjadi pucuk pimpinan perusahaan dan tenaga ahli di negaranya, yang kemudian pada saatnya secara bertahap digantikan oleh warga asli PEA. Tak hanya itu, mereka juga berani mengundang puluhan rektor, dosen, dan guru-guru hebat dari perguruan tinggi dunia.

“Dengan kata lain, isu kemajemukan bukan semata-mata isu sosial atau politik. Penerimaan terhadap kemajemukan juga menjadi isu pembangunan ekonomi. Tanpa adanya penerimaan terhadap kemajemukan, tanpa adanya penerimaan terhadap anggota warga dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang tertutup dan tidak berkembang,” ucap Presiden.

Kepala Negara sendiri mensyukuri bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara terlahir dengan kemajemukan sejak awal berdirinya. Meski berbeda-beda, sambungnya, bangsa Indonesia memiliki semangat untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.

“Marilah kita kembalikan lagi kepada semangat berdirinya negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mampu mengelola kemajemukan di internal bangsa kita, yang bisa menjadi teladan, menjadi panutan dunia dalam merawat toleransi dan persatuan, dan juga berani terbuka untuk kemajuan bangsa,” tandasnya.

Untuk diketahui, Forum Titik Temu merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang berorientasi pada gerakan kultural, yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, dan Maarif Institute. Acara ini digelar sebagai penegasan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dan berjalan beriringan dengan berpedoman pada Pancasila.(DBPers/erl/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi: Pemilihan Pimpinan KPK yang Baru adalah Kewenangan DPR RI

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemilihan 5 (lima) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, merupakan kewenangan DPR RI. Mereka itu juga sebelumnya telah lolos dari Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk pemerintah.

“Itu sudah lolos Pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan dalam konferensi pers terkait Revisi Undang-Undang KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (13/09/2019) pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi keputusan Komisi III DPR RI yang sudah memilih lima pimpinan baru KPK, Kamis (12/09) malam.

Kelima pimpinan baru KPK yang dipilih oleh Komisi III DPR RI yakni: 1. Firli Bahuri (Ketua); 2. Alexander Marwata (wakil ketua); 3. Nurul Ghufron (wakil ketua); 4. Nawawi Pamolangi (wakil ketua); dan 5. Lili Pintauli Siregar (wakil ketua).

Hak Pribadi

Sementara terkait pengunduran diri salah seorang pimpinan KPK saat ini, Saut Situmorang, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa itu adalah hak pribadi seseorang.

“Ya itu hak setiap orang, untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi menampik terkait dengan keinginan beberapa pimpinan KPK yang mengaku kesulitan menemuinya.

“Wong yang bertemu saya itu banyak dan gampang. Tokoh-tokoh kemarin yang berkaitan dengan RUU KPK itu sudah bertemu, banyak juga, mudah, gampang. Lewat saja Mensesneg, kalau sudah tentu saja akan diatur waktunya,” pungkas Presiden Jokowi.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi Bakal Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/09/2019).

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh Papua menyampaikan usulan dan aspirasi mereka langsung kepada Presiden.

Kepala Negara yang telah mengunjungi daerah-daerah di Papua sebanyak 12 kali ini, menanggapi beberapa aspirasi yang sebagian besar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Tadi yang disampaikan oleh Pak Abisai Rollo mengenai pembangunan SDM itu betul. Sangat diperlukan yang namanya pembangunan SDM karena SDM ini menjadi kunci,” ujar Presiden.

Abisai Rollo, seorang tokoh masyarakat Papua yang mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah aspirasi, berharap kepada pemerintah untuk mendorong generasi muda Papua agar dapat menempuh pendidikan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri yang lebih baik sehingga nantinya mampu memberikan bakti lebih bagi pembangunan negara.

“Bapak Jokowi sebagai sobat kami di Papua, kami sangat berharap dengan keserasian investasi di bidang SDM ini maka stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami. Generasi muda kami memiliki masa depan dan mereka tidak pernah melupakan sejarah bangsa yang besar ini,” ucap Abisai.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan respons dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar tenaga-tenaga muda Papua dapat diserap oleh BUMN-BUMN serta perusahaan lainnya.

“Siang hari ini saya mau buka (lapangan kerja), ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa. Kalau lewat prosedur nanti kelamaan. Jadi kewenangan saya, saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari Tanah Papua,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan bahwa dirinya, dalam tahap pertama, akan mengalokasikan kesempatan kerja bagi 1.000 sarjana muda Papua. Menurutnya, dalam sejumlah kunjungan ke luar negeri, Presiden beberapa kali bertemu dengan para mahasiswa asal Papua yang memiliki kualitas kemampuannya tak diragukan.

“Saya bangga, waktu saya ke California di Amerika, saya bertemu mungkin dengan 12 mahasiswa kita yang dari Papua. Bukan pintar-pintar, (tapi) sangat pintar-pintar. Waktu saya ke New Zealand juga ketemu dengan lebih dari 10 mahasiswa dari Tanah Papua. Saya lihat juga pintar-pintar semuanya,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para ASN Papua untuk dapat berkontribusi lebih bagi pembangunan dengan menempatkan putra-putri Papua di tingkatan eselon sejumlah kementerian dan lembaga negara.

