Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi Energi SDA

Nasib Nelayan Indonesia di Tengah Kebijakan KKP

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia mempunyai wilayah perairan yang sangat luas, yaitu sekitar 6.4 juta km² dan mencakup 70% dari wilayah keseluruhan Negara Indonesia. Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia pun berlimpah antara lain, perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Namun dengan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah itu, belum sepenuhnya mengangkat nasib nelayan Indonesia.

“Ada beberapa masalah yang dihadapi nelayan Indonesia, salah satu hal yang sering dikeluhkan para nelayan adalah persoalan ketersediaan bahan bakar solar subsidi. Karena patut diduga masih ada pemanfaatan solar oleh pihak yang seharusnya tidak berhak,” ujar Pengamat Maritim – Sekjend Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim (FORKAMI) yang juga Wasekjend Bidang Maritim Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam keterangan persnya di Jakarta (31/07/2022).

“Disamping ketersediaan solar subsidi, disparitas harga solar subsidi dan nonsubsidi pun ikut mempengaruhi nelayan untuk pergi melaut mencari ikan. Lonjakan harga dari Rp 8.000 menjadi Rp 18.000 ikut mempengaruhi perhitungan biaya melaut para nelayan,” sambung Capt. Hakeng.

Ketersediaan dan harga solar yang melambung menurut Capt. Hakeng , sebetulnya tidaklah juga menjadi kendala utama para nelayan untuk tidak melaut. Tapi ada hal lain, yakni penerapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021 yang ditenggarai menjadi biang keladinya.

Menurut Capt. Hakeng peraturan tersebut  dinilai memberatkan nelayan. Karena ketentuan naiknya besaran tarif PNBP kepada nelayan menjadi sekitar 5-10 persen dirasa sangat memberatkan. Padahal Aturan sebelumnya yakni PP Nomor 62 tahun 2002 mengatur kategori kapal kurang dari 60 GT hanya dikenakan tarif 1 persen. Kemudian di PP Nomor 75 Tahun 2015 naik menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT. Dan di aturan terbaru, PP Nomor 85 Tahun 2021, ketentuan ini justru diperluas menjadi kapal dengan ukuran 5-60GT dikenakan tarif 5 persen untuk PNBP.

Akibat dari peraturan itu, patut saya duga telah menyebabkan nelayan enggan melaporkan hasil tangkapan karena merasa terbebani. Situasi itu tentu berdampak pada ketidakakuratan pengumpulan data produksi penangkapan ikan yang tercatat oleh pemerintah,” sambung Capt. Hakeng.

Hal lain yang menjadi perhatian Capt. Hakeng pula adalah rencana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin memberlakukan sistem kontrak dengan memprioritaskan kuota bagi nelayan kecil. Penangkapan ikan terukur dengan sistem kontrak kuota hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh perusahaan kapal besar di di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Artinya nelayan kecil justru akan bersaing dengan perusahaan kapal besar dalam hal penangkapan ikan jika diterapkan.

“Perlu diingatkan untuk rencana kuota ini dikhawatirkan tidak dapat berjalan untuk nelayan kecil. Karena sistem kelembagaan nelayan kecil atau tradisional belumlah memiliki modal yang kuat serta tidak memiliki ketersediaan kapal-kapal yang sesuai dengan kontraknya,” kata Capt. Hakeng.

Oleh sebab itu tidak ada salahnya KKP memberikan alternatif cara pembiayaan usaha perikanan tangkap yang mudah untuk diakses kepada nelayan kecil di Indonesia.

“Lakukan pengumpulan data kapal ikan berukuran kecil dan berikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dengan skema Kredit Usaha Rakyat bagi nelayan kecil,” imbuhnya.

Hambatan lain yang dihadapi nelayan untuk penangkapan ikan adalah mengenai retribusi atau pungutan  izin daerah dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut (SIKPI).

