Categories
Ekonomi

DAMRI di Palangkaraya Kini Punya Inovasi Baru, Antar Jemput Penumpang dan Barang

Koran Jurnal, Palangkaraya – DAMRI Cabang Palangkaraya hadir dengan inovasi baru, yaitu antar jemput penumpang dan barang secara langsung di tempat penjemputan yang diinginkan. Area layanan adalah Kota Palangkaraya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Layanan ini telah dijalankan sejak Senin (8/2/2021). Upaya ini merupakan bagian dari inovasi yang terus digenjot DAMRI untuk memperkuat jaringan transportasi darat sekaligus terobosan bisnis semasa pandemi Covid-19,” kata Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan DAMRI Sidik Pramono di Jakarta, seperti dilansir Bisnisnews, Senin (22/02/2021).

Menurutnya, pelayanan angkutan barang DAMRI merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tidak hanya angkutan barang, DAMRI juga melayani angkutan penumpang. Terkait dengan upaya pencegahan Covid-19, para pelanggan DAMRI dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, di antaranya suhu tubuh penumpang di bawah 37,3 derajat celcius, menjaga jarak, menggunakan masker selama perjalanan, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menghindari berbicara saat di dalam bus.

Adapun rute penjemputan penumpang dan barang yang dilayani di seputar area Kota Palangkaraya yaitu dari:

– Tjilik Riwut KM 7

– Pasar Besar

– Bunderan Besar

– Jalan Yos Sudarso

– Bukit Hindu

– Jalan G. OBOS

– Jalan RTA

– Milono

– Jalan Dipenogoro

– Bunderan Kecil

– Bunderan Burung

– Kelampangan

– Terminal W.A. Gara

Menurut Sidik, layanan ini dapat dinikmati mulai pukul 15.00 WITA. Layanan ini diberikan GRATIS kepada para pelanggan. Bus medium yang dioperasikan untuk layanan ini dilengkapi dengan fasilitas seperti reclining seat, Air Conditioning (AC), dan batas maksimal penumpang pada setiap bus sebesar 70%.

Hadirnya layanan antar jemput penumpang dan barang ini merupakan bagian dari kegiatan pengembangan usaha DAMRI untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat area Palangkaraya akan transportasi, membangun konektivitas antar moda, menjaga kestabilan harga antar wilayah.

“Selain itu juga meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Penumpang yang menginginkan dijemput oleh Bus Sehat DAMRI dapat menghubungi di nomor 082155425676 atau 085217257575,” papar Sidik.

Terkait operasional pada angkutan penumpang, DAMRI telah memberikan pelayanan terbaik yang tidak hanya aman namun juga nyaman. Bus dipastikan dalam keadaan bersih sebelum digunakan melalui proses penyemprotan desinfektan, penyediaan alat cuci tangan atau hand sanitizer, serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) kepada petugas di lapangan dan awak kendaraan.

“Dalam melakukan aktivitas usaha, DAMRI memberlakukan standar ketat dalam memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan 5K, yaitu Ketepatan, Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, dan Kesehatan Penumpang dan Pramudi,” tegas Sidik.(elm/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Terus Pantau Stabilitas Pasokan dan Harga Kedelai

Koran Jurnal, Brebes – Upaya Kementerian Pertanian dalam mendorong stabilisasi pasokan dan harga kedelai terus dilakukan dengan memantau operasi pasar kedelai di Primkopti Brebes Sengkuyung, Jawa Tengah, Kamis (04/02/2021).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa upaya tersebut dilakukan untuk mendekatkan distribusi kedelai agar dapat menopang pengrajin tahu tempe yang dalam satu bulan terakhir mengalami permasalahan kenaikan harga.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi menegaskan upaya jangka pendek dalam mendorong stabilisasi pasokan dan harga dilakukan dengan mekanisme penyaluran langsung dari importir ke Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) di Pulau Jawa.

