Tag: Kerja Sama

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi dan Presiden Marcos Jr Sepakati Penguatan Kerja Sama di Sejumlah Bidang

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. menyepakati penguatan kerja sama bilateral antara kedua negara di sejumlah bidang. Pertama, Presiden Jokowi mendorong peningkatan volume perdagangan Indonesia-Filipina secara signifikan. Dibandingkan tahun lalu, volume perdagangan kedua negara telah meningkat hampir 50 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Presiden Ferdinand Marcos Jr. di Istana Kepresidenan Bogor, pada Senin, 5 September 2022. Sebelumnya, keduanya melakukan pertemuan bilateral dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Ferdinand Marcos Jr. ke Indonesia.

“Indonesia secara khusus mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman, farmasi, serta produk kelapa, dan rumput laut. Saya mengajak Filipina untuk terus mengembangkan potensi perdagangan dan juga konektivitas di wilayah perbatasan. Saya mengusulkan revitalisasi jalur kapal Ro-Ro Bitung-Davao dan membuka jalur penerbangan Manado-Davao,” ujar Presiden Jokowi.

Kedua, Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. juga membahas peningkatan intensitas kerja sama infrastruktur dan industri strategis. Menurut Presiden Jokowi, beberapa BUMN Indonesia sudah ikut serta dalam program pembangunan di Filipina, misalnya proyek pengadaan dua kapal _landing platform dock_ oleh PT PAL dan proyek persinyalan kereta di Manila oleh PT Len Industri.

“Saya berharap agar rencana pembelian pesawat NC212i dari PT Dirgantara Indonesia dapat direalisasikan. Ke depan, saya ingin makin banyak kesempatan bagi BUMN dan perusahaan swasta Indonesia mendukung pembangunan di Filipina,” imbuhnya.

Ketiga, kedua pemimpin juga membahas penguatan kerja sama perbatasan. Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. sepakat untuk meninjau kembali dua perjanjian pengamanan perbatasan agar terus relevan bagi masyarakat di perbatasan, yaitu _Revise Border Crossing Agreement_ dan _Border Patrol Agreement_.

“Kita juga berkomitmen mempercepat perundingan di limitasi batas landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982,” lanjutnya.

Keempat, di bidang pertahanan dan keamanan, kedua pemimpin mendorong penguatan kerja sama untuk keselamatan dan keamanan perairan di wilayah perbatasan. Presiden Jokowi juga sangat menghargai telah dilakukannya penandatanganan _Agreement on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security_.

“Saya senang kita telah memperbarui _Trilateral Cooperative Arragement_ (TCA) antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia karena sangat penting dalam mengamankan jalur perairan dari ancaman penyanderaan dan penculikan,” ungkapnya.

Kelima, Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos juga membahas kerja sama kawasan, bagaimana memperkokoh ASEAN dan implementasi dari _ASEAN’s Outlook on the Indo-Pacific_. Presiden Jokowi menekankan mengenai pentingnya memperkokoh sentralitas dan kesatuan ASEAN. Indonesia ingin memastikan agar ASEAN terus menjadi lokomotif stabilitas perdamaian dan kemakmuran kawasan, serta harus mampu mengatasi berbagai tantangan ke depan dan memperkokoh penghormatan terhadap Piagam ASEAN.

“Untuk memperkuat sentralitas ASEAN, saya menggarisbawahi pentingnya implementasi _ASEAN’s Outlook on the Indo-Pacific_ melalui kerja sama yang konkret dan inklusif. Dalam konteks ini, Indonesia akan mengadakan _Indo-Pacific Infrastructure Forum_ di tahun depan. Saya juga mengapresiasi komitmen Filipina untuk mendukung penuh keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023,” tandas Presiden Jokowi.

Sementara itu, Presiden Ferdinand Marcos Jr. antara lain menyampaikan terima kasih atas bantuan dan keterlibatan sejumlah BUMN Indonesia dalam berbagai program infrastruktur di Filipina.