“Akibat dari pungutan yang ada dalam pembuatan dokumen tersebut, nelayan menjadi terbebani dengan tambahan biaya non operasional yang bertambah. Selain itu persoalan lokasi pendaftaran dokumen SIPI dan SIKPI yang tidak berdekatan dengan lokasi tempat tinggal nelayan juga menjadi masalah. Karena untuk mendapatkan surat-surat tersebut terkadang tidak dapat selesai dalam satu hari saja. Tentunya hal itu ikut menghabiskan waktu yang dimiliki oleh para nelayan yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menangkap ikan. Dampaknya banyak kapal nelayan kecil yang memilih tidak mendaftarkan kapalnya. Mereka melaut tanpa ada kelengkapan surat-surat tersebut,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Capt. Hakeng menyarankan agar prosedur pengurusan dokumen nelayan untuk penangkapan ikan perlu dipermudah. Lokasi layanan untuk pengurusan dokumen juga sebaiknya berada sedekat mungkin dengan pemukiman nelayan. Begitu pula dengan akses lokasi pengisian BBM yang patutnya berada dekat dengan lokasi kapal-kapal nelayan tersebut ditambatkan.(*)

Categories
Ekonomi Kriminalitas Megapolitan

Peredaran Obat, Kosmetik dan Makanan Ilegal Senilai 3,7 Milyar Berhasil Dibongkar BBPOM Serang

Koran Jurnal, Serang – Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat Provinsi Banten dari peredaran produk obat dan makanan ilegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang selama periode bulan Januari-Juli tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan pengawasan.

Pengawasan dilakukan baik di sarana produksi maupun distribusi baik secara daring maupun luring, serta melakukan operasi penindakan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya.

Pengawasan tersebut dilaksanakan mulai dari 12 Juli hingga 26 Juli 2022 terhadap 55 sarana distribusi yang terdiri dari importir dan Badan Usaha Kosmetik serta sarana distribusi yang berada di Mall atau pusat perbelanjaan modern maupun di pasar tradisional.

“Dari 55 sarana tersebut, diperoleh hasil 31 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dengan temuan berupa kosmetik illegal dengan nilai keekonomian sekitar Rp. 59.406.000,00 atau Rp59,4 juta,” Terang Plt. Kepala BBPOM Serang, Faizal Mustofa Kamil saat Press Release pengukapan kasus di halaman kantornya, Kota Serang, Jum’at (29/7/2022).

Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pasar dari kosmetik ilegal ini kata dia, BBPOM di Serang menggandeng lintas sektor terkait, yaitu Dinas yang membidangi urusan perdagangan di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Kemudian juga dilakukan operasi penindakan dalam upaya penegakan hukum dibidang obat dan makanan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Dalam periode Januari-Juni 2022 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Serang menyebut telah berhasil mengungkap kejahatan tindak pidana di bidang obat dan makanan

“Sebanyak 3 perkara, yaitu dugaan tindak pidana yang terjadi pada sarana distribusi suplemen kesehatan impor ilegal yang terjadi di Kota Tangerang. Dugaan tindak pidana yang terjadi pada sarana produksi dan distribusi obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat yang terjadi di Kota Tangerang, dugaan tindak pidana yang terjadi pada sarana produksi dan distribusi kosmetika ilegal yang terjadi di Kota Tangerang,” Tutur Plt. Kepala BBPOM Serang, Faizal Mustofa Kamil pada awak media

Dari kegiatan penindakan tersebut telah berhasil diamankan sebanyak 292 item produk obat dan makanan illegal dengan nilai ekonomi sebesap. Rp3.782.861.651.

Modus operandi yang sedang marak selama tahun 2022 adalah penjualan produk illegal, khususnya suplemen kesehatan, pangan, obat tradisional dan kosmetik illegal yang dilakukan melalui media daring (online).

Terhadap ketiga perkara tersebut di tindaklanjuti secara pro justitia. Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 142 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman maksimal adalah 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 milyar serta Pasal 196 dan 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebagaimana perubahannya yang tercantum dalam BAB III Bagian Kedua Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 60 dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman maksimal adalah 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp1,5 milyar.(hum)

Categories
Bisnis Ekonomi

Mentan SYL Gandeng Japfa Tingkatkan Pemberdayaan Peternakan Rakyat

Koran Jurnal, Jawa Tengah – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melakukan kerjasama dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan peternakan rakyat dan akselerasi ekspor. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pihak Kementan dan PT Japfa yang disaksikan Menteri SYL.