Melanjutkan Gerakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Kedelai yang telah dilakukan di beberapa wilayah Pulau Jawa sebelumnya, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Risfaheri terus mengawal gerakan stabilitas kedelai ini serta memastikan bahwa di semua wilayah, harga yang sampai kepada pengrajin tahu dan tempe adalah Rp 8.500/kg.

“Upaya jangka pendek ini kita terus kawal, agar pengrajin tahu tempe dapat terus berproduksi dan konsumen juga mendapatkan harga tahu tempe tidak terlalu mahal,” ungkap Risfaheri pada saat Gerakan Stabilitas Kedelai di Primkopti Kab. Brebes Sengkayung, Jawa Tengah, Kamis (04/02/2021).

Diapun berharap upaya stabilisasi pasokan dan harga kedelai dengan mekanisme pasokan kedelai langsung dari importir ke pengerajin tempe tahu melalui Gakoptindo, dapat sama-sama menguntungkan baik importir, gakoptindo maupun pengrajin.

“Tentunya kedepan produksi dalam negeri akan terus ditingkatkan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan kita dan produksi tahu tempe tidak terganggu fluktuasi harga kedelai impor,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PUSKOPTI Jateng Sutrisno Supriyantoro yang berharap kedepannya pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya agar kondisi harga kedelai stabil kembali dan ditindaklanjuti dengan swasembada kedelai.

Pada kesempatan yang sama, Pengrajin Unit Pasar Batang Endang Sumiyati mengungkapkan sangat senang dengan adanya operasi pasar kedelai. Dia berharap kedelai yang diterima berkualitas baik dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar.

“Semoga dengan adanya Gerakan Stabilitas Kedelai ini harga kedelai yang tinggi di pasaran juga ikut turun,” harapnya.

Pengrajin Tempe Kelompok Gandasuli Brebes Sabar juga berharap harga kedelai kembali stabil, tidak hanya saat adanya gerakan stabilitas kedelai saja, namun akan kembali stabil kedepannya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Pangan Lokal Semakin Mudah Diakses Melalui Marketplace

Koran Jurnal, Jakarta – Pangan lokal semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai situs belanja daring. Kemudahan ini menguntungkan pelaku UMKM pangan lokal karena jangkauan pasar semakin terbuka. Di sisi lain konsumen lebih praktis memproleh bahan pangan tanpa harus keluar rumah. Terlebih lagi di saat pandemi saat ini yang membatasi pergerakan dan interaksi.

Salah satu produk pangan yang mudah ditemukan di marketplace adalah Sagoo Mee. Sagoo Mee ini sangat digemari segala kalangan. Sagoo Mee merupakan produk mi instan dari sagu dalam kemasan yang mudah dikonsumsi dengan cara diseduh menggunakan air panas.

Produk Sagoo Mee juga mudah ditemukan di Pasar Mitra Tani (PMT) yang telah memiliki stand khusus Pangan Lokal. Tidak hanya sagu, di PMT juga menjual aneka ragam pangan lokal baik dalam bentuk bahan baku, setengah jadi, maupun olahan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi ketika berada di pojok pangan lokal PMT Bogor beberapa waktu lalu juga sudah mencoba Sagoo Mee ini. Dia mengatakan produk pangan ini sangat enak dan cocok untuk pengganti nasi.

“Rasanya enak, saya sudah beberapa kali makan, dengan mengonsumsi ini kita bisa kenyang, dan tidak perlu nasi,” ujar Agung, Senin (1/2).

Sago Mee berbahan baku sagu namun memiliki aneka varian rasa seperti ayam bawang, laksa bangka, maupun mie goreng dengan kemasan 70gr. Produk ini diklaim bebas gluten, rendah Glycemic Index (GI), non Genetyc Modified Organism (GMO) dan tinggi serat.

“Dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat, produk-produk seperti ini pasti akan semakin berkembang, bahkan hingga menembus pasar ekspor seperti produk mi berbahan terigu” tambah Yasid Taufik Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP.