“Kami terus berterima kasih kepada Indonesia atas bantuan dan keterlibatan mereka dalam program infrastruktur pendahulu saya Presiden Duterte dan komitmen mereka yang berkelanjutan, tidak hanya untuk melanjutkan program ini tetapi meningkatkan volume dan kedekatan antara kedua negara kita,” ujar Presiden Filipina ke-17 tersebut.(setk)

Categories
Jurnal Foto TNI

KSAL Laksamana Yudo Margono dan VADM Mark Hammond Sepakat Tingkatkan Hubungan Kerja Sama Militer

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Kerajaan Australia (Royal Australian Navy/RAN) sepakat akan tingkatkan hubungan kerja sama militer. Hal tersebut disepakati saat kunjungan Kepala Angkatan Laut Australia (VADM) Mark Hammond kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (25/7/2022).

Laksamana Yudo Margono menyampaikan pentingnya sebuah persahabatan dalam platform hubungan kerja kedua angkatan laut dan berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan tersebut. Di waktu mendatang akan ditingkatkan kerjasama diberbagai bidang seperti operasi, latihan, pendidikan dan hidrografi.

Pada kesempatan tersebut VADM Mark Hammond menyampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dan sangat merasa terhormat. Baginya kunjungan ini merupakan pengalaman yang luar biasa, dimana dulu pertama sekali berkunjung ke Indonesia tahun 1997 saat masih perwira muda dan sudah merasakan bagaimana pentingnya kerja sama hubungan antara personal to personal yang dimulai dari setiap level hingga posisinya sebagai pimpinan tertinggi di Angkatan Laut Australia saat ini. Menurutnya peluang untuk kerja sama yang lebih baik lagi kedepannya sangat besar. Selain itu hubungan yang dimulai sejak masih menjadi taruna atau perwira muda akan memberikan dampak yang luar biasa untuk kerja sama dan interaksi antar pemimpin angkatan laut di masa depannya.

KSAL juga menyinggung bagaimana upaya untuk meningkatkan kerja sama antara kedua Angkatan Laut di bidang operasi dan latihan sampai dengan tahun 2022. Kerja sama kedua Angkatan Laut yang salah satunya bidang latihan bersama, diharapkan bisa meningkatkan hubungan personal to personal, berkolaborasi dalam latihan antara Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Australia secara profesional dan diharapkan nanti bisa memberikan pengalaman dan wawasan dalam meningkatkan interoperabilitas dalam latihan-latihan yang akan datang.(disp)

Categories
Bisnis Ekonomi

Mentan SYL Gandeng Japfa Tingkatkan Pemberdayaan Peternakan Rakyat

Koran Jurnal, Jawa Tengah – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melakukan kerjasama dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan peternakan rakyat dan akselerasi ekspor. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pihak Kementan dan PT Japfa yang disaksikan Menteri SYL.

“Hari ini saya bersama ibu Bupati Grobogan, Presiden dan Direksi PT Japfa dalam rangka mencoba memantapkan lagi langkah-langkah yang makin intensif antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama PT. Japfa untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan-kebutuhan. Dan tentu saja kita ketahui bahwa pakan ternak menjadi bagian penting untuk bisa mempertahankan akselerasi atau peningkatan ternak ayam kita khususnya DOC kita maupun berbagai bagian yang bisa ditumbuhkan,” demikian dikatakan Mentan SYL pada kunjungan tersebut, Jum’at (22/7/2022) kemarin.

Menurut SYL, penguatan sinergitas dengan PT. Japfa sangat penting sebagai sebuah perusahaan nasional yang sangat besar memperhatikan semua kegiatan peternakan rakyat dan sekaligus sebagai pelaku ekspor. Selain itu, bagi Kementan, eksistensi PT Japfa pun sangat penting untuk menyerap semua jagung petani yang ada di seluruh Indonesia khususnya yang ada di Grobogan.