“Mengenai masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain termasuk mulai kita atur di eselon 1, eselon 2, dan eselon 3,” ujarnya.(DBPers/red)

Categories
Polhukam

Kabar Papua, Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Ada Toleransi Bagi Perusuh

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas Mengenai Penanganan Situasi Terkini di Papua. Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jum’at (30/08/2019).

Dalam pengantarnya Presiden Jokowi kembali menegaskan, untuk menjaga keamanan, untuk menjaga ketertiban dirinya harus memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar hukum, merusak fasilitas umum, merusak fasilitas publik.

“Juga tidak ada toleransi kepada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkis,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden kembali mengulang perintahnya kepada aparat keamanan agar bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun.

“Saya sudah mendapatkan laporan tindakan hukum sudah dilakukan, baik proses hukum kepada oknum sipil maupun oknum militer yang melakukan tindakan itu, sudah dikerjakan tanpa kecuali,” ungkap Presden.

Presiden juga memerintahkan agar situasi kemanan, ketertiban di Papua dan Papua Barat juga dijaga dan segera secepat-cepatnya dipulihkan.

“Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya,” tegas Presiden.

Kerusakan fasilitas umum, lanjut Presiden, juga segera diperbaiki sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, pelayanan kepada publik, aktivitas pemerintahan bisa dikembalikan normal kembali.

“Saya percaya bahwa warga di Papua, warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara,” kata Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menlu Retno Marsudi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.(DBPers/red)

Categories
Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Tetapkan Dua Kabupaten di Kaltim Ini Jadi Lokasi Ibukota Negara yang Baru

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019).

Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4. Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Biaya pembangunan ibu kota negara ini, menurut Presiden, total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 %. Sementara sisanya akan diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden Jokowi, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Presiden.

Presiden Jokowi memahami jika pemindahan ibu kota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Presiden, pagi tadi dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibu kota baru tersebut.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Presiden Jokowi.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara ini Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bamban Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, Gub DKI Jakarta Anies Baswedan.(DBPers/red)

Categories
Polhukam

Presidium RIB Minta Presiden Jokowi Segera Sambangi Papua untuk Redakan Konflik

Koran Jurnal, Jakarta – Kordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) meminta Presiden Jokowi segera turun ke Papua dan Papua Barat. Guna meredakan situasi kericuhan yang terjadi di Papua serta Papua Barat.

Hal ini dikatakan Kordinator Nasional (Kornas) Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan, di Jakarta, Selasa (20/08/2019).

Menurut Lisman Hasibuan, insiden yang terjadi di Malang terhadap Mahasiswa Papua dinilai telah melukai rasa keadilan dan kesamaan dalam ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Lebih lanjut, sebagai Putra Batak yang dibesarkan di Papua ini juga menilai perkataan yang tidak pantas dan menyerang asrama mahasiswa dengan persenjataan lengkap dan dengan gas air mata sangat tidak mendasar disebut sebagai evakuasi atau mengamankan.

“Orang Papua yang selama ini belajar ditanah Jawa karena orang Papua itu sangat ingin belajar dan berjuang untuk pendidikan yang lebih baik guna meningkatkan infrastruktur ekonomi untuk wilayah Papua khususnya,” ujar Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini.

Untuk itu, Lisman mengharapkan Presiden Jokowi bisa turun ke Papua dan Papua Barat dan segera menemui masyarakat Papua untuk meredakan masalah ini. Ia juga meminta Presiden Jokowi memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan terkait SOP Polri terhadap Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

“Bila terbukti ada kesalahan penanganan, tentunya harus segera di tangkap dan dicopot. bila terbukti,” tegas Ketua Relawan DJM.

Hal serupa juga disampaikan Daniel Ketua Umum Relawan Lingkaran Satu, yang meminta agar Presiden Jokowi segera melakukan langkah yang lebih bersifat emosional dengan lebih mengedepankan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dalam tubuh NKRI.

“RIB meminta agar pelaku yang mengatakan, “Monyet” tersebut untuk segera ditangkap dan itu jelas melukai Kemerdekaan hak setiap bangsa dan mencederai Pancasila,” lugas Daniel, yang juga tergabung dalam RIB.

Presidium Relawan Indonesia Bersatu mengajak dan mendo’akan agar persoalan tersebut segera diselesaikan secara tuntas.

“Kita mengajak semua untuk mendo’akan saudara kita, orang Jawa yang saat ini warungnya pada di bakar baik tukang bakso, warung solo yang habis semua di Papua Barat, agar mereka sabar dan bisa mendapat perhatian pemerintah pusat dan segera pelakunya yang mengatakan “Monyet” secepatnya di tangkap. Karena sudah jelas di videonya, tinggal Bagaimana Polri sikapi dengan cepat dan tanggap,” ucap Lisman.

“Kasihan rakyat Jawa di Papua dan Papua Barat menjadi korban dan ketakutan saat ini berdagang,” imbuhnya.(red)