Sagu menjadi salah satu komoditas pangan lokal yang menjadi fokus diversifikasi pangan lokal yang digencarkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajarannya. Selain sagu, terdapat lima komoditas pangan lain yaitu singkong, talas, kentang, jagung, dan pisang. Enam komoditas ini menjadi pangan lokal yang didorong baik dari sisi peningkatan produksi, penguatan akses hingga perbaikan pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Menko Luhut: Food Estate Kesempatan Emas Wujudkan Modernisasi Pertanian

Koran Jurnal, Serpong – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut B. Pandjaitan menyebutkan proyek food estate yang sedang digarap oleh pemerintah saat ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk mewujudkan modernisasi pertanian.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pertanian kita ke depannya harus terintegrasi. food estate adalah golden opportunity kita untuk bisa mulai membangun pertanian maju dan modern,” ungkap Luhut saat mengunjungi Balai Besar Pengembangan Mekansiasi Pertanian (BBP Mektan), Serpong, pada Rabu (27/01/2021) siang.

Pemerintah saat ini sedang membangun food estate di sejumlah kawasan, seperti Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selain dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, pengembangan food estate juga diarahkan sebagai model bisnis pertanian yang terintegrasi.

Luhut pun mendukung sinergi yang dibangun oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) maupun lembaga-lembaga lainnya dalam pengembangan riset pertanian maupun rekayasa alat dan mesin pertanian (alsintan) khususnya. Apalagi pengembangan alsintan merupakan langkah penting untuk mewujudkan pertanian modern.

“Tidak ada yang bisa dikerjakan sendiri. Kita harus bekerja sama dalam wujudkan pertanian modern,” ungkap Luhut.

Modernisasi pertanian, disebut Luhut bisa terus ditingkatkan dengan tiga pengungkit utama, yaitu bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Ia pun mengharapkan Kementan bisa terus mendorong pengembangan varietas benih unggul serta distribusi pupuk sehingga bisa tepat sasaran.

Khusus untuk alsintan, Luhut menilai mekanisasi memang harus dimasifkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Teknologi alsintan seperti drone, water drip irrigation, dan transplanter diharapkan bisa mendukung pertanian modern yang lebih terintegrasi.

“Sebutlah kita punya lahan 7,5 juta hektare. Alsintan cukup kita masifkan separuhnya saja. Bayangkan berapa peningkatan produktivitas yang bisa kita hasilkan. Jangan impor-impor lagi. Kita bahkan bisa ekspor,” ungkapnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan Kementan memang sedang fokus dalam meningkatkan penggunaan alsintan oleh petani di lapangan. Apalagi mekanisasi pertanian memang dipercaya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan produksi.

“Penggunaan alsintan bisa menekan angka losses (susut hasil.red) hingga di bawah 3 – 5 persen. Kalau kita mau tingkatkan produktivitas berbagai komoditas strategis kita, mulai dari padi, kedelai, hingga gula, maka mekanisasi pertanian harus menjadi bagian penting dari program kita,” terang Syahrul.

Berdasarkan data kajian Kementan, mekanisasi terbukti dapat mengurangi susut dan meningkatkan mutu hasil pertanian. Misalnya, susut hasil panen padi secara manual sebesar kurang lebih 9,4 persen. Tapi penggunaan alsintan yang mengurangi sehingga berada di kisaran 3 persen.

Syahrul menyebutkan peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) juga perlu diberikan akses untuk terlibat dalam pengembangan setiap tahapan pembangunan pertanian, dari hulu hingga ke hilir.

“Kita bisa siapkan (teknologi) itu, saya yakin sekali. Saya dan kawan-kawan siap kerja di lapangan,” sebut Syahrul.

Kunjungan ke BBP Mektan kali ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan rekayasa dan manufaktur alsintan nasional guna mendukung pengembangan program food esta.te BBP Mektan yang berada di bawah Kementerian Pertanian memiliki tugas melaksanakan penelitian, perekayasaan, pengembangan mekanisasi pertanian, standarisasi, serta pengujian alat dan mesin pertanian.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Genjot Ekspor, Kementan Kembangkan 1000 Kampung Hortikultura

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan peningkatan kinerja utamanya untuk subsektor hortikultura. Hal ini terlihat dengan naiknya angka ekspor produk hortikultura secara signifikan, yakni sebesar 23,31 persen.