“Hari ini saya bersama ibu Bupati Grobogan, Presiden dan Direksi PT Japfa dalam rangka mencoba memantapkan lagi langkah-langkah yang makin intensif antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama PT. Japfa untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan-kebutuhan. Dan tentu saja kita ketahui bahwa pakan ternak menjadi bagian penting untuk bisa mempertahankan akselerasi atau peningkatan ternak ayam kita khususnya DOC kita maupun berbagai bagian yang bisa ditumbuhkan,” demikian dikatakan Mentan SYL pada kunjungan tersebut, Jum’at (22/7/2022) kemarin.

Menurut SYL, penguatan sinergitas dengan PT. Japfa sangat penting sebagai sebuah perusahaan nasional yang sangat besar memperhatikan semua kegiatan peternakan rakyat dan sekaligus sebagai pelaku ekspor. Selain itu, bagi Kementan, eksistensi PT Japfa pun sangat penting untuk menyerap semua jagung petani yang ada di seluruh Indonesia khususnya yang ada di Grobogan.

“Oleh karena itu tadi ada penandatangan memorandum of understanding yang kesekian kalinya dengan PT Japfa. Pertama, bertujuan agar siap menerima jagung rakyat terutama di kabupaten Grobogan,” ujarnya.

Kedua, SYL menambahkan penandatanganan nota kesepahaman bertujuan untuk menjaga dan mengantisipasi pengaruh inflasi atau penurunan atau kenaikan inflasi dari ternak ayam dan telur. Ketiga, untuk melakukan substitusi impor misalnya bahan baku impor untuk pakan ternak itu bisa dilakukan dalam negeri.

“PT Japfa tadi sudah setuju untuk kita persiapkan, seperti bungkil kedelai selama ini impor dan lain-lain, tapi ini bisa kita penuhi sendiri dan ini tentu membuat suatu proses-proses yang baik bagi kemajuan pertanian dan perekonomian kita,” jelasnya.

“Keempat, kita sepakat untuk mengakselerasi ekspor. Katakanlah produksi ayam yang selama ini dilakukan akhir setiap tahun kurang lebih 3 miliar ekor lebih, itu harus bisa kita jadikan ayam karkas yang bisa diekspor. Tentu kalau sudah melebihi kebutuhan secara nasional,” pinta SYL.

Sementara itu, Presiden Komisaris JAPFA, Syamsir Siregar mengatakan sebagai perusahaan perunggasan yang menawarkan solusi total dan sudah beroperasi selama lebih dari 50 tahun, PT Japfa terus berkomitmen dan berkontribusi pada pengembangan peternakan nasional. Nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen untuk pemberdayaan peternakan rakyat, di mana saat ini JAPFA pun telah bermitra dengan lebih dari 13 ribu peternak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, JAPFA akan memberikan pendampingan dalam pengembangan peternakan modern termasuk di dalamnya pengembangan peternakan ayam dengan metode closed loop dan memberikan dukungan dan fasilitas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di industri peternakan,” sebutnya.

“Selain itu, menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi peternak melalui jejaring kemitraan usaha dan pemasaran dan melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan informasi pasar bagi produk yang dihasilkan peternak,” sambung Syamsir.(hum)

Categories
Ekonomi TNI

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Apresiasi Kinerja Kementerian Pertanian dalam Meningkatkan Produksi Pangan

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa mengapresiasi kinerja jajaran Kementan dalam meningkatkan produksi pangan selama beberapa tahun terakhir. Menurut Panglima TNI, pertanian merupakan sektor penting tulang punggung ekonomi dimasa pandemi.

“Kami sangat bangga karena Pak Menteri dengan jajaran menjadi tulang punggung dalam masa yang tidak terlalu normal sehingga Indonesia tetap survive dalam menghadapi berbagai krisis global,” kata Andika Perkasa, Kamis (21/07/2022) lalu.

Secara khusus, kata Andika Perkasa, TNI sudah meminta Asisten Teritorial Mayjen Purwo Sudaryanto dan Letjen Marinir Bambang Suswantono untuk mendampingi prajurit TNI dalam bertani. Panglima TNI berharap program Kementan seperti peningkatan produksi gula dan pencegahan PMK dapat diimplementasikan secara baik.