“Oleh karena itu tadi ada penandatangan memorandum of understanding yang kesekian kalinya dengan PT Japfa. Pertama, bertujuan agar siap menerima jagung rakyat terutama di kabupaten Grobogan,” ujarnya.

Kedua, SYL menambahkan penandatanganan nota kesepahaman bertujuan untuk menjaga dan mengantisipasi pengaruh inflasi atau penurunan atau kenaikan inflasi dari ternak ayam dan telur. Ketiga, untuk melakukan substitusi impor misalnya bahan baku impor untuk pakan ternak itu bisa dilakukan dalam negeri.

“PT Japfa tadi sudah setuju untuk kita persiapkan, seperti bungkil kedelai selama ini impor dan lain-lain, tapi ini bisa kita penuhi sendiri dan ini tentu membuat suatu proses-proses yang baik bagi kemajuan pertanian dan perekonomian kita,” jelasnya.

“Keempat, kita sepakat untuk mengakselerasi ekspor. Katakanlah produksi ayam yang selama ini dilakukan akhir setiap tahun kurang lebih 3 miliar ekor lebih, itu harus bisa kita jadikan ayam karkas yang bisa diekspor. Tentu kalau sudah melebihi kebutuhan secara nasional,” pinta SYL.

Sementara itu, Presiden Komisaris JAPFA, Syamsir Siregar mengatakan sebagai perusahaan perunggasan yang menawarkan solusi total dan sudah beroperasi selama lebih dari 50 tahun, PT Japfa terus berkomitmen dan berkontribusi pada pengembangan peternakan nasional. Nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen untuk pemberdayaan peternakan rakyat, di mana saat ini JAPFA pun telah bermitra dengan lebih dari 13 ribu peternak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, JAPFA akan memberikan pendampingan dalam pengembangan peternakan modern termasuk di dalamnya pengembangan peternakan ayam dengan metode closed loop dan memberikan dukungan dan fasilitas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di industri peternakan,” sebutnya.

“Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi peternak melalui jejaring kemitraan usaha dan pemasaran dan melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan informasi pasar bagi produk yang dihasilkan peternak,” sambung Syamsir.(hum)

Categories
International Jurnal Foto TNI

TNI AL dan French Navy Tingkatkan Kerja Sama Militer

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Laut (TNI AL) dipimpin Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto selaku Ketua delegasi didampingi Paban V Straops dan Diplomasi Sopsal Kolonel Laut (P) Robert Marpaung melaksanakan pertemuan bilateral dengan Angkatan Laut Perancis (The French Navy/FN) dalam Navy to Navy Staff Talks/ NTNST ke-2 di Hotel Apurva Kempinski Nusa Dua, Bali, Selasa (19/7/2022) kemarin.

Dalam NTNST ini membahas tentang paparan kekuatan dan misi Angkatan Laut Perancis, perencanaan operasi-operasi dan rencana kegiatan kerja sama kedepan baik dalam bidang latihan, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personel serta rencana pertemuan.

Asops Kasal menyampaikan bahwa kerja sama antara TNI AL dan FN sudah terjalin dengan baik serta merupakan implementasi hubungan diplomasi kedua negara dan angkatan lautnya.

Sementara itu, delegasi FN dipimpin oleh Vice Admiral Cristophe Lucas sebagai koordinator kerja sama bidang Internasional Angkatan Laut Perancis di dampingi Atase Pertahanan Perancis di Jakarta Colonel Sven Meic beserta staf.

Kegiatan yang bertaraf internasional tersebut merupakan tindak lanjut dari sembilan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., terutama bidang operasi dan latihan serta guna penguatan diplomasi TNI AL.(disp)

Categories
Polhukam TNI

TNI AL Perkuat Kerjasama dan Interoperabilitas dengan Militer Australia

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama dan interoperabilitas dengan Militer Australia, TNI Angkatan Laut mengerahkan Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisiepo-368 untuk ikut berpartisipasi dalam Exercise Albatros Australia-Indonesia (Ausindo) di Selat Makassar yang dilaksanakan pada 29 dan 30 Mei 2022 lalu.