“Patut kita syukuri bahwa ekspor produk hortikultura mengalami peningkatan yang baik di tahun 2020. Angkanya sebesar 23,31 persen dengan total nilai sebesar 430,4 juta US Dollar atau setara dengan Rp 6,25 triliun. Peningkatan ini menunjukkan kinerja produksi hortikultura mengalami perbaikan,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan jajaran Eselon 1 Kementan, Selasa (19/01/2021).

Abdullah menambahkan, sub sektor hortikultura memiliki keunggulan yang bermanfaat bagi kesejahteraan petani, ekspor dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kementan untuk memperhatikan keberlanjutan pasokan produk hortikultura di pasaran serta meningkatkan ekspor. Sekaligus penyelesaian kendala impor dengan melibatkan baik kementerian, lembaga, swasta maupun stakeholder terkait lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto mengungkapkan bahwa pada 2021 Kementan memiliki sejumlah strategi peningkatan ekspor terutama buah-buahan, melalui program 1000 Kampung Hortikultura. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menggenjot produksi tetapi juga termasuk menggerakkan perekonomian desa dan membuka lapangan kerja produktif.

“Kami punya program untuk pengembangan 1000 Kampung Hortikultura. Sekarang, kami juga sedang mengidentifikasi kampung-kampung existing dan kami akan register kampung-kampung tersebut. Selanjutnya, akan diberikan pendampingan dan pembinaan mengenai penerapan good agriculture practice (GAP) dan good handling practice (GHP). Bagi yang sudah siap, kami juga mempersiapkan untuk bantuan serta sarana-prasarana pengolahan dan pascapanen hortikultura,” jelasnya.

Kebijakan Program 1000 Kampung Hortikultura ini disusun sesuai mandat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang berkeinginan sektor agraria terus tumbuh sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekalipun di masa pandemi.

Lebih lanjut Prihasto menjelaskan nantinya setiap kampung akan mendapatkan bantuan kawasan 10 – 20 hektare. Bantuan yang diberikan berupa bibit unggul, pupuk serta sarana pengendali OPT. dengan harapan kampung tersebut ke depannya akan menjadi sentra unggul komoditas hortikultura.

“Nanti tiap satu kampung akan mendapat bantuan minimal untuk 10 sampai 20 hektare. Jadi akan terkonsentrasi di satu kampung tersebut. Akan kami berikan bibit unggul, pupuk, sarana pengendali OPT. Harapannya ke depan akan menjadi sentra unggul komoditas hortikultura, baik buah-buahan maupun sayuran yang betul-betul terkonsentrasi,” ujar Prihasto.

Kebijakan Kementan untuk meningkatkan ekspor komoditas hortikultura juga turut mendapat dukungan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Adapun dukungan yang diberikan berupa integrasi produk hortikultura pada platform National Logistic Ecosystem, Fasilitas Kawasan Berikat Hortikultura, Fasilitas KITE Hortikultura dan pengembangan Kemitraan Closed Loop Hortikultura.

Sebagai informasi, RDP ini dihadiri oleh Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi serta Asisten Deputi Agribisnis dan Hortikultura Yuli Sri Wilanti.(hum/red)

Categories
Ekonomi Industri

Pemerintah Diminta Evaluasi Soal Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Koran Jurnal, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Hal ini disampaikan Ema, lantaran kebijakan penyaluran pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani tersebut belum dilakukan maksimal.

“Sebab itu kami menilai terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi,” kata Ema dalam siaran persnya yang diterima pewarta, Selasa (19/1).

Ema menyoroti beberapa faktor penyebab utama pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah itu yang dinilai lemah.

“Beberapa faktor yaitu ketidak cocokan data dukcapil maupun sistem aplikasi data Bank, keterbatasan distribusi Kartu Tani akibat pandemi, kendala jaringan, dan human error,” bebernya setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara, di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, (18/1).