“Sekarang saya memiliki lebih banyak organisasi atau satuan di bawah yang bisa membantu mengimplementasikan program Kementan, Pak Menteri. Tidak saja Angkatan Darat,tetapi juga Angkatan laut yang masing-masing memiliki kelebihan,” kata Andika Perkasa..

Mengenai hal ini, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengaku siap menerima arahan teknis maupun strategis dari Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo). Yang pasti TNI siap mengawal semua program kementan sebagai tanggungjawab bersama dalam menghadirkan kemandirian pangan.

“Kami Siap menunggu arahan teknis dan saya pun akan ikut mengawal supaya program pak menteri ini berjalan dengan baik. Apalagi kerjasama TNI-Kementan itu sudah berlangsung bertahun-taun. Intinya kami siap membantu Pak menteri yang memang punya tanggung jawab dalam hal ini di sektor pertanian,” lugas Andika Perkasa.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa pelaksanaan program pertanian harus dilakukan secara masif untuk mendukung percepatan swasembada pangan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam menjadikan Indonesia sebagai negara kuat dalam menghadapi berbagai ancaman krisis global.

“Minimal bisa memperkuat kebutuhan-kebutuhan dasar pangan kita. Hal ini juga merupakan arahan Bapak Presiden untuk betul-betul mengawal pangan sebagai kekuatan Indonesia,” pungkas Syahrul Yasin Limpo.(hum)

Categories
Ekonomi Opini

Presiden Jokowi: Terima Kasih Petani dan Pak Menteri, Pertanian Terus Berproduksi

Koran Jurnal, Medan – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada para petani Indonesia atas kontribusinya dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Hal itu disampaikan Presiden Ketika menyampaikan arahan pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022, di Medan, Kamis (7/7/2022).

Menurut Presiden Jokowi, harga pangan dunia mengalami kenikan 30 sampai 50 persen imbas dari perang Rusia-Ukraina. Tapi menurutnya, Indonesia masih beruntung karena para petani masih berproduksi.

“Kita ini masih untung, Alhamdulillah, rakyat kita utamanya petani masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik. Semoga saja tidak naik. Karena stoknya selalu ada,” ungkap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah tiga tahun, tidak impor beras.

Diketahui, produksi beras nasional pada tahun 2019 mencapai 31,31 juta ton, meningkat di tahun 2020 menjadi 31,36 juta ton dan di tahun 2021 sebesar 31,33 juta ton.

“Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri,” katanya.

Ketersediaan dan harga beras yang relatif stabil tersebut menurut Presiden patut disyukuri. Pasalnya negara-negara di Afrika dan beberapa di Asia mulai menghadapi kekurangan pangan yang akut.

Oleh karena itu, kemandirian pangan menjadi penting sehingga Presiden mengajak kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk memanfaatkan lahan-lahan sekecil apapun untuk ditanam, berproduksi kebutuhan pangan sehari-hari

“Jangan sampai ada lahan kosong, manfaatkan untuk asupan gizi anak kita. Karena kita nanam di mana pun itu tumbuh dan bisa kita panen. Itu penting sekali karena anak-anak kita, di hari ini adalah penentu wajah masa depan Indonesia. Kalau anak-anak kita pintar, cerdas, kita bersaing dengan negara lain, itu mudah, tapi kalau anak-anak kita stunting, gizi tidak baik, nutrisi tidak tercukupi, nanti ke depan bersaing dengan negara-negara lain akan kesulitan,” imbuh Presiden.

Mengenai hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul menyampaikan bahwa ketersediaan beras selama tahun 2022 dalam kondisi aman sehingga ke depan Indonesia tidak perlu melakukan impor.

Apa yang dilakukan Mentan SYL Bersama jajarannya itu dinilai oleh Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), Riyanto, sebagai bukti keberhasilan kerja pemerintah dan Mentan SYL dalam menyelesaikan semua arahan dan perintah dari Presiden Jokowi.