Latihan Exercise Albatros Australia-Indonesia (Ausindo) ini melibatkan Pesawat B-737 milik TNI Angkatan Udara, HMAS Parramatta (on board Helly MH-60R) Royal Australian Navy dan Pesawat P-8A Poseidon Royal Australian Air Force.

Komandan KRI Frans Kaisiepo-368, Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh mengatakan latihan ini bertujuan untuk untuk memperkuat kerja sama dan interoperabilitas antara TNI dan Australian Defence Force dalam mewujudkan keamanan maritim di Kawasan sekaligus membangun sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi sesuai program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono selalu menekankan dalam pembangunan hubungan diplomasi Angkatan Laut, seluruh personel harus menguasai dan mematuhi Undang-Undang Nasional maupun Internasional, dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan sesuai lingkup kewenangannya.

Latihan yang dilaksanakan mencakup Joint Maritime Patrol Surface Picture Activity, Officer of Watch Maneuvers, Mailbag Transfer, dan Photo Exercise. Peserta latihan berkolaborasi melaksanakan Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) termasuk memverifikasi Automatic Identification System (AIS) kapal-kapal yang melintas guna membangun Recognised Maritime Picture (RMP) yang dibutuhkan dalam memberikan jaminan keamanan bagi pengguna laut.

Seluruh unsur yang terlibat latihan bersama saling unjuk kemampuan dalam bermanuver menempati sektor dan membentuk formasi yang diisyaratkan yang diakhiri dengan farewell sail past and fly past oleh unsur-unsur laut dan udara.

Sementara itu, Komandan HMAS Parramatta, Commander RAN Dave Murphy mengirimkan pesan broadcast melalui radio komunikasi yang berisi ucapan terimakasih atas kerjasama persahabatan antar kedua negara yang terjalin dengan positif serta dapat lebih ditingkatkan lagi.

“Many thanks to your kind message. We very much appreciate the opportunity to operate with you in cooperation of friendship in your region. We have a long standing and positive relationship between our country which has been enhanced by our two navy operating during the exercise. We wish you fair winds and following seas in your journey,” ujarnya.(disp)

Categories
BP2MI

BP2MI Teken Nota Kesepakatan dengan 6 Pemda, Kabupaten/Kota

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menandatangani perjanjian nota kesepakatan kerjasama dengan 6 Pemerintah Daerah (Pemda), diantaranya, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ende dan Kota Solok.

Nota kesepakatan itu ditandatangani oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan kepala daerah atau bupati serta walikota dari masing-masing Pemda, di Auditorium KH Abdurrahman Wahid, Kantor pusat BP2MI, Jakarta Selatan, Selasa (05/04/2022).

“Hari ini adalah hari bersejarah, menurut saya tidak hanya penting tapi juga startegis, BP2MI menandatangani nota kesepakatan dengan 6 pemerintah daerah, dari kabupaten maupun kota,” kata Benny dalam sambutannya.

Kesepakatan ini, lanjut Benny, menjadi penting sebagai bukti bahwa negara hadir. Negara memberikan jaminan (garansi) perlindungan secara utuh dan menyeluruh kepada para pekerja migran.

“Ini era kolaborasi, semoga tentu kita bisa merawat sinergi, dan juga memperkuat sinergi dengan nota kesepakatan ini,” harapnya.

Benny Rhamdani menyebut, sampai saat ini pihaknya telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan 87 pemda, kabupaten dan kota.

“Sampai saat ini sudah 87 pemerintah daerah yang sudah melakukan penandatanganan nota kesepakatan, ditambah 6 (Pemda) hari ini,” terang Benny.