Untuk itu, lanjut Ema, pemerintah harus segera mengatasi permasalahan tersebut, sehingga pendistribusian pupuk subsidi efesien dan tepat sasaran.

“Kami juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi agar benar-benar efisien dan tidak ada penyimpangan mulai pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi kepada petani,” paparnya.

Dikatakan Ema, dalam kesempatan RDP bersama Dirjen PSP Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Deputi II Bidang Pangan Kemenko Perekonomian, dan Himbara itu telah disepakati bagi penerima yang belum memegang kartu tani, penebusan pupuk subsidi dapat dilakukan secara manual dengan memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi petani yang sudah terdaftar di E-RDKK.

Lebih lanjut, Ema menyebut, data Kementan dan Himbara 92,08% Kartu Tani sudah tercetaknamun yang digunakan hanya 11,87%.

“Artinya masih sekitar 80% pemegang Kartu Tani belum menggunakan secara maksimal. Perubahan tata cara penyaluran dari manual ke online yang diharapkan dapat memperbaiki sistem penyaluran ternyata tidak sesuai target dan menimbulkan masalah baru,” ungkapnya.

“Sementara berkaitan dengan validasi kecocokan data, Kementan harus melibatkan Dinas Pertanian dan Penyuluh untuk melakukan sosialisasi kepada pemegang Kartu Tani. Khususnya mengenai validasi data penerima petani dengan luas lahan kurang dari dua hektar,” tukas anggota DPR dapil Jawa Timur ini.(rls/ton)

Categories
Ekonomi

Buka Rakernas Pembangunan Hortikultura 2021, Mentan SYL: Tahun Ini Harus Lebih Baik

Koran Jurnal, Depok – Sektor pertanian menjadi menjadi tulang punggung dan mendapatkan perhatian khusus di saat pandemi Covid-19. Bahkan perhatian besar diberikan Presiden Joko Widodo ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara, Jakata, Senin (11/01/2021) lalu.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat memberikan sambutan di Rakernas Pembangunan Hortikultura 2021 di The Margo Hotel, Depok, Senin (18/01/2021).

“Tahun ini (red-2021) harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena itu, Kementan tetap memberi perhatian khusus terhadap pembangunan subsektor hortikultura, khususnya komoditas strategis seperti cabai dan bawang merah serta komoditas lain yang mampu meningkatkan neraca ekspor-impor,” katanya.

Lebih lanjut, Mentan SYL menyampaikan bahwa pengembangan hortikultura harus ditempuh dengan terobosan khusus atau dengan cara-cara extraodinary dan inovatif.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pendekatan pengembangan hortikultura harus holistik terintegrasi hulu dan hilir, dan di tahun ini kita mencanangkan 1.000 kampung hortikultura,” ungkap Mentan SYL.

1.000 kampung hortikultura adalah salah satu upaya Kementan mengkonsolidasi lahan-lahan dalam skala kecil agar terkelola dengan baik sehingga memiliki skala ekonomi yang besar.

Menanggapi cuaca di awal tahun yang perubahannya cukup ekstrim, Mentan SYL mengingatkan kepada jajaran di Kementan untuk menerapkan smart farming.

“Tahun ini harus terantisipasi dengan baik termasuk fenomena cuaca yang ekstrim. Tapi kita tidak begitu saja tunduk dengan alam. Melalui rekayasa-rekayasa teknologi dan penerapan mekanisasi, kita hadapi,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

BPS: Ekspor Pertanian Desember 2020 Tumbuh 16,61 Persen YOY

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pertanian pada Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 16,61 persen (YonY). Kenaikan terjadi karena kebutuhan produk pertanian mengalami lonjakan yang cukup tajam, terutama saat pandemi Covid 19 melanda seluruh dunia.

Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto dalam keteranganya melalui video virtual mengatakan bahwa komoditas pertanian berhasil menyumbangkan kontribusinya terhadap ekspor nasional secara keseluruhan. Salah satu yang paling terlihat adalah Komoditas sarang burung walet.

