Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi Kesehatan Nasional

Kementan Terbitkan SE Pelaksanaan Kurban Idul Adha 2021 di Situasi Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8017/SE/PK.320/F/06/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Masa Pandemi Corona Virus Covid-19. Hal ini sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19 yang pada akhir-akhir ini meningkat karena adanya varian baru.

Terkait Pelaksanaan Kurban, Kementan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Hal ini dalam menjaga jaminan keamanan dan kelayanan daging kurban dalam pelaksanaan ibadah kurban Hari Raya Idhul Adha 1442 H yang diprediksi jatuh pada 20 Juli 2021.

“SE ini sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan kurban di tengah pandemi covid-19 agar tetap berjalan baik dengan mempertimbangkan aspek pencegahan dari penyebaran covid-19,” kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma’arif, dalam Webinar Pelaksanaan Kegiatan Kurban Pada Situasi Pandemi Covid-19, Kamis (24/6/2021).

Ia menjelaskan, secara garis besar, SE Ditjen PKH ini mengatur pelaksanaan mitigasi atau meminimalisasi risiko kegiatan kurban di tempat penjualan hewan kurban, tempat pemotongan hewan kurban di RPH-R dan tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH-R serta pembinaan, pengawasan dan koordinasi.

Dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban harus memperhatikan tiga hal pokok, yaitu, kesehatan dari hewan yang akan dikurbankan, proses penyembelihan hewan kurban; dan distribusi daging hewan kurban kepada mustahiq.

Syamsul menegaskan pada prinsipnya orang-orang yang terlibat di setiap lokasi baik di tempat penjualan, maupun tempat pemotongan hewan kurban baik di RPH maupun di luar RP harus menerapkan protokol kesehatan 5M. Yaitu, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi serta interaksi.

Berdasarkan PP 95 Tahun 2012, pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan dapat dilakukan di luar Rumah Potong Hewan (RPH), apabila di suatu kabupaten/kota belum memiliki RPH atau kapasitas pemotongan di RPH yang ada tidak memadai.

Oleh karena itu, Syamsul mengingatkan untuk pemotongan hewan kurban di luar RPH harus tetap memperhatikan standar higiene sanitasi.

Berdasarkan data Kesmavet terkait pelaksanaan Kurban tahun 2020 tercatat pemotongan hewan kurban di luar RPH sebesar 34.051 lokasi dengan rincian Masjid sebanyak 22.224 lokasi (65%). Sementara lapangan sebanyak 3.079 (9%), sekolah sebanyak 607 (2%) dan lainnya sebanyak 8.141 (42%).

“Sedangkan jumlah juru sembelih sebanyak 74.136 orang dengan jumlah panitia kurban sebanyak 820.778 orang,” jelas Syamsul.

Berdasarkan data iSIKHNAS pemotongan hewan kurban di Indonesia pada tahun 2020 tercatat penurunan jumlah ternak kurban sekitar 10 % dari jumlah pemotongan hewan kurban tahun sebelumnya. Penurunan ini diprediksi karena dampak pandemi covid-19.

Jumlah ternak kurban tahun 2020 dipotong secara nasional berjumlah 1.683.354 ekor, terdiri dari domba 313.453 ekor, kambing 813.228 ekor, kerbau 14.773 ekor, sapi 314.274 ekor.

Sementara itu, Supratikno dari IPB menjelaskan titik kritis yang dapat menyebabkan daging menjadi tidak halal adalah cara penyembelihan hewan yang tidak sesuai dengan syariah agama Islam. Proses penyembelihan harus cepat.

Sekali ayun dan memotong 3 saluran yaitu saluran nafas (trachea), saluran makan (esofagus) dan pembuluh darah kiri dan kanan yang ada dibagian leher (arteri carotis comunis).

“Hal ini harus diperhatikan oleh Juru Sembelih,” tegasnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin berkurban agar membeli hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan memilliki SKKH/Sertifikat Veteriner dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan setempat.

“Penjaminan kesehatan hewan kurban ini sangat penting dalam upaya mencegah penularan penyakit, baik dari hewan ke hewan maupun dari hewan ke manusia,” tutur Nasrullah.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Adakan Pertemuan Bersama Gubernur Bali, NTT dan NTB, Menteri Suharso Bahas Masalah Pangan

Koran Jurnal, Bali – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan rapat bersama Gubernur Bali, NTT, dan NTB, Sabtu (19/06/2021). Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain Isu Strategis Pembangunan Sektor Pertanian di Bali, NTT dan NTB.

Rekomendasi yang Menteri berikan untuk masalah pengembangan Bali Utara di bidang pangan dan pertanian, pertama, penyediaan infrastruktur wilayah, termasuk sarana dan prasarana irigasi pertanian, yang secara ekonomi akan mendukung pengembangan pertanian di Bali bagian utara.

Kedua, pengembangan potensi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama komoditas pertanian organik, guna dipadukan dengan kebutuhan pariwisata.