“Ini menjadi awal yang baik, kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal tata kelola penempatan pelindungan yang kita inginkan lebih baik lagi,” kata Benny.

Dengan kolaborasi dan kerjasama ini diharapkan ada sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal PMI.

“Kami yakin jika kolaborasi ini diperkuat di lapangan, tidak hanya pusat yang bertanggung jawab soal penempatan PMI, tapi juga daerah. Maka kita akan semakin memperkecil upaya penempatan ilegal PMI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Benny mengungkapkan pihaknya menargetkan pertengahan tahun 2022 dapat menandatangani nota kesepakatan kerjasama dengan 260 pemerintah daerah, kabupaten dan kota.

“Saya menargetkan di bulan Juli 2022, kita (BP2MI) sudah menyelesaikan penandatanganan dengan 260 kabupaten/kota yang menjadi kantong penempatan pekerja migran Indonesia,” cetusnya.

Categories
IPTEK TNI

ITB dan Pushidros TNI AL Jajaki Kerjasama Bidang Iptek

Koran Jurnal, Jakarta – Institut Teknologi Bandung (ITB) mengusulkan program kerja sama pendidikan hidrografi dengan Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).

Usulan kerja sama tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB Dr. Irwan Meilano, yang didampingi oleh Ketua Satuan Penjaminan Mutu FITB Dr. Poerbandono dan Kepala Pusat Unggulan dan Inovasi Teknologi Pertahanan ITB Dr. Djarot Widagdo saat mengadakan kunjungan ke Pushidrosal, Kamis (02/09/2021).

Pada kunjungan tersebut, perwakilan dari ITB diterima langsung oleh Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P yang didampingi oleh Asopssurta Danpushidrosal Laksamana Pertama Dyan Primana Sobaruddin, M.Sc., Aspamkersamtas Danpushidrosal Kolonel Laut (E) Dr. Yanuar Handwiono, M.Sc dan Kadispeta Pushidrosal Kolonel Laut (P) Dr. Oke Dwiyana Pribadi,M.M.

Program kerja sama yang diusulkan ITB tersebut meliputi Program Magister Berbasis Riset (MBR) dan Program Doktor Kemitraan (PDK) yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara ITB dengan Mitra ITB. Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Mitra ITB, dalam hal ini Pushidrosal.

Pada program ini semua kegiatan perkuliahan dilaksanakan di tempat kerja Mitra ITB. Dengan demikian, program ini dapat diikuti oleh personel Pushidrosal yang ingin meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Pushidrosal menyambut baik usulan program kerja sama pendidikan dari ITB untuk meningkatkan profesionalisme dan standar kompetensi yang diperlukan untuk surveyor hidrografi pada level katagori A (CAT-A) bagi pengawak Pushidrosal. Hal tersebut dibutuhkan guna memenuhi kualifikasi personel dihadapkan pada tuntutan tugas ke depan dalam bidang survei dan pemetaan hidro-oseanografi dalam rangka turut membantu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.(disp/red)

Categories
Ekonomi

Kementerian Pertanian Jalin Kerjasama Lintas Sektor Tangani Stunting

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan salah satu program prioritas di periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia. Komitmen pemerintah untuk mencetak generasi emas yang sehat dan kuat salah satunya adalah dengan upaya menekan angka stunting di Indonesia

Kementerian Pertanian bersama dengan Tujuh Kementerian dan Lembaga lain melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mendukung program pengentasan daerah rentan rawan pangan yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian. Penandatanganan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam penurunan prevalensi stunting atau angka kekurangan gizi di Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya maksimal dari sebuah negara dalam membuktikan kehadirannya ditengah rakyat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Kerjasama ini merupakan keterpanggilan tanggung jawab moralitas kebangsaan, saya berharap hari ini adalah bagian – bagian dari implementasi kita, bahwa negara bangsa tidak salah memilih kita untuk mengurus bangsa dan negara ini,” ungkap Syahrul di Hotel Bidakara, Jakarta (30/10/2019).