“Kemudian ada juga tanaman obat aromatik dan rempah rempah serta komoditas cengkeh, kopi dan hasil hutan bukan kayu. Secara keseluruhan nilai ekspor pada Desember ini sangat bagus sekali, terutama didorong oleh sumbangan ekspor non migas sebesar 93,84 persen,” katanya, Jum’at (15/01/2021).

Suhariyanto mengatakan, Secara kumulatif ekspor nonmigas pada Desember 2020 dikirim ke negara tujuan Tiongkok yang mencapai US$3,32 miliar, kemudian disusul Amerika Serikat US$1,87 miliar dan Jepang US$1,25 miliar. Dengan demikian, kontribusi ketiganya mencapai 41,50 persen.

“Perkembangan ekspor non migas pada bulan Desember ini sangat mengembirakan karena merupakan yang tertinggi selama tahun 2020. Apalagi kalau kita lacak ke belakang nilai ekspor bulanan pada Desember 2020 ini adalah yang tertinggi sejak desember tahun 2013 yang pada waktu itu hanya 16, 97 Miliar US dolar,” katanya.

Disisi lain, kata Suhariyanto, upah nominal harian buruh tani nasional pada Desember 2020 juga mengalami kenaikan, yakni sebesar 0,13 persen jika dibanding upah buruh tani pada November 2020.

Sebagaimana diketahui, upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga di perdesaan.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Jamin Pasokan dan Stabilkan Harga Kedelai

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) bersama Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengunjungi pengrajin tahu tempe dan sekaligus melakukan gerakan stabilisasi pasokan dan harga pasar kedelai di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (07/01/2021). Gerakan stabilisasi ini dengan menggandeng Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) serta Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (Akindo), dengan harga kedelai Rp 8.500 per kg di tingkat pengrajin sehingga kebutuhan kedelai terpenuhi.

Mentan SYL mengatakan konsumsi kedelai impor cukup tinggi karna harganya jauh lebih murah dibandingkan kedelai lokal. Saat ini kenaikan harga terjadi secara global sehingga menimbulkan kendala di pasar lokal.

“Konstraksi pada kedelai terjadi secara global. Selama ini tempe tahu yang kita konsumsi banyak menggunakan kedelai impor karna harganya lebih murah. Pasokan kita aman, namun memang harga naik karna negara produsen mengalami kendala,” ucap SYL.

SYL menegaskan Kementan bersama dengan stakeholder saat ini bersama dalam menjaga stabilitas harga kedelai di tengah polemik kenaikan harga yang terjadi saat ini. Ada 3 agenda yang akan dilakukan Kementan untuk terus memantau pasokan dan harga kedelai dalam negri.

“Pertama agenda SOS yakni stabilisasi harga, pasokan tidak boleh ada yang terganggu sehingga ketersedian harus dipastikan aman. Harga tidak boleh terlalu turun dan tidak boleh terlalu naik, khawatirnya konstraksi ini hanya sementara,” ujarnya.

Mentan menambahkan agenda SOS menjadi agenda 100 hari. Kedua, agenda temporary yakni dalam 200 hari kedepan produktivitas lokal harus ditingkatkan. Ketiga, agenda panjang Indonesia bisa suplay kebutuhan kedelai secara mandiri sehingga saat negara lain mengalami kendala tidak berimbas didalam negeri.

“Masyarakat kita rata-rata pemakan tahu tempe jadi kedelai ini tidak boleh bersoal. Kita segera lakukan langkah konkret dilapangan sebagai upaya menstabilkan harga dulu. Mudah mudahan harga stabil bukan hanya di Jakarta namun di Jawa, serta daerah lain juga,” terangnya.

Selain itu, SYL pun mendorong pengrajin tahu tempe untuk menggunakan kedelai lokal pasalnya kualitas lebih bagus dibanding kedelai impor. Oleh karenanya, ia memfokuskan program tahun 2021 ini termasuk dalam peningkatan produksi kedelai.