“Biasanya Indonesia mengimpor beras. Tapi saat bersama Mentan SYL, saya lihat beras Indonesia cukup, bahkan cenderung surplus atau jumlahnya berlebih. Semua bisa dikendalikan dalam waktu tiga tahun terakhir ini,” pungkasnya.(hum)

Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas Kerjasama dengan Kejagung, Perkuat PPNS untuk Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan Audiensi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPH Migas untuk memperkuat pengawasan di lapangan agar BBM subsidi tepat sasaran. Rombongan dipimpin oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dan diterima oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Fadli Zumhana, S.H.MH.

“Kami melakukan kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi,” ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, dalam siaran pers, Selasa (5/7/2022).

Lebih lanjut Erika menjelaskan beberapa rencana kegiatan kerja sama dengan kejaksaan, antara lain : Peningkatan kapasitas dan kapabilitas PPNS BPH Migas dalam bentuk pelatihan, diklat, seminar serta melakukan
konsultasi/pendampingan dalam asistensi perkara dan serta memperkuat koordinasi lapangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Fadli Zumhana, S.H.MH menyambut baik audiensi ini, hal ini sebagai langkah kolaborasi kedua instusi untuk mengawasi penyaluran distribusi bbm subsidi tepat sasaran.

“Kami menyambut baik maksud kedatangan Kepala BPH Migas beserta rombongan dan siap bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan upaya penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi baik yang sifatnya preventif maupun represif, diantaranya melalui upaya peningkatan kompetensi PPNS Migas, pendampingan hukum, rapat-rapat koordinasi, kegiatan bersama di lapangan dan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat di berbagai daerah” jelas Fadli.

Pihak Kejaksaan Agung juga mengusulkan dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPH Migas dalam melakukan pengawasan BBM khususnya untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi bagi masyarakat, perlu untuk segera dibentuk Tim Gabungan yang terdiri dari berbagai unsur aparat penegak hukum baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, TNI serta Lintas Kementerian/Lembaga terkait lainnya

Tindak lanjut dari audiensi ini, BPH Migas dan Kejaksaan Agung segera melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk melakukan evaluasi dan pembahasan teknis terkait upaya penegakan hukum pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.(hum)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Luncurkan Gerakan Disinfeksi Nasional untuk Penanganan PMK

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meluncurkan gerakan disinfeksi nasional dalam upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK). Langkah ini diinisiasi Kementerian Pertanian (Kementan) yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Palang Merah Indonesia (PMI).

“Saya bersama BNPB  bersama PMI hari ini melepas Gerakan Disinfeksi Nasional untuk pengendalian PMK yang menyerang ternak kita di 19 provinsi yang ada. Kerjasama dengan BNPB, kerjasama dengan PMI dan semua pihak dibutuhkan dalam menghadapi serangan wabah seperti ini,” ucap Mentan SYL saat diwawancarai usai meluncurkan Gerakan Disinfeksi Nasional PMK di Kanpus Kementan, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Mentan menambahkan penanganan wabah PMK yang menyerang ternak khususnya sapi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan ternak yang sudah terinfeksi, dengan alat atau barang bahkan bisa menyebar juga melalui udara sehingga lalu lintas dan pemeriksaan ternak harus dilakukan secara ketat.

“Oleh karena itu melalui sinergi lintas kementerian/lembaga bersama seluruh gubernur dan bupati di lapangan kita percaya PMK dapat kita tangani dengan baik,” tambah Syahrul.

Lebih lanjut Mentan Syahrul menyampaikan kolaborasi dalam penanganan PMK menjadikan upaya pengendalian lebih cepat dan lebih tanggap dengan langkah extradionary yang disusun secara bersama diantaranya dengan BNPB, PMI, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Perhubungan.

“Kita berharap BNPB lebih gencar menyebarkan kebutuhan obat-obatan dan vaksin. Insyahallah Kementan dan BNPB berharap sebelum Idul Qurban, 800 ribu dosis vaksin sudah berada didaerah dan sudah disuntikkan perhari secara bertahap di daerah yang sudah kita data,” ucap Mentan.

Bersamaan, Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan siap mendukung langkah Kementan dalam penanganan PMK. Dalam hal ini BNPB diberikan tugas untuk memperkuat upaya Kementan bisa berjalan lebih cepat dilapangan.