Syahrul mengatakan bahwa penyebab kerawanan pangan di Indonesia sangat multifaktor, karena itu penyelesaiannya harus dilakukan secara multisektor, “Indonesia adalah negara besar ke empat dunia, terdiri dari 17 ribu lebih pulau dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa, tidak gampang untuk bisa menjadikan negara ini menjadi sesuatu yang bisa terjaga dengan baik, cara satu-satunya adalah bagaimana kita sama – sama bertanggung jawab terhadap pangan dari 267 juta jiwa rakyat Indonesia,” ungkap Syahrul.

Mentan Syahrul menekankan perlunya dukungan lintas sektor dalam penanganan daerah rentan rawan pangan. Berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) Tahun 2018, masih terdapat 88 Kabupaten/ kota atau 17,1 % di Indonesia yang masih masuk katergori daerah rentan rawan pangan. Ia mengatakan isu pangan bersifat sangat kompleks dan multidimensi, dengan sinergi lintas sektor dan target waktu yang tepat, permasalahan kerawanan pangan didaerah akan lebih mudah diurai.

“Katakanlah 34 propinsi, 582 kabupaten kota yang rawan berapa, kita sama-sama konsentrasi, apalagi teman-teman dari kabupaten dan propinsi , kita harus bersatu, kita maping data yang benar, kita fokus pada data itu,pada daerah rawan yang kita miliki, kita harus saling melengkapi,saya yakin bisa,” tegas Syahrul.

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. FSVA memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi baik di tingkat pusat dan daerah dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi mengatakan situasi ketahanan pangan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, jika dibandingkan dengan FSVA 2015, terdapat 177 Kabupaten yang mengalami peningkatanan status ketahanan pangan.

“Berdasarkan hasil FSVA 2018, ada 426 kabupaten dan kota atau 82,9 % di Indonesia, yang sudah masuk katergori daerah tahan pangan, jika disbanding 2015, ada peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten” terang Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan, pengentasan rawan pangan juga kemiskinan termasuk stunting harus dikerjakan bersama-sama sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Intervensi program diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi factor penyebab kerentanan pangan.

“Sinergitas lintas sektor telah dilakukan, dan kita bersama-sama sepakat untuk bekerja bersama. Sebelum penandatanganan ini, proses memperkuat sinergitas telah kita lakukan dalam bentuk FGD mensinergikan program” kata Agung.

Adapun Kementerian dan Lembaga lain yang ikut terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Serta Lembaga Ketahanan Nasional.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Tingkatkan Tata Kelola Perusahaan, Angkasa Pura I Gandeng BPKP

Koran Jurnal, Jakarta – PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan kerjasama penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan dan peningkatan kapabilitas keinvestigasian dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kerjasama dua instansi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi bersama Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Iswan Elmi, bertempat di Gedung Serba Guna, Grha Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (15/07/2019).

Tujuan kerjasama, untuk mendukung praktik bisnis yang berlandaskan good corporate governance (tata kelola perusahaan) dan menumbuhkan self awareness terhadap potensi praktik korupsi. Dan diharapkan dapat meningkatkan prinsip tata kelola perusahaan yang bersih, baik, efektif dan terpercaya, termasuk juga pencegahan fraud (kecurangan).

“Melalui penandatangan kerjasama ini diharapkan dapat lebih meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bersih, efektif dan terpercaya termasuk pencegahan fraud di tengah upaya kami yang sedang melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan bandara,” ujar Faik Fahmi.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Iswan Elmi mengapresiasi kerjasama dengan AP I. Ia berharap AP I dapat memiliki akuntabilitas yang lebih baik.

“Melalui kerjasama ini akan memberikan keyakinan bahwa resiko yang muncul dari setiap aktivitas bisnis Angkasa Pura I sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah cukup dimitigasi dan diharapkan memiliki akuntabilitas yang baik,” tambah Iswan Elmi.