“Kami siapkan pasokan kedelai kokal, produksi kita genjot. Kedelai kita pendek-pendek, manis dan disukai masyarakat sehingga ke depan dorong budidayanya. Sesuai arahan Presiden Jokowi, hal ini untuk penuhi kebutuhan pengrajin tahu tempe. Kita carikan jalan keluarnya agar harga tahu tempe dengan kedelai lokal harganya terjangkau,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi mengatakan lauching operasi pasar tersebut merupakan lanjutan dari upaya pengendalian harga dan pasokan yang dilakukan Kementan menggandeng Gapoktindo dan Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (Akindo) yang sudah dilakukan pada 5 Januari lalu.

“Pertemuan antara Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia dan Asosiasi Importir Kedelai Indonesia kemaren sudah dilakukan untuk menyepakati langkah langkah yang bisa dilakukan dalam menstabilkan harga,” ucap Agung.

Agung mengatakan berdasarkan kesepakatan tersebut maka dalam 100 hari pasokan dan harga kedelai bisa stabil khususnya pulau jawa, berdasarka surat edaran harga di pengrajin Rp.8.500 per kg.

“Mekanisme distribusi  dipotong untuk menekan harga distribusi sehingga nanti importir langsung ke pengrajin. Acara launching ini juga menjadi bukti dimulainya kesepakatan ini,” kata Agung

Ketua Umum Gapoktindo, Aip Syarifuddin mengapresiasi upaya pemerintah dalam menstabilkan harga di kalangan pengrajin. Dirinya mengaku saat ini produksi sudah kembali berjalan lancar dan pengrajin tahu tempe saat ini sudah bisa merasa aman dengan harga yang sudah disepati.

“Terima kasih Menteri Pertanian, Pangdam untuk langkah konkret nya. Ini benar benar sangat membantu. Kini harga dari Akindo sudah Rp 8.500 perkilogram dan kami tidak menaikkan sepeser pun di pengrajin,” tukas Aip.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Pemerintah Luncurkan Tiga Program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (04/01/2021).

Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain secara simbolis diberikan kepada sejumlah penerima yang hadir di Istana Negara, juga dilaksanakan penyerahan bantuan tunai oleh para gubernur di 34 di Indonesia yang terhubung secara virtual.

“Tahun 2021 ini, penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Bantuan ini kita mulai hari ini, disalurkan kepada 34 provinsi,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Ditambahkannya, dalam APBN 2021 Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” ujar Kepala Negara.

Disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam laporannya, PKH ditargetkan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun.

Penyaluran dilakukan dalam empat tahap yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Sementara, sasaran BPNT/Kartu Sembako target pertama adalah 18,8 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp200 ribu setiap bulannya. dengan target anggaran sebesar Rp42,5 triliun. Penyaluran juga dilakukan oleh bank Himbara.

Adapun BST menyasar 10 juta keluarga, masing-masing mendapatkan Rp300 ribu selama empat bulan dari bulan Januari sampai April. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Total anggaran untuk program ini adalah Rp12 triliun.

Mensos mengungkapkan, bagi penerima bantuan yang sakit, lanjut usia, atau penyandang disabilitas, maka bantuan tersebut akan diantar langsung ke tempat tinggal masing-masing oleh petugas dari bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.

Adapun total anggaran yang disalurkan bulan Januari, ujar Risma, adalah sebesar Rp13,93 triliun, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, dan BST sebesar Rp3 triliun.

“Guna pemanfaatan yang bijak dan tepat, untuk bantuan tersebut kami memberikan arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi leaflet, sosialisasi, maupun edukasi, yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT Pos,” ujar Mensos.

Dicontohkan Risma, PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.

Sementara Kartu Sembako, dapat digunakan untuk berbelanja di e-Warong setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral.

Sementara, BST yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan Kartu Sembako, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras, jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut, kami mohon dukungan dari semua stakeholder dan media untuk terus menyosialisasikan di lapangan, terutama keluarga penerima bansos,” pungkas Risma.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.(Ist/red)