Ketiga, pengembangan potensi pertanian yang selama ini telah diinisiasi, yaitu triple helix peternakan, melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi setempat dan dukungan negara lain (Australia).

Keempat, penguatan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam jangka panjang. Kelima, pengembangan nilai tambah hasil pertanian, termasuk penerapan teknologi guna mendorong generasi muda pertanian.

Sementara itu, rekomendasi yang Menteri berikan untuk permasalahan Kawasan Sentra Produksi Pangan di Sumba Tengah NTT, pertama memastikan penyediaan air irigasi pertanian melalui optimalisasi pemanfaatan air permukaan (perbanyakan embung, longstorage) dan air tanah (sumur bor).

Kedua, memastikan penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian pra- dan pasca-panen (RMU, Gudang, Dryer), serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dengan pelibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal (misal penangkar benih lokal).

Ketiga, diperlukan pelatihan dan penyuluhan secara berkelanjutan baik kepada petani, penangkar benih serta perbanyakan demoplot dan perkuatan Balai Penyuluh Pertanian (BPP).

Keempat, membangun Korporasi Petani melalui fasilitasi dan pendampingan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang sudah terbentuk.

Kelima kepastian kerjasama off taker, pemanfaatan teknologi informasi dan inisiasi untuk pembangunan pabrik pakan ternak yang dapat mengolah jagung hasil produksi petani.
Keenam, pembiayaan terintegrasi multi kementerian melalui Dekon/TP, DAK tematik Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan serta APBD, PHLN (seperti PRISMA) dan sumber pembiayaan lain.

Rekomendasi yang Menteri berikan untuk pengembangan NTB di bidang pangan dan pertanian, pertama penyediaan infrastruktur wilayah, termasuk infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah/pulau, yang secara ekonomi akan mendukung pengembangan pertanian di Nusa Tenggara Barat.

Kedua, pengembangan potensi pertanian termasuk optimalisasi budidaya di lahan kering yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketiga, pengembangan nilai tambah hasil pertanian, termasuk penerapan teknologi guna mendorong generasi muda pertanian.

Keempat, membangun Korporasi Petani melalui fasilitasi dan pendampingan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang sudah terbentuk.

Kelima, pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan serta infrastruktur penanganan bencana yang disesuaikan dengan tipologi bencana di NTB. Keenam, pembiayaan terintegrasi multi kementerian melalui Dekon/TP, DAK tematik Food Estate/Kawasan Sentra Produksi Pangan serta APBD dan sumber pembiayaan lain.(hum/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

BPH Migas 5 Tahun Konsisten Kawal BBM 1 Harga: Total Ada 280 Lembaga Penyalur 

Koran Jurnal, Pontianak – Kembali, untuk kesekian kalinya BPH Migas resmikan Penyalur (SPBU) BBM 1 Harga. Kali ini peresmian dilangsungkan secara serentak untuk 27 penyalur di wilayah 3T yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bertempat di TBBM Siantan, Pontianak (09/06/2021).

Dengan penambahan 27 penyalur BBM 1 Harga ini, maka total ada 280 SPBU BBM 1 Harga, dimana sebelumnya hingga akhir tahun 2020 telah diresmikan sebanyak 253 Penyalur BBM 1 Harga di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil).

Hadir dalam acara peresmian tersebut, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama Tim, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, EGM PT Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan Freddy Anwar, SAM Pertamina Kalbar Weddy Surya Windrawan dan beberapa perwakilan Pemerintah Kabupaten lokasi BBM 1 Harga yang diresmikan.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam sambutannya menyampaikan bahwa penjangkauan wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Terpencil ) dengan BBM 1 Harga adalah upaya mewujudkan keadilan energi. Dengan kehadiran BBM 1 Harga diharapkan ekonomi bisa digerakkan di level daerah. Hal ini merupakan salah satu bagian dari Nawacita Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan agar pembangunan dimulai dari pinggiran.

Penambahan penyalur BBM Satu Harga untuk jenis BBM tertentu dan khusus penugasan nasional dipastikan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan energi terutama di wilayah 3T. BBM Satu Harga juga merupakan wujud energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Ini sekaligus merupakan pembangkitan ekonomi, mengubah mindset pembangunan dimulai dari pinggiran, wilayah 3T perlu dibangkitkan menjadi pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi, bukan hanya dari perkotaan yang segala fasilitas lebih siap. BBM 1 harga bukan hanya bentuk perwujudan keadilan tetapi sekaligus menggerakkan ekonomi di wilayah 3T dan mengantisipasi kesenjangan wilayah 3T dengan perkotaan.Sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang termarjinalkan,” ujar Ifan sapaan akrab Kepala BPH Migas.