Adapun lingkup atau poin nota kesepahaman antara Angkasa Pura I dengan BPKP meliputi, pertama, Pemberian bantuan pelaksanaan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan yang tidak terbatas pada hal- hal seperti audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan, fraud risk management, penyusunan dan implementasi fraud control, asset tracing, digital forensic, audit klaim, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, anti bribery management system, dan kegiatan keinvestigasian lainnya.

Kedua, pelaksanaan kerjasama peningkatan kompetensi keinvestigasian dengan pemberian transfer of knowledge di bidang investigasi dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan kegiatan lainnya yang dapat mengakomodir peningkatan kapabilitas pencegahan korupsi.(red)

Categories
Ekonomi

AAJI dan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Jalin Kerja Sama Pemanfaatan NIK

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) serta Perusahaan Anggota AAJI dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Ditjen Dukcapil Kemendagri RI) menyepakati hubungan kerjasama melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data

Kependudukan dan KTP Elektronik, sekaligus sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan tersebut.

Kerjasama ini diperlukan bagi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan perusahaan-perusahaan asuransi Jiwa anggota AAJI guna proses verifikasi identitas nasabah asuransi dan identitas calon agen/tenaga pemasar perusahaan berlisensi.

Penandatangan PKS dilakukan oleh Ketua Bersama AAJI, para Direksi dari 40 (empat puluh) Perusahaan Asuransi Jiwa dan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, bertempat di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Kamis malam (04/10/2018).

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa kerja sama pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP elektronik dengan AAI dan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa anggota AAJI merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem single identity number, data kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk semua keperluan termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau nasabah dan lebih mengoptimalkan sistem administrasi perusahaan melalui ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat.

Ketua Bersama AAI, Bapak Maryoso dalam sambutannya mengatakan, “Melalui kerjasama ini, AAJI dan perusahaan anggota tentu akan mendapatkan banyak manfaat dan kemudahan, seperti halnya dalam proses verifikasi identitas nasabah, sehingga akan memudahkan dalam hal permintaan/pembukaan produk layanan bagi nasabah baru dan juga akan mempercepat proses layanan keuangan kepada para nasabahnya dalam hal klaim”.

“Dalam proses verifikasi data nasabah, melalui pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP elektronik, akan menjadi bagian dari pengendalian risiko yang semakin penting, karena identitas nasabah dapat ditelusuri dan diverifikasi. Bagi nasabah sendiri tentunya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas keabsahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tersebut,” jelas Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif AAJI.

Ketua Bersama AAJI Pak Wiroyo Karsono menambahkan, “Kerjasama ini sangat penting untuk meningkatkan dan menciptakan penyelenggaraan usaha industri Asuransi yang sehat dan transparan terutama dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan mendukung Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di lingkungan Perusahaan Perasuransian serta meningkatkan kualitas pelayanan konsumen Perusahaan Perasuransian.

Disamping itu, kerjasama inipun sangat diperlukan di era Insurance Technology (Insurtech), dimana perkembangan teknologi telah menggeser industri konvensional menjadi berbasis digital, maka dunia asuransi ke depan cara kerjanya akan berbasiskan big data. Sehingga mobilitas terpantau dan terintegrasi secara cepat dan juga seksama”.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan Gunawan menyampaikan bahwa pemanfaatan Data KTP elektronik ini kelak akan bermanfaat bagi pemerintah untuk mendata pertumbuhan penetrasi keuangan khususnya di industri asuransi jiwa.

“Keterkaitan Industri Asuransi Jiwa sebagai Lembaga Keuangan Non Bank dangan regulasi OJK dalam peningkatan masyarakat sadar asuransi dapat kami data pertumbuhannya melalui data Dukcapil ini,” jelas Gunawan.(red/rl)