“Suatu kehormatan bagi BNPB untuk bisa mendukung upaya Kementan di lapangan dan tugas ini akan kami emban semaksimal mungkin Pak Menteri untuk membantu Kementerian Pertanian menangani PMK,” ucap Suharyanto.

Suharyanto menyebutkan BNPB akan fokus dalam membantu upaya Kementan sesuai tanggung jawab yang diberikan tanpa mengubah langkah Kementan dalam penanganan PMK yang sudah susun sebelumnya. Menurut Suharyanto strategi Kementan sudah tepat dalam penanganan PMK sehingga perlu tim untuk mempercepat aktualisasi di lapangan.

“Kami sangat senang dilibatkan dalam kegiatan desinfeksi kepada peternakan petenakan diseluruh Indonesia. Mudah mudahan meskipun kami terbatas namun kami siap baik tenaga dan materiil mensukseskan kegiatan ini,” kata Suharyanto.

Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI, Sibroh Malisi menyampaikan PMI siap mendukung upaya pemerintah dalam penanganan PMK hingga ke pelosok negeri yang tersebar merata di 34 Provinsi. PMI bekerja bersama pemerintah sehingga masyarakat terus merasa aman dan nyaman khususnya dalam mengkonsumsi daging ternak.

“Pengalaman kita dalam penangan Covid -19 sudah kita upayakan dan kita akan turun langsung mendukung Kementan dan BNPB di lapangan,” kata Sibroh.

Sebagai informasi Kementan memberikan bantuan disinfektan sebanyak 1,05 juta liter dan spuit sebanyak 800 ribu pieces, sedangkan bantuan lainnya berupa obat-obatan sebanyak 203 ribu dosis dan handspyer sebanyak 2 ribu unit.

Categories
Ekonomi Nasional Polisi

Polri Raih Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Adapun predikat WTP tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadhnyana kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2022).

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, peraihan predikat ini merupakan wujud komitmen dari institusi Korps Bhayangkara yang selalu transparan dan akuntabel dalam menggunakan keuangan negara.

“Tentunya ini menjadi komitmen kami, untuk di tahun-tahun berikutnya. Kami akan terus berkomitmen terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” kata Listyo Sigit usai menerima predikat WTP dari BPK RI, Selasa (28/6/2022).

Lebih dalam, Sigit menekankan, dengan capaian WTP kesembilan kalinya ini, kedepan Polri akan terus mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga mendorong pemasukan atau peningkatan anggaran APBN.

“Kami juga selalu ikut mendorong dari sisi PNBP dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga agar APBN tetap bisa berjalan baik di situasi yang penuh ketidakpastian ini, dengan mengawal melalui berbagai strategi tranformasi ekonomi,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu, Sigit juga menegaskan, Polri akan terus berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dalam aturan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

“Sekali lagi terima kasih atas opini yang telah diberikan kepada kami. Kami akan terus melakukan perbaikan untuk tahun-tahun ke depan,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Nyoman Adhi Suryadhnyana menyebutkan bahwa, perolehan predikat WTP sembilan kali berturut-turut yang diterima Polri merupakan suatu prestasi dari institusi negara.

“Hasil dari pemeriksaan tersebut, saat ini kepolisian RI memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dan ini adalah perolehan yang kesembilan kali berturut turut, suatu prestasi yang membanggakan. Pak Kapolri beserta seluruh jajaran, dalam melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan,” kata Adhi.

Adhi berharap, kedepan prestasi yang diperoleh Polri ini dapat dipertahankan. Mengingat, menurutnya, kepolisian selain melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP bagi negara.

“Sehingga Kepolisian RI adalah suatu institusi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan,” tutup Adhi.(*)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Dorong Varietas Unggul Untuk Tingkatkan Produksi Padi Nasional

Koran Jurnal, Subang – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong peningkatan kualitas varietas benih padi unggul untuk terus ditingkatkan produksi beras nasional. Pasalnya, benih padi memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas beras sebagai salah satu pangan pokok strategis di Indonesia dan mendukung ekspor beras.

“Tanpa benih varietas unggul, kita tidak akan bisa surplus beras seperti yang kita bisa rasakan saat ini sehingga tidak perlu impor beras lagi. Jadi peningkatan produktivitas beras harus jadi tantangan kita bersama karena beras sangat penting bagi kehidupan Bangsa,” demikian ucap Mentan SYL dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang dilanjutkan panen padi Inpara 8 di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi, Subang, Jum’at (24/6/2022).