Sejak instruksi Presiden RI Joko Widodo pada akhir Desember 2015 untuk melaksanakan Program BBM 1 Harga dan terbitnya Permen ESDM No 36 tahun 2016 sebagai turunan amanah UU Migas, BPH Migas selalu konsisten mengawal Program BBM 1 Harga yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. BPH Migas telah berhasil mengawal pelaksanaan program BBM 1 Harga mulai Tahun 2017 hingga sekarang. Tercatat sejak tahun 2017 hingga 2019 telah diresmikan 170 Penyalur BBM 1 Harga (160 PT. Pertamina dan 10 PT. AKR Corporindo), tahun 2020 diresmikan sebanyak 83 penyalur, dan hari ini yang diresmikan sebanyak 27 Penyalur sehingga Total ada 280 Penyalur (SPBU) BBM 1 Harga yang tersebar di berbagai tempat wilayah 3T di seluruh NKRI.

Kehadiran BBM 1 Harga sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya di wilayah 3T. Bahkan, antusiasnya Pemerintah Kabupaten terhadap Program BBM 1 Harga, saat ini ada usulan baru dari daerah yang mencapai 769 lokasi di luar target Pemerintah sebanyak 500 lokasi hingga tahun 2024. Usulan tersebut saat ini sedang dievaluasi oleh BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Ifan menambahkan, untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM diluar lokasi 3T berpeluang untuk dikembangkan Pertashop sebagai alternatif pilihan. Dengan investasi kisaran 300 sampai dengan 500 juta, sudah bisa menyalurkan BBM non subsidi jenis pertamax yang bersih dan lebih ramah lingkungan.

“Bisa juga ada alternatif lain yaitu Sub Penyalur yang menyalurkan BBM subsidi dan penugasan. Yang membedakan hanya ongkos angkut yang ditetapkan Pemda Kabupaten setempat serta konsumen tertutup,” ungkap Ifan.

Mengakhiri sambutan, Kepala BPH Migas berpesan kepada Wagub Kalbar Ria Norsan agar memanfaatkan secara optimal keberadaan Pelabuhan Kijing. Lokasi pelabuhan yang sangat strategis diharapkan bukan hanya melayani lokal Kalbar tetapi juga nasional. Dengan draf kedalaman dermaga 22 meter, maka kapal besar termasuk tanker besar bisa berlabuh bongkar muat disitu.

Selanjutnya Wagub Kalbar H. Ria Norsan dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan BBM 1 Harga diharapkan jangan hanya saat membangun, akan tetapi yang lebih penting saat pengawasan, agar tepat sasaran, tepat volume dan tidak disalahgunakan.

“Ini tujuan yang sangat mulia sesuai Sila ke 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Lanjutnya, menurut penjelasan BPH Migas dan Pertamina dengan program BBM 1 harga ini maka, harga BBM di wilayah 3T akan sama dengan di wilayah perkotaan, biasanya berbeda karena ongkos angkut, jadi luar biasa ini harga disamakan. Era pandemi membuat pertumbuhan ekonomi melambat, semoga keberadaan BBM 1 Harga ini bisa membantu proses pengembalian pertumbuhan ekonomi.

Giliran EGM PT. Pertamina (Persero) MOR VI Kalimantan Freddy Anwar menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan menjadi tuan rumah peresmian 27 lokasi Penyalur BBM 1 Harga. Dengan peresmian 27 SPBU 1 Harga ini, berarti Pertamina hingga hari ini telah memiliki 270 Penyalur BBM 1 Harga. Untuk area Kalimantan s.d 2024 ditargetkan 96 Penyalur dan 41 nya ada di Kalbar. Sampai dengan hari ini untuk Kalbar saja sudah 17 Penyalur BBM 1 Harga.

“BBM 1 Harga merupakan amanat dari negara untuk, keadilan bagi rakyat, negara hadir untuk rakyat. Ini legacy BPH Migas di era pak Ifan sebagai Kepala BPH Migas, terima kasih atas supportnya ” ujar Freddy.

Dirinya berharap semoga bisa dinikmati masyarakat dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran sehingga anggaran kebutuhannya bisa untuk hal lain dengan adanya BBM yang murah ini.

“Pertamina termasuk di Kalbar siap terus mensupport apa yang ditugaskan oleh BPH Migas,” ujarnya.

Adapun 27 titik BBM Satu Harga yang diresmikan antara lain berada di Provinsi Kepulauan Riau satu (1) titik, Nusa Tenggara Barat tiga (3) titik, Nusa Tenggara Timur (NTT) tujuh (7) titik, Kalimantan Barat lima (5) titik, Kalimantan Utara satu (1) titik, Gorontalo satu (1) titik, Sulawesi Tengah dua (2) titik, Sulawesi Selatan satu (1) titik, Maluku satu (1) titik, Maluku Utara satu (1) titik, Papua empat (4) titik. Untuk di Kalimantan Barat yaitu di Menukung Kabupaten Melawi, Kayan Hulu Kabupaten Sintang, Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang, Menjalin Kabupaten Landak, dan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Pastikan Stok Pangan Hewani Aman Jelang Lebaran 1442 H

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memastikan stok produk pangan asal hewan utamanya daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras dalam kondisi aman selama bulan Ramadan dan jelang persiapan hari raya Idul Fitri 1442.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Syamsul Maarif langsung melakukan kegiatan pengawasan terpadu yang telah dilakukan sejak tanggal 19 April 2021. Kali ini Syamsul mengunjungi pasar tradisional dan ritel di Kota Bogor.

“Kementan akan lakukan pengawasan terpadu lintas sektor khususnya di wilayah Jabodetabek sebagai upaya penjaminan keamanan dan ketersediaan pangan segar asal hewan,” ujar Direktur Kesmavet, Syamsul Maarif, Jum’at (30/04/2021).

Ia menambahkan, selain menjamin ketersediaan pangan, Kementan juga fokus melakukan upaya penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan. Di antaranya melalui kegiatan pengawasan terpadu yang dilaksanakan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Contohnya, meliputi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) yang dilaksanakan pada saat bulan Ramadan hingga menjelang hari raya Idul Fitri 1442 H.

Selain pengawasan terpadu di tingkat pusat, pengawasan terpadu juga telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

“Kegiatan ini umumnya telah rutin dilaksanakan setiap tahun di daerah,” imbuh Syamsul.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Anas Rasmana menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan pengawasan dan pengecekan berkali-kali terhadap produk hewan yang beredar di Kota Bogor. Hasilnya bisa dikatakan aman dan layak konsumsi.

Ia menyebut, stok yang tersedia saat ini, jumlahnya melebihi kebutuhan masyarakat kota Bogor. Namun, Anas mengingatkan kepada para produsen, pembudidaya dan distributor untuk tidak mengurangi jumlahnya dan selalu memperhatikan aspek kesehatan produk hewannya.

“Karena protein hewani ini penting dalam mendukung pembentukan imunitas dalam kondisi pandemi covid-19 pada saat ini,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah, mengatakan bahwa pangan segar asal hewan sebagai sumber protein hewani sangat penting bagi tubuh. Namun produk pangan asal hewan merupakan produk yang mudah rusak (perishable food).

Maka dari itu, produk pangan asal hewan seperti daging, susu dan telur harus ditangani dengan baik dan benar, baik sejak diproduksi, diedarkan sampai dengan akan diolah untuk dikonsumsi masyarakat.

“Ditjen PKH secara rutin melakukan pemantauan terhadap distribusi/peredaran produk tersebut untuk memastikan pangan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) sehingga tercipta keamanan dan ketentraman batin masyarakat. Pastikan memperoleh produk hewan yang telah disertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), karena telah dijamin oleh pemerintah,” papar Nasrullah.

Dirjen PKH juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 4586/SE/PK.350/04/2021 tanggal 6 april 2021 kepada seluruh Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“SE ini Sebagai upaya penjaminan Penjaminan Penyediaan Produk Hewan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) menjelang dan/atau pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1422 H/Tahun 2021,” imbuh Nasrullah.

Dalam Surat Edaran Dirjen PKH diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan seluruh produk hewan yang beredar telah diproses, didistribusikan dan dipasarkan di fasilitasasi oleh unit usaha yang terdaftar dan diakui otoritas berwenang setempat.

Hal ini untuk mengantisipasi setiap kemungkinan potensi praktik penyimpangan dan pemalsuan produk hewan di sepanjang rantai produksi produk hewan di wilayahnya. Selain itu, untuk meningkatkan upaya pencegahan risiko kontaminasi covid-19 pada pangan asal hewan dan penularan pada personil di unit usaha produk hewan (produksi dan distribusi).

“Melalui penguatan higiene dan sanitasi, penggunaan alat pelindung diri dan penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi produk hewan,” jelas Nasrullah.

Dinas pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pengawasan berkala terhadap unit usaha dan produk hewan yang beredar di wilayah sesuai dengan kewenangan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Serta mengantisipasi segala potensi yang memungkinkan terjadinya instabilitas suplai dan harga produk hewan.

Serta memonitor distribusi lalu-lintas pemasukan dan pengeluaran produk hewan di wilayah, agar dapat terjaminnya kebutuhan suplai sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat selama Ramadan dan jelang Idul Fitri. Diharapkan juga bisa mendorong upaya edukasi masyarakat untuk peningkatan konsumsi protein hewani, dan memastikan kecukupan serta stabilitas pasokan kebutuhan pangan asal hewan di daerahnya.

“Serta merespon dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terhadap indikasi kejadian penyimpangan produk hewan,” tutur Nasrullah.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Lakukan Koordinasi Atasi Kenaikan Harga Pakan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) merespon adanya fenomena kenaikan harga jagung yang berimbas langsung pada kenaikan pakan ternak. Untuk itu Ditjen PKH langsung melakukan koordinasi soal ketersediaan pakan ternak untuk industri pakan dan peternak pada harga yang wajar.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah mengatakan, Kementan juga telah mengumpulkan para stakeholders untuk mencari solusi dan menentukan langkah langkah dalam mengatasi kondisi saat ini.

“Pemerintah, berupaya bergerak cepat dalam mengatasi kenaikan harga. Dengan mengumpulkan para stakeholder terkait agar dapat memastikan masalah dalam pakan ternak menjadi penting untuk dilakukan” ungkap Nasrullah pada rakor dalam rangka pembahasan penyediaan jagung untuk subsektor peternakan di Jakarta, Kamis (22/04/2021).

Ia menambahkan, sejatinya pemerintah dalam hal ini Ditjen PKH Kementan ingin mengetahui kondisi faktual dan mencari penyebab kenaikan harga pakan saat ini. Karena ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu disebabkan produksi berkurang atau memang bersifat anomali.

Hadir dalam kesempatan ini perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Ditjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Pinsar, Dewan Jagung Nasional.

Nasrullah menyampaikan, pakan sangat mempengaruhi efisiensi dalam budidaya ternak karena biaya budidaya ternak menempati porsi terbesar dari total biaya produksi kurang lebih 60%. Sehingga pakan yang disediakan harus baik kualitasnya, cukup jumlahnya, dan harganya terjangkau.

Untuk memproduksi pakan tersebut, komponen bahan pakan mencapai 83-89% dari total biaya produksi pakan ayam ras. Sedangkan jagung merupakan bahan pakan terbesar dalam formulasi umum pakan unggas, sehingga melejitnya harga jagung akan mempengaruhi harga pakan yang pada akhirnya berdampak kepada harga bahan pangan asal ternak unggas (daging dan telur) di pasaran.

“Jika dipandang perlu, akan dilakukan rakornis agar dicarikan solusi subsitusi jagung dengan tujuan agar tidak terjadi kenaikan harga pakan yang disebabkan oleh harga jagung yang mahal,” ungkap Nasrullah.

Ia menggambarkan, contohnya di kondisi wilayah Jawa Barat per 22 April 2021 harga ayam hidup tingkat produsen rata-rata Rp. 22.289. Harga tertinggi ada di Pengandaran sekitar Rp. 24.167 dan terendah di Garut dengan harga rata-rata Rp18.400.

Demikian juga halnya di Jawa Tengah, Rp, 23.500 di Pati dan terendah Rp.21.000 di Banjarnegara. Sedangkan di Jawa Timur lebih rendah dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan harga rata- rata 21.494.

“Dari tiga contoh wilayah itu, tentunya pemerintah akan mengambil langkah-langkah jika memang terjadi kenaikan harga hal yang diluar kendali dengan melakukan intervensi pasar,” tegas dia.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh pihak agar bisa bersama-sama mengatasi persoalan dinamika harga jagung agar kembali dalam range harga yang normal. Pasalnya, tinggi harga jagung ini bisa berimbas pada kenaikan harga pakan.

Sementara itu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Syailendra menjelaskan kenaikan harga daging ayam dan kenaikan pakan ternak pada dasarnya dipengaruhi oleh kenaikan harga jagung memiliki kontribusi sekitar 40-50% terhadap pembentukan harga pakan unggas.

“Maka, kenaikan tersebut akan berpengaruh pada harga pakan unggas dan harga ayam,” ucap Syailendra. Oleh karena itu, jaminan ketersediaan dan kewajaran harga jagung ataupun barang subsitusinya penting untuk memastikan harga pakan tidak naik sehingga harga ayam di konsumen terjangkau.

Berdasarkan laporan di Sistem Sijagung rata rata harga jagung dengan kadar air 15% di pabrik pakan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 4.772/kg. Harga ini meningkat sekitar 6.46% dibandingkan bulan Februari 2021, yakni sekitar Rp. 4.483/Kg dan meningkat sebesar 5,92% jika dibanding bulan Maret 2020 yakni senilai Rp. 4.506/Kg.

Adapun harga acuan pemerintah sesuai Permendag Nomor 07 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen adalah Rp. 4.500/Kg yang paling tinggi per kilogram untuk kadar air 15% di tingkat di konsumen.(hum/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA Industri

Bahas Penetapan Tarif Angkut Gas Bumi, BPH Migas Adakan Public Hearing dengan Pemangku Kepentingan

Koran Jurnal, Bekasi – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar public hearing atau rapat dengar pendapat untuk meninjau penetapan tarif pengangkutan gas bumi. Tarif yang diatur ialah pengangkutan gas bumi melalui ruas Wunut-Ngoro milik PT Dharma Pratama Sejati, Ruas KP 4,3 – PLN Kanaan, Muara Karang-Muara Tawar dan Belawan-KIM-KEK milik Pertamina Gas.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, public hearing ini digelar untuk mendapatkan masukan penetapan tarif gas yang adil dari berbagai stakeholders.

“Jangan sampai public hearing ini hanya seremonial semata, tapi juga harus benar-benar mendiskusikan penetapan tarif gas bumi yang sesuai,” ujar Ifan, disela-sela publik hearing itu, yang diadakan, di kawasan Bekasi Kota, Kamis (22/04/2021).

Hadir dalam acara tersebut, berbagai pemangku kepentingan mulai dari Direktur Gas BPH Migas Sentot Harijady, Komite BPH Migas, perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hingga perwakilan dari PT Pertamina Gas.

Adapun, metode perhitungan tarif (toll fee) yang dipakai BPH Migas ialah berdasarkan cost of service dibagi dengan volume gas yang mengalir. Cost of service terdiri dari semua biaya yang dikeluarkan oleh transporter dalam menjalankan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan keuntungan yang wajar dari investasi fasilitas yang telah dikeluarkan.

Setelah public hearing, Komite BPH Migas akan melaksanakan Sidang Komite secara Independen dan profesional dalam pengambilan keputusan atas kajian tarif pengangkutan gas bumi.

“Makanya dalam public hearing ini silakan debat, debat saja, kalau bisa jangan 1 jam lah public hearing ini, 1 hari,” saran Ifan.

“Jangan sampai nanti hanya setuju saja, nanti saat di sidang baru protes,” cetus Ifan.(md/red)

Categories
Bisnis Ekonomi

Kepala BPH Migas Bersama Menteri BUMN dan Dirut Pertamina Resmikan Pertashop Milik Pesantren di Cilacap

Koran Jurnal, Cilacap – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bersama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Anggota Wantimpres Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya meresmikan Pertashop milik Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qur’an di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Minggu (11/04/2021).

Pada Kesempatan tersebut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan, distribusi, dan kelancaran bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertashop, tambahnya, menjadi salah satu upaya BPH Migas untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM untuk wilayah yang belum terjangkau atau jauh dari SPBU. Oleh karena itu BPH Migas meminta Pertamina dan badan usaha lainnya untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini.

Lebih Lanjut Ifan, sapaan M Fanshurullah asa mengungkapkan, Kehadiran Pertashop di Ponpes selain untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM juga dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi dan peluang usaha sehingga akan membuka lapangan kerja dan pada akhirnya akan memperkuat ketahanan ekonomi umat.

“Sebagai info, kami sampaikan total pesantren yang ada di Indonesia ada 27.722 pesantren. Ini potensi umat, potensi rakyat untuk kebangsaan kita, membuat ekonomi kerakyatan, apalagi Bapak Menteri BUMN sekaligus sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan bersinergi dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan pesantren untuk mewujudkan SPBU mini seperti Pertashop di kompleks Ponpes Nurul Quran tersebut.

Kehadiran BPH Migas bersama Wantimpres, Menteri BUMN yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah berserta Sekjend-nya dan juga Direktur Utama PT Pertamina merupakan wujud nyata komitmen bersama keumatan, kerakyatan dan kebangsaan yang dipimpin Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Menurutnya dengan jumlah pesantren di Indonesia berdasarkan data BPS sebanyak 27.772 dan jumlah santri 4,1 juta merupakan potensi untuk membangkitkan ekonomi umat.

Lebih lanjut Ifan mengungkapkan jumlah Desa yang ada di Indonesia sebanyak 83.900 desa ini, merupakan potensi untuk dilakukan pembangunan Pertashop yang terintegrasi, bukan hanya BBM, tetapi sembako, LPG non subsidi. Tugas BPH Migas mewakili Pemerintah menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI. Berdasarkan data BPH Migas jumlah BBM subsidi dan penugasan (premium) hampir 26 juta KL/tahun.

“Apabila Pertashop bisa dibangun di pesantren-pesantren maupun desa-desa, maka bisa membantu negara mengurangi subsidi, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat, pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ungkap Ifan.

Setelah ini, lanjut Ifan, BPH Migas akan menindak lanjuti koordinasi dengan Ketum MES untuk percepatan perwujudan itu.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir minta semua BUMN untuk tidak menjadi menara gading serta harus berpartisipasi dalam pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Dalam kondisi pandemi seperti ini ataupun setelah pandemi, dua isu yang harus ditekankan, (yaitu) pemerataan ekonomi di mana tidak mungkin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin,” kata Menteri BUMN Erick Thohir saat peresmian Pertashop di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (11/04/2021).

Menurut dia, isu kedua yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan lapangan kerja karena dengan adanya pandemi juga banyak warga yang kehilangan lapangan kerja.

“Karena itu, kami pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN, lalu juga ada BPH Migas, dan juga pemerintah daerah, kita coba sinergikan dua program ini, pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Erick mengakui pihaknya meminta semua BUMN tidak bisa menjadi menara gading karena mereka harus berpartisipasi dalam pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Salah satu yang saya rasa luar biasa, terima kasih kepada Bu Nicke (Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, red.) yang memang secara bersama-sama kita ingin mentransformasi BUMN ini supaya dekat dengan rakyatnya. Salah satu programnya yang juga didukung oleh BPH Migas, yaitu Pertashop,” katanya.

Erick mengaku telah melihat Pertashop, yakni hari ini (11/4) di Desa Surusunda, dan sebelumnya di tempat lain. Menurut dia, kehadiran Pertashop tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak yang bekerja sama.

“Apakah pihak dari pesantren ataupun pengusaha daerah. Kenapa menguntungkan? Karena Pertamina sudah mempunyai kekuatan suplai dan hulunya. Ini yang bisa membuat pesantren dan pengusaha daerah bisa mendapatkan untung, dan bisa berkompetisi secara terbuka,” kata Erick yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah.

Erick mengatakan dari program 10.000 Pertashop yang direncanakan Pertamina pada tahun 2021, pihaknya mencoba mengalokasikan 1.000 Pertashop untuk pesantren. Menurut dia, hal itu dilakukan supaya pesantren bisa mandiri, ekonomi umat bisa kuat, dan fondasi kebangsaan warga negara Indonesia bisa berkelanjutan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan program Pertashop direncanakan minimal ada satu “outlet” di satu desa.

“Jadi program ini ya harus merata diseluruh desa di Indonesia, sehingga untuk tahun ini saja, kita rencanakan 10.000 (Pertashop),” katanya.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan tanggung jawab BUMN sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat khususnya di daerah.

“Dan ini alhamdulillah, kita bekerja sama dengan pesantren untuk pemulihan ekonomi pesantren,” katanya.

Dia mengatakan kehadiran Pertashop tersebut akan membantu masyarakat untuk mendapatkan BBM jenis Pertamax yang ramah lingkungan dengan harga yang sama seperti di SPBU.Ia mengharapkan para pengusaha di daerah dapat ikut berpartisipasi dan pihaknya mendukung program Kementerian BUMN.

Wantimpres Habib Luthfi bin Ali bin Yahya dalam sambutannya menyampaikan, hari ini penuh rahmat, pentingnya bagi ekonomi, juga pertanian untuk ketahanan pangan. Sejarah membuktikan para pendahulu kita maju dalam teknologi, karena itu kita harus selalu optimis. Fakta membuktikan bahwa kebhinnekaan sudah dibentuk oleh para leluhur bangsa ini.

“Saatnya setiap Pesantren memiliki kekuatan ekonomi, salah satunya melalui Pertashop,” ujar Habib Luthfi.

“Sejauh mana bisa memberikan kontribusi untuk bangsa ini dimulai dari hal kecil sekalipun,” tambahnya.

Sementara saat berdialog dengan Menteri BUMN Erick Thohir, penanggung jawab Pertashop Ponpes Nurul Quran, Sumaryanto mengatakan harga jual Pertamax di Pertashop tersebut sesuai dengan harga yang ditentukan, yakni Rp9.000 per liter.

“Insya Allah, kami bisa menjual 400-1.000 liter per hari,” katanya.(hum/red)

Categories
Ekonomi TNI

Pushidros TNI AL Terima Tim Wasrik BPK RI

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menerima tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Tim Wasrik BPK RI yang diketuai oleh Abdul Hakim selaku Pengendali Teknis ini, diterima oleh Wadanpushidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, S.T., M.M., mewakili Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P., dan sekaligus memimpin pembukaan Wasrik di Ruang Rapat Danpushidrosal, Jalan Pantai Kuta V/I, Ancol Timur, Jakarta Utara, Kamis (18/03/2021).

Danpushidrosal dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wadanpushidrosal antara lain menyampaikan bahwa Pushidrosal berdasarkan peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 telah mengalami perubahan organisasi yang semula adalah Kotama Pembinaan (Kotamabin) menjadi Kotama Pembinaan dan Operasi (Kotama Binops), serta perubahan Nomenklatur dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL menjadi Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL.

Pushidrosal yang semula dipimpin oleh Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal) Pati TNI AL Bintang Dua, menjadi Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Pati TNI AL Bintang Tiga.

Kehadiran Tim Wasrik BPK RI di Pushidrosal kali ini bertujuan untuk saling berkoordinasi dan saling bertukar pikiran untuk mengetahui sejauh mana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pemenuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pushidrosal.

Lebih lanjut Danpusidrosal menyampaikan bahwa Pushidrosal telah berusaha untuk membenahi dan meningkatkan kinerja, yang selaras dengan tuntutan akuntabilitas untuk menuju intitusi yang lebih baik. Selalu berupaya meningkatkan budaya pengawsan melekat secara terus-menerus terhadap penyelenggaraan semua program dan kegiatan di jajaran Pushidrosal, sehingga kinerja Pushidrosal akan semakin meningkat dan akan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Danpushidrosal mengharapkan seluruh obyek pemeriksaan dapat membantu secara penuh tim pemeriksa BPK RI melalui kerjasama yang baik serta keterbukaan antara obyek yang diperiksa dengan tim pemeriksa sebagai mitra kerja, dengan demikian tujuan dan sasaran pemeriksaan ini dapat tercapai dan memberikan manfaat sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai saran masukan yang positif bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Kepada jajaran Pushidrosal, Danpushidrosal memerintahkan untuk segera memberikan data dukung yang diminta olek BPK RI dengan cepat, lengkap, akurat dan menindak-lanjuti secara sungguh-sungguh semua hasil pemeriksaan, arahan, saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim wasrik BPK RI.

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Irpushidrosal Laksamana Pertama TNI Dr. Syahbudi, S.E., M.A.P, Kapoksahli Danpushidrosal Laksamana Pertama TNI Dr. Haris Djoko Nugroho, M.Si beserta para pejabat utama Pushidrosal.(disp/red)

Categories
Ekonomi Kriminalitas Megapolitan

Polda Metro Tangkap 4 Pembuat dan Pengedar Uang Dollar AS Palsu Senilai Rp 1,4 Milliar

Koran Jurnal, Jakarta – Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran uang asing palsu, diantaranya Dollar Amerika Serikat (US$) dengan pecahan 100 US$. Dalam pengungkapan ini polisi menangkap 4 pelaku, masing-masing berinisial SUL (57), IS, HS (50) dan AD.

“4 tersangka yang kita amankan, sesuai dengan peran masing-masing,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/03/2021).

Yusri mengatakan, keempat pelaku ditangkap di lokasi berbeda, yakni di Banten, Bekasi, dan Bogor, pada 13 Februari 2021. Dari penangkapan itu, penyidik mendapati barang bukti berupa 1.000 lembar uang palsu pecahan 100 US$.

“Kita amankan sekitar 1.000 lembar (pecahan 100 US$). Kalau dirupiahkan sekitar 1,4 miliar,” beber Yusri.

Lanjut Yusri menjelaskan, penangkapan para pelaku diawali dengan dibekuknya SUL di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi.

SUL diketahui merupakan pembeli US$ palsu. Kemudian dikembangkan, dan menangkap pelaku HS di kawasan Bogor, Jawa Barat.

“HS yang mencetak merangkap juga pemodal pencetakan dollar AS palsu. Jadi HS otaknya. Dia juga yang memegang master percetakan dollar palsu,” kata Yusri.

Sedangkan 2 pelaku lain, IS dan AD ditangkap di kawasan Banten.

IS berperan sebagai pengedar, sedangkan AD yang membatu HS mencetak US$ palsu.

“Pengakuan HS belajar mencetak dollar AS palsu secara otodidak dari internet,” terang Yusri.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 244 KUHP, Pasal 245 KUHP dan Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan ancaman hukuman 15 tahun hingga 20 tahun penjara.(red)

Categories
Ekonomi Transportasi

Resmikan KRL Yogyakarta-Solo, Presiden: Ini Transportasi Massal Ramah Lingkungan

Koran Jurnal, Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) Lintas Yogyakarta-Solo, Senin (01/03/2021). Acara peresmian tersebut berlangsung di Stasiun Tugu Yogyakarta dan merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kehadiran KRL tersebut selain meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransportasi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, juga akan mengurangi tingkat polusi udara. Hal itu disebabkan oleh peralihan dari kereta rel diesel (KRD) berbahan bakar solar menjadi kereta rel listrik yang mendapatkan pasokan tenaga listrik melalui infrastruktur listrik aliran atas di sepanjang jalur rel listrik.

“Ini adalah sebuah transportasi massal yang ramah lingkungan. Saya kira moda transportasi di negara kita ke depan harus semuanya mengarah kepada angkutan yang ramah lingkungan,” kata Presiden.

Beroperasinya rute Kereta Rel Listrik Yogyakarta-Solo tersebut merupakan hasil dari kegiatan elektrifikasi jalur kereta api lintas Yogyakarta-Solo yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Lintasan tersebut dimulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan berakhir di Stasiun Solo Balapan dengan 11 stasiun pemberhentian dan memiliki panjang lintasan keseluruhan kurang lebih 60 kilometer.

Presiden berharap agar hadirnya KRL lintas Yogyakarta-Solo tersebut dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan transportasi massal kepada para pengguna sekaligus meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

“Kita harapkan ini bisa membantu baik mobilisasi orang maupun barang dari Yogyakarta ke Solo, Solo ke Yogya, dan juga meningkatkan pariwisata dan ekonomi kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara beserta rombongan terbatas sekaligus meninjau dan menjajal KRL Lintas Yogyakarta-Solo dengan pengaturan dan pelaksanaan protokol kesehatan selama perjalanan berlangsung.

Untuk diketahui, KRL Lintas Yogyakarta-Solo tersebut selanjutnya menggantikan KRD Prambanan Ekspres (Prameks) berbahan bakar solar untuk rute perjalanan Yogyakarta-Solo.

Hadir dalam acara peresmian di antaranya ialah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.(Ist/red)