SYL mengatakan sesuai data produktivitas padi Indonesia menduduki urutan ke-2 dari 9 negara- negara FAO di Benua Asia. Urutannya yakni, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Filipina, India, Pakistan, Myanmar, Kamboja, Thailand.

“Dulu kalau pakai varietas Silugonggo hanya menghasilkan 2 sampai 3 ton per hektar. Saat ini sudah ada varietas baru seperti Ciherang, Inpari dan lainnya, sudah diperkenalkan jadi produktivitas petani makin naik, stok beras kita pun naik,” sebutnya.

“Tapi saya tidak bisa terima kalau produktivitas padi hanya 5,2 ton per hektar. Jadi ini harus ditingkatkan lagi,” pintanya.

Oleh karena itu, mantan Gubernur Sulsel dua periode ini meminta jajarannya untuk meninjau benih padi, irigasi, sistem pemupukan hingga pasca panen serta melakukan berbagai upaya agar produksi padi mulai dari hulu hingga hilir bisa lebih efisien. Selanjutnya losesnya pun berkurang dan hasil yang diperoleh menjadi lebih baik dan memberi keuntungan yang tinggi.

“Ini irigasi makin bagus, varietas makin bagus dan makin banyak. Kalau begitu di tahap mana yang perlu kita perbaiki lagi. Kantor ini otak dari pertanian,” terangnya.

“Saya berharap ini dipertahankan hasil-hasil yang luar biasa yang sudah dihasilkan dapat dan disampaikan juga ke masyarakat. Kita sudah enak makan beras dan swasembada jadi kita harus hargai kantor ini ya,” tambah SYL.(hum)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Terima Rekor MURI sebagai Pemrakarsa Gerakan IP400

Koran Jurnal, Jakarta – Pada peringatan Hari Krida Pertanian ke 50 Tahun 2022 yang dihelat secara langsung di Kabupaten Sukoharjo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meraih sertifikat Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pemrakarsa Gerakan Indeks Pertanaman (IP) 400 atau tanam dan panen padi 4 kali setahun. Rekor MURI ini pertama kalinya dicetak sepanjang sejarah pertanian Indonesia.

Melalui virtual, Jaya Suprana, Founder Ceo MURI mengatakan gerakan peningkatan produksi padi dengan tanam dan panen 4 kali setahun adalah cara baru memanfaatkan lahan. Di saat musibah Covid-19 tantangan iklim ekstrem dan berbagai kendala dapat dihadapi sehingga di tahun 20121, gerakan IP400 berhasil tanam dan panen 4 kali setahun seluas 9.834 hektar tersebar di 98 kabupaten, di antaranya 2.088 hektar di Kabupaten Sukoharjo.

“Gerakan sistem budidaya IP400 mulai diaplikasikan pada era Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo pada tahun 2021,” demikian dikatakan Jaya Suprana pada acara pemberian Rekor MURI dalam peringatan Hari Krida Pertanian 2022, Rabu (22/6/2022) kemarin.

Sebagai pemrakarsa Gerakan Tanam Padi IP400, Mentan SYL menjelaskan Gerakan IP400 merupakan salah satu langkah mengamankan atau meningkatkan produksi Beras nasional. Gerakan IP400 adalah cara baru, inovasi baru dan bisa dijadikan sebuah motivasi bagi semua pihak karena memindahkan paradigma rakyat menjadi sebuah edukasi bahwa 4 kali bertanam dan panen dalam satu tahun itu hal yang sangat pasti.

“Kalau kita tanam cuma 2 kali biasa saja. Kalau tiga kali, kamu boleh diangkat sebagai sesuatu yang terus maju. Tapi kalau 4 kali itu luar biasa itu,” jelasnya.

Perlu diketahui, pengembangan Gerakan IP400 di tahun 2022 ini menjadi seluas 150.000 ha yang dilaksanakan di 27 Provinsi dan 169 Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri seluas 10.000 ha yang dilaksanakan di 12 kecamatan, 124 Desa.